Polres Toba Tertibkan 40 Knalpot Brong di Balige, Wujudkan Lalu Lintas Aman dan Nyaman

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Komitmen menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan berlalu lintas terus diwujudkan Kepolisian Resor (Polres) Toba melalui kegiatan razia dan penertiban penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong di wilayah Kota Balige, Sabtu (7/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan sebanyak 40 unit knalpot brong yang selama ini menjadi salah satu sumber gangguan kebisingan dan keresahan masyarakat. Penertiban ini merupakan langkah nyata Polres Toba dalam merespons aspirasi masyarakat sekaligus menciptakan situasi lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan kondusif.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Toba, AKBP V.J. Parapaga, S.I.K., serta turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Toba, Franshendrik Tambunan; Dansubdenpom Balige, Kapten CPM Berlin Nainggolan; dan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Toba, Evan Simanjuntak. Pelaksanaan penertiban juga melibatkan personel Polres Toba, Polisi Militer, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Toba sebagai bentuk sinergi lintas instansi.

Ketua DPRD Kabupaten Toba menyampaikan apresiasi kepada Polres Toba atas langkah konkret dalam menertibkan penggunaan knalpot brong. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan upaya positif dalam menjawab keresahan masyarakat sekaligus menjaga kenyamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Toba mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendukung upaya penertiban, khususnya melalui peran orang tua dalam memberikan edukasi dan pengawasan terhadap anak-anak agar tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Kapolres Toba menegaskan bahwa upaya menciptakan ketertiban lalu lintas tidak dapat hanya dibebankan kepada pihak kepolisian, melainkan membutuhkan keterlibatan keluarga dan seluruh elemen masyarakat.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toba, khususnya para orang tua, mari bersama-sama membantu upaya ini. Kami dari Kepolisian tentu akan terus melaksanakan penertiban, tetapi peran orang tua juga sangat penting. Tolong ingatkan dan awasi anak-anak kita agar tidak menggunakan knalpot brong. Karena kalau orang tua tidak ikut mengingatkan anaknya, setelah ditertibkan hari ini, bukan tidak mungkin besok akan terulang kembali,” tegas Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres Toba berharap kegiatan penertiban tersebut tidak sekadar memberikan efek jera, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih menghargai kenyamanan dan hak pengguna jalan lainnya.

Melalui kegiatan ini, Polres Toba menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas di wilayah Kabupaten Toba. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, nyaman, serta terbebas dari gangguan kebisingan knalpot brong. (Dosi)

Sekdakab Samosir Buka Raimuna Cabang IV, Dorong Pramuka Jadi Generasi Kreatif dan Berdaya Saing

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Samosir terus memperkuat komitmennya dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berbudaya, disiplin, kreatif dan berdaya saing. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Raimuna Cabang (Raicab) IV Gerakan Pramuka Kwarcab Samosir Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Kantor Bupati Samosir, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam membina sekaligus mempersiapkan Pramuka Penegak dan Pandega terbaik Kabupaten Samosir untuk mengikuti Raimuna Daerah Sumatera Utara hingga Raimuna Nasional.

Berbagai tahapan kegiatan dan seleksi digelar untuk menguji kemampuan, kedisiplinan, kekompakan serta keterampilan peserta. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi aktivitas keagamaan, gotong royong, praktik Peraturan Baris-Berbaris (PBB) menggunakan tongkat, penampilan yel-yel, tata upacara, senam Pramuka hingga penilaian kerapian berpakaian seragam Pramuka.

Peserta berasal dari sejumlah SMA dan SMK se-Kabupaten Samosir. Berdasarkan hasil seleksi, sebanyak 64 peserta terbaik yang terdiri dari 32 putra dan 32 putri dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Samosir pada Raimuna Daerah Sumatera Utara. Sementara itu, sebanyak 32 peserta selanjutnya akan dipersiapkan mengikuti Raimuna tingkat Nasional.

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, Marudut Tua Sitinjak, dalam arahannya menegaskan bahwa Gerakan Pramuka harus menjadi garda terdepan dalam menebarkan energi positif, memperkuat semangat persatuan serta mengimplementasikan nilai-nilai Dasa Dharma Pramuka dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, Raimuna bukan sekadar kegiatan perkemahan, tetapi merupakan wadah strategis bagi Pramuka Penegak dan Pandega untuk membangun persaudaraan, bertukar wawasan, mengembangkan kreativitas serta mengasah keterampilan kepramukaan yang relevan dengan tantangan perkembangan zaman.

"Raimuna merupakan wadah untuk melahirkan generasi muda yang kreatif, inovatif, produktif dan edukatif. Di sinilah adik-adik mempererat tali persaudaraan, bertukar pikiran serta mengasah keterampilan kepramukaan," tegas Marudut Tua Sitinjak.

Ia juga berharap seluruh peserta tidak hanya mampu menunjukkan kemampuan dan berkompetisi secara sehat, tetapi turut membangun semangat kebersamaan serta kolaborasi. Setiap pengalaman yang diperoleh selama mengikuti Raimuna, baik melalui forum wawasan, kegiatan persaudaraan maupun praktik keterampilan kepramukaan, diharapkan menjadi bekal dalam membentuk karakter, kemandirian dan jiwa kepemimpinan.

"Jadikan setiap kegiatan Raimuna ini sebagai pengalaman berharga untuk meningkatkan kemampuan diri, memperkuat persaudaraan dan mempersiapkan diri menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas," pesannya.

Melalui pelaksanaan Raimuna Cabang IV Tahun 2026 ini, diharapkan lahir generasi muda Samosir yang tidak hanya unggul dalam keterampilan kepramukaan, tetapi juga memiliki integritas, kecintaan terhadap budaya, semangat gotong royong serta kesiapan menghadapi tantangan masa depan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Edison Pasaribu, Kepala Pelaksana BPBD Sarimpol Manihuruk, Sekretaris BPBD Hamonangan Tampubolon, Sekretaris Dinas Kominfo Agustianto Sitinjak serta Camat Pangururan Robintang Naibaho. (D/Smart)

Dua Puluh Satu Bulan Belum Naik Penyidikan, Praktisi Hukum Pertanyakan Penanganan Laporan Dugaan Pemalsuan Dokumen

MEDAN (Sumut) mediasergap.com — Penanganan laporan dugaan pemalsuan tanda tangan dan cap jari pada dokumen ahli waris di Polrestabes Medan menjadi sorotan. Pasalnya, laporan yang dilayangkan Tiolina Pasaribu sejak 10 Januari 2025 hingga November 2026 disebut masih berada pada tahap penyelidikan.

Hampir 22 bulan berjalan, perkara tersebut belum dinyatakan naik ke tahap penyidikan. Kondisi ini mendorong Tiolina Pasaribu mengadukan proses penanganan laporannya ke Bareskrim Polri dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/96/I/2025/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, dengan terlapor Bert S dan pihak lainnya. Perkara itu berkaitan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan serta cap jari pada dokumen ahli waris yang diduga menggunakan nama Tiolina Pasaribu tanpa sepengetahuannya.

Dugaan tindak pidana yang dilaporkan sebelumnya mengacu pada Pasal 263 dan/atau Pasal 264 KUHP lama. Sementara dalam KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan mengenai pemalsuan surat antara lain diatur dalam Pasal 391 dan Pasal 392, sesuai unsur perbuatan yang terbukti.

Lambannya perkembangan penanganan perkara tersebut turut mendapat perhatian dari tiga praktisi hukum, yakni Gindo Nadapdap, SH, MH, Nasib Butar-butar, SH, MH, dan Rio Tampubolon, SH.

Mereka menyoroti belum adanya kepastian mengenai kelanjutan laporan yang telah berjalan lebih dari satu tahun sembilan bulan tersebut. Menurut mereka, penanganan laporan masyarakat harus dilakukan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Gindo Nadapdap, S.H., M.H, menilai lamanya proses penanganan tanpa perkembangan yang jelas dapat menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum.

"Ini merupakan preseden buruk bagi pandangan masyarakat terhadap institusi kepolisian, khususnya Polrestabes Medan, apabila tidak ada kepastian hukum yang diberikan kepada pelapor atau korban," tegasnya kepada media, Senin, 23 Maret 2026.

Sementara itu, Nasib Butar-butar, S.H., M.H, bersama Rio Tampubolon, S.H, turut menyampaikan keprihatinan terhadap proses penanganan perkara yang dinilai berlarut-larut.

Mereka mengingatkan agar tidak muncul dugaan adanya ketidakberesan dalam proses penanganan laporan masyarakat. Menurut mereka, setiap tahapan penyelidikan harus memiliki arah dan perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Menurut hemat saya, jangan sampai ada permainan-permainan nakal dalam penanganan perkara seperti ini," demikian kritik yang disampaikan Nasib Butar-butar dan Rio Tampubolon.

Kepada awak media, Tiolina Pasaribu kembali mengungkapkan kekecewaannya terhadap perkembangan laporan yang telah disampaikannya sejak Januari 2025.

Ia menyebutkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk memperoleh kepastian penanganan perkara, termasuk menyampaikan surat pengaduan khusus kepada Kapolrestabes Medan yang saat itu dijabat Kombes Pol Gideon, serta mengangkat persoalan tersebut melalui pemberitaan media dan media sosial.

Namun, menurut Tiolina, hingga saat ini laporan tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan.

Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah proses pemeriksaan telah dilakukan, termasuk pemeriksaan sidik jari melalui INAFIS di Polrestabes Medan hingga Ditreskrimum Polda Sumatera Utara, serta permintaan keterangan atau wawancara terhadap saksi, termasuk kepala lingkungan dan lurah.

"Bayangkan, laporan yang saya buat sejak 10 Januari 2025 sampai sekarang masih dalam tahap penyelidikan. Proses pemeriksaan sidik jari dan permintaan keterangan saksi sudah berjalan, tetapi saya masih mempertanyakan bagaimana kelanjutan penanganannya. Saya berharap perkara ini mendapatkan kepastian hukum dan tidak terus berlarut-larut," ungkap Tiolina.

Setelah menempuh berbagai upaya untuk meminta kejelasan, Tiolina akhirnya menyampaikan pengaduan ke Bareskrim Polri dengan Nomor Laporan Konsultasi: LK/899/X/2026/BARESKRIM serta ke Divpropam Mabes Polri sekitar 15 Oktober 2026.

Upaya tersebut kemudian diikuti dengan adanya perkembangan sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) terakhir yang diterimanya.

Dalam SP2HP tersebut, menurut Tiolina, penyidik Polrestabes Medan menyampaikan rencana pelaksanaan gelar perkara pada Senin, 16 November 2026.

"Setelah saya menyampaikan pengaduan ke Bareskrim dan Divpropam Mabes Polri sekitar 15 Oktober lalu, akhirnya dalam SP2HP terakhir disebutkan bahwa penyidik akan melaksanakan gelar perkara pada Senin, 16 November 2026. Saya berharap gelar perkara ini benar-benar menjadi titik terang bagi laporan yang sudah hampir 22 bulan saya perjuangkan," ujar Tiolina.

Tiolina menjelaskan, dirinya meyakini terdapat dugaan pemalsuan dalam dokumen ahli waris yang menjadi objek laporan. Ia mengaku tidak pernah diberi tahu maupun dimintai persetujuan terkait pencantuman namanya dalam dokumen tersebut.

Menurutnya, sejumlah bukti dan keterangan saksi yang telah disampaikan kepada penyelidik perlu diperiksa dan diuji secara menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana.

Ia berharap seluruh bukti, termasuk hasil pemeriksaan sidik jari dan keterangan saksi, menjadi bahan pertimbangan dalam gelar perkara mendatang.

Sebelumnya, Gindo Nadapdap, SH, MH, Nasib Butar-butar, SH, MH, dan Rio Tampubolon, SH, telah menyarankan agar Tiolina menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada sejumlah pejabat terkait, mulai dari Bareskrim Polri, Divpropam Mabes Polri, Kapolda Sumatera Utara, Bidpropam Polda Sumatera Utara, hingga Kabag Wassidik Polda Sumatera Utara.

Mereka meminta agar dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses penanganan laporan tersebut, termasuk menelusuri apakah terdapat pelanggaran prosedur atau ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan tugas penyelidik.

Apabila ditemukan pelanggaran, mereka mendorong agar tindakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Menurut mereka, laporan masyarakat tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan perkembangan. Transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Kini, perhatian tertuju pada gelar perkara yang dijadwalkan berlangsung 16 November 2026. Masyarakat tentu berharap proses tersebut dapat memberikan kejelasan mengenai arah penanganan laporan Tiolina Pasaribu, apakah terdapat dasar hukum yang cukup untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan atau diperlukan langkah penyelidikan lebih lanjut.

Kepastian hukum, transparansi, dan profesionalitas dalam penanganan setiap laporan masyarakat menjadi harapan yang harus dijawab melalui proses penegakan hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. (Rel)

CV Teratai Pamah Dolomit Resmi Kantongi IUP Operasi Produksi, Potensi Dolomit Dairi Siap Dikembangkan

DAIRI (SUMUT) mediasergap.com - Kabar baik datang dari sektor pertambangan mineral di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. CV Teratai Pamah Dolomit secara resmi telah memperoleh peningkatan perizinan usaha pertambangan ke tahap Operasi Produksi (IUP OP) melalui sistem Online Single Submission (OSS) Pemerintah Republik Indonesia pada Jumat, 6 November 2026.

Direktur CV Teratai Pamah Dolomit, Ekta Evaristus Karo Karo, menyambut terbitnya izin tersebut sebagai tonggak penting bagi perusahaan dalam melanjutkan pengembangan usaha pertambangan komoditas dolomit yang berlokasi di Desa Pamah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan melalui sistem OSS, identitas perizinan perusahaan tercatat sebagai berikut:

• Nama perusahaan: CV Teratai Pamah Dolomit.
• Direktur: Ekta Evaristus Karo Karo.
• Nomor izin: 13122400711430003.
• Nomor Induk Berusaha (NIB): 1312240071143.
• Jenis kegiatan: Pertambangan mineral.
• Komoditas: Dolomit.
• Lokasi kegiatan: Desa Pamah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
• Tanggal penerbitan: 6 November 2026.

Terbitnya IUP Operasi Produksi ini merupakan tahapan penting bagi perusahaan setelah melalui proses pengurusan administrasi dan pemenuhan persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di bawah kepemimpinan Direktur Ekta Evaristus Karo Karo, CV Teratai Pamah Dolomit diharapkan dapat mempersiapkan kegiatan pertambangan secara terencana, profesional, serta memperhatikan aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan hidup.

Potensi dolomit di wilayah Kabupaten Dairi diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah apabila dikembangkan secara bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, perusahaan tetap berkewajiban memenuhi seluruh ketentuan perizinan, termasuk persyaratan teknis, keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta kewajiban reklamasi dan pascatambang sesuai peraturan perundang-undangan.

Penerbitan IUP Operasi Produksi ini diharapkan menjadi awal pengembangan usaha pertambangan dolomit yang tertib administrasi, berorientasi pada kepatuhan hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Direktur CV Teratai Pamah Dolomit, Ekta Evaristus Karo Karo, diharapkan dapat membawa perusahaan berkembang secara profesional dengan mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi, tanggung jawab lingkungan, serta kontribusi positif bagi masyarakat dan daerah. (Rel)

CV Teratai Pamah Dolomit
Desa Pamah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.

Safari Kamtibmas, Kapolda Sumut Rangkul Pujakesuma Rawat Kebinekaan dan Tolak Narkoba

MEDAN (Sumut) mediasergap.com – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., mengajak keluarga besar Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma untuk memperkuat sinergi dengan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), memberantas narkoba, serta merawat persatuan dan keberagaman di Sumatera Utara. Ajakan tersebut disampaikan saat kunjungan silaturahmi ke Kantor DPW Pujakesuma Sumut, Jalan Adi Sucipto, Medan Polonia, Jumat (6/11/2026).

Kedatangan Kapolda Sumut bersama sejumlah pejabat utama Polda Sumut disambut Ketua DPW Pujakesuma Sumut Kombes Pol. (Purn.) Dr. Mhd. R. Dayan, S.H., M.H., bersama jajaran pengurus dan para ketua Pujakesuma kabupaten/kota. Dalam sambutannya, Ketua DPW menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut sekaligus memperkenalkan organisasi Pujakesuma yang telah berdiri selama 45 tahun dan terus berkembang dari generasi ke generasi.

Kapolda Sumut mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mendekatkan Polri dengan seluruh elemen masyarakat, sejalan dengan semangat program Kapolri, yakni Polisi Bersama Masyarakat. Menurutnya, sinergi dan komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif di tengah keberagaman masyarakat Sumatera Utara.

"Kami ingin menjalin silaturahmi dan bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memelihara kamtibmas serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika," ujar Sonny.

Ia menegaskan, personel Polri harus mampu menampilkan dua karakter yang berjalan beriringan, yakni humanis dalam memberikan pelayanan serta tegas dalam menegakkan hukum. "Di satu sisi, Polri harus mengedepankan senyum, sapa, dan santun. Namun, di sisi lain harus mampu bertindak tegas dalam penegakan hukum secara profesional dan humanis," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolda mengajak keluarga besar Pujakesuma mengambil bagian aktif dalam pemberantasan narkoba, yang harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan masyarakat. Ia juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap personel Polri yang terbukti menggunakan maupun mengedarkan narkoba.

Selain narkoba, Kapolda meminta dukungan masyarakat untuk bersama-sama mencegah kejahatan jalanan dan meningkatkan budaya tertib berlalu lintas. Menurutnya, upaya menjaga keamanan tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi juga membutuhkan kesadaran, kepedulian, serta partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan sejak dini.

Dalam sesi wawancara, Sonny menjelaskan bahwa Safari Kamtibmas Polda Sumut telah menjangkau berbagai elemen, mulai dari tokoh lintas agama, masyarakat Tionghoa, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, hingga instansi pemerintahan. 

Ia menilai keberagaman suku, agama, dan budaya di Sumatera Utara merupakan kekuatan yang harus dijaga serta tidak boleh dirusak oleh provokasi pihak-pihak yang ingin memecah belah masyarakat.

Kapolda juga mengajak masyarakat Pujakesuma, khususnya yang bekerja di sektor perkebunan dan industri kelapa sawit, untuk menjaga hubungan harmonis dengan pihak perusahaan maupun sesama pekerja. 

Terkait kebijakan penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH, ia berharap seluruh pihak mendukung kebijakan pemerintah serta mengedepankan komunikasi agar tidak terjadi gesekan yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas.

Menutup kegiatan, Kapolda mengajak seluruh keluarga besar Pujakesuma dan masyarakat Sumatera Utara untuk bersama-sama menjaga keamanan, menolak narkoba, memberantas kejahatan jalanan, serta meningkatkan ketertiban berlalu lintas. 

"Mari kita bersama-sama menjaga harkamtibmas Sumatera Utara. Keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab Polri, tetapi membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat," pungkasnya. (Rel)

Dukung Kesejahteraan Petani, Sabam Rajagukguk Siapkan Dukungan 20 Ribu Bibit Kopi untuk Samosir

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Wakil Bupati Samosir sekaligus Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Samosir, Ariston Tua Sidauruk, terus mendorong penguatan kelembagaan HKTI hingga ke tingkat kecamatan. Upaya ini dilakukan untuk memperluas wadah perjuangan aspirasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Samosir.

Komitmen tersebut ditandai dengan pelantikan sembilan Pengurus Anak Cabang (PAC) HKTI se-Kabupaten Samosir oleh DPD HKTI Sumatera Utara, yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) DPC HKTI Kabupaten Samosir di Aula Manihuruk, Jumat (6/11/2026). Kegiatan ini turut mendapat dukungan Anggota DPR RI, Sabam Rajagukguk.

Pelantikan sembilan PAC tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memperluas jangkauan pelayanan HKTI kepada petani hingga ke wilayah kecamatan. Melalui Rakercab, jajaran pengurus juga membahas penyusunan program kerja yang berorientasi pada kebutuhan petani dengan mengedepankan kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Samosir, penyuluh pertanian, kelompok tani dan berbagai pemangku kepentingan.

Ariston menyampaikan bahwa Kabupaten Samosir memiliki potensi pertanian yang besar untuk dikembangkan, khususnya komoditas jagung, kopi dan peternakan. Sejalan dengan agenda swasembada pangan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, potensi tersebut perlu dikelola secara optimal melalui penguatan kemitraan, perluasan akses pemasaran, pemanfaatan teknologi pertanian serta regenerasi petani.

Menurutnya, HKTI harus hadir sebagai organisasi yang mampu menjadi rumah bersama bagi petani dalam menyampaikan aspirasi, membangun komunikasi dan mencari solusi atas berbagai persoalan sektor pertanian.

"HKTI harus menjadi rumah bagi petani, tempat berdiskusi, berkolaborasi dan mencari solusi untuk kemajuan pertanian Samosir. Kita harus bergerak bersama, saling menguatkan dan memastikan organisasi ini memberikan manfaat nyata bagi petani," tegas Ariston.

Ia berharap melalui Rakercab tersebut seluruh pengurus mampu menyusun program kerja yang realistis, terukur dan tepat sasaran, sehingga HKTI dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Samosir.

Sementara itu, Anggota DPR RI Sabam Rajagukguk menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan produksi dan hasil panen, tetapi harus mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

Menurutnya, hasil pertanian merupakan sumber penghidupan masyarakat yang menopang berbagai kebutuhan keluarga, mulai dari pendidikan anak, kesehatan, kebutuhan sehari-hari hingga modal untuk keberlanjutan usaha pertanian.

Sabam meminta sembilan PAC yang baru dilantik agar menjadi garda terdepan dalam menggalang dan mengoordinasikan kebutuhan petani di wilayah masing-masing. HKTI diharapkan mampu menjadi penghubung antara petani dan pemerintah, khususnya dalam memperoleh akses penyuluhan, pupuk, pembiayaan usaha, bantuan pertanian serta berbagai program pemberdayaan.

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap program swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dukungan pemerintah melalui anggaran, perbankan dan BUMN diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.

Dalam kesempatan tersebut, Sabam turut menyampaikan komitmennya untuk mendukung pengembangan perkebunan kopi di Kabupaten Samosir. Sebagai bentuk dukungan awal, ia menyebutkan rencana penyaluran sebanyak 20 ribu bibit kopi bagi petani Samosir. Selain itu, ia membuka peluang pendampingan serta bantuan pengurusan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung program pertanian melalui pemerintah pusat.

"Saya melihat pertanian harus memberikan manfaat bagi kehidupan petani. Karena itu, PAC harus terus hadir mendampingi petani. Mari bersama-sama membantu pemerintah memajukan pertanian," ungkap Sabam.

Ketua Harian II DPD HKTI Sumatera Utara, Rafriandi Nasution, mengapresiasi langkah cepat DPC HKTI Kabupaten Samosir dalam membentuk dan melantik sembilan PAC. Ia berharap penguatan organisasi tersebut segera ditindaklanjuti dengan program kerja kolaboratif yang mampu menggerakkan pengurus di tingkat kecamatan serta membangun kemitraan dengan pemerintah daerah.

Rafriandi juga mendorong HKTI Samosir untuk menetapkan minimal satu komoditas unggulan yang berpotensi menembus pasar ekspor. Menurutnya, posisi Kabupaten Samosir sebagai kawasan pariwisata super prioritas yang dikenal hingga mancanegara merupakan peluang besar untuk mengembangkan sektor pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Ia menilai sektor pariwisata dan pertanian perlu dikembangkan secara beriringan agar mampu menciptakan peluang ekonomi baru, memperluas pemasaran produk lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

"Satu saja produk pertanian Samosir mampu menembus pasar ekspor, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Karena itu, kreativitas, kualitas produk dan kemampuan petani harus terus dikembangkan. Saya berharap DPC HKTI menyusun program kolaborasi, memotivasi PAC dan memastikan bantuan pertanian dimanfaatkan secara optimal," ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Harian II DPD HKTI Sumatera Utara Rafriandi Nasution, Sekretaris DPD HKTI Sumatera Utara Muhammad Syah, Anggota DPRD Kabupaten Samosir Rinaldi Naibaho dan Basaruddin Situmorang, Asisten II Hotraja Sitanggang, Asisten III Arnod Sitorus serta Ketua TP PKK Kabupaten Samosir Ny. Kennauli A. Sidauruk.

Dengan terbentuknya sembilan PAC HKTI, diharapkan koordinasi dan pendampingan terhadap petani semakin kuat. Sinergi antara organisasi petani, pemerintah daerah dan dukungan pemerintah pusat diharapkan mampu mendorong lahirnya pertanian Samosir yang produktif, berdaya saing dan memberikan kesejahteraan nyata bagi masyarakat. (D/Smart)

Pengurus Baru PKB Toba Dikukuhkan, Konsolidasi dan Pengabdian kepada Masyarakat Jadi Prioritas

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Toba memasang target meningkatkan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Toba dari tiga menjadi enam kursi pada Pemilu 2029 mendatang. Target tersebut menjadi salah satu fokus kepengurusan baru dalam memperkuat organisasi dan memperluas dukungan masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua DPC PKB Kabupaten Toba, Masinton Sirait, dalam kegiatan Orientasi Politik, Pengukuhan Pengurus, dan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) DPC PKB Kabupaten Toba Masa Bakti 2026–2031 yang berlangsung di Hotel Sapadia Balige, Jumat (6/11/2026).

Masinton menjelaskan, pencapaian target tersebut akan dilakukan melalui penguatan konsolidasi organisasi secara berjenjang, mulai dari tingkat DPC hingga Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Toba.

Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya ditentukan oleh kepengurusan, tetapi juga oleh soliditas kader, kerja nyata di tengah masyarakat, serta kemampuan membangun komunikasi dan kepercayaan publik.

“Kita tetap memiliki target menjadi enam kursi dari yang sekarang tiga kursi. Strateginya dengan memperkuat konsolidasi DPC dan PAC karena mereka merupakan salah satu kunci kemenangan partai,” ujar Masinton.

Selain memperkuat struktur organisasi, Masinton juga berharap kepemimpinannya dapat membuka ruang yang lebih luas bagi generasi muda, khususnya Generasi Z, untuk terlibat dalam dunia politik serta mengambil bagian dalam memberikan gagasan dan kontribusi bagi pembangunan daerah.

Ia menegaskan bahwa pengukuhan pengurus bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi awal dari tanggung jawab bersama untuk membangun organisasi yang solid, aktif, dan semakin dekat dengan masyarakat.

Sebagai bentuk penguatan kelembagaan, DPC PKB Kabupaten Toba juga meresmikan kantor baru yang berlokasi di Jalan Tarutung, Desa Hinalang, Kecamatan Balige. Kehadiran kantor tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas kader sekaligus ruang komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, maupun berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian.

“Kami tidak ingin PKB hanya terlihat menjelang pemilu. Kami ingin hadir jauh sebelum pemilu dan memberikan solusi bagi masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Masinton turut menyoroti potensi pariwisata Kabupaten Toba yang perlu terus dikembangkan dan dipromosikan secara lebih luas. Ia berharap pemanfaatan media sosial dapat menjadi salah satu sarana strategis untuk memperkenalkan berbagai destinasi wisata, termasuk objek wisata yang selama ini belum terekspos secara maksimal.

Sementara itu, pengurus DPC PKB Kabupaten Toba Masa Bakti 2026–2031 dikukuhkan berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB yang dibacakan oleh perwakilan DPW PKB Sumatera Utara, Zeira S. Ritonga.

Susunan Dewan Tanfidz terdiri atas Ketua Masinton Sirait, Wakil Ketua Bisman Sirait, Sekretaris Mutiara N.O. Panjaitan, dan Bendahara Andy S. Sibarani. Sementara Dewan Syura dipimpin Sabaruddin Tambunan sebagai Ketua dan Diama Aruan sebagai Sekretaris, dengan Mustasyar Halasan Sirait dan Pirma Sirait.

Dalam sambutan Bupati Toba yang dibacakan Staf Ahli Bupati, Augus Sitorus, Pemerintah Kabupaten Toba menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan. Pemerintah daerah juga berharap PKB dapat terus membangun kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah dalam mendukung berbagai program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apresiasi juga disampaikan perwakilan DPP PKB, Marwan Dasopang, atas perkembangan organisasi PKB di Kabupaten Toba. Ia berharap kepengurusan yang baru mampu memperkuat perjuangan politik partai dan meningkatkan perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2029.

“Dari sini kita akan meletakkan pusat perjuangan untuk mencapai kursi yang lebih besar, paling tidak delapan kursi pada 2029,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Marwan Dasopang juga menyerahkan bantuan sebesar Rp50 juta kepada Gereja GKPI Siantar Utara sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Melalui kepengurusan baru, penguatan konsolidasi hingga tingkat kecamatan, serta komitmen untuk hadir di tengah masyarakat, DPC PKB Kabupaten Toba diharapkan mampu membangun organisasi yang semakin solid, responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan serta pembangunan Kabupaten Toba. (Dosi)

Sambut Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Rutan Balige Gelar Aksi Bersih Lingkungan di Pardede Onan

Balige (Sumut) mediasergap.com – Dalam rangka menyambut Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2 Tahun 2026, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Balige melaksanakan kegiatan Aksi Bersih Lingkungan pada Jumat (6/11/2026).

Kegiatan yang melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Rutan Balige tersebut dipusatkan di sepanjang kawasan Jalan Tandang Buhit, Pardede Onan. Dengan mengedepankan semangat kebersamaan dan gotong royong, seluruh peserta bahu-membahu membersihkan sampah serta menata lingkungan dan area sekitar guna menciptakan kawasan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman bagi masyarakat.

Pelaksanaan aksi bersih lingkungan ini tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Kemenimipas ke-2, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial jajaran Rutan Balige terhadap kebersihan lingkungan. Melalui aksi nyata tersebut, Rutan Balige berupaya menumbuhkan kesadaran bersama bahwa menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata semangat pengabdian jajaran Pemasyarakatan dalam memberikan manfaat positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Kehadiran ASN Rutan Balige melalui kegiatan gotong royong diharapkan dapat mempererat hubungan dengan masyarakat serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Melalui momentum Hari Bakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026, Rutan Kelas IIB Balige menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kepedulian sosial dan menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan moto Pemasyarakatan, yaitu “Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat,” yang diharapkan senantiasa diwujudkan melalui setiap pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (Dosi)

Ketua DPRD Toba Pimpin Reses Dapil I, Pertanian dan Pariwisata Jadi Fokus Perhatian

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Ketua DPRD Kabupaten Toba, Franshendrik Tambunan, memimpin kegiatan Reses Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Toba Daerah Pemilihan (Dapil) I Balige-Tampahan yang berlangsung pada Jumat (6/11/2026), bertempat di Kantor Camat Balige.

Kegiatan reses tersebut menjadi momentum penting bagi para wakil rakyat untuk bertemu langsung dengan masyarakat, mendengarkan berbagai aspirasi, usulan, serta kebutuhan pembangunan yang nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan Kabupaten Toba.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Toba, Franshendrik Tambunan, mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia secara efektif dan tepat sasaran, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dihadapi pemerintah.

Ia juga menegaskan bahwa sektor pertanian dan pariwisata harus menjadi perhatian utama karena merupakan potensi unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba.

Menurutnya, pengembangan kedua sektor tersebut perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, khususnya peningkatan akses jalan menuju kawasan wisata agar semakin mudah dijangkau oleh wisatawan.

"Kita fokus ke pertanian dan pariwisata. Termasuk bagaimana akses jalan menuju tempat-tempat wisata di Kabupaten Toba dapat semakin baik," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Toba dari Dapil I, Patuan Pardede, menyampaikan komitmen pihaknya untuk menampung dan memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat, baik yang disampaikan melalui Kepala Desa, Lurah maupun Perangkat Daerah terkait.

Ia berharap seluruh usulan yang disampaikan dalam kegiatan reses tersebut dapat menjadi perhatian bersama dan diperjuangkan agar dapat direalisasikan melalui program pembangunan pada Tahun Anggaran 2027.

"Kami siap menyerap aspirasi dari masyarakat, kepala desa, lurah maupun melalui dinas tentunya sebagai eksekutor. Kami berharap usulan-usulan dari Bapak/Ibu sekalian dapat kita realisasikan pada tahun anggaran 2027 nanti," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Camat Balige, Partogi Tambunan, menyampaikan harapan agar fasilitas Kantor Camat Balige turut mendapat perhatian dan dukungan dari para anggota DPRD. Salah satu kebutuhan yang disampaikan adalah perbaikan gedung kantor, khususnya perluasan aula yang selama ini digunakan untuk menunjang berbagai kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kalau tidak keseluruhan, minimal aula kantor ini bisa diperbesar, melihat banyaknya kegiatan yang dilaksanakan di sini," harapnya.

Partogi juga menekankan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda formalitas, melainkan menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan (controlling) dan penganggaran (budgeting) DPRD. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terbangun komunikasi dan sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Kegiatan reses tersebut turut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Toba Dapil I, Mangapul Siahaan dan Marnasip Tampubolon, serta perangkat desa, kepala desa dan lurah se-Kecamatan Balige.

Melalui pelaksanaan reses ini, berbagai aspirasi yang dihimpun diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta kemajuan Kabupaten Toba. (Dosi)

Posyandu Kabupaten Toba Torehkan Prestasi, Raih Dua Penghargaan Tingkat Provinsi

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Kali ini, Kabupaten Toba berhasil meraih dua penghargaan dalam Lomba Pelaksana Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026 yang diumumkan pada Kamis (5/11/2026), bertempat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan Rapat Kerja Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2026. Dalam ajang tersebut, Kabupaten Toba berhasil meraih Juara Harapan II kategori Kabupaten dengan memperoleh uang pembinaan sebesar Rp10 juta.

Prestasi membanggakan juga diraih Desa Narumonda I, Kecamatan Siantar Narumonda, yang berhasil meraih Juara Harapan I kategori Desa. Atas pencapaian tersebut, Desa Narumonda I memperoleh piala, piagam penghargaan, serta uang pembinaan sebesar Rp12 juta.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Ketua TP Posyandu Kabupaten Toba, Ny. Astita Effendi Napitupulu, didampingi Sekretaris TP Posyandu serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMD-PPA) Kabupaten Toba.

Ketua TP Posyandu Kabupaten Toba, Ny. Astita Effendi Napitupulu, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian yang berhasil diraih. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja sama dan dukungan berbagai pihak, khususnya para kader serta penggerak Posyandu yang selama ini berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Puji Tuhan atas pencapaian yang diraih Kabupaten Toba. Semoga prestasi ini menjadi semangat bagi kita semua untuk terus meningkatkan mutu pelayanan Posyandu agar semakin baik ke depannya," ungkapnya.

Capaian ini menjadi bukti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, TP Posyandu, kader Posyandu dan masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar di tengah masyarakat.

Ke depan, prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk memperkuat peran Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan dan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendukung percepatan penurunan stunting, serta mewujudkan masyarakat Kabupaten Toba yang sehat, mandiri dan berkualitas. (Dosi)