TOBA (Sumut) mediasergap.com – Dinas Pertanian Kabupaten Toba memberikan penjelasan terkait perbedaan nominal anggaran bantuan kegiatan irigasi perpompaan Tahun Anggaran 2026 yang menjadi perbincangan di media sosial. Perbedaan tersebut dipastikan berkaitan dengan mekanisme penganggaran dan sumber pendanaan yang berbeda, bukan perbedaan jenis kegiatan.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba, Lena Pardede, menyampaikan klarifikasi tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (20/11/2026). Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan di Kabupaten Toba bersumber dari dua program, yakni Tugas Pembantuan (TP) Provinsi dan bantuan pemerintah melalui Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP).
Untuk kegiatan yang bersumber dari TP Provinsi, terdapat sebanyak 50 paket irigasi perpompaan berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Tahun 2026, dengan nomor DIPA 018.13.04.691325/2026 tertanggal 1 Desember 2025.
Dalam skema tersebut, kelompok tani menerima dana konstruksi sebesar Rp153 juta per paket. Sementara biaya rancang bangun sebesar Rp2,7 juta per paket dialokasikan secara terpisah melalui kode rekening 522131.
"Dana sebesar Rp153 juta itulah yang disalurkan oleh provinsi ke rekening kelompok tani. Sementara biaya rancang bangun memiliki alokasi tersendiri, sehingga nominal yang tercantum pada papan proyek adalah Rp153 juta," jelas Lena.
Sementara itu, enam paket lainnya bersumber dari bantuan pemerintah melalui DIPA Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas I Medan Tahun Anggaran 2026, dengan nomor DIPA SP DIPA-018.13.2.695352/2026 tertanggal 6 Juni 2026.
Pada skema ini, total anggaran yang diterima kelompok tani mencapai Rp155,7 juta per paket karena dana konstruksi dan biaya rancang bangun telah digabungkan dalam satu alokasi anggaran.
Lena menerangkan, perbedaan nominal tersebut juga dipengaruhi mekanisme penganggaran serta kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berada di balai, bukan pada Dinas Pertanian Kabupaten Toba. Adapun biaya rancang bangun sebesar Rp2,7 juta telah dicantumkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang ditandatangani kelompok tani.
Penjelasan tersebut turut dibenarkan oleh konsultan rancang bangun kegiatan irigasi perpompaan, Jonson Tambunan. Ia menjelaskan bahwa kedua program memiliki tujuan dan jenis kegiatan yang sama, tetapi menggunakan mekanisme pembiayaan berbeda.
"Sebenarnya kedua kegiatan ini sama. Anggaran dari TP Provinsi di luar biaya rancang bangun, sedangkan anggaran dari LIP sudah digabungkan dengan biaya rancang bangun," ujarnya.
Lebih lanjut, Lena menyampaikan bahwa pembangunan irigasi perpompaan merupakan salah satu upaya penting dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Toba. Hal ini mengingat terdapat tujuh kecamatan yang tergolong daerah tadah hujan, sehingga ketersediaan air menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan produktivitas tanaman padi.
Kondisi tersebut semakin membutuhkan perhatian di tengah anomali iklim yang menyebabkan pola musim hujan dan kemarau semakin sulit diprediksi. Karena itu, keberadaan fasilitas irigasi perpompaan diharapkan dapat membantu petani memperoleh pasokan air, terutama ketika memasuki musim kemarau.
Ia juga mengungkapkan bahwa indeks pertanaman di Kabupaten Toba saat ini masih berada pada angka 1,35. Untuk meningkatkannya, Dinas Pertanian terus mendorong sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui berbagai program pembangunan infrastruktur pertanian.
Sebagai bahan pembanding, Lena menyebutkan sejumlah daerah yang telah mencapai indeks pertanaman lebih tinggi, seperti Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai dengan capaian 2–2,5 kali, serta Kota Padangsidimpuan yang telah mencapai tiga kali indeks pertanaman.
"Kita berharap kegiatan irigasi perpompaan ini terus ada di Kabupaten Toba karena sangat membantu petani, terutama saat musim kemarau, sekaligus mendukung peningkatan indeks pertanaman," katanya.
Menanggapi berbagai kritik dan tanggapan yang berkembang di media sosial, Lena menyatakan terbuka terhadap masukan sebagai bagian dari upaya evaluasi dan perbaikan pelayanan publik, khususnya di sektor pertanian. Ia berharap setiap kritik dapat disampaikan secara objektif, profesional, dan berorientasi pada substansi program melalui dinas atau pejabat yang berwenang.
Menurutnya, kritik yang konstruktif merupakan bagian penting dalam mendorong transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat pembangunan pertanian di Kabupaten Toba.
Melalui pembangunan irigasi perpompaan yang didukung pemerintah pusat dan provinsi, Pemerintah Kabupaten Toba berharap ketersediaan air bagi lahan pertanian semakin terjamin, produktivitas petani meningkat, dan indeks pertanaman terus berkembang guna memperkuat ketahanan pangan daerah. (Dosi)
