Presiden Prabowo Luncurkan 80.000 Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan

Presiden Prabowo Luncurkan 80.000 Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan

Toba, mediasergap.com - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan 80.000 Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7/2025). Peluncuran ini diikuti secara daring oleh Seluruh Kepala Daerah se-Indonesia, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Toba yang menyaksikan dari Kantor Bupati Toba.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa koperasi merupakan bentuk nyata semangat gotong royong masyarakat. “Sistem koperasi adalah gabungan masyarakat lemah yang bersatu, sehingga menghasilkan kekuatan luar biasa. Filosofi koperasi adalah gotong royong,” tegasnya.

Presiden juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi agar tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. “Dulu ada KUD, sering dianalogikan ‘Ketua Untung Duluan’. Saya minta ini jangan terjadi lagi. Kepala Desa harus mengawasi kinerja Para Pengurus Koperasi,” imbuhnya.

Usai mengikuti seremoni peluncuran, Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, berdiskusi singkat bersama Para Camat guna mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan di lapangan terkait koperasi di masing-masing desa.

Kepada awak media, Wakil Bupati menyampaikan bahwa Kabupaten Toba saat ini telah memiliki 243 Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan yang telah berbadan hukum. “Terdapat satu koperasi yang merupakan gabungan dari dua desa, yaitu Desa Bonan Dolok I dan II. Makanya jumlah koperasi jadi 243 dari total 244 Desa dan Kelurahan,” jelasnya.

Ia juga menyoroti masih adanya pengurus yang belum memahami tata kelola koperasi. Untuk itu, Pemkab Toba berencana menyisipkan kegiatan pelatihan dan pembinaan singkat dalam berbagai agenda.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PMD-PPA, Melati Silalahi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada koperasi yang benar-benar beroperasi karena masih terkendala modal. “Sumber permodalan bisa berasal dari APBDes, APBD, APBN, serta pihak ketiga yang tidak mengikat dan juga uang pangkal dari para anggota,” ujarnya.

Pemerintah berharap keberadaan koperasi ini dapat memperkuat ekonomi desa dan membangun kemandirian masyarakat melalui kolaborasi dan pengelolaan yang transparan. (Ds)

(Sumber: ©MC Toba)

---