HSF 2026 Resmi Dimulai, Horja Bius Mangase Taon Angkat Tradisi Sakral Batak

HSF 2026 Resmi Dimulai, Horja Bius Mangase Taon Angkat Tradisi Sakral Batak

Samosir, mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menggelar event Horja Bius Mangase Taon sebagai bagian dari Horas Samosir Fiesta (HSF) di Salon Tonga-tonga, Jumat (10/4/2026).

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, yang ditandai dengan pemukulan gondang sebagai simbol dimulainya rangkaian acara adat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Asisten I Tunggul Sinaga, Asisten II Hotraja Sitanggang, Kepala Dinas Kominfo Immanuel Sitanggang, pimpinan OPD, Camat Ronggurnihuta, serta Ketua LAB Pantas M. Sinaga.

Horja Bius Mangase Taon merupakan event perdana dalam rangkaian HSF yang diselenggarakan bersama Bius Salaon Sitolu Hae Horbo. Kegiatan ini menampilkan berbagai ritual adat yang sarat makna dan nilai filosofis.

Adapun rangkaian kegiatan yang ditampilkan antara lain Tomu-tomu di Toguan Paborhat Boni, Paborhat Pangase, Martulaktulak, Manggalangi Pargoci/Panuturi, Mamona Gondang, Martabat Tabar, hingga talk show bertema “Filosofi Ulos”.

Selain itu, event ini juga diramaikan dengan pagelaran seni budaya oleh pelajar se-Kecamatan Ronggurnihuta sebagai bentuk keterlibatan generasi muda dalam upaya pelestarian budaya.

Ritual Horja Bius Mangase Taon sendiri merupakan tradisi leluhur masyarakat Batak yang dahulu dilaksanakan untuk mengusir bala atau penyakit, sekaligus memohon keberkahan bagi masyarakat. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, mulai 10 hingga 11 April 2026, dan turut menampilkan prosesi sakral mangalahat horbo yang menjadi salah satu daya tarik utama.

Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang promosi budaya, tetapi juga merupakan langkah nyata dalam melestarikan warisan leluhur.

“Budaya merupakan kekayaan yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Saya bersyukur masih banyak kelompok seni yang aktif, ini menjadi kebanggaan yang tidak terukur,” ujar Ariston.

Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi generasi muda, pelaku UMKM, serta mendorong promosi budaya Samosir ke Tingkat Nasional.

“Kita harus melestarikan budaya dengan bahu-membahu. Peran tokoh adat sangat penting dalam mendidik generasi muda agar tetap menjaga nilai-nilai budaya,” tambahnya.

Selain itu, Ariston juga mendorong pembangunan gedung teater sebagai sarana pertunjukan seni budaya di Kabupaten Samosir.

Ia berharap lembaga adat mampu menyatukan seluruh tokoh adat sebagai kekuatan utama dalam menjaga kelestarian budaya, sekaligus mendorong terbentuknya desa adat yang kuat seperti di daerah wisata Bali.

“Perlu kreativitas dan idealisme agar Samosir semakin makmur, sejahtera, dan bersatu menuju arah yang lebih baik,” tutupnya. (Ds)

WFH di Samarinda, Disiplin ASN Diperketat

WFH di Samarinda, Disiplin ASN Diperketat

SAMARINDA. mediasergap.com — Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun menegaskan komitmennya dalam menjalankan arahan kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi energi melalui penerapan pola kerja Work From Home (WFH). Sikap patuh ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Jumat (10/4/2026) sore di Arutala Ballroom Kantor Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Samarinda.

Dalam rapat yang turut dihadiri Wakil Wali Kota, H. Saefuddin Zuhri, SE, MM dan Sekretaris Daerah, Neneng Chamelia Shanti, ST, M.Si tersebut, Andi Harun menyampaikan bahwa Pemkot Samarinda berencana menerapkan WFH setiap hari Jumat, mulai 17 April 2026. Kebijakan ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap arahan pusat, sekaligus langkah konkret mendukung penghematan energi.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa WFH bukan berarti libur. Seluruh pegawai tetap wajib bekerja sebagaimana biasa, hanya lokasi kerja yang dipindahkan dari kantor ke rumah. Bahkan, kedisiplinan tetap dijaga, termasuk kewajiban mengenakan pakaian dinas sesuai ketentuan hari kerja. 

“Ini WFH, bukan WFA (Work FRom Anywhere, Red). Pegawai tetap harus berada di rumah selama jam kerja dan tidak boleh meninggalkan tempat untuk urusan non-dinas,” tegasnya.

Andi Harun juga menekankan pentingnya responsivitas pegawai terhadap arahan atasan. Seluruh ASN diwajibkan selalu siaga, termasuk memastikan komunikasi tetap aktif dan siap hadir apabila dibutuhkan sewaktu-waktu. Untuk pengawasan, presensi dilakukan secara daring sebanyak tiga kali sehari—pagi, siang, dan sore—yang terintegrasi dengan sistem GPS guna memastikan kehadiran sesuai lokasi.

Ia mengingatkan bahwa setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari hukuman disiplin hingga pemotongan tunjangan. Bahkan, untuk pelanggaran berat seperti manipulasi lokasi menggunakan perangkat ilegal, akan berujung pada pencopotan jabatan hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

“Jangan coba-coba bermain dengan aturan ini. Sekecil apa pun pelanggaran, akan terdeteksi. Ini soal integritas dan tanggung jawab sebagai aparatur,” ujarnya tegas.

Melalui kebijakan ini, Andi Harun berharap seluruh jajaran Pemkot Samarinda dapat menunjukkan kedisiplinan dan loyalitas dalam menjalankan tugas, sekaligus menjadi contoh dalam mendukung kebijakan nasional. Ia meminta kepada para pimpinan OPD untuk segera menyosialisasikan aturan tersebut di lingkungan kerja masing-masing.

“Kita mulai Jumat depan, lalu kita evaluasi secara menyeluruh. Saya harap ini dijalankan dengan sungguh-sungguh,” pungkasnya. (Rel)

(Sumber: ©Kominfo Samarinda)

Gerakan Nyata Pelestarian, Bupati Samosir Ajak Semua Pihak Jaga Ekosistem Danau Toba

Gerakan Nyata Pelestarian, Bupati Samosir Ajak Semua Pihak Jaga Ekosistem Danau Toba

Samosir, mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Yayasan Pusuk Buhit melakukan aksi nyata pelestarian lingkungan dengan menebar 1.000 bibit ikan di Danau Toba serta menanam 1.000 pohon di kawasan Waterfront City (WFC) Pangururan dan Pusuk Buhit, Jumat (10/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Pesanggrahan, depan Rumah Dinas Bupati Samosir ini dihadiri Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk, Kapolres Samosir AKBP Rina Tarigan, Asisten II Hotraja Sitanggang, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, Danramil Pangururan, Praeses Distrik VII Samosir Pdt. Rintalori Sianturi, serta Mahasiswa KKN Quality.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan apresiasi atas inisiatif Yayasan Pusuk Buhit yang dinilai sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga kelestarian alam dan ekosistem Danau Toba.

“Penebaran bibit ikan dan penanaman pohon ini menjadi bukti komitmen kita menjaga keseimbangan ekosistem. Harapan kita, upaya ini tidak berhenti di generasi sekarang, tetapi terus berlanjut dan menjadi contoh bagi masyarakat luas,” ujar Vandiko.

Menurutnya, pelestarian lingkungan membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, hingga para perantau. Jika ekosistem Danau Toba terjaga, maka sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat, khususnya nelayan, juga akan ikut meningkat.

“Danau Toba harus tetap menjadi sumber kehidupan. Jika lingkungannya terjaga, wisatawan akan datang dan masyarakat yang bergantung pada danau ini dapat meningkatkan pendapatan,” katanya.

Vandiko juga menekankan pentingnya penggunaan bibit ikan yang sesuai dengan spesies endemik Danau Toba agar tidak merusak keseimbangan ekosistem.

Ketua Yayasan Pusuk Buhit, Effendy Naibaho, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari soft launching gerakan penanaman 10 juta pohon. Selain itu, pihaknya juga melakukan penebaran bibit ikan dan penanaman pohon secara simbolis.

“Kegiatan ini bertujuan menjaga Danau Toba dan lingkungannya dengan semangat ‘Suan Unang Taba’, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut turut didukung oleh Yayasan Si Raja Batak dan ormas PBB.

Sementara itu, Praeses Distrik VII Samosir Pdt. Rintalori Sianturi mengatakan pihak gereja juga akan ambil bagian dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui rencana penanaman pohon pada 18 April mendatang di kawasan Pusuk Buhit.

“Danau Toba dan Samosir adalah rumah kita bersama. Kalau alam tidak aman, kita juga tidak akan aman,” ujarnya.

Kapolres Samosir AKBP Rina Tarigan menilai kegiatan tersebut sebagai langkah serius dalam upaya konservasi Danau Toba, terutama di tengah menurunnya populasi ikan. “Kami berkomitmen untuk mendukung penuh upaya konservasi dan bersinergi menjaga kelestarian Danau Toba,” katanya. (Ds)

(Sumber: ©Kominfo Samosir)

Sekdako Tebing Tinggi Pimpin Rapat Kerja TPID, Bahas Langkah Konkret Pengendalian Inflasi l

Sekdako Tebing Tinggi Pimpin Rapat Kerja TPID, Bahas Langkah Konkret Pengendalian Inflasi l

Tebing Tinggi, mediasergap.com - Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, memimpin langsung Rapat Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di Ruang Mawar, Lantai 3 Gedung Balai Kota, Jumat (10/4/2026).

Rapat koordinasi ini merupakan upaya memperkuat langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi daerah. Rakor difokuskan pada penguatan sinergi lintas instansi serta penyusunan langkah konkret pengendalian inflasi.

Kegiatan ini melibatkan seluruh elemen kunci yang tergabung dalam TPID, mulai dari unsur Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perwakilan Bank Indonesia, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), serta lembaga vertikal yang tergabung dalam TPID Kota Tebing Tinggi.

Dalam arahannya, Sekdako menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.

“Rapat ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi pengendalian inflasi dan pelaksanaan tugas-tugas TPID, serta untuk menyusun langkah konkret ke depan,” ujar Sekdako.

Beberapa poin utama yang menjadi pembahasan dalam rakor tersebut antara lain, penyusunan peta jalan (roadmap) pengendalian inflasi Kota Tebing Tinggi tahun 2025–2027, perkembangan perekonomian daerah, dan evaluasi terhadap capaian Indeks Harga Konsumen (IHK). Selain itu, turut dibahas hasil monitoring Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas pelaksanaan kinerja TPID serta pembahasan optimalisasi penggunaan APBD untuk intervensi pasar.

Sinergi ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang responsif, terutama dalam mengantisipasi lonjakan harga komoditas pangan. Selain pengendalian inflasi, rapat juga menyentuh strategi peningkatan pendapatan daerah tahun 2026 sebagai penopang ketahanan fiskal kota.

Melalui kerja sama yang solid antar instansi dan lembaga vertikal, Pemko Tebing Tinggi optimistis dapat mempertahankan laju inflasi yang terkendali demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. (Ajs)

Bupati Toba Minta IPSM Aktif dan Inovatif Tangani Permasalahan Sosial

Bupati Toba Minta IPSM Aktif dan Inovatif Tangani Permasalahan Sosial

Balige, mediasergap.com - Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu melantik dan mengukuhkan Pengurus Daerah Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Toba Periode 2026-2031 di pendopo rumah dinas Bupati Toba, Jumat (10/4/2026). 

Dalam arahan dan bimbingannya, Bupati Toba menyampaikan bahwa pelantikan tersebut adalah wujud kepercayaan pemerintah dan masyarakat, maka pengurus harus dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, dedikasi dan integritas tinggi.

Beliau menambahkan bahwa pekerja sosial masyarakat adalah mitra pemerintah dan ujung tombak yang berada langsung di tengah-tengah masyarakat. "Saya ingin melihat IPSM menjadi organisasi yang proaktif, responsif dan solusif terhadap permasalahan sosial di lapangan," kata Bupati kepada seluruh pengurus IPSM Kabupaten Toba.

Pasca pelantikan, Bupati berpesan agar IPSM bersinergi dengan Dinas Sosial, pemerintah desa/kelurahan serta lembaga sosial lainnya, membantu pemerintah dalam pemutakhiran data warga miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar bantuan tepat sasaran, dan mengembangkan cara-cara baru yang kreatif dalam penanganan masalah sosial.

"Saya selaku Bupati Toba berkomitmen penuh untuk mendukung program-program IPSM, sepanjang sejalan dengan visi misi Kabupaten Toba untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," lanjut Bupati. 

Adapun susunan pengurus yang dilantik sebagai berikut; Jhon Hardi Napitupulu sebagai Ketua, Imanuel Napitupulu sebagai Sekretaris dan Kenny D. Pardede sebagai Bendahara dan para pengurus lainnya. Turut hadir dalam pelantikan tersebut Muchrid Nasution selaku Ketua IPSM Sumatera Utara serta para pengurus IPSM Sumatera Utara lainnya, perwakilan Kodim 02/TU, mewakili Kapolres Toba, mewakili Kejari Balige, Sekda Toba, sejumlah pimpinan OPD, para Camat dan undangan lainnya. (Ds)

(Sumber: ©MC Toba)

Bupati Samosir Sampaikan LKPJ 2025 Kepada DPRD

Bupati Samosir Sampaikan LKPJ 2025 Kepada DPRD

Bupati Samosir menyerahkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Samosir, Kamis, 9/4/2026 (Foto: IST)

Samosir, mediasergap.com - Bupati Samosir menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Samosir yang digelar di Gedung DPRD, Kamis (09/04/2026).

Penyampaian LKPJ tersebut merupakan kewajiban kepala daerah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon didampingi Wakil Ketua DPRD Sarhockel Tamba dan Osvaldo Simbolon.

Dalam nota pengantarnya, Bupati menegaskan bahwa LKPJ menjadi instrumen penting untuk mengukur kinerja pembangunan daerah, sekaligus memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“LKPJ ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang harus dapat diukur tingkat keberhasilannya,” ujarnya.

Secara umum, LKPJ 2025 menggambarkan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Tahun tersebut menjadi tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2021–2026 sekaligus awal dari RPJMD 2025–2029.

Adapun tema pembangunan Kabupaten Samosir tahun 2025 adalah “Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan” dengan empat prioritas utama, yakni peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan, penanganan bencana, pelestarian budaya dan pariwisata berkelanjutan, serta peningkatan kualitas infrastruktur.

Dari sisi keuangan daerah, total APBD Kabupaten Samosir tahun 2025 tercatat lebih dari Rp 830 miliar. Pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp 810 miliar dengan realisasi mencapai lebih dari 95 %. Sementara belanja daerah terealisasi sekitar 91 % dari total anggaran.

Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sekitar 91 % dari target, pendapatan transfer mencapai 96 %, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai 97 %. Di sisi belanja, belanja operasi terealisasi 95 %, belanja modal 92 %, sementara belanja transfer mencapai 77 %.

Pada aspek pembiayaan, realisasi penerimaan pembiayaan daerah melampaui target hingga 105 % yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.

Selain capaian keuangan, Bupati Samosir juga memaparkan indikator makro pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,14 %. Angka kemiskinan turun menjadi 10,79 % dari sebelumnya 11,63 % pada 2024.

Tingkat pengangguran terbuka juga menurun menjadi 0,87 %. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 74,63, dan pendapatan per kapita naik menjadi Rp 44,95 juta per tahun.

Di sisi lain, rasio gini yang menggambarkan ketimpangan pendapatan berada pada angka 0,267, masih dalam kategori rendah meski mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir telah menindaklanjuti 37 rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun 2024 melalui Perangkat Daerah masing-masing.

Dalam bidang tata kelola pemerintahan, Pemkab Samosir kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama delapan tahun berturut-turut. Selain itu, Pemkab juga memperoleh penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori madya serta sertifikat menuju kota bersih.

Mengakhiri penyampaiannya, Bupati berharap DPRD dapat memberikan masukan konstruktif demi peningkatan kinerja pemerintahan ke depan.

“Kami menyadari masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat,” kata Bupati. (Ds)

(Sumber: ©Kominfo Samosir)

Polri Kembalikan Ratusan Kendaraan Hasil Kejahatan, Wujudkan Rasa Keadilan bagi Masyarakat

Polri Kembalikan Ratusan Kendaraan Hasil Kejahatan, Wujudkan Rasa Keadilan bagi Masyarakat

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho bersama jajaran dan perwakilan masyarakat menunjukkan kendaraan bermotor yang berhasil diamankan dan dikembalikan kepada pemiliknya dalam kegiatan penyerahan barang bukti hasil kejahatan di Lapangan Gedung Presisi, Rabu, 08/04/2026 (Foto: IST)

PALEMBANG, mediasergap.com – Suasana haru dan bahagia mewarnai Lapangan Gedung Presisi saat Polda Sumatera Selatan menyerahkan kembali ratusan kendaraan bermotor hasil kejahatan kepada pemiliknya, Rabu (08/04/2026).

Penyerahan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa keadilan serta memulihkan hak masyarakat yang menjadi korban tindak kejahatan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tidak terlepas dari peran aktif masyarakat yang turut memberikan informasi kepada Pihak Kepolisian.

“Keberhasilan ini membuktikan bahwa pengungkapan curanmor merupakan hasil kolaborasi antara masyarakat dan kepolisian. Kami akan terus berkomitmen mengungkap setiap kejahatan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Polri harus mampu memberikan rasa aman, keadilan, serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Polda Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk terus bersinergi dengan Aparat Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. (Rel)

(Sumber: ©Humas Polda Sumsel)

Pemkab Batu Bara Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah Melalui Sosialisasi Kemendagri

Pemkab Batu Bara Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah Melalui Sosialisasi Kemendagri

Batu Bara, mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten Batu Bara terus berupaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah bersama Kementerian Dalam Negeri di Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Kamis (09/4/2026).

Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menyambut langsung kehadiran perwakilan Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Horas Maurits Panjaitan. Kegiatan ini turut dihadiri Plh. Sekda Batu Bara, para asisten, serta para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Sosialisasi yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi daerah terdampak bencana di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam arahannya, Bupati Batu Bara menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, khususnya dalam menghadapi dinamika kebijakan transfer daerah. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci dalam memastikan program pembangunan berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman seluruh perangkat daerah agar mampu mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah terdampak bencana,” ujar Bupati.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pembinaan sekaligus melakukan monitoring terhadap implementasi kebijakan penyesuaian transfer ke daerah.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, terutama dalam mendukung pemulihan dan pembangunan di wilayah terdampak bencana.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Batu Bara semakin optimal dalam mengelola keuangan daerah serta mampu menghadirkan kebijakan yang adaptif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (Rel)

(Sumber: ©Kominfo Batu Bara)

Pemko Tebing Tinggi Siapkan Langkah Strategis Awasi dan Optimalkan BBM Bersubsidi

Pemko Tebing Tinggi Siapkan Langkah Strategis Awasi dan Optimalkan BBM Bersubsidi

Tebing Tinggi, mediasergap.com - Pemerintah Kota Tebing Tinggi memperketat pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi guna memastikan kuota yang tersedia tepat sasaran. Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan BBM Bersubsidi Tahun 2026 di Aula Kantor Dinas Perdagangan, Kamis (9/4/2026).

Rakor ini menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mengawal ketersediaan stok serta mengoptimalkan distribusi BBM bersubsidi berjalan optimal di wilayah Kota Tebing Tinggi agar tidak terjadi penyalahgunaan di lapangan. 

Dalam arahannya, Sekdako Erwin Suheri Damanik menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam mendukung kebijakan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan kuota BBM. Sekdako juga menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara terintegrasi antar-instansi. Hal ini penting agar manfaat BBM bersubsidi benar-benar dirasakan oleh sektor-sektor prioritas.

"Pengawasan harus dilakukan secara terintegrasi agar distribusi BBM benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, seperti petani, pelaku UMKM, dan sektor transportasi,” ujar Sekdako.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi, Marimbun Marpaung, menjelaskan bahwa pengawasan distribusi BBM selama ini telah melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Ia juga menjelaskan, bahwa rekomendasi penggunaan BBM bersubsidi diberikan berdasarkan sektor, seperti pertanian, perikanan, UMKM, serta sektor kesehatan dan pelayanan publik lainnya. 

“Meskipun sudah berjalan, koordinasi dan sosialisasi tetap perlu ditingkatkan agar validasi data penerima rekomendasi semakin akurat, sehingga distribusi lebih tepat sasaran,” ujar Marimbun.

Sebagai upaya ilmiah dalam menentukan kebijakan, Pemko Tebing Tinggi bekerja sama dengan Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk melakukan kajian evaluasi regulasi kuota volume BBM Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) untuk tahun anggaran 2026.

Kajian tersebut bertujuan untuk menilai efektivitas distribusi BBM selama ini sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan baru, termasuk kemungkinan perubahan skema penetapan kuota BBM yang ke depan dapat melibatkan pemerintah kabupaten/kota secara lebih aktif.

Fajar Agung Prasetyo, perwakilan dari Tim Kajian PSE UGM mengungkapkan adanya rencana perubahan mekanisme penetapan kuota. Salah satunya adalah kemungkinan penetapan kuota berbasis wilayah kabupaten/kota, yang nantinya akan didistribusikan ke masing-masing SPBU.

“Jika skema ini diterapkan, maka pemerintah daerah harus mampu menghitung kebutuhan riil BBM di wilayahnya, termasuk untuk sektor transportasi, pertanian, dan UMKM,” jelas Fajar.

Melalui Rakor ini, Pemko Tebing Tinggi berharap dapat menghasilkan langkah strategis dalam memperkuat pengawasan serta meningkatkan efektivitas distribusi BBM bersubsidi, sehingga dapat mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Tebing Tinggi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Ekosda Safaruddin, perwakilan UPTD Meteorologi Legal Riko Daniel dan Nur Fadlika, serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. (Ajs)

Dukung Swasembada Pangan, Samosir Salurkan Benih Jagung dan Sosialisasi Bawang Putih

Dukung Swasembada Pangan, Samosir Salurkan Benih Jagung dan Sosialisasi Bawang Putih

Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom didampingi Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk saat menyerahkan bantuan benih jagung kepada kelompok tani sekaligus memberikan arahan dalam kegiatan sosialisasi budidaya bawang putih di Aula Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Pangururan, Kamis, 09/04/2026 (Foto: IST)

Samosir, mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten Samosir menyalurkan bantuan benih jagung untuk lahan seluas 50 hektare kepada petani di Kecamatan Palipi dan Nainggolan. Bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 tersebut diserahkan langsung Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom bersama Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk di Aula Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kamis (09/04/2026). 

Selain penyerahan benih jagung, kegiatan juga dirangkai dengan sosialisasi budidaya bawang putih guna mendorong swasembada komoditas bawang putih di Samosir.

Bupati Samosir Vandiko menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan Pemprov Sumut, sekaligus menjawab permohonan yang diajukan para petani. “Karena ini memang kebutuhan petani, kami harapkan bantuan ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Ditanam, dirawat, dan jangan sampai dijual,” tegas Vandiko.

Ia juga menegaskan, Pemerintah siap mendampingi petani dalam proses budidaya agar hasil yang diperoleh sesuai harapan. “Kami ini ditugaskan untuk melayani masyarakat. Jangan sungkan berkomunikasi, panggil kami jika ada kendala di lapangan,” ujarnya.

Vandiko berharap bantuan dari Gubernur Sumatera Utara tersebut dapat meningkatkan semangat petani serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

“Terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumut Bapak Bobby Nasution  yang terus memberikan perhatian kepada masyarakat Samosir. Semoga program Sumut Berkah ini membawa keberkahan bagi para petani,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Tumiur Gultom menjelaskan, bantuan benih jagung diberikan kepada 11 kelompok tani, terdiri dari 7 kelompok di Kecamatan Palipi dan 4 kelompok di Kecamatan Nainggolan.

“Total lahan yang akan ditanami mencapai 50 hektare, dengan rincian 30 hektare di Palipi dan 20 hektare di Nainggolan, dengan total benih sebanyak 750 kilogram,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga tengah mendorong pengembangan budidaya bawang putih seluas 20 hektare, di mana benih dan alat pertanian seperti traktor sudah tersedia.

Untuk hasil yang memuaskan, Tumiur menyampaikan pihaknya akan terus melakukan pendampingan kepada petani hingga program berhasil. “Petani jangan enggan berkomunikasi. Silakan koordinasi dengan PPL maupun dinas. Bahkan kita akan buat grup WhatsApp untuk memudahkan pendampingan,” katanya.

Ketua Kelompok Tani Wisma Jaya, Toguan Galung Marulitua Hutabalian, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan Pemerintah.

Ia menyebut perhatian Pemerintah Daerah yang menjembatani kebutuhan petani hingga ke tingkat provinsi menjadi bukti nyata kolaborasi dalam memajukan sektor pertanian.

“Semoga bantuan ini membawa hasil yang baik bagi kami para petani. Sampaikan juga terima kasih kami kepada Bapak Gubernur,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kominfo Immanuel Sitanggang, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumut, narasumber M. Lumban Gaol yang juga akan berperan sebagai offtaker, serta para kelompok tani penerima bantuan. (Ds)

(Sumber: ©Kominfo Samosir)