ITB Bersama BPDPKS Berhasil Kembangkan Kelapa Sawit Jadi Bensin Biohidrokarbon

mediasergap.com | BANDUNG – Pusat Rekayasa Katalisis, Institut Teknologi Bandung (ITB) bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berhasil mengembangkan teknologi katalis dan membangun unit percontohan produksi bensin biohidrokarbon dengan bahan baku dasar minyak kelapa sawit.

Demonstrasi produksi bahan bakar minyak dengan nama Bensa (Bensin Sawit) ini dilaksanakan pada 11 Januari 2022 lalu berlokasi di Workshop PT Pura Engineering, Kudus, Jawa Tengah. Uji coba Bensa dilakukan untuk  kendaraan roda dua dan roda empat dan hasilnya Bensa dapat bekerja dengan baik sebagai bahan bakar kendaraan bermotor.

Unit demo ini mengkonversi minyak sawit industrial (industrial vegetable oil/ IVO) menjadi bensin sawit melalui proses perengkahan yang dikembangkan oleh Pusat Rekayasa Katalisis ITB (PRK ITB), Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalis ITB (LTRKK ITB), Program studi Teknik Bioenergi dan Kemurgi (TBE) yang dipimpin oleh Prof. Dr. Subagjo. Proses konversi IVO menjadi bensin sawit dilaksanakan dalam reaktor menggunakan katalis berbasis zeolit yang juga dikembangkan oleh PRK ITB dan LTRKK ITB.

Melia Laniwati Gunawan dari KK Teknologi Reaksi Kimia dan Katalis - FTI , anggota tim Katalis Merah Putih mengungkapkan, pihaknya  mencoba mengolah minyak sawit mentah (CPO) menjadi IVO. Unit demo dengan skala 6-7 ton per jam telah dibangun dan berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA), Sumatera Selatan.

Lebih lanjut tutur Melia Laniwati, IVO dipakai sebagai bahan baku untuk membuat Bensa di unit percontohan tersebut. Tercatat, konversi IVO menjadi bensin membutuhkan katalisator. Sehingga perlu reaktor yang memproduksi katalis. “Dengan dana dari BPDPKS kita juga membuat satu unit reaktor untuk memproduksi katalis dengan kapasitas 40-50 kg per batch berlokasi di Kampus ITB Ganesa,” ujar Melia, dalam lama resmi Institut Teknologi Bandung (ITB).

Bensin dari sawit ini memiliki nilai Octane Number, RON 105-112, tercatat sangat tinggi. Sebab itu tutur Melia, produknya bisa dicampur dengan nafta yang dihasilkan dari minyak fosil. Lantaran nafta memiliki bilangan oktan 70-80, sehingga apabila dicampur dengan perbandingan tertentu bisa memperoleh Bensa dengan RON 93. “Itu yang kita demokan di Workshop,” katanya.

Atas keberhasilan demo dan uji coba Bensa tersebut, ke depannya akan dilakukan optimasi kapasitas produksi dan reaktornya, kemudian pihaknya akan membuat detail engineering design (DED). Setelah itu, maka sudah bisa membuat unit produksi dengan skala besar dengan katalis yang diproduksi ITB.

Kita berharap unit produksi ini bisa ditempatkan di perkebunan kelapa sawit para petani, sehingga kebutuhan bensin mereka bisa menggunakan bensa. Dengan cara seperti ini, maka akan meringankan pemerintah (Pertamina) untuk memasok bahan bakar sampai ke pelosok,” jelasnya.(infosawit.com)

Restoran Zulaikha Manjakan Lidah Warga Kota Medan dengan Masakan Minang-Melayu Khas Citarasa Nusantara

mediasergap.com | MEDAN – Warga Kota Medan kini tidak perlu jauh-jauh lagi untuk menyantap masakan Minang - Melayu, sebab kini masakan bercitarasa nusantara tersebut ada di Restoran Zulaikha yang baru saja soft opening, Senin (27/12/21) di Jalan Wahid Hasyim No. 39, Kel. Babura, Kec. Medan Baru Kota Medan merupakan kota segudang cita dan rasa makanan. 

Kaya akan suku dan beraneka ragam budaya Kota Medan juga memiliki kuliner yang beraneka ragam juga. Sehingga Kota Medan sangat terkenal dengan masakan yang bersumber dari rempah dan juga bahan-bahan makanan yang siap disajikan.

Acara sederhana ini dilaksanakan sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim dan juga mengundang seluruh relasi dan juga tetangga yang berdekatan dengan restoran ini.

Dengan kehadiran Restoran Zulaikha akan semakin menyemarakkan dunia kuliner, khususnya kuliner masakan Minang - Melayu, dan sekaligus dapat membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang saat ini mempekerjakan 15 orang karyawan serta menambah pendapatan bagi pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Lukman Hakim (foto atas kanan) pemilik sekaligus pengelola Restoran Zulaikha ini menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran tamu dan para undangan dalam acara soft opening Restoran Zulaikha yang baru saja launching. 

“Mudah-mudahan dengan dibukanya Restoran Zulaikha ini, mana tahu ada kegiatan-kegiatan dapat diarahkan ke restoran ini, dan semoga rejeki kita tambah dibukakan oleh Allah SWT, karena rejeki itu tidak tertukar melainkan harus diusahakan,” yakinnya.

Tetap mematuhi prokes, acara ini turut dihadiri oleh pihak kelurahan setempat beserta tamu dan undangan yang begitu antusias mengikuti acara tersebut sambil menyantap dan menikmati lantunan lagu.(Roni/red)

Sri Mulyani: "Tata Kelola Tetap Harus Terjaga Walaupun Dalam Kondisi Genting"

mediasergap.com | JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan langkah-langkah yang didesain oleh Pemerintah dalam menangani pandemi dan memulihkan perekonomian dapat berjalan dan menghasilkan manfaat atau hasil nyata, memerlukan sinergi antar lembaga untuk mengawasi jalannya program. Ini dibutuhkan agar APBN sebagai instrumen yang bekerja di hampir semua bidang, baik bidang kesehatan, sosial, hingga infrastruktur menghasilkan dampak optimal.

“Dalam situasi yang sangat genting, yang memaksa, dan emergency, kita tetap fokus untuk bisa menggunakan instrumen keuangan negara secara efektif, fleksibel, namun akuntabel, dan tetap dijaga dari sisi tata kelolanya,” ungkap Menkeu saat membuka Seminar Nasional “Sinergi Mengawal Negeri, Menuju Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh” Kamis (21/10/21).

Menkeu menambahkan, sinergi dalam program penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional telah dilaksanakan secara terus menerus dari awal mendesain Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dalam hampir semua kebijakan, pemerintah mengundang unsur aparat penegak hukum baik TNI, Kepolisian, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan masukan sehingga tidak ada niat buruk dalam pengelolaan dan desain kebijakan.

Kemudian dalam implementasi kebijakannya, pemerintah juga meminta kepada lembaga terkait untuk mengawasi. Baik Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang terdapat di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, maupun Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan dan eksternal auditor yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

“Pengawalan tidak berarti kemudian menyebabkan pemerintah dalam arti K/L dan pemda tidak mampu bergerak, Justru dengan pengawalan kita berharap K/L dan pemda menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan kegiatan karena merasa ada yang mengawasi dan mengawal secara baik,” tandas Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan beberapa hasil survey dari pelaksanaan program perlindungan sosial. Dengan pengawasan, targeting program semakin baik, inklusi keuangan meningkat, kartu prakerja membantu dalam peningkatan kompetensi, diskon listrik termanfaatkan dengan baik, dan bantuan kuota internet membantu dalam proses pembelajaran jarak jauh. Selain itu, pelaksanaan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dinilai sudah tepat sebagai cash buffer UMKM serta dengan intervensi program dukungan UMKM membuat mayoritas penerima bertahan selama pandemi.  (CND™/red)

Taman Gizi Emplasmen PTPN III KLAJI Disulap Jadi Tempat Pembibitan Kacang

mediasergap.com | LABURA - Sangat disayangkan keberadaan perusahaan BUMN yang seharusnya mempunyai aturan tata kelola dalam menggunakan areal perkebunan milik negara. Namun aturan management pada PTPN III Kebun Labuhan Haji (KLAJI) yang dipimpin Sangap RO Harianja terkesan asal-asalan dan semau gue saja.

Bayangkan, seyogianya pemanfaatan taman gizi emplasemen selama bertahun tahun untuk bercocok tanam jenis sayuran, berbagai palawija hijau, kini malah tersingkir tanpa tanaman palawija lagi.

Hal ini diakibatkan adanya ulah oknum rekanan, yang merupakan orang dekat Kantor Direksi (Kandir) yang ditunjuk sebagai Vendor pemegang pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pada areal Tanaman Ulang (TU) di Afdeling 1 yang kesannya begitu semena mena memakai dan mengubah areal Taman Gizi menjadi lokasi pembesaran benih bibit kacangan di dalam areal pugaran taman gizi poliklinik kebun.

Seperti temuan tim awak media di lokasi taman gizi, Sabtu (25/09/21) terlihat ribuan polibet yang sudah tertanam bibit kacangan, mulai mengeluarkan beberapa helai daun yang diketahui dari sumber.

Bibitan tersebut nantinya akan dipindah ke areal lahan yang sudah direplanting, dan telah banyak dilakukan penanaman di alur  pancangan jalur sebelah titik tanam sawit areal Afdeling 1.

Bahkan ada pengisian polibet bekas tanaman bibit kacangan yang afkir, diisi kembali oleh pekerja buruh harian lepas (BHL) yang mengaku kerja dengan Hk setengah hari serta menerima gaji yang begitu minim Rp.30.000 per orang.

"Kami cuma sebatas buruh harian lepas loh pak, biasa ada 5 orang pekerja, tapi sekarang cuma saya dan satu teman saja, soalnya sudah mau siap penanaman bibit kacangnya. Soal gaji Rp.30.000, karena kerja kami cuma setengah hari," kata pekerja BHL tersebut kepada awak media yang nggak berani menyebutkan namanya.

Ketika hal ini hendak dikonfirmasikan kepada Manager Kebun Sangap RO Harianja melalui Asistennya Noval yang telah berjanji sebelumnya akan transfaran namun tidak berada di tempat. Salah seorang staff di kantor Afdeling 1, Sabtu (25/09/21) mengatakan ke lapangan.

Kemudian ketika di konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp milik Noval Dalimunthe yang isi tentang digunakannya fasilitas Taman Gizi, kenapa dijadikan lokasi pembibitan kacangan oleh rekanan, namun pesan tersebut tidak dijawab oleh Noval. (Yans/red)

Koperasi SUSB Ambil Alih dan Panen Kebun Sawit

mediasergap.com | TULANG BAWANG - Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (SUSB) Kabupaten Tulang Bawang bersama  PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) kembali ambil alih dan panen sawit kebun koperasi yang selama ini diduga dipanen dan dikuasai oknum mantan Ketua Koperasi SUSB. 

"Petani sebagai anggota koperasi hari ini dengan perwakilan PTPN VII memanen dan mengambil alih kebun sawit yang diduga selama ini dikuasai oleh mantan Ketua Koperasi SUSB," ujar Gindha Ansori Wayka,  di Gedong Aji, Rawa Pitu, Sabtu (18/09/21).

Lebih lanjut menurut Gindha Ansori Wayka yang merupakan Penasehat Hukum dari Forum Komunikasi Petani Sawit Koperasi SUSB, menjelaskan bahwa antara Koperasi SUSB dan PTPN VII adalah mitra sejak tahun 2010 lalu.

"Koperasi SUSB dan PTPN VII sejak 2010 hingga 2035 memiliki perjanjian kerjasama yakni program revitalisasi perkebunan sawit dengan pola satu manajemen," lanjut Advokat kelahiran Negeri Besar Way Kanan ini.

Koperasi SUSB mengelola tanah dari masyarakat yang ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 660,8 hektar yang harapannya dengan kerjasama ini anggota koperasi selaku pemilik tanah dapat sejahtera. 

"Harapannya anggota koperasi sebagai pemilik tanah adalah mendapatkan manfaat yang maksimal dengan dikelolanya tanah ratusan hektar ini oleh koperasi,  namun yang terjadi sebaliknya anggota Koperasi diduga ada yang tidak mendapatkan manfaat," tegas Pengacara Muda terkenal ini.

Lebih lanjut dijelaskan Gindha,  pengambilalihan dan panen hari ini dilakukan oleh pihak Koperasi dan petani, karena selain anggota koperasi sebagai pemilik tanah, juga sudah ada Putusan Mahkamah Agung Nomor Register Perkara 194 K/PDT/2021 dengan amar putusan yakni Permohonan Kasasi Mustopho ditolak, sehingga dengan ditolaknya Permohonan Kasasi Mustopho dkk, memberikan kondisi hukum baru bahwa Munawar Roni dkk yang sah secara hukum berkaitan dengan kepengurusan koperasi SUSB Tulang Bawang.

"Dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini,  yang menolak permohonan Kasasi Mustopho Dkk, maka sudah ada kondisi hukum baru,  meskipun petikan putusannya sedang dalam proses", jelas Akademisi Perguruan Tinggi Swasta terkenal ini. 

Disinggung harapannya terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kebun sawit Koperasi SUSB, hendaknya mengedepankan kepentingan koperasi yang saat ini punya tanggungjawab untuk mengangsur di bank atas pembiayaan revitalisasi. 

"Petani sebagai anggota koperasi juga sebagai pemilik tanah yang memberikan mandat kepada Pengurus Koperasi SUSB, oleh karenanya harus dianggap juga sebagai pihak yang punya hak dan kewajiban atas sawit yang dikelola koperasi tersebut untuk mengangsur kewajibannya di Bank Mandiri," pungkas Gindha.(Chan/red)

Ssst! Indonesia Punya Harta Terpendam Bernilai Fantastis. Ini Buktinya!

mediasergap.com | JAKARTA - Ssst! Ternyata Indonesia mempunyai harta terpendam yang bernilai sangat fantastis.

Hal ini diungkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memperkirakan nilai kekayaan laut Indonesia mencapai US$ 1.338 miliar atau sekitar Rp 19.267 triliun (kurs Rp 14.400/US$), antara lain perikanan tangkap, budi daya, hingga industri bioteknologi. 

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP, Sjarief Widjaja mengatakan potensi ini harus dioptimalkan betul, khususnya bagi para pengusaha-pengusaha tanah air.

"Diperkirakan, kekayaan laut kita sekitar US$ 1.338 miliar per tahun, ini dari semua sisi dari perikanan tangkap, perikanan budidaya dan industri pengolahan dan seterusnya. Ini peluang, kita baru sentuh perikanan tangkap saja, kita belum sentuh bioteknologi," kata Sjarief dalam Rapat Kerja Nasional Hipmi 2021, beberapa waktu lalu kepada detikFinance.

Di sisi lain, pemanfaatan potensi kelautan juga menjadi prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Waktu pertama beliau deklarasikan terpilih menjadi presiden periode pertama beliau sampaikan kita sudah terlalu lama memunggungi laut, dan saatnya kita menoleh ke laut kita ini," ujarnya.

Sjarief menjelaskan luas area Indonesia sekitar 8 juta km persegi. Hanya saja, luas tersebut yang baru termanfaatkan 2,1 juta km persegi dan sisanya 6,1 juta km persegi belum berkontribusi pada perekonomian nasional.

Contohnya Indonesia termasuk pengekspor terbesar rumput laut, di mana sekitar 25% kebutuhan dunia berasal dari tanah air. Hanya saja, permasalahannya produk yang diekspor masih bahan mentah sehingga belum memiliki nilai tambah yang lebih besar.

Padahal rumput laut memiliki produk turunan yang bernilai Rumput laut bisa menjadi bahan baku kosmetik, obat-obatan hingga tepung.

"Ini persoalan utama kita, padahal resourcesnya luar biasa. Ini yang kita buka ayo kita sekarang gerak bersama resources kelautan menunggu anda semua," jelasnya.

Sjarief menambahkan seluruh pengusaha nasional terutama yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) perlu memanfaatkan peluang ini.

"Kita eksportir terbesar tapi kita belum sentuh hilirisasi. Ini peluang," ungkapnya.

Perlu diketahui, dari potensi kekayaan atau ekonomi sektor kelautan sebesar US$ 1.338 miliar ini, tersebar di 11 sektor, antara lain perikanan tangkap yang potensinya US$ 20 miliar, perikanan budidaya US$ 210 miliar, industri pengolahan US$ 100 miliar, industri bioteknologi US$ 180 miliar, energi dan sumber daya mineral termasuk garam dan BMKT US$ 210 miliar.

Selanjutnya, ada pariwisata bahari US$ 60 miliar, transportasi laut US$ 30 miliar, industri dan jasa maritim US$ 200 miliar, coastal forestry US$ 8 miliar, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil US$ 120 miliar, dan sumber daya non konvensional US$ 200 miliar.(dtkfin/red)

Wali Kota Tebing Tebing; "Dari 15 Perusahaan, Belum Ada PHK Terdampak Covid-19"

mediasergap.com | TEBING TINGGI - Pandemi yang belum usai dan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tanah air tentu sedikit tidaknya berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian. 

Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi sendiri telah melakukan pendataan tenaga kerja yang terdampak Covid-19 dengan 15 Perusahaan di Kota Tebing Tinggi yang sudah didata. 

Ditemui di Rumah Dinas Wali Kota, Senin (16/08/21) Wali Kota Tebing Tinggi, Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M menjelaskan maksud pendataan tenaga kerja di beberapa perusahaan di Kota Tebing Tinggi. 

"Pemko Tebing Tinggi telah melakukan pendataan ke beberapa perusahaan di Kota Tebing Tinggi untuk melihat apakah ada tenaga kerja yang dirumahkan atau di putusan hubungan kerja  (PHK) karena penerapan PPKM di Kota Tebing Tinggi ini." 

"Dari 15 perusahaan yang di data, tidak ada satupun perusahaan yang memberhentikan tenaga kerjanya. Ini patut kita apresiasi karena perusahaan terus berupaya untuk tidak mengambil langkah PHK ke karyawannya dimasa pandemi Covid-19 ini," ucap Wali Kota. 

Pendataan tenaga kerja ini akan terus dilanjutkan secara bertahap agar Pemko Tebing Tinggi bisa mengambil langkah tepat untuk antisipasi penurunan sektor ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

"PPKM merupakan langkah yang harus diambil untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, tetapi sektor ekonomi juga sangat penting untuk diperhatikan. Untuk itu Pemko Tebing Tinggi akan melanjutkan pendataan ke perusahaan lain, untuk melihat kondisi ekonomi kita secara lebih detail agar kita bisa membentuk kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kondisi di Kota TebingTinggi di masa pandemi Covid-19 ini," tutup Wali Kota. 

Diketahui ada 15 perusahaan yang telah dilakukan pendataan antara lain PT. Batanghari Tebing Pratama, Kopi Dolok Cabang  Ramayana, PT. ADEI CRI, PT. Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi, KSP CU Makmur Bersama, PT. Darmasindo Intikaret, House of Beauty dr. Rina, Pondok Bakso Mataram, Hotel Amanda Tebing Tinggi, STIE Bina Karya, KSP CU Mandiri, Ramayana Tebing Tinggi, PT. Jco Donut & Coffe, KFC Box Tebing Tinggi dan RS Chevani.  (Ajs/red)

Ketua KNPI Kualuh Hulu Kecam Keras Perkebunan Kanopan Ulu Rusak Areal DAS

mediasergap.com | LABURA - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labura, Deni Zimy Munthe mengecam keras sikap buruk program kerja management PT MP Leidong West Indonesia kebun Kanopan Ulu.

Menurut informasi yang diperoleh di lapangan menyebutkan disebut sebut PT MP Leidong West Indonesia merupakan anak cabang perusahaan Sinar Group yang seenaknya merusak Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Konservasi alam di seputaran alur Sungai Aek kanopan, sehingga sekitar puluhan hektar areal di sekitar daerah tersebut mengalami porak poranda keadaannya baik kondisi tanah maupun fungsinya.

Akibat ulah dari perusahaan PT MP Leidong West Indonesia yang dipimpin Managernya Meldi Tilaar dengan menguasai dan mengalihfungsikan DAS menjadi tanaman replanting sawit dan mempertahankan tanaman sawit tua yang masih mereka panen hasil produksinya secara rutin.

Kepala Bagian Lingkungan Hidup Kebun dan RSPO Ano Suharto, Selasa (06/07/21) kepada mediasergap.com mengatakan kami akui memang areal ini telah lama dialihfungsikan tapi bukan di masa saya menanamnya, makanya pohon-pohon sawit yang sudah tua tidak kita tumbangkan bahkan masih kita panen, itupun berlomba memanen dengan para ninja sawit.

"Tapi saat ini kami sudah menghentikan penanaman baru di areal DAS sekitar 5,5 Ha saja. Dan kebun sudah programkan dan laksanakan penanaman Mahoni, Jati dan Bambu di areal hulu sebagai pelestarian areal DAS, nanti kita tinjau bersama," jelas Ano.

Sementara Ketua KNPI Kualuh Hulu Deni Zimy Munthe didampingi Wakil Sekretarisnya Siswanto, Rabu (07/07/21), mengatakan, perusahaan seperti ini tidak bisa ditolerir, apalagi sang Manager Meidi Tilaar yang tak bermasyarakat dan tidak pernah mau berkomunikasi dengan masyarakat di seputaran kebun.

"Perusahaan seperti PT MP Leidong West Indonesia ini tidak bisa ditolerir, sebab masyarakat sekitar tidak merasakan keberadaan dan manfaat, bahkan sebagai pembawa bencana," ujar Deni.

Boleh lihat, lanjut Deni, hampir dalam setahun, tiga kali rumah penduduk di kampung Tarutung hingga Kompleks Perumahan Bumi Asri, Flamboyan, Lumba Lumba, Perumahan Under Pass dan Perumahan Tanjung Sari, yang tanahnya rendah, belum lagi di daerah hilir Sungai Aek Kanopan selalu mendapat dampak terendam banjir sehingga warga merasa resah.

"Apalagi kalau malam hari turun hujan, mereka tidak tidur, karena takut terjadi banjir. Hal ini tidak bisa dipungkiri, akibat dari perusakan DAS di kebun Kualuh Hulu, karena DAS sebagai benteng resapan air dan penahan banjir," tegasnya.

"Saya bukan asal bunyi, ini fakta di lapangan yang sudah kami investigasi bersama warga dan anggota KNPI. Miris memang melihatnya, hanya demi kepentingan memikirkan keuntungan sepihak, perusahaan membuat pembibitan sawit yang rela merusak lingkungan dengan membuat waduk kubangan air yang begitu luas untuk stock penyiraman pembibitan yang besar di areal DAS dan Konservasi alam ini," papar Deni lagi.

Mengakhiri pembicaraannya, Deni menambahkan, melihat zalimnya perlakuan perusahaan dalam melakukan program kerja kebun yang tega mengorbankan masyarakat dalam kenyamanan hidup.

"Maka dari itu, hal ini akan kita tindaklanjuti dengan melaporkannya kepada bapak Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup bahkan LKLH agar dampak penguasaan dan perusakan ini kepada masyarakat dibawahnya seperti Dusun Gelugur dan kampung Tarutung Tanah Rendah tidak berlanjut kena bencana banjir," tegas Deni Munthe mengakhiri. (Yans/red)

Tiga Desa di Panai Hilir Ditetapkan Jadi Kawasan Kampung Nelayan Maju

mediasergap.com | LABUHANBATU - PJ.Bupati Labuhanbatu Muliyadi Simatupang, S.Pi, M.Si, menetapkan 3 desa yang ada di Kecamatan Panai Hilir sebagai kawasan Kampung Nelayan Maju.

Hal ini dikatakan oleh PJ. Bupati Labuhanbatu pada saat pencanangan kawasan Kampung Nelayan Maju di Desa Sungai Sanggul, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumut, Senin (05/07/21). Adapun ketiga desa yang dimaksud yakni Desa Sungai Sanggul, Desa Sungai Baru dan desa Sungai Sakat.

"Penetapan Kampung Nelayan Maju merupakan salah satu inovasi daerah replikasi dari program Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam rangka menciptakan pemukiman nelayan yang bersih, sehat dan nyaman, serta melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup nelayan," ungkap Pj.Bupati di sela-sela kata sambutannya.

Lebih lanjut PJ.Bupati Labuhanbatu menjelaskan, pada umumnya kampung nelayan memiliki karakteristik seperti pemukiman yang padat, air minum yang kurang memadai, infrastruktur jalan, drainase dan sanitasi yang masih perlu ditingkatkan, serta persampahan yang urgen untuk dikelola serta perlunya alternatif peningkatan pendapatan nelayan. 

"Mewujudkan kampung nelayan dengan kondisi tersebut menjadi Kampung Nelayan Maju bukanlah hal yang mustahil jika seluruh komponen masyarakat, perangkat desa, unsur Muspika para stakeholder dapat bersinergi dan gotong-royong secara berkelanjutan, sehingga permasalahan-permasalahan di kampung nelayan dapat teratasi demi terciptanya kualitas permukiman dan sumber daya manusia yang lebih baik," ujar Muliyadi Simatupang.

Upaya kolaboratif tersebut, kata Pj. Bupati, perlu terus di monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan target indikator kinerja yang ditetapkan. 

"Hal ini mulai dari penyusunan dokumen, perencanaan berbasis tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS), dengan indikator yang terukur yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, RENSTRA, RPJMDES serta didukung oleh sistem inovasi daerah ( SIDA) yang relevan," katanya.

Di akhir pidatonya Muliyadi Simatupang berpesan kepada seluruh stakeholder untuk memberikan perhatian yang serius, upaya promosi menciptakan peluang investasi untuk menarik minat para investor menanamkan modalnya di sektor perikanan di Kecamatan Panai Hilir ini.

"Sehingga kedepan ada produk unggulan perikanan yang dihasilkan dari Kabupaten Labuhanbatu, dan terbukanya lapangan pekerjaan yang tentunya akan berdampak kepada kesejahteraan nelayan," tegas Muliyadi.

Sementara itu Plt, Camat Panai Hilir Hadmansyah mengatakan, potensi perikanan tangkap sudah sewajarnya menjadi potensi unggulan daerah Kabupaten Labuhanbatu, dan harus berdampak pada kesejahteraan nelayan. Jumlah nelayan sebanyak 2.523 KK, 1.330 unit kapal tangkap ikan, maka produksi perikanan tangkap akan sangat besar dihasilkan dari potensi ini untuk dipasarkan baik dalam bentuk segar maupun olahan berbagai bahan makanan.

"Dari itu saya berharap kepada stakeholder yang ada, mari bergandeng tangan untuk mewujudkan dan mensukseskan apa yang telah dicanangkan dan ditetapkan oleh PJ Bupati Labuhanbatu, agar cita-cita kampung nelayan maju dapat terwujud," pinta Hadmansyah.

Di sisi lain panitia pelaksana kegiatan pencanangan Kampung Nelayan Maju, Kepala Bappeda Labuhanbatu Hobbol Z Rangkuti, melaporkan adapun tujuan dicanangkannya kawasan Kampung Nelayan Maju diantaranya untuk menciptakan kawasan Kampung Nelayan yang bersih, sehat dan nyaman serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya nelayan yang baik dan juga sebagai sentra produk unggulan daerah sektor perikanan di Kabupaten Labuhanbatu.

Rangkaian acara yang disaksikan ratusan nelayan sekitar, Bupati Labuhanbatu Muliyadi Simatupang, S.Pi,M.Si, didampingi Asisten II Akmal, Asisten III Zaid Harahap, SE, Kaban Litbang Juhri, Kaban BAPPEDA Hobbol Z Rangkuti dan Camat Panai Hilir Hadmansyah membuka forum diskusi bersama nelayan sekitar terkait keluhan kendala nelayan dalam memperoleh BBM dan disambut baik oleh PJ Bupati, yang mana beliau yang juga menjabat sebagai Kadis Perikanan dan Kelautan Provsu akan berusaha mencari jalan keluarnya.

Usai melakukan diskusi, Pj. Bupati beserta rombongan meninjau salah satu kelompok nelayan yakni kelompok nelayan "Sehati" yang ada dikampung nelayan Desa Sungai Sanggul.

Terlihat juga hadir mendampingi PJ Bupati Labuhanbatu dilokasi, PJ.Ketua TP.PKK Kabupaten Labuhanbatu Ny. Sutiar Ningsih Mulyadi Simatupang,S.Pi,M.Si, perwakilan dari Kepala OPD, Unsur Muspika Panai Hilir, para kepala Desa Se- Kecamatan Panai Hulu, Toga, Tomas dan diikuti oleh intansi Lembaga PT.PLN area Labuhanbilik, Mahasiswa ULB, PAMSIMAS III Labuhanbatu dan Kelompok kampung nelayan maju.(Bay/red)

Pj Bupati Labuhanbatu akan Tutup Hiburan Malam tidak Miliki Izin

mediasergap.com | LABUHANBATU -Pj. Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang, S.Pi, M.Si memimpin rapat pembahasan tindak lanjut penutupan hiburan malam di Ruang Rapat Bupati, Senin (05/07/21).

Dalam kesempatan itu Pj Bupati Labuhanbatu menjelaskan bahwa segala tempat hiburan malam yang melanggar ketentuan akan kita tutup. 

"Kita juga akan memanggil pelaku usaha tempat hiburan malam yang memiliki izin, jika tidak memiliki izin secara automatis ditutup," ujar Mulyadi.

Mulyadi Simatupang, S.Pi, M.Si menjelaskan, bahwa akan menutup tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin, kemudian akan melakukan penertiban kepada tempat hiburan malam yang tidak sesuai ketentuan.

Tampak hadir Kasdim 0209/LB  Mayor Arh Muji Santoso, Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan, S.I.K, M.H., Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu  Muhammad Arsyad Rangkuti, Pimpinan OPD terkait, Camat Rantau Selatan, Lurah Ujung Bandar, Lurah Lobusona, dan Perwakilan AL-UOIS Kabupaten Labuhanbatu.(Bay/red)

Wali Kota Tebing Tinggi Lepas 1 Kontainer Kolang-Kaling ke Filipina

mediasergap.com | TEBING TINGGI - Satu kontainer kolang-kaling produk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dilepas Wali Kota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M. dengan tujuan negara Filipina, Senin (28/06/21), di halaman Balai Kota Tebing Tinggi.

Direktur CV. Kolang-Kaling Sekawan (KKS) Radian Nababan mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan berjanji akan terus melakukan inovasi dan promosi.

"Saya mengucapkan terimakasih atas dukungan Bapak Wali Kota Tebing Tinggi. Kami merasakan komitmen Bapak dalam mendukung kami pelaku usaha, mempermudah dalam ijin. Sesuai arahan Bapak, kami berjanji akan berinovasi, promosi," ucap Radian Nababan

Sementara disampaikan Pejabat Fungsional Ahli Balai Karantina Belawan Amossudin Silalahi, ST., MT. bahwa pengusaha, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri perlu ada dukungan pemerintah. 

"Hari ini saya merasa terharu dan terkesan sekali kepada Bapak Wali Kota Tebing Tinggi, acara pelepasan ekspor ini. Ekspor import bahwasanya pelaku usaha tidak bisa berjalan sendiri, ada tangan pemerintah yang menggandeng kita, disaat pandemi ini, bisa eksport kolang-kaling ini luar biasa. Kepada para pelaku usaha UMKM, kami sarankan 4K, pertama Kualitas, kedua Kuantiti, ketiga Kontiunitas dan keempat, Kreatifitas," jelas Amossudin Silalahi

Disampaikan Wali Kota Tebing Tinggi, bahwa nantinya ekspor bukan hanya kolang-kaling tapi bisa dikembangkan ke ekspor lain, misal ijuk, lidi dan tebu.

"Ekspor ini bertujuan memotivasi bagi pengusaha yang lain. Bukan hanya kolang-kaling yang bisa diekspor, saya sepakat dengan ijuk, lidi dan tebu. Hanya kemauan, minat dan tentunya eksport mudah dan murah. 4K memang menjadi bahagaian dari kita. Kami mengajak pengusaha muda, UMKM untuk maju," ucal Wali Kota

Ditambahkan Wali Kota bahwa Pemko akan berkomitmen untuk terus memajukan UMKM, bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Balai Karantina Belawan.

Wali Kota juga berpesan kepada para pengusaha dan pelaku UMKM lainnya agar dapat mengikuti jejak CV. KKS untuk melakukan ekspor produk-produk yang dihasilkan. Dan untuk CV. KKS Wali Kota berpesan agar dapat menjadi pelopor produk ekspor UMKM Kota Tebing Tinggi.

"Oleh karena itu kepada kita semua, jangan berhenti dan komitmen kami akan push terus menerus dan kami akan meminta kepada OJK dan Balai Karantina Belawan untuk memberikan penyuluhan keilmuan kepada para pengusaha dan pelaku UMKM," tambah Wali Kota.

"Kami atas nama Pemerintah Kota mengucapkan terimakasih kepad CV. Kolang-Kaling Sekawan, jadilah pionir, jadilah pelopor. Dan mudah-mudahan akan dicatat dalam sejarah Kota Tebing Tinggi," tutup Wali Kota.

Acara diakhiri dengan pemecahan kendi dan potong pita melepas 1 kontainer kolang-kaling produk UMKM Kota Tebing Tinggi ke Negara Filipina.

Turut hadir Wakil Ketua I DPRD H.M. Azwar, S.Si, Pejabat Fungsional Ahli Balai Karantina Belawan Amossudin Silalahi, ST., MT., Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian, S.ST., M.Si, perwakilan Pimpinan OPD terkait, Camat Rambutan Marwansyah Harahap, Direktur CV. KKS Radian Nababan, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perwakilan Bank Indonesia (BI), rekan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan tamu undangan.(Ajs/red)

BSI Catat Volume Transaksi Digital Tembus Rp40,85 Triliun, BSI,Mobile# Naik 82%

mediasergap.com | LABUHANBATU - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) tumbuh signifikan sepanjang triwulan pertama 2021. Nilainya hingga Maret 2021 lalu sudah menembus Rp40,85 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari transaksi melalui layanan BSI Mobile yang naik 82,53% secara tahunan (yoy).

Sepanjang Januari-Maret 2021, volume transaksi di BSI Mobile mencapai Rp17,3 triliun. Akumulasi transaksi dari platform tersebut mencapai 14,65 juta, tumbuh 72,35% yoy.

Secara umum, kenaikan volume transaksi melalui channel digital banking BSI sampai Maret 2021 naik 43,3% yoy. Selain disumbang oleh transaksi BSI Mobile (42%), kenaikan ini juga ditopang aktivitas nasabah pada kanal internet banking (24%); kartu debit/kredit (17%); dan ATM (14%).

Jumlah besar ini muncul salah satunya didorong oleh peningkatan transaksi nasabah selama pandemi Covid-19. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, sebagai super apps BSI Mobile menyediakan tidak hanya layanan perbankan atau transaksi finansial namun juga aktivitas yang berkaitan dengan gaya hidup sehari-hari nasabah.

“Pengembangan ekosistem digital produk dan fitur BSI Mobile akan terus dilanjutkan, dalam waktu dekat diharapkan BSI Mobile dapat dimanfaatkan nasabah dan masyarakat luas untuk mengakses pembiayaan,” kata Hery. 

BSI Mobile menghadirkan sederet solusi untuk mempermudah nasabah di antaranya fitur pembukaan rekening online; kemudahan transaksi bagi nasabah melalui fitur transfer, belanja online, transaksi QRIS, top up pulsa, beli token listrik, top up e-wallet, dan pembayaran sekolah. BSI Mobile juga memiliki fitur produk BSI Tabungan E-Mas dan juga Gadai Emas via Online.

BSI Mobile juga menyediakan fasilitas pembayaran Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF), sehingga diharapkan BSI Mobile tidak hanya sebagai sahabat finansial yang membantu pengelolaan keuangan, namun juga sahabat sosial yang memudahkan untuk berbagi kepada sesama, dan sahabat spiritual yang mengajak nasabah meningkatkan spiritual. 

Pada momentum Ramadan tahun ini, BSI juga tengah mensosialisasikan penggunaan QRIS kepada masyarakat sebagai salah satu instrumen pembayaran ZISWAF. Kenaikan volume transaksi terbesar dicatatkan oleh QRIS yaitu sebesar 5182% secara yoy menjadi Rp4,7 miliar. Dengan adanya QRIS ini, diharapkan bisa mendukung pengembangan ekosistem halal. 

BSI juga aktif ikut serta dalam inklusi keuangan syariah di masjid dan pesantren, salah satunya melalui peresmian QRIS Pesantren pada 22-23 April 2021 di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Jakarta. 

Pada kesempatan ini, BSI menyalurkan KUR senilai Rp1,55 miliar.

Tentang PT Bank Syariah Indonesia Tbk

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“Bank Syariah Indonesia”) adalah bank hasil penggabungan dari tiga bank Syariah  milik BUMN yakni PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRIsyariah Tbk. yang mulai  beroperasi pada 1 Februari 2021. Penggabungan ini menyatukan kekuatan ketiga bank syariah tersebut dan  bertujuan untuk mengoptimalkan potensi keuangan dan ekonomi syariah Indonesia yang besar. 

Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian  BUMN, Bank Syariah Indonesia memiliki visi untuk menjadi salah satu dari 10 bank Syariah terbesar di dunia dari  sisi kapitalisasi pasar dalam 5 tahun ke depan. 

Bank Syariah Indonesia berstatus sebagai perusahaan terbuka yang tercatat sebagai emiten di Bursa Efek  Indonesia (ticker code: BRIS). Pasca merger, Bank Syariah Indonesia adalah bank syariah terbesar di Indonesia. Per  Desember 2020, Bank Syariah Indonesia memiliki total aset mencapai sekitar Rp240 triliun, modal inti lebih dari Rp22,60 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 210 triliun, serta total pembiayaan Rp157 triliun. Selain itu  laba terkonsolidasi Bank Syariah Indonesia per Desember 2020 mencapai Rp2,19 triliun. 

Dengan kinerja finansial tersebut, Bank Syariah Indonesia masuk dalam daftar 10 besar bank terbesar di Indonesia  dari sisi aset. Dari sisi jaringan, Bank Syariah Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 kantor cabang, lebih dari 2.400  jaringan ATM, serta didukung lebih dari 20.000 karyawan yang tersebar di seluruh Nusantara. 

Seluruh aset dan kekuatan ini akan dioptimalkan Bank Syariah Indonesia untuk memberikan layanan dan produk  finansial syariah yang lengkap dalam satu atap untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan nasabah dari  berbagai segmen, mulai dari UMKM, ritel, komersial, wholesale, dan korporasi baik dalam maupun luar negeri.(bay/red)

Bupati Darma Wijaya: "Pengurus Baru TP-PKK Sergai Utamakan UMKM"

Bupati H. Darma Wijaya didampingi Wabup H.Adlin Yusri Tambunan foto bersama seusai melantik pengurus baru TP-PKK Sergai.(foto: ist)

mediasergap.com | SERGAI - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya didampingi Wakil Bupati (Wabup), H. Adlin Yusri Umar Tambunan menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan PKK yang bersifat produktif dan membangun, terutama dalam hal mengangkat kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal Sergai.

Permintaan ini disampaikan Bupati & Wabup Sergai saat keduanya menghadiri Pengukuhan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), bertempat di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati, Sei Rampah, Prov. Sumut Rabu (31/03/21).

Selanjutnya Bupati Darma Wijaya  menyampaikan, bahwa saat ini Indonesia secara umum dan Kabupaten Sergai khususnya sedang dalam proses pemulihan pasca dampak pandemi Covid-19. Seluruh aspek penting, terutama bidang ekonomi, dan disini diperlukan penguatan sendi aktivitas ekonomi rakyat, salah satunya disokong oleh kehadiran UMKM,” kata Darma Wijaya.

Dengan melestarikan UMKM, lanjut Bupati, maka peluang penyerapan tenaga kerja atau SDM tetap terjaga. Selain itu, dukungan pendapatan bagi masyarakat menengah ke bawah yang terdampak langsung akibat pandemi Covid-19 tetap ada.

“Kita harus menggiatkan kegiatan perekonomian yang bersumber dari keluarga. Jangan hanya sekadar jadi konsumen, namun keluarga juga bisa menjadi sumber penggerak perekonomian, melalui home industri. Kalau hal sederhana ini diakumulasikan, maka dampaknya bisa jadi besar. Disinilah TP-PKK harus mampu berperan aktif untuk memberi sosialisasi, edukasi dan dukungan penting lainnya,” cetus Bupati.

Ketua TP-PKK Sergai yang baru dilantik,Ny.Hj. Rosmaida Darma Wijaya dalam kesempatan itu berharap agar, para pengurus yang baru dapat bekerja dan bersinergi, apala gi di tengah situasi pandemi yang merupakan tantangan tersendiri.

“Walau masih menghadapi situasi pandemi, namun semangat kita untuk menyukseskan program PKK sekaligus Pemkab Sergai harus tetap dijaga. Justru di saat-saat seperti inilah fungsi dan peranan kita semakin penting. Saya optimis, kepengurusan yang baru ini diisi oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki motivasi untuk menjadikan Kabupaten Sergai yang Maju Terus: “Mandiri, Sejahtera dan Religius",” pungkas Rosmaida.

Para pengurus TP-PKK yang dikukuhkan langsung oleh Bupati Sergai yaitu Ny. hi. Rosmaida Darma Wijaya, Ny. Aini Zetara Adlin Tambunan dan Ny. Uke Retno Faisyal Hasyrimi. 

Hadir pula dalam acara ini, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sergai H.M. Faisal Hasrimy, dan para pengurus baru TP-PKK Kabupaten Sergai.(andy/red)

Raden Adipati Surya Hadiri Musda Ke- XIV BPD HIPMI Provinsi Lampung

mediasergap.com | WAY KANAN - Musda Ke-XIV BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung secara resmi dibuka Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bertempat di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Rabu (31/03/21). 

Selain Bupati Way Kanan H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M bersama kepala daerah se-Prov. Lampung, juga tampak hadir Ketua BPC HIPMI se-Provinsi Lampung, dan para pimpinan perbankan, para pengurus dan anggota BPD HIPMI Provinsi Lampung.

Gubernur Arinal mengapresiasi dan menyambut baik Musda ini sebagai wahana untuk melakukan evaluasi terhadap program kerja, program penyempurnaan, dan rencana kerja serta kebijakan demi kemajuan HIPMI Lampung. Menurut Gubernur, pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. 

"Sebagian besar masyarakat dipusingkan dengan masalah ekonomi karena keterbatasan dalam pekerjaan di masa pandemi ini. Para pelaku usahapun banyak yang terkapar akibat menurunnya daya beli masyarakat yang banyak kehilangan pekerjaan," ujar Gubernur.

Kemudian Arinal mengatakan, bahwa hal ini pernah disampaikan Presiden Joko Widodo akibat pandemi, kinerja perekonomian tanah air sangat tidak terganggu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 jatuh ke level -2,19%. 

"Oleh sebab itu, saya mengajak semua pihak yang terkait untuk bekerja keras mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sebagaimana target dalam APBN tahun ini, growth ekonomi harus mencapai angka kurang lebih 5%," pinta Arinal Djunaidi.

Bappenas mencatat, lanjut Gubernur, untuk mencapai angka tersebut yang dibutuhkan investasi sebesar Rp5,8 triliun sampai Rp5,9 triliun. Bappenas memprediksi kontribusi investasi nantinya akan bersumber dari sektor swasta. Investasi domestik juga diharapkan akan terus meningkat untuk membantu pemulihan ekonomi di masa pandemi saat ini. 

"Salah satu kunci pertumbuhan ekonomi kita adalah dengan mengundang investor baru. Tahun 2021 ini adalah tahun pemulihan yang harus dilandasi dengan semangat dan optimisme," ujar Gubernur Arinal.

Arinal Djunaidi menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota memiliki tanggung jawab untuk mendukung suksesnya peringkat tujuh prioritas nasional 2022, yang mendukung ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dan mengembangkan wilayah untuk mengurangi krisis dan menjamin pemerataan. 

"Dengan meningkatkan sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan manusia, meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan dasar, membangun lingkungan hidup dan meningkatkan bencana dan perubahan iklim, serta merekomendasikan stabilitas polhukhankam dan mentransformasikan pelayanan publik," ungkapnya

"Saya mengharapkan hasil dari Musda ini didorongnya sejalan dengan program pembangunan Provinsi Lampung, sehingga karya para pengusaha muda masa kini dan mendatang untuk kemajuan daerah dan masyarakat semakin dapat dirasakan oleh masyarakat Lampung serta mencapai sasaran yang optimal, berdayaguna dan berhasilguna," kata Gubernur.

Sementara, dalam kata sambutan Ketua Umum (Ketum) BPD HIPMI Lampung, Arie Nanda Djausal mengatakan bahwa sudah satu tahun lebih kita menghadapi masa pandemi Covid-19 dimana banyak sektor yang terdampak karenanya, terutama berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tanpa terkecuali tentunya perekonomian di Provinsi Lampung yang mengalami kontraksi sebanyak 1.67%.

“Namun, Alhamdulillah vaksinasi Covid-19 yang terus dilaksanakan berangsur-angsur yang dimulai 8 Januari 2021 lalu. Tentu ini menimbulkan harapan baru bagi kita semua, terhadap kebangkitan ekonomi di Lampung. Untuk itu pada Musda ke-14 ini kita mengangkat tema Persiapan Menghadapi Kebangkitan Ekonomi Lampung Pasca Covid-19," ungkap Ketua Umum BPD HIPMI Lampung.

Selanjutnya, Arie menjelaskan bahwa sektor perdagangan, jasa dan pariwisata yang kita yakini akan melesat pasca pandemi ini, lalu disusul oleh sektor manufaktur, tentunya kita semua harus berperan aktif dalam  menyambut pasca pandemi Covid-19 ini, yang ditargetkan oleh pemerintah pusat akan berakhir pada akhir tahun 2021 nanti atau awal tahun 2022.

“Diharapkan, teman-teman HIPMI harus bisa menangkap peluang pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang kemungkinan akan di atas 50% lima sampai sepuluh tahun kedepan, lalu juga bonus demografi yang sudah mulai kita alami saat ini 2020 sampai 2030 dimana usia produktif kita mencapai 30%," jelas Arie.

Menurutnya, bonus demografi ini dapat menjadi berkah ataupun masalah, itu tergantung bagaimana cara kita bisa memaparkannya dengan baik, akan tetapi dengan semangat kerja dari Gubernur Lampung, Kepala Daerah dan para Anggota HIPMI, kami yakin dan optimis dapat memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya, terhadap melesatnya pertumbuhan ekonomi kita pasca pandemi Covid-19, Menuju Lampung Berjaya.

“Saya berharap dengan dilaksanakannya Musyawarah Daerah Ke 14 ini, dapat memberikan rekomendasi pokok-pokok pikiran, program kerja, dan struktur kepengurusan yang terbaik untuk organisasi HIPMI kedepannya, serta untuk dapat melahirkan entrepreneur-entrepreneur baru yang baik,” harap Ketum BPD HIPMI Lampung ini menutup kata sambutannya.(ans/red)

Kalapas Bersama WBP Kelas IIB Atambua Laksanakan Panen Padi

mediasergap.com | ATAMBUA - Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Kelas IIB Atambua, Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, melaksanakan panen padi jenis Ciherang 108 di ladang seluas 1,3 hektar.

Panen padi ini disaksikan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua, Edwar Hadi didampingi para pejabat struktural, Rabu (31/03/21).

Ladang padi di depan Lapas seluas 1,3 hektar ini telah dipersiapkan dan dilakukan penanaman benih sejak awal bulan Desember tahun lalu yang dilakukan oleh dua puluh orang Narapidana didampingi oleh Petugas Pengolah Kegiatan Kerja. 

Edwar, sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan panen membuktikan bahwa Lapas Atambua bisa berproduksi dan menepis stigma yang terbangun di masyarakat bahwa Lapas adalah tempat bagi para pelanggar pidana yang terkesan seram dan menakutkan. 

“Panen ini juga menunjukan ukuran pembinaan yang kita lakukan berhasil dengan baik dan berharap agar kegiatan pembinaan bidang kemandirian, mental, dam spiritual dapat berhasil bagi Narapidana untuk dapat menjadi pribadi yang lebih mandiri, bertaqwa, dan berguna bagi bangsa dan Negara,” terang Edwar.

Selanjutnya syukuran panen padi dilaksanakan dengan acara makan bersama di Pondok SAE Lapas Atambua, diiringi music dan gemercik air kolam budidaya ikan nila yang mengelilingi Pondok menambah indah dan sejuknya keberhasilan Lapas Atambua.(AVID/r)

Pemko Tebing Tinggi Maksimalkan Ekonomi Bersama Pengelola Pelabuhan Kuala Tanjung

mediasergap.com | TEBING TINGGI - Wali Kota Tebing Tinggi, Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, menghadiri pertemuan dengan tim bisnis PT Prima Multi Terminal (Pengelola Pelabuhan Kuala Tanjung), Selasa (30/3/2021) pagi, di Aula Gedung Balai Kota Tebing Tinggi, Sumut.

Umar Zunaidi didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Gul Bakhri Siregar SIP, M.Si. Sedangkan dari pihak pengelola pelabuhan dihadiri Kepala Bea Cukai Pelabuhan Kuala Tanjung, Yudi D. Nauly, Kepala Daop 1 Sumut Kereta Api Indonesia (KAI) Daniel Johanes Hutabarat, Ketua Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tebing Tinggi Syafriudy Satriyo, serta pengusaha se-Kota Tebing Tinggi.

"Usaha pembangunan di Kota Tebing Tinggi ini harus kita lakukan secara bersama. Lokasi sangat dekat dengan Kota. Tentunya kita harus memanfaatkan ini dengan baik. Kita berharap bahwa penyediaan fasilitas itu bisa menjadi bahagian unggulan dari pada Kuala Tanjung dan tentunya bisa menarik dari pada pengusaha-pengusaha kita untuk mengespor atau mengimpor lewat Pelabuhan Kuala Tanjung ini," ujar H Umar Zunaidi Hasibuan.

Direktur Utama PT Prima Multi Terminal, Rudi Susanto, mengungkapkan tipikal pelabuhan Kuala Tanjung sangat berbeda dengan yang ada di Pelabuhan Belawan. 

"Pelabuhan Kuala Tanjung bisa melakukan kegiatan dengan kapal-kapal besar. Kapal besar bisa sandar, ongkos bisa lebih murah. Ke depannya, Pelabuhan Kuala Tanjung Terminal Multipurpose di desain untuk pelabuhan masa depan. Barang-barang yang akan diangkut pelabuhan Kuala Tanjung bisa lebih banyak, sehingga akan mengurangi biaya logistik," kata Rudi Susanto.

Kepala Bea Cukai Pelabuhan Kuala Tanjung, Yudi D. Nauly, sangat mengapresiasi Pemko Tebing Tinggi karena peduli dengan pengusaha luar. "Apresiasi kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Ini merupakan kegiatan luar biasa sekali. Karena Pemko peduli terhadap pengusaha luar," ujarnya.

Setelah selesai membahas pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung tersebut, pertemuan itu pun diakhiri foto bersama dengan Wali Kota Tebing Tinggi. (ajs/fit)

Pemko Tebing Tinggi Gelar Panen Raya & Berikan Bantuan Kepada Koptan Mekar Sentosa

mediasergap.com | TEBING TINGGI - Dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat petani di Kota Tebingtinggi selama situasi pandemi Covid-19, Pemko Tebingtinggi menggelar panen raya, Senin (29/03/21).

Panen raya ini sekaligus untuk mendukung program kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemko Tebingtinggi beserta unsur Forkopimda, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Sumut dan kantor perwakilan Bank Indonesia Sumut.

Selain panen raya bawang merah dan cabai merah, pemerintah juga memberikan bantuan bibit & pakan ikan kepada kelompok budidaya ikan kolam terpal, pemberian bantuan pupuk cair, pestisida dan benih sayuran. 

Panen raya itu digelar di Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Sumut.

Harry Baskoro, perwakilan Bank Indonesia Sumut menyatakan pada Tahun 2020 lalu, kondisi Ekonomi Indonesia terdampak signifikan oleh pandemi Covid-19, yang mengalami penurunan pertumbuhan dibanding tahun 2019. Tetapi untuk sektor pertanian lebih mampu bertahan.

"Secara tahunan, perekonomian Sumut mencatat penurunan pertumbuhan -1,07 persen yang dibanding dengan tahun 2019 sangat berbeda yang tumbuh sebesar 5,22 persen. Namun lapangan usaha (sektor) pertanian dapat tumbuh positif. Oleh sebab itu sektor pertanian perlu menjadi perhatian bersama untuk peningkatan Ekonomi Sumut ditengah kegiatan vasinasi yang masih berjalan," ujar Harry.

Sementara, Adri Nasution, Kasi Tanaman Obat dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumutera Utara, menyampaikan bahwa Dinas TPH Sumut terus mengucurkan bantuan untuk Tebing Tinggi. Baik itu cabe merah, bawang merah, jagung dan komoditi lainnya. 

"Tahun 2020 lalu, alokasi bawang merah seluas 9 hektare dimana kita bagi dalam beberapa tahapan. Untuk cabe merah dialokasikan sekitar 5 hektare. Dengan adanya bantuan dari provinsi marilah kita sama-sama tingkatkan produksi bawang merah serta meningkatkan kesejahteraan petani di Kota Tebing Tinggi," kata Adri.

Sekdako Tebing Tinggi, Muhammad Dimiyathi S. Sos, M.TP,  mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan kepada kelompok Tani di Kelurahan Mekar Sentosa. 

"Lahan pertanian di kota Tebing Tinggi secara existing hari ke hari, tahun ke tahun mengalami penyusutan. Sektor pertanian masih menjadi andalan oleh pemerintah. Oleh karena itu, bagaimanapun strateginya, OPD Teknis dalam hal ini DKPP harus dapat lebih optimal, untuk mencapai target  yang telah ditetapkan pemerintah pusat ataupun provinsi," kata Dimiyathi.

Panen raya tersebut dihadiri Walikota Tebingtinggi H. Umar Zunaidi Hasibuan MM diwakili Sekda Muhammad Dimiyathi S.Sos, M.TP,  Kapolres Tebingtinggi diwakili AKP Adjie Makno, perwakilan Danramil 0204/DS, Kajari Tebingtinggi diwakili Kasi Datun Tulus Sianturi, perwakilan Bank Indonesia Sumut Harry Baskoro,  Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut diwakili Kasi Sayuran dan Tanaman Obat Adri Nasution.(ajs/fit)

Menparekraf Dukung Penuh The Kitchen of Asia

mediasergap.com | MEDAN - The Kitchen of Asia yang menjadi program prioritas dari Pemko Medan mendapat dukungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Dr.H.Sandiaga Salahuddin Uno,B.B.A.,M.B.A.

Dukungan ini disampaikan Sandiaga Salahuddin Uno saat berkunjung ke Kawasan Kesawan yang berlokasi di Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumut, Sabtu (27/03/21) kemarin. 

Kehadiran Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di Kota Medan disambut langsung oleh Wali Kota Medan didampingi sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan pada salah satu Masjid bersejarah di Kota Medan yaitu Masjid Lama Gg. Bengkok yang berada di Jalan Masjid, Kesawan Medan. 

Setelah melaksanakan sholat magrib, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan Wali Kota Medan kemudian berjalan kaki menuju ke gedung Werenhuis, dan melihat langsung kondisi dalam gedung yang merupakan bangunan cagar budaya yang terletak di Jalan A. Yani VII. 

Setelah itu rombongan menuju ke Tjong A Fie Mansion untuk melihat langsung sejarah peninggalan dari Tjong A Fie, salah satu tokoh terkenal di Kota Medan pada masa lampau.

Usai berkeliling dan melihat peninggalan Tjong A Fie,  Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan magnet dari Kota Medan adalah pengalaman kuliner ditambah cerita sejarahnya. Artinya cerita ini yang nantinya dapat menambah daya tarik pariwisata berbasis kuliner di Kota Medan, dan membuka peluang usaha serta lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Kota Medan. 

"Karena itulah, saya mendukung penuh program The Kitchen of Asia yang digagas Pemko Medan guna mendukung pertumbuhan ekonomi di masa pandemi covid-19. Namun begitupun, ia tetap berpesan untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama berlangsungnya kegiatan tersebut," pinta Sandiaga Uno. 

Disamping itu, Sandiaga Uno ingin agar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat ikut terlibat di dalam program The Kitchen of Asia ini baik dari segi adaptasi teknologi dan keberagaman produk- produk ekonomi kreatif. 

"Sebab dengan keterlibatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan UMKM yang terlibat didalamnya pendapatannya dapat meningkat 70 hingga 80 persen," ujarnya. 

Sementara itu Wali Kota Medan mengatakan salah satu spirit The Kitchen of Asia diambil dari semangat Tjong A Fie yang telah membangun kerukunan antar etnis budaya di Kota Medan, bahkan kerukunan etnis yang telah dibangun sejak lama tersebut masih tetap dapat dirasakan hingga saat ini. 

"Untuk tetap mempertahankan keberagaman dan kerukunan tersebut salah satunya dengan kuliner. Karena itulah, ia ingin menjadikan kawasan Kesawan ini menjadi pusat budaya dan kuliner namun tetap menjaga keaslian dari kawasan tersebut," ungkap Wali Kota Medan yang merupakan pemimpin daerah termuda di Sumatera Utara.

"The kitchen of Asia berarti ialah dapur yang saat ini tidak lagi tertutup tetapi menjadi sebuah entertaiment, inilah yang diharapkan kedepannya masing-masing etnis dapat menceritakan kuliner kekhasanya masing-masing," kata Wali Kota Medan. (Sabah/red)

Ditandai Penabuhan Gordang Sambilan, Wali Kota Resmikan Kesawan City Walk dan E-Parking

mediasergap.com | MEDAN - Minggu (28/03/21) petang, Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, SE, MM meresmikan soft launching Kesawan City Walk dan E-Parking, bertempat di Jalan Ahmad Yani Medan, Prov. Sumut.

Perhelatan ini berlangsung di depan bangunan bersejarah, Rumah Tjong A Fie ini. Kendati protokol kesehatan diterapkan secara ketat acara soft launching Kesawan City Walk dan E-Parking tetap meriah.

Acara soft launching Kesawan City Walk dan E-Parking ini, tampak dihadiri Pangdam I / BB, Mayjen TNI Hasanuddin, SIP, MM, Kapoldasu, Irjen. Panca Putra Simanjuntak, Ketua DPRD Medan, Hasyim, SE, Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, SE, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Soekowardojo, Direktur Utama Bank Sumut, Muchammad Budi Utomo, Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Riko Sunarko, Dandim 0201 BS, Letkol. Inf. Agus Setiandar, Ketua TP PKK Medan, Kahiyang Ayu Muhammad Bobby Afif Nasution, Ketua MUI Medan, Prof. HM Hatta, Sekda Ir. Wiriya Alrahman, MM, Para Asisten dan pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan itu.

Di awal kata sambutannya, Wali Kota mengatakan, kawasan heritage Kesawan ini merupakan bagian dari Dapur Asia Medan. Selain menjadi kawasan wisata kuliner dan budaya serta kota tua, juga pusat kreatif.

Peresmian soft launching Kesawan City Walk ini diwarnai dengan penabuhan Gordang Sambilan oleh Wali Kota. 

Ikut menabuh Gordang bersama Wali Kota antara lain Pangdam I / BB Mayjen TNI Hasanuddin SIP MM, Kapoldasu, Ketua DPRD Medan, dan Wakil Wali Kota Medan. Sedangkan soft launching E-Parking (Pembayaran Non Tunai dengan QRIS dan QREN) berkorban dengan mempersembahkan kode barcode dari Kepala BI Perwakilan Sumut, kepada Wali Kota, Pangdam, dan Kapoldasu. 

Wali Kota menyebutkan, keragaman etnis di Medan adalah sebuah kekuatan. Pemilihan tempat perhelatan ini juga untuk mengingatkan bahwa kerukunan etnis antar umat beragama di Medan sudah berakar sejak dulu. 

"Sama-sama kita ketahui bahwa Tjong A Fie merupakan dermawan yang non Muslim bergaul dan berbaur dengan beragam etnis lain di Medan. Pemko Medan akan menjaga keragamanan ini menjadi satu kekuatan,” ucap Wali Kota Bobby.

Di Kota ini, lanjut Wali Kota, bukan hanya kuliner tradisional Sumut maupun nasional. Namun, kuliner di Medan juga dapat mewakili kekayaan kuliner Asia. Maka, dengan penuh percaya diri, Medan dapat memberikan sebagai The Kitchen Asia (Dapur Asia).

Menurut Wali Kota, selain kelezatan, ada hal yang dapat menambah nilai kuliner tersebut, yakni mempertontonkan cara memasaknya, penyajian, mau menikmatinya. Dapur yang dulu di belakang dan tertutup, kini dibuka sehingga orang dapat melihat cara kuliner itu dibuat. Ini akan menjadi hiburan yang dapat menambah nilai kuliner tersebut. 

“Karena itu kita percaya diri menyebut Medan sebagai The Kitchen of Asia,” ujar Wali Kota. 

Kemudian Wali Kota juga menyatakan, Pemko Medan telah berkomitmen untuk mewujudkan transaksi yang tanpa uang tunai. Seluruh tenant di Kesawan City Walk harus menerapkan chasless. 

"Secara bertahap, pembayaran parkir juga akan dilakukan dengan menggunakan QRIS maupun QREN," sebut Wali Kota serta akan memaksimalkan fungsi pengawasan mencegah penguapan Pendapat Asli Daerah. 

“Saya yakin dengan semangat kolaborasi akan memajukan Kota Medan yang kita ini, sehingga akan jadi kebanggaan di Sumut, nasional, maupun global," ujar Wali Kota. 

Wali Kota juga berpesan agar dilakukan evaluasi untuk perbaikan ke depan hingga manfaatnya akan terasa bagi Kota Medan dan masyarakat. 

“Dan protokol kesehatan harus diterapkan, termasuk jam operasional,” tegasnya, setelah seluruh prosesi melakukan peninjauan ke angkringan kuliner seraya berdialog dengan pedagang. 

Sebelumnya, Ketua DPRD Medan, Hasyim SE, menyampaikan apresiasi atas gebrakan yang dilakukan oleh Wali Kota. Menurutnya, Kesawan City Walk menuju Medan The Kitchen of Asia ini salah satu dari beberapa gebrakan yang dilakukan Wali Kota yang baru sebulan lebih menjalankan tugas sebagai Wali Kota Medan. 

“Apresiasi yang tinggi kepada Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang baru saja menjabat telah mendobrak penghalang-penghalang kemajuan Medan,” ujarnya. 

Disebutkan Hasyim, pembenahan kawasan heritage Kesawan yang dipadukan dengan pemberdayaan UMKM di bidang kuliner serta penataan lalu lintas dan perparkiran adalah sebuah langkah maju yang layak diapresiasi dan didukung. 

Sementara, Kepala Dinas Perumahan dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, Benny Iskandar, didampingi Kepala Dinas Perhubungan menyebutkan, selain melambangkan keragaman Medan, Kesawan City Walk juga mengangkat kembali nilai-nilai sejarah. 

"Potensi ini akan terus dikembangkan dengan semangat kolaborasi antar OPD di lingkungan Pemko Medan maupun pihak luar," ungkap Benny.

Dalam kesempatan itu, Benny juga melaporkan, dari 116 pedagang sebanyak 113 telah divaksin dan begitu juga dengan seluruh petugas di Kesawan City Walk. Hal ini untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman pengunjung. 

"Di samping itu, seluruh pedagang juga wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketat saat berjualan sesuai perjanjian yang telah mereka buat dengan Dinas Koperasi dan UMKM Medan," ujarnya

Pada acara ini, petugas kepolisian atau Satpol PP terus berpatroli untuk mengingatkan pengunjung agar mematuhi protokol kesehatan. Kalau ada pedagang atau pengunjung melepas masker, akan dilakukan pendekatan secara persuasif. Di situ, petugas juga sabar terus mengingatkan agar pengunjung untuk tetap menjaga jarak. 

Amatan awak media, pada perhelatan ini diwarnai dengan berbagai atraksi, di antaranya koreografi berjudul “Dapur” yang meliputi seluruh peralatan dapur menjadi alat musik yang apik dan harmonis. 

Di samping itu, juga ada pertunjukan yang menampilkan kinerja yang menarik dan kemampuan Chef Agung Kurnia saat memainkan Swing In Pizza, dan beberapa pertunjukan seni yang menghias buah. 

Berbagai komunitas tidak ketinggalan pula memeriahkan soft lauching tersebut. Selain Komunitas Sepeda, Komunitas Vespa juga ikut memajangkan kendaraannya di sepanjang Jalan A Yani. (Sabah/red)

Tokoh Masyarakat Sumut H Tajuddin Hasan Sesalkan Indikasi BUMN Masih Pakai Asing

mediasergap.com | MEDAN - Tokoh masyarakat Sumut H Tajuddin Hasan sangat mendukung penegasan Presiden Jokowi yang menggaungkan kampanye agar pemerintahan tidak menggunakan produk asing.

"Presiden saat membuka Munas V APKASi di Istana Negara Jumat (26/03/21) kemarin secara tegas meminta agar proyek tetap menggunakan produk dalam negeri, dan jangan sampai proyek pemerintah malah membeli dari luar negeri," ujar mantan anggota DPRD Medan itu saat melakukan komunikasi sosial (Komsos) pengurus Ormas Dermawan Purba, Iwan Sembiring dan wartawan di kediamannya di Jalan Titi Papan Medan, Minggu (29/03/21) siang WIB.

Menurutnya, meskipun Presiden menegaskan demikian, tapi masih saja ada perusahaan pemerintah di Sumut yang terindikasi memakai perusahaan asing, neraca asing dan accounting asing dalam bidang pengaamanan.

Dalam penanggulangan pengangguran, sambung Tajuddin, yang sangat  disayangkan saat ini masih ada perusahaan pemerintah (BUMN) di Sumut yang melaksanakan proses tender dengan persyaratan birokrasi yang menyulitkan perusahaan lokal.

"Katakanlah tingkat security saja, itu kan buruh kasar, masak di tingkat itupun harus ada audit dan accounting dari perusahaan asing, sehingga tak laku audit dan accounting publik anak negeri kita yang ada di Sumut," ujarnya.

Padahal, banyak perusahaan lokal dan para pemuda di Sumut yang berpotensi serta siap untuk mendidik dan menjaga keamanan aset aset vital perusahaan negara.

"Seharusnya serahkanlah penanganan scurity itu kepada perusahaan lokal. Seperti yang saya dengar di salah satu perusahaan di Jalan Dr Cipto Medan, masih menggunakan perusahaan outsourcing memakai neraca yang diaudit oleh asing. Padahal perusahaan outsourcing di Sumut sangat banyak dan berpotensi," sebut Tajudin seraya berpendapat apa yang dilakukan BUMN di Sumut itu tidak sejalan dengan penegasan presiden yang mengkampanyekan program padat karya untuk menekan pengangguran. (AVID)