Sekdakab Toba Tegaskan Komitmen Perkuat Sinergi dengan Balai POM untuk Pelayanan Publik yang Berintegritas

Balige (Sumut) mediasergap.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Toba, Paber Napitupulu, menghadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas sekaligus Forum Konsultasi Publik terkait penyusunan Standar Pelayanan Publik Balai POM di Toba Tahun 2026, yang digelar di Sapadia Villa Lumban Silintong, Balige, Senin (24/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Paber Napitupulu menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba siap memperkuat kolaborasi dengan Balai POM di Toba, khususnya dalam pengawasan obat dan makanan serta peningkatan integritas pelayanan birokrasi di daerah.

“Pemerintah Kabupaten Toba siap berkomitmen penuh untuk mendukung dan bersinergi dalam pengawasan obat dan makanan serta penegakan integritas pelayanan birokrasi di wilayah Kabupaten Toba. Kami siap menjadi mitra strategis Balai POM di Toba dalam hal pengawasan obat dan makanan sesuai dengan kewenangan masing-masing,” ujar Paber.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan Balai POM memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus memastikan pengawasan obat dan makanan dapat berjalan secara efektif.

Paber menambahkan, pelaksanaan pencanangan Zona Integritas dan Forum Konsultasi Publik diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin berkualitas, efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Hal tersebut tentunya tetap berpedoman kepada Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, sejumlah bentuk sinergi yang perlu terus diperkuat antara lain pertukaran data dan informasi, koordinasi hasil pengawasan, pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

“Dengan sinergi yang semakin kuat, diharapkan pengawasan obat dan makanan di daerah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai POM di Toba, M. Sony Mughofir, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan tersebut mengangkat tema “Penguatan Zona Integritas Menuju Pelayanan Publik yang Prima dan Berintegritas.”

Sony menjelaskan, Balai POM di Toba sebelumnya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM dengan nama Loka POM di Kabupaten Toba. Pada tahun 2026, lembaga tersebut bertransformasi menjadi Balai POM di Toba dengan cakupan wilayah pengawasan yang meliputi sembilan Kabupaten/Kota.

“Awalnya kami adalah UPT Badan POM yang bernama Loka POM di Kabupaten Toba. Tahun 2026 kami bertransformasi menjadi Balai POM di Toba dengan wilayah pengawasan sembilan Kabupaten/Kota,” ungkapnya.

Menurut Sony, transformasi tersebut harus diikuti dengan komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satunya melalui pencanangan pembangunan Zona Integritas sebagai bentuk kesungguhan dalam menghadirkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Transformasi kami diikuti dengan sebuah komitmen nyata melalui kegiatan pencanangan Zona Integritas. Pada prinsipnya, pelayanan publik itu adalah untuk seluruh masyarakat sehingga seluruh pelayanan yang kami berikan seharusnya memang harus transparan,” paparnya.

Melalui Forum Konsultasi Publik, berbagai masukan dan saran dari masyarakat akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dan peningkatan kualitas pelayanan Balai POM di Toba.

Forum tersebut juga diharapkan menjadi ruang untuk menyatukan pemahaman antara pemerintah, Balai POM, pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun standar pelayanan publik yang semakin baik.

Dengan adanya pencanangan Zona Integritas dan Forum Konsultasi Publik ini, sinergi lintas sektor diharapkan semakin kuat sehingga pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan dapat berlangsung secara transparan, profesional, berintegritas, serta benar-benar memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat. (Ds)