Kejari Toba Perkuat Upaya Pencegahan Korupsi melalui Edukasi Hukum bagi Penyelenggara Pendidikan

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Kejaksaan Negeri Toba melalui Seksi Intelijen melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum bagi para Kepala Sekolah dan Bendahara SMA/SMK se-Kabupaten Toba, Kamis (12/11/2026), bertempat di Aula SMK Negeri 1 Balige. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program “Jaksa Sahabat Pendidik” yang digagas oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.H., sebagai bentuk komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di lingkungan penyelenggara pendidikan.

Program tersebut bertujuan untuk mendorong terciptanya tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, khususnya dalam pengelolaan anggaran pendidikan agar senantiasa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta diberikan pemahaman mengenai berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, meliputi tata cara pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penggunaan anggaran sesuai peruntukan, pencegahan tindak pidana korupsi, serta keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah.

Materi yang disampaikan diharapkan dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada para Kepala Sekolah dan Bendahara, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Dengan pemahaman tersebut, para penyelenggara pendidikan diharapkan mampu meminimalisir kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan yang dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Toba, Tommy Eko Pradityo, S.H., dalam penyampaiannya menegaskan bahwa melalui program “Jaksa Sahabat Pendidik”, Kejaksaan hadir untuk membangun kesadaran hukum serta memberikan edukasi kepada para penyelenggara pendidikan agar senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beliau juga menekankan bahwa pengelolaan Dana BOS harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan peruntukannya. Para Kepala Sekolah dan Bendahara diharapkan tidak ragu untuk meningkatkan pemahaman serta melakukan konsultasi terkait aspek hukum dalam pelaksanaan tugas, sehingga berbagai potensi permasalahan dapat dicegah sejak dini.

“Melalui kegiatan penerangan hukum ini, kami berharap para Kepala Sekolah dan Bendahara dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas, profesionalitas, serta kehati-hatian. Perlu dipahami bahwa penggunaan anggaran pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun secara hukum. Kehadiran Kejaksaan bukan hanya dalam hal penindakan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan melalui edukasi dan penerangan hukum agar para penyelenggara pendidikan dapat bekerja dengan tenang, benar, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Tommy Eko Pradityo, S.H.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah komunikasi dan edukasi antara aparat penegak hukum dengan para pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Sinergi tersebut diharapkan dapat menumbuhkan budaya kerja yang mengedepankan integritas, profesionalitas, keterbukaan, serta prinsip kehati-hatian dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sekolah.

Kejaksaan Negeri Toba terus mendorong penguatan langkah-langkah preventif sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap terciptanya penyelenggaraan pendidikan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

Melalui kegiatan Penerangan Hukum ini, Kejaksaan Negeri Toba menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan penerangan hukum sebagai wujud nyata kontribusi dalam mendukung pembangunan daerah.

Dengan semangat “Jaksa Sahabat Pendidik”, diharapkan terwujud tata kelola pendidikan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik penyimpangan, demi mendukung kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Toba. (Dosi)