BALIGE (Sumut) mediasergap.com – Pengamat politik Robby Pangaribuan mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk terus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat dengan membangun komunikasi yang lebih terbuka serta memastikan aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Pernyataan tersebut disampaikan Robby menyikapi dinamika politik nasional serta berbagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.
Menurutnya, DPR RI memiliki posisi strategis dalam menjaga hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Karena itu, fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan harus dijalankan secara optimal dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta harapan masyarakat.
“DPR RI adalah rumah rakyat. Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi, sudah menjadi tanggung jawab moral dan konstitusional anggota DPR untuk mendengarkan dan memperjuangkannya. Legitimasi DPR berasal dari rakyat,” ujar Robby Pangaribuan di Balige, Sabtu (29/8/2026).
Robby yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Khusus Pengembangan Pembangunan Kawasan Danau Toba (PPKDT) DPP Gabpeknas tersebut menilai, keterbukaan komunikasi antara lembaga legislatif dan masyarakat menjadi salah satu kunci untuk membangun kepercayaan publik.
Menurutnya, setiap kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat perlu dikomunikasikan secara terbuka dan memberikan ruang partisipasi yang cukup bagi berbagai elemen masyarakat.
“Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, masyarakat semakin kritis dan memiliki perhatian besar terhadap proses politik. Aspirasi dapat disampaikan melalui berbagai ruang, mulai dari forum dialog, media sosial, diskusi publik, hingga organisasi kemasyarakatan,” katanya.
Ia menilai, semakin kuat keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan, semakin besar pula peluang terciptanya kebijakan yang mampu menjawab persoalan nyata di lapangan.
Karena itu, Robby menyampaikan tiga hal yang menurutnya penting untuk terus diperkuat DPR RI.
Pertama, membuka ruang dialog dan partisipasi publik secara lebih luas. Setiap rancangan undang-undang maupun kebijakan strategis perlu disosialisasikan secara transparan serta membuka ruang masukan dari akademisi, mahasiswa, buruh, petani, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat sipil lainnya.
Kedua, mengedepankan politik yang beretika, berempati, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut Robby, anggota DPR perlu memastikan bahwa setiap keputusan politik tetap menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
Ketiga, menjadikan kritik dan masukan masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan. Kritik, kata dia, merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan demokrasi selama disampaikan secara konstruktif dan bertanggung jawab.
“Kalau DPR ingin terus mendapatkan kepercayaan masyarakat, salah satu kuncinya adalah membangun komunikasi yang kuat dan mau mendengarkan aspirasi rakyat. Demokrasi akan semakin sehat ketika parlemen dan masyarakat memiliki hubungan yang terbuka, saling menghargai, dan saling mengawasi,” pungkas Robby. (Tim)
No comments:
Post a Comment