Tiga Minggu, Polda Sumut Ungkap 654 Kasus Curas-Curat, 712 Tersangka Diamankan

Medan (Sumut) mediasergap.com – Polda Sumatera Utara bersama jajaran Polres/Polresta/Polrestabes mengungkap sebanyak 654 kasus pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian dengan pemberatan (curat) dalam kurun waktu tiga minggu, terhitung sejak 14 September hingga 6 Oktober 2026.

Dari ratusan kasus tersebut, polisi mengamankan 712 tersangka yang diduga terlibat dalam berbagai aksi pencurian yang meresahkan masyarakat.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Sumut dan jajaran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Selama tiga minggu, Polda Sumut bersama seluruh jajaran berhasil mengungkap 654 kasus curas dan curat dengan 712 tersangka. Ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas setiap tindak pidana yang meresahkan masyarakat,” kata Ferry, Senin (6/10/2026).

Dari total pengungkapan tersebut, 35 kasus merupakan curas dengan 43 tersangka, sedangkan 619 kasus lainnya merupakan curat dengan 669 tersangka.

Ferry menjelaskan, pengungkapan kasus dilakukan melalui berbagai langkah kepolisian, mulai dari penyelidikan hingga penindakan terhadap para pelaku yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian.

Selain penegakan hukum, jajaran Polda Sumut juga terus mengintensifkan patroli di sejumlah wilayah yang dinilai rawan terjadi gangguan keamanan dan tindak kriminalitas.

“Kami tidak hanya melakukan penindakan setelah terjadi kejahatan, tetapi juga mengintensifkan patroli sebagai langkah pencegahan. Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya gangguan kamtibmas,” ujarnya.

Dalam rangkaian pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan berbagai barang bukti yang berkaitan dengan aksi para tersangka. Barang bukti tersebut menunjukkan beragam modus dan sasaran kejahatan yang ditangani jajaran Polda Sumut.

Salah satu barang bukti dengan jumlah cukup besar yang diamankan yakni 1.638 tandan kelapa sawit. Selain itu, polisi mengamankan 111 unit sepeda motor, 5 unit mobil dan 2 unit truk yang berkaitan dengan sejumlah perkara curas dan curat.

Polisi juga mengamankan 83 unit handphone, 58 tabung gas, 21 buah flashdisk, 12 buah BPKB, serta 37 lembar faktur.

Tak hanya itu, sejumlah barang bernilai ekonomi juga turut diamankan, di antaranya 80 gram emas dan perhiasan berupa kalung emas, serta uang tunai sebesar Rp36.168.000 dan berbagai barang bukti lainnya lainnya yang berkaitan dengan perkara yang berhasil diungkap.

Ferry menegaskan, pengungkapan ratusan kasus tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polda Sumut dan jajaran untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

“Kami akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum dan pencegahan terhadap berbagai bentuk kejahatan. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana atau aktivitas yang mencurigakan,” katanya.

Menurut Ferry, sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya tindak kriminalitas.

Dengan mengedepankan penegakan hukum, patroli dan langkah-langkah preventif, Polda Sumut berharap angka kejahatan, khususnya curas dan curat, dapat terus ditekan sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman. (Rel)

KDMP Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Desa, Toba Perkuat Kelembagaan Koperasi

TOBA (Sumut) mediasergap.com — Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) didorong menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di Tingkat Desa dengan mengoptimalkan potensi lokal, memperluas akses kebutuhan pokok, menyerap hasil produksi masyarakat serta membuka peluang lapangan kerja.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi Republik Indonesia Dr. Ferry Juliantono saat melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Pantai Pasifik, Desa Patane IV, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Selasa (6/10/2026).

Kunjungan tersebut mengusung tema “Sinergi Membangun Ekonomi Rakyat Berbasis Koperasi dan Kearifan Lokal” dan dirangkai dengan dialog bersama para pengurus koperasi. Dialog tersebut menjadi ruang untuk mendengarkan secara langsung kondisi, tantangan dan kebutuhan pengembangan koperasi di Kabupaten Toba.

Dalam kesempatan tersebut, Ferry Juliantono menyampaikan perkembangan pembangunan infrastruktur pendukung KDMP di berbagai daerah. Saat ini, sebanyak 27.223 bangunan fisik berupa gudang, gerai dan kelengkapannya sedang dibangun di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.280 bangunan telah disampaikan untuk diverifikasi, sementara 8.220 lainnya masih dalam proses verifikasi dan validasi, termasuk yang menjalani reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Ferry, Kementerian Koperasi menunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana tugas di lapangan melalui kerja sama dengan TNI. Sementara itu, posisi manajer KDMP akan direkrut untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan berbagai fungsi koperasi.

KDMP nantinya diharapkan dapat menjalankan fungsi distribusi berbagai barang bersubsidi, seperti minyak goreng, pupuk, LPG 3 kilogram dan beras, sekaligus menyediakan kebutuhan pokok serta kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Tidak hanya sebagai tempat distribusi, KDMP juga diarahkan menjadi wadah untuk menyerap dan menampung hasil produksi masyarakat. Dengan demikian, koperasi diharapkan dapat menjadi penghubung antara produk masyarakat desa dengan pasar serta menjadi sarana penyaluran berbagai Program Pemerintah Pusat.

Selama dua tahun pertama operasionalisasi KDMP akan dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

“Dalam waktu dekat Kementerian Koperasi akan melakukan komunikasi dengan seluruh pengurus KDMP se-Indonesia, baik melalui Zoom meeting maupun tatap muka. Pemilik KDMP ini adalah Desa, pengelolanya selama dua tahun adalah PT Agrinas Pangan Nusantara dan ada Manajer Koperasi Desa,” ujar Ferry.

Ia berharap keberadaan KDMP dapat dikelola dengan baik sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk membuka kesempatan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi di Desa.

“Semoga program ini bisa berjalan dengan baik, memberikan manfaat yang sebaik-baiknya, bisa menyerap lapangan pekerjaan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri Koperasi ke Kabupaten Toba. Menurutnya, kehadiran Menteri bersama para pengurus koperasi menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan perkoperasian di Daerah.

“Kehadiran Bapak di tempat ini akan membawa kemajuan untuk Kabupaten Toba, secara khusus di bidang perkoperasian. Pertemuan hari ini tentu tidak terlepas dari dukungan DPP KMDT. Kami menyadari pengelolaan SDM yang ada di Kabupaten Toba dalam pengelolaan koperasi masih sangat minim,” ujar Audi.

Audi menyebutkan, saat ini terdapat 243 koperasi berbadan hukum di Kabupaten Toba. Dari jumlah tersebut, sebanyak 41 koperasi telah terbangun, dan 12 di antaranya telah selesai 100 %.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola koperasi agar keberadaan koperasi tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga mampu berkembang sebagai unit usaha yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Audi berharap pertemuan tersebut dapat memberikan semangat baru kepada pemerintah daerah dan para pengurus koperasi untuk memperkuat pengelolaan, meningkatkan kapasitas SDM serta mengembangkan koperasi sesuai potensi yang dimiliki Kabupaten Toba.

Ketua Panitia Jupiter Sitorus mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wadah dialog sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pengurus koperasi dalam membangun ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pengembangan koperasi perlu tetap mengedepankan potensi daerah dan kearifan lokal sehingga keberadaan koperasi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kami berharap kehadiran Bapak Menteri dan Pimpinan Daerah dapat memberikan semangat, motivasi dan energi baru bagi kita untuk semakin mengembangkan koperasi,” katanya.

Penguatan KDMP di Kabupaten Toba diharapkan mampu membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat desa, baik melalui penyediaan kebutuhan pokok, penyaluran program pemerintah maupun penyerapan hasil produksi masyarakat.

Dengan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, pengurus koperasi dan masyarakat, KDMP diharapkan berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang produktif, mandiri dan berkelanjutan.

Koperasi tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari rantai ekonomi masyarakat—mulai dari produksi, pengumpulan, distribusi hingga pemasaran. Dengan demikian, semakin banyak potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Toba.

Kegiatan tersebut dihadiri Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Hendra Saragih, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Panel Barus, Staf Khusus Menteri Wahyono, Tenaga Ahli Menteri Putri, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Yuliani Siregar yang mewakili Gubernur Sumatera Utara.

Turut hadir Ketua Umum DPP KMDT Edison Manurung, Staf Ahli Bupati Darwin Sianipar, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Jonni DP Lubis, Kadis Kominfo Tumpal Panjaitan, Para Camat, Kepala Desa dan Lurah, serta Jajaran Pengurus Koperasi se-Kabupaten Toba. (Dosi)

Sinergi Pemkab Toba dan Kejari, Wujudkan Lingkungan Pendidikan yang Aman dan Kondusif

TOBA (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kabupaten Toba memperkuat sinergi bersama Kejaksaan Negeri Toba dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang tertib, aman, kondusif dan berintegritas melalui program “Jaksa Sahabat Pendidik” yang digelar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara serta Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, Selasa (6/10/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum dan Satuan Pendidikan dalam membangun tata kelola pendidikan yang semakin baik, sekaligus mengedepankan langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Di Kabupaten Toba, kegiatan diikuti secara daring dari Balai Data Kantor Bupati Toba. Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Paber Napitupulu hadir mewakili Bupati Toba, didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Toba Muslih, Asisten I Setdakab Toba Eston Sihotang, Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Toba Ronald Gultom, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Toba Donny R. Simamora, serta Para Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA se-Kabupaten Toba.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan.

Menurutnya, pendidikan memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar memberikan pengetahuan, karena juga menjadi bagian penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai positif bagi generasi muda.

“Kita membangun kolaborasi antara penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumut, dengan Pemerintah Provinsi Sumut, khususnya dengan Dinas Pendidikan Sumut. Hal ini sangat penting karena pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter anak didik menjadi bernilai,” ujar Muhibuddin.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung tumbuh kembang peserta didik.

“Melalui kolaborasi ini, kita ingin memastikan satuan pendidikan menjadi ruang yang aman bagi anak-anak untuk belajar, bertumbuh, dan membangun karakter. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus hadir bersama untuk menjaga serta mendukung dunia pendidikan,” kata Bobby.

Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Toba bersama Kejaksaan Negeri Toba juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pencegahan Penyimpangan dan Gangguan dalam Penyelenggaraan di Bidang Pendidikan di Wilayah Kabupaten Toba.

Nota kesepahaman ditandatangani Asisten I Setdakab Toba Eston Sihotang mewakili Bupati Toba bersama Kepala Kejaksaan Negeri Toba Muslih.

Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Kejaksaan, khususnya dalam memberikan pemahaman hukum, mengedepankan pencegahan serta mendukung para penyelenggara pendidikan agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui program “Jaksa Sahabat Pendidik”, sinergi tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada penanganan persoalan, tetapi lebih mengedepankan edukasi, pencegahan dan pendampingan sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan sejak awal.

Pemkab Toba menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Toba, satuan pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, tertib dan kondusif.

Sinergi tersebut diharapkan mampu memberikan dukungan kepada kepala sekolah dan tenaga pendidik dalam memahami serta menjalankan berbagai ketentuan penyelenggaraan pendidikan secara tepat dan bertanggung jawab.

Pada saat yang sama, penguatan tata kelola pendidikan diharapkan semakin memastikan bahwa setiap program dan kebijakan pendidikan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik.

Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga pendidik dan masyarakat, Kabupaten Toba terus mendorong terwujudnya pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, penguatan integritas dan perlindungan peserta didik.

Program Jaksa Sahabat Pendidik pun menjadi salah satu langkah bersama untuk mengawal masa depan generasi muda sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Toba. (Ds)

Perkuat Pencegahan dan Edukasi Hukum, Pemkab Samosir dan Kejari Kawal Dunia Pendidikan

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Kejaksaan Negeri Samosir memperkuat sinergi dalam mengawal penyelenggaraan pendidikan yang tertib, transparan, akuntabel dan berintegritas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang sinergi pencegahan penyimpangan dan gangguan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Samosir.

Nota Kesepahaman ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Akwan Annas bersama Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk di Aula Kantor Bupati Samosir, Selasa (6/10/2026).

Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menciptakan lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang aman dan kondusif, sekaligus memberikan penguatan pemahaman hukum kepada para pengelola satuan pendidikan.

Turut hadir Asisten I Tunggul Sinaga, Asisten II Hotraja Sitanggang, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dumoch Pandiangan, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sary, sejumlah pimpinan OPD terkait, serta Para Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA.

Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah dan pembangunan sumber daya manusia.

Menurutnya, besarnya perhatian dan anggaran yang diberikan pemerintah terhadap sektor pendidikan harus diikuti dengan tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, efektif dan berintegritas.

“Pendidikan adalah sektor strategis dalam pembangunan bangsa. Dengan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, maka diperlukan kebijakan dan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif dan berintegritas. Kita harus memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan,” ujar Ariston.

Ia menilai, kerja sama Pemkab Samosir dengan Kejari Samosir melalui program “Jaksa Sahabat Pendidik” merupakan langkah strategis untuk mengedepankan pencegahan, edukasi dan pendampingan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan.

“Menjaga pendidikan berarti mengawal masa depan bangsa. Karena itu, pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pendidikan harus menjadi perhatian kita bersama. Kita tidak ingin menunggu persoalan terjadi baru kemudian bertindak. Pencegahan, edukasi dan pendampingan harus dikedepankan,” katanya.

Ariston mengatakan, sinergi tersebut juga diharapkan memberikan rasa aman bagi kepala sekolah dan tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam memahami berbagai ketentuan dan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Pemahaman terhadap aturan, menurutnya, penting agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dilaksanakan secara tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Sebagai Wakil Bupati, peran saya adalah memastikan sinergi ini berjalan dengan baik. Kita ingin para kepala sekolah dan tenaga pendidik dapat menjalankan tugas dengan tenang, memahami aturan dan memiliki ruang untuk berkonsultasi ketika menghadapi persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan,” ungkapnya.

Ia berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada seremoni penandatanganan MoU, tetapi dilanjutkan dengan program edukasi, pencegahan dan pendampingan secara berkelanjutan pada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Samosir.

“Harapan kita, anggaran pendidikan benar-benar kembali kepada kepentingan peserta didik dan peningkatan mutu pendidikan. Dengan tata kelola yang baik dan integritas yang kuat, kita dapat membangun pendidikan Samosir yang semakin berkualitas,” pungkas Ariston.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut merupakan bagian dari program “Jaksa Sahabat Pendidik”, sebagai bentuk dukungan Kejaksaan dalam memperkuat aspek pencegahan dan pemahaman hukum di lingkungan pendidikan.

Kegiatan penandatanganan dilaksanakan secara berjenjang dan serentak di wilayah Sumatera Utara. Kegiatan diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin bersama sejumlah kepala daerah yang hadir secara langsung, disaksikan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Samosir dan Kejari Samosir berkomitmen memperkuat langkah preventif, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta membangun budaya integritas di lingkungan satuan pendidikan.

Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pendidikan yang semakin bersih, transparan, akuntabel dan berintegritas, sehingga setiap kebijakan dan anggaran dapat diarahkan sebesar-besarnya bagi peningkatan mutu pendidikan dan kepentingan peserta didik.

Dengan kolaborasi pemerintah daerah, kejaksaan, satuan pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan, Kabupaten Samosir terus mendorong pendidikan yang tidak hanya berkualitas secara akademik, tetapi juga kuat dalam karakter, integritas dan kepatuhan terhadap hukum sebagai fondasi membangun generasi masa depan. (D/Smart)

Pemkab Toba Dorong OPD Tuntaskan Program 2026 Secara Terencana dan Berkualitas

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Memasuki triwulan IV Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Toba terus mendorong percepatan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Percepatan dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan hasil optimal bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekdakab) Kabupaten Toba, Paber Napitupulu, meminta seluruh OPD segera mengevaluasi progres kegiatan masing-masing dan mengambil langkah percepatan terhadap program yang masih dalam proses pelaksanaan.

Hal tersebut disampaikan Paber saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati Toba, Senin (5/10/2026).

Paber menekankan pentingnya pengelolaan kegiatan secara terencana agar pekerjaan tidak terkonsentrasi pada penghujung tahun anggaran. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terburu-buru berpotensi memengaruhi kualitas pekerjaan maupun pencapaian target yang telah ditetapkan.

“Saya tidak mau seperti tahun-tahun lalu, semua kegiatan dikejar di bulan Desember, sehingga hasilnya tidak maksimal,” tegas Paber.

Ia meminta setiap OPD memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan sesuai jadwal, termasuk mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi serta segera mencari solusi agar pelaksanaan program dapat diselesaikan secara efektif.

Menurutnya, percepatan sejak awal triwulan terakhir menjadi penting agar OPD memiliki waktu yang cukup untuk memastikan setiap kegiatan terlaksana sesuai ketentuan, tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal.

Paber juga memberikan perhatian terhadap kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, salah satunya penyaluran atau pemberian bibit. Ia meminta kegiatan semacam itu direncanakan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan kebutuhan masyarakat.

“Misalnya pemberian bibit, jangan setelah bulan Desember jor-joran. Desember itu masa sibuk untuk Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

Ia berharap seluruh OPD dapat meningkatkan koordinasi dan perencanaan sehingga program yang telah dianggarkan tidak hanya terealisasi secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Toba.

Dalam kesempatan tersebut, Paber juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan perkantoran di masing-masing OPD.

Menurutnya, lingkungan kerja yang bersih dan tertata merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya suasana kerja yang nyaman, sehat dan produktif.

Paber menyampaikan bahwa dari hasil pemantauannya ke sejumlah lingkungan perkantoran, masih terdapat beberapa OPD yang perlu meningkatkan perhatian terhadap kebersihan lingkungan kerja.

“Masalah kebersihan lingkungan, saya lihat kebersihan di beberapa OPD masih kurang. Saya beberapa kali keliling ke beberapa OPD, saya lihat kebersihannya masih sangat kurang,” katanya.

Ia mengajak seluruh aparatur untuk memiliki kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan kantor, mulai dari ruang kerja hingga halaman dan fasilitas pendukung lainnya.

“Bagaimana kita bekerja kalau lingkungan kita tidak bersih,” ujarnya.

Paber berharap peningkatan kinerja tidak hanya diwujudkan melalui percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga melalui terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan tertata.

Dengan demikian, seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba diharapkan mampu menuntaskan program Tahun Anggaran 2026 secara tepat waktu, berkualitas dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat. (Ds)

Tim Pembina Posyandu Toba Didorong Tingkatkan Kualitas Pelayanan hingga Tingkat Desa

Toba (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kabupaten Toba terus memperkuat peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Tim Pembina Posyandu dalam pengelolaan Posyandu bidang kesehatan.

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Kesehatan tersebut berlangsung di Sinar Minang Restaurant and Convention Center, Balige, Senin (5/10/2026).

Bimtek dibuka Asisten Pemerintahan Kabupaten Toba, Eston Sihotang. Dalam sambutannya, Eston menegaskan bahwa penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi sistem kesehatan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar minimal.

Menurutnya, keberadaan Posyandu memiliki peran strategis karena menjadi salah satu layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan jaringan, kelembagaan, kapasitas kader, serta Tim Pembina Posyandu di berbagai tingkatan perlu terus dilakukan.

“Dalam rangka transformasi sistem kesehatan di Kabupaten Toba, dibutuhkan peran pelayanan kesehatan primer yang kuat untuk menyediakan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal bagi seluruh masyarakat,” ujar Eston.

Ia mengatakan, revitalisasi Posyandu dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) menjadi langkah penting untuk memastikan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Penguatan tersebut tidak hanya menyangkut aspek teknis pelayanan, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Tim Pembina Posyandu di Tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Desa diharapkan mampu menjalankan fungsi pembinaan secara efektif dan berkelanjutan.

Bimtek menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, yakni Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Hery Valona Ambarita dan Penelaah Teknis Kebijakan dr. Sukmawati Hia.

Dalam pemaparannya, Hery Valona Ambarita membahas persoalan stunting serta pentingnya optimalisasi peran Posyandu dalam mendukung upaya pencegahan dan penurunan angka stunting.

Posyandu dinilai memiliki posisi penting dalam mendukung intervensi kesehatan berbasis masyarakat, karena pelayanan yang diberikan dapat menjangkau masyarakat secara langsung, khususnya dalam pemantauan kesehatan dan tumbuh kembang.

Selain persoalan stunting, peserta juga mendapatkan penguatan pemahaman mengenai pengelolaan Posyandu serta pelaksanaan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkesinambungan.

Wakil Ketua TP Posyandu Kabupaten Toba, Riama Audi Murphy Sitorus, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Hadir pula Staf Ahli Bupati Toba Sahat M. Manullang, Sekretaris Dinas Kesehatan Toba Siti Nuraya Sirait, Kepala Dinas Kominfo Toba Tumpal Panjaitan, jajaran OPD, para kepala puskesmas se-Kabupaten Toba, serta TP PKK dan TP Posyandu Kabupaten Toba.

Dari Tim Pembina Posyandu Kabupaten Toba, Mangapul Pardede menyampaikan materi mengenai Posyandu dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Ia menjelaskan bahwa Bimtek tersebut diarahkan untuk memperkuat pemahaman mengenai tugas dan fungsi Tim Pembina Posyandu, sekaligus meningkatkan kapasitas kader dan pengelola Posyandu agar mampu memberikan pelayanan yang semakin berkualitas.

“Pada kesempatan ini kita lebih membahas peranan Tim Pembina Posyandu, bagaimana meningkatkan kapasitas kader dan pengelola Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan, mulai dari tingkat kabupaten dan Kecamatan hingga Desa,” terangnya.

Menurutnya, penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola Posyandu yang lebih baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui Bimtek ini, Tim Pembina Posyandu di setiap tingkatan diharapkan semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mampu memperkuat pembinaan kader, meningkatkan kualitas pengelolaan Posyandu, serta memastikan pelayanan kesehatan masyarakat berjalan secara aktif, terintegrasi dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Posyandu di Kabupaten Toba diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga semakin mampu menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Toba. (Ds)

Kapolres Binjai dan Kapolres Langkat Berikan Surprise HUT TNI ke-81, Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Binjai (Sumut) mediasergap.com – Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H, bersama Kapolres Langkat AKBP Hannry P.H. Tambunan, S.E,, S.I.K, memberikan surprise dan ucapan selamat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-81 Tahun 2026 kepada jajaran TNI di wilayah hukum Polres Binjai dan sekitarnya, Senin (5/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Binjai dan Kapolres Langkat didampingi Wakapolres Binjai Kompol Sofyan N. Nasution, SH, MH., Wakapolres Langkat Kompol Vivin Ayuningtias, SIK., serta para Pejabat Utama (PJU) Polres Binjai dan Polres Langkat. Rombongan mengunjungi sejumlah satuan TNI, yakni Kodim 0203/Langkat, Batalyon Arhanudse 11/WBY, dan Batalyon Raider 100/PS.

Kunjungan diawali pada pukul 10.00 WIB di Kodim 0203/Langkat dan diterima langsung oleh Dandim 0203/Langkat Letkol Inf. Medwin Sangkakala, S.Sos., M.Han. Selanjutnya, pada pukul 11.40 WIB rombongan mengunjungi Batalyon Arhanudse 11/WBY dan diterima oleh Danyon Arhanudse 11/WBY Letkol Arh. Ronald Ginomgom Simatupang, S.E. Kemudian pada pukul 12.25 WIB, rombongan melanjutkan kunjungan ke Batalyon Raider 100/PS yang diterima oleh Danyon Raider 100/PS Letkol Inf. Amirul Husin, SE, MIP.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi kepada jajaran TNI sekaligus momentum untuk mempererat hubungan serta komunikasi antara TNI dan Polri. Menurutnya, soliditas dan sinergitas kedua institusi sangat penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas wilayah.

Seluruh rangkaian kunjungan selesai pada pukul 12.50 WIB dalam keadaan aman dan baik. Kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergitas TNI-Polri, membangun hubungan emosional yang semakin erat, serta menjadi wujud nyata kebersamaan dalam menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Binjai dan Langkat. (Rn)

(Sumber: Humas Polres Binjai)

Proyek Drainase PUPR SDABMBK Medan Tanpa Plank Ketwil JPKP Sumut Chauriza Tanjung SH MH Menduga Adanya Penyimpangan Menggunakan Anggaran

MEDAN (Sumut) mediasergap.com — Pekerjaan pemeliharaan drainase di Jalan Luku II, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, yang berada di bawah Dinas PUPR SDABMBK Kota Medan, menuai pertanyaan. Proyek telah dikerjakan, namun papan informasi proyek tidak terlihat di lokasi.

Ketiadaan papan proyek membuat masyarakat tidak mengetahui nilai anggaran, sumber dana, perusahaan pelaksana, volume pekerjaan, jangka waktu hingga nomor kontrak. Padahal, informasi tersebut penting untuk mengawasi pekerjaan yang menggunakan uang negara.

Kondisi ini semakin dipertanyakan karena pekerjaan sudah berjalan tanpa informasi yang dapat diakses masyarakat. Tanpa data proyek, masyarakat kesulitan mencocokkan pekerjaan di lapangan dengan kontrak, volume, spesifikasi dan anggaran yang sebenarnya.

Seorang warga yang ditemui wartawan dan meminta identitasnya tidak dipublikasikan menilai kondisi tersebut patut dipertanyakan. 

“Ini sudah jelas lahan korupsi Bang, karena nggak ada plangnya. Seharusnya kalau memakai uang negara harus ada plangnya supaya masyarakat tahu berapa anggarannya,” ujarnya.

Ketiadaan papan proyek bukan persoalan sepele ketika pekerjaan menggunakan uang negara. Dinas PUPR SDABMBK Kota Medan harus menjelaskan berapa anggaran, siapa pelaksana, berapa volume pekerjaan, sumber dana dan berdasarkan kontrak apa pekerjaan dilaksanakan. Jika seluruh data tersebut jelas, tidak ada alasan informasi dasar proyek sulit dibuka kepada masyarakat.

Kepala Bidang Drainase PUPR SDABMBK Kota Medan, Hardi Patuan H. Sibarani, ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp hanya menjawab, “Nanti pelaksana hubungi ya, Bang.”

Jawaban tersebut belum menjawab substansi persoalan. Yang dipertanyakan bukan kapan pelaksana menghubungi wartawan, tetapi berapa uang negara yang digunakan, siapa pelaksana, berapa volume pekerjaan dan apa dasar kontraknya. Hingga berita ini dipublikasikan, pelaksana belum memberikan keterangan resmi.

Kondisi tersebut patut diperiksa lebih jauh untuk memastikan kesesuaian antara kontrak, volume pekerjaan, spesifikasi dan pembayaran. Sebab, proyek yang menggunakan uang rakyat tidak cukup hanya selesai secara fisik, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan anggaran.

Ketua Wilayah Sumatera Utara Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Chauriza Tanjung SH MH meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada klarifikasi internal. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengadaan, pelaksanaan maupun penggunaan anggaran, pihaknya mendorong Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penelaahan berdasarkan fakta dan dokumen.

“Kami tidak ingin mendahului proses hukum dengan menyimpulkan telah terjadi korupsi. Kalau proyek tersebut bersih dan sesuai ketentuan, silakan dibuktikan melalui dokumen dan pemeriksaan. Namun jika ditemukan penyimpangan yang merugikan keuangan negara, harus ada pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.

Dinas PUPR SDABMBK Kota Medan kini dituntut membuka data proyek tersebut secara terang. Sebab yang dipertanyakan bukan sekadar papan proyek, melainkan pertanggungjawaban atas uang rakyat yang telah dibelanjakan. (M)

Laporan Warga Ditindaklanjuti, Polsek Binjai Kota Ungkap Kasus Pencurian

BINJAI (Sumut) mediasergap.com – Polsek Binjai Kota, Polres Binjai berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) yang terjadi di Jalan Pande Dingin, Kelurahan Binjai, Kecamatan Binjai Kota. Seorang pria berinisial MC alias IRUM (40) diamankan petugas bersama sejumlah barang bukti.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 24 September 2026 sekitar pukul 01.30 WIB. Korban AMR (27) mendapati satu unit laptop merek Asus beserta charger dan satu buah jam tangan miliknya telah hilang dari dalam rumah.

Korban kemudian melihat jendela rumah dalam keadaan terbuka dan mengalami kerusakan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materi sekitar Rp4,5 juta dan selanjutnya membuat laporan ke Polsek Binjai Kota.

Kapolsek Binjai Kota AKP Diah Retno Sari, S.T., S.H., M.Tr.A.P., bersama personel melakukan penyelidikan hingga berhasil mengetahui keberadaan terduga pelaku dan melakukan penangkapan terhadap MC alias IRUM (40).

“Pada saat dilakukan penangkapan, terduga pelaku melakukan perlawanan sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur,” ujar AKP Diah.

Dari hasil pemeriksaan, terduga pelaku diketahui merupakan residivis dan mengakui pernah menjalani hukuman dalam sejumlah perkara pidana, di antaranya pemerasan, pencurian, pencurian kendaraan bermotor, serta pencurian dengan membongkar rumah.

Saat ini, MC alias IRUM (40) beserta barang bukti berupa satu buah aksesori tas, satu buah tas ransel laptop merek Asus, serta satu unit laptop merek Asus berikut chargernya telah diamankan di Polsek Binjai Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," terang Kapolsek 

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Polres Binjai berkomitmen untuk terus melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai," tegas Kapolres Binjai. (Roni K)

(Sumber: ©Humas Res Binjai)

Energi Bersih untuk Ketahanan Pangan, PATS Samosir Layani 82 Hektare Sawah

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung ketahanan pangan mulai diwujudkan secara nyata di Kabupaten Samosir. Pompa Air Tenaga Surya (PATS) di Desa Sibonor Ompu Ratus, Kecamatan Nainggolan, resmi dioperasikan sebagai inovasi pengairan pertanian yang memanfaatkan energi matahari sekaligus mendorong sistem pertanian rendah karbon.

Peresmian PATS dilakukan oleh Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Adypurnama alias Teguh Sambodo, didampingi Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, Sabtu (03/10/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Deputy Development Director UKFCDO di Jakarta Freddie Brunt, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi, Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas Mohamad Rahmat Mulianda, Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas Jarot Indarto, Kepala Bapperida Sumatera Utara Dikky Anugerah yang mewakili Gubernur Sumatera Utara, Team Leader LCDI-OPML Arnold Sitompul, perwakilan Kementerian Dalam Negeri serta Forkopimda Kabupaten Samosir.

PATS tersebut menjadi bagian dari implementasi teknologi rendah karbon untuk mendukung pertanian berkelanjutan sekaligus menjawab tantangan petani yang selama ini menghadapi ketergantungan terhadap musim dan kondisi cuaca.

Dengan memanfaatkan energi matahari, air dari Danau Toba dipompa menuju jaringan distribusi untuk mengairi lahan persawahan masyarakat.

PATS berkapasitas 69,3 kilowatt tersebut, pada kondisi penyinaran matahari optimal, mampu memasok sekitar 1.700 hingga 1.900 meter kubik air per hari.

Fasilitas ini dirancang untuk melayani sekitar 82 hektare sawah tadah hujan dengan penerima manfaat sebanyak 749 petani. Sebelumnya, sebagian besar lahan hanya dapat ditanami satu kali dalam setahun.

Dengan ketersediaan air yang lebih terjamin, frekuensi tanam diharapkan meningkat. Produksi padi juga diproyeksikan naik dari sekitar 50 ton menjadi 150 ton per tahun.

Tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, penggunaan energi surya juga memberikan manfaat lingkungan. Berdasarkan kalkulasi teknis, PATS diproyeksikan mampu mengurangi emisi sekitar 10,18 ton karbon per tahun melalui pengurangan penggunaan bahan bakar fosil sekaligus menekan biaya operasional petani.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Adypurnama alias Teguh Sambodo, mengatakan peresmian PATS menjadi momentum untuk melihat secara langsung bagaimana perencanaan pembangunan nasional diterjemahkan menjadi aksi nyata di daerah.

Menurutnya, pemanfaatan energi matahari untuk menggerakkan pompa air memberikan solusi terhadap kebutuhan pengairan lahan pertanian sekaligus membuka peluang peningkatan produktivitas petani.

“Energi matahari dialirkan menjadi energi penggerak pompa air menuju sawah dan ladang masyarakat. Ketersediaan air yang pasti dan terencana membuka peluang bagi masyarakat untuk mengelola lahan dengan ketepatan waktu, mengurangi pengeluaran operasional dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian,” ujar Teguh.

Pembangunan PATS tersebut merupakan bagian dari kemitraan strategis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris dalam mendorong pembangunan rendah karbon.

Teguh menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Inggris atas dukungan terhadap agenda pembangunan rendah karbon, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi.

Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Samosir, pemerintah desa, pengurus P3A-PATS Mual Hangoluan serta para petani yang menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan fasilitas tersebut.

Menurutnya, PATS di Samosir menunjukkan keterkaitan erat antara ketahanan pangan, ketahanan energi dan kelestarian lingkungan.

Pembangunan tersebut juga dinilai sejalan dengan arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Teguh juga menyampaikan sejumlah capaian pembangunan makro Kabupaten Samosir yang menurutnya menjadi konteks positif bagi pengembangan program pembangunan berkelanjutan.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Samosir berada di kisaran 5 %, angka kemiskinan tercatat 11,63 % dan tingkat pengangguran terbuka mencapai 0,89 %.

Ia juga menyinggung penghargaan yang diterima Samosir dalam bidang pengelolaan sampah dan lingkungan asri tahun 2026.

“Kita menyaksikan Samosir mencatatkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif dan stabil di kisaran 5 % dan berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 11,63 % serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga mencapai 0,89 %. Pembangunan berkelanjutan semakin terbukti dengan diraihnya penghargaan terbaik pertama se-Sumatera kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri tahun 2026 dari Menteri Dalam Negeri,” ungkap Teguh.

Keberhasilan PATS di Desa Sibonor Ompu Ratus selanjutnya menjadi pembelajaran dalam pengembangan PATS di Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu.

Program berikutnya tersebut dirancang melayani sekitar 73 hektare sawah tadah hujan dengan penerima manfaat sekitar 903 petani.

Produksi padi di kawasan tersebut diproyeksikan meningkat dari sekitar 96 ton menjadi 288 ton per tahun, dengan potensi penurunan emisi sekitar 7,32 ton per tahun.

“Dengan pembelajaran yang ada di desa ini, secara akumulatif intervensi energi bersih di kedua desa ini diproyeksikan akan memberikan nilai tambah ekonomi lebih dari Rp.2 miliar per tahun bagi masyarakat lokal. Samosir ini berdiri sebagai model percontohan nasional untuk pembangunan rendah karbon berbasis komunitas yang siap direplikasi di penjuru Indonesia,” ungkap Teguh.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengatakan pembangunan PATS berawal dari usulan masyarakat Kabupaten Samosir yang kemudian diteruskan melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian PPN/Bappenas hingga memperoleh dukungan Pemerintah Kerajaan Inggris.

“PATS ini merupakan usulan dari masyarakat Kabupaten Samosir yang diteruskan kepada pemerintah atasan, mulai dari Bapak Gubernur dan Kementerian Bappenas, hingga akhirnya disetujui oleh Kedutaan Besar Inggris dan dibawa menjadi program di Kabupaten Samosir,” kata Vandiko.

Menurutnya, pembangunan PATS menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan mitra pembangunan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Pemanfaatan energi surya juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap bahan bakar fosil.

“Dengan pembangunan ini sangat membantu masyarakat dan petani, khususnya dalam menyiasati ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Biaya operasional juga sudah berkurang,” ujarnya.

Vandiko juga mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan ruang sehingga jaringan pipa PATS dapat dibangun hingga melewati kawasan permukiman warga.

Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Harapan kami, dengan adanya program ini mari kita bersama-sama menjaga dan merawat apa yang telah dibangun di daerah kita dengan baik. Jangan hanya bisa meminta, tetapi kita juga harus tahu mengucap syukur dan berterima kasih dengan cara menjaga serta merawat fasilitas ini,” kata Vandiko.

Pemkab Samosir, lanjutnya, akan mendukung skema pemeliharaan PATS sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan fasilitas agar tumbuh rasa memiliki.

Vandiko juga menyambut pembangunan PATS berikutnya di Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu.

“Kita bersyukur karena dari 540 Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten Samosir tidak hanya mendapatkan satu, tetapi usulan yang kedua juga sudah diakomodir. Tentu kami atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” ujarnya.

Mewakili Gubernur Sumatera Utara, Kepala Bapperida Sumatera Utara Dikky Anugerah menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap implementasi pembangunan nasional di daerah.

Menurutnya, PATS di Samosir menjadi salah satu bentuk implementasi transisi energi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

Pengembangan energi bersih untuk sektor pertanian, kata Dikky, juga sejalan dengan karakter Kabupaten Samosir sebagai daerah pariwisata yang membutuhkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

“Kita ingin menjadikan Samosir sebagai bagian dari pembelajaran bahwa pembangunan rendah karbon dapat dimulai dari desa, hadir di tengah sawah, digerakkan oleh energi bersih, meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Ia berharap PATS dapat memberikan manfaat berkelanjutan dan menjadi awal dari semakin luasnya pemanfaatan energi terbarukan untuk pertanian di Sumatera Utara.

Deputy Development Director UKFCDO Jakarta Freddie Brunt mengatakan pembangunan PATS merupakan bagian dari upaya mewujudkan ketahanan iklim, perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kerja sama UKFCDO dan Bappenas menunjukkan bagaimana kebutuhan air bagi petani dapat dijawab melalui teknologi bersih yang mendukung produktivitas sekaligus mengurangi emisi.

Freddie mengapresiasi Pemkab Samosir, Bapperida Sumatera Utara, Bappenas, pemerintah desa, petani dan masyarakat yang telah berkolaborasi mewujudkan pembangunan tersebut.

Ia juga menyambut baik komitmen Pemkab Samosir untuk mendukung pengembangan sistem PATS berikutnya.

“Inisiatif ini diharapkan menjadi contoh kepemilikan lokal yang berkelanjutan, dengan pembelajaran yang dapat direplikasi di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Pengelolaan PATS di tingkat masyarakat dilakukan melalui kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) PATS Mual Hangoluan.

Kelembagaan tersebut diharapkan menjadi bagian penting dalam memastikan operasional, pemeliharaan dan keberlanjutan fasilitas PATS sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan petani.

Peresmian PATS di Desa Sibonor Ompu Ratus juga ditandai dengan penyematan ulos oleh Bupati Samosir bersama tokoh masyarakat kepada rombongan Bappenas, UKFCDO dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Penyematan ulos tersebut menjadi ungkapan sukacita, penghargaan dan terima kasih masyarakat Samosir atas dukungan berbagai pihak dalam menghadirkan inovasi energi terbarukan bagi sektor pertanian.

Dengan beroperasinya PATS Sibonor Ompu Ratus dan disiapkannya pembangunan PATS berikutnya di Desa Pakpahan, Kabupaten Samosir terus memperluas pemanfaatan energi bersih untuk pertanian.

Langkah tersebut sekaligus memperkuat upaya mewujudkan ketahanan pangan yang selaras dengan pengurangan emisi, efisiensi biaya dan keberlanjutan lingkungan, sehingga pembangunan pertanian dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian kawasan Danau Toba. (D/Smart)

Bukan Sekadar Papan Proyek, Publik Minta Bukti Kualitas Jalan Rp.4,8 Miliar di Toba

BALIGE (Toba Sumut) mediasergap.com — Pembangunan Jalan Soposurung–Hinalang di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dengan nilai kontrak mencapai Rp.4,88 miliar menjadi sorotan. Proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026 tersebut dipertanyakan setelah kondisi pekerjaan di lapangan dinilai belum mencerminkan kualitas pekerjaan jalan yang diharapkan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang tercantum pada papan proyek di lokasi, paket pekerjaan tersebut merupakan Pembangunan Jalan Soposurung–Hinalang, dengan nilai kontrak Rp.4.886.990.526. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV. Mindo Anugrah Persada berdasarkan SPK Nomor 03/SPK/PK/BM/PUTR/2026, dengan masa pelaksanaan 1 Juli hingga 27 November 2026.

Proyek tersebut berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Toba dan menggunakan sumber dana APBD Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026.

Pantauan di lokasi pada 3 Oktober 2026 menunjukkan adanya bagian permukaan pekerjaan yang tampak terdiri dari campuran tanah dan material batu. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tahapan pekerjaan, material yang digunakan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan proyek.

Sejumlah bagian pekerjaan juga terlihat belum tertata secara optimal. Kondisi visual di lapangan tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran masyarakat mengenai kualitas hasil pekerjaan apabila kondisi tersebut tidak segera dievaluasi dan diperbaiki selama masa pelaksanaan proyek masih berjalan.

Namun, kondisi visual di lapangan belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran spesifikasi teknis atau penyimpangan anggaran. Untuk memastikan hal tersebut, diperlukan pemeriksaan teknis terhadap dokumen kontrak, spesifikasi pekerjaan, mutu material, metode pelaksanaan dan hasil pengujian oleh pihak yang berwenang.

Nilai kontrak yang mencapai hampir Rp.4,9 miliar tentu menempatkan proyek tersebut sebagai pekerjaan yang patut mendapat pengawasan serius.

Masyarakat berhak mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontrak yang ditetapkan. Terlebih, proyek tersebut masih berada dalam masa pelaksanaan hingga 27 November 2026, sehingga masih terdapat waktu bagi pihak terkait untuk melakukan evaluasi apabila ditemukan pekerjaan yang belum sesuai.

Pertanyaan publik pun mengarah pada sistem pengawasan proyek.

• Seberapa rutin pengawasan dilakukan di lapangan?
• Apakah setiap material yang digunakan telah diperiksa dan dinyatakan sesuai spesifikasi?
• Apakah pekerjaan yang dinilai kurang rapi telah dicatat dan diperintahkan untuk diperbaiki oleh Pengawas?

Dan yang tidak kalah penting, apakah hasil pekerjaan nantinya akan melalui pemeriksaan mutu sebelum dinyatakan selesai dan diterima oleh Pemerintah Daerah?

Kondisi ini menjadi momentum bagi Dinas PUTR Kabupaten Toba untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.

Kepala Dinas PUTR Toba Gumianto Simangunsong diharapkan dapat menjelaskan bagaimana mekanisme pengawasan terhadap proyek tersebut, termasuk siapa Pejabat/Pengawas yang bertanggung jawab melakukan pengendalian pekerjaan di lapangan.

Jika memang terdapat bagian pekerjaan yang belum memenuhi ketentuan teknis, masyarakat tentu berharap kontraktor diperintahkan melakukan perbaikan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai dan dilakukan serah terima.

Sebaliknya, apabila material dan metode pekerjaan yang terlihat di lapangan memang telah sesuai dengan spesifikasi kontrak, penjelasan teknis dari Dinas PUTR akan menjadi penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Dengan menggunakan uang daerah yang berasal dari APBD, proyek tersebut tidak hanya menjadi urusan kontraktor dan Dinas PUTR. Pengawasan publik juga merupakan bagian penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Toba dan DPRD Toba pun patut memastikan bahwa anggaran hampir Rp.4,9 miliar tersebut menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, sesuai kontrak dan memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Publik tidak cukup hanya disuguhi papan proyek dengan angka miliaran rupiah. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar diwujudkan menjadi pekerjaan yang berkualitas.

Karena masa pelaksanaan proyek masih berlangsung, evaluasi seharusnya dapat dilakukan sejak sekarang.

Jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, perbaikan dapat dilakukan sebelum batas akhir pekerjaan. Sebaliknya, jika seluruh pekerjaan telah sesuai kontrak, Dinas PUTR dapat menjelaskan dasar teknisnya kepada publik.

Karena itu, sorotan terhadap proyek Jalan Soposurung–Hinalang bukan semata-mata persoalan tampilan fisik jalan, tetapi menyangkut transparansi, kualitas pekerjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi dari Dinas PUTR maupun Pemerintah Kabupaten Toba mengenai kondisi pekerjaan yang menjadi sorotan tersebut. (Tim)

Teknologi Energi Surya Dukung Pertanian Samosir, PATS Pakpahan Mulai Dibangun

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com — Upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertanian berkelanjutan di Kabupaten Samosir kembali mendapat dukungan pemerintah pusat dan mitra pembangunan internasional. Hal itu ditandai dengan pembangunan Pompa Air Tenaga Surya (PATS) senilai Rp.6,9 miliar di Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu.

Pembangunan infrastruktur pertanian berbasis energi terbarukan tersebut menjadi bagian dari pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian masyarakat. Sebelumnya, program serupa juga telah diterapkan di Desa Sibonor Ompu Ratus, Kecamatan Nainggolan.

Pembangunan PATS Pakpahan secara resmi ditandai dengan groundbreaking yang dihadiri Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Adypurnama alias Teguh Sambodo, bersama Bupati Samosir Vandiko T. Gultom dan Deputy Development Director UKFCDO Jakarta Freddie Brunt, Sabtu (03/10/2026).

Prosesi groundbreaking diawali dengan ritual adat masyarakat setempat. Tradisi tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat sekaligus doa dan harapan agar pembangunan berjalan lancar serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Deputi Bappenas Leonardo Adypurnama alias Teguh Sambodo menjelaskan, pengembangan PATS di Pakpahan merupakan perluasan dari program yang sebelumnya telah dilaksanakan di Sibonor Ompu Ratus. Program tersebut diarahkan untuk memperbesar manfaat teknologi energi terbarukan bagi sektor pertanian dan masyarakat.

Menurutnya, PATS Pakpahan dirancang menyesuaikan kondisi topografi wilayah Samosir, termasuk untuk mengalirkan air menuju lahan pertanian yang berada di dataran lebih tinggi.

Infrastruktur tersebut ditargetkan mampu mengairi sekitar 73 hektare lahan persawahan tadah hujan dan memberikan manfaat kepada lebih dari 903 jiwa. Pemanfaatan tenaga surya juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dalam operasional pompa, sehingga meningkatkan efisiensi sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon.

Dengan tersedianya sumber air yang lebih memadai, frekuensi tanam petani diharapkan meningkat. Kondisi tersebut diproyeksikan turut meningkatkan produksi padi dari sekitar 96 ton menjadi 288 ton per tahun.

Teguh Sambodo mengapresiasi dukungan Pemerintah Inggris, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mendorong pembangunan rendah karbon. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang mendukung penyediaan lahan untuk tapak panel surya, jalur serta reservoir.

“Fasilitas ini hadir sebagai pengungkit kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan secara intensif dan berkelanjutan. Samosir ini berdiri sebagai model percontohan nasional untuk pembangunan rendah karbon berbasis komunitas yang siap direplikasi di penjuru Indonesia,” kata Teguh.

Ia berharap setelah pembangunan selesai, masyarakat memiliki kepedulian dan rasa memiliki yang kuat terhadap fasilitas tersebut. Pemeliharaan secara bersama dinilai penting agar infrastruktur dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Sementara itu, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PPN/Bappenas yang didukung Pemerintah Inggris melalui UKFCDO Jakarta.

Menurut Vandiko, pembangunan PATS merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan dan masyarakat dalam menghadirkan solusi terhadap kebutuhan petani, khususnya dalam penyediaan air untuk lahan pertanian.

“Ini merupakan kepercayaan yang harus kita jaga. Pemerintah Kabupaten Samosir akan terus mendorong pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya petani. Dengan ketersediaan air yang lebih baik, kita berharap produktivitas pertanian meningkat dan pada akhirnya memberikan dampak terhadap kesejahteraan petani,” ujar Vandiko.

Pembangunan PATS Pakpahan diharapkan tidak hanya menjadi solusi terhadap kebutuhan irigasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian dan membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan energi surya dalam mendukung sektor pertanian sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan. Kolaborasi pemerintah, mitra pembangunan dan masyarakat menjadi modal penting agar manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Dengan hadirnya PATS Pakpahan, Kabupaten Samosir kembali menunjukkan komitmennya mengembangkan pertanian yang produktif, efisien dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran teknologi energi terbarukan dalam mendukung pembangunan daerah. (D/Smart)

Kapolda Sumut Mutasi Sejumlah Kapolsek, Kasat Reskrim Hingga Kasat Narkoba, Ini Daftar Namanya

MEDAN (Sumut) mediasergap.com - Sejumlah Kapolsek, Kasat Reskrim dan Kasatresnarkoba di lingkungan Polda Sumatera Utara (Sumut) berganti. Pergeseran jabatan itu dilakukan setelah Kapolda Irjen Pol Whisnu Hermawan mengeluarkan surat telegram mutasi hari ini, Jumat (2/10/2026) malam.

Dalam surat bernomor: ST/700/KEP/X/2026, beberapa perwira menengah (Pamen) hingga perwira pertama (Pama) Polri mendapat promosi jabatan.

Berikut ini daftar Kapolsek, Kasatreskrim dan Kasatresnarkoba yang diganti:

KAPOLSEK

1. Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Tarigan dimutasi menjadi Kasi Propam Polrestabes Medan. Penggantinya adalah Kanit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sumut, Kompol Bahagia Sah Budi Ginting.
2. Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan dimutasi menjadi Kasatbinmas Polrestabes Medan. Penggantinya adalah Kapolsek Medan Area, AKP M. Ainul Yaqin.
3. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Manimbil Butarbutar digeser menjadi Kapolsek Medan Area. Penggantinya adalah Kasi Propam Polrestabes Medan, Kompol Raymond Godfried Mulatua Hutagalung.

KASAT RESKRIM

1. Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Ghulam Yanuar Lutfi dimutasi menjadi PS Kasipammat Subditgasum Ditsamapta Polda Sumut. Penggantinya adalah PS Kanit 2 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Sumut, AKP Rifi Noor Faizal Tombolotutu.
2. Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Immanuel P. Simamora dimutasi menjadi Kanit 5 Subdit 1 Ditreskrimum Polda Sumut. Penggantinya adalah Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar, AKP Sandi Riz Akbar.
3. Kasatreskrim Polres Pematang Siantar kini dijabat AKP Maruli Tua Siregar yang sebelumnya menjabat Kapolsek Kota Pinang.

KASATRESNARKOBA

1. Kasatresnarkoba Polres Langkat, AKP Amrizal Hasibuan dimutasi menjadi Paur Subbagminopsnal Bagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut. Penggantinya adalah Kanit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan, AKP Ruspian.
2. Kasatresnarkoba Polres Pematang Siantar, AKP Irwanta Sembiring dipromosikan menjadi Kasatresnarkoba Polres Tebing Tinggi.
3. Kasatresnarkoba Polres Tebing Tinggi, AKP Jimmy Rianto Sitorus dimutasi menjadi Penyidik Tindak Pidana Pertama TK I Ditresnarkoba Polda Sumut.
4. Kasatresnarkoba Polres Pematang Siantar kini dijabat AKP Syamsul Bahri yang sebelumnya menjabat Kapolsek Kuala.

Surat mutasi tersebut ditandatangi atas nama Kapolda Sumut, Karo SDM Polda Sumut, KBP Yusup Rahmanto. (Rn)

Pemkab Samosir Dukung Pesta Budaya Toga Pandiangan, Dorong Pelestarian Budaya dan Pariwisata

Samosir (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kabupaten Samosir menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Pesta Budaya Toga Pandiangan yang akan digelar di Bona Pasogit Samosir. Kegiatan tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk mempererat persaudaraan pomparan Toga Pandiangan sekaligus memperkuat pelestarian budaya Batak dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Dukungan tersebut disampaikan Bupati Samosir Vandiko T. Gultom didampingi Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk saat menerima pengurus dan panitia Toga Pandiangan di Rumah Dinas Wakil Bupati Samosir, Jumat (2/10/2026).

Bupati Vandiko menyambut positif rencana berkumpulnya pomparan Toga Pandiangan dari berbagai daerah di Bona Pasogit. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda organisasi maupun budaya, tetapi menjadi ruang untuk mempererat hubungan kekeluargaan, saling menguatkan dan kembali mengingat Bona Pasogit sebagai bagian penting dari sejarah serta asal-usul pomparan.

“Saya senang sekali dan sudah lama saya nantikan. Kami siap berkontribusi. Acara seperti ini sangat penting sebagai sarana untuk saling menguatkan dan tolong-menolong. Saya berharap seluruh pomparan Toga Pandiangan bisa hadir dan kegiatan ini memberi manfaat bagi masyarakat serta pembangunan Kabupaten Samosir,” ujar Vandiko.

Ia juga mengapresiasi keputusan Toga Pandiangan menjadikan Samosir sebagai lokasi pelaksanaan Munas dan Pesta Budaya. Menurutnya, keberhasilan yang telah diraih para pomparan di berbagai daerah tidak terlepas dari doa, perjuangan dan nilai-nilai yang diwariskan para leluhur.

Karena itu, menurut Vandiko, momentum berkumpul di Bona Pasogit dapat menjadi kesempatan bagi generasi saat ini untuk memperkuat kembali ikatan kekeluargaan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi daerah asal.

“Kami menyambut baik rencana ini. Kami mengapresiasi dan cukup terharu terhadap keinginan pomparan Toga Pandiangan melakukan Munas di Bona Pasogit Samosir. Ini saatnya kita menyatukan kembali pomparan dari seluruh penjuru,” katanya.

Vandiko berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu meninggalkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Samosir siap mendukung berbagai rangkaian kegiatan sesuai kewenangan pemerintah daerah, termasuk penyediaan bibit untuk kegiatan konservasi lingkungan di sekitar Kompleks Tugu Pandiangan serta dukungan terhadap pertunjukan seni dan budaya.

Selain pelaksanaan Munas, Toga Pandiangan juga akan menggelar Pesta Budaya sebagai bagian dari upaya melestarikan kekayaan budaya Batak sekaligus mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Samosir. Kegiatan tersebut diperkirakan akan dihadiri sekitar 1.500 peserta dari berbagai daerah.

Bupati Vandiko mengajak seluruh pomparan Toga Pandiangan yang berada di berbagai wilayah untuk hadir dan bersama-sama menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat persaudaraan serta memberikan kontribusi positif bagi Bona Pasogit.

“Kita ajak semua pomparan yang ada di berbagai daerah untuk hadir, berkumpul di Bona Pasogit dan bersama-sama memberikan kontribusi,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Toga Pandiangan se-Dunia, Dr. Lindung Pandiangan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Samosir. Ia berharap dukungan tersebut semakin memperlancar seluruh persiapan dan pelaksanaan Munas serta Pesta Budaya Toga Pandiangan.

“Saya berharap adanya dukungan dari Bupati dan Wakil Bupati Samosir untuk menyukseskan acara ini, sehingga persatuan Toga Pandiangan yang sudah cukup kuat ini semakin solid lagi. Kita ingin mempersatukan seluruh pomparan Toga Pandiangan,” katanya.

Dukungan juga disampaikan Wakil Bupati Pakpak Bharat Mutsyuhito Solin yang turut menjadi bagian dari pomparan Toga Pandiangan. Ia menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan kekeluargaan sekaligus merekonstruksi dan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Batak.

“Saya bangga menjadi bagian dari rekonstruksi budaya Batak dan menyatu dengan Toga Pandiangan. Dengan adanya Toga Pandiangan, hubungan semakin erat dan rasa memiliki semakin kuat,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekdakab Samosir Marudut Tua Sitinjak, Kepala Badan Kesbangpol Dumoch Pandiangan, Ketua Panitia Munas St. Haposan Pandiangan, Sekretaris Panitia Tuangkus Harianja, Ketua INAMPA Pasoroan Herman Harianja, Pengurus PARHUTALA Siantar-Simalungun Mawari Gultom, Tokoh Pandiangan Mardame Pandiangan, Bendahara Toga Pandiangan Maria Pandiangan, serta Punguan Raja Sonang Batu Bara.

Pelaksanaan Munas dan Pesta Budaya Toga Pandiangan di Bona Pasogit diharapkan menjadi momentum mempererat tali persaudaraan, memperkuat pelestarian budaya Batak dan membuka ruang kontribusi nyata para pomparan bagi masyarakat. Kehadiran para pomparan dari berbagai daerah juga diharapkan turut memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan promosi pariwisata Kabupaten Samosir. (D/Smart)

Proyek Drainase Rp 3,5 Miliar Tanpa Volume Diduga Menjadi Lahan Korupsi Dinas PUPR SDABMBK Deli Serdang

DELI SERDANG (Sumut) mediasergap.com — Transparansi proyek pembangunan saluran drainase/tembok penahan Jalan Datuk Kabu, Pasar III, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, patut dipertanyakan. Proyek yang menelan anggaran Rp3.546.718.000 dari APBD Tahun Anggaran 2026 itu memang memasang papan informasi, tetapi satu informasi penting justru tidak terlihat, yakni volume pekerjaan.

Papan proyek mencantumkan nama pekerjaan, pelaksana CV Busimor Engineering, nomor kontrak 000.3.2/7001.1, tanggal kontrak 25 Juni 2026, sumber dana APBD 2026 serta waktu pekerjaan 180 hari kalender. Namun, tidak dijelaskan berapa panjang drainase yang dibangun, berapa meter tembok penahan, maupun rincian volume pekerjaan yang menjadi dasar pelaksanaan proyek.

Kondisi tersebut patut dipertanyakan karena pekerjaan menggunakan anggaran daerah hingga miliaran rupiah. Tanpa informasi volume di lokasi, masyarakat kesulitan melakukan pengawasan secara langsung dan mencocokkan antara pekerjaan fisik dengan target yang tercantum dalam dokumen kontrak.

Lebih miris lagi, saat persoalan tersebut ditanyakan kepada Suparno, Kadis PU Deli Serdang, melalui WhatsApp, jawabannya justru singkat: “Volumenya di RAB bg.”

Jawaban itu memunculkan pertanyaan lanjutan. Jika volume pekerjaan memang tercantum dalam RAB, mengapa informasi tersebut tidak dicantumkan pada papan proyek yang berada di lokasi pekerjaan? Apakah masyarakat harus terlebih dahulu meminta atau melihat RAB hanya untuk mengetahui berapa volume pekerjaan yang sedang dikerjakan menggunakan APBD?

Dengan tidak dicantumkannya volume pekerjaan pada papan proyek sebagai informasi bagi masyarakat, sementara pembiayaannya bersumber dari uang rakyat melalui APBD, kondisi tersebut dikhawatirkan membuka ruang dugaan bahwa proyek bernilai Milliaran tersebut "Lahan Korupsi"  oleh pihak PUPR SDABnBk Deli Serdang.

Dalam hal ini lemahnya keterbukaan informasi dapat membuka celah terjadinya penyimpangan anggaran atau praktik korupsi berjemaah dalam pelaksanaan proyek. 

Dengan nilai kontrak mencapai Rp.3,5 miliar lebih, keterbukaan informasi seharusnya tidak berhenti pada pencantuman nilai anggaran, kontraktor dan masa pekerjaan. Informasi mengenai volume menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengawasi kesesuaian pekerjaan fisik dengan perencanaan serta anggaran yang telah ditetapkan.

Berapa sebenarnya volume proyek tersebut dan mengapa tidak dicantumkan pada papan informasi? Dinas PU Deli Serdang perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar pelaksanaan proyek bernilai miliaran rupiah tersebut dapat diketahui dan diawasi masyarakat secara transparan. (M)

Pelayanan Peralihan Hak di Toba Diperkuat, BPN dan Bappenda Resmi Jalankan PERINTIS

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba bersama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Toba memperkuat kolaborasi dalam peningkatan kualitas pelayanan pertanahan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS).

Kerja sama tersebut ditandatangani di Kantor BPN Kabupaten Toba, Jumat (2/10/2026), dengan salah satu target utama berupa penyelesaian proses pelayanan dalam 10 hari kerja.

Program PERINTIS diarahkan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas dan kepastian pelayanan peralihan hak atas tanah serta Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) secara elektronik berdasarkan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Melalui integrasi tersebut, proses pendaftaran peralihan hak atas tanah diselaraskan dengan proses validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Integrasi pelayanan diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara BPN dan Bappenda sehingga proses administrasi menjadi lebih terarah, transparan dan memberikan kepastian waktu kepada masyarakat.

Kepala Kantor BPN Kabupaten Toba, Aswan Tarigan, mengatakan PERINTIS merupakan langkah untuk menghadirkan proses pelayanan pertanahan yang lebih jelas serta memiliki kepastian waktu.

“PERINTIS 10 hari menyelaraskan proses pendaftaran tanah dan validasi BPHTB agar pelayanan peralihan hak lebih cepat dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” ujar Aswan.

Menurutnya, keterpaduan proses antara pelayanan pertanahan dan validasi BPHTB menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan yang lebih efektif serta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan proses peralihan hak.

Kepala Bappenda Kabupaten Toba, Harlen Togar Simarmata, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut memperkuat koordinasi dalam proses validasi BPHTB.

“Integrasi ini membantu memperlancar validasi BPHTB sehingga proses pelayanan peralihan hak dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel,” kata Harlen.

Kerja sama antara kedua instansi diharapkan dapat mengurangi hambatan koordinasi dalam proses administrasi, sekaligus mendukung terciptanya pelayanan yang lebih terintegrasi.

Dengan adanya penyelarasan proses tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih mudah dipantau serta memiliki kejelasan tahapan dan target waktu penyelesaian.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan, menyambut baik kolaborasi BPN dan Bappenda tersebut.

Menurutnya, integrasi layanan antarinstansi merupakan bagian penting dalam mendorong transformasi pelayanan publik berbasis elektronik.

“Kolaborasi dan integrasi layanan seperti PERINTIS merupakan langkah penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan, cepat, dan pasti,” ujarnya.

Ia menilai pemanfaatan sistem elektronik dan integrasi proses pelayanan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dan instansi terkait.

Penandatanganan kerja sama tersebut turut dihadiri perwakilan KPP Pratama Balige serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Toba.

Kolaborasi BPN dan Bappenda melalui PERINTIS menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan pelayanan pertanahan dan administrasi perpajakan daerah yang semakin terintegrasi, efektif dan memberikan kepastian waktu bagi masyarakat Kabupaten Toba. (Ds)

Gerak Cepat Satreskrim Polres Binjai, Dua Terduga Pelaku Curat Toko Rp 157 Juta Dibekuk

BINJAI (Sumut) mediasergap.com – Gerak cepat Satreskrim Polres Binjai membuahkan hasil. Dua pria yang diduga terlibat dalam pencurian dengan pemberatan (Curat) di sebuah toko MKB, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, berhasil diamankan dalam waktu singkat.

Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial *MS (39) dan FRS (37)*. Keduanya diamankan secara beruntun pada Kamis (1/10/2026) malam, setelah Tim Satreskrim Polres Binjai melakukan penyelidikan atas laporan pencurian yang menyebabkan korban mengalami kerugian sekitar Rp157.650.000.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Binjai dalam memberantas berbagai tindak kejahatan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Kasus tersebut diketahui pada Senin (28/9/2026) sekitar pukul 08.30 WIB. Saat itu, korban M (58) datang ke tokonya dan mendapati pintu bagian depan telah dalam keadaan terbuka.

Merasa curiga, korban kemudian memeriksa seluruh bagian toko. Dari hasil pemeriksaan, sejumlah barang diketahui telah hilang. Barang-barang tersebut berupa sepatu, sangkur, pakaian, 1 unit printer, 2 unit stabilizer, 3 unit TV ukuran 32 inci, 1 unit TV ukuran 60 inci, 8 unit outdoor AC, 1 unit baterai genset, 2 unit mesin Sanyo dan 1 unit DVR.

Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp157.650.000 dan selanjutnya melaporkan peristiwa itu kepada Polres Binjai.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Satreskrim Polres Binjai yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Hotdiatur A.W. Purba, S.Tr.K., S.I.K., M.H., langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan keberadaan barang hasil kejahatan.

Upaya penyelidikan membuahkan hasil. Pada Kamis (1/10/2026) sekitar pukul 20.30 WIB, petugas berhasil mengamankan MS (39) sedang berada di Jalan Samanhudi, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota.

Dari hasil pemeriksaan awal, MS mengakui keterlibatannya dalam aksi pencurian tersebut dan menyebut bahwa perbuatan itu dilakukan bersama rekannya berinisial FRS (37).

Petugas kemudian bergerak cepat melakukan pengembangan. Tidak berselang lama, sekitar pukul 21.00 WIB pada hari yang sama, FRS berhasil diamankan di Jalan Bintara, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota.

“Kedua terduga pelaku saat ini telah diamankan di Satreskrim Polres Binjai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kami masih melakukan pengembangan terhadap kasus ini, termasuk menelusuri keberadaan barang-barang hasil pencurian,” tegas AKP Hotdiatur A.W. Purba.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa jajaran Polres Binjai tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat.

“Polres Binjai berkomitmen untuk terus memberantas segala bentuk kejahatan di wilayah hukum Polres Binjai. Setiap laporan masyarakat akan kami tindak lanjuti secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Kapolres Binjai. (Rel)

(Sumber: ©Humas Res Binjai)

Dampingi Komisi V DPR RI Tinjau Tanggul Sungai Padang, Wali Kota Tebing Tinggi Apresiasi Perhatian Pemerintah Pusat dan DPR RI

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, mendampingi kunjungan kerja Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, serta Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi, dalam rangka meninjau tanggul penahan banjir di sepanjang bantaran Sungai Padang, Jalan Anturmangan, Jumat (2/10/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan efektivitas penanganan aliran Sungai Padang, yang merupakan salah satu sungai dengan debit air paling deras di Tebing Tinggi, sekaligus melihat secara langsung pembangunan fisik tanggul, dikarenakan adanya warga yang tinggal dan beraktivitas  disekitar aliran sungai.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Tebing Tinggi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat dan DPR RI terhadap penanganan infrastruktur di wilayahnya.

"Terima kasih kepada DPR RI, khususnya Komisi V Bapak Musa Rajekshah, serta pihak BBWS Sumatera II Medan yang telah memberikan perhatian besar bagi Kota Tebing Tinggi. Pembangunan tanggul sepanjang kurang lebih 500 meter ini memberikan manfaat nyata dan sangat membantu masyarakat," ujar Wali Kota.

Wali Kota juga mengimbau warga untuk bersama-sama menjaga fasilitas penahan banjir yang telah dibangun serta meningkatkan kesadaran lingkungan. 

“Kepada warga Kota Tebing Tinggi, semoga  tanggul ini juga dapat dijaga dan dirawat. Terkhusus lagi, jangan membuang sampah sembarangan di sungai,” tegas Wali Kota.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, menyatakan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi pembangunan di Kota Tebing Tinggi agar dapat terakomodasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pembangunan tanggul sepanjang 500 meter ini sudah terlaksana oleh BBWS. Saya berharap Pak Wali Kota dapat memberikan lagi masukan-masukan lain mengenai kebutuhan pembangunan prioritas lainnya di Kota Tebing Tinggi, sehingga saya sebagai Anggota DPR RI Komisi V, bisa membantu dari anggaran APBN untuk Kota Tebing Tinggi," kata pria yang akrab disapa Ijeck tersebut.

Kepala BBWS Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi, menyampaikan bahwa proyek pengendalian banjir di Sungai Padang tahun anggaran 2026 ini pada dasarnya telah rampung dan memasuki tahap penyelesaian akhir (finishing). Namun, ia menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah agar infrastruktur berfungsi maksimal.

"Secara keseluruhan pekerjaan fisik sudah selesai, tinggal finishing (pengerjaan akhir). Hanya saja, kami harus tetap berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Tebing Tinggi agar fungsi tanggul ini optimal dalam mengendalikan banjir," jelas Feriyanto.

Sebagaimana informasi, Musa Rajekshah (Ijeck) merupakan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara I.

Komisi V DPR RI membidangi ruang lingkup tugas di bidang infrastruktur, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal, serta meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi Malik Syahputra Purba, Kadis PUPR Tora Daeng Masaro, Camat Tebing Tinggi Kota Henci br Siregar, Camat Rambutan Hersan Koto, Ketua DPD Partai Golkar Tebing Tinggi H. Basyaruddin Nasution, tim teknis BBWS Sumatera II Medan, serta jajaran OPD terkait dan tim peliputan Diskominfo Tebing Tinggi. (Ajs)