Dinas Sosial Toba Berikan Pelayanan Lengkap Pada Program Bupati/Wakil Bupati Berkantor di Desa di Lobu Hole

Dinas Sosial Toba Berikan Pelayanan Lengkap Pada Program Bupati/Wakil Bupati Berkantor di Desa di Lobu Hole

Toba, mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba kembali melaksanakan Program Bupati/Wakil Bupati Berkantor di Desa, sebuah kegiatan rutin yang bertujuan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di wilayah pedesaan. Pada pelaksanaan hari Jumat, 12 Desember 2025, kegiatan dipusatkan di Desa Lobu Hole, Kecamatan Habinsaran, yang menjadi tuan rumah bagi berbagai pelayanan lintas organisasi Perangkat Daerah.

Salah satu yang aktif memberikan pelayanan adalah Dinas Sosial Kabupaten Toba, yang turut membuka layanan konsultasi dan administrasi kepesosialan bagi warga Desa Lobu Hole serta desa-desa sekitarnya. Kegiatan ini mendapat sambutan baik dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan perbaikan data, konsultasi, dan pengurusan berbagai kebutuhan layanan sosial.

Selama kegiatan berlangsung, Dinas Sosial mencatat sejumlah layanan yang diberikan kepada warga dengan rincian sebagai berikut:

• Sebanyak 7 Kepala Keluarga (KK) telah difasilitasi untuk melakukan aktivasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN menuju APBD. Proses ini dilakukan berdasarkan Prosedur DTSEN dengan kategori Desil 1 hingga 5, memastikan penerima manfaat tepat sasaran sesuai kondisi sosial ekonomi warga.
• Dinas Sosial juga membantu 1 orang warga dalam proses aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri, sehingga masyarakat dapat kembali atau mulai mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.
• Sebanyak 16 anak menerima bantuan penerbitan rekomendasi DTSEN untuk keperluan pengajuan Program Indonesia Pintar (PIP). Dokumen rekomendasi tersebut menjadi syarat penting bagi siswa untuk memperoleh dukungan pendidikan dari Pemerintah.
• Tercatat 21 Kepala Keluarga melakukan konsultasi terkait Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Masyarakat yang hadir memperoleh penjelasan terkait status bantuan, kendala pengambilan, hingga pemutakhiran data.
• Sebanyak 4 orang warga mengajukan pertanyaan terkait status mereka yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Petugas memberikan arahan mengenai prosedur pendataan, verifikasi, dan tahapan yang harus diikuti.
• Selain itu, 3 orang warga menyampaikan keluhan terkait belum adanya pemeringkatan desil dalam status DTSEN mereka. Dinas Sosial memberikan penjelasan teknis mengenai proses pemeringkatan dan waktu pembaruan data.
• Layanan pengecekan juga diberikan kepada 39 KK, yang ingin mengetahui status desil mereka sebagai dasar untuk menerima berbagai bentuk bantuan sosial pemerintah.

Program Bupati/Wakil Bupati Berkantor di Desa merupakan salah satu inovasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Toba. Melalui program ini, Perangkat Daerah hadir langsung di tengah masyarakat sehingga proses pengurusan administrasi, penyampaian keluhan, hingga konsultasi dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus menempuh jarak yang jauh ke Ibu Kota Kabupaten.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toba, Lalo Hartono Simanjuntak menyampaikan bahwa pelayanan langsung seperti ini terbukti membantu mempercepat penyelesaian persoalan sosial masyarakat. “Melalui kegiatan ini, kami dapat berinteraksi langsung dengan warga, memverifikasi kebutuhan mereka secara cepat, sekaligus memastikan bahwa layanan sosial tepat sasaran. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Dengan kehadiran Dinas Sosial dan Perangkat Daerah lainnya, masyarakat Lobu Hole menyatakan merasa lebih terbantu, terutama dalam hal layanan data sosial dan administrasi bantuan yang sering dianggap rumit jika harus dilakukan di Kantor Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Toba berharap kegiatan ini semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam pemutakhiran data sosial, penyediaan layanan langsung, serta percepatan penanganan program bantuan.

Program pelayanan terpadu seperti ini akan terus dilaksanakan secara berkala di berbagai desa di Kabupaten Toba sebagai wujud nyata pemerataan pelayanan dan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan warga di lapangan. (Ds)