Gugatan Terhadap Bank BRI Bakal Berbuntut Panjang, PH Terus Tempuh Jalur Hukum

Deli Serdang (Sumut) mediasergap.com - Gugatan kasus dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilayangkan oleh Sumardi warga Jl. Beringin No.7, Pasar V Tembung, Deli Serdang ke Pengadilan Negri (PN) Lubuk Pakam terus berbuntut panjang. Kali ini masuk ke tahap Mediasi, pada Senin (6/7/2026). 

Namun, ketika mediasi dilaksanakan oleh pihak PN Lubuk Pakam, sejumlah pihak tergugat juga tak hadir, diantaranya tergugat 1, 2 dan 3, yakni pihak Bank BRI Unit Tembung dan BRI KCP Medan di Jl. Thamrin serta KPKNL. Sedangkan yang hadir hanya tergugat 4, yakni, Emas Deliana sebagai pemenang lelang.

Terkait tidak hadirnya sejumlah tergugat, Akiruddin Ahmad, SH, MH selaku Penasehat Hukum (PH) penggugat, kepada wartawam menyampaikan, pihaknya sangat menyayangkan tidak hadirnya para tergugat. Hal ini jelas berdampak kepada tidak menyelesaikan masalah.

"Objek sengketa adalah terkait sebidang tanah dan bangunan dua unit ruko milik klien kami Sumardi, yang dilelang oleh pihak bank BRI dibawah harga pasaran. Sehingga dalam hal ini merugikan klien kami", jelas Akiruddin Ahmad, SH, MH.

Akiruddin mengungkapkan, pelelangan yang dilakukan terkesan sepihak tanpa ada persetujuan atau kesepakatan dari kliennya.

"Pelelangan yang dilakukan pihak BRI diduga tidak sesuai prosedur. Tidak ada pemberitahuan patut dan kesempatan penyelesaian negosiasi. Satu sisi penentuan nilai limit lelang jauh dibawah harga pasaran. Sehingga merugikan klien kami. Harga pasaran Rp. 1,6 Milyar, namun dilelang hanya dengan harga Rp. 760 jt", ujarnya.

Terkait dugaan terjadinya sejumlah pelanggaran prosedur, pihak penasehat hukum berkomitmen akan terus melakukan upaya hukum, demi memperjuangkan hak klien nya.

"Jadwalnya, senin depan PN Lubuk Pakam akan kembali melakukan sidang mediasi. Namun demikian, kami tetap berkomitmen terus menggiring kasus ini, hingga klien kami mendapatkan haknya, walaupun nanti terpaksa harus sampai ke PTUN", pungkasnya.

Sebelumnya, kepada wartawan, Kamis (18/6/2026), Sumardi didampingi istrinya Sulastri mengungkapkan, pada saat menggadaikan (agunan) rumah pribadi miliknya ke bank, perhitungan harga pasaran rumahnya sebesar Rp.1,6 Milyar.

Berawal pada tahun 2018 lalu, Sumardi berniat mengembangkan usaha, hingga harus menggadaikan rumahnya ke pihak bank BRI. Saat itu Sumardi dan istrinya membuka usaha penjualan gorden, hinga pakaian dll, dan berjalan lancar.

"Ada sebesar Rp.200 jutaan lebih cicilan yang sudah kami bayar. Namun setelah setahun lebih pembayaran, bencana penyakit covid 19 datang, usaha kami spontan menurun drastis", jelasnya.

Pun demikian, mereka masih terus membayar cicilan melalui rekening, karena memang saat covid 19 tersebut, ada kebijakan pemerintah membuat peraturan meringankan hutang piutang.

Ada dua kali penurunan pembayaran, namun ketika wabah penyakit covid 19 kian hari kian marak, hingga terjadi pembatasan pergerakan masyarakat (lockdown). Usahanya sama sekali tidak berjalan lancar, hingga akhirnya mereka tak sanggup lagi mencicil hutang tersebut kepada pihak bank. Dan pihak bank mengancam akan melelang ruko milik Sumardi dengan harga Rp.700 san juta lebih.

"Anehkan, ruko milik saya itu harga pasaranya sebesar Rp.1,6 Milyar, namun pihak bank melelang dengan harga Rp.760 juta, jelas tidak sesuai pasaran. Sementara uang yang kami pinjam sebesar Rp.1,3 Milyar", jelas Sumardi.

Sumardi menambahkan, setelah rumahnya dilelang oleh pihak bank, keluarganya kerap mendapat berbagai teror hingga berujung laporan polisi.

"Pernah ada datang pihak pemenang lelang bernama Emas Deliana, dengan membawa tentara dan polisi untuk mengusir kami. Mereka memaksa kami untuk mengosongkan ruko kami ini", ujarnya.

Tidak hanya sampai disitu saja, aksi teror dan pengosongan paksa terus terjadi dengan segala cara.

"Sampai-sampai saya dilaporkan ke Polrestabes Medan, dan sempat diperiksa, dengan tuduhan menguasai hak orang lain, hingga membuat kerugian", ungkap Sumardi.

Menanggapi peristiwa yang dialami keluarga Sulastri, Akiruddin Ahmad, SH, MH selaku Penasehat Hukum (PH) menilai ada sejumlah kejanggalan yang terjadi. Hingga akhirnya pihaknya melakukan gugatan ke Pengadilan Negri Lubuk Pakam. (Rel)

Satresnarkoba Polres Binjai Amankan RAR, Diduga Edarkan Sabu di Binjai Timur

Binjai (Sumut) mediasergap.com – Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai kembali menangkap seorang pria dengan inisial RAR (26) yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu, di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Mencirim Kecamatan Binjai Timur, Kamis (2/7/2026) pukul 02.30 wib dini hari,

Komitmen pemberantasan narkoba ini terus ditunjukkan polres Binjai, melalui operasi under cover oleh sat narkoba sehingga berhasil menangkap seorang pria yang diduga sebagai bandar narkoba di wilayah hukum Polres Binjai, "ucap Kasat Narkoba AKP Ismail Pane, S.H., M.H.,

Penangkapan terhadap terduga ini diawali dengan adanya informasi dari masyarakat yang direspon langsung oleh Kasat Narkoba AKP Ismail Pane, S.H., M.H., untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan.

"Barang bukti yang diamankan dari pelaku RAR (26) tersebut yaitu, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat  bruto 10,07 gram serta 1 buah kaca pirek.,

"Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika, dengan Ancaman hukuman Penjara minimal 4 Tahun dan maksimal 12 tahun, tegas AKP Ismail Pane, S.H., M.H.,

Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana, S.I.K., S.H., M.M., M.H., menegaskan keberhasilan pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan Polres Binjai dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

“Kami berkomitmen penuh untuk memberantas narkoba serta peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika,” tegas Kapolres Binjai.

Masyarakat juga tetap diimbau untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan melalui layanan Call Center 110 Polri, ucap AKBP Mirzal. (Roni K)

(Sumber: Humas Res Binjai)

PT Astra International Tbk: Perkuat Desa Sejahtera Astra Sumba Timur melalui Pelestarian Tenun Ikat dan Pemberdayaan Perempuan

SUMBA TIMUR (NUSA TENGGARA TIMUR) mediasergap.com -  PT Astra International Tbk ("Astra") terus memperkuat pengembangan Desa Sejahtera Astra Sumba Timur sebagai sentra pelestarian Tenun Ikat khas Sumba sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan.

Desa Sejahtera Astra Sumba Timur menaungi lima desa sentra tenun di Kabupaten Sumba Timur, yaitu Kampung Raja Prailiu, Mbatakapidu, Mauliru, Lambanapu, dan Kawangu. Sejak bergabung dalam program Desa Sejahtera Astra pada tahun 2025, inisiatif ini telah menjangkau 1.295 masyarakat setempat, mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 50%, menciptakan 67 lapangan kerja baru, serta memastikan 100% produk terserap pasar.

Saat ini, ekosistem Desa Sejahtera Astra Sumba Timur melibatkan sekitar 250 perajin, dengan 97% di antaranya merupakan perempuan. Melalui pendampingan kapasitas, pengembangan produk, dan perluasan akses pasar, Tenun Ikat khas Sumba tidak hanya terus dilestarikan sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi sumber penghasilan yang mendukung kesejahteraan keluarga dan komunitas.

"Melalui Desa Sejahtera Astra, kami percaya bahwa setiap daerah memiliki potensi yang dapat menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat. Di Sumba Timur, pelestarian Tenun Ikat tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya perempuan, melalui penguatan kapasitas, akses pasar, dan kolaborasi yang berkelanjutan," ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.

Pengembangan Desa Sejahtera Astra Sumba Timur turut diperkuat oleh Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards Tahun 2023 sekaligus penggerak Desa Sejahtera Astra Sumba Timur Reza Permadi. Melalui inisiatif Digital Transformation for Sustainable Tourism, Culture & Heritage, Reza mendorong transformasi digital desa wisata melalui sistem manajemen pengunjung untuk meningkatkan efisiensi operasional dan visibilitas destinasi bagi pasar domestik maupun internasional. Inisiatif tersebut juga memperluas akses pasar digital bagi pelaku UMKM, khususnya perajin Tenun Ikat khas Sumba, dengan mengintegrasikan teknologi dan kearifan lokal agar produk budaya memiliki daya saing yang lebih tinggi.

Selain itu, Reza menghadirkan pendekatan multidisiplin dalam pengembangan desa wisata dengan mendampingi masyarakat agar mampu mengadopsi teknologi secara efektif dari hulu hingga hilir. Model yang dikembangkan juga membuka peluang standardisasi produk kerajinan untuk pasar ekspor serta memperkuat kewirausahaan desa melalui pengembangan unit usaha berbasis digital. Melalui inisiatif tersebut, ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif desa terus berkembang tanpa meninggalkan identitas budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Sumba Timur.

Semangat Astra dalam mendukung pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan potensi lokal sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. (Rel)

(Sumber: astra.co.id)

SEKDAKO TEBING TINGGI TERIMA KUNKER DPRD SUMUT, DORONG DUKUNGAN TAMBAHAN ANGGARAN DAN PERLUASAN PROGRAM

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, menerima kunjungan kerja (kunker) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut IV di Ruang Mawar, Lantai III Gedung Balai Kota Tebing Tinggi, Senin (6/7/2026).

Pertemuan ini menjadi forum koordinasi penting untuk mengevaluasi pemanfaatan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025, sekaligus membahas peluang peningkatan alokasi dukungan anggaran bagi Kota Tebing Tinggi ke depan.

Dalam sambutannya, Sekdako Erwin Suheri Damanik menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Menurutnya, momentum ini sangat strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif tingkat provinsi.

"Kami berharap sinergi antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara terus diperkuat, sehingga berbagai kebutuhan pembangunan daerah dapat memperoleh perhatian melalui dukungan anggaran provinsi," ujar Sekdako Erwin Suheri Damanik sembari menyampaikan salam hangat dari Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, dan Wakil Wali Kota H. Chairil Mukmin Tambunan.

Berdasarkan evaluasi Pemko Tebing Tinggi, Sekdako memaparkan bahwa dukungan APBD Provinsi Sumut pada tahun 2025 masih sangat terbatas. Tercatat baru dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendapatkan dukungan APBD Provinsi Sumut, yakni Dinas Sosial serta Dinas Ketenagakerjaan. Sementara itu, sejumlah OPD vital lainnya seperti Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, hingga Badan Kesbangpol belum memperoleh alokasi anggaran dari provinsi.

Sekdako merinci, bantuan dukungan APBD yang diberikan kepada Dinas Sosial berupa program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 34 penerima manfaat yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Bantuan tersebut meliputi peralatan usaha pembuatan kue, menjahit, dan pangkas rambut. Sedangkan kepada Dinas Ketenagakerjaan, Pemprov Sumut mengalokasikan bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 201 pekerja rentan.

Sekdako Erwin Suheri Damanik berharap dukungan dari pemerintah provinsi dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, baik melalui penambahan kuota penerima manfaat maupun perluasan program.

"Kami berharap ada perluasan jenis pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Pelatihan berbasis sektor energi, pertambangan, hingga pengembangan UMKM sangat dibutuhkan untuk membuka peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat Tebing Tinggi," harap Sekdako.

Selain fokus pada pengembangan SDM, Sekdako juga memaparkan potret kondisi fiskal Kota Tebing Tinggi yang saat ini masih memiliki keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, intervensi dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinilai sangat penting.

"Dengan keterbatasan fiskal yang ada, kami sangat membutuhkan dukungan Pemprov Sumut, terutama dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan bagi pekerja rentan, serta penguatan kapasitas ekonomi daerah secara menyeluruh," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja DPRD Sumut Dapil IV, Sugiatik, menjelaskan bahwa kunker ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap realisasi APBD Provinsi di daerah. DPRD ingin memastikan seluruh program yang dibiayai provinsi benar-benar berjalan optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Sugiatik juga menyoroti masih rendahnya serapan anggaran pada sejumlah program, termasuk pengembangan UMKM, sehingga perlu dilakukan evaluasi bersama agar alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Perlu ada evaluasi bersama agar alokasi anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Kami juga mendorong kolaborasi yang lebih erat agar usulan-usulan pembangunan dari Pemko Tebing Tinggi bisa diperjuangkan secara maksimal dalam pembahasan anggaran provinsi mendatang," tegas Sugiatik.

Usai berdiskusi di Balai Kota, rombongan DPRD Sumut langsung bergerak melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah titik program yang dibiayai APBD Provinsi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, Kepala DPMPTSP Nina Zahara, Kadis Lingkungan Hidup Herry Aryanto, Kadis Ketenagakerjaan dan Perindustrian Zahidin, Kadis PUPR Tora Daeng Masaro, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Deni Saragih, Kadis Kesehatan dr. Fitri Sari Saragih, Plt. Kepala Bappeda Sanulita Viviana, Plt. Kadis Sosial Tigahara Hasibuan, Kabag Pemerintahan Risky Safitri, Kepala BPKPD Sri Imbang, serta Kadis Perdagangan Marimbun Marpaung. (Ajs)

Pemkab Samosir Berangkatkan Kontingen Pramuka ke Jamda Sumut XI, Bekali Semangat Berprestasi

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Samosir secara resmi melepas Kontingen Penggalang Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kabupaten Samosir untuk mengikuti Jambore Daerah Pramuka Sumatera Utara XI. Pelepasan dilakukan oleh Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, melalui penyerahan Pataka Kontingen kepada perwakilan peserta pada Apel Gabungan yang digelar di Halaman Kantor Bupati Samosir, Senin (6/7/2026).

Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya kepada para peserta yang akan mewakili Kabupaten Samosir pada ajang kepramukaan tingkat Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, keikutsertaan dalam Jambore Daerah menjadi momentum penting dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin, mandiri, berjiwa kepemimpinan, serta memiliki semangat kebersamaan.

"Saya bangga melihat anak-anak Samosir dapat mengikuti ajang ini. Tumbuhkan semangat juang, junjung tinggi sportivitas, patuhi arahan para pembina, dan tampilkan kemampuan terbaik. Kontingen Samosir harus memiliki mental juara. Tetap semangat, optimis, dan berjuang membawa nama baik Kabupaten Samosir," ujar Ariston.

Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kegiatan jambore sebagai sarana menambah pengalaman, memperluas persahabatan, serta meningkatkan keterampilan kepramukaan yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati juga memberikan arahan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir. Ia menegaskan bahwa disiplin, profesionalisme, dan peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi komitmen bersama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

Menurut Ariston, setiap ASN dituntut bekerja secara responsif, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, serta menjalankan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

"Tingkatkan kinerja. Semua harus berorientasi pada peningkatan kinerja. Efektivitas, kerja sama tim, dan semangat melayani harus terus ditingkatkan," tegasnya.

Selain peningkatan kinerja, Wakil Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kerja agar tercipta suasana yang nyaman dan produktif. Ia menegaskan bahwa setiap jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir diberikan berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ariston meminta agar terus membangun koordinasi, memperkuat sinergi lintas perangkat daerah, serta memberikan motivasi kepada seluruh pegawai untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

"Mari bekerja dengan penuh tanggung jawab, membangun kolaborasi, dan menunjukkan kinerja terbaik sehingga hasil pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat terus meningkat," tutup Wakil Bupati. (D/Smart)

Perkuat Kehadiran di Tengah Masyarakat, Wabup Toba Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Kolaborasi

Toba (Sumut) mediasergap.com – Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat meskipun dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin apel gabungan ASN di halaman Kantor Bupati Toba, Senin (6/7/2026).

Dalam arahannya, Wakil Bupati mengingatkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah memasuki Semester II Tahun Anggaran 2026. Oleh karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mempercepat realisasi program sesuai target yang telah direncanakan.

"Kita sudah memasuki semester II tahun ini. Program-program yang telah direncanakan seharusnya sudah mencapai sekitar 50 persen. Mari kita lakukan evaluasi agar seluruh target pembangunan dapat tercapai secara optimal," ujar Audi Murphy O. Sitorus.

Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, Wakil Bupati meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba segera menggelar rapat koordinasi realisasi fisik dan keuangan bersama seluruh OPD. Melalui evaluasi tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus menyusun langkah percepatan pelaksanaan program.

Lebih lanjut, Audi Murphy menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran ASN di tengah masyarakat merupakan bentuk pelayanan yang tidak kalah penting dibandingkan pembangunan fisik.

"Di tengah efisiensi anggaran, kita harus semakin hadir di tengah masyarakat. Ketika ada persoalan sosial maupun kebutuhan pelayanan publik, pemerintah harus hadir memberikan solusi dan pendampingan," tegasnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Wakil Bupati meminta seluruh camat bersama perangkat daerah segera melakukan inventarisasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di masing-masing wilayah. Hasil pendataan tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan langkah-langkah penyelesaian yang tepat dan terukur.

Selain membahas pelaksanaan program pembangunan, Wakil Bupati juga menyoroti partisipasi Pemerintah Kabupaten Toba dalam penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera Utara di Medan. Ia berharap seluruh OPD dapat berkontribusi menghidupkan paviliun Kabupaten Toba melalui berbagai inovasi, promosi produk unggulan daerah, serta pemberdayaan pelaku UMKM dan perajin lokal.

Menurutnya, kehadiran produk-produk khas seperti mi gomak, panirat, hasil tenun, dan berbagai kreativitas masyarakat akan menjadi daya tarik tersendiri dalam memperkenalkan potensi Kabupaten Toba kepada masyarakat luas.

Melalui sinergi seluruh perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Toba optimistis pelayanan publik tetap berjalan optimal, pembangunan daerah terus berlanjut, serta potensi ekonomi dan budaya lokal semakin dikenal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Toba yang maju, berdaya saing, dan sejahtera. (Ds)

SEKDAKO TEBING TINGGI LEPAS KONTINGEN PRAMUKA MENUJU JAMBORE DAERAH SUMUT 2026: MOMENTUM BENTUK KARAKTER UNGGUL

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, secara resmi melepas Kontingen Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Tebing Tinggi untuk mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara Tahun 2026.

Prosesi pelepasan yang digelar di halaman Balai Kota Tebing Tinggi, Senin (6/7/2026) sore ini, diawali dengan apel bersama yang diikuti oleh anggota Pramuka, para pembina, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Tebing Tinggi.

Dalam sambutannya, Sekdako Erwin Suheri Damanik menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya kepada Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Tebing Tinggi, termasuk para pembina dan pelatih yang telah bekerja keras mempersiapkan kontingen dengan matang. Sekdako berharap, kegiatan Jambore ini tidak hanya menjadi sekadar tempat berkumpul, melainkan wadah strategis untuk menempa diri.

"Kita berharap para peserta dapat memanfaatkan Jambore sebagai ajang untuk menambah wawasan, meningkatkan keterampilan, memperluas persahabatan, sekaligus membentuk karakter disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan cinta tanah air," ujar Sekdako.

Di hadapan para peserta, Sekdako juga mengingatkan agar seluruh peserta selalu menjaga sikap dan nama baik Kota Tebing Tinggi selama kegiatan berlangsung. Ia juga meminta seluruh peserta agar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan rasa saling menghormati antar kontingen dari daerah lain.

Kepada para pembina dan tim pendamping, Sekdako juga berpesan agar tidak lengah dalam memberikan bimbingan, pengawasan, serta memastikan kondisi kesehatan seluruh peserta tetap prima hingga kembali ke kampung halaman.

“Atas nama Pemerintah Kota Tebing Tinggi, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami secara resmi melepas Kontingen Pramuka Kota Tebing Tinggi menuju Jambore Daerah Sumatera Utara Tahun 2026. Semoga seluruh peserta selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan mampu mengharumkan nama Kota Tebing Tinggi di tingkat provinsi,” pungkas Sekdako.

Acara pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera kontingen secara simbolis oleh Sekdako kepada pimpinan kontingen.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kominfo Ghazali Rahman, Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Deni Saragih, Kepala Badan Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, Kepala Dinas Kesehatan dr. Fitri Sari Saragih, Plt. Kepala Bappeda Sanulita Viviana, Kabag Umum Zulkifli Rahmansyah Saragih, Kabag Kesra Azanul Akbar, serta Kabag Administrasi Pembangunan Afridayani Damanik. (Ajs)

Sinergi Pemkab Samosir dan Universitas Negeri Medan Kian Kuat, 2.372 Mahasiswa KKN Siap Bangun Desa

Samosir (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Samosir kembali menerima Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Medan (UNIMED). Tahun 2026, jumlah Mahasiswa KKN yang ditempatkan di Kabupaten Samosir meningkat signifikan menjadi 2.372 orang yang akan melaksanakan pengabdian di 59 Desa selama 50 hari, hingga 15 Agustus 2026.

Penerimaan Mahasiswa KKN dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima dari pihak UNIMED kepada Pemerintah Kabupaten Samosir di halaman Kantor Bupati Samosir.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Hotraja Sitanggang, Kepala Bapperida Rajoki Simarmata, Koordinator KKN UNIMED Julpan Hery, para dosen pembimbing, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Samosir.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Universitas Negeri Medan yang kembali memilih Kabupaten Samosir sebagai lokasi pelaksanaan KKN. Menurutnya, peningkatan jumlah mahasiswa merupakan bukti nyata semakin eratnya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Samosir dan UNIMED dalam mendukung pembangunan daerah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ia berharap para mahasiswa dapat berbaur dengan masyarakat, menggali berbagai potensi desa, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

"Jadikan KKN ini sebagai pengalaman yang berharga. Terjunlah langsung ke masyarakat, jaga nama baik kampus, bagikan ilmu pengetahuan yang dimiliki, sekaligus pelajari berbagai potensi dan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Samosir," ujar Ariston.

Wakil Bupati juga mengajak mahasiswa untuk ikut mempromosikan potensi wisata, budaya, dan keindahan alam Kabupaten Samosir melalui berbagai kegiatan positif selama menjalankan KKN.

Sementara itu, Koordinator KKN UNIMED, Julpan Hery, menjelaskan bahwa pelaksanaan KKN di Kabupaten Samosir merupakan implementasi dari nota kesepahaman (MoU) yang telah terjalin antara UNIMED dan Pemerintah Kabupaten Samosir. Dari lima kabupaten lokasi KKN tahun 2026, Kabupaten Samosir menjadi salah satu daerah dengan jumlah mahasiswa terbanyak.

Menurut Julpan, jumlah mahasiswa KKN di Kabupaten Samosir meningkat hampir 300 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan UNIMED terhadap Kabupaten Samosir sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.

"Kami secara resmi menyerahkan mahasiswa kepada Pemerintah Kabupaten Samosir. Terima kasih atas sambutan dan dukungan yang diberikan. Semoga seluruh rangkaian kegiatan KKN berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkap Julpan.

Ia juga mengingatkan seluruh mahasiswa agar menjaga nama baik almamater, mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, mengembangkan potensi desa, serta membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah desa dan seluruh lapisan masyarakat.

Melalui pelaksanaan KKN ini diharapkan lahir berbagai inovasi, rekomendasi, dan program pemberdayaan yang mampu mendukung pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Samosir dan UNIMED dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (D/Smart)

Fantastis! Rakyat Disuruh Berhemat, Anggaran Makan Minum Pemkab Deli Serdang Tahun 2025 Diduga Mark Up Tembus Rp38 Miliar Lebih

DELI SERDANG (Sumut) mediasergap.com - Di tengah tuntutan agar setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan secara efektif, alokasi belanja makan dan minum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian publik. Besarnya anggaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai skala kebutuhan, prioritas belanja, serta sejauh mana pengeluaran itu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Masyarakat kembali mempertanyakan apakah penggunaan APBD telah benar-benar memprioritaskan kepentingan rakyat, atau justru lebih banyak terserap untuk kebutuhan operasional pemerintahan. Besarnya anggaran tersebut memunculkan tuntutan agar pemerintah membuka secara transparan rincian penggunaan dana, mulai dari jumlah kegiatan, penerima manfaat, hingga pihak penyedia barang dan jasa, sehingga setiap rupiah uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Mirisnya lagi saat masyarakat masih bergelut dengan jalan berlubang, banjir yang berulang, pelayanan publik yang belum maksimal, hingga berbagai kebutuhan pembangunan yang menanti sentuhan anggaran, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang justru menggelontorkan dana Rp38.555.855.030 hanya untuk belanja makan dan minum.

Angka itu bukan jutaan. Bukan pula ratusan juta. Tetapi lebih dari Rp38,5 miliar uang rakyat yang dialokasikan untuk konsumsi.

Dokumen anggaran yang diterima redaksi mencatat, Belanja Makanan dan Minuman Rapat mencapai Rp27.517.413.700. Belum lagi Jamuan Tamu Rp2.070.115.330, Aktivitas Lapangan Rp8.717.366.000, dan Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Rp250.960.000.

Publik pun dibuat bertanya-tanya. Seberapa banyak rapat yang harus digelar hingga menghabiskan puluhan miliar rupiah? Berapa porsi makanan yang disediakan? Siapa penyedianya? Dan apa dampak langsungnya bagi masyarakat?

Di tengah gencarnya seruan efisiensi anggaran, angka sebesar ini terasa kontras. Masyarakat tentu berharap APBD lebih banyak diarahkan untuk memperbaiki kualitas hidup warga, bukan didominasi oleh belanja yang identik dengan kegiatan seremonial dan operasional pemerintahan.

Uang APBD bukan milik pejabat. APBD adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah wajib dapat dijelaskan kepada rakyat. Semakin besar anggaran yang digunakan, semakin besar pula kewajiban pemerintah membuka seluruh rincian penggunaannya secara transparan.

Besarnya anggaran makan dan minum ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi DPRD sebagai lembaga pengawas. Publik berhak mengetahui apakah alokasi tersebut benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan riil, telah melalui kajian yang matang, dan nantinya direalisasikan sesuai ketentuan.

Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan sekadar angka dalam dokumen APBD, melainkan penjelasan yang terbuka, rinci, dan dapat diuji. Sebab ketika puluhan miliar rupiah dialokasikan untuk konsumsi, pertanyaan publik tidak bisa dianggap berlebihan.

Rp38,5 miliar adalah uang rakyat. Dan rakyat berhak tahu, apakah anggaran sebesar itu benar-benar menghasilkan pelayanan yang lebih baik, atau justru hanya membuat meja-meja rapat semakin penuh dengan hidangan. (Rel)

Pimpinan Media ET Tegaskan Berita Tuduhan Penggelapan dan Mafia adalah Fitnah Keji, "Itu Pembunuhan Karakter"

​Deli Serdang (Sumut) mediasergap.com - Pimpinan media online berinisial ET secara resmi membantah keras pemberitaan yang menyudutkan dirinya terkait tuduhan penipuan, penggelapan uang perkara di PN Lubuk Pakam, serta tudingan tak berdasar mengenai keterlibatan dalam jaringan mafia judi dan tambang ilegal di Deli Serdang.

​ET menyatakan bahwa seluruh narasi yang dibangun dalam berita tersebut adalah fitnah keji, asimetris, dan sarat akan pembunuhan karakter terhadap dirinya maupun institusi pers yang dipimpinnya.

​Dalam keterangan resminya pada Jumat (6/7/2026), ET mengklarifikasi bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menerima uang sepeser pun, apalagi menjanjikan kemenangan perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

​"Saya tidak pernah meminta, menerima, atau menjanjikan apa pun terkait perkara tersebut. Inisial Jdri S yang mencari jalan untuk monyogok oknum agar perkara nya menang di penagadilan. Masalah uang Rp.7.000.000,- itu adalah urusan antara Jdri S dengan saudara RS. Saya hanya sebatas mengenalkan kedua pihak, namun nama saya dicatut dan dipelintir seolah-olah saya adalah otak di balik aliran dana tersebut," tegas ET.

​Terkait pesan WhatsApp mengenai nomor rekening, ET menjelaskan bahwa tindakan itu justru merupakan bentuk iktikad baiknya untuk membantu memediasi dan menyelesaikan kesalahpahaman antara Jdri S dan RS, bukan karena dirinya menggelapkan uang tersebut.

​Tudingan Mafia Judi dan Tambang Ilegal Sangat Mengada-Ada ​Lebih lanjut, ET menyayangkan sikap media yang memuat tuduhan tanpa bukti yang mengaitkan dirinya dengan konsorsium mafia perjudian dan tambang ilegal. Menurutnya, tuduhan tersebut sangat liar dan sengaja digulirkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kredibilitasnya sebagai insan pers yang vokal.

​"Menuduh seseorang masuk dalam jaringan mafia judi internasional atau tambang ilegal tanpa adanya proses hukum, laporan polisi yang valid, atau bukti otentik adalah pelanggaran berat dalam kode etik jurnalistik. Ini adalah opini menghakimi," tambah ET.

​Mengenai keberadaan stafnya yang merupakan mantan sopir Panitera PN Lubuk Pakam, ET menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Perusahaan persnya bekerja secara profesional dan tidak pernah menjadikan lembaga pers sebagai tameng untuk tindakan melawan hukum.

​Siapkan Langkah Hukum Atas Pencemaran Nama Baik Melalui tim kuasa hukumnya, ET saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti digital dan berencana mengambil langkah hukum tegas, baik dengan melaporkan media yang menyebarkan berita bohong (hoax) tersebut ke Dewan Pers, maupun menempuh jalur pidana berdasarkan Undang-Undang ITE.

​"Kami meminta media yang menerbitkan berita tendensius tersebut untuk segera mencabut berita atau memuat Hak Jawab ini secara utuh dalam waktu 2x24 jam. Jika tidak, kami akan melaporkan kasus pencemaran nama baik ini ke Polda Sumatera Utara," ujar tim kuasa hukum ET. (M)