Boydo Panjaitan Bantah Dugaan Skandal yang Menyeret Rapidin Simbolon

Boydo Panjaitan Bantah Dugaan Skandal yang Menyeret Rapidin Simbolon

Medan, mediasergap.com - Kader DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Boydo Panjaitan, menegaskan bahwa isu dan berita hoax yang beredar terkait dugaan skandal yang menyeret nama Rapidin Simbolon, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus anggota DPR RI, tidak benar adanya.

Pernyataan ini disampaikan Boydo menanggapi aksi orasi yang dilakukan sejumlah aktivis di depan Kantor DPD PDI Perjuangan Sumut, Jl. Jamin Ginting No. 86, Simpang Selayang, Medan Tuntungan, pada Senin (15/9/2025).

Sebelumnya, publik sempat digemparkan dengan beredarnya foto yang diduga memperlihatkan Rapidin Simbolon bersama seorang wanita yang disebut sebagai wanita idaman lain (WIL). Isu tersebut kemudian memicu spekulasi dan tuduhan yang dianggap merugikan nama baik Rapidin.

Boydo Panjaitan membantah keras tuduhan tersebut. "Kemarin, Ketum kami sudah menegaskan bahwa orang yang ada di foto tersebut bukan dirinya," ujar Boydo.

Ia menambahkan, jika ada pihak yang merasa dirugikan atas penyebaran isu tersebut, maka istri Rapidin sebagai pihak yang sah secara hukum dapat membuat laporan ke Pihak Kepolisian.

"Yang jelas, menurut pengakuan Ketum kami, itu bukan beliau. Jika merasa dirugikan, yang berhak melaporkan hanya istrinya. Karena hal ini jelas mencemarkan nama baik beliau sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut," tegasnya.

Lebih lanjut, Boydo mengungkapkan bahwa setelah aksi orasi berlangsung di luar kantor, pihaknya mengundang para peserta aksi untuk berdialog secara langsung di dalam kantor DPD PDI Perjuangan.

"Kami ingin menyelesaikan ini secara baik-baik. Akhirnya, setelah diajak berdialog, suasana menjadi tenang dan damai," kata Boydo.

Aksi ini juga mendapatkan pengawalan dari Pihak Kepolisian, termasuk Kapolsek Medan Tuntungan beserta jajarannya, serta dihadiri unsur Forkopimda, para kader PDI Perjuangan, aktivis peduli demokrasi, dan mahasiswa yang ikut menyuarakan aspirasinya.

Dengan klarifikasi ini, Boydo berharap publik tidak lagi terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya dan tetap menjaga kondusivitas politik di Sumatera Utara. (Roni)