Polres Toba Pastikan Aksi Damai Aliansi Wartawan dan Masyarakat Berlangsung Aman dan Kondusif

Polres Toba Pastikan Aksi Damai Aliansi Wartawan dan Masyarakat Berlangsung Aman dan Kondusif

Toba, mediasergap.com - Suasana kondusif mewarnai jalannya aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPRD Kabupaten Toba pada Kamis (4/9/2025). Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Wartawan dan Masyarakat (AWAS) ini berlangsung damai dan tertib, di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dibantu unsur TNI dan Satpol PP.

Kapolres Toba AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga, SH, S.I.K. turun langsung memimpin pengamanan, memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Toba Audi Murphy Sitorus, Ketua DPRD Kabupaten Toba Frans Hendrik Tambunan, Wakil Ketua DPRD Toba Tomson Manurung dan Henti Tambunan (Partai Nasdem), seluruh anggota DPRD Toba, Dandim 0210/TU Letkol Kav Ronald Tampubolon, SH, M.Han, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba Dohar Nainggolan, SE, SH, MH.

Kapolres AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menjaga keamanan jalannya aksi.

“Tadi kita lihat ada sekitar 30 orang yang bergabung dalam unjuk rasa damai ini. Saya sebagai Kapolres Toba menjamin situasi tetap aman dan kondusif. Bersama TNI, kami mengawal langsung aksi ini, termasuk saat Ketua dan anggota DPRD menerima audiensi dari rekan-rekan wartawan yang menyampaikan aspirasi mereka,” ungkap Kapolres.

Aksi dimulai dari Bundaran D.I. Panjaitan menuju Gedung DPRD Kabupaten Toba dengan longmarch (jalan kaki). Sepanjang perjalanan, petugas melakukan pengamanan jalur untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan peserta aksi.

Kapolres menjelaskan bahwa pengawalan ini merupakan bentuk nyata pelayanan kepolisian untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum.

“Kami berterima kasih kepada rekan-rekan wartawan, DPRD, dan pemerintah daerah. Berkat kerja sama semua pihak, aksi ini berjalan damai dan tertib. Kabupaten Toba hari ini kembali menunjukkan bahwa kita mampu menjaga situasi tetap aman,” tutur AKBP Vinsensius.

Ia juga menilai bahwa aksi damai yang dilakukan oleh AWAS menjadi contoh demokrasi yang baik, tidak hanya untuk Kabupaten Toba, tetapi juga bagi Sumatera Utara dan Indonesia.

“Inilah orang Batak dengan gaya demokrasinya. Aksi ini memberi teladan bahwa penyampaian aspirasi bisa dilakukan tanpa keributan. Saya sangat mengapresiasi hal ini,” tegas Kapolres.

Delapan Tuntutan AWAS dan Tanggapan DPRD

Dalam aksi tersebut, Aliansi Wartawan dan Masyarakat (AWAS) menyampaikan delapan tuntutan kepada DPRD Kabupaten Toba. Berikut rincian tuntutan beserta jawaban DPRD:

1. Transparansi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021–2024

DPRD menyatakan bahwa pembahasan LKPJ sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku, termasuk penyampaian rekomendasi ke Biro Otda Provinsi Sumut dan Kemendagri.

2. Mitra Wartawan dalam Reses dan Pendirian Media Center

DPRD membuka ruang bagi wartawan untuk meliput kegiatan reses dan siap berkoordinasi sesuai peraturan yang berlaku.

3. Transparansi Gaji, Tunjangan, dan Dana Aspirasi Anggota DPRD

DPRD menjelaskan bahwa gaji anggota DPRD Toba termasuk yang terendah di Sumut dan menegaskan dana aspirasi hanya berlaku di tingkat DPR RI.

4. Data Efisiensi Anggaran Rp 51 Miliar Tahun 2025

Efisiensi anggaran dilakukan oleh Pemkab Toba berdasarkan Inpres No. 01 Tahun 2025 dan dilaporkan ke DPRD, tanpa campur tangan DPRD dalam pelaksanaannya.

5. Transparansi Penyaluran Dana CSR Perusahaan

Penyaluran CSR menjadi kewenangan masing-masing perusahaan. Pemkab dan DPRD hanya berwenang meminta data penerima bantuan.

6. Revisi RTRW dan Regulasi Pertambangan

DPRD menyatakan revisi RTRW sudah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2025 dan masih menunggu pengajuan Ranperda dari Pemkab Toba.

7. Transparansi Anggaran Event Internasional F1H2O dan Jetski

• Tahun 2023: Anggaran hibah ke BUMN/InJourney Rp 5 miliar.
• Side event (hiburan/promosi): Rp 429.999.590.
• Tahun 2024: Tidak ada anggaran.
• Tahun 2025: Tidak ada anggaran di Dinas Pariwisata Toba.

8. Publikasi Hasil Audit BPK Tahun 2024

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK hanya bisa diakses melalui mekanisme resmi yang diatur Undang-Undang KIP dan tidak dapat digandakan atau disebarkan oleh DPRD.

Sikap Pemkab Toba

Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus menyampaikan apresiasinya atas penyampaian aspirasi yang berjalan tertib dan damai.

“Semua aspirasi yang disampaikan, baik lisan maupun tertulis, akan kami teruskan kepada Pemkab Toba. Jika kita duduk bersama, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan,” ujarnya.

Beliau juga menekankan bahwa aspirasi masyarakat adalah wujud dukungan bagi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Toba.

“Ini adalah bentuk perhatian masyarakat untuk perbaikan pembangunan ke depan,” tambahnya.

Aksi unjuk rasa berakhir dengan tertib, dan para peserta membubarkan diri setelah menerima jawaban dari DPRD dan perwakilan Pemkab Toba. (Rel)