Struktur Organisasi Lengkap, Camat Habinsaran dan Lurah Parsoburan Tengah Perkuat Komitmen Peningkatan Pelayanan Publik

HABINSARAN (Toba) mediasergap.com – Kantor Camat Habinsaran bersama Kantor Kelurahan Parsoburan Tengah melaksanakan apel pagi bersama di halaman Kantor Camat Habinsaran, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat disiplin, koordinasi, dan komitmen aparatur pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Apel pagi tersebut dipimpin dalam suasana kebersamaan sebagai tindak lanjut dari pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba yang telah dilaksanakan oleh Bupati Toba bersama Wakil Bupati Toba.

Pasca pelantikan tersebut, struktur organisasi Kantor Camat Habinsaran telah terisi penuh untuk jabatan eselon IVa dan IVb. Selain itu, jabatan Lurah Parsoburan Tengah kini telah definitif, sehingga diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah tersebut.

Camat Habinsaran, Samuel Dongan Pangihutan Napitupulu, S.T., M.Si., bersama Lurah Parsoburan Tengah, Liberson Frain Sitanggang, S.Sos., diharapkan terus mendorong koordinasi dan sinergi antar Aparat agar pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan secara efektif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan lengkapnya struktur organisasi di lingkungan Kantor Camat Habinsaran serta definitifnya Lurah Parsoburan Tengah, diharapkan pelayanan umum kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan semakin meningkat. Kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi serta mempercepat penyelesaian berbagai program Pemerintah Kabupaten Toba di Kecamatan Habinsaran, khususnya di Kelurahan Parsoburan Tengah.

Apel pagi bersama ini juga menjadi sarana untuk membangun kedisiplinan, meningkatkan tanggung jawab, serta memperkuat semangat pengabdian seluruh aparatur. Setiap pejabat dan pegawai diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, sekaligus memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sinergi antara Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan merupakan salah satu unsur penting dalam memastikan program-program pemerintah berjalan sesuai sasaran. Oleh karena itu, koordinasi yang berkelanjutan, komunikasi yang baik, dan evaluasi pelaksanaan tugas perlu terus diperkuat agar setiap program dapat terlaksana secara optimal.

Dengan dukungan struktur organisasi yang lengkap dan kepemimpinan yang definitif, Kantor Camat Habinsaran dan Kantor Kelurahan Parsoburan Tengah diharapkan semakin solid dalam menjalankan roda pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Habinsaran.

Melalui semangat kebersamaan dan penguatan disiplin aparatur, pelayanan publik diharapkan semakin berkualitas dan pelaksanaan program pemerintah semakin optimal demi kepentingan masyarakat. (Dosi)

Disdukcapil Toba Jemput Bola Aktivasi IKD di Laguboti, Perkuat Akurasi Data Penerima Perlinsos Digital

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan melalui kegiatan jemput bola aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kantor Camat Laguboti, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan implementasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital, sekaligus mendorong peningkatan validitas data kependudukan sebagai dasar penyaluran berbagai program bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan sinergi Disdukcapil, Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, serta Petugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Sasaran pelayanan meliputi Perangkat Pemerintah Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping PKH, PPKD, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Laguboti.

Bupati Toba Effendi S.P. Napitupulu, S.E., melalui Kepala Disdukcapil Kabupaten Toba, Hendra Anfourel Butarbutar, AP, menegaskan bahwa validitas data kependudukan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program perlindungan sosial.

Menurutnya, berbagai program bantuan lintas sektor, termasuk yang berkaitan dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan, menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai salah satu dasar verifikasi data penerima manfaat.

“Perlinsos lintas sektor seperti bantuan dari Kemensos, Kemenkes, dan Pendidikan semuanya berbasis NIK. Jika NIK tidak padan, tidak aktif, atau belum melakukan perekaman, maka bantuan bisa tertahan atau tidak tepat sasaran. Melalui IKD, NIK warga dapat diverifikasi secara digital dan real-time,” jelasnya.

Hendra menambahkan, Identitas Kependudukan Digital tidak sekadar menjadi bentuk digital dari KTP elektronik, tetapi juga merupakan sarana digital yang memuat informasi dokumen kependudukan, seperti KTP-el, Kartu Keluarga (KK), dan dokumen kependudukan lainnya sesuai dengan layanan yang tersedia.

Pemanfaatan IKD diharapkan dapat mempermudah proses verifikasi identitas, meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan, serta mendukung integrasi data dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari layanan pemerintah secara lebih efektif dan akurat.

Disdukcapil Kabupaten Toba berkomitmen untuk terus memperluas pelayanan jemput bola aktivasi IKD ke seluruh kecamatan dan desa, terutama di wilayah yang memiliki kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan dan perlindungan sosial.

Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Toba berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan digital semakin meningkat, validitas data penerima manfaat semakin baik, dan pelaksanaan Perlinsos Digital dapat berjalan lebih lancar, transparan, serta tepat sasaran. (Dosi)

Pemkab Toba Perkuat Validitas Data Kependudukan melalui Jemput Bola IKD di Ajibata

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan melalui kegiatan jemput bola aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kantor Camat Ajibata, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital, sekaligus meningkatkan validitas data kependudukan sebagai dasar verifikasi penerima manfaat berbagai program bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi wujud sinergi antara Disdukcapil, Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Petugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun sasaran pelayanan meliputi Perangkat Pemerintah Desa, Petugas Pendamping PKH, PPKD, serta Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Ajibata.

Bupati Toba Effendi S.P. Napitupulu, S.E, melalui Tim Disdukcapil Kabupaten Toba, Jonni Fridles Silaban, S.Tr.Kom dan Sarina Sihotang, S.E, menyampaikan bahwa validitas data kependudukan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program perlindungan sosial.

Menurutnya, berbagai program bantuan lintas sektor, termasuk yang berkaitan dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan, menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai salah satu dasar verifikasi data penerima manfaat.

“Perlinsos lintas sektor seperti bantuan dari Kemensos, Kemenkes, dan Pendidikan semuanya berbasis NIK. Jika NIK tidak padan, tidak aktif, atau belum melakukan perekaman, maka bantuan bisa tertahan atau tidak tepat sasaran. Melalui IKD, NIK warga dapat diverifikasi secara digital dan real-time,” jelasnya.

Jonni menambahkan, Identitas Kependudukan Digital bukan sekadar KTP dalam bentuk digital, tetapi merupakan sarana digital yang memuat informasi dokumen kependudukan, seperti KTP elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan dokumen kependudukan lainnya sesuai dengan layanan yang tersedia.

Pemanfaatan IKD diharapkan dapat mempermudah proses verifikasi identitas, meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan, serta mendukung pelaksanaan Perlinsos Digital. Dengan data kependudukan yang semakin valid, proses identifikasi dan verifikasi calon penerima manfaat diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan akurat.

Disdukcapil Kabupaten Toba berkomitmen untuk terus melaksanakan pelayanan jemput bola aktivasi IKD di Seluruh Kecamatan dan Desa di Kabupaten Toba, khususnya di wilayah yang membutuhkan penguatan layanan administrasi kependudukan dan perlindungan sosial.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Toba berharap semakin banyak masyarakat dan aparatur pemerintahan yang memanfaatkan IKD, sehingga validitas data kependudukan semakin kuat dan pelaksanaan program perlindungan sosial dapat berjalan lebih lancar, transparan, serta tepat sasaran. (Dosi)

Raih Predikat Informatik KI Sumut Award 2026, Pemko Tebing Tinggi Tegaskan Komitmen Transparansi Pelayanan Publik

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi kembali mengukir prestasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Pemko Tebing Tinggi meraih predikat Informatif dalam ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik KI Sumut Award 2026 yang digelar di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (20/10/2026).

Penghargaan tertinggi dalam keterbukaan informasi publik tersebut diterima oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tebing Tinggi.

Mewakili Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara H. Surya, B.Sc., menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan pilar utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.

"Tujuan utama kita bukan sekadar meraih penghargaan, tetapi memastikan masyarakat betul-betul merasakan manfaat keterbukaan informasi. Kita bertugas melayani dan memudahkan masyarakat. Keterbukaan adalah cara kita melayani sekaligus membangun kepercayaan publik," ujar Wagub Surya dalam arahannya.

Wagub Surya menambahkan, keterbukaan informasi jangan hanya dianggap sebagai kewajiban administratif semata, melainkan harus menjadi budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu perlu didukung oleh tata kelola data yang tertib, optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pemanfaatan teknologi digital dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wagub Surya juga mengucapkan selamat kepada seluruh badan publik yang berhasil meraih predikat Informatif. Menurutnya, penghargaan tersebut hendaknya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi sekaligus menjadi contoh praktik baik bagi instansi lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Hafidha Farwa, mengingatkan pentingnya penguatan peran PPID dan transformasi digital untuk memperluas akses informasi bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan bukan hanya instrumen penilaian kepatuhan, melainkan sarana mendorong mutu pelayanan publik menuju Indonesia Emas 2045.

"Penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk memperkuat pelayanan publik. Jadikan ini budaya kerja, perkuat peran PPID agar lebih responsif, dan pastikan transformasi digital benar-benar memperluas akses informasi masyarakat demi menyongsong Indonesia Emas 2045," tegasnya.

Hafidha turut mengapresiasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara atas penyelenggaraan KI Sumut Award 2026. Ia juga mendorong penguatan sinergi antara Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, pemerintah daerah, dan seluruh badan publik melalui perbaikan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua KI Provinsi Sumatera Utara, Abdul Haris Nasution, menjelaskan bahwa KI Sumut Award 2026 menerapkan standar penilaian yang lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nilai ambang batas (passing grade) untuk meraih predikat Informatif dinaikkan dari 80 menjadi 90.

"Dari hasil Monev tahun ini, sebanyak 24 pemerintah kabupaten/kota di Sumut berhasil meraih predikat Informatif, tiga daerah masuk kategori Menuju Informatif, lima berpredikat Tidak Informatif, dan satu daerah tidak mengisi instrumen," papar Haris. 

Kota Tebing Tinggi menjadi salah satu daerah yang berhasil menembus standar kualifikasi tertinggi tersebut.

Haris berharap hasil KI Sumut Award 2026 menjadi bahan evaluasi bagi seluruh badan publik untuk terus memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi melalui penyediaan informasi yang akurat, berkala, dan mudah diakses masyarakat.

“Capaian ini sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas layanan informasi, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik,” ujarnya.

Merespons capaian ini, Kepala Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi, Ghazali Rahman, menyampaikan rasa syukur sekaligus menegaskan bahwa predikat ini membawa tanggung jawab besar bagi Pemko Tebing Tinggi.

"Predikat Informatif ini bukan sekadar pencapaian seremonial, melainkan pendorong bagi kami untuk terus berbenah. Keterbukaan informasi adalah soal bagaimana pemerintah hadir memberikan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat," tegas Ghazali.

Ghazali menambahkan, Diskominfo Kota Tebing Tinggi akan terus memperkuat koordinasi antar perangkat daerah serta mengoptimalkan peran PPID dan kanal komunikasi digital. Ghazali menekankan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan keterbukaan informasi membutuhkan sinergi dan komitmen bersama seluruh instansi di lingkungan Pemko Tebing Tinggi dalam menyediakan informasi yang berkualitas. Hal ini menjadi bagian penting untuk mempertahankan predikat Informatif sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui raihan ini, Pemko Tebing Tinggi berkomitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas demi mewujudkan pelayanan publik yang responsif, partisipatif, serta semakin dipercaya oleh masyarakat.

Acara penganugerahan ini turut dihadiri oleh Para Kepala Daerah se-Sumatera Utara, Pimpinan BUMD, serta Perwakilan Instansi Vertikal di Wilayah Sumut. (Ajs)

Pemkab Toba Soroti Kualitas Layanan Tirtanadi, Penyesuaian Tarif Harus Diiringi Perbaikan Pelayanan

Toba (Sumut) mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten Toba menyoroti kualitas pelayanan air minum Perumda Tirtanadi, terutama terkait air keruh, aliran air yang tidak lancar, serta gangguan distribusi yang masih dikeluhkan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Paber Napitupulu, saat membuka sosialisasi penyesuaian tarif air minum Perumda Tirtanadi di pelataran Rumah Dinas Wakil Bupati Toba, Balige, Selasa (20/10/2026).

Dalam sambutannya, Paber mengatakan ketersediaan air minum yang bersih, sehat, dan berkelanjutan merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mewujudkan kesehatan lingkungan yang baik.

Sebagai BUMD yang bergerak di bidang penyediaan air minum, Perumda Tirtanadi diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dijelaskan, penyesuaian tarif dilakukan seiring dengan dinamika biaya operasional, pemeliharaan infrastruktur, serta pengembangan jaringan air bersih. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara selaku Kuasa Pemilik Modal Perumda Tirtanadi tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

Meski demikian, Paber menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian tarif perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan.

“Kita harus jujur mengakui bahwa hingga saat ini masih banyak keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan air minum. Di beberapa daerah, air yang mengalir ke rumah warga kerap keruh atau kotor. Pasokan air juga sering terhenti atau tidak terdistribusi dengan lancar tanpa pemberitahuan yang jelas,” ujarnya.

Ia berharap sosialisasi tersebut menjadi sarana komunikasi yang efektif, transparan, dan konstruktif antara Perumda Tirtanadi, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, serta Seluruh Elemen Masyarakat.

Untuk mendukung pelayanan air minum bagi masyarakat, Pemkab Toba disebutkan telah menganggarkan tiga item kegiatan. Pemkab Toba berharap kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, baik dari segi kelancaran distribusi maupun kualitas air yang diterima pelanggan.

Sementara itu, Direktur Bisnis dan Pemasaran Perumda Tirtanadi Medan, Ikrimah Hamidi, mengakui sejumlah persoalan yang kerap dikeluhkan pelanggan, antara lain debit air yang kecil, kualitas air yang keruh, serta tagihan yang dinilai mahal.

Ia menjelaskan, keterbatasan investasi untuk peremajaan instalasi dan pembangunan jaringan perpipaan menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan pelayanan. Selain itu, penurunan kualitas sumber air akibat kerusakan lingkungan dan meningkatnya pencemaran turut memengaruhi proses pengolahan serta distribusi air.

“Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, air menjadi keruh sehingga harus melalui tahapan pengolahan sebelum disalurkan kepada pelanggan. Jaringan perpipaan juga terkadang mengalami penyumbatan akibat endapan yang menghambat aliran air,” jelasnya.

Menurut Ikrimah, perbaikan kondisi tersebut membutuhkan investasi tambahan, termasuk pengembangan sumber air baru untuk meningkatkan debit air bagi masyarakat Kabupaten Toba dan sekitarnya.

Pihaknya juga telah melakukan kajian atas berbagai persoalan pelayanan air minum untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Terkait penyesuaian tarif, Ikrimah menyebut Perumda Tirtanadi berkewajiban menyosialisasikan kebijakan yang telah ditetapkan Gubernur Sumatera Utara. Ia memahami kemungkinan adanya keberatan dari pelanggan, terutama di tengah berbagai keluhan pelayanan yang belum sepenuhnya teratasi.

Terkait penyesuaian tarif, Ikrimah menyebut Perumda Tirtanadi berkewajiban menyosialisasikan kebijakan yang telah ditetapkan Gubernur Sumatera Utara. Ia memahami kemungkinan adanya keberatan dari pelanggan, terutama di tengah berbagai keluhan pelayanan yang belum sepenuhnya teratasi.

"Penyesuaian tarif akan dikenakan sejak bulan November 2026. Jika ada tunggakan maka itu tidak akan dikenakan penyesuaian tarif, masih akan disesuaikan dengan tarif yang lama," pungkasnya.

Sosialisasi tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati Darwin Sianipar, Augus Sitorus dan Sahat Manullang, Asisten II Joni Lubis, sejumlah pimpinan OPD, camat, serta elemen masyarakat. Dari Perumda Tirtanadi, hadir Kepala Divisi Keuangan Ahmad Baihaqi Nasution, Kepala Divisi Hubungan Pelanggan Moh. Idham Nasution, Kepala Bidang Pemasaran dan Inovasi T.M. Dicky Anggara, serta Kepala Cabang Perumda Tirtanadi Toba, Solahuddin Siregar. (Dosi)

Pemkab Toba Perkuat Komitmen Mewujudkan Pemerintahan Terbuka dan Akuntabel

Toba (Sumut) mediasergap.com - Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, menghadiri Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik KI Sumut Award 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan yang diikuti 211 Badan Publik se-Sumatera Utara ini menjadi momentum untuk mendorong peningkatan keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan publik.

Wakil Gubernur Sumatera Utara,  H. Surya, B.Sc., dalam sambutannya menegaskan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi budaya kerja seluruh badan publik, bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif atau memperoleh penghargaan.

“Tujuan utama kita bukan hanya memperoleh penghargaan, tetapi memastikan masyarakat merasakan manfaat dari keterbukaan informasi,” tegas Surya.

Ia mengajak seluruh badan publik menjadikan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan perbaikan berkelanjutan, sehingga masyarakat semakin mudah mengakses informasi dan kepercayaan terhadap pemerintah semakin meningkat.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hafidha Farwa, menekankan pentingnya penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses informasi publik.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Sumatera Utara, Abdul Haris Nasution, menjelaskan bahwa penilaian KI Sumut Award 2026 dilaksanakan melalui tahapan bimbingan teknis, pengisian instrumen penilaian, serta monitoring dan evaluasi.

“Capaian ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi, transparansi pemerintahan, serta pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan, Kepala BPS Kabupaten Toba, Sabar Alberto Harianja, Ketua KPU Kabupaten Toba, Sugar Fernando Sibarani, serta Para Bupati, Wali Kota, dan Perwakilan Badan Publik se-Sumatera Utara.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Toba diharapkan terus memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (Dosi)

Kapolda Sumut Raih Penghargaan Achievement Person, Polda Sumut Predikat Informatif di KI Award 2026

MEDAN (Sumut) mediasergap.com – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., menerima penghargaan kategori Achievement Person dalam ajang Komisi Informasi Award Tahun 2026 yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (20/10/2026). Pada kesempatan yang sama, Polda Sumatera Utara juga meraih penghargaan dengan predikat Informatif.

Penghargaan tersebut diterima oleh Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., sebagai perwakilan Kapolda Sumut. Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pimpinan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Polda Sumut.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Polda Sumut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui penyampaian informasi yang transparan, akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan informasi yang profesional kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Ferry.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi yang baik antara Polri dan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Komisi Informasi Award 2026 diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada pimpinan dan badan publik yang berkomitmen menjalankan keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Melalui penghargaan tersebut, Polda Sumut diharapkan semakin konsisten memperkuat keterbukaan informasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang informatif dan bertanggung jawab. (Rel)

Perkuat Sinergi Lintas OPD, Pemkab Toba Optimalkan Peran PKK, Posyandu dan Dekranasda

TOBA (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kabupaten Toba memperkuat tata kelola kelembagaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Tim Pembina (TP) Posyandu, dan Tim Penggerak (TP) PKK sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun anggaran 2027.

Penguatan kelembagaan tersebut dibahas dalam kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Dekranasda, TP Posyandu, dan TP PKK yang berlangsung di Balai Data Kantor Bupati Toba, Senin (19/10/2026). Kegiatan ini menjadi momentum untuk menyelaraskan perencanaan program, memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta memastikan dukungan program dan penganggaran berjalan secara terintegrasi.

Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola ketiga lembaga tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah yang sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Toba, yakni Toba Mantap.

“Kesempatan kali ini adalah bagaimana supaya Dekranasda, Posyandu dan PKK bisa lebih kuat dalam tata kelolanya untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Toba sesuai visi Toba Mantap,” ujar Audi.

Menurutnya, kelembagaan yang dikelola secara baik dan terarah akan membantu memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas, pelaksanaan yang terkoordinasi, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Karena itu, penyusunan program tahun 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada kegiatan rutin, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui kolaborasi yang lebih kuat antara organisasi mitra pemerintah dan perangkat daerah terkait.

Ketua TP PKK Kabupaten Toba, Ny. Astita Effendi Napitupulu, didampingi Staf Ahli TP PKK Kabupaten Toba, Ny. Riama Audi Murphy Sitorus, menekankan pentingnya kerja sama yang baik dalam penyusunan program dan penganggaran tahun 2027.

Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dapat membangun koordinasi sejak tahap perencanaan sehingga program PKK dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

“Saya berharap dalam penganggaran tahun 2027 kita bisa bekerja sama dengan baik, karena kepala bidang juga merupakan anggota PKK,” ujarnya.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah optimalisasi pelaksanaan program melalui kelompok kerja (Pokja), termasuk Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI) pada Pokja I.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan peran keluarga dalam mendampingi anak dan remaja menghadapi perkembangan teknologi digital. Melalui penguatan peran PKK, diharapkan edukasi keluarga dan pembinaan masyarakat dapat menjangkau lebih banyak kelompok sasaran.

Keterlibatan lintas sektor juga dinilai penting agar program pemberdayaan keluarga tidak berjalan sendiri, melainkan terintegrasi dengan program pendidikan, kesehatan, sosial, dan bidang pembangunan lainnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Toba, Maradu Napitupulu, menjelaskan bahwa TP PKK memiliki potensi besar sebagai mitra pemerintah dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat, khususnya dalam kehidupan keluarga.

Besarnya jumlah anggota PKK, menurutnya, dapat menjadi kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat ekonomi rumah tangga, serta mendukung berbagai kegiatan edukasi dan advokasi di tengah masyarakat.

Potensi serupa juga dimiliki TP Posyandu. Maradu menyebutkan bahwa sekitar 2.500 personel yang tergabung dalam kepengurusan dan kader Posyandu di Kabupaten Toba merupakan sumber daya penting untuk membantu memperluas jangkauan program pemerintah daerah hingga ke tingkat masyarakat.

Ia mengajak seluruh OPD yang menangani enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar memperkuat koordinasi dengan TP Posyandu. Menurutnya, SPM merupakan jenis pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah sehingga pelaksanaannya membutuhkan perencanaan, pembagian peran, dan pemantauan yang terarah.

Dengan dukungan kader di tingkat masyarakat, Posyandu diharapkan semakin berperan dalam mendukung penyampaian informasi, edukasi, serta pelaksanaan program pelayanan dasar sesuai bidang dan kewenangannya.

Penguatan koordinasi ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat, sekaligus mendorong agar program pelayanan dasar dapat menjangkau kelompok sasaran yang membutuhkan.

Dalam pembahasan mengenai Dekranasda, Maradu Napitupulu menekankan pentingnya pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memanfaatkan potensi lokal dan kearifan daerah.

Menurutnya, pengembangan usaha lokal membutuhkan dukungan yang tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga pada peningkatan kualitas produk, penguatan kapasitas sumber daya manusia, akses permodalan, serta perluasan pasar.

Hilirisasi produk dan pemangkasan rantai pemasaran juga menjadi perhatian agar produsen dapat terhubung lebih efektif dengan konsumen. Dengan demikian, produk kerajinan dan usaha lokal diharapkan memiliki nilai tambah serta peluang pasar yang lebih luas.

Penguatan peran Dekranasda diharapkan mampu mendorong pelaku kerajinan untuk terus berinovasi, mempertahankan karakter produk berbasis kearifan lokal, serta meningkatkan daya saing di tengah perkembangan pasar.

Langkah ini sekaligus membuka peluang agar potensi kerajinan daerah dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha lokal di Kabupaten Toba.

Maradu menegaskan bahwa integrasi perencanaan dan penganggaran menjadi faktor penting untuk memastikan program ketiga lembaga tersebut berjalan secara berkesinambungan.

“Dalam penguatan ini, ada beberapa hal yang perlu kita fokuskan, di antaranya integrasi perencanaan dan penyelenggaraan program yang berkelanjutan. Kita harapkan tahun depan ada integrasi perencanaan dan penganggaran yang berkesinambungan,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut diikuti para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya menyatukan arah perencanaan dan memperjelas dukungan lintas sektor terhadap program Dekranasda, TP Posyandu, dan TP PKK.

Melalui penguatan tata kelola kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Toba berharap penyusunan program dan penganggaran tahun 2027 dapat berlangsung lebih terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Sinergi ketiga lembaga tersebut diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan keluarga, peningkatan pelayanan dasar, serta pengembangan kerajinan dan UMKM berbasis potensi lokal.

Dengan perencanaan yang berkesinambungan dan kolaborasi yang semakin kuat, Pemkab Toba berupaya memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya visi Toba Mantap. (Dosi)

Polri Bersama Masyarakat, Kapolres Binjai Serap Aspirasi Demi Kamtibmas Kondusif

BINJAI (Sumut) mediasergap.com – Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., terus memperkuat sinergi Polri bersama masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Binjai.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan silaturahmi Kapolres Binjai dengan tokoh masyarakat, Edi Aswari, di kediamannya, Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota, Sumatera Utara, Minggu (18/10/2026) pukul 09.30 WIB.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Binjai menerima berbagai saran dan masukan dari Edi Aswari terkait upaya menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan situasi Kota Binjai yang aman dan kondusif.

Kapolres Binjai menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap saran dan masukan positif sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan kepolisian serta memelihara kamtibmas di wilayah hukum Polres Binjai," pungkasnya

Silaturahmi ini menjadi wujud keterbukaan Polri dalam membangun komunikasi dan kemitraan dengan tokoh masyarakat. Melalui sinergi yang kuat, Polri bersama masyarakat diharapkan dapat terus menjaga Kota Binjai tetap aman, nyaman, dan kondusif.

Polri hadir, masyarakat bersinergi, Binjai aman dan kondusif," ucap AKBP Bimo Moernanda. (Roni K)

(Sumber: Humas Res Binjai)

Lantik 128 Pejabat, Bupati Toba Effendi Napitupulu Tekankan Tanggung Jawab dan Kualitas Pelayanan Publik

TOBA (Sumut) mediasergap.com — Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu melantik dan mengambil sumpah/janji 128 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba, Senin (19/10/2026), di Ruang Balai Data Kantor Bupati Toba. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas aparatur, pengembangan karier ASN, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun Pejabat yang dilantik terdiri atas 46 Pejabat Administrator, 57 Pejabat Pengawas, 13 Pejabat Fungsional, serta 12 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas.

Dalam arahan dan bimbingannya, Bupati Toba menegaskan bahwa setiap pejabat harus menjalankan tugas dan tanggung jawab secara sungguh-sungguh, profesional, serta berorientasi pada hasil. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat tidak hanya berfokus pada program dengan anggaran besar, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kegiatan berskala kecil yang memiliki dampak penting bagi kelancaran pelayanan pemerintahan.

“Ingatlah bahwa setiap tugas, sekecil apa pun anggarannya, tetaplah sebuah amanah yang mendukung serta berdampak besar bagi kesuksesan roda pelayanan Pemerintah Kabupaten Toba secara keseluruhan,” tegas Effendi.

Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dikelola, tetapi juga oleh komitmen, ketelitian, kedisiplinan, dan kesungguhan setiap aparatur dalam melaksanakan tugas sesuai kewenangannya.

Karena itu, pejabat administrator dan pejabat pengawas diharapkan mampu memastikan setiap program dan kegiatan berjalan efektif, terkoordinasi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Toba.

Secara khusus, Bupati Toba memberikan perhatian kepada 12 PNS yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala puskesmas. Ia menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu pilar mendasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Puskesmas, menurutnya, menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kepala puskesmas harus mampu memastikan pelayanan berjalan cepat, ramah, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Saya minta saudara-saudari memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan cepat, ramah, dan tanpa diskriminasi. Berikan perhatian khusus pada program prioritas nasional dan daerah, seperti penurunan angka stunting di wilayah kerja masing-masing, serta peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak,” ujar Bupati.

Ia berharap para Kepala Puskesmas mampu meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat koordinasi dengan tenaga kesehatan, serta mengoptimalkan pelaksanaan program kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, termasuk melalui penguatan pelayanan ibu dan anak serta percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Toba.

Kepada pejabat fungsional yang dilantik melalui mekanisme perpindahan, pengangkatan pertama, maupun pengangkatan kembali, Bupati menekankan pentingnya kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas teknis pemerintahan.

Ia menyampaikan bahwa jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan keahlian masing-masing.

“Saudara diharapkan mampu menjadi motor penggerak kompetensi di lingkungan instansi masing-masing. Teruslah mengembangkan kapasitas diri, beradaptasi dengan regulasi terbaru, serta menghasilkan output kerja yang terukur dan berbasis keahlian nyata,” ungkapnya.

Bupati berharap para pejabat fungsional terus meningkatkan kemampuan, menjaga integritas, serta menghasilkan kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pelaksanaan tugas pemerintahan dapat semakin efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Toba juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba telah memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menerapkan manajemen talenta melalui Keputusan Kepala BKN Nomor 1529 Tahun 2026 tanggal 9 Oktober 2026 tentang Persetujuan Penerapan Manajemen Talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.

Persetujuan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi, kompetensi, dan karier Aparatur Sipil Negara secara lebih terarah berdasarkan kebutuhan organisasi dan kapasitas aparatur.

Bupati menjelaskan bahwa penerapan manajemen talenta memerlukan pengayaan pengalaman jabatan sebagai salah satu aspek dalam pengembangan potensi ASN. Dalam konteks tersebut, rotasi atau mutasi jabatan menjadi salah satu langkah untuk memperluas pengalaman kerja, meningkatkan kapasitas kepemimpinan, serta memperkuat kesiapan aparatur dalam mengemban tanggung jawab yang lebih besar.

“Melalui pelantikan yang dilaksanakan hari ini, diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam menambah pengalaman jabatan ASN guna meningkatkan serta mengoptimalkan nilai potensi pada kotak manajemen talenta,” jelasnya.

Ia berharap penerapan manajemen talenta dapat mendorong pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang semakin terencana, dengan memperhatikan kompetensi, pengalaman, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Dengan sistem tersebut, pengembangan karier ASN diharapkan semakin mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menutup arahannya, Bupati Toba menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para istri maupun suami pejabat yang dilantik atas dukungan yang diberikan kepada pasangan masing-masing.

Menurutnya, dukungan keluarga merupakan salah satu sumber kekuatan bagi ASN untuk menjalankan tugas dengan tenang, menjaga keseimbangan kehidupan keluarga dan pekerjaan, serta tetap fokus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Paber Napitupulu, para staf ahli, para asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Toba, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua TP PKK Kabupaten Toba Ny. Astita Effendi Napitupulu, Staf Ahli TP PKK Kabupaten Toba Ny. Riama Audi Murphy Sitorus, serta undangan lainnya.

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Toba berharap seluruh pejabat yang menerima amanah dapat segera menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, memperkuat kolaborasi ant perangkat daerah, serta meningkatkan kinerja sesuai bidang masing-masing.

Penguatan kompetensi, penerapan manajemen talenta, dan komitmen terhadap pelayanan yang berkualitas diharapkan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Toba. (Dosi)