Hanya 14 dari 25 SPPG di Tebing Tinggi Penuhi Standar Higiene Sanitasi, DPRD Ditantang Jalankan Fungsi Kontrol

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, Dr Fitri Saragih menyebutkan sebanyak 14 dari 25 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Tebing Tinggi telah mengantongi Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Dari 25 SPPG, sudah ada 14 yang terbit SLHS-nya,” ujar dr Fitri, Sabtu (16/5/2026).

Ia menjelaskan, masih terdapat 11 SPPG yang belum memperoleh SLHS. Dari jumlah tersebut, 10 SPPG masih menunggu hasil pemeriksaan makanan, sementara satu SPPG lainnya baru mengikuti pelatihan penjamah pangan dan masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan.

“Sebanyak 11 SPPG belum diterbitkan SLHS karena 10 masih menunggu hasil pemeriksaan makanan, dan satu SPPG baru mengikuti pelatihan penjamah pangan serta menunggu hasil pemeriksaannya,” jelasnya.

Namun, saat ditanya mengenai kemungkinan sanksi terhadap SPPG yang belum memiliki SLHS, Kepala Dinas Kesehatan tidak memberikan tanggapan lebih lanjut.

Sementara itu, DPRD Kota Tebing Tinggi di bawah kepemimpinan Sakti Khaddafi Nasution ditantang untuk segera mengambil langkah konkret dan menjalankan fungsi kontrolnya terkait dugaan karut-marut operasional SPPG. 

Desakan ini menyusul adanya laporan dugaan pelanggaran prosedur pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.

Sebelumnya, LSM Strategi Kota Tebing Tinggi meminta legislatif segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik SPPG. 

Pasalnya, surat Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang dilayangkan sejak April 2026 hingga kini dinilai belum mendapat tindak lanjut.

“Surat dumas sudah kami sampaikan kepada DPRD Tebing Tinggi. Namun sampai saat ini saya selaku pendumas belum pernah dipanggil untuk RDP bersama pengelola SPPG. Kami juga belum melihat adanya sidak. Kami menantang DPRD menjalankan fungsi kontrolnya,” ujarnya.

LSM Strategi juga mendesak agar keabsahan SLHS yang dimiliki pengelola ditinjau ulang secara ketat. Mereka berharap DPRD tidak menutup mata terhadap isu kesehatan dan keamanan pangan dalam program MBG. (Ajs/Tim)