Medan - Sidang gugatan terhadap berdirinya kantor Lurah Indra Kasih di Jl. Bhayangkara, Kec. Medan Tembung masih terus berlanjut. Pada Senin (16/11/2026) masuk ketahap sidang pemeriksaan setempat, yakni pemeriksaan objek sengketa.
Pantauan wartawan dilokasi, dalam melaksanakan sidang lapangan, tim hakim PTUN Medan juga melakukan cek n ricek secara mendetail terhadap berdirinya kantor Lurah Indra Kasih yang menjadi objek sengketa, dengan disaksikan oleh penggugat para ahli waris Almarhum Bapak Abdul Djalil, tergugat satu BPN Kota Medan serta tergugat dua atau tergugat intervensi Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Hakim PTUN Medan yang dikonfirmasi wartawan dilapangan, terkait sidang pemeriksaan setempat, belum memberi jawaban sama sekali.
Sementara itu, Kuasa Hukum penggugat, Elyas M. Situmorang, SH, MH mengungkapkan, saat mengecek perbatasan, terdapat perbedaan data dan tidak sesuai fakta terkait data Sertipikat Hak Pakai (SHP) kantor Lurah Indra Kasih yang dikeluarkan BPN Kota Medan.
"Dari data yang diterbitkan BPN Medan, dijelaskan bahwasanya kantor Lurah Indra Kasih berbatasan dengan tanah Ibu Nurlela. Namun pada kenyataan tanah tersebut bukan milik pribadi Ibu Nurlela, melainkan milik Almarhum Bapak Abdul Djalil", jelasnya.
Lebih lanjut disampaikannya, terkait kekeliruan tersebut, pihaknya berharap hal ini menjadi fakta yuridis terhadap objek sengketa.
"Kami berharap kekeliruan ini menjadi bahan pertimbangan hakim. Dan menjadi bukti secara sah menurut hukum berdasarkan alat bukti yang diakui dalam proses peradilan", tegasnya.
Bob H. Simbolon, SH, MH menambahkan, pihaknya secara tegas menyampaikan dalam SKT Nomor.29298/A/IV/24, yang diterbirkan Bupati Deli Serdang pada saat itu, kantor Lurah Indra Kasih dibangun diatas tanah milik Almarhum Bapak Abdul Djalil.
"Sesuai fakta yang ada, tanah milik Almarhum Bapak Abdul Djalil yang sebenarnya berbatasan dengan Gg. Balai Desa dan TK Pelangi, sementara dibagian depan Pasar 11 dan dibelakang lahan (rumah) warga. Dimana kalau dihitung secara keseluruhan tanah milik Almarhum Bapak Abdul Djalil seluas 1140 M2, sudah termasuk kantor Lurah Indra Kasih", ujar Bob H. Simbolon, SH, MH, seraya menegaskan, melihat fakta ini, pihaknya meminta PTUN Medan segera membatalkan Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00011 Tahun 2018 yang dikeluarkan BPN Medan terhadap berdirinya kantor Lurah Indra Kasih.
Ditempat yang sama, salah seorang ahli waris, Wahyu Syahputra, STT, Msi menyampaikan, dengan dilakukannya sidang pemeriksaan setempat ini, membuka secara terang benderang kebenaran yang ada.
"Selaku ahli waris kami berharap dengan dilakukan sidang pemeriksaan setempat ini, hakim PTUN Medan melihat fakta sebenarnya. Kami sangat yakin kebenaran pasti terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Satu hal kami akan terus berjuang terkait persoalan ini, karena memang pada kenyataannya tanah ini milik Almarhum kakek kami, yang notabenenya milik para ahli waris", pungkasnya.
Untuk diketahui, gugatan ke PTUN Medan, yang dilakukan oleh para ahli waris dari pasangan Almarhum bapak Abdul Djalil dan Almarhumah Ibu Jaminah, terhadap berdirinya Kantor Lurah Kelurahan Indra Kasih yang terletak di Jl. Bhayangkara No.415 B Medan, Kec. Medan Tembung, tertuang dalam perkara Nomor : 85/G/2026/PTUN.MDN. (Rel)

No comments:
Post a Comment