Media Sergap - All Post -->

Kunjungan Kerja FKPD Dukung Penguatan Konvensi Hak Anak di Kabupaten Samosir

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen serta sinergi lintas sektor. Untuk itu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Samosir melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka mendukung penguatan implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Samosir,  Rabu (18/11/2026).

Bimtek ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon, Pabung Samosir T. Siringo Ringo, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sari, Kanit PPA Polres Samosir Bulet Mars Swanto Lumban batu. Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Friska Situmorang, Perencana Ahli Pertama Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Ignasius Alvin Krisnugrahan, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB Provinsi Sumatera Utara Mohammad Andi.

Bimtek konvensi hak anak bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah, pendidik, serta para pemangku kepentingan dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak anak sesuai prinsip Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebanyak 50 peserta dari unsur pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dan pendidikan mengikuti kegiatan tersebut.

Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, menyampaikan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat. “Pemkab Samosir berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak, menjadi kabupaten yang mampu menjamin pemenuhan hak dan memberikan perlindungan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan serta berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya,” tegas Ariston.

Menurutnya, Bimtek Konvensi Hak Anak sangat penting dan strategis untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak di Kabupaten Samosir. Ia menekankan empat prinsip dasar Konvensi Hak Anak, yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak harus menjadi perhatian dan diwujudkan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam kehidupan sehari-hari. “Seluruh perangkat daerah, FKPD, dan pemangku kepentingan harus meningkatkan koordinasi dan sinergi yang lebih kuat. Tanggung jawab ini harus menjadi gerakan bersama yang terintegrasi dalam program dan kebijakan pembangunan,” tambahnya.

Ariston juga menegaskan bahwa anak-anak di Samosir harus mendapatkan akses pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan berkualitas, lingkungan keluarga yang nyaman, ruang bermain ramah anak, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. “Membangun daerah bukan hanya tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Investasi terbaik bagi masa depan Samosir adalah anak-anak, maka harus dijaga dan dipenuhi haknya,” tutup Ariston.

Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Nasip Simbolon, turut menyampaikan dukungannya terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak. Ia berharap anak-anak di Samosir dapat tumbuh menjadi generasi hebat di tanah kelahirannya sendiri. Nasip menyatakan dukungan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah maupun penganggaran yang berpihak pada perlindungan anak. Menurutnya, perhatian terhadap anak harus menjadi prioritas, terlebih di tengah perkembangan teknologi yang membawa berbagai tantangan bagi generasi muda. 

“Dalam bidang anggaran, perlindungan anak harus diprioritaskan. Kita harus lebih bertanggung jawab kepada anak, memberi perhatian yang serius agar tidak terjerumus ke hal yang negatif, termasuk di tengah perkembangan teknologi,” kata Nasip.

Dukungan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak juga disampaikan unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan. Keterlibatan unsur FKPD tersebut menjadi bagian penting dalam membangun koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, sehingga perlindungan anak dapat dilaksanakan secara terpadu.

Melalui kunjungan kerja dan Bimtek Konvensi Hak Anak ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan semakin memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, cita-cita mewujudkan Kabupaten Samosir Layak Anak diharapkan semakin nyata, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. (D/Smart)

Sekdako Tebing Tinggi Tekankan Pentingnya Kesetaraan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesetaraan Gender Kota Tebing Tinggi, di Aula Bappeda Kota Tebing Tinggi, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi dalam memperkuat pengintegrasian keadilan dan kesetaraan gender ke dalam setiap perencanaan serta pelaksanaan pembangunan.

Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan sekadar isu sektoral terkait perempuan dan anak. Lebih dari itu, hal ini mencakup bagaimana seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki, perempuan, maupun penyandang disabilitas memperoleh kesempatan, akses, serta pelayanan publik yang setara dan berkeadilan.

Sekda meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih memperhatikan perspektif gender dalam penyusunan program dan kegiatan, termasuk penyediaan fasilitas publik yang inklusif serta ramah terhadap kelompok rentan, perempuan dan penyandang disabilitas.

“Penerapan kesetaraan gender harus diwujudkan melalui kebijakan nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, pelayanan publik, hingga pengalokasian anggaran yang benar-benar responsif gender,” ujar Sekda.

Lebih lanjut, Sekda menyoroti pentingnya implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Ia mengingatkan setiap kepala OPD agar menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan dan program prioritas, serta meninggalkan kebiasaan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan seremonial atau perjalanan dinas tanpa hasil yang terukur.

“Seluruh OPD harus mengambil peran. Jangan sampai kesetaraan gender hanya menjadi dokumen pelengkap atau sebatas kegiatan seremonial. Kita ingin ada hasil nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Sekda juga mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral serta meninggalkan pola kerja birokrasi yang terjebak pada rutinitas. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan komitmen kuat, inovasi, dan keterlibatan seluruh jajaran pemerintah. 

Penerapan RAD Kesetaraan Gender ini diharapkan mampu berjalan selaras dengan target pembangunan prioritas lainnya, seperti upaya penurunan angka stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif.

Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi, Muhammad Hamdani, dalam laporan penyelenggaraannya menyampaikan bahwa penyusunan RAD Kesetaraan Gender merupakan bagian dari upaya mendukung terhadap agenda pembangunan nasional, sekaligus penyelarasan program daerah dengan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi. 

"Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) berfokus pada empat poin utama, yakni penguatan regulasi dan kebijakan daerah, penerapan PUG dalam seluruh tahapan siklus pembangunan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat," jelas Hamdani.

Rakor strategis ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Herry Aryanto, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Muhammad Fadly, serta perwakilan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. (Ajs)

Gerak Cepat Satreskrim Polres Binjai, Enam Pelaku Curat Sepeda Motor Berhasil Diamankan Di kota Medan

BINJAI (Sumut) mediasergap.com – Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menegaskan komitmennya dalam memberantas segala bentuk tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Binjai.

Komitmen tersebut dibuktikan melalui keberhasilan Satreskrim Polres Binjai mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) satu unit sepeda motor Honda Beat BK 6163 RBD milik Nurhidayah Sitepu (44), seorang guru, warga Griya Payaroba, Kecamatan Binjai Barat.

Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat, 13 November 2026, sekitar pukul 22.30 WIB, di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat. Saat itu, suami korban memarkirkan sepeda motor untuk mengikuti kegiatan pengajian. Namun, setelah kegiatan selesai, sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempat semula.

Menindaklanjuti laporan korban, Kasat Reskrim AKP Hotdiatur A.W. Purba, S.Tr.K., S.I.K., M.H., memerintahkan Kanit Pidum IPDA Jun Predy Sembiring, S.H., bersama anggota melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap para pelaku.

Melalui metode dengan menganalisis rekaman CCTV di sejumlah titik, serta informasi masyarakat, petugas berhasil mengidentifikasi dan melacak keberadaan para terduga pelaku.

Pada Senin, 16 November 2026, mulai pukul 00.10 WIB hingga 02.30 WIB, petugas melakukan serangkaian penyelidikan keberadaan para pelaku, kemudian dilakukan serangkaian tindakan penangkapan di beberapa lokasi di Kota Medan dan berhasil mengamankan enam orang terduga pelaku, masing-masing berdomisili di kota Medan berinisial *MB (18) jalan Sumarsono Medan Sugggal, JISN (22) Bandar Selamat Medan Tembung, FZ (22) Medan Helvetia, MF (27) Jalan Kapten Muthar Gelugur Darat, GR (22) jalan Swasa Tengah Raya Mabar Hilir, dan BAST (22) jalan Kapten Sumarsono Medan Helvetia.*

Dari pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, satu unit HP Oppo warna biru, dua buah jam tangan, satu anak kunci letter T, sejumlah pakaian, dua pasang sandal serta uang tunai Rp63.000.

Saat ini, keenam terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Satreskrim Polres Binjai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," tegas AKP Hotdiatur Purba.

Kapolres Binjai mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. Apabila mengetahui adanya tindak kejahatan atau gangguan kamtibmas, masyarakat dapat segera menghubungi layanan Call Center 110 Polres Binjai," terang AKBP Bimo Moernanda. (Roni K)

(Sumber: Humas Res Binjai)

Kapolres Binjai Pimpin Sertijab Empat Pejabat Utama

BINJAI (Sumut) mediasergap.com - Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., memimpin langsung pelaksanaan serah terima jabatan pejabat utama (PJU) polres Binjai. Serah terima jabatan tersebut dilaksanakan di lapangan apel polres Binjai, jalan Sultan Hasanuddin No.1 Binjai kelurahan satria kecamatan Binjai kota, provinsi sumatera utara, Selasa (17/11/26) pukul 15.00 wib.

Serah terima jabatan tersebut sesuai dengan Surat Telegram Kapolda Sumut No. ST /801/ XI /KEP/ 2026, tanggal 11 November 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Baru dilingkungan Polda Sumut.

Adapun jabatan yang diserah terimakan oleh Kapolres Binjai sebagai berikut :

Kabag Log Polres Binjai, diserahkan terimakan dari pejabat lama KOMPOL Jupiter Frans Simanjuntak, S.Pd., M.Pd., kepada pejabat baru KOMPOL Jhon Heber Tarigan, S.H.

Kapolsek Binjai Selatan Polres Binjai, diserahkan terimakan dari pejabat lama AKP Firdaus Kemit, S.H., kepada pejabat baru AKP David Eka Putra, S.H.,

Kapolsek Selesai Polres Binjai, diserahkan terimakan dari pejabat lama Bambang Nurmiono, S.H., M.H., kepada pejabat baru AKP Raynold Saut Pangihutan Naibaho, S.H.,

Kasi Propam Polres Binjai, diserahkan terimakan dari pejabat lama AKP Kesuma Hadi, S.Sos, diserahkan terimakan kepada Kapolres Binjai.

Kapolres Binjai, mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama beserta keluarga atas loyalitas dan dedikasinya serta kerjasamanya selama ini dalam mewujudkan situasi kamtibmas dikota Binjai tetap aman dan kondusif. Dimana mutasi merupakan hal yang biasa di tubuh Polri dengan tujuan untuk :

”Menjaga kesinambungan di tubuh Polri, memberikan penyegaran organisasi, mengembangkan kemampuan manajerial personil dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat., ucap AKBP R. Bimo

Kepada pejabat baru, mengucapkan selamat atas kepercayaan pimpinan Polri yang telah diberikan. Jabatan ini amanah dan tanggung jawab besar oleh karena itu :

“Segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas, kenali karateristik wilayah dan masyarakat, tingkatkan sinergitas dengan TNI, Pemko, Pemda dan seluruh stakeholder serta bangun komunikasi yang baik dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Kapolres Binjai, juga memberikan penekanan kepada seluruh personil polres Binjai ; “Tingkatkan profesionalisme dan Integritas.,

Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara humanis., Hindari segala bentuk pelanggaran disiplin maupun kode etik., Jaga soliditas dan kekompakan Internal. Dan Tingkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sehingga terwujudnya Polri Bersama Masyarakat.

Melalui momentum serah terima jabatan ini akan lahir semangat baru untuk meningkatkan kinerja Polres Binjai dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif., tegas AKBP R. Bimo Moernanda.

Kegiatan serah terima jabatan ini dihadiri, Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., Ketua Bhayangkari cabang Binjai NY. Tika Bimo M., beserta pengurus Bhayangkari cabang, Waka Polres KOMPOL Sofyan H. NST., S.H., M.H., para Pejabat Utama dan personil polres Binjai serta perwakilan personil polsek jajaran polres Binjai. (Rn)

Hadirkan Pelayanan Tanpa Sekat, Bupati dan Wabup Toba Berkantor di Lumban Sakkalan

TOBA (Sumut) mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba kembali melaksanakan program Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) berkantor di Desa (Buka Desa) yang dipusatkan di Desa Lumban Sakkalan, Kecamatan Bonatua Lunasi, pada Selasa (17/11/2026). 

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Toba, Effendi P Napitupulu, bersama Wakil Bupati Toba, Audi Murphy Sitorus, serta turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Toba.

Pelaksanaan Buka Desa ini merupakan wujud komitmen Pemkab Toba dalam mendekatkan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. "Melalui program ini, pemerintah daerah berupaya memastikan birokrasi hadir tanpa sekat sehingga berbagai program dan kebijakan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya hingga ke tingkat desa," ujar Bupati Toba.

Dalam kegiatan ini, Pemkab Toba menghadirkan pelayanan terpadu lintas sektor dengan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi mitra. Beragam layanan langsung dimanfaatkan oleh warga, mulai dari Gerakan Pangan Murah oleh Dinas Koperindag bersama Bagian Ekonomi, pelayanan pengurusan administrasi kependudukan oleh Dinas Dukcapil, pemeriksaan kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan, hingga layanan perpustakaan keliling oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Toba.

Selain itu, masyarakat juga mendapatkan pelayanan sosial dari Dinas Sosial, layanan pendapatan daerah oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), layanan pemberdayaan masyarakat desa dari Dinas PMD, layanan pendidikan dari Dinas Pendidikan, serta edukasi pengawasan obat dan makanan oleh Loka POM. 

Turut dibuka pula layanan administrasi kepesertaan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di desa tersebut. Pada kesempatan yang sama, Bupati dan Wakil Bupati Toba menyerahkan secara langsung santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah bagi masyarakat.

"Tidak hanya berfokus pada pelayanan teknis, kami juga tadi berdialog langsung dengan warga untuk mendengar serta mencatat berbagai aspirasi masyarakat Desa Lumban Sakkalan dan Kecamatan Bonatua Lunasi. Berbagai masukan yang dihimpun tersebut akan menjadi bahan penting bagi kami agar ke depan pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, instansi mitra, dan partisipasi aktif warga, Pemkab Toba berkomitmen untuk terus melanjutkan pelaksanaan Buka Desa guna mewujudkan visi Toba Mantap 2029 yang maju daerahnya, sejahtera rakyatnya, dan berkelanjutan pembangunannya. (Dosi)

Wabup Ariston Lepas Kontingen KORMI Samosir Ikuti FORPROVSU 2026

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, secara resmi melepas kontingen Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Samosir untuk mengikuti Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (FORPROVSU) I tahun 2026 di Medan. Pelepasan berlangsung di Aula Kantor Bupati Samosir, Selasa (17/11/2026).

Sebanyak 66 orang yang terdiri dari atlet, pelatih dan official akan mewakili Kabupaten Samosir dalam ajang yang berlangsung pada 19–26 November 2026 tersebut.

Dalam arahannya, Wabup Ariston berpesan agar seluruh kontingen berjuang maksimal dan membawa nama baik Kabupaten Samosir.

"Jadilah petarung yang tidak mudah menyerah, memiliki mental yang kuat, semangat juang tinggi dan fisik yang prima. Selesaikan setiap pertandingan dengan penuh perjuangan dan berikan kemampuan terbaik," tegas Ariston.

Ia juga mengingatkan para atlet agar menjunjung tinggi sportivitas, disiplin dan kejujuran dalam bertanding, baik saat meraih kemenangan maupun menerima kekalahan."Jangan pernah curang. Menang atau kalah harus diterima dengan sportif. Jaga juga kekompakan dan persaudaraan selama mengikuti pertandingan," pesannya.

Lebih lanjut, Ariston menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir akan memberikan perhatian terhadap kebutuhan atlet, termasuk atlet yang berhasil menorehkan prestasi.

"Kami akan memperhatikan kebutuhan para atlet dan memberikan perhatian kepada atlet-atlet yang berprestasi. Selamat berjuang, tunjukkan kemampuan terbaik dan bawa nama baik Kabupaten Samosir," ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dumosch Pandiangan, menyampaikan bahwa ditengah keterbatasan anggaran Pemkab Samosir telah berupaya semaksimal mungkin mendukung keikutsertaan kontingen. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KORMI Samosir Ria Guring, Asisten III Arnod Sitorus, tokoh agama, serta para atlet dan official dari tujuh Induk Organisasi Olahraga (INORGA) di bawah naungan KORMI. (D/Smart)

UKIR PRESTASI NASIONAL, KABUPATEN SAMOSIR RAIH PENGHARGAAN SBS DARI KEMENKES RI

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Komitmen Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mewujudkan masyarakat yang sehat melalui peningkatan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan kembali mengukir prestasi di tingkat nasional. Kabupaten Samosir berhasil meraih penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM Award) kategori Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, ST, saat rangkaian kegiatan Forum Nasional City Sanitation Summit (CSS) XXIV Tahun 2026 yang diselenggarakan Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), bertempat di Gedung Balai Meuseuraya, Banda Aceh, Selasa (17/11/2026).

Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat atas keseriusan dan keberhasilan Kabupaten Samosir dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup bersih dan sehat, khususnya dalam mewujudkan lingkungan yang terbebas dari praktik buang air besar sembarangan.

Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, Dr. dr. Then Suyanti, MM, dalam sambutannya menegaskan bahwa penghargaan yang diberikan kepada daerah bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.

Menurutnya, daerah penerima penghargaan diharapkan mampu mempertahankan capaian, terus berinovasi, serta menjadi inspirasi bagi daerah lainnya. Upaya peningkatan sanitasi juga menjadi bagian penting dalam membangun generasi emas Indonesia yang sehat dan bebas stunting.

Sementara itu, bagi daerah yang masih berproses, Kementerian Kesehatan bersama AKKOPSI menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan guna mempercepat pencapaian target sanitasi dan akses air minum aman secara merata hingga ke seluruh pelosok Nusantara.

Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, ST, didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr. Dina Hutapea dan Kabid Yanmas dr. Buha Purba, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan RI atas penghargaan yang telah diberikan. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh jajaran Pemkab Samosir, serta partisipasi aktif masyarakat.

"Penghargaan ini bukan sekadar sebuah prestasi, tetapi merupakan bukti kerja bersama sekaligus motivasi dan tanggung jawab bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan RI, seluruh tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan dan desa, serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dan mendukung terwujudnya sanitasi yang layak di Kabupaten Samosir," ungkap Vandiko.

Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh masyarakat agar tidak berhenti pada capaian yang telah diraih, tetapi terus menjadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat juga diharapkan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dan memanfaatkan fasilitas sanitasi yang tersedia.

"Kami berharap capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Pembangunan kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan, kepedulian, dan kesadaran seluruh masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan Samosir yang semakin sehat, bersih, dan berkualitas," tutup Vandiko. (D/Smart)

Apel HKN, Wabup Toba Minta OPD Berperan Aktif Berdayakan UMKM Lokal

Balige (Sumut) mediasergap.com - Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba turut berperan aktif dalam memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, terutama dalam membantu memperluas akses pemasaran produk mereka.

Pesan tersebut disampaikan Audi Murphy saat bertindak sebagai pembina Apel Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang digelar Pemerintah Kabupaten Toba, Selasa (17/11/2026) pagi.

Dalam arahannya, Wakil Bupati mencontohkan langkah Pemerintah Kota Medan yang mendorong pengusaha hotel untuk menjalin kerja sama dengan pelaku UMKM agar produk lokal dapat dipasarkan dan menjadi bagian dari kebutuhan hotel.

"Sekadar informasi, Senin lalu saya bertemu dengan Wakil Menteri Investasi di Medan. Ternyata Pemko Medan sekarang meminta para pengusaha hotel bekerja sama dengan UMKM agar produk mereka bisa masuk ke hotel," ujarnya.

Menurut Audi, langkah tersebut merupakan upaya positif yang patut dicontoh dan dapat diterapkan di Kabupaten Toba. Terlebih, banyak pelaku UMKM di daerah ini yang memiliki kemampuan menghasilkan produk berkualitas, tetapi masih menghadapi kendala dalam pemasaran.

Ia mencontohkan pelaku UMKM yang memproduksi aneka kue basah, namun belum memiliki akses pasar yang memadai. Karena itu, ia meminta seluruh OPD ikut mengambil bagian dalam mendukung produk lokal, termasuk dengan membeli produk UMKM untuk kebutuhan kegiatan perkantoran.

"Banyak UMKM yang bisa memproduksi kue-kue basah, tetapi kendala mereka pemasarannya. Saya pikir ini juga menjadi tanggung jawab kita. Kalau misalkan kita rapat, cobalah kita beli produk mereka," pesannya.

Selain menyoroti pemberdayaan UMKM, Audi juga mengingatkan setiap OPD agar melibatkan seluruh staf dalam pembahasan anggaran dan pelaksanaan program kerja.

Menurutnya, pemahaman terhadap kegiatan dan program organisasi tidak boleh hanya dimiliki oleh pimpinan atau pejabat tertentu. Seluruh pegawai perlu mengetahui dan memahami kegiatan yang dilaksanakan agar tercipta kerja sama dan saling mendukung dalam menjalankan tugas.

"Semua pegawai yang ada di kantor harus memahami setiap kegiatan agar kita bisa saling menopang," ujarnya. (Dosi)

Polresta Deli Serdang Hadirkan Program Polisi Peduli Pendidikan, Tanamkan Kesadaran Kamtibmas Kepada Pelajar SMKN 1 Beringin

Deli Serdang (Sumut) mediasergap.com - Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan serta upaya membangun generasi muda yang disiplin dan sadar hukum, Polresta Deli Serdang melaksanakan kegiatan Program Polisi Peduli Pendidikan (Polidik) di SMKN 1 Kecamatan Beringin, Senin (16/11/2026) pagi.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Quick Wins 100 Hari Kerja Kapolri. Dalam kegiatan ini, Kapolresta Deli Serdang diwakili oleh Wakapolresta Deli Serdang AKBP Juliani Prihartini, S.I.K., M.H., yang hadir untuk menyampaikan pesan-pesan dan himbauan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kepada para pelajar.

Sebelumnya, kegiatan direncanakan berlangsung melalui pelaksanaan upacara di lingkungan sekolah. Namun, karena kondisi cuaca hujan pada pagi hari, upacara tidak dapat dilaksanakan sehingga kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian pesan-pesan kamtibmas kepada para siswa-siswi di aula sekolah.

Dalam arahannya, Wakapolresta mengajak para pelajar untuk senantiasa menjaga kedisiplinan, menaati peraturan sekolah, menghormati guru dan orang tua, serta menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, aksi perundungan (bullying), tawuran dan perilaku negatif lainnya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Saat dikonfirmasi ditempat terpisah, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si., dalam keterangannya menyampaikan bahwa program Polisi Peduli Pendidikan merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masa depan generasi muda melalui pendekatan edukatif dan humanis di lingkungan sekolah.

"Melalui program Polidik ini, kami ingin hadir lebih dekat dengan para pelajar untuk memberikan edukasi serta menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab dan kesadaran hukum sejak dini. Kami berharap para pelajar dapat memanfaatkan masa mudanya dengan kegiatan positif, fokus menuntut ilmu, menghormati guru dan orang tua, serta tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan negatif, khususnya narkoba, tawuran dan kenakalan remaja lainnya," ungkap Kapolresta.

Lebih lanjut, Kapolresta menegaskan bahwa Polresta Deli Serdang berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif melalui berbagai kegiatan pembinaan, edukasi serta sinergi dengan pihak sekolah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolsek Beringin Iptu Briyan Jaya Ginting, S.H., M.H., Kanit Gakkum Sat Lantas Polresta Deli Serdang Iptu Dori Siringoringo, S.H., Kanit Binmas Polsek Beringin Iptu Indra Warman, Kepala SMKN 1 Beringin Asron Batu Bara, S.Pd., M.Si., serta perwakilan staf, guru dan siswa-siswi SMKN 1 Beringin.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin hubungan yang semakin erat antara Polri dan dunia pendidikan dalam menciptakan generasi muda yang berkarakter, berprestasi dan taat hukum. (Rel)

IRIGASI TERSUMBAT SAMPAH HINGGA BANJIRI MIN 16, DINAS PU ACEH TIMUR DIMINTA SEGERA TURUN TANGAN

ACEH TIMUR, mediasergap.com – Luapan air akibat tersumbatnya saluran irigasi di Gampong Buket Teukuh, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut bahkan berdampak pada lingkungan sekolah MIN 16 yang mengalami banjir akibat aliran air tidak berjalan normal.

Menanggapi kondisi tersebut, Kapolsek Idi Tunong, Ipda Wagiman, S.H., bersama personel telah turun langsung melakukan pengecekan saluran irigasi pada Selasa (17/11/2026). Dari hasil pemeriksaan, ditemukan tumpukan sampah yang diduga menghambat aliran air sehingga menyebabkan air meluap ke permukaan.

Persoalan ini diharapkan tidak hanya menjadi perhatian aparat kepolisian dan masyarakat, tetapi juga mendapat respons cepat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Aceh Timur, khususnya bidang yang menangani pengairan dan irigasi.

Dinas PU diminta segera melakukan peninjauan lapangan, mengevaluasi kondisi saluran, serta mengambil langkah konkret berupa pembersihan dan normalisasi irigasi apabila diperlukan. Mengingat saluran tersebut menghubungkan dua kecamatan, yakni Kecamatan Banda Alam dan Kecamatan Idi Tunong, penanganannya membutuhkan perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.

Jangan sampai persoalan penyumbatan saluran air terus berulang dan masyarakat kembali menjadi korban ketika curah hujan meningkat. Terlebih, fasilitas pendidikan seperti MIN 16 harus mendapatkan perlindungan agar aktivitas belajar mengajar tidak terganggu akibat banjir.

Selain penanganan teknis dari pemerintah, masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah dan ranting kayu ke saluran irigasi.

Kini, perhatian dan tindakan nyata dari Dinas PU Kabupaten Aceh Timur sangat diharapkan. Jangan menunggu banjir semakin parah baru dilakukan penanganan. Pencegahan dan perbaikan infrastruktur pengairan harus menjadi prioritas demi keselamatan masyarakat dan lingkungan pendidikan. (SA)