Kemenko Polhukam Gelar Rakor Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan di Sumut

Kemenko Polhukam Gelar Rakor Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan di Sumut

Keterangan Foto: Dorong Sinergi Pusat–Daerah untuk Optimalisasi Program Prioritas Pemerintah

Medan, mediasergap.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan dalam rangka mendukung optimalisasi program prioritas pemerintah dan pembangunan nasional di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, Selasa (12/11/2025).

Rakor tersebut dihadiri oleh Perwakilan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah se-Sumatera Utara. Dari Kabupaten Toba, hadir Wakil Bupati Toba Drs. Audi Murphy O. Sitorus, S.H., M.Si, didampingi Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toba, Hendra Butarbutar, AP, serta Kabid Bappeda Kabupaten Toba, Gibson Sitinjak. Turut hadir pula Kasdim 0210/TU Mayor AS Butarbutar, perwakilan Polres Toba, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toba.

Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Manna Wasalwa Lubis, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut untuk memperkuat kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui kolaborasi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi informasi demi perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan efektif.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, dalam arahannya menekankan pentingnya pemanfaatan data kependudukan dan kewilayahan yang valid sebagai landasan pengambilan kebijakan publik.

“Data yang valid dan terintegrasi akan memperkuat sinergi antara Pusat dan Daerah serta memastikan program prioritas nasional berjalan efektif dan berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.

Dalam rakor tersebut, sejumlah narasumber dari Kemendagri, BPS, Kemensos, dan Badan Informasi Geospasial (BIG) memaparkan materi terkait integrasi data kependudukan, statistik kesejahteraan, perlindungan sosial berbasis data, serta pemanfaatan teknologi geospasial dalam pembangunan daerah.

Kemenko Polhukam berharap kegiatan ini dapat memperkuat kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik Pusat maupun Daerah, dalam memanfaatkan data kependudukan dan informasi kewilayahan sebagai fondasi pembangunan nasional yang inklusif, akurat, dan berkelanjutan. (Ds)