Perkuat Keluarga dan Literasi Digital, DWP Tebing Tinggi Gandeng Psikolog dan Disdukcapil

TEBING TINGGI (Sumut) mediasergap.com — Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Tebing Tinggi terus mendorong penguatan ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan kapasitas orang tua dalam menghadapi perkembangan era digital.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pertemuan bulanan yang dirangkaikan dengan sosialisasi parenting, edukasi kesehatan mental anak, serta pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang digelar di Gedung Hj. Sawiyah Nasution, Jalan Dr. Sutomo, Tebing Tinggi, Rabu (09/09/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi sekaligus Penasihat DWP, Erwin Suheri Damanik, Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Ramadhan Barqah Pulungan, serta jajaran pengurus dan anggota DWP se-Kota Tebing Tinggi.

Dalam arahannya, Erwin Suheri Damanik menekankan pentingnya peran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung pelaksanaan tugas aparatur sipil negara.

Menurutnya, dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun keseimbangan kehidupan rumah tangga sekaligus menunjang pelaksanaan tanggung jawab kedinasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua DWP Kota Tebing Tinggi, Ny. Afrida Erwin Suheri Damanik, menegaskan bahwa keaktifan seluruh anggota merupakan kekuatan penting bagi keberlangsungan organisasi.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan pengasuhan anak semakin kompleks di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Karena itu, orang tua perlu memiliki kemampuan untuk mendampingi anak, membangun komunikasi yang sehat, serta menanamkan karakter dan nilai moral sejak dini.

“Kita tidak hanya membesarkan anak secara fisik, tetapi juga harus membangun karakter yang tangguh, memiliki resiliensi, serta nilai-nilai moral yang kokoh,” katanya.

Untuk memperkuat pemahaman anggota mengenai pola pengasuhan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi parenting bersama psikolog klinis RSKP, Halimatus Sakdiyah Lubis, M.Psi.

Materi yang disampaikan mengangkat tema “Membentuk Karakter Tangguh dan Resiliensi pada Anak di Era Digitalisasi dan Gempuran Rasionalisasi LGBT”.

Melalui kegiatan tersebut, anggota DWP diharapkan semakin memahami pentingnya pendampingan orang tua dalam membentuk karakter, ketahanan mental, dan kemampuan anak menghadapi berbagai tantangan lingkungan sosial maupun perkembangan teknologi.

Edukasi parenting juga menjadi bagian dari upaya memperkuat keluarga sebagai ruang pertama bagi anak untuk memperoleh pendidikan karakter, nilai moral, serta pendampingan yang berkelanjutan.

Selain penguatan ketahanan keluarga, kegiatan DWP juga diisi dengan pelayanan administrasi kependudukan.

Bekerja sama dengan Disdukcapil Kota Tebing Tinggi, DWP menyediakan booth pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara langsung di lokasi kegiatan.

Layanan tersebut menjadi langkah praktis untuk mendorong percepatan pemanfaatan layanan administrasi kependudukan berbasis digital, khususnya di lingkungan pengurus dan anggota DWP.

Dengan semakin banyak masyarakat memahami dan memanfaatkan layanan digital kependudukan, proses pelayanan administrasi diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Menutup kegiatan, Ny. Afrida menyampaikan apresiasi terhadap berbagai program yang telah dilaksanakan DWP Kota Tebing Tinggi selama satu tahun terakhir.

Berbagai kegiatan tersebut mencakup bidang pendidikan, ekonomi, serta sosial budaya. Di antaranya pelatihan membatik, seminar parenting, Gerakan DWP Mengajar, kegiatan peningkatan ekonomi keluarga, pengembangan usaha, kegiatan keagamaan, penyaluran bantuan sosial, hingga dukungan bagi masyarakat terdampak banjir.

Menurutnya, keberhasilan berbagai program tersebut tidak terlepas dari semangat kebersamaan dan kolaborasi seluruh pengurus serta anggota DWP.

“Semua capaian ini tidak akan terwujud tanpa sinergi, kekompakan, dan ketulusan seluruh pengurus dan anggota DWP,” tuturnya.

Ke depan, Ny. Afrida berharap DWP Kota Tebing Tinggi dapat terus meningkatkan perannya dalam membina keluarga yang sejahtera, memperkuat kapasitas perempuan dan keluarga, mendukung tugas para suami, serta menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Tebing Tinggi.

Melalui penguatan keluarga, peningkatan kapasitas anggota, dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, DWP diharapkan semakin mampu menjadi bagian dari gerakan bersama dalam membangun masyarakat Kota Tebing Tinggi yang tangguh, adaptif, dan sejahtera.(Ajs)

Wali Kota Tebing Tinggi Terima Silaturahmi Danbrigif 7/Rimba Raya, Perkuat Sinergi Pemko dan TNI

TEBING TINGGI (Sumut) mediasergap.com — Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih menerima kunjungan silaturahmi Komandan Brigade Infanteri (Danbrigif) 7/Rimba Raya Letkol Inf. Suyono di Ruang Kerja Wali Kota, Lantai IV Gedung Balai Kota Tebing Tinggi, Jalan Dr. Sutomo, Rabu (09/09/2026)

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Selain menjadi ajang mempererat silaturahmi, kunjungan ini juga menjadi momentum membangun komunikasi dan memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan jajaran TNI AD, khususnya Brigif 7/Rimba Raya.

Wali Kota Tebing Tinggi menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada Danbrigif 7/Rimba Raya yang telah meluangkan waktu untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan diri secara resmi.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum perkenalan Letkol Inf. Suyono yang sejak April 2026 dipercaya mengemban amanah sebagai Danbrigif 7/Rimba Raya.

Wali Kota berharap komunikasi dan hubungan baik yang telah terjalin antara Pemko Tebing Tinggi dan TNI dapat terus dipelihara dan diperkuat. Sinergi lintas sektor dinilai penting dalam mendukung terciptanya suasana daerah yang aman, kondusif, serta mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI juga diharapkan dapat terus berkembang melalui koordinasi yang baik dalam berbagai bidang sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun komunikasi yang semakin terbuka antara kedua institusi.

Dengan hubungan kelembagaan yang semakin erat, Pemko Tebing Tinggi dan Brigif 7/Rimba Raya diharapkan dapat terus bersinergi dalam mendukung kepentingan masyarakat serta menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah.

Agenda audiensi kemudian ditutup dengan penyerahan plakat sebagai simbol hubungan kemitraan dan silaturahmi antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Brigif 7/Rimba Raya, dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

Turut mendampingi Wali Kota Tebing Tinggi dalam kegiatan tersebut Kaban Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, Kabag Prokopim Setdako Faisal Ahmad, serta tim peliputan Diskominfo Kota Tebing Tinggi. (Ajs)

Lindungi Stabilitas Harga Pangan, Satgas Pangan Padang Lawas Perkuat Pengawasan dan Sinergi Lintas Instansi

PADANG LAWAS (Sumut) mediasergap.com – Upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Padang Lawas terus diperkuat melalui sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, Bulog dan pelaku usaha.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi virtual yang diinisiasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara bersama Badan Pangan Nasional, yang diikuti jajaran terkait di wilayah Kabupaten Padang Lawas.

Kegiatan tersebut berlangsung di Mapolres Padang Lawas dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dinas perizinan, instansi yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan, pimpinan gudang Bulog, serta para pelaku usaha beras.

Koordinasi tersebut menjadi bagian dari langkah bersama untuk memastikan rantai pasok pangan berjalan dengan baik serta harga komoditas, khususnya beras, tetap berada dalam koridor ketentuan yang berlaku.

Sebagai Kepala Satuan Tugas Pangan di wilayah Kabupaten Padang Lawas, Kasat Reskrim Polres Padang Lawas AKP Irwansah Sitorus menegaskan bahwa pengawasan terhadap stabilitas pangan merupakan tanggung jawab bersama.

Menurutnya, menjaga harga pangan bukan hanya berkaitan dengan persoalan perdagangan, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Karena itu, kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan seluruh pelaku usaha dalam menjaga kestabilan harga di tingkat masyarakat.

“Namun polisi tidak bisa menjadi pengawas tunggal di lapangan yang begitu luas,” ujar AKP Irwansah.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur terkait dalam melakukan pengawasan mulai dari rantai pasok, gudang penyimpanan, distributor hingga pedagang di tingkat eceran.

Menurutnya, koordinasi dan komunikasi antarlembaga diperlukan agar berbagai potensi permasalahan pangan dapat diketahui lebih cepat dan ditangani sesuai kewenangan masing-masing.

Di sisi lain, Satgas Pangan Polres Padang Lawas mengingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pangan maupun merugikan masyarakat.

Sejumlah praktik yang menjadi perhatian dalam pengawasan antara lain penimbunan, penjualan dengan harga yang melampaui ketentuan, serta praktik pengoplosan beras.

AKP Irwansah menegaskan bahwa keterbatasan dukungan operasional tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pengawasan terhadap kebutuhan pokok masyarakat.

Menurutnya, upaya menjaga stabilitas pangan membutuhkan komitmen bersama, termasuk partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan informasi apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran.

Pengawasan terhadap pangan dinilai tidak akan berjalan maksimal apabila hanya dibebankan kepada satu institusi. Karena itu, Satgas Pangan mendorong penguatan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, Bulog, pelaku usaha, serta masyarakat.

Setiap unsur memiliki peran masing-masing dalam memastikan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi dan kewajaran harga tetap terjaga.

Para pelaku usaha juga diharapkan menjalankan aktivitas perdagangan secara sehat dan sesuai ketentuan sehingga tercipta iklim usaha yang baik sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen.

Sementara masyarakat diharapkan tidak ragu menyampaikan informasi kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan praktik yang dapat merugikan konsumen atau mengganggu stabilitas harga pangan.

Melalui pengawasan yang dilakukan secara bersama dan berkelanjutan, Satgas Pangan Kabupaten Padang Lawas berkomitmen mendukung terciptanya distribusi pangan yang sehat, harga yang wajar dan ketersediaan bahan pokok yang terjaga.

Upaya tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pangan tetap dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Stabilitas pangan adalah kepentingan bersama. Dengan pengawasan yang kuat, perdagangan yang sehat dan sinergi lintas sektor, perlindungan terhadap masyarakat dapat diwujudkan secara nyata. (Rina)

Sekolah Rakyat Segera Hadir di Toba, Anak Keluarga Tidak Mampu Disiapkan Pendidikan Gratis

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba terus mempercepat pemenuhan berbagai persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Toba. Hingga saat ini, progres pemenuhan persyaratan tersebut telah mencapai sekitar 85 %.

Percepatan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Paber Napitupulu, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Rabu (09/09/2026).

Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati menegaskan bahwa kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah yang berkaitan, bukan hanya menjadi tugas Dinas Sosial.

“Ini pekerjaan kita semua. Bukan hanya pekerjaan Dinas Sosial,” ujar Audi Murphy.

Menurut Audi, kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Toba nantinya diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Selain memperkuat akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, keberadaan sekolah tersebut juga berpotensi mendorong pembangunan infrastruktur, menggerakkan perekonomian daerah, serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

Karena itu, ia meminta seluruh OPD terkait untuk memperkuat koordinasi dan bergerak cepat menyelesaikan berbagai persyaratan yang masih diperlukan.

“Jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Ini juga pasti akan merekrut tenaga pengajar dan staf. Ini menjadi kesempatan untuk putra-putri kita,” tegasnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toba Lalo Hartono Simanjuntak menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan bersama, pemenuhan persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Toba saat ini telah mencapai sekitar 85 %.

“Rapat tadi membahas lebih detail progres persyaratan. Kita yakin dapat menuntaskan persyaratannya dalam bulan ini sehingga pembangunan dapat dimulai tahun 2026 ini,” kata Lalo.

Ia menyampaikan, Sekolah Rakyat tersebut direncanakan berlokasi di Desa Lumban Binanga, Kecamatan Uluan.

Konsep pendidikan yang disiapkan merupakan sekolah berasrama dengan berbagai fasilitas pendukung. Selain ruang kelas dan laboratorium sebagai fasilitas utama pembelajaran, sekolah tersebut juga akan dilengkapi sarana untuk menunjang aktivitas siswa di luar kegiatan belajar mengajar, termasuk fasilitas olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler.

“Jadi bukan hanya fasilitas belajar seperti ruang kelas dan laboratorium, tetapi fasilitas untuk kegiatan ekstrakurikuler juga akan dilengkapi,” jelasnya.

Apabila seluruh persyaratan dapat diselesaikan dan pembangunan terealisasi sesuai rencana, Sekolah Rakyat di Kabupaten Toba nantinya akan menerima peserta didik pada jenjang SMP dan SMA, khususnya yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Program tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya memperluas kesempatan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak sekaligus lingkungan belajar dan pengasuhan yang mendukung.

Lalo menegaskan bahwa peserta didik nantinya akan memperoleh fasilitas pendidikan secara gratis. Dukungan tersebut tidak hanya mencakup biaya pendidikan, tetapi juga kebutuhan makan dan tempat tinggal selama mengikuti pendidikan di asrama.

“Ini untuk keluarga tidak mampu. Semuanya gratis, bukan hanya biaya sekolah, tetapi biaya makan dan asrama juga gratis,” pungkasnya.

Pemkab Toba berharap percepatan pemenuhan persyaratan Sekolah Rakyat dapat segera dituntaskan melalui sinergi seluruh OPD terkait.

Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi tambahan fasilitas pendidikan, tetapi menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Toba.

Dengan memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, program tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi generasi muda Toba untuk berkembang, meraih pendidikan yang lebih baik, serta memiliki masa depan yang lebih cerah.

Pemkab Toba berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan memastikan setiap tahapan persiapan dapat berjalan sesuai ketentuan, sehingga rencana pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera diwujudkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Ds)

Dinas Ketapang Toba Dorong Pangan Terjangkau, Komoditas Dibeli Langsung dari Petani

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan akan menghadirkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.

Gerakan tersebut direncanakan digelar setelah P-APBD Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026 ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba akan menyediakan berbagai komoditas pertanian yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba, Porman Nainggolan, menyampaikan hal tersebut pada Rabu (09/09/2026).

Menurut Porman, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur yang mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan serupa sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan dan harga di daerah.

“Berdasarkan Surat Edaran Gubernur agar Kabupaten/Kota menggelar Gerakan Pangan Murah, maka Kabupaten Toba juga turut melaksanakan,” kata Porman.

Dalam Gerakan Pangan Murah tersebut, sejumlah komoditas pertanian akan disiapkan, antara lain bawang merah, cabai merah, tomat, serta berbagai hasil pertanian lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

Menariknya, kegiatan tersebut tidak berorientasi pada keuntungan. Pemerintah daerah akan mengupayakan komoditas diperoleh langsung dari petani dan kemudian disalurkan kepada masyarakat dengan harga pembelian yang sama.

“Gerakan Pangan Murah ini tidak ada profit. Kita beli langsung dari petani dan kita jual dengan harga yang sama. Jadi misalnya kita beli dari petani dengan harga Rp.20 ribu, maka kita jual dengan harga Rp.20 ribu,” tegas Porman Nainggolan.

Skema tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dua sisi sekaligus. Di satu sisi, masyarakat memperoleh komoditas pangan dengan harga yang terjangkau, sementara di sisi lain hasil pertanian petani tetap terserap melalui pembelian secara langsung.

Porman menjelaskan, Gerakan Pangan Murah memiliki sejumlah tujuan strategis, terutama dalam menjaga kestabilan harga pangan di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berjalan.

Menurutnya, kegiatan tersebut diarahkan untuk menekan laju inflasi, menjaga harga pangan tetap stabil, menjamin ketersediaan bahan pokok, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Dengan adanya Gerakan Pangan Murah, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terkendali sekaligus mendapatkan kepastian ketersediaan komoditas.

Di sisi lain, keterlibatan petani lokal dalam penyediaan komoditas juga diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pangan daerah. Hasil pertanian masyarakat tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan Kabupaten Toba.

Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berkomitmen untuk terus mendorong berbagai langkah yang dapat menjaga stabilitas pangan, melindungi daya beli masyarakat, serta memberikan ruang yang lebih baik bagi produk pertanian lokal untuk terserap di pasar.

Gerakan Pangan Murah diharapkan menjadi salah satu langkah konkret Pemerintah Daerah dalam menghadirkan pangan yang tersedia, terjangkau, dan stabil, sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah, Petani dan Masyarakat. (Ds)

Kejari Toba Musnahkan Barang Bukti dari 50 Perkara Inkracht, Wujud Komitmen Penegakan Hukum yang Transparan

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Toba melaksanakan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde), Rabu (09/09/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Toba.

Pemusnahan barang bukti ini merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus tindak lanjut atas perkara yang telah selesai melalui seluruh tahapan proses peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Toba Nomor: PRIN-31/L.2.27/Enz.3/09/2026 tanggal 9 September 2026 tentang Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Kepala Kejaksaan Negeri Toba, Muslih, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti merupakan bagian penting dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Kegiatan tersebut juga menjadi bentuk pertanggungjawaban Kejaksaan dalam memastikan barang bukti yang telah memiliki status hukum tetap ditangani dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, penanganan barang bukti tidak berhenti setelah proses persidangan selesai. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti sesuai amar putusan pengadilan.

Pemusnahan tersebut sekaligus menjadi salah satu bentuk pelaksanaan tugas pokok Kejaksaan sebagai eksekutor dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara yang dihimpun sejak Desember 2025 hingga Agustus 2026, dengan total sebanyak 50 perkara tindak pidana.

Dari keseluruhan perkara tersebut, sebanyak 33 perkara merupakan tindak pidana narkotika, yang terdiri dari:

• 19 perkara tingkat kasasi;
• 6 perkara tingkat banding; dan
• 8 perkara tingkat pertama.

Sementara itu, untuk kategori Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya (Kamnegtibun/TPUL) terdapat 9 perkara, terdiri atas:

• 2 perkara perlindungan anak;
• 4 perkara penganiayaan;
• 2 perkara perjudian; dan
• 1 perkara lainnya.

Sedangkan kategori Tindak Pidana Orang dan Harta Benda (Orhada) tercatat sebanyak 8 perkara.

Adapun barang bukti narkotika yang dimusnahkan terdiri dari sabu-sabu dengan berat bersih 99,1 gram, ganja dengan berat bersih 787,98 gram, serta 80 butir ekstasi.

Selain barang bukti narkotika, turut dimusnahkan sejumlah barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara pidana, di antaranya beberapa unit timbangan digital, telepon genggam, senjata tajam, serta pakaian.

Pemusnahan dilakukan sebagai bentuk penyelesaian terhadap barang bukti perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan barang bukti tidak kembali disalahgunakan setelah proses hukum terhadap perkara yang bersangkutan selesai.

Kejaksaan Negeri Toba menegaskan bahwa pelaksanaan pemusnahan barang bukti dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Melalui kegiatan tersebut, Kejari Toba menunjukkan komitmennya untuk menjalankan setiap tahapan penegakan hukum secara tertib, profesional dan akuntabel, termasuk dalam penyelesaian barang bukti setelah perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

Pemusnahan barang bukti bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi menjadi bagian dari rangkaian akhir proses penegakan hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat bahwa setiap perkara yang telah selesai diputus pengadilan tetap ditindaklanjuti hingga tahap eksekusi sesuai ketentuan hukum.

Kejaksaan Negeri Toba berharap pelaksanaan tugas tersebut dapat terus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum serta memberikan kepastian bahwa barang bukti dari perkara yang telah inkracht ditangani secara bertanggung jawab, transparan dan sesuai aturan.

Dengan penanganan barang bukti yang tertib dan akuntabel, Kejaksaan Negeri Toba terus berupaya menghadirkan penegakan hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Toba. (Ds)

Penantian Puluhan Tahun Warga Hasinggaan Segera Terwujud, Bupati Vandiko Pastikan Jaringan Listrik Ditargetkan Menyala Sebelum Natal 2026

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Penantian panjang masyarakat Desa Hasinggaan, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir, untuk menikmati penerangan listrik mulai menemukan titik terang. Setelah akses jalan dan jembatan secara bertahap dibangun untuk membuka keterisolasian wilayah, Pemerintah Kabupaten Samosir kini mendorong percepatan pembangunan jaringan listrik bagi masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya menikmati aliran listrik.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom turun langsung meninjau kondisi masyarakat sekaligus melihat titik pembangunan jaringan listrik di Dusun III Pinal dan Dusun II Bahal-bahal, Desa Hasinggaan, Selasa (08/09/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan bersama Manager PLN UP3 Bukit Barisan, Megantara Vilanda Setyawan. Kehadiran pemerintah daerah bersama jajaran PLN disambut antusias masyarakat yang telah puluhan tahun menantikan hadirnya jaringan listrik di wilayah mereka.

Bupati Vandiko menegaskan, aspirasi masyarakat Hasinggaan tidak boleh berhenti sebatas keluhan, tetapi harus diperjuangkan hingga mendapatkan solusi nyata. 

“Sejak lama masyarakat menyampaikan keluhan ini. Kita bawa langsung pihak PLN untuk melihat kebutuhan masyarakat di lapangan. Besar harapan kami ini segera direalisasikan karena memang sangat dibutuhkan,” ujar Vandiko.

Menurut Bupati, pembangunan jaringan listrik merupakan bagian dari rangkaian pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap untuk membuka keterisolasian Desa Hasinggaan.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Samosir telah melakukan pembenahan akses jalan dan pembangunan jembatan. Infrastruktur tersebut membuka akses darat yang sebelumnya sangat terbatas, sehingga masyarakat kini sudah dapat dijangkau kendaraan melalui jalur darat.

“Pemkab Samosir sudah membuka keterisolasian di daerah ini dengan membangun jembatan dan jalan. Setelah akses terbuka dan kendaraan sudah bisa masuk, tentu berikutnya kebutuhan listrik juga harus kita penuhi,” katanya.

Bupati Vandiko menyebut pembangunan di Hasinggaan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat saat ini, tetapi juga harus dipandang sebagai investasi pembangunan jangka panjang.

Menurutnya, kawasan Hasinggaan memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, khususnya di sektor pertanian dan pariwisata. Bahkan, kawasan tersebut ke depan berpotensi menjadi salah satu jalur alternatif yang menghubungkan Samosir dengan wilayah Dairi dan Karo.

Karena itu, ia meminta agar pembangunan infrastruktur dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan wilayah dalam jangka panjang. 

“Kalau membuka jalan, jangan berpikir hanya untuk lima tahun. Kita berpikir untuk 50 tahun ke depan. Harapan kita ke depan jalan ini bisa semakin lebar, bahkan sekitar 15 sampai 16 meter,” ujar Vandiko.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung proses pembangunan, termasuk memberikan dukungan apabila terdapat titik pembangunan yang bersinggungan dengan lahan atau tanaman milik warga. 

“Kalau ada lokasi yang bersinggungan dengan tanaman atau lahan masyarakat, mohon didukung. Jangan sampai ada masyarakat yang menolak. Kita ingin pembangunan ini berjalan dan manfaatnya kembali kepada masyarakat,” kata Vandiko.

Selain pembangunan jaringan listrik di Hasinggaan, Bupati juga meminta PLN membantu melakukan penataan jaringan kabel di sejumlah kawasan strategis, termasuk sekitar Kantor Bupati, Rumah Dinas Bupati dan kawasan wisata.

Penataan jaringan tersebut dinilai penting untuk menjaga keindahan lingkungan sekaligus mendukung citra Samosir sebagai daerah yang bersih, tertata dan asri.

Manager PLN UP3 Bukit Barisan, Megantara Vilanda Setyawan, memastikan pembangunan jaringan listrik di Hasinggaan menjadi perhatian PLN.

Ia menjelaskan, proses lelang telah selesai dan saat ini memasuki tahapan pengadaan. Apabila tidak terdapat kendala di lapangan, pekerjaan pembangunan jaringan listrik akan segera dimulai.

Jaringan yang dibangun diperkirakan memiliki panjang sekitar 10 kilometer dengan sekitar 250 tiang listrik, khususnya untuk menjangkau wilayah Dusun Pinal dan Bahal-bahal.

Pembangunan tersebut diperkirakan memberikan manfaat kepada sekitar 150 kepala keluarga.

“Listrik menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. Kita usahakan yang terbaik. Target kami sebelum Natal 2026 sudah terang benderang. Dengan adanya listrik, anak-anak bisa belajar pada malam hari, aktivitas masyarakat semakin mudah dan ekonomi juga akan tumbuh,” kata Megantara.

Menurutnya, PLN telah menerima aspirasi masyarakat Hasinggaan serta usulan Pemerintah Kabupaten Samosir terkait kebutuhan jaringan listrik di kawasan tersebut.

Ia berharap dukungan pemerintah desa dan masyarakat terus diberikan, khususnya apabila pembangunan jaringan membutuhkan akses pada lahan masyarakat.

Bagi masyarakat Hasinggaan, peninjauan langsung Bupati bersama jajaran PLN menjadi kabar baik setelah bertahun-tahun menantikan hadirnya penerangan listrik.

Ridu Sagala, warga Dusun II Bahal-bahal, mengaku optimistis listrik segera masuk ke wilayah mereka. 

“Kami sangat percaya kehadiran Pak Bupati dan PLN akan memenuhi janji untuk Desa kami. Tentu kami sangat senang,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Daulat Sitohang, warga Dusun III Pinal. Ia mengaku bersyukur karena aspirasi masyarakat yang telah disampaikan selama bertahun-tahun mulai mendapatkan realisasi. 

“Kami merasa bersyukur, doa kami akhirnya terealisasi. Kami terobati dengan kehadiran Bupati Vandiko. Kalau ada yang perlu kami bantu untuk kelancaran pembangunan, kami siap,” katanya.

Daulat juga menyampaikan bahwa masyarakat telah merasakan perubahan sejak pembangunan infrastruktur jalan mulai dilakukan.

“Kami juga sudah merasakan perbaikan infrastruktur jalan. Walaupun sekarang sudah bisa dilalui kendaraan, tentu kami berharap pembangunan terus dilanjutkan,” ujarnya.

Ia memastikan masyarakat siap mendukung pembangunan jaringan listrik selama pelaksanaannya ditujukan untuk kepentingan bersama.

Pembangunan jaringan listrik Desa Hasinggaan menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Samosir untuk memperluas pemerataan pembangunan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.

Sinergi antara Pemkab Samosir dan PLN diharapkan tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga membuka peluang baru bagi masyarakat dalam meningkatkan pendidikan, aktivitas ekonomi, pertanian, serta pengembangan potensi wilayah.

Dengan terbukanya akses jalan dan segera hadirnya jaringan listrik, masyarakat Hasinggaan kini memiliki harapan baru untuk berkembang dan keluar dari keterbatasan infrastruktur.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Sekdakab Samosir Marudut Tua Sitinjak, Kepala ULP PLN Pangururan Jefri Manik, Camat Sianjur Mulamula Andri P. Limbong, serta sejumlah pimpinan OPD Kabupaten Samosir. (D/Smart)

10 Titik PJU Terpasang di Meranti Timur, Warga Sambut Baik Peningkatan Penerangan Jalan

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Perhubungan terus mendorong peningkatan fasilitas penerangan jalan untuk mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas, khususnya pada malam hari.

Sebanyak 10 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) dipasang di Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Selasa (08/09/2026).

Pemasangan PJU dilakukan pada sejumlah tiang listrik yang berada di titik-titik strategis, terutama persimpangan jalan dan beberapa lokasi yang berada di antara kawasan permukiman warga.

Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Toba, Binsar Sitorus, yang turun langsung dalam pemasangan tersebut menjelaskan bahwa penempatan lampu tidak hanya difokuskan pada persimpangan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan penerangan di antara permukiman.

“Selain persimpangan, lampu jalan juga kita pasang di beberapa titik di antara pemukiman sehingga jalan dari salah satu pemukiman ke pemukiman lain bisa mendapat penerangan,” kata Binsar.

Menurutnya, penempatan PJU di sejumlah titik tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat ketika melintas pada malam hari sekaligus memberikan penerangan pada ruas jalan yang menjadi akses penghubung antarpermukiman.

Kepala Desa Meranti Timur, Robinson Sarumpaet, turut mendampingi petugas saat proses pemasangan PJU berlangsung.

Ia menyambut baik perhatian Pemerintah Kabupaten Toba terhadap kebutuhan penerangan jalan di desanya. Menurutnya, meskipun jumlah PJU yang dipasang saat ini sebanyak 10 titik, keberadaannya sudah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama di lokasi-lokasi persimpangan.

“Meski kita hanya dapat 10 titik, ini sudah sangat membantu. Terutama di beberapa persimpangan jalan,” ujar Robinson.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Toba atas pemasangan fasilitas PJU tersebut.

“Terima kasih kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, terima kasih juga kepada Pak Kadis Perhubungan atas bantuan PJU ini,” katanya.

Robinson berharap perhatian terhadap kebutuhan penerangan jalan di Desa Meranti Timur dapat terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya sehingga semakin banyak ruas jalan dan kawasan permukiman yang mendapatkan penerangan.

“Kami tetap berharap di tahun mendatang desa kami kembali mendapat PJU,” ujarnya.

Pemasangan PJU menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam menciptakan lingkungan jalan yang lebih terang dan nyaman pada malam hari.

Dengan bertambahnya titik penerangan, masyarakat diharapkan dapat melakukan mobilitas dengan lebih nyaman, sementara akses antarkawasan permukiman juga semakin terbantu.

Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Perhubungan diharapkan dapat terus melakukan pemetaan terhadap kebutuhan penerangan di berbagai wilayah, sehingga pemasangan PJU dapat dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran sesuai kondisi serta kebutuhan masyarakat.

Kehadiran 10 titik PJU di Desa Meranti Timur menjadi langkah awal dalam memperkuat fasilitas penerangan jalan sekaligus mendukung pemerataan pembangunan hingga ke wilayah perdesaan. (Ds)

Diskominfo Toba Dorong OPD Tingkatkan Respons Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR!

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperkuat pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

Melalui SP4N-LAPOR!, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi, pengaduan, maupun informasi terkait berbagai pelayanan publik. Kehadiran sistem tersebut diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan yang semakin responsif dan berkualitas.

Berdasarkan data sejak tahun 2019 hingga 2026, tercatat sebanyak 191 laporan telah masuk melalui aplikasi SP4N-LAPOR!. Dari jumlah tersebut, 60 laporan telah selesai ditindaklanjuti, 12 laporan sedang dalam proses, sementara 119 laporan menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan perangkat daerah terkait.

Data tersebut menjadi bahan evaluasi dan perhatian bersama Pemerintah Kabupaten Toba untuk terus meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kualitas respons terhadap setiap laporan yang disampaikan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya penguatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba melaksanakan Coaching Clinic SP4N-LAPOR! yang berlangsung selama empat hari, Selasa hingga Jumat, 8–11 September 2026, bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba.

Kegiatan ini diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Para Camat se-Kabupaten Toba. Coaching Clinic tersebut bertujuan memperkuat kapasitas Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR! dalam mengelola pengaduan masyarakat secara efektif dan profesional.

Materi yang diberikan meliputi pengelolaan akun, verifikasi dan disposisi laporan, penyusunan tanggapan, pelaksanaan tindak lanjut pengaduan, pemenuhan batas waktu penyelesaian, hingga peningkatan kualitas respons kepada masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa SP4N-LAPOR! bukan sekadar aplikasi pengaduan, melainkan sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, dan informasi terkait pelayanan publik.

“Kegiatan ini penting karena SP4N-LAPOR! merupakan sarana masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, aspirasi, dan informasi terkait pelayanan publik. Setiap laporan yang masuk harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh OPD sesuai kewenangannya,” ujar Tumpal.

Menurutnya, setiap laporan yang disampaikan masyarakat harus dipandang sebagai masukan yang berharga bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan publik.

Tumpal mengungkapkan bahwa berdasarkan data sejak tahun 2019 hingga saat ini, terdapat 191 laporan yang masuk melalui aplikasi SP4N-LAPOR!. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60 laporan telah selesai, 12 laporan sedang diproses, sementara laporan lainnya masih memerlukan percepatan tindak lanjut sesuai dengan tugas dan kewenangan OPD masing-masing.

Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama. Sebab, di balik setiap laporan terdapat harapan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan jawaban, kepastian, serta penyelesaian terhadap persoalan yang disampaikan.

“Untuk itu, saya meminta kepada seluruh OPD agar segera mengecek dan menindaklanjuti laporan yang menjadi kewenangannya. Selain tindak lanjut, kita juga harus memperhatikan batas waktu penyelesaian laporan. Jangan sampai laporan dibiarkan terlalu lama tanpa kepastian. Jika masih dalam proses, pelapor perlu diberikan informasi mengenai perkembangan laporan tersebut,” tegasnya.

Melalui kegiatan Coaching Clinic SP4N-LAPOR! ini, Pemerintah Kabupaten Toba terus mendorong terwujudnya pengelolaan pengaduan masyarakat yang lebih cepat, tepat, terkoordinasi, transparan, dan responsif.

Penguatan kapasitas Pejabat Penghubung serta peningkatan koordinasi antarperangkat daerah diharapkan dapat mempercepat penanganan setiap pengaduan masyarakat dan memastikan setiap laporan memperoleh perhatian sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

Dengan demikian, SP4N-LAPOR! diharapkan tidak hanya menjadi kanal penyampaian aspirasi dan pengaduan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas pemerintah, serta membangun komunikasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Toba.

Melalui komitmen bersama seluruh OPD dan pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Toba optimistis pengelolaan pengaduan masyarakat ke depan dapat semakin baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Ds)

Permudah Akses Warga Kelurahan Mandailing, Wali Kota dan Kapolres Tebing Tinggi Resmikan Jembatan Merah Putih

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, bersama Kapolres Tebing Tinggi, AKBP Rina Frillya, meresmikan hasil revitalisasi Jembatan Merah Putih di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Senin (7/9/2026).

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Tebing Tinggi beserta jajaran yang telah berkontribusi aktif dan bergotong royong dalam memperbaiki sarana penyeberangan tersebut.

"Semoga ini menjadi amal jariyah bagi Ibu Kapolres beserta jajaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Jembatan ini mempermudah akses ke sekolah serta memperlancar aktivitas warga," ujar Iman Irdian Saragih sebelum meresmikan jembatan secara resmi.

Sementara itu, Kapolres Tebing Tinggi, AKBP Rina Frillya, berharap perbaikan jembatan ini tidak sekadar menjadi simbol seremonial, melainkan menjadi penguat semangat gotong royong yang manfaatnya dapat langsung dirasakan warga setempat.

"Kepada masyarakat, khususnya di Kelurahan Mandailing agar dapat memanfaatkan jembatan ini dengan baik, dan dapat menjaga, merawat untuk kemajuan masyarakat secara bersama. Saya harap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat mendorong kemajuan di Kota Tebing Tinggi," kata Kapolres. 

Camat Tebing Tinggi Kota, Henci br Siregar, menjelaskan dalam laporannya bahwa revitalisasi Jembatan Merah Putih merupakan bentuk nyata sinergi antara Pemko Tebing Tinggi dan Polres Tebing Tinggi. Jembatan yang melintas di atas Sungai Bahilang ini menghubungkan Jalan Selat Malaka dengan Jalan Ahmad Yani.

Selain peresmian infrastruktur, rangkaian acara juga diisi dengan penyerahan bantuan pangan secara simbolis kepada 10 warga penerima manfaat serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Kompol M. Haris Sihite, Sekdako Erwin Suheri Damanik, jajaran kepala OPD, Kabag, para lurah se-Kecamatan Tebing Tinggi Kota, tokoh masyarakat, serta warga Kelurahan Mandailing. (Ajs)