Pemkab Samosir Dukung Penataan Kawasan Monumen Toga Gultom

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Kerinduan untuk memiliki sebuah monumen yang menjadi penanda sejarah dan identitas Toga Gultom mulai diwujudkan. Di Desa Huta Hotang, Kecamatan Onan Runggu, pembangunan Monumen Toga Gultom ditandai dengan pematokan pondasi oleh Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Ketua Parsadaan Toga Gultom Samosir (PTGS) Padot M. Gultom, Jumat (25/09/2026).

Pematokan pondasi tersebut menjadi tanda dimulainya kembali pembangunan monumen yang diharapkan tidak hanya menjadi sebuah bangunan fisik, tetapi juga merepresentasikan sejarah, persatuan dan kebersamaan seluruh pomparan Toga Gultom yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara.

Momentum tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan penuh kebersamaan. Tokoh agama, panitia pembangunan, penasihat dan pengurus DPP PTGS, serta masyarakat turut hadir menyaksikan dimulainya pembangunan monumen tersebut.

Turut hadir dari jajaran Pemerintah Kabupaten Samosir, Sekdakab Samosir Marudut Tua Sitinjak, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tumiur Gultom, Sekretaris Dinas Kominfo Agustianto Sitinjak, Camat Onan Runggu serta sejumlah pimpinan OPD lainnya.

Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Samosir, Bupati Vandiko T. Gultom menyampaikan apresiasi dan menyambut baik pembangunan Monumen Toga Gultom. Menurutnya, pembangunan tersebut merupakan bagian dari kerinduan yang telah lama dinantikan dan diharapkan dapat direalisasikan dengan baik.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Samosir, saya menyambut baik dan mengapresiasi pembangunan Monumen Toga Gultom. Dengan doa yang digelar hari ini sebagai tanda dilanjutkannya pembangunan, kita berharap kerinduan untuk melihat tugu ini berdiri dapat segera terealisasi dengan baik,” ujar Vandiko.

Vandiko juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir pada prinsipnya siap memberikan dukungan terhadap penataan kawasan monumen, termasuk pematangan lahan dan pembangunan akses jalan yang diperlukan.

“Kami siap mensupport untuk pematangan lahan dan jalan, namun serah terima aset harus jelas,” kata Vandiko.

Ia menegaskan, kejelasan status dan proses serah terima aset menjadi hal penting agar dukungan pemerintah dalam penataan kawasan dapat dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bupati berharap pembangunan Monumen Toga Gultom dapat berjalan lancar dan nantinya menjadi bagian dari kawasan yang tertata dengan baik, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat serta seluruh pomparan Toga Gultom yang datang berkunjung.

Ketua PTGS Padot M. Gultom mengatakan, pembangunan Monumen Toga Gultom memiliki makna yang lebih besar daripada sekadar pembangunan fisik.

“Pembangunan monumen ini bukan sekadar membangun sebuah bangunan atau monumen. Ini merupakan simbol sejarah, identitas, persatuan dan kebersamaan seluruh pomparan Toga Gultom yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia maupun di seluruh dunia,” ujarnya.

Menurut Padot, keberadaan monumen nantinya diharapkan menjadi pengingat bagi generasi penerus mengenai sejarah dan asal-usul leluhur, sekaligus mempererat tali persaudaraan seluruh pomparan Toga Gultom.

Ia menargetkan pembangunan Monumen Toga Gultom dapat diselesaikan pada Maret 2027 dan dilanjutkan dengan peresmian pada April 2027.

“Target kita bersama adalah pembangunan dapat diselesaikan pada bulan Maret 2027 dan peresmiannya April 2027. Pembangunan monumen ini menjadi lambang persatuan, kebanggaan dan warisan bagi generasi mendatang,” kata Padot.

Untuk mewujudkan target pembangunan tersebut, Padot mengajak seluruh pomparan Toga Gultom untuk mengambil bagian melalui semangat gotong royong dan dukungan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

“Kami mengajak seluruh pomparan Toga Gultom untuk mengambil bagian melalui donasi sesuai kemampuan masing-masing,” katanya.

Ia menyampaikan bahwa pembangunan monumen merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menghadirkan warisan yang dapat dikenang oleh generasi mendatang.

“Pembangunan ini merupakan kasih kepada leluhur dan warisan kepada generasi mendatang. Sebagai tanda nyata Toga Gultom mampu bersyukur dan memberikan warisan yang bermakna. Apa yang kita berikan hari ini akan dikenang anak cucu kita,” pungkasnya.

Pematokan pondasi menjadi langkah awal dalam melanjutkan pembangunan Monumen Toga Gultom. Dengan dukungan berbagai pihak dan semangat kebersamaan, monumen tersebut diharapkan dapat menjadi penanda sejarah, simbol persatuan dan ruang yang mempererat ikatan persaudaraan pomparan Toga Gultom dari generasi ke generasi. (D/Smart)

Jaga Kerukunan dan Kamtibmas, Kapolres Binjai Jalin Silaturahmi dengan FKUB

BINJAI (Sumut) mediasergap.com – Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Binjai, Kamis (24/9/2026) sekitar pukul 15.15 WIB, bertempat di Kantor FKUB Kota Binjai, Jalan Ikan Hiu, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua FKUB Kota Binjai Hamidan, Kepala Kesbangpol Kota Binjai Ruslianto, Kasat Lantas IPTU Giri, Kasi Propam AKP Kusuma Hadi, Sekretaris FKUB Syahrial, serta sejumlah anggota FKUB dari berbagai unsur agama.

Dalam pertemuan tersebut, pengurus FKUB menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolres Binjai sekaligus menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dan kerja sama dalam memelihara kerukunan serta keamanan di Kota Binjai. Koordinasi dengan Polres Binjai selama ini juga dinilai berjalan baik, termasuk dalam menyikapi permasalahan narkoba dan aksi geng motor.

Kapolres Binjai menyampaikan agar sinergi dan koordinasi antara Polres Binjai dan FKUB terus dipertahankan serta ditingkatkan. Polres Binjai juga terus melakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap peredaran narkoba serta pembinaan generasi muda melalui sosialisasi di sekolah guna menekan aktivitas geng motor. (Roni Kurniawan)

(Sumber: ©Humas Res Binjai)

Toba Caldera Culture Festival Dorong Samosir sebagai Ruang Perjumpaan Budaya dan Pariwisata

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Alunan tagading mengiringi pembukaan Toba Caldera Culture Festival 2026 di Water Front City (WFC) Pangururan, Kabupaten Samosir, Kamis (24/09/2026). Festival yang memadukan seni, budaya, pariwisata dan kreativitas tersebut resmi dimulai dengan pemukulan tagading oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak bersama Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara.

Suasana pembukaan semakin semarak dengan penampilan air menari, salah satu ikon pariwisata Samosir. Pertunjukan tersebut menjadi bagian dari penyambutan para dewan juri nasional dan internasional yang hadir dalam Samosir International Choir Competition (SICC).

Sebagai bentuk penghormatan kepada para tamu dan juri dari berbagai daerah dan negara, Sekdakab Samosir Marudut Tua Sitinjak bersama Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara Dewi Susantri Ujung menyematkan ulos kepada para dewan juri.

Penyematan ulos menjadi simbol penghormatan dan keakraban sekaligus memperkenalkan salah satu kekayaan budaya Batak kepada para peserta dan tamu mancanegara yang hadir di Kabupaten Samosir.

Toba Caldera Culture Festival 2026 menghadirkan Samosir International Choir Competition yang diikuti peserta dan official dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara.

Kegiatan tersebut diperkirakan menghadirkan lebih dari 2.000 peserta dan official dan berlangsung pada 24-27 September 2026 di Hotel Marianna, Kabupaten Samosir.

Mewakili Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, Sekdakab Samosir Marudut Tua Sitinjak menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh juri dan peserta SICC yang telah hadir di Kabupaten Samosir.

“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Samosir, kami mengucapkan selamat datang di Kabupaten Samosir, Negeri Indah Kepingan Surga, titik awal peradaban orang Batak, kepada para juri dan peserta lomba paduan suara internasional,” ujar Marudut.

Marudut juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan panitia penyelenggara yang telah memilih Kabupaten Samosir sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan.

Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi kesempatan bagi Samosir untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya daerah sekaligus memperkuat posisi Samosir sebagai bagian penting dari kawasan pariwisata Danau Toba.

“Kami sangat bangga karena dipercaya sebagai tuan rumah untuk pertama kalinya dalam pelaksanaan kompetisi paduan suara dan vokal solo. Event ini tentunya sangat mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Samosir. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Bobby Afif Nasution yang mendukung penuh pelaksanaan event di Samosir,” kata Marudut.

Marudut menyampaikan bahwa pelaksanaan Toba Caldera Culture Festival sejalan dengan misi Pemerintah Kabupaten Samosir dalam memantapkan kemandirian ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata, didukung infrastruktur yang berkualitas.

Ia juga mengapresiasi kreativitas generasi muda yang mampu mempertemukan beragam suara, kreativitas dan latar belakang budaya dalam satu kegiatan.

Menurutnya, kegiatan berskala nasional dan internasional seperti SICC dapat memberikan ruang promosi bagi Kabupaten Samosir sekaligus membuka peluang bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Pelaksanaan event yang keren dan berkualitas seperti ini tentunya akan menambah minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Samosir dan menambah length of stay wisatawan di Samosir. Kami berharap dapat menjadi event tetap di Samosir,” ujarnya.

Harapan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya keberlanjutan kegiatan budaya dan pariwisata yang dapat mempertemukan masyarakat, pelaku seni, generasi muda, pelaku usaha dan wisatawan.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara Dewi Susantri Ujung mengatakan Samosir International Choir Competition menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya Danau Toba kepada masyarakat Indonesia dan dunia.

“Danau Toba bukan hanya bentang alam yang indah. Kawasan ini merupakan rumah bagi warisan budaya yang hidup, tumbuh bersama masyarakatnya dan terus diwariskan dari generasi ke generasi,” kata Dewi.

Menurutnya, berbagai kekayaan budaya Batak, mulai dari gondang, ulos, tarian, musik, cerita rakyat hingga tradisi masyarakat, merupakan bagian dari identitas yang dapat terus diperkenalkan kepada masyarakat luas.

Dewi menilai Toba Caldera Culture Festival memiliki arti penting karena mempertemukan kreativitas, tradisi, pendidikan, pariwisata dan partisipasi masyarakat dalam satu panggung.

Melalui kegiatan tersebut, nilai-nilai budaya yang berkembang di kawasan Danau Toba diharapkan semakin dikenal dan diapresiasi, sekaligus menjadi inspirasi bagi masyarakat di berbagai daerah dan negara.

Ia menambahkan, pelestarian budaya perlu berjalan beriringan dengan pengembangan ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas destinasi wisata.

Dengan budaya yang terus dirawat, masyarakat memiliki ruang untuk berkarya, pelaku usaha lokal memperoleh peluang untuk berkembang, sementara generasi muda memiliki kesempatan untuk mengenal dan membangun kebanggaan terhadap budaya daerahnya.

Dewi juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Samosir, panitia penyelenggara serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam menghadirkan festival tersebut.

“Kehadiran penampilan paduan suara, keterlibatan universitas, penyematan ulos kepada dewan juri hingga berbagai rangkaian acara menunjukkan bahwa budaya mampu menjadi jembatan yang mempererat persaudaraan lintas daerah,” katanya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lanjutnya, akan terus mendukung berbagai kegiatan yang memperkuat posisi Danau Toba sebagai destinasi wisata berkelas dunia dengan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya lokal.

“Mari kita jadikan festival ini sebagai ruang untuk memperkuat rasa cinta terhadap budaya sendiri, membuka peluang kerja sama yang lebih luas dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di kawasan Danau Toba. Kegiatan ini semakin mengangkat nama Danau Toba di tingkat nasional dan internasional,” tambahnya.

Art Director SICC Ondy Yohan Tambunan menjelaskan bahwa kompetisi tahun ini diikuti sebanyak 33 peserta dengan 58 penampilan, serta 70 vokal solo yang terbagi dalam beberapa kategori.

Ia berharap dukungan masyarakat dan pemerintah dapat terus diberikan sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan baik.

“Kami sungguh berharap dukungan dari seluruh masyarakat dan seluruh pemerintah untuk bisa mendukung acara ini sehingga dapat terselenggara dengan baik,” katanya.

Pembukaan Toba Caldera Culture Festival 2026 turut dihadiri Presiden Direktur SICC Rios Sabar Andriano Tampubolon, Anggota DPRD Samosir Renaldi Naibaho, Forkopimda, pimpinan OPD Pemerintah Kabupaten Samosir, serta dewan juri nasional dan internasional.

Dewan juri internasional yang hadir di antaranya Marcus Lee dari Singapura, Jurgis Cabulis dari Latvia, Susanna Saw dari Malaysia dan Prof. Mark Anthony Carpio dari Filipina. Sementara dewan juri dari Indonesia di antaranya Roni Sugiarto, Mangara Simanjuntak dan Maria Calista.

Toba Caldera Culture Festival 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat peran Samosir sebagai ruang perjumpaan seni, budaya dan pariwisata. Melalui SICC, peserta dari berbagai daerah dan negara tidak hanya mengikuti kompetisi, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mengenal secara langsung kekayaan budaya Batak serta keindahan kawasan Danau Toba.

Dengan perpaduan seni, budaya dan pariwisata tersebut, kegiatan diharapkan dapat menjadi ruang interaksi yang memperluas jejaring, memperkenalkan kekayaan budaya lokal, sekaligus memberikan pengalaman bagi peserta dan wisatawan selama berada di Kabupaten Samosir. (D/Smart)

Satuan Pendidikan Dibekali Pengelolaan Dokumen Elektronik yang Akurat dan Tertib

Toba (Sumut) mediasergap.com - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Toba melaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi Dokumen Elektronik sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola data dan administrasi digital pada satuan pendidikan di Kabupaten Toba.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Diskominfo Kabupaten Toba, Kamis (24/09/2026), tersebut diikuti kepala sekolah atau perwakilan guru dari 17 Sekolah Dasar (SD) dan 17 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Toba Tumpal Panjaitan yang sekaligus menjadi pemateri. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan dokumen elektronik yang dimiliki satuan pendidikan sesuai, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tumpal Panjaitan menyampaikan bahwa pengelolaan dokumen elektronik membutuhkan ketelitian, terutama dalam memastikan data yang digunakan telah melalui proses verifikasi.

Menurutnya, data yang akurat menjadi salah satu dasar penting dalam mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital.

“Kita ingin memastikan data yang ada benar, lengkap, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Tumpal.

Melalui verifikasi dan validasi, satuan pendidikan diharapkan dapat mengetahui sekaligus memperbaiki apabila masih terdapat data atau dokumen yang belum sesuai.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun pengelolaan data yang lebih tertib sehingga informasi yang tersimpan secara elektronik dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan.

Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Toba Lamtiur Debataraja menekankan pentingnya ketelitian dalam setiap tahapan pengelolaan dokumen elektronik.

“Yang paling penting adalah data yang kita kelola harus valid dan tertata dengan baik,” kata Lamtiur.

Ia menjelaskan bahwa dokumen elektronik yang tertata dan memiliki data yang valid akan memudahkan proses pengelolaan, pencarian, pemanfaatan serta penyampaian informasi ketika dibutuhkan.

Karena itu, satuan pendidikan diharapkan dapat semakin memperhatikan kelengkapan dan ketepatan data dalam setiap dokumen elektronik yang dikelola.

Pelaksanaan verifikasi dan validasi ini diharapkan tidak hanya menghasilkan data dan dokumen yang lebih akurat, tetapi juga meningkatkan pemahaman satuan pendidikan mengenai pentingnya tata kelola dokumen secara digital.

Dengan pengelolaan dokumen elektronik yang tertib, akurat dan aman, satuan pendidikan dapat mendukung proses digitalisasi administrasi secara lebih efektif.

Diskominfo Kabupaten Toba juga terus mendorong kolaborasi dengan perangkat daerah dan satuan pendidikan dalam membangun tata kelola data yang semakin baik, sehingga transformasi digital dapat berjalan secara bertahap dan memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan pendidikan di Kabupaten Toba.

Melalui penguatan kualitas data dan dokumen elektronik, digitalisasi bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga tentang memastikan informasi yang dikelola benar, tertib, aman dan dapat dipertanggungjawabkan. (Ds)

Konten Literasi Diharapkan Dorong Kebiasaan Membaca dan Menulis di Masyarakat

Toba (Sumut) mediasergap.com - Para peserta Lomba Video Konten Literasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba mengikuti pembekalan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman peserta dalam menghasilkan konten video yang edukatif sekaligus mampu mengampanyekan budaya literasi di tengah masyarakat.

Pembekalan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba, Kamis (24/09/2026), dengan menghadirkan dua pemateri yang memberikan penguatan terkait literasi dan teknik pembuatan video konten.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba Almen Hutagalung menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kreativitas yang telah ditunjukkan para peserta melalui karya yang mereka hasilkan.

Menurutnya, lomba tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga diharapkan menjadi ruang bagi peserta untuk mengembangkan kemampuan sebagai konten kreator yang mampu menghasilkan materi edukatif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Hari ini kita laksanakan pembekalan. Nanti para peserta akan dibekali tentang literasi dan video. Jadi peserta masih diberikan izin untuk memperbaiki karya yang sudah dikirim,” kata Almen.

Almen juga mendorong para peserta, khususnya peserta yang masih duduk di bangku SMA, agar tidak berhenti pada kegiatan lomba, tetapi turut membagikan semangat literasi kepada lingkungan sekitar.

Menurutnya, para peserta dapat mengambil peran sebagai penggerak literasi dengan mengajak teman, keluarga dan masyarakat untuk semakin dekat dengan kegiatan membaca, menulis serta berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan pengetahuan.

“Harapan kita, para peserta tidak hanya menghasilkan video untuk mengikuti lomba, tetapi juga dapat menjadi konten kreator yang menghadirkan konten edukatif dan ikut menggerakkan literasi di Kabupaten Toba,” ujarnya.

Dalam pembekalan, para pemateri menekankan bahwa kualitas sebuah video literasi tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis pembuatan video, tetapi terutama oleh pesan yang ingin disampaikan kepada penonton.

Konten yang dibuat diharapkan memiliki nilai edukatif, memberikan pengetahuan dan mampu mengajak masyarakat memahami pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari.

Pesan literasi juga diharapkan disampaikan dengan cara yang kreatif dan mudah dipahami, sehingga mampu menarik perhatian penonton, khususnya generasi muda yang semakin dekat dengan berbagai platform digital.

Melalui video yang kreatif dan edukatif, kampanye literasi dapat dikemas secara lebih menarik sehingga pesan mengenai pentingnya membaca dan menulis dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Pembekalan ini sekaligus memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan penyempurnaan terhadap karya video yang sebelumnya telah dikirimkan.

Dengan tambahan pemahaman mengenai substansi literasi maupun teknik penyampaian melalui video, peserta diharapkan dapat memperkuat pesan dalam karya masing-masing.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan perlombaan, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem literasi yang lebih kreatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Keterlibatan generasi muda melalui konten digital diharapkan semakin memperluas kampanye literasi, sekaligus mendorong kebiasaan membaca dan menulis menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Toba.

Dengan demikian, lomba video konten literasi bukan hanya menjadi ruang untuk berkompetisi, tetapi juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkarya, berbagi pengetahuan dan ikut menggerakkan budaya literasi di Kabupaten Toba. (Ds)

Tinjau Fasilitas Cath Lab di RSUD Kumpulan Pane, Wali Kota Tebing Tinggi Apresiasi Bantuan Kemenkes

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, meninjau langsung kesiapan fasilitas Laboratorium Kateterisasi (Cath Lab) bantuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI di RSUD Dr. H. Kumpulan Pane, Jalan Dr. Kumpulan Pane No. 226, Kelurahan Durian, Kamis (24/9/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan sarana penanganan medis penyakit jantung dan bedah saraf tersebut dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Di sela-sela peninjauan fasilitas modern tersebut, Wali Kota menyampaikan bahwa hadirnya Cath Lab menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan taraf pelayanan kesehatan daerah.

"Hari ini saya Iman Irdian Saragih bersama Wakil Ketua I DPRD, Pimpinan Komisi I DPRD, dan anggota DPRD, ke RSUD Dr. H. Kumpulan Pane, melihat situasi dan kondisi. Kita juga sudah meninjau langsung Cath Lab, bantuan dari Kemenkes RI. Insyaallah bisa beroperasi bulan Januari 2027 mendatang," ujar Wali Kota. 

Wali Kota turut menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian besar yang diberikan kepada Kota Tebing Tinggi. Tak hanya Cath Lab, rumah sakit milik Pemko Tebing Tinggi ini juga dijadwalkan menerima unit CT Scan baru pada bulan depan guna melengkapi sarana diagnostik medis.

"Terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Kemenkes yang telah peduli memperhatikan Kota Tebing Tinggi. Setelah Cath Lab, insyaallah unit CT Scan juga menyusul bulan depan sehingga bisa langsung dioperasikan di RSUD dr. H. Kumpulan Pane," tambahnya.

Menurut Wali Kota, kelengkapan fasilitas canggih seperti Cath Lab sangat mendesak mengingat posisi strategis Kota Tebing Tinggi. Selama ini, RSUD dr. H. Kumpulan Pane menjadi tumpuan rujukan medis bagi masyarakat dari kabupaten tetangga, seperti Serdang Bedagai, Simalungun, hingga Batu Bara, termasuk warga dari kawasan Bandar Khalipah dan Sipispis.

Dengan terus bertambahnya fasilitas medis terpadu ini, Wali Kota mendorong seluruh jajaran manajemen dan tenaga medis rumah sakit untuk diimbangi dengan pelayanan prima guna membangun rasa kepercayaan (trust) masyarakat.

Turut hadir mendampingi Wali Kota dalam peninjauan tersebut antara lain Wakil Ketua I DPRD Muhammad Ikhwan, Ketua Komisi I DPRD Hiras Gumanti Tampubolon, anggota DPRD Fadli Umam, Sekretaris Daerah Kota H. Erwin Suheri Damanik, Direktur RSUD dr. H. Kumpulan Pane drg. Lili Marliana, Kepala Dinas Kesehatan dr. Fitri Sari Saragih, Dewan Pengawas RSUD dr. H. Kumpulan Pane dr. Sara Bintang Saragih, serta jajaran manajemen rumah sakit dan tim peliputan Diskominfo. (Ajs)

Inspektorat Toba Dorong Perangkat Daerah Perkuat Pengelolaan Risiko melalui SPIP

Toba (Sumut) mediasergap.com - Inspektorat Kabupaten Toba melaksanakan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, efektivitas pengendalian intern, serta manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Kamis-Jumat (24-25/9/2026), tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Toba dan diikuti oleh asesor SPIP dari masing-masing perangkat daerah.

Plt. Inspektur Kabupaten Toba Ronald Gultom mengatakan, penilaian mandiri menjadi salah satu tahapan penting untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan SPIP telah diterapkan di lingkungan perangkat daerah.

Menurutnya, SPIP tidak hanya berkaitan dengan pengawasan, tetapi merupakan proses yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan akuntabel.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa SPIP itu adalah proses integral yang dilakukan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi,” ujar Ronald saat membuka kegiatan, Kamis (24/9/2026).

Ronald menjelaskan, penilaian mandiri dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dengan mengintegrasikan sejumlah aspek, meliputi pengendalian intern, manajemen risiko, pengendalian korupsi, serta kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dalam mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, penilaian mencakup delapan fokus pokok. Melalui proses tersebut, perangkat daerah dapat mengidentifikasi aspek penyelenggaraan yang telah berjalan dengan baik sekaligus mengetahui bagian yang masih memerlukan penguatan.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam penilaian adalah tingkat kematangan risk register pada masing-masing perangkat daerah.

Penilaian dilakukan dengan melihat bagaimana risiko dikelola mulai dari tingkat program hingga subkegiatan, termasuk keterkaitannya dengan penyelenggaraan tata kelola keuangan yang baik dan benar.

Ronald menegaskan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri SPIP tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar tingkat atau level tertentu. Lebih dari itu, proses penilaian diharapkan menjadi sarana bagi setiap perangkat daerah untuk mengetahui kondisi tata kelola yang telah berjalan dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

“Dalam SPIP ini kita tidak mengejar level, tetapi bagaimana kita mengetahui sudah sejauh mana tata kelola keuangan kita di OPD. Tujuannya untuk menemukan kelemahan sejak dini, menyusun langkah perbaikan, serta meningkatkan tata kelola sebelum dilakukan penilaian oleh pihak eksternal,” jelasnya.

Dengan pendekatan tersebut, penilaian mandiri diharapkan dapat mendorong perangkat daerah untuk lebih aktif mengenali risiko, memperkuat pengendalian, serta menindaklanjuti berbagai hal yang masih membutuhkan perbaikan.

Pelaksanaan SPIP Terintegrasi tersebut berpedoman pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaannya, asesor SPIP pada masing-masing perangkat daerah bertugas menyiapkan dan melengkapi data serta dokumen pendukung sesuai kebutuhan penilaian.

Dokumen pendukung disiapkan dalam format PDF dan disesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan SPIP pada masing-masing perangkat daerah.

Para asesor juga diarahkan untuk melaksanakan penilaian berdasarkan kondisi yang sebenarnya, sehingga data dan dokumen yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila terdapat kendala dalam proses penyiapan data maupun penilaian, asesor dapat melakukan koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Toba untuk mendapatkan pendampingan dan penyelesaian sesuai ketentuan.

Melalui Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2026, Inspektorat Kabupaten Toba mendorong agar pengendalian intern dan manajemen risiko tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses administrasi, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil penilaian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan langkah perbaikan bagi masing-masing perangkat daerah, sehingga tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, manajemen risiko, serta pelaksanaan program dan kegiatan dapat semakin efektif, transparan dan akuntabel.

Dengan penguatan SPIP secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Toba diharapkan semakin mampu mengantisipasi risiko sejak dini sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai tujuan, ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik. (Ds)

Penertiban Bangunan di Kawasan Menara Pandang Tele Berlangsung Tertib dan Humanis

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Penertiban bangunan yang menjadi objek penertiban di kawasan Menara Pandang Tele, Desa Sosor Dolok, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, berlangsung tertib, aman dan kondusif, Kamis (24/09/2026).

Tim gabungan Pemerintah Kabupaten Samosir bersama TNI dan Polri melaksanakan pembongkaran dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Pemerintah Kabupaten Samosir sebelumnya juga telah memberikan kesempatan kepada pemilik kios untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.

Pendekatan tersebut membuat proses penertiban berjalan tanpa benturan. Sejumlah pemilik kios memilih membongkar sendiri bangunannya, sementara personel Satpol PP membantu menyelesaikan pembongkaran terhadap bangunan yang masih tersisa.

Pembongkaran dilakukan secara manual tanpa menggunakan alat berat. Selain mempertimbangkan kondisi lapangan, langkah ini juga memungkinkan material bangunan yang masih dapat digunakan untuk diselamatkan dan dimanfaatkan kembali oleh pemiliknya.

Sebelum pelaksanaan pembongkaran, Asisten I Setdakab Samosir Tunggul Sinaga memberikan arahan kepada seluruh petugas agar menjalankan tugas secara profesional, persuasif dan humanis.

“Kita laksanakan tugas dengan baik secara persuasif dan humanis. Jangan terpancing provokasi,” kata Tunggul.

Hal senada disampaikan Plt. Kasat Pol PP Kabupaten Samosir Rikardo Sidabutar. Ia meminta seluruh personel tetap mengendalikan diri, menghindari kontak fisik dan menjalankan tugas sesuai ketentuan.

“Tujuan kita bukan bentrok dengan masyarakat, tetapi untuk membongkar bangunan liar. Jangan ada yang menggunakan kekerasan, hindari kontak fisik,” tegas Rikardo.

Setelah berita acara pembongkaran dibacakan, petugas kemudian melaksanakan pembongkaran secara manual. Kesempatan pembongkaran mandiri yang telah diberikan selama satu minggu sebelumnya dimanfaatkan oleh sejumlah pemilik kios untuk menyelesaikan pembongkaran bangunan mereka.

Kadis Perhubungan Kabupaten Samosir Laspayer Sipayung menyampaikan bahwa keterlibatan TNI dan Polri merupakan bagian dari dukungan pengamanan agar proses penertiban berjalan aman dan tidak menimbulkan gangguan.

“Kita tetap menghindari kontak fisik. Yang melakukan penertiban tetap Satpol PP, sementara TNI dan Polri melakukan back up untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Samosir Eduard menyampaikan bahwa pihak kepolisian siap melakukan pengawalan serta langkah-langkah preventif selama proses penertiban berlangsung.

Dengan koordinasi dan pendekatan yang dilakukan seluruh unsur, proses pembongkaran dapat diselesaikan dalam suasana kondusif. Seluruh bangunan yang menjadi objek penertiban telah dibongkar.

Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Samosir yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Samosir Nomor 123 Tahun 2026.

Dalam rapat Tim Terpadu yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Samosir, Rabu (23/09/2026), disepakati pelaksanaan penertiban bangunan yang menjadi objek pemeriksaan di kawasan Menara Pandang Tele.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang menjadi dasar penertiban, bangunan tersebut disebut tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan izin lingkungan. Selain itu, kawasan Menara Pandang Tele bukan diperuntukkan sebagai lokasi berdagang.

Penataan juga berkaitan dengan penggunaan bahu dan badan jalan untuk aktivitas bangunan maupun berdagang, sebagaimana ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum serta ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pemerintah Kabupaten Samosir menegaskan bahwa penertiban merupakan bagian dari upaya menata kawasan sesuai fungsi dan peruntukannya, sehingga kawasan Menara Pandang Tele dapat tetap terjaga sebagai ruang publik dan salah satu titik kunjungan wisata di Kabupaten Samosir.

Sebagai bagian dari penataan pascapembongkaran, tim gabungan memasang spanduk larangan mendirikan bangunan dan berjualan di kawasan Menara Pandang Tele.

Untuk material bangunan hasil pembongkaran, Pemerintah Kabupaten Samosir memberikan waktu selama tiga hari kepada pemilik untuk melakukan pengangkutan secara mandiri.

Plt. Kasat Pol PP Kabupaten Samosir Rikardo Sidabutar menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan kawasan tersebut tetap tertib.

“Apabila ada pembangunan, kami akan tetap melakukan pembongkaran. Material hasil pembongkaran diberi waktu tiga hari untuk diangkut. Apabila tidak diangkut, akan kembali ditertibkan,” tegas Rikardo.

Penataan kawasan Menara Pandang Tele diharapkan dapat memberikan ruang publik yang lebih tertib, bersih, aman dan nyaman, sekaligus mendukung kenyamanan masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung.

Pemerintah Kabupaten Samosir juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kawasan tersebut sesuai fungsi dan peruntukannya, sehingga keberadaannya dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Samosir. (D/Smart)

Kapolda Sumut Apresiasi Aksi Damai di DPRD: Aspirasi Tersampaikan, Situasi Tetap Kondusif

MEDAN (Sumut) mediasergap.com – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto mengapresiasi pelaksanaan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (24/9/2026), yang berlangsung damai, tertib dan kondusif hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.

Apresiasi tersebut disampaikan Kapolda Sumut melalui Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H. Ia menyampaikan penghargaan kepada para peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Bapak Kapolda Sumatera Utara menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara damai, tertib dan kondusif. Ini menunjukkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban,” ujar Ferry.

Dalam kegiatan tersebut, dua kelompok massa menyampaikan aspirasi, yakni Aliansi Pejuang Reformasi Agraria (APARA) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan.

Untuk mengawal jalannya kegiatan, Polrestabes Medan menurunkan personel gabungan bersama Sat Brimob Polda Sumut dan Dit Samapta Polda Sumut. Pengamanan dipimpin langsung Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H.

Ferry mengatakan, personel kepolisian diarahkan untuk memberikan pelayanan pengamanan secara profesional, humanis dan terukur, sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapat.

“Kami mengapresiasi seluruh pihak yang turut menjaga situasi tetap aman. Polri hadir untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan baik, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat lainnya,” katanya.

Massa APARA tiba di Kantor DPRD Sumut sekitar pukul 11.27 WIB dan menyampaikan aspirasi hingga pukul 13.45 WIB. Setelah itu, massa meninggalkan lokasi dengan tertib.

Selanjutnya, massa GMNI Kota Medan tiba sekitar pukul 14.00 WIB dan menyampaikan tuntutan. Sekitar pukul 15.10 WIB, massa diterima Sekretaris Dewan DPRD Sumut untuk menyampaikan aspirasi sebelum kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 15.20 WIB.

Seluruh rangkaian pengamanan kemudian ditutup dengan apel konsolidasi personel pada pukul 15.30 WIB.

Ferry menegaskan, terjaganya situasi kondusif dalam aksi tersebut merupakan hasil sinergi antara kepolisian, peserta aksi, pihak DPRD Sumut dan seluruh elemen masyarakat.

“Kami berharap situasi seperti ini terus dipertahankan. Aspirasi dapat disampaikan dengan damai, sementara keamanan dan ketertiban bersama tetap menjadi tanggung jawab kita semua,” tutupnya. (Rel)

Proyek Drainase Rp.5,1 Miliar Dipertanyakan: U-Ditch Retak dan Tanah Galian Diduga Keluar untuk Dijual

MEDAN (Sumut) mediasergap.com - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan di Jalan Bunga Rampai VI, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, kembali menyisakan tanda tanya. Dengan nilai pekerjaan mencapai Rp5.198.204.871, kondisi di lapangan justru memperlihatkan sejumlah persoalan yang patut mendapat perhatian serius.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada 19 September 2026, sejumlah U-Ditch yang telah terpasang terlihat mengalami retak dan pecah. Kondisi material tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses pemeriksaan kualitas sebelum U-Ditch dipasang dan bagaimana pengawasan terhadap mutu pekerjaan dilakukan.

Tak hanya itu, kedalaman pemasangan U-Ditch juga menjadi sorotan. Dari kondisi yang terlihat di lapangan, posisi U-Ditch yang telah tertanam perlu dipastikan kembali kesesuaiannya dengan elevasi dan kedalaman yang direncanakan, terutama karena di atas U-Ditch tersebut masih akan dilakukan pekerjaan pengecoran.

Persoalannya, jangan sampai pekerjaan pengecoran kemudian menutupi kondisi pemasangan yang sejak awal tidak sesuai dengan gambar kerja atau spesifikasi teknis. Proyek miliaran rupiah semestinya tidak dikerjakan sekadar mengejar progres, tetapi harus mengutamakan ketepatan konstruksi dan kualitas hasil akhir.

Sorotan berikutnya datang dari papan informasi proyek. Papan tersebut mencantumkan pekerjaan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan di Jl. Bunga Rampai VI Kec. Medan Tuntungan, nomor 013/SP/29.3/AF-BD/2026, tanggal 23 Juni 2026, nilai Rp5.198.204.871, serta pelaksana CV. Soaloon Global Nusantara.

Namun, pada papan yang terlihat di lokasi, tidak tampak informasi mengenai masa pelaksanaan dan volume pekerjaan secara jelas.

Padahal, informasi tersebut penting bagi masyarakat sebagai bentuk transparansi proyek pemerintah. Dengan anggaran mencapai lebih dari Rp5 miliar, publik semestinya dapat mengetahui berapa lama pekerjaan dilaksanakan, berapa volume drainase yang dibangun, dan apa saja lingkup pekerjaan yang dibiayai.

Pekerjaan pembangunan drainase kembali menyisakan tanda tanya. Bukan hanya kondisi fisik pekerjaan yang patut diperhatikan, keberadaan tanah hasil galian drainase juga menjadi persoalan ketika material tersebut diduga diangkut keluar lokasi dan diperjualbelikan.

Tanah yang berasal dari kegiatan penggalian dalam pekerjaan proyek pemerintah tidak serta-merta dapat dianggap sebagai milik pelaksana pekerjaan untuk kemudian dijual kepada pihak lain. Pemanfaatan maupun pemindahan material hasil galian semestinya memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dokumen kontrak serta ketentuan pekerjaan.

Karena itu, muncul pertanyaan mendasar: tanah hasil galian tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk apa? Dibuang, digunakan kembali untuk pekerjaan, atau memang diperbolehkan untuk dimanfaatkan dan diperjualbelikan?

Jika memang terdapat transaksi atas tanah hasil galian, maka pihak terkait perlu menjelaskan secara terbuka dasar pemanfaatannya, siapa yang memberikan persetujuan, berapa volume tanah yang keluar dari lokasi pekerjaan, serta apakah hasil penjualannya tercatat dalam administrasi proyek.

Warga menilai persoalan ini tidak semestinya dianggap sepele. Sebab, apabila material hasil pekerjaan pemerintah dapat diangkut dan diperjualbelikan tanpa kejelasan dasar administrasi, maka transparansi pengelolaan proyek patut dipertanyakan.

Apalagi proyek tersebut menggunakan anggaran mencapai Rp5,1 miliar lebih. Setiap material, volume pekerjaan, hingga proses pemindahan hasil galian semestinya memiliki dasar yang dapat diperiksa.

Jangan sampai tanah yang keluar dari galian proyek pemerintah justru berubah menjadi komoditas yang menghasilkan keuntungan bagi pihak tertentu, sementara masyarakat tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai status dan peruntukannya.

Kini pihak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, pelaksana CV. Soaloon Global Nusantara, serta pengawas pekerjaan perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi U-Ditch yang retak dan pecah, kedalaman pemasangan, rencana pengecoran, volume pekerjaan, masa pelaksanaan, hingga status tanah hasil galian.

Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas sebuah drainase, tetapi juga transparansi penggunaan anggaran publik yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Sementara itu Dikonfirmasi  Kabid Drainase PUPR Medan  Hardi Patuan H Sibarani melalui pesan WhatsApp selulernya Senin (21.09.2026) terkait adanya dugaan KKN proyek Drainase tersebut hingga berita ini dipublikasikan tidak ada memberi keterangan .Sehingga Kabid Drainase tersebut kangkangi UU No 14 THN 2008. (M)