Proyek Drainase Rp.5,1 Miliar Dipertanyakan: U-Ditch Retak dan Tanah Galian Diduga Keluar untuk Dijual

Proyek Drainase Rp.5,1 Miliar Dipertanyakan: U-Ditch Retak dan Tanah Galian Diduga Keluar untuk Dijual

MEDAN — 

Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan di Jalan Bunga Rampai VI, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, kembali menyisakan tanda tanya. Dengan nilai pekerjaan mencapai Rp5.198.204.871, kondisi di lapangan justru memperlihatkan sejumlah persoalan yang patut mendapat perhatian serius.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada 19 September 2026, sejumlah U-Ditch yang telah terpasang terlihat mengalami retak dan pecah. Kondisi material tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses pemeriksaan kualitas sebelum U-Ditch dipasang dan bagaimana pengawasan terhadap mutu pekerjaan dilakukan.

Tak hanya itu, kedalaman pemasangan U-Ditch juga menjadi sorotan. Dari kondisi yang terlihat di lapangan, posisi U-Ditch yang telah tertanam perlu dipastikan kembali kesesuaiannya dengan elevasi dan kedalaman yang direncanakan, terutama karena di atas U-Ditch tersebut masih akan dilakukan pekerjaan pengecoran.

Persoalannya, jangan sampai pekerjaan pengecoran kemudian menutupi kondisi pemasangan yang sejak awal tidak sesuai dengan gambar kerja atau spesifikasi teknis. Proyek miliaran rupiah semestinya tidak dikerjakan sekadar mengejar progres, tetapi harus mengutamakan ketepatan konstruksi dan kualitas hasil akhir.

Sorotan berikutnya datang dari papan informasi proyek. Papan tersebut mencantumkan pekerjaan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan di Jl. Bunga Rampai VI Kec. Medan Tuntungan, nomor 013/SP/29.3/AF-BD/2026, tanggal 23 Juni 2026, nilai Rp5.198.204.871, serta pelaksana CV. Soaloon Global Nusantara.

Namun, pada papan yang terlihat di lokasi, tidak tampak informasi mengenai masa pelaksanaan dan volume pekerjaan secara jelas.

Padahal, informasi tersebut penting bagi masyarakat sebagai bentuk transparansi proyek pemerintah. Dengan anggaran mencapai lebih dari Rp5 miliar, publik semestinya dapat mengetahui berapa lama pekerjaan dilaksanakan, berapa volume drainase yang dibangun, dan apa saja lingkup pekerjaan yang dibiayai.

Pekerjaan pembangunan drainase kembali menyisakan tanda tanya. Bukan hanya kondisi fisik pekerjaan yang patut diperhatikan, keberadaan tanah hasil galian drainase juga menjadi persoalan ketika material tersebut diduga diangkut keluar lokasi dan diperjualbelikan.

Tanah yang berasal dari kegiatan penggalian dalam pekerjaan proyek pemerintah tidak serta-merta dapat dianggap sebagai milik pelaksana pekerjaan untuk kemudian dijual kepada pihak lain. Pemanfaatan maupun pemindahan material hasil galian semestinya memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dokumen kontrak serta ketentuan pekerjaan.

Karena itu, muncul pertanyaan mendasar: tanah hasil galian tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk apa? Dibuang, digunakan kembali untuk pekerjaan, atau memang diperbolehkan untuk dimanfaatkan dan diperjualbelikan?

Jika memang terdapat transaksi atas tanah hasil galian, maka pihak terkait perlu menjelaskan secara terbuka dasar pemanfaatannya, siapa yang memberikan persetujuan, berapa volume tanah yang keluar dari lokasi pekerjaan, serta apakah hasil penjualannya tercatat dalam administrasi proyek.

Warga menilai persoalan ini tidak semestinya dianggap sepele. Sebab, apabila material hasil pekerjaan pemerintah dapat diangkut dan diperjualbelikan tanpa kejelasan dasar administrasi, maka transparansi pengelolaan proyek patut dipertanyakan.

Apalagi proyek tersebut menggunakan anggaran mencapai Rp5,1 miliar lebih. Setiap material, volume pekerjaan, hingga proses pemindahan hasil galian semestinya memiliki dasar yang dapat diperiksa.

Jangan sampai tanah yang keluar dari galian proyek pemerintah justru berubah menjadi komoditas yang menghasilkan keuntungan bagi pihak tertentu, sementara masyarakat tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai status dan peruntukannya.

Kini pihak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, pelaksana CV. Soaloon Global Nusantara, serta pengawas pekerjaan perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi U-Ditch yang retak dan pecah, kedalaman pemasangan, rencana pengecoran, volume pekerjaan, masa pelaksanaan, hingga status tanah hasil galian.

Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas sebuah drainase, tetapi juga transparansi penggunaan anggaran publik yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Sementara itu Dikonfirmasi  Kabid Drainase PUPR Medan  Hardi Patuan H Sibarani melalui pesan WhatsApp selulernya Senin (21.09.2026) terkait adanya dugaan KKN proyek Drainase tersebut hingga berita ini dipublikasikan tidak ada memberi keterangan .Sehingga Kabid Drainase tersebut kangkangi UU No 14 THN 2008(M)

Satreskrim Polres Palas Tangkap Dua Pelaku Curas di PT DNS

PALAS – Dua pelaku pencurian dengan kekerasan (Curas), berinsial JH alias M dan OH alias L, ditangkap Satreskrim Polres Padanglawas.

Kedua pelaku tindak pidana ini diciduk di dua lokasi berbeda tanpa perlawanan. JH alias M, di Desa Bonal Jae Batu dan IH alias L, di Desa Huta Dolok, Kecamatan Lubuk Barumun.

Kapolres Padang Lawas, AKBP Dodik Yulianto,S.I.K melalui Kasat Reskrim, AKP Irwansah Sitorus membenarkan penangkapan kedua pelaku curas.

Dikatakannya, aksi kejahatan kedua pelaku berawal dari laporan polisi nomor LP/B/269/VIII/2026/SPKT/PALAS/SU tertanggal 26 Agustus 2026.

Peristiwa pengancaman dan pencurian itu terjadi di area Blok 23 PT Damai Nusa Sekawan (DNS) Kebun Nagargar, Desa Hutalombang, Kecamatan Lubuk Barumun, pada Selasa sore (25/8/2026) sekitar pukul 17.30 WIB.

"Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal Satreskrim langsung bergerak melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi keberadaan kedua tersangka," ujar AKP Irwansah Sitorus, Rabu (23/9/2026).

Penangkapan dipimpin langsung oleh KBO Satreskrim Ipda Arpan Harahap bersama Kanit Ekonomi Ipda Hasan Basri, Kanit Tipidum Ipda Taufik Akbar, serta jajaran personel Satreskrim.

"Saat ini kedua tersangka menjalani pemeriksaan intensif. Penyidik sedang melengkapi administrasi penyidikan dan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan," pungkas Irwansah Sitorus. (Rn)

Sinergi Polri - Bumn Polsek Sipispis dan PTPN IV Regional I Kebun Gunung Monako Gelar Baksos di Desa Simalas

Media sergap.com/Sergai

Wujud kepedulian terhadap masyarakat, Polsek Sipispis berkolaborasi dengan PTPN IV Regional 1 Unit Kebun Gunung Monako menggelar aksi bakti sosial dengan memberikan santunan dan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu dan lansia di Dusun 1, Desa Simalas, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Rabu (23/9/2026).

Kegiatan bakti sosial yang diprakarsai oleh Polsek Sipispis bersama Bhayangkari Ranting Sipispis dan PTPN IV ini disambut antusias oleh warga.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Sipispis Iptu. Dr. H. F. Sinaga, S.H., M.H. beserta Ketua Bhayangkari dan jajaran Polsek Sipispis. Dari pihak PTPN IV Regional 1 Unit Kebun Gunung Monako hadir Manajer yang diwakili oleh APK beserta pengurus SPBUN Unit Kebun Gunung Monako.

Sebanyak 10 orang warga yang terdiri dari lansia dan warga kurang mampu menerima bantuan paket sembako dalam kegiatan tersebut.

Kapolsek Sipispis Iptu. Dr. H. F. Sinaga, S.H., M.H. mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dan BUMN di tengah masyarakat.

“Ini adalah bentuk kepedulian kami Polsek Sipispis bersama Bhayangkari dan PTPN IV Regional 1. Semoga bantuan kecil ini bisa meringankan beban warga kami, khususnya para orang tua dan lansia di Dusun 1 Desa Simalas. Polri hadir tidak hanya untuk penegakan hukum, tapi juga untuk kemanusiaan,” ujar Kapolsek.

Sementara itu, perwakilan dari PTPN IV Regional 1 Unit Kebun Gunung Monako menyampaikan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan program Tanggung Jawab Sosial.

Apresiasi datang dari tokoh masyarakat Dusun 1. Mewakili warga, Bapak M. Nuh Sipayung menyampaikan terima kasih atas kepedulian tersebut.

“Kami sangat apresiasi kepada Bapak Kapolsek dan PTPN IV Unit Kebun Gunung Monako yang pada hari ini telah memberikan bantuan sembako kepada 10 orang penerima. Terima kasih Bapak beserta Ibu atas bantuannya,” ungkap M. Nuh Sipayung. (Ajs)

Kapolres Binjai Tegaskan Komitmen Berantas Kejahatan, Dua Pelaku Curat Dibekuk Satreskrim

BINJAI (Sumut) mediasergap.com – Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menegaskan komitmennya dalam memberantas berbagai bentuk kejahatan di wilayah hukum Polres Binjai. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengungkapan dua kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) oleh jajaran Satreskrim Polres Binjai.

Dua terduga pelaku yang diamankan yakni RA alias Adek (29) dan ZE alias Ucok (46). Keduanya kini telah diamankan di Satreskrim Polres Binjai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Hotdiatur A.W. Purba, S.Tr.K., S.I.K., M.H., menjelaskan, RA alias Adek diduga melakukan pencurian terhadap empat unit kondenser AC dari dinding ruko milik WS (46) pada 15 Agustus 2026. Pelaku diamankan pada Selasa (22/9/2026) sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Jenderal Jamin Ginting, Kecamatan Binjai Selatan.

Terpisah, Sementara itu ZE alias Ucok diduga melakukan pencurian satu unit sepeda motor Honda CRF BK 2009 RBT dari dalam rumah korban MF (38) di Desa Namu Ukur Selatan, Kecamatan Sei Bingai, pada 5 September 2026. Pelaku ditangkap pada Selasa (22/9/2026) sekitar pukul 11.30 WIB di Desa Peragahan, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat.

“Terhadap kedua terduga pelaku saat ini masih dilakukan proses penyidikan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Kasat Reskrim.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi kejahatan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya tindak pidana di lingkungan masing-masing.

Pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Binjai dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan rasa aman bagi warga di wilayah hukum Polres Binjai," tegas AKBP Bimo Moernanda. (Roni Kurniawan)

(Sumber: ©Humas Res Binjai)

FJPI Sumut Tawarkan Kolaborasi Promosi UMKM, Pemkab Toba Siap Bersinergi

BALIGE (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba menyambut positif rencana kolaborasi dengan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumatera Utara dalam mendukung promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) asal Kabupaten Toba.

Kolaborasi tersebut dibahas saat Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, menerima audiensi pengurus FJPI Sumatera Utara di Kantor Bupati Toba, Balige, Rabu (23/09/2026).

Wakil Bupati Toba mengatakan, Pemkab Toba terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama yang dapat memberikan ruang lebih luas bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya, termasuk melalui kegiatan promosi dan pameran.

Menurutnya, Pemkab Toba melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM), Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba selama ini telah mendorong promosi produk UMKM lokal melalui berbagai kegiatan dan event yang telah direncanakan maupun dilaksanakan.

“Kami mengapresiasi kehadiran FJPI Sumut yang ingin berkolaborasi dengan Pemkab Toba, khususnya dalam hal promosi UMKM. Tentu hal ini menjadi peluang yang baik untuk memperkenalkan produk-produk UMKM Toba kepada masyarakat yang lebih luas,” ujar Audi Murphy.

Terkait tawaran keterlibatan Pemkab Toba dalam kegiatan promosi yang dirangkaikan dengan HUT ke-19 FJPI Sumatera Utara, Wabup menyarankan agar koordinasi teknis selanjutnya dilakukan bersama Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba.

“Untuk tindak lanjutnya, silakan terus berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga rencana kolaborasi ini dapat dipersiapkan dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Ketua FJPI Sumut Khairunnisak Lubis, didampingi Laura Silalahi dari Divisi Humas serta sejumlah pengurus lainnya, memperkenalkan kepengurusan sekaligus memaparkan profil dan program organisasi FJPI.

Khairunnisak menyampaikan bahwa FJPI telah memiliki kepengurusan di 19 provinsi. Khusus di Sumatera Utara, FJPI memiliki jurnalis perempuan yang tersebar di 52 media.

Selain bergerak dalam bidang jurnalistik, FJPI Sumut juga memiliki perhatian terhadap pemberdayaan perempuan, termasuk pelaku UMKM perempuan.

“Selain mengurusi UMKM, terutama yang dikelola perempuan, kami juga siap dan berpengalaman dalam penyelenggaraan pelatihan jurnalistik, event organizer, serta kegiatan pendampingan, khususnya bagi perempuan,” ungkapnya.

Dalam audiensi tersebut, FJPI Sumut juga menyampaikan rencana pelaksanaan HUT ke-19 FJPI yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Desember 2026 di Medan.

Sejumlah kegiatan direncanakan dalam rangkaian peringatan tersebut, antara lain pameran dan lomba foto jurnalis perempuan, fashion show dengan mengangkat tema tenun lokal, pameran UMKM, serta pemberian penghargaan kepada sosok perempuan yang dinilai menginspirasi dan berprestasi.

Pemkab Toba berharap komunikasi dan koordinasi antara kedua pihak dapat terus ditindaklanjuti sehingga peluang promosi produk UMKM Toba dapat semakin terbuka. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan turut memperkuat pemasaran produk lokal sekaligus memberikan ruang bagi pelaku UMKM, khususnya perempuan, untuk berkembang dan meningkatkan daya saing.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Sofian Sitorus serta Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Toba Rikardo Simamora. (Ds)

Bupati Toba Dorong OPD Perkuat Budaya Keamanan Informasi

BALIGE (Toba) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus memperkuat keamanan informasi dan penyelenggaraan persandian dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis teknologi. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026.

Kegiatan dilaksanakan di Balai Data Lantai IV Kantor Bupati Toba, Rabu (23/09/2026), dengan melibatkan operator dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan kesiapsiagaan aparatur terhadap keamanan informasi sekaligus memperkuat penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah.

Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu mengatakan, kegiatan tersebut perlu dimanfaatkan untuk menyamakan pemahaman seluruh operator OPD dan kecamatan mengenai pentingnya keamanan informasi dan persandian.

“Kegiatan hari ini harus benar-benar kita maksimalkan. Mungkin selama ini masih banyak pemahaman yang berbeda dari seluruh operator di masing-masing OPD dan kecamatan. Harapan kami melalui kegiatan ini kita punya rule model yang sama dan pemahaman yang sama,” ujar Bupati.

Seiring dengan semakin luasnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bupati meminta seluruh pimpinan OPD beserta jajarannya untuk memperkuat peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan data pemerintahan.

“Dengan kondisi kita saat ini yang sudah berbasis teknologi, teman-teman harus bisa berinovasi dan bisa bertransformasi mengikuti perkembangan zaman sekarang. Saya tidak ingin kegiatan hari ini menjadi seremonial saja,” katanya.

Menurut Bupati, keamanan data dan informasi pemerintah daerah merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, diperlukan kerja sama dan koordinasi yang solid antarperangkat daerah dalam menjaga data serta informasi pemerintahan.

Ia juga menekankan bahwa pengamanan sistem elektronik tidak semata-mata bergantung pada perangkat teknologi, tetapi turut ditentukan oleh kesadaran, kedisiplinan, dan tanggung jawab setiap aparatur dalam menggunakan dan mengelola informasi.

“Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang aman dan terpercaya,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Toba Tumpal Panjaitan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap urusan persandian sekaligus membangun budaya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.

“Kegiatan ini kita laksanakan guna mendapat pemahaman akan urusan persandian dan mendorong penguatan budaya keamanan informasi serta kesiapsiagaan aparatur dalam menghadapi berbagai ancaman maupun insiden siber,” sebutnya.

Tumpal menyampaikan, pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah serta Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber.

Untuk memperkuat materi dan pemahaman peserta, kegiatan tersebut menghadirkan Analis Kebijakan Ahli Muda Diskominfo Provinsi Sumatera Utara Imron Pribadi dan Franky Sihaloho, serta Ketua Pusat Studi Cybersecurity DEL Gerry Italiano W sebagai narasumber.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Toba diharapkan semakin memiliki pemahaman dan kesiapsiagaan yang sama dalam menghadapi berbagai risiko keamanan informasi. Penguatan kapasitas aparatur juga menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital pemerintahan yang aman, tertib, dan terpercaya. (Ds)

Konten Kreator Diajak Hasilkan Materi Positif, Dinas Perpustakaan Toba Matangkan Lomba Literasi

BALIGE (Toba) mediasergap.com – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba terus mendorong peningkatan budaya baca dan literasi masyarakat melalui berbagai kegiatan kreatif. Salah satunya dengan menyelenggarakan Lomba Video Konten Literasi Tahun 2026 yang memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyampaikan pesan-pesan literasi melalui media digital.

Dalam rangka mematangkan pelaksanaan kegiatan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba menggelar rapat persiapan di Aula Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba, Soposurung, Balige, Rabu (23/09/2026).

Rapat tersebut membahas berbagai persiapan, termasuk petunjuk teknis, materi lomba, mekanisme penilaian, serta sejumlah ketentuan yang menjadi pedoman bagi peserta dan tim juri.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba, Almen Hutagalung, menyampaikan bahwa lomba video konten literasi tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga merupakan salah satu upaya memperluas penyebarluasan informasi mengenai program perpustakaan sekaligus mendorong pengembangan budaya baca dan literasi di tengah masyarakat.

“Salah satu sasarannya untuk menumbuhkan kreativitas dan peran generasi muda dalam mengembangkan budaya baca dan literasi di tengah masyarakat,” ujar Almen dalam rapat tersebut.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Toba Sahat Manullang, yang hadir mewakili Bupati Toba, menyoroti pentingnya mengarahkan kreativitas para konten kreator agar menghasilkan materi yang memberikan manfaat dan memiliki nilai edukatif bagi masyarakat.

Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap masih adanya konten di media sosial yang mengedepankan materi negatif demi mendapatkan perhatian dan jumlah penonton.

“Saya berharap konten kreator ini dapat diarahkan. Selama ini jika konten itu berisi wisdom tidak viral, tetapi kalau isinya kotor selalu viral,” kata Sahat saat membuka rapat.

Menurutnya, lomba tersebut dapat menjadi salah satu sarana untuk mendorong lahirnya konten-konten yang lebih positif, edukatif dan memiliki pesan yang jelas.

Sahat juga meminta agar materi yang mengandung hal-hal negatif, terutama dalam narasi maupun ucapan, dapat disaring sejak tahap awal sehingga tidak perlu diteruskan kepada tim juri untuk dinilai.

“Jadi konten kreator harus punya topik. Materinya harus jelas, lebih spesifik. Tujuan dan sasarannya harus tercapai,” lanjutnya.

Dalam rapat tersebut, panitia bersama para juri dan pemateri juga melakukan pembahasan secara lebih rinci mengenai petunjuk teknis, bobot penilaian, materi inti, kriteria konten, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pelaksanaan lomba.

Hingga pelaksanaan rapat tersebut, panitia telah menerima 37 video dari para peserta yang mengikuti lomba.

Sebelumnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba telah melakukan sosialisasi kegiatan melalui berbagai media, termasuk menyampaikan informasi kepada pihak sekolah untuk menjangkau peserta dari tingkat SMA.

Melalui lomba video konten literasi ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba mendorong pemanfaatan kreativitas dan media digital sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya baca secara lebih menarik, sekaligus membuka ruang bagi generasi muda untuk menghasilkan konten yang informatif, edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat. (Ds)

Pemkab Toba Matangkan Persiapan Upacara Hari Kesaktian Pancasila Tingkat Kabupaten

BALIGE (Toba) mediasergap.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Toba menggelar rapat persiapan pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 tingkat Kabupaten Toba. Rapat digelar di Ruang Rapat Mini Bupati Toba, Rabu (23/09/2026).

Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Toba mematangkan berbagai persiapan teknis dan koordinasi lintas instansi menjelang pelaksanaan upacara yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Oktober 2026.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Toba, Harrizon Hutabarat, mengatakan rapat dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian persiapan, mulai dari teknis pelaksanaan hingga keterlibatan para petugas, dapat dipersiapkan dengan baik.

“Pada dasarnya rangkaian kegiatan mengikuti panduan upacara yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Upacara akan dilaksanakan di kompleks Monumen Tugu D.I. Panjaitan Balige,” ujar Harrizon.

Rapat dipimpin Asisten Pemerintahan Kabupaten Toba Eston Sihotang dan dihadiri Ketua DPRD Toba Franshendrik Tambunan, Kasintel Kejari Toba Tommy Eko, Danramil 17 Balige Kapten Inf. S. Samosir, perwakilan Polres Toba AKP Rudi Sitorus, Kepala Kesbangpol Toba Harrizon Hutabarat, Camat Balige Partogi Tambunan, Kabid Dikdas Disdikpora Toba Paul Sagala, serta Kepala SMK Negeri 1 Balige Budi Marpaung mewakili Cabdisdik Provsu.

Dalam rapat tersebut, peserta membahas sejumlah hal penting terkait pelaksanaan upacara, termasuk susunan dan urutan acara, kesiapan petugas, ketentuan pakaian, serta berbagai kebutuhan teknis lainnya.

Asisten Pemerintahan Kabupaten Toba, Eston Sihotang, menyampaikan bahwa koordinasi dan masukan dari seluruh unsur terkait diperlukan untuk menyempurnakan persiapan pelaksanaan upacara.

“Semua sumbangsih pemikiran dari kita, baik dari urutan upacara, petugas sampai pakaian, dengan harapan kita menyempurnakan pelaksanaan upacara nantinya,” sebut Eston.

Menurutnya, persiapan yang dilakukan secara bersama-sama diharapkan dapat memastikan pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kabupaten Toba berjalan tertib, khidmat dan lancar.

Koordinasi lintas sektor yang difasilitasi Kesbangpol sebagai pelaksana teknis menjadi bagian penting dalam mempersiapkan peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Toba. Selain memastikan aspek teknis, koordinasi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan antarinstansi dalam menyukseskan kegiatan kenegaraan tersebut.

“Tentunya apa yang kita bicarakan ini dapat berjalan dengan baik jika kita tetap berkoordinasi dan saling bahu membahu, karena inilah bentuk penghargaan kita terhadap Pahlawan Revolusi,” pungkas Eston.

Dengan persiapan yang dilakukan secara matang dan melibatkan berbagai unsur terkait, Pemerintah Kabupaten Toba berharap Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 dapat terlaksana dengan tertib dan penuh khidmat sebagai bagian dari penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa serta nilai-nilai Pancasila. (Ds)

Proyek Drainase Rp.8 Miliar di Jalan Gaperta Dipertanyakan, Volume Tak Dicantumkan, Pengerjaan Dinilai Amburadul

MEDAN (Sumut) mediasergap.com – Proyek pembangunan drainase di Jalan Gaperta, Kecamatan Medan Helvetia, dengan nilai kontrak/pagu anggaran mencapai Rp.8.008.822.117, menuai pertanyaan serius. Proyek yang dikerjakan CV Amanda Putra tersebut menjadi perhatian lantaran papan informasi proyek di lokasi tidak mencantumkan volume pekerjaan secara jelas, sementara kondisi pengerjaan di lapangan berdasarkan pantauan awak media juga terlihat tidak rapi dan menimbulkan pertanyaan terhadap kualitas pelaksanaannya.

Persoalannya bukan hanya mengenai informasi volume yang tidak dicantumkan. Kondisi fisik pengerjaan pun patut dipertanyakan. Pada sejumlah bagian, hasil pekerjaan terlihat kurang rapi sehingga memunculkan pertanyaan apakah pelaksanaan proyek telah dikerjakan sesuai standar teknis dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.

Dengan anggaran menembus Rp.8 miliar, pekerjaan drainase semestinya tidak dikerjakan secara asal-asalan. Setiap bagian pekerjaan harus memenuhi ukuran, mutu, spesifikasi dan ketentuan teknis yang telah ditetapkan. Uang negara yang besar harus menghasilkan pekerjaan yang jelas, terukur dan berkualitas.

Tanpa informasi volume pekerjaan, masyarakat kesulitan mencocokkan antara besarnya anggaran dengan pekerjaan fisik yang benar-benar dilaksanakan. Berapa panjang drainase yang dibangun? Berapa dimensinya? Berapa volume pekerjaan yang menjadi kewajiban kontraktor? Pertanyaan tersebut semakin penting ketika kondisi fisik pekerjaan di lapangan juga terlihat tidak maksimal.

Papan informasi proyek seharusnya bukan sekadar formalitas. Informasi yang dipasang harus mampu memberikan gambaran yang cukup kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan. Terlebih proyek tersebut menggunakan anggaran publik dalam jumlah besar.

Pantauan awak media di lokasi juga menemukan kondisi pengerjaan yang terlihat amburadul di sejumlah bagian. Kerapian pekerjaan, penyelesaian bagian-bagian drainase dan kondisi hasil pekerjaan patut diuji dengan spesifikasi teknis yang menjadi dasar kontrak. Jangan sampai proyek bernilai miliaran rupiah hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi mengabaikan mutu dan kualitas pekerjaan.

Jika kualitas pekerjaan memang tidak sesuai spesifikasi, persoalannya tidak lagi sebatas papan informasi yang tidak lengkap. Hal tersebut harus diperiksa dengan mengukur pekerjaan secara langsung dan membandingkannya dengan dokumen kontrak, RAB serta spesifikasi teknis.

Kondisi tersebut juga memunculkan tanda tanya terhadap sistem pengawasan proyek. Siapa yang mengawasi pekerjaan? Sejauh mana pemeriksaan dilakukan terhadap volume dan kualitas pekerjaan? Pertanyaan ini penting dijawab karena setiap progres pekerjaan pada akhirnya berkaitan dengan pembayaran yang bersumber dari uang negara.

Munculnya dugaan adanya praktik KKN juga harus ditempatkan secara proporsional. Minimnya informasi volume dan kondisi pekerjaan yang terlihat amburadul belum dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi KKN. Namun, kedua persoalan tersebut cukup menjadi alasan untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.

Pemeriksaan tidak boleh hanya melihat pekerjaan dari permukaan. Dokumen kontrak, RAB, volume, harga satuan, spesifikasi material, metode pengerjaan, progres fisik hingga pembayaran perlu dicocokkan dengan kondisi nyata di lapangan. Dari pemeriksaan itulah dapat diketahui apakah proyek tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak atau terdapat penyimpangan.

Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, persoalan tidak dicantumkannya volume pekerjaan sekaligus kondisi fisik yang terlihat kurang rapi patut mendapat perhatian serius dari instansi terkait. Pengawasan harus dilakukan secara nyata dengan mengukur volume fisik dan memeriksa mutu pekerjaan, bukan sekadar menerima laporan progres dari pelaksana.

CV Amanda Putra selaku pelaksana proyek maupun pejabat terkait harus terbuka menjelaskan nilai kontrak Rp.8.008.822.117, volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak, spesifikasi teknis serta alasan volume tersebut tidak ditampilkan pada papan informasi proyek. Jika hasil pemeriksaan menemukan pekerjaan tidak sesuai kontrak, kekurangan volume, mutu yang tidak memenuhi spesifikasi atau indikasi kerugian keuangan negara, maka pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (M)

Pererat Silaturahmi Kanit Binmas Polsek Padang Hilir Lakukan Kunjungan Ke Rumah Aspirasi di Kelurahan Tambangan

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Kanit Binmas Ipda Krisman Napitupulu dan Bhabinkamtibmas polsek padang hilir Aipda Mhd Hartono melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat di Rumah Aspirasi jalan mutiara lingkungan II Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi, Selasa (22/09/2026) pukul 10.30 Wib sampai dengan selesai.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan  silaturahmi antara pihak kepolisian terhadap tokoh agama,tokoh masyarakat dan juga tokoh Adat guna untuk mendukung Harkamtibmas di wilayah hukum polsek padang hilir agar tetap aman dan kondusif.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kanit Binmas polsek padang hilir Ipda Krisman Napitupulu, Bhabinkamtibmas Aipda Mhd. Hartono, lurah Tambangan Genta Lutfi Djaingsastro, SE, kepling II Ahmad Jafar Siddik, dan Tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh Adat yang ada di lingkungan II kelurahan tambangan. 

Kanit Binmas Ipda Krisman Napitupulu menyampaikan  kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh Adat yang hadir agar tetap menghidupkan kembali semangat dan  kepedulian warga terhadap keamanan lingkungan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. 

Kanit Binmas Ipda Krisman Napitupulu menghimbau kepada semua tokoh tokoh yang ada di lingkungan II agar dapat mengaktifkan Rumah Aspirasi yang sudah terbentuk di setiap lingkungan dan apa bila ada permasalahan yang ada di lingkungan warga dapat melaporkan nya ke Rumah Aspirasi agar dapat di mediasi ataupun di selesai kan dan harus juga tetap berkoordinasi dengan kepala lingkungan dan juga Bhabinkamtibmas kelurahan. (Ajs)