Semua Fraksi di DPRD Toba Sepakat Lanjutkan Pembahasan Ranperda P-APBD Bersama Banggar

Semua Fraksi di DPRD Toba Sepakat Lanjutkan Pembahasan Ranperda P-APBD Bersama Banggar

Toba, mediasergap.com - Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba menyatakan persetujuannya untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Toba.

Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi tentang Ranperda P-APBD, yang digelar pada Rabu (03/09/2025).

Meskipun sepakat untuk melanjutkan pembahasan, masing-masing fraksi juga menyampaikan saran dan masukan strategis terkait P-APBD tersebut.

Masukan dari Berbagai Fraksi

• Fraksi PKB
  Menyarankan agar setiap pergeseran anggaran, baik karena efisiensi maupun faktor lain yang memerlukan penyesuaian, wajib diberitahukan kepada DPRD untuk memastikan transparansi dan pengawasan yang optimal.

• Fraksi Persatuan Indonesia Demokrat
  Berharap P-APBD 2025 dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Fraksi ini juga memberikan beberapa pandangan tambahan guna memperkuat arah kebijakan anggaran.

• Fraksi NasDem-PSI
  Menekankan agar kebijakan belanja daerah diprioritaskan pada sektor-sektor yang langsung berdampak pada kepentingan masyarakat, dengan memaksimalkan pemanfaatan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba.

• Fraksi PDI Perjuangan
  Mengimbau agar Pemkab Toba mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran, sehingga program-program unggulan dapat dicapai dengan lebih cepat dan tepat sasaran.

• Fraksi Gerindra
  Meminta Pemkab Toba untuk lebih fokus pada pengembangan sektor pertanian, mengingat sekitar 80% penduduk Kabupaten Toba bekerja sebagai petani. Salah satu usulan utama adalah pembangunan fasilitas pendukung seperti jalan dan irigasi.

• Fraksi Partai Golkar
  Menyampaikan 16 poin saran dan masukan, salah satunya mengenai pentingnya perencanaan yang matang dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Fraksi Golkar menekankan perlunya survei lapangan dan studi kelayakan sebelum pelaksanaan proyek.

Rapat paripurna ini menjadi langkah awal menuju pembahasan lebih mendalam antara DPRD Toba dan Banggar untuk memastikan P-APBD 2025 dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Ds)

(Sumber: ©MC Toba)

---