MEDAN UTARA —
Aktivitas perjudian tembak ikan yang diduga kembali beroperasi di Jalan Speksi, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, tepatnya di pinggiran Sungai Deli, kembali mempertanyakan keseriusan penegakan hukum di wilayah Medan Utara. Lokasi yang sebelumnya dikabarkan tutup kini diduga beroperasi dengan merek STARGIM. Pergantian merek ini memunculkan dugaan bahwa praktik perjudian tersebut hanya berganti nama, sementara aktivitas bisnisnya tetap berjalan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, AK disebut sebagai pihak yang diduga mengendalikan usaha, WNG sebagai pengelola lapangan, sedangkan SN disebut berperan sebagai koordinator. Dugaan pembagian peran ini memperlihatkan adanya pihak-pihak yang perlu ditelusuri dalam operasional STARGIM.
Seorang pria berinisial IN (23), yang mengaku bekerja sebagai anak koin di lokasi tersebut, mengungkapkan adanya pengutipan uang hasil perjudian setiap hari. Ia menyebut seseorang berinisial Wak sebagai pihak yang mengambil uang hasil penjualan.
"Meja Aseng kayu, Pak. Stargim, pengusahanya Wak. Dia yang mengutip uang hasil penjualan setiap hari, Pak," ungkap IN.
Selain pengutipan harian, muncul keterangan mengenai dugaan pembagian uang kepada sejumlah oknum yang disebut berlangsung setiap tanggal 2 di kawasan Jalan M. Basir. Siapa pemberi, penerima, serta berapa jumlah uang yang disalurkan menjadi persoalan yang harus diusut, bukan sekadar dibiarkan sebagai informasi lapangan.
Lebih serius lagi, sumber lain yang meminta identitasnya dirahasiakan menegaskan bahwa informasi razia diduga sudah bocor sebelum petugas tiba. Pihak pengelola disebut lebih dahulu mengetahui rencana kedatangan aparat sehingga lokasi dapat dipersiapkan dalam kondisi aman. Jika keterangan ini benar, siapa yang membocorkan rencana razia dan siapa yang menerima informasi tersebut? Kebocoran seperti ini berpotensi membuat penindakan kehilangan sasaran dan memberikan kesempatan kepada pengelola untuk mengamankan aktivitasnya.
Kekecewaan warga Belawan pun semakin keras. Mereka mengaku sudah bosan menyaksikan pemberitaan perjudian yang terus berulang, sementara penertiban dinilai tidak pernah menyentuh persoalan sampai ke akarnya.
"Sudah capek, Bang, melihat berita judi di Belawan. Sandiwaranya seperti sinetron yang sudah pernah tayang di TV. Percuma saja dilaporkan, toh mereka juga yang menciptakan dan mereka juga yang menyembunyikan. Kalau pengusaha sudah berlindung di balik jabatan dan internal penegak hukum, masyarakat mau mengadu ke mana lagi?" ungkap warga.
Warga menegaskan, maraknya lokasi perjudian di Belawan bukan persoalan baru. Mereka mengaitkan keresahan tersebut dengan tingginya kriminalitas serta dugaan keterkaitan aktivitas perjudian dan penyalahgunaan narkoba di sejumlah lokasi.
"Maraknya lokasi judi di Belawan ini bukan baru sekarang, Bang. Sudah sangat lama. Abang juga tahu sendiri bagaimana kondisi Belawan, tingkat kriminalitasnya tinggi. Kalau tidak ke lokasi judi, ya ke barak narkoba. Jadi kalau disarankan membuat laporan, percuma saja. Kami sudah capek menghabiskan waktu dan tenaga. Suara masyarakat kecil kalah dengan penguasa yang saldo rekeningnya sudah beberapa digit. Buat apa melapor kalau tidak ada manfaatnya?" ungkap warga.
Kritik warga juga menyasar slogan Presisi dan Polisi untuk Masyarakat yang mereka nilai hanya menjadi slogan tanpa bukti nyata.
"Semua sudah ada peran masing-masing, Bang. Sejak kapan hukum benar-benar berlaku untuk warga miskin? Sejak kapan hukum ditegakkan bagi masyarakat yang tidak punya uang? Bagaimana bisa disebut profesional kalau laporan saja sulit ditanggapi, bahkan masyarakat harus memikirkan uang bensin untuk petugas? Bagi kami, laporan ditanggapi saja sudah jauh dari rasa syukur. Sinetronnya sudah pernah dimainkan, alur dan akhir ceritanya pun seolah sudah bisa ditebak," tuturnya dengan nada kecewa.
Rangkaian informasi tersebut menuntut Polsek Medan Labuhan dan Polres Pelabuhan Belawan tidak berhenti pada penindakan pekerja lapangan. AK, WNG, SN, sosok berinisial Wak, dugaan pengutipan uang, pembagian dana setiap tanggal 2, hingga kebocoran informasi razia harus menjadi sasaran penelusuran. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto juga didesak memberikan perhatian terhadap persoalan ini, termasuk memeriksa apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum aparat.
Secara hukum, Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengancam penyelenggara perjudian tanpa izin dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun atau denda kategori VI. Sementara Pasal 427 mengatur ancaman bagi pemain judi tanpa izin berupa penjara paling lama tiga tahun atau denda kategori III.
Jangan sampai yang ditindak hanya penjaga mesin, sedangkan pihak yang diduga mengendalikan usaha, mengutip uang, menerima setoran, dan membocorkan rencana razia tidak pernah tersentuh pemeriksaan. Jika STARGIM bisa kembali beroperasi dan razia diduga sudah bocor sebelum petugas tiba, siapa yang sebenarnya membuat bisnis perjudian ini tetap berjalan?
.jpg)
No comments:
Post a Comment