Pemkab Samosir Arahkan R-APBD 2027 untuk Penguatan Infrastruktur dan Penurunan Kemiskinan

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Samosir di Gedung DPRD, Senin (26/10/2026).

Penyusunan R-APBD 2027 diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan antarwilayah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan pembangunan yang berkelanjutan.

Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Nasip Simbolon, didampingi Wakil Ketua DPRD, Sarhockel Tamba, setelah dinyatakan memenuhi kuorum. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, Marudut Tua Sitinjak, Kasat Intel Polres Samosir, Danramil Pangururan, para staf ahli bupati, asisten, pimpinan perangkat daerah, Camat, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam nota pengantarnya, Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas dukungan dan kerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta penyusunan produk hukum daerah, termasuk tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Ia menegaskan bahwa penyusunan APBD merupakan proses strategis yang membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Selain menjadi instrumen pembiayaan pembangunan, APBD juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Karena itu, ia berharap seluruh tahapan pembahasan R-APBD dapat berjalan secara konstruktif, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, sehingga rancangan tersebut dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Menurut Ariston, perencanaan APBD 2027 mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata.

Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, ia mengakui bahwa belum seluruh usulan pembangunan dapat diakomodasi. Namun, pemerintah daerah terus berupaya menetapkan prioritas secara terukur agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Prioritas tersebut antara lain diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas serta kuantitas infrastruktur, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah.

“Dengan kebersamaan serta komitmen yang sama, kita optimistis indikator makro ekonomi Tahun 2027 dapat tercapai dengan baik,” kata Ariston.

Dalam rancangan target pembangunan tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Samosir menetapkan sejumlah indikator makro ekonomi sebagai acuan pencapaian pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,64–5,98 %, dengan PDRB per kapita sebesar Rp64,91 juta dan kontribusi PDRB kabupaten sebesar 0,53 %.

Pemerintah daerah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan pada kisaran 9,50–10,00 persen, penurunan Rasio Gini dari 0,234 menjadi 0,232 poin, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 76,48–77,65 poin.

Pada aspek lingkungan dan ketenagakerjaan, target yang ditetapkan meliputi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 166.984,24 ton CO₂eq, Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran 0,63–0,72 persen, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 77,72 poin.

Dari sisi postur anggaran, R-APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2027 direncanakan memiliki pendapatan daerah sebesar Rp737,48 miliar lebih dan belanja daerah sebesar Rp734,48 miliar lebih. Berdasarkan angka tersebut, rancangan anggaran mencatat surplus sebesar Rp3 miliar yang direncanakan untuk pembiayaan daerah, dengan target Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan sebesar nihil.

Wakil Bupati berharap pembahasan R-APBD bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, realistis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap pembahasan R-APBD bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Samosir, yaitu Samosir Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan,” tutup Ariston.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Nasip Simbolon, berharap seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan perencanaan yang matang, terukur, dan komprehensif, dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat.

Ia juga berharap proses pembahasan anggaran dapat berjalan dengan baik sehingga program pembangunan yang ditetapkan nantinya mampu mendukung pencapaian target daerah dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kabupaten Samosir.

Penyampaian Nota Pengantar R-APBD 2027 ini menjadi bagian penting dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah. Melalui pembahasan yang cermat dan sinergi antara eksekutif dan legislatif, anggaran daerah diharapkan dapat dikelola secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab demi mewujudkan pembangunan Kabupaten Samosir yang inklusif dan berkelanjutan. (D/Smart)

Polda Sumut Ungkap Dugaan Manipulasi Takaran BBM di Sergai, Manajer dan Supervisor SPBU Jadi Tersangka

MEDAN (Sumut) mediasergap.com – Polda Sumatera Utara mengungkap dugaan manipulasi takaran bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Suka Damai, Jalan Medan–Tebing Tinggi, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni manajer dan supervisor SPBU tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol. Irfan Rifai mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari Program Quick Wins 100 Hari Kerja Kapolri, khususnya program pemberantasan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

“Ini merupakan program 100 hari kerja Kapolri yang dituangkan dalam program Quick Wins nomor 8, yaitu melakukan pemberantasan terhadap BBM subsidi yang ilegal,” kata Irfan dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Senin (26/10/2026).

Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan DS selaku manajer SPBU dan H selaku supervisor SPBU sebagai tersangka. DS diduga menyuruh H merusak segel mesin pompa BBM, sedangkan H diduga melakukan perusakan segel untuk mengubah takaran pengisian.

Irfan menjelaskan, kasus ini terungkap setelah tim penyidik Unit 2 Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan penyelidikan bersama UPT Metrologi Legal Disperindag Kabupaten Serdang Bedagai pada Selasa (20/10/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

Saat berada di lokasi, petugas mendapati H sedang membongkar mesin pompa BBM. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan segel atau locis pada tiga mesin pompa BBM dalam kondisi rusak.

Petugas kemudian melakukan pengujian takaran bersama pihak metrologi menggunakan bejana ukur. Hasilnya, volume BBM yang keluar tidak sesuai dengan angka 20 liter yang tertera pada indikator mesin.

Pada pengujian Biosolar, ditemukan kekurangan sebanyak 510 mililiter. Sementara itu, pengujian Pertalite menunjukkan kekurangan 440 mililiter dan Pertamax 460 mililiter untuk setiap pengujian dengan indikator 20 liter.

“Betul sekali, modusnya karena alat tera yang diubah sedemikian rupa. Kami menguji tiga pompa di SPBU tersebut dengan masing-masing 20 liter, baik Pertalite, Solar maupun Pertamax. Namun, BBM yang keluar tidak mencapai 20 liter,” ujar Irfan.

Menurut dia, selisih takaran tersebut berkisar hampir setengah liter untuk setiap pengujian 20 liter BBM. Penyidik masih mendalami bagaimana perubahan pada mesin pompa itu dilakukan dan bagaimana dugaan praktik tersebut dapat berlangsung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, dugaan praktik perusakan segel mesin pompa BBM tersebut disebut telah berlangsung sekitar tujuh tahun.

“Dari keterangan yang disajikan dalam berita acara pemeriksaan, kegiatan ini sudah berlangsung sekitar tujuh tahun,” katanya.

Dari penghitungan sementara berdasarkan data penjualan pada totalisator SPBU dan hasil pengukuran selisih takaran oleh petugas metrologi selama Juni hingga Oktober 2026, penyidik memperkirakan keuntungan yang diduga diperoleh pelaku usaha mencapai Rp595.321.508,90.

Selisih volume BBM dalam periode tersebut terdiri atas 32.768,3 liter Biosolar, 34.681,1 liter Pertalite, dan 1.575,8 liter Pertamax.

Irfan menegaskan, angka tersebut merupakan estimasi sementara yang masih didalami penyidik. Ia juga menyebut tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan perkara apabila ditemukan keterlibatan pihak lain.

“Tidak menutup kemungkinan dari dua tersangka yang di SPBU Serdang Bedagai ini akan berkembang ke tersangka lainnya. Ini masih kami dalami,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kasubdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Sumut AKP Marbintang menjelaskan, uang tunai sebesar Rp77.425.000 turut diamankan saat petugas melakukan penindakan di lokasi.

“Uang yang kami amankan ini ditemukan saat berada di TKP dan diduga merupakan hasil penjualan pada hari itu. Ini masih menjadi bagian dari pendalaman kami,” kata Marbintang.

Selain uang tunai, penyidik menyita satu buah tang, satu buah obeng, dokumen pendukung, rekaman CCTV dalam flash disk, tiga unit telepon genggam, serta tiga mesin pompa dispenser BBM yang telah dipasangi garis polisi.

Irfan menambahkan, penyidik juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk terkait pemeriksaan tera secara berkala. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut masih berupa pendalaman dan belum dapat disimpulkan.

“Kami masih mendalami kemungkinan tersebut. Mohon bersabar, karena penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan,” katanya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf c juncto Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Penyidik masih melanjutkan pemeriksaan untuk mendalami dugaan manipulasi takaran, menghitung dampak yang ditimbulkan, serta menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. (Rel)

Pimpin Apel Gabungan, Wabup Ariston Tegaskan Disiplin dan Tanggung Jawab ASN

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, menegaskan pentingnya disiplin, semangat pengabdian, dan kerja sama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin apel gabungan ASN Pemerintah Kabupaten Samosir di halaman Kantor Bupati Samosir, Senin (26/10/2026).

Apel gabungan tersebut diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, serta seluruh jajaran staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

Dalam arahannya, Ariston mengajak seluruh ASN memperkuat koordinasi dan membangun kerja sama yang solid, mulai dari tingkat staf hingga pimpinan. Menurutnya, kesamaan persepsi, pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab, serta sikap saling mendukung merupakan faktor penting dalam mewujudkan pelaksanaan pekerjaan yang optimal.

“Mari kita bekerja sama dengan baik, mulai dari staf sampai atasan, agar pekerjaan kita dapat dilakukan secara maksimal. Pekerjaan ini merupakan pilihan kita untuk mengabdi. Karena itu, mari kita lakukan setiap pekerjaan dengan semangat dan penuh tanggung jawab,” ujar Ariston.

Ia menegaskan, ASN tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dan kecakapan dalam bekerja, tetapi juga harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Disiplin, menurutnya, tidak sebatas kepatuhan terhadap aturan maupun kehadiran di tempat kerja, tetapi juga tercermin melalui integritas, tanggung jawab, konsistensi, dan perilaku sehari-hari.

“Disiplin tidak bisa dinilai dengan uang dan tidak bisa diukur dengan santunan. Disiplin diukur dari seberapa besar kita mampu menjadi contoh bagi orang lain,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ariston mengingatkan bahwa kemampuan intelektual harus diimbangi dengan kebiasaan kerja yang baik dan keteladanan. Setiap keputusan maupun tindakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan perlu dipertimbangkan secara matang agar tepat sasaran, menghindari kesalahan, serta tetap menjaga hubungan kerja yang harmonis.

Terkait pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja secara terencana, bertahap, dan berorientasi pada target yang telah ditetapkan. Para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diharapkan terus melakukan pembinaan, memberikan arahan yang jelas, serta memastikan setiap tugas dilaksanakan sesuai tanggung jawab masing-masing.

“Jangan menunda pekerjaan. Pekerjaan yang ditunda pada akhirnya akan menumpuk dan bisa menjadi kendala. Kita harus optimis dalam bekerja, mengerjakan apa yang menjadi tugas kita secara bertahap dan sesuai target,” katanya.

Menurut Ariston, disiplin dan kekompakan merupakan bagian penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemkab Samosir perlu membangun kesamaan pandangan, memperkuat komunikasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.

Ia berharap semangat kebersamaan tersebut tidak hanya terwujud dalam pelaksanaan tugas internal pemerintahan, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau kita satu persepsi dan satu pandangan, pekerjaan akan terasa lebih indah dan nikmat. Tim itu akan benar-benar hidup kalau kita saling support satu sama lain,” pungkasnya.

Melalui apel gabungan tersebut, seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir diharapkan semakin memperkuat komitmen terhadap disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, dan kerja sama dalam menjalankan tugas pemerintahan demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat. (D/Smart)

Kejari Toba Dukung Gerakan Pangan Murah, Bantu Masyarakat Akses Kebutuhan Pokok Terjangkau

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Upaya menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan bahan kebutuhan pokok terus dilakukan melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Kabupaten Toba Tahun 2026. Dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Camat Laguboti tersebut, Kejaksaan Negeri Toba melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pengendalian inflasi daerah dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, Senin (26/10/2026)

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Toba ini melibatkan sejumlah instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba serta Polres Toba. Kehadiran lintas instansi tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah masyarakat.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Toba, Muhammad Iqbal Lubis, S.H., M.H., hadir bersama staf Seksi Datun untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu upaya untuk membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Melalui kegiatan ini, ketersediaan bahan pangan diharapkan dapat mendukung daya beli masyarakat dan membantu menjaga kestabilan harga komoditas kebutuhan sehari-hari.

Adapun sejumlah komoditas yang disediakan meliputi beras medium SPHP, gula pasir, telur ayam, Minyakita, tepung, cabai merah, cabai rawit, tomat, bawang merah, dan bawang putih. Beragam komoditas tersebut merupakan kebutuhan pangan yang banyak digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan GPM di Kecamatan Laguboti diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sekaligus menjadi bagian dari langkah bersama pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga pangan.

Keterlibatan Kejaksaan Negeri Toba melalui Seksi Datun dalam kegiatan ini menunjukkan partisipasi institusi dalam mendukung kegiatan lintas sektor yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing.

Kegiatan berlangsung dengan baik, tertib, dan kondusif. Melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara berkelanjutan, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait semakin kuat dalam mendukung ketahanan pangan, menjaga daya beli masyarakat, serta mewujudkan kondisi ekonomi daerah yang stabil. (Dosi)

Pemkab Samosir Dorong Perpustakaan Inklusif dan Berkualitas Usai Raih Akreditasi B

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Samosir berhasil memperoleh akreditasi B dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI). Capaian ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Samosir dalam meningkatkan mutu pengelolaan perpustakaan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan literasi dan sumber pengetahuan.

Hasil tersebut diperoleh melalui kegiatan visitasi dan penilaian akreditasi yang berlangsung di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Samosir, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas RI, Adin Bondar, bersama tim asesor Anggun Kusumah Tri Utami, Andi Pargo Simamora, dan Reza Putra Hariwanto.

Kedatangan tim disambut langsung oleh Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Advent Sitindaon, serta jajaran pegawai.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pemaparan profil perpustakaan dan pemutaran video profil, dilanjutkan verifikasi instrumen penilaian akreditasi, peninjauan fasilitas perpustakaan, serta evaluasi terhadap berbagai komponen penilaian. Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan dan serah terima berita acara visitasi.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengapresiasi pelaksanaan visitasi dan penilaian akreditasi tersebut. Ia menegaskan bahwa akreditasi bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif atau upaya memperoleh sertifikat, melainkan bagian penting dari evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.

“Akreditasi perpustakaan sangat penting, bukan hanya administratif atau penilaian formal untuk mendapatkan selembar sertifikat. Akreditasi adalah bentuk tanggung jawab untuk menjamin mutu layanan, standardisasi pengelolaan, dan optimalisasi fungsi perpustakaan daerah sebagai pusat literasi masyarakat,” kata Vandiko.

Ia mengakui bahwa pengembangan perpustakaan daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas pelayanan kepada pemustaka. Meski demikian, keterbatasan tersebut tidak boleh menghambat upaya pembenahan dan inovasi dalam menghadirkan layanan perpustakaan yang semakin berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, perpustakaan daerah harus terus dikembangkan menjadi ruang belajar yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain menyediakan bahan bacaan dan sumber informasi, perpustakaan juga diharapkan menjadi pusat kegiatan berbasis inklusi sosial yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan kapasitas diri.

Vandiko juga berharap hasil visitasi dan penilaian akreditasi dapat memberikan rekomendasi yang konkret sebagai dasar penyusunan langkah perbaikan secara terarah dan berkelanjutan.

“Hasil evaluasi ini akan menjadi peta jalan atau rencana aksi untuk meningkatkan standar pelayanan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP), sehingga Perpustakaan Daerah Kabupaten Samosir benar-benar bisa menjadi kebanggaan dan bermanfaat nyata bagi masyarakat Samosir,” jelasnya.

Perolehan akreditasi B menjadi pijakan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Samosir untuk terus memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, serta mengembangkan inovasi yang mendukung tumbuhnya budaya baca di tengah masyarakat.

Upaya tersebut juga diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan dan meningkatkan kecakapan literasi, sehingga perpustakaan semakin berperan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sejalan dengan visi Perpustakaan Nasional RI dalam mewujudkan perpustakaan transformatif untuk meningkatkan budaya baca dan kecakapan literasi menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah Kabupaten Samosir diharapkan terus memperkuat komitmen menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar yang inklusif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian, capaian akreditasi B bukan menjadi akhir dari proses pembenahan, melainkan momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjadikan perpustakaan daerah semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. (D/Smart)

Pemkab Samosir Dorong Perpustakaan Inklusif dan Berkualitas Usai Raih Akreditasi B

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Samosir berhasil memperoleh akreditasi B dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI). Capaian ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Samosir dalam meningkatkan mutu pengelolaan perpustakaan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan literasi dan sumber pengetahuan.

Hasil tersebut diperoleh melalui kegiatan visitasi dan penilaian akreditasi yang berlangsung di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Samosir, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas RI, Adin Bondar, bersama tim asesor Anggun Kusumah Tri Utami, Andi Pargo Simamora, dan Reza Putra Hariwanto.

Kedatangan tim disambut langsung oleh Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Advent Sitindaon, serta jajaran pegawai.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pemaparan profil perpustakaan dan pemutaran video profil, dilanjutkan verifikasi instrumen penilaian akreditasi, peninjauan fasilitas perpustakaan, serta evaluasi terhadap berbagai komponen penilaian. Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan dan serah terima berita acara visitasi.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengapresiasi pelaksanaan visitasi dan penilaian akreditasi tersebut. Ia menegaskan bahwa akreditasi bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif atau upaya memperoleh sertifikat, melainkan bagian penting dari evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.

“Akreditasi perpustakaan sangat penting, bukan hanya administratif atau penilaian formal untuk mendapatkan selembar sertifikat. Akreditasi adalah bentuk tanggung jawab untuk menjamin mutu layanan, standardisasi pengelolaan, dan optimalisasi fungsi perpustakaan daerah sebagai pusat literasi masyarakat,” kata Vandiko.

Ia mengakui bahwa pengembangan perpustakaan daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas pelayanan kepada pemustaka. Meski demikian, keterbatasan tersebut tidak boleh menghambat upaya pembenahan dan inovasi dalam menghadirkan layanan perpustakaan yang semakin berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, perpustakaan daerah harus terus dikembangkan menjadi ruang belajar yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain menyediakan bahan bacaan dan sumber informasi, perpustakaan juga diharapkan menjadi pusat kegiatan berbasis inklusi sosial yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan kapasitas diri.

Vandiko juga berharap hasil visitasi dan penilaian akreditasi dapat memberikan rekomendasi yang konkret sebagai dasar penyusunan langkah perbaikan secara terarah dan berkelanjutan.

“Hasil evaluasi ini akan menjadi peta jalan atau rencana aksi untuk meningkatkan standar pelayanan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP), sehingga Perpustakaan Daerah Kabupaten Samosir benar-benar bisa menjadi kebanggaan dan bermanfaat nyata bagi masyarakat Samosir,” jelasnya.

Perolehan akreditasi B menjadi pijakan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Samosir untuk terus memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, serta mengembangkan inovasi yang mendukung tumbuhnya budaya baca di tengah masyarakat.

Upaya tersebut juga diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan dan meningkatkan kecakapan literasi, sehingga perpustakaan semakin berperan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sejalan dengan visi Perpustakaan Nasional RI dalam mewujudkan perpustakaan transformatif untuk meningkatkan budaya baca dan kecakapan literasi menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah Kabupaten Samosir diharapkan terus memperkuat komitmen menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar yang inklusif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian, capaian akreditasi B bukan menjadi akhir dari proses pembenahan, melainkan momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjadikan perpustakaan daerah semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. (D/Smart)

Serahkan Bantuan Pangan, Wali Kota Tebing Tinggi Minta Bantuan Tidak Diperjualbelikan

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menghadiri sekaligus menyerahkan bantuan pangan berupa beras bagi keluarga kurang mampu Tahun Anggaran 2026. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara maraton dengan mengunjungi beberapa lokasi secara bergantian, dimulai dari Halaman Kantor Kelurahan Tambangan, Jalan Intan, Senin (26/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Wali Kota berharap bantuan pangan ini dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang masih tinggi. Wali Kota juga menegaskan agar bantuan yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan tidak boleh diperjualbelikan oleh pihak mana pun.

"Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi bapak, ibu sekalian. Pastikan kualitasnya baik dan tidak boleh diperjualbelikan. Jika ada yang diperjualbelikan, langsung di-blacklist dan tidak boleh lagi menjadi penerima manfaat," tegas Wali Kota.

Wali Kota mengungkapkan bahwa bantuan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap warga kurang mampu yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

"Bagi warga yang tidak mendapat bantuan dari Kementrian Sosial, kita berikan dari pemerintah daerah. Artinya komitmen pemerintah daerah kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi, ini juga tanggung jawab kami kepada bapak ibu," tambah Wali Kota.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial, Tigahara Hasibuan, dalam laporan kegiatannya menyampaikan bahwa penyaluran ini didasarkan pada DPA-SKPD Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2026 serta SK Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 100.3.3.3/1256 Tahun 2026.

Adapun rincian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh kecamatan meliputi, Kecamatan Padang Hilir sebanyak 2.220 KPM, Kecamatan Rambutan sebanyak 2.302 KPM, Kecamatan Bajenis sebanyak 2.044 KPM, Kecamatan Padang Hulu sebanyak 1.960 KPM, serta Kecamatan Tebing Tinggi Kota sebanyak 1.474 KPM.

Tigahara menjelaskan, program penyaluran beras ini dibagi ke dalam tiga tahap. Tahap pertama telah disalurkan pada bulan Juli 2026 lalu ke seluruh kelurahan di Kota Tebing Tinggi. Penyaluran hari ini dilanjutkan untuk tahap kedua dan ketiga sekaligus, dengan total keseluruhan penerima sebanyak 10.000 KPM. 

"Untuk alokasi tahap kedua dan ketiga ini, setiap KPM masing-masing menerima 5 kilogram beras per tahap, sehingga total yang diterima warga pada hari ini adalah 10 kilogram beras," jelasnya.

Setelah menyerahkan bantuan secara simbolis dan berfoto bersama di Kelurahan Tambangan, Wali Kota beserta jajaran langsung melanjutkan agenda penyerahan bantuan pangan di Kantor Kelurahan Bandar Sono, Jalan Damai Nomor 8.

Adapun jumlah penerima penyaluran hari itu meliputi, Kelurahan Tambangan sebanyak 300 KPM dan Kelurahan Bandar Sono sebanyak 250 KPM. 

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Erwin Suheri Damanik, Kaban Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, Camat Padang Hilir Melly Rahmayanti Harahap, Camat Padang Hulu Nanda Aulia Yusuf Purba, Lurah Tambangan Genta Lutfi, Lurah Bandar Sono Yenli Saragih, para lurah atau perwakilan se-Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu, warga penerima bantuan, serta tim peliputan Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi. (Ajs)

Traktor dan Pompa Air Disalurkan, Petani Samosir Didorong Tingkatkan Produksi

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Samosir terus memperkuat sektor pertanian melalui sinergi dengan Pemerintah Pusat. Dukungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia berupa 46 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) disalurkan kepada 51 kelompok tani di Kabupaten Samosir sebagai upaya mendukung peningkatan produktivitas pertanian, modernisasi pengolahan lahan, dan pengembangan komoditas unggulan daerah, khususnya bawang putih.

Bantuan tersebut diserahkan oleh Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk kepada kelompok tani penerima di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Samosir, Senin (26/10/2026).

Adapun bantuan yang disalurkan terdiri atas enam unit traktor roda empat, satu unit handtraktor, dan 44 unit pompa air. Ketersediaan peralatan tersebut diharapkan dapat membantu petani mengolah lahan secara lebih efektif, mendukung kebutuhan pengairan, serta membuka peluang perluasan areal tanam.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengatakan, bantuan alsintan tersebut merupakan hasil perjuangan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam menindaklanjuti kebutuhan yang disampaikan para petani. Usulan tersebut kemudian disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian RI.

“Bantuan ini hasil sinergitas dengan Kementerian Pertanian di bawah komando Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya harap dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh anggota kelompok tani,” kata Vandiko.

Menurutnya, dukungan peralatan pertanian tersebut diharapkan dapat meringankan beban kerja petani, meningkatkan efisiensi pengolahan lahan, serta mendukung peningkatan hasil pertanian yang berdampak pada kesejahteraan keluarga petani.

Karena itu, ia mengingatkan seluruh kelompok penerima agar mengelola dan memanfaatkan bantuan secara optimal, terbuka, serta mengutamakan kepentingan bersama. Pengawasan juga perlu dilakukan agar alsintan dapat digunakan oleh anggota kelompok tani sesuai kebutuhan.

“Penggunaannya harus diawasi sebaik mungkin, jangan hanya dimanfaatkan ketua atau disimpan dalam gudang,” tegasnya.

Vandiko menjelaskan, memperoleh bantuan dari Pemerintah Pusat membutuhkan proses pengusulan dan persaingan dengan berbagai daerah yang juga memiliki kebutuhan di sektor pertanian. Oleh sebab itu, bantuan yang telah diterima perlu dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan oleh para petani.

Secara khusus, Bupati Vandiko menekankan agar traktor roda empat yang disalurkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung perluasan lahan pertanian bawang putih. Pengembangan komoditas ini dinilai memiliki peluang strategis bagi Kabupaten Samosir, terutama dalam mendukung penyediaan bibit bawang putih untuk kebutuhan nasional.

Ia menyebutkan bahwa Kabupaten Samosir memiliki potensi agroklimat yang mendukung pengembangan bawang putih. Berdasarkan kajian yang disampaikan Bupati, Samosir dinilai layak dikembangkan sebagai salah satu daerah penghasil bibit bawang putih.

“Kabupaten Samosir sebagai daerah penyediaan bibit bawang putih nasional, dipilih Presiden sebagai daerah penghasil bibit karena dianggap cocok untuk pengembangan bawang putih. Kita dipilih sebagai daerah sentra bawang putih. Ini program Presiden yang harus kita dukung dan kita patut berbangga. Dari hasil kajian BRIN, Samosir layak menjadi penghasil bawang putih,” ungkap Vandiko.

Menurutnya, peluang tersebut perlu dimanfaatkan melalui perluasan areal tanam, peningkatan produksi, dan pendampingan kepada petani. Ia juga menyampaikan bahwa uji coba budidaya bawang putih di Samosir menunjukkan potensi hasil yang menjanjikan.

Vandiko menyebutkan, berdasarkan uji coba yang disampaikan, produktivitas bawang putih dapat mencapai sekitar 10 ton per hektare. Potensi ini diharapkan menjadi dorongan bagi petani untuk mengembangkan budidaya bawang putih secara lebih luas, dengan tetap memperhatikan kesesuaian lahan, teknik budidaya, dan pendampingan teknis.

“Kalau Samosir bisa memenuhi kebutuhan Sumatera saja kita sudah luar biasa. Potensi ini harus kita manfaatkan dengan baik. Kita perluas lahan, tingkatkan produksi dan hasilnya akan kembali kepada petani untuk peningkatan perekonomian,” tambahnya.

Pengembangan bawang putih tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Kabupaten Samosir dalam rantai pasok komoditas pertanian, sekaligus membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan petani. Keberhasilannya memerlukan kerja sama antara pemerintah, penyuluh pertanian, kelompok tani, dan pihak terkait lainnya.

Pemerintah Kabupaten Samosir, lanjut Vandiko, siap memberikan pendampingan kepada petani dalam pengembangan komoditas tersebut, mulai dari pengolahan lahan hingga peningkatan produksi.

Ia juga menegaskan bahwa bantuan alsintan diberikan secara gratis kepada kelompok penerima. Meski demikian, pemanfaatannya akan tetap dipantau dan dievaluasi. Apabila bantuan tidak digunakan sesuai peruntukannya, pengalihan kepada kelompok tani lain yang lebih membutuhkan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyaluran bantuan tersebut mendapat sambutan positif dari kelompok tani penerima. Perwakilan Kelompok Tani Satahi, Muara M. Situmorang, dari Kecamatan Pangururan, menyampaikan terima kasih atas upaya Bupati dan Wakil Bupati Samosir dalam memperjuangkan kebutuhan petani hingga memperoleh dukungan dari Pemerintah Pusat.

Ia berharap perhatian terhadap sektor pertanian terus ditingkatkan agar semakin banyak kelompok tani memperoleh kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan hasil usahanya.

“Semoga Bapak sehat dan semakin kuat dalam memajukan pertanian Samosir,” ujarnya.

Apresiasi serupa disampaikan Franseda Sianipar dari Kelompok Tani Sihole, Kecamatan Sianjur Mula Mula. Ia mengaku bersyukur atas bantuan yang diterima dan berkomitmen agar peralatan tersebut dimanfaatkan serta dirawat dengan baik.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuan ini. Kami bangga dan bahagia atas bantuan dan dukungan kepada kelompok tani. Kami akan mempergunakan bantuan secara baik dan merawat sebaik mungkin,” ungkapnya.

Penyaluran alsintan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Samosir dalam memperkuat pembangunan pertanian melalui peningkatan sarana produksi, modernisasi pengolahan lahan, dan pengembangan komoditas potensial.

Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Samosir, Pemerintah Pusat, dan kelompok tani, bantuan tersebut diharapkan tidak hanya mempermudah pekerjaan petani, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas, perluasan lahan bawang putih, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Dengan pengelolaan bantuan yang tepat serta pendampingan berkelanjutan, sektor pertanian di Kabupaten Samosir diharapkan semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan petani serta pembangunan daerah. (D/Smart)

Bupati dan Wakil Bupati Samosir Ajak PIKI Perkuat Kolaborasi untuk Kemajuan Daerah

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengajak Dewan Pengurus Cabang Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPC PIKI) Kabupaten Samosir periode 2026–2031 memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta berkontribusi nyata dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan. PIKI diharapkan tidak sekadar menjadi wadah berhimpunnya kaum intelektual Kristen, tetapi juga menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kekristenan.

Ajakan tersebut disampaikan Vandiko saat menghadiri pelantikan DPC PIKI Kabupaten Samosir periode 2026–2031 di Gereja GKPI Tanah Lapang, Pangururan, Minggu (25/10/2026). Pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPD PIKI Sumatera Utara, Pdt. Steven Kumenit.

Kepengurusan DPC PIKI Kabupaten Samosir periode 2026–2031 dipimpin Megianto Sinaga sebagai ketua, Tumpal BT. Siregar sebagai sekretaris, dan Ronal Nirma Sihotang sebagai bendahara. Kepengurusan baru ini diharapkan mampu menyusun program kerja yang terarah serta menghadirkan gagasan yang bermanfaat bagi kemajuan organisasi dan pembangunan Kabupaten Samosir.

Dalam sambutannya, Bupati Vandiko menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru PIKI Samosir. Ia berharap seluruh pengurus menjalankan amanah dengan tulus, bertanggung jawab, serta menunjukkan identitas organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan bermasyarakat.

“PIKI harus berbeda dengan organisasi lain karena ada karakter kekristenan yang harus dijaga dan ditunjukkan kepada masyarakat. Ada model yang dapat dan tidak dapat dilakukan sesuai ajaran Kristus,” ujar Vandiko.

Menurutnya, tantangan pembangunan daerah semakin kompleks dan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Persoalan pendidikan, pembentukan moral dan karakter generasi muda, serta penyalahgunaan narkoba juga membutuhkan perhatian dan keterlibatan berbagai pihak.

Karena itu, pemerintah daerah memerlukan dukungan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi yang memiliki sumber daya intelektual dan kompetensi profesional. PIKI diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran, menawarkan gagasan konstruktif, serta mengambil bagian dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Bupati juga mendorong PIKI Samosir membangun jaringan yang kuat agar mampu memperluas kontribusi organisasi dalam mendukung pembangunan daerah.

“Dengan jaringan PIKI yang kuat, PIKI Samosir dapat berperan aktif dalam pembangunan. Selanjutnya kami tunggu pemikiran-pemikiran dari PIKI,” kata Vandiko.

Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuannya dengan pengurus DPP PIKI, dirinya mendapat dorongan agar Pemerintah Kabupaten Samosir turut mendukung pembentukan kepengurusan PIKI di daerah tersebut. Dengan terbentuknya DPC PIKI Samosir, ia berharap prinsip-prinsip organisasi dapat diwujudkan melalui program kerja yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir, saya mengucapkan selamat dan sukses atas terbentuknya kepengurusan DPC PIKI Samosir. Saya mengapresiasi dan sudah mendengar prinsip-prinsip pengurus yang baru terbentuk. Ini adalah orang-orang yang memiliki potensi, yang diharapkan mampu bersinergi dan menyusun program yang baik bagi pembangunan maupun organisasi,” ungkapnya.

Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk berharap PIKI Samosir terus bergerak melalui program-program yang terencana dan berkualitas. Ia menilai pemikiran serta kompetensi kaum intelektual dapat menjadi kontribusi berharga dalam mendukung kemajuan masyarakat dan pembangunan daerah.

“PIKI harus terus bergerak dengan program yang mantap. Dengan mayoritas masyarakat Samosir yang beragama Kristen, tentu PIKI dapat memberikan pemikiran yang berharga dan bermakna bagi masyarakat serta pembangunan Samosir,” ujar Ariston.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir sekaligus Dewan Pakar PIKI Samosir, Marudut Tua Sitinjak, berharap kepengurusan yang baru dapat mengembangkan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia juga mendorong PIKI membangun kolaborasi yang produktif dengan Pemerintah Kabupaten Samosir agar gagasan organisasi dapat diwujudkan dalam kegiatan yang memberikan dampak positif.

Ketua DPC PIKI Samosir Megianto Sinaga menjelaskan bahwa kepengurusan yang dipimpinnya terdiri atas individu dengan latar belakang yang beragam, mulai dari berbagai denominasi gereja, kalangan profesional, aparatur sipil negara (ASN), pensiunan, hingga pengusaha. Keberagaman tersebut diharapkan menjadi kekuatan dalam memperkaya gagasan dan memperluas kontribusi organisasi.

“PIKI tidak hadir menjadi benalu, tetapi menjadi bagian dari solusi bagi Pemerintah Kabupaten Samosir. Kami siap mendukung program Pemkab Samosir, khususnya dalam menggalakkan pariwisata dan program-program strategis lainnya, sehingga apa yang menjadi program pemerintah dapat berdampak bagi PIKI dan masyarakat,” kata Megianto.

Ia menambahkan bahwa PIKI Samosir diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat serta memperkuat hubungan dan kerja sama antardenominasi gereja di Kabupaten Samosir.

Dari unsur PIKI Sumatera Utara, Bendahara DPD PIKI Sumatera Utara Berta Mariana Silalahi mengingatkan agar PIKI Samosir mampu menjadi garam dan terang dunia melalui karya nyata yang berlandaskan nilai-nilai kekristenan. Ia mendorong organisasi tersebut mengambil peran dalam memajukan daerah, menjaga kelestarian lingkungan Danau Toba, serta memperkuat kehidupan sosial masyarakat.

“PIKI Samosir harus mendorong kemajuan daerah, menjaga kelestarian Danau Toba dan memperkuat kehidupan sosial masyarakat. Tetap teguh dengan semangat pengabdian,” ungkap Berta.

Ia juga mengajak kaum inteligensia Kristen untuk semakin aktif mengambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan daerah. Menurutnya, kecerdasan, pengetahuan, serta kompetensi profesional perlu diwujudkan melalui karya dan pengabdian yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Usai pelantikan, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk turut menyaksikan PIKI Awards 2026. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPP PIKI Maruarar Sirait menyapa Bupati Samosir beserta jajaran pengurus DPC PIKI Samosir yang baru dilantik. Kegiatan PIKI Awards 2026 disiarkan secara langsung sehingga dapat disaksikan oleh masyarakat luas.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir sekaligus Dewan Pakar PIKI Samosir Marudut Tua Sitinjak, Asisten II Hotraja Sitanggang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Immanuel Sitanggang, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan denominasi gereja.

Dengan terbentuknya kepengurusan DPC PIKI Kabupaten Samosir periode 2026–2031, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara kaum intelektual, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah daerah. Melalui program yang konkret dan semangat pengabdian, PIKI diharapkan dapat ikut mendorong kemajuan pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian lingkungan Danau Toba, serta kesejahteraan masyarakat Samosir. (D/Smart)

Pemkab Toba Sampaikan Usulan Pengembangan Daerah dalam Kunjungan BKSAP DPR RI

BALIGE (Toba) mediasergap.com – Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu menyampaikan sejumlah usulan pengembangan potensi daerah kepada delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam kunjungan bertema “Diplomasi Parlemen sebagai Strategi Menjembatani Potensi Daerah Menuju Pasar Global” di rumah dinas Bupati Toba, Balige, Senin (26/10/2026).

Kunjungan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkenalkan berbagai potensi unggulan Kabupaten Toba ke tingkat nasional dan internasional, sekaligus membuka peluang kerja sama dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kedatangan delegasi BKSAP DPR RI disambut langsung oleh Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu, didampingi istrinya, Ny. Astita Effendi Napitupulu, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Paber Napitupulu, para staf ahli, asisten, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Bupati Toba memaparkan sejumlah sektor potensial yang dinilai dapat dikembangkan dan dipromosikan ke pasar global. Potensi tersebut meliputi sektor agrowisata, pariwisata, kebudayaan, ekonomi kreatif, dan perikanan darat.

Pada sektor agrowisata, salah satu potensi yang disampaikan adalah pengembangan hilirisasi tematik kopi Arabika di Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumbanjulu. Pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian sekaligus memperluas peluang usaha bagi masyarakat.

Di sektor pariwisata, Kabupaten Toba memiliki potensi wisata alam, wisata religi, wisata buatan, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala internasional. Sementara itu, pada sektor kebudayaan, pelestarian kearifan lokal, termasuk tradisi dan kepercayaan Parmalim, menjadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya masyarakat Toba.

Potensi lainnya terdapat pada sektor ekonomi kreatif, antara lain tenun ulos, sarung Balige, produk kriya, dan kuliner halal. Adapun sektor perikanan darat diarahkan pada pengembangan pengolahan hasil perikanan serta pembibitan ikan air tawar.

Untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Toba juga menayangkan video profil daerah yang memuat kondisi umum dan berbagai potensi pembangunan Kabupaten Toba.

Dalam sesi diskusi, para anggota DPR RI dari berbagai komisi dan fraksi menyampaikan saran serta masukan terkait pengembangan sektor pariwisata, pertanian, pendidikan, infrastruktur, dan bidang lainnya. Diskusi tersebut menjadi kesempatan untuk bertukar pandangan mengenai peluang pengembangan daerah dan pengenalan potensi Kabupaten Toba melalui kerja sama parlemen di tingkat internasional.

Ketua delegasi, Muhammad Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., M.B.A., menyampaikan bahwa berbagai hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut dapat menjadi bahan untuk diperjuangkan dan diperkenalkan melalui forum-forum internasional.

“Kami diskusi banyak hal. Ini nanti bisa kami bawa dalam forum-forum internasional. Toba ini salah satu destinasi wisata yang patut dikunjungi oleh masyarakat internasional,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan BKSAP DPR RI ke Kabupaten Toba.

“Kita juga telah menyampaikan potensi yang ada di Kabupaten Toba. Harapan kita dari kunjungan BKSAP ini dapat membantu, dengan harapan kehadiran beberapa komisi yang hadir bisa membawa ini ke kancah internasional,” kata Bupati.

Ia berharap pertemuan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk memperluas pengenalan potensi unggulan Kabupaten Toba, sekaligus membuka peluang dukungan dan kolaborasi yang bermanfaat bagi pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Usai diskusi dan penyampaian sejumlah usulan pengembangan daerah, Bupati Toba menyerahkan cenderamata berupa ulos kepada Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Syahrul Aidi Maazat, beserta para anggota delegasi yang hadir. Penyerahan ulos tersebut menjadi simbol penghormatan sekaligus pengenalan kekayaan budaya masyarakat Batak Toba kepada para tamu.

Adapun anggota BKSAP DPR RI yang hadir dalam kunjungan tersebut meliputi Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comn&MediaS.; Samuel JD Wattimena; Dr. H. Musa Rajekshah, M.Hum.; Robert Joppy Kardinal, S.A.B.; Teguh Iswara Suardi, S.T., M.Sc.; Elpisina, S.Sos., M.Si.; Habib Aboe Bakar Alhabsyi, S.E.; Hj. Meitri Citra Wardani, S.H.; Dr. drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si.; Sigit Purnomo, S.A.P.; H. Fathi; serta Faujia Helga br. Tampubolon.

Melalui kunjungan ini, Pemerintah Kabupaten Toba berharap potensi pertanian, pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, dan perikanan dapat semakin dikenal luas serta memperoleh peluang pengembangan melalui jejaring kerja sama nasional dan internasional. (Dosi)