Proyek Asal Jadi, Anggota Dewan Minta Blacklist Kontraktor Nakal

mediasergap.com | MUARA ENIM - Dua anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari komisi 2, yakni Ahmad Fauzi, SH, dari fraksi Hanura dan Samudera Kelana, dari Fraksi PKS, mengaku kecewa dengan hasil pembangunan jalan di Desa Talang Nangka, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim.

Kekecewaan itu diungkapkan keduanya, usai meninjau ke lokasi pembangunan Jalan yang dibangun oleh CV Chandra Buana Perkasa dari kota Prabumulih di Desa Talang Nangka, Selasa (26/1), bersama dinas PUPR dan Inspektorat Kabupaten Muara Enim.

Kekecewaan itu, lantaran dari hasil peninjauan dan audit yang dilakukan oleh pihak Inspektorat, didapati hasil pengerjaannya secara kasat mata, sangat di bawah standar. Kuat dugaan, pengerjaan itu menyalahi prosedur dan RAB pembangunan.

Pasalnya, setelah dilakukan pengambilan sample menggunakan alat CoreDrill, hasilnya sangat tidak memuaskan. Dari 3 titik sampel yang diambil, seluruhnya di bawah standar, yakni diangka 7cm, 8cm dan 9 cm dan itu tidak sesuai dengan prosedur ketebalan cor jalan, yakni 15 - 20 cm.

"Dengan hasil yang kita lihat secara kasat mata, kami selaku anggota DPRD komisi 2 dari Dapil 3, sangat kecewa. Jalan itu dibangun di bawah standar, sangat berpotensi ada penyalahgunaan anggaran di situ," ucap Samudera.

Namun, Samudera mengatakan, tetap akan menunggu hasil pemeriksaan dari pihak Inspektorat. Karena menurutnya, hasil pemeriksaan itulah yang akan membuktikan, sesuai atau tidaknya pembangunan jalan tersebut.

Senada dengan Samudera, Ahmad Fauzi turut menegaskan, akan mengusulkan kepada Dinas PUPR, agar memblack list kontraktor-kontraktor yang nakal apabila terbukti menyalahi prosedur, yang berakibat merugikan negara.

"Apabila dari hasil inspektorat, kontraktor yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran dan penyelewengan uang negara, kami akan mengusulkan kepada pihak PUPR agar memblacklist kontraktor itu," ujar Ahmad Fauzi.

Sementara itu, pihak CV Chandra Buana Perkasa, belum memberikan komentar tentang proyek asal jadi tersebut.

Begitupun dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari PUPR, Hasbulah, yang nampak bergegas pergi meninggalkan lokasi peninjauan, usai pelaksanaan peninjauan di titik terkahir peninjauan di Desa Alai tersebut. (her/fit)