DELI SERDANG (Sumut) mediasergap.com – Pelaksanaan pembangunan infrastruktur kesehatan seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak para pekerja yang terlibat di dalamnya.
Hal ini menjadi perhatian menyusul adanya keluhan sejumlah pekerja yang mengaku belum menerima pembayaran upah atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Kenangan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Salah seorang pekerja, termasuk Pak Oktora Simarmata, disebut belum menerima pembayaran upah sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan informasi yang disampaikan, pembayaran upah tersebut diduga belum diselesaikan oleh pihak pemborong atau pelaksana pekerjaan.
Upaya untuk meminta penjelasan melalui sambungan telepon juga disebut belum mendapatkan respons. Kondisi ini menimbulkan keresahan bagi para pekerja yang telah mencurahkan tenaga dan waktu dalam proses pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan Lanjutan Pembangunan Puskesmas Kenangan, dengan pelaksana CV. Construeren Overtroeven, nilai kontrak sebesar Rp.2.144.671.881,23 dan sumber dana APBD Kabupaten Deli Serdang.
Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, khususnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku instansi yang tercantum dalam papan informasi proyek, untuk melakukan klarifikasi serta berkoordinasi dengan pihak pelaksana pekerjaan.
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut agar hak-hak pekerja mendapatkan kepastian dan tidak ada pihak yang dirugikan.
Pembangunan fasilitas kesehatan memang penting bagi kepentingan masyarakat. Namun, jangan sampai di balik berdirinya sebuah bangunan pelayanan publik, terdapat persoalan hak pekerja yang belum terselesaikan.
Para pekerja berhak mendapatkan kepastian atas upah dari pekerjaan yang telah mereka laksanakan. Oleh karena itu, pihak kontraktor diharapkan segera memberikan penjelasan dan menyelesaikan kewajiban pembayaran apabila memang masih terdapat upah yang belum dibayarkan.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak kontraktor maupun instansi terkait masih perlu dimintakan untuk memperoleh kejelasan dan menjaga keberimbangan informasi. (Tim)


No comments:
Post a Comment