-->



Data BPKP Sebut Baru 75,8% BUMDes di Indonesia yang Aktif

Data BPKP Sebut Baru 75,8% BUMDes di Indonesia yang Aktif

Ilustrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pangihutan, Desa Pangujungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba

🗓️ Jumat, 11-Okt-2024_⏲️ 12.45 WIB

Jakarta [mediasergap.com] ⚖️🇮🇩

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif baru tercatat sebesar ±75,8 % dari total sekitar ±66 ribu BUMDes yang tersebar di seluruh Indonesia, Jumat (11/10/2024).

Dengan kata lain, masih terdapat 24,2 % BUMDes di Indonesia yang tidak aktif. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah mengingatkan, pendirian BUMDes di suatu Desa harus memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat terjaga keberlanjutannya.

“Ini terjadi ternyata 24,2 % itu BUMDes-nya tidak aktif. Jadi hanya berdiri, kemudian ada penyertaan modal dari Desa, namun BUMDes tersebut tidak bergerak, tidak bisa tumbuh, tidak bisa mengaktifkan atau meningkatkan perekonomian Desanya yang bersangkutan,” kata Sally dalam gelar wicara “Transformasi Daya Saing BUM Desa/UMKM Melalui Inovasi dan Digitalisasi” yang diikuti secara daring di Jakarta.

Sally mengatakan, salah satu penyebab perkembangan BUMDes lambat yaitu karena iklim usaha yang belum kondusif. Keterbatasan modal, rendahnya produktivitas, keterbatasan informasi dan akses pasar, serta keterbatasan penggunaan teknologi juga menjadi penyebab BUMDes tidak berkembang atau berkembang dengan lambat.

“Kemudian juga komitmen dari BUMDes tersebut. Sebetulnya BUMDes itu adalah Badan Usaha, seharusnya setiap Rupiah yang masuk maupun keluar betul-betul dikelola dengan baik,” kata dia.

Sally pun mengingatkan, sebaiknya BUMDes memiliki status Berbadan Hukum sehingga diharapkan tertib di dalam Administrasi Pengelolaan Keuangan.

Untuk mengatasi tantangan atau permasalahan tersebut, Sally menekankan pentingnya Pemerintah Desa untuk mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi yang mengacu pada kondisi sosial masyarakat Desa. Pendirian BUMDes juga harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa.

Ia pun mengajak masyarakat Desa untuk membangun semangat kewirausahaan sehingga perekonomian di Desa bisa meningkat sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal ini, ujar Sally, maka diperlukan kerja sama yang kuat dan koordinasi yang intensif antara pemangku kepentingan dan masyarakat di Desa.

Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) per 22 Juni 2024, tercatat ada sebanyak ±65.941 BUMDes di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak ±18.850 di antaranya telah Berbadan Hukum.

Kemudian, pada periode yang sama, tercatat ada ±3.243 BUMDes Bersama dengan ±271 BUMDes Bersama di antaranya telah Berbadan Hukum. Adapun BUMDes Bersama LKD (Lembaga Keuangan Desa) berjumlah ±2.453 Unit dengan ±1.305 di antaranya telah Berbadan Hukum. (Rel)

No comments:

Post a Comment

Berita Terkini