Masyarakat Labuhan Deli Penting Ketahui Informasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Desa Helvetia

Labuhan Deli (Sumut) mediasergap.com - Masyarakat Labuhan Deli khususnya warga Desa Helvetia seluruhnya sangat penting dan wajib mengetahui tentang penerimaan penyaluran Pagu dan penggunaan Dana Desa (DD) Desa Helvetia setiap tahunnya, sebab kalau bukan masyarakat desa dibawah Kecamatan Labuhan Deli siapa lagi yang akan peduli.

Untuk itu melalui informasi valid yang di informasikan oleh lembaga anti korupsi dari pusat ini (KPK) sesuai UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tentunya diharapkan seluruh masyarakat Desa Helvetia agar terus intens melalui peran sertanya, sebab tidak ada jaminan terhadap pejabat pengguna kuasa anggaran dalam hal ini oknum Kepala Desa dapat dijamin integritasnya apalagi sebelumnya sudah banyak oknum Kepala Desa terseret kasus korupsi dan berurusan dengan aparat penegak hukum.

Salah satu sektor pembangunan yang harus menjadi atensi masyarakat Desa Helvetia Labuhan Deli adalah penyelenggaraan pembangunan desa yang setiap tahunnya dibiayai dari Dana Desa (DD), sebagaimana dana tersebut diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak lagi menjadi desa tertinggal.

Masyarakat Desa Helvetia diharapkan sebagai motor dan ujung tombak dalam melakukan sosial kontrol melalui investigasi serta pengawasan, peran serta masyarakat penting dilakukan dalam pelaksanaan segala aspek pembangunan yang berkelanjutan agar terwujudnya desa yang maju, mandiri dan sejahtera

Adapun penyaluran dan penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2025 "Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang" yaitu :

• Pagu penerimaan, Rp. 1.767.036.000- 
• Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBDes untuk warga) Rp. 8.550.000
• Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga) sebanyak 4 Kali Pengerjaan, Pengerjaan I Rp. 40.650.000, Pengerjaan II Rp. 38.958.200, Pengerjaan III Rp. 2.150.000 dan Pengerjaan IV Rp. 28.191.200
• Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa, Rp. 15.800.000
• Penyuluhan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan) Rp. 26.368.000
• Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) sebanyak 5 kali penyelenggaraan, Total Rp. 98.820.000
• Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Milik Desa/Perawat Desa, Penyediaan PelayananPelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin) Sebanyak II Tahap, Tahap I Rp. 102.600.000 dan Tahap II Rp. 11.000.000
• Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat, Rp. 45.000.000
• Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional) Rp. 34.550.000
• Operasional Pemerintahan Desa yang Bersumber dari Dana Desa, Anggaran I Rp. 65.876.425 dan Anggaran II Rp. 26.439.080
• Penyelenggaraan Musyawarah Desa Yang Lainnya (Musdus, Rembug Warga Dll Yang Bersifat Non Reguler Sesuai Kebutuhan Desa) 
• Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif, sebanyak II Tahap, Tahap I Rp. 5.700.000 dan Tahap II Rp. 5.700.000
• Keadaan Mendesak, Sebanyak IV Tahap, Tahap I Rp. 65.700.000, Tahap II Rp. 65.700.000, Tahap III Rp. 65.700.000 dan Tahap IV Rp. 65.700.000
• Penyertaan Modal Rp. 353.408.000

"Dengan semakan intensnya masyarakat Desa Helvetia dalam mengawasi penggunaan Dana Desa tersebut, maka tentu diharapkan kedepannya akan terjadi transparansi dan akuntabel yang tentunya demi mewujudkan harapan desa yang maju dan sejahtera masyarakatnya. (Rel)

KBPP POLRI Labuhan Deli Ragukan LPJ Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 di Desa Manunggal

Labuhan Deli (Sumut) mediasergap.com - Keluarga Besar Putra-Putri POLRI (KBPPOLRI) Kecamatan Labuhan Deli terus intens didalam peran sertanya terhadap pejabat pengguna kuasa anggaran melakukan penyimpangan uang negara, komitmen ini sebagai bentuk kepedulian Putra-Putri POLRI terhadap penyelenggaraan negara dalam sektor pembangunan yang meliputi disegala sektor bidang. 

Salah satu sektor pembangunan yang turut menjadi atensi KBPPOLRI Labuhan Deli adalah penyelenggaraan pembangunan desa yang setiap tahunnya dibiayai dari Dana Desa (DD), sebagaimana dana tersebut diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak lagi menjadi desa tertinggal.

Adapun keraguan KBPPOLRI Kecamatan Labuhan Deli terhadap penyaluran penggunaan Dana Desa (DD) Desa Manunggal Kabupaten Deli Serdang adalah sebagaimana Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa tahun 2025, yang beberapa detail rincian anggaran biaya penyelenggaraannya sukup signifikan dan kebenarannya sangat diragukan sehingga ada indikasi terjadi penggelembungan biaya (Mark up) yaitu. 

• Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBDes untuk warga) sebanyak 4 kali penyelenggaraan dengan total anggaran biaya Rp. 68.000.000.
• Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa, Rp. 15.800.000
• Penyuluhan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan) Rp. 26.368.000
• Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) sebanyak 5 kali penyelenggaraan, Total Rp. 183.600.000
• Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Milik Desa/Perawat Desa, Penyediaan PelayananPelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin) sebanyak 1 Kali penyelenggaraan, Rp. 52.120.000
• Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat, Rp. 19.723.000
• Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional) sebanyak 4 kali penyelenggaraan, Total Rp. 168.825.500
• Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga, Rp. 28.690.000
• Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan) tingkat desa, sebanyak 2 kali penyelenggaraan Rp. 
• Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa, Rp. 171.052.500

Dalam kesempatannya saat ditemui awak media ini di Sekretariat KBPPOLRI di kawasan Labuhan Deli, ketua KBPPOLRI Kecamatan Labuhan Deli, "Bernar Sinaga, S.E" menerangkan alasan keraguan (LPJ) Tahun 2025 penyaluran penggunaan Dana Desa Manunggal tersebut. 

Menurut "Ketua Bernath, bahwa sebahagian rincian penyelenggaraan dengan penggunaan anggaran biaya yang signifikan masih patut diragukan kebenarannya sebab tidak ada jaminan bagi seorang pejabat publik yang tranfaransi meskipun dia telah disumpah saat akan menjalankan jabatannya tersebut dalam hal ini seorang Kepala Desa (Kades). 

"Saya patut meragukan bahkan menyoroti "LPJ laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2025 APBDes desa Manunggal, tidak ada jaminan jaman ini seorang pejabat baik pun dia itu Kepala Desa bahwa dirinya transfaran dalam kuasa penggunaan anggaran" ungkapnya. 

"Sebelumnya Ketua Bernath juga menyoroti masih kurangnya kinerja pemerintahan Desa Manunggal yang mana ditemukan masih banyaknya infrasruktur jalan di kawasan Kecamatan Labuhan Deli yang masih memprihatinkan, salah satunya berada di Jalan Ampera Pasar VI dusun 2A Desa Manunggal.

Menurutnya lagi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.732.659.000 penyaluran Dana Desa tahun 2025 mengapa pemerintah Desa sedikit pun hatinya tidak bergeming untuk memperbaiki jalan Gang tersebut dan hanya berfokus hanya di penyelenggaraan yang belum dapat dipastikan kebenaran transparansi penggunaan anggaran biaya nya sebagaimana amanah dalam Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan sudah selayaknya masyarakat Labuhan Deli harus atensi dan peduli mengawasi terhadap informasi penyaluran penggunaan Dana Desa desa Manunggal untuk terus menerus kedepannya. (Rel)

Kapolres Binjai Gelar Green Policing, Wujudkan Kepedulian Polri terhadap Kelestarian Lingkungan

BINJAI (Sumut) mediasergap.com – Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., melaksanakan kegiatan Green Policing (Polisi Peduli Lingkungan) melalui penanaman pohon jenis kelapa pandan di Lapangan Polres Binjai, Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Binjai, Jumat (13/11/2026) pukul 08.00 WIB.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Binjai KOMPOL Sofyan H. NST., S.H., M.H., para Pejabat Utama (PJU), serta personel Polres Binjai.

Kapolres Binjai menyampaikan bahwa kegiatan Green Policing merupakan bentuk kepedulian dan peran aktif Polri dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang hijau, asri, sehat, dan berkelanjutan," ujarnya

Melalui penanaman pohon, Polres Binjai berupaya meningkatkan penghijauan, mengurangi polusi udara melalui penyerapan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, serta membantu mencegah bencana alam seperti banjir, erosi, dan tanah longsor.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengajak seluruh personel Polri dan masyarakat agar semakin peduli terhadap lingkungan serta berperan aktif menjaga kelestarian alam.

Melalui program Green Policing, Kapolres Binjai menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup demi masa depan generasi mendatang.

Polri Peduli Lingkungan, Alam Terjaga, Masa Depan Lebih Baik," terang AKBP Bimo Moernanda. (Roni K)

(Sumber: ©Humas Res Binjai)

Perkuat Sinergitas, Wakil Bupati Samosir Hadiri Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Sumatera di Medan

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, Menghadiri Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Sumatera di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).

Forum yang  diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri ini dibuka dengan pidato kunci Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Hadir pula Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi serta kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah dari wilayah Sumatera.

Dalam pidatonya, Bima Arya meminta pemerintah daerah di Sumatera memperkuat ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, arah pembangunan ekonomi daerah harus selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, dan pertumbuhan harus merata hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Ia menekankan bahwa pertumbuhan tidak boleh hanya terlihat di angka statistik, tetapi harus dirasakan masyarakat.

Bima juga menyampaikan beberapa poin arahan. Pertama, pusat dan daerah perlu bergerak selaras, dan daerah harus punya visi pembangunan jangka panjang, bukan sekadar mengejar capaian sesaat. Kedua, daerah perlu memanfaatkan bonus demografi dengan menyiapkan generasi Z dan milenial sebagai penggerak ekonomi, termasuk lewat pengembangan lapangan kerja ramah lingkungan seperti pengelolaan limbah, persampahan, dan transportasi hijau. Ketiga, belanja pemerintah bukan satu-satunya penopang ekonomi. Daerah juga perlu membangun ekosistem yang melibatkan pariwisata, industri kreatif, serta rantai produksi dan distribusi. Keempat, kegiatan pariwisata sebaiknya diukur dampaknya terhadap hunian hotel, keterlibatan pelaku usaha lokal, dan penggunaan produk daerah, tidak hanya jumlah pengunjung. Kelima, kepala daerah diminta menjadikan data sebagai dasar kebijakan ekonomi agar program sesuai kebutuhan dan potensi tiap daerah.

Wakil kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregasi capaian seluruh daerah, sehingga pertumbuhan di tingkat kabupaten dan kota menentukan hasil nasional.

Usai mengikuti forum, Wakil Bupati Samosir menyatakan Pemerintah Kabupaten Samosir akan tetap berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan melalui penguatan kinerja, inovasi dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain di Sumatera dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Immanuel Sitanggang. (D/Smart)

Jelang Nataru, Pasar Murah di Samosir Diserbu Warga, Bahan Pokok Dijual di Bawah Harga Pasar

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Antusiasme masyarakat terlihat di kawasan Water Front City Pangururan, Kamis (12/11/2026). Sejak pagi, warga dari berbagai kecamatan berdatangan dan mengantre untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari pasaran. Melalui pasar murah, Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Natal dan Tahun Baru 2027.

Turut hadir Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir Dermawan Sinaga, Analis Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu Ahyat Perdana, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sary, Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Pangururan Nurhadewi Girsang, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Samosir.

Pasar murah tersebut digelar sebagai langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi daerah, menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok, serta meningkatkan keterjangkauan daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan menjelang akhir tahun.

Berbagai kebutuhan pokok disediakan dengan harga terjangkau, yakni beras SPHP sebanyak 5 ton dengan harga Rp58.000 per kemasan 5 kilogram, Minyakita sebanyak 200 dus atau setara 2,4 ton dengan harga Rp15.000 per kilogram, gula pasir sebanyak 100 kilogram dengan harga Rp17.500 per kilogram, serta telur sebanyak 200 krat atau 6.000 butir dengan harga Rp42.000 per krat.

Bupati Samosir melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir, Dermawan Sinaga, menyampaikan bahwa pasar murah merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Samosir dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan.

Menurutnya, menjelang Natal dan Tahun Baru, permintaan terhadap bahan pokok cenderung meningkat dan berpotensi mendorong kenaikan harga di pasaran. Karena itu, intervensi pemerintah melalui pasar murah diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan dampak kenaikan harga.

"Permintaan akan terus meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru dan harga cenderung naik. Melalui pasar murah ini, kita harapkan dapat membantu masyarakat, mengurangi beban pengeluaran, serta menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat," ungkap Dermawan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemkab Samosir akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak melakukan pembelian secara berlebihan, dan berbelanja sesuai kebutuhan.

Sementara itu, Analis Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Ahyat Perdana, menjelaskan bahwa pasar murah tersebut merupakan bagian dari inisiatif dan program Gubernur Sumatera Utara bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan di wilayah Sumatera Utara. "Semoga pasar murah ini dapat membantu dan meringankan masyarakat Samosir," ujarnya.

Manfaat pasar murah tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat. Masro Sijabat, salah seorang warga yang ikut berbelanja, mengaku sangat terbantu karena dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran.

"Kami sangat terbantu untuk mencukupi kebutuhan pokok. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan terkhusus kepada Bapak Bupati Samosir," tuturnya.

Menurut Masro, program tersebut sangat baik karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. (D/Smart)

Kejari Toba Perkuat Upaya Pencegahan Korupsi melalui Edukasi Hukum bagi Penyelenggara Pendidikan

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Kejaksaan Negeri Toba melalui Seksi Intelijen melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum bagi para Kepala Sekolah dan Bendahara SMA/SMK se-Kabupaten Toba, Kamis (12/11/2026), bertempat di Aula SMK Negeri 1 Balige. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program “Jaksa Sahabat Pendidik” yang digagas oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.H., sebagai bentuk komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di lingkungan penyelenggara pendidikan.

Program tersebut bertujuan untuk mendorong terciptanya tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, khususnya dalam pengelolaan anggaran pendidikan agar senantiasa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta diberikan pemahaman mengenai berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, meliputi tata cara pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penggunaan anggaran sesuai peruntukan, pencegahan tindak pidana korupsi, serta keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah.

Materi yang disampaikan diharapkan dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada para Kepala Sekolah dan Bendahara, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Dengan pemahaman tersebut, para penyelenggara pendidikan diharapkan mampu meminimalisir kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan yang dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Toba, Tommy Eko Pradityo, S.H., dalam penyampaiannya menegaskan bahwa melalui program “Jaksa Sahabat Pendidik”, Kejaksaan hadir untuk membangun kesadaran hukum serta memberikan edukasi kepada para penyelenggara pendidikan agar senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beliau juga menekankan bahwa pengelolaan Dana BOS harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan peruntukannya. Para Kepala Sekolah dan Bendahara diharapkan tidak ragu untuk meningkatkan pemahaman serta melakukan konsultasi terkait aspek hukum dalam pelaksanaan tugas, sehingga berbagai potensi permasalahan dapat dicegah sejak dini.

“Melalui kegiatan penerangan hukum ini, kami berharap para Kepala Sekolah dan Bendahara dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas, profesionalitas, serta kehati-hatian. Perlu dipahami bahwa penggunaan anggaran pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun secara hukum. Kehadiran Kejaksaan bukan hanya dalam hal penindakan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan melalui edukasi dan penerangan hukum agar para penyelenggara pendidikan dapat bekerja dengan tenang, benar, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Tommy Eko Pradityo, S.H.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah komunikasi dan edukasi antara aparat penegak hukum dengan para pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Sinergi tersebut diharapkan dapat menumbuhkan budaya kerja yang mengedepankan integritas, profesionalitas, keterbukaan, serta prinsip kehati-hatian dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sekolah.

Kejaksaan Negeri Toba terus mendorong penguatan langkah-langkah preventif sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap terciptanya penyelenggaraan pendidikan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

Melalui kegiatan Penerangan Hukum ini, Kejaksaan Negeri Toba menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan penerangan hukum sebagai wujud nyata kontribusi dalam mendukung pembangunan daerah.

Dengan semangat “Jaksa Sahabat Pendidik”, diharapkan terwujud tata kelola pendidikan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik penyimpangan, demi mendukung kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Toba. (Dosi)

Menilik Sosok Kharisma Calon Kades Karang Dapo Bawah Periode 2026 - 2034 "Darmadi Said" Alias Badek

Lebong (Bengkulu) mediasergap.com - Pesta Demokrasi menuju pemilihan Kepala Desa "Karang Dapo Bawah" Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu periode menjabat 2026 - 2034 hanya tinggal beberapa hari saja, masing-masing kontestan calon Kepala Desa tentunya telah memantapkan persiapan menuju hari pelaksanaan pemilihan. 

Dari seluruh kontestan calon Kepala Desa salah satunya perlu untuk meniliknya, adalah calon Kepala Desa nomor urut (3)" yaitu (Darmadi Said) alias Badek, seorang putra asli kelahiran bumi Bengkulu yang maju dengan motto slogan demi mewujudkan harapan masyarakat Desa Karang Dapo Bawah yakni "Bersama Rakyat Membangun Desa Lebih Maju".

Sejatinya selama ini bagi seluruh warga masyarakat Desa "Karang Dapo Bawah" sosok nama "Darmadi Said" alias Badek tentu mengenalnya sebagaimana kharismanya dipandang oleh warga selalu bersahaja dan bermasyarakat serta peduli terhadap keinginan membangunan desa agar kedepannya "Desa Karang Dapo Bawah" kedepannya dapat lebih baik lagi menjadi desa lebih maju, mandiri dan lebih sejahterah warga masyarakatnya.

Penetapan tanggal pemilihan kepada desa Karang Dapo Bawah pada 16 November 2026 akan menjadi momentum penting bagi masyarakat desa untuk bebas memilih calon kepala desanya, untuk mempimpin "Desa Karang Dapo Bawah" Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong untuk Periode 2026 - 2034.

Dari seluruh peserta calon kepala desa yang maju pada Pilkades Karang Dapo Bawah tahun 2026 ini berhak untuk dapat memimpin desa tersebut, namun tentunya melalui tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh badan perhelatan pemilihan umum. 

Diharapkan siapa pun nantinya yang memenangkan hasil pemilihan suara pilkades Desa Karang Dapo Bawah tentunya yang terpenting harapan masyarakat desa adalah, kiranya siapa pun calon kepala desa yang maju dan memenangkan Pilkades tersebut harus dapat menepati janji dan komitmennya demi tercapainya segala program untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan desa. 

Semoga Pilkades Desa Karang Dapo Bawah ni nantinya berjalan lancar dan kondusif dan seluruh peserta Pilkades dapat memenuhi harapannya begitu juga dengan harapan calon Kades nomor urut (3) "Darmadi Said" alias "Badek" yang selalu mempunyai visi membangun Desa Karang Dapo Bawah lebih baik lagi dan lebih memperhatikan persoalan yang ada di desa serta merangkul warga desa demi harapan pembangunan desa yang lebih maju dan cerdas sejahtera. (Rel)

Respons Cepat Keluhan Masyarakat, Polsek Tanjung Morawa Bersama Pemerintah Desa Tindak Lokasi Diduga Barak Narkoba

Deli Serdang (Sumut) mediasergap.com - Menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika, Polsek Tanjung Morawa Polresta Deli Serdang bersama Pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa dan Pemerintah Desa Limau Manis melakukan penindakan terhadap sebuah lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di Gang Keluarga, Dusun IV, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah personel Polsek Tanjung Morawa menerima informasi dari masyarakat mengenai keberadaan lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkotika dan telah meresahkan warga sekitar.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kapolsek Tanjung Morawa AKP Jonni H. Damanik, S.H., M.H., didampingi Kanit Reskrim IPTU Hotman Barus, S.H., bersama personel Polsek Tanjung Morawa, Sekretaris Kecamatan Tanjung Morawa Fuad Ikhwan Hasibuan, S.STP., M.M., serta Pemerintah Desa Limau Manis langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan.

Setibanya di lokasi sekitar pukul 14.30 WIB, petugas tidak menemukan adanya pelaku penyalahgunaan narkotika. Namun, dari hasil pengecekan ditemukan sebuah pondok yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi narkoba. Petugas juga menemukan dua buah botol bekas alat isap sabu serta sejumlah bungkusan plastik bening berukuran kecil yang berserakan di sekitar lokasi.

Kapolsek Tanjung Morawa AKP Jonni H. Damanik, S.H., M.H., mengatakan bahwa penindakan tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi dan keluhan masyarakat yang merasa resah dengan dugaan aktivitas narkoba di lingkungan mereka.

"Kami merespons setiap informasi dan keluhan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Penindakan ini merupakan bentuk komitmen Polsek Tanjung Morawa dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan narkoba," ujar Kapolsek.

Lebih lanjut, Kapolsek Tanjung Morawa bersama pihak Kecamatan Tanjung Morawa dan Pemerintah Desa Limau Manis melaksanakan pemusnahan pondok yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi narkoba dengan cara dibakar.

Melalui kegiatan tersebut, Polsek Tanjung Morawa bersama unsur pemerintah setempat berharap dapat mencegah kembali digunakannya lokasi tersebut untuk aktivitas yang berkaitan dengan narkotika serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sekitar.

Polsek Tanjung Morawa juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam memerangi peredaran narkoba demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. (M)

Buka Sosialisasi Manajemen Talenta, Wali Kota Tebing Tinggi Tegaskan Pengembangan Karier ASN Berbasis Kompetensi dan Intregitas

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menegaskan bahwa pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi tidak lagi semata-mata didasarkan pada masa kerja atau pertimbangan subjektif. Sebaliknya, jenjang karier ASN kini benar-benar berlandaskan pada kompetensi, potensi, integritas, serta prestasi kerja.

Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota saat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Penerapan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Ruang Mawar, Lantai III Gedung Balai Kota Tebing Tinggi, Jalan Dr. Sutomo No. 14, Rabu (11/11/2026).

Sejalan dengan komitmen tersebut, Wali Kota menekankan bahwa manajemen talenta bukanlah sistem yang dirancang untuk menguntungkan kelompok atau individu tertentu, melainkan sebuah instrumen untuk menciptakan tata kelola kepegawaian yang objektif dan transparan.

“Pastikan data kepegawaian setiap ASN diperbarui secara benar dan lengkap, dorong peningkatan kompetensi pegawai, lakukan penilaian kinerja secara objektif, serta bangun lingkungan kerja yang memberikan ruang bagi setiap pegawai untuk berkembang,” tegas Wali Kota.

Menutup arahannya, Wali Kota berharap forum sosialisasi ini tidak sekadar menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi momentum penting dalam membangun kesamaan pemahaman dan komitmen bersama dalam menerapkan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Regional (Kanreg) VI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Medan, Janry H.U.P. Simanungkalit, menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat kepada jajaran Pemko Tebing Tinggi yang telah mengantongi Surat Keputusan (SK) Penerapan Manajemen Talenta sejak empat bulan lalu.

“Jadi ini capaian Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk kepegawaian luar biasa. Ini kita kejar, mudah-mudahan di penghujung tahun sudah ada laporan bahwa Tebing Tinggi sudah menerapkan manajemen talenta. Paling tidak dalam rotasi tidak dipaksa untuk promosi, tapi sudah dalam skema manajemen talenta,” ujar Kakanreg VI BKN Medan. 

Janry menjelaskan bahwa penerapan manajemen talenta merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang berbasis pada sistem meritokrasi guna melahirkan sosok ASN yang profesional. 

“Kalau dilihat dari sisi tujuan pada prinsipnya kita ingin mendapatkan orang yang cocok, harus memastikan profil jabatan yang akan diduduki. Dulu hanya the right man at the right time. Sekarang tambah, the right man at right time and the right reason. Tentunya kedepan, dengan kita mendorong sistem merit ini akan didorong penerapan manajemen talenta. Yang perlu kita pahami, nanti akan ada kemudahan melakukan mobilitas talenta. Data yang dimiliki Tebing Tinggi terkoneksi dengan data kita di nasional,” jelasnya. 

Berdasarkan data per 1 Oktober 2026 yang dipaparkan Kepala Kanreg VI BKN Medan, jumlah ASN di lingkungan Pemko Tebing Tinggi tercatat sebanyak 4.696 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 2.399 Pegawai Negeri Sipil (51 persen), 1.231 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK (26 persen), serta 1.066 PPPK Paruh Waktu (23 persen). 

Sementara itu, jika dirinci berdasarkan kelompok jabatan, terdapat 391 pejabat struktural (8 persen), 2.240 pejabat fungsional (48 persen), dan 2.065 jabatan pelaksana (44 persen).

Selain itu, Kanreg VI BKN Medan turut memberikan apresiasi khusus atas keberhasilan Pemko Tebing Tinggi meraih skor disparitas data manajemen talenta ASN nol atau Indeks Kualitas Data ASN (IKADA) bernilai 0. Capaian ini menandakan bahwa seluruh data kepegawaian Pemko Tebing Tinggi pada Sistem Informasi ASN (SIASN) BKN pusat telah sepenuhnya sinkron, akurat, dan tidak memiliki selisih dengan kondisi riil maupun data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Lebih lanjut, Janry menguraikan bahwa manajemen talenta bertujuan untuk meningkatkan capaian strategis pembangunan dan kualitas pelayanan publik, menjaring serta menyiapkan calon pemimpin masa depan (future leaders), meningkatkan profesionalisme dan memberikan kepastian karier, sekaligus memperkuat sistem merit dan rencana suksesi organisasi. 

Dengan diterapkannya sistem ini secara konsisten, kinerja instansi diharapkan semakin meningkat, pasokan talenta unggul terjaga, dan kepuasan kerja pegawai pun semakin optimal.

Rangkaian pembukaan acara tersebut turut dirangkaikan dengan penyerahan plakat dari Wali Kota Tebing Tinggi kepada Kepala Kanreg VI BKN Medan sebagai bentuk sinergi kelembagaan. Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemko Tebing Tinggi, baik secara luring di ruang rapat maupun secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik, Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg VI BKN Medan Ujang Iskandar, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta tim peliputan Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi. (Ajs)

Wabup Toba Hadiri Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026, Perkuat Sinergi Pembangunan Ekonomi Regional Sumatera

MEDAN (Sumut) mediasergap.com – Wakil Bupati Toba menghadiri Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Sumatera yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026). Forum tersebut menjadi wadah strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antarpemerintah daerah guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dibuka melalui pidato kunci Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto. Turut hadir Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta sejumlah kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah dari berbagai wilayah di Sumatera.

Dalam arahannya, Bima Arya menekankan pentingnya penguatan ekosistem ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan ekonomi daerah harus berjalan selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, dengan memastikan hasil pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur melalui angka statistik, tetapi harus tercermin dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan, serta berkembangnya potensi ekonomi lokal.

Lebih lanjut, Bima Arya menyampaikan sejumlah hal strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya memperkuat keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, memanfaatkan bonus demografi melalui pemberdayaan generasi muda, serta mengembangkan lapangan kerja ramah lingkungan.

Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk tidak hanya mengandalkan belanja pemerintah sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga memperkuat sektor pariwisata, industri kreatif, serta rantai produksi dan distribusi. Pengembangan pariwisata juga diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap pelaku usaha lokal, tingkat hunian hotel, dan penggunaan produk unggulan daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan akumulasi dari capaian pertumbuhan ekonomi seluruh daerah. Oleh karena itu, peningkatan kinerja ekonomi di tingkat kabupaten dan kota memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional.

Usai mengikuti forum tersebut, Wakil Bupati Toba menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui penguatan kinerja, inovasi, serta peningkatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya di wilayah Sumatera.

Partisipasi dalam forum ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Toba untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah, mengoptimalkan potensi unggulan lokal, serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba. (Dosi)