Kejagung Tegaskan Profesional Dan Tak Bisa Diintervensi

✍️Liputan : Iren | 🗓️Rabu, 13-April-2022
💻Editor : RE

mediasergap | Jakarta

Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan Pihaknya dan Jajarannya secara Pribadi maupun Kelembagaan Profesional, Obyektif dan tidak dapat di Intervensi oleh siapapun dan Lembaga manapun dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Menjaga Indepensi dan Marwah Lembaga Kejaksaan RI adalah hal Paling Utama dan Mutlak dilakukan Kejaksaan RI.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya, Rabu, [13-April-2022]. Sumedana menyebutkan Penegasan soal Sikap dan Komitmen Kejaksaan itu disampaikan pihaknya untuk menjawab keraguan beberapa pihak yang masih ada menuding Kejaksaan tidak Profesional maupun tidak Independen.

Menyikapi Pemberitaan mengenai Kunjungan Kerja Jaksa Agung ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dinilai tak Elok, Kejaksaan Agung melalui Pusat Penerangan Hukum menyampaikan bahwa Kunjungan Kerja Jaksa Agung RI beserta Rombongan (didampingi Kepala Biro Umum, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Asisten Khusus Jaksa Agung dan Asisten Umum Jaksa Agung) ke Kantor PBNU pada Selasa [12-April-2022] kemarin merupakan Kunjungan Kerja yang sudah dijadwalkan sebelumnya.

“Momen di Bulan Suci Ramadhan, Jaksa Agung RI bersilaturahmi dengan Ormas Keagamaan terbesar di Indonesia dalam rangka Penguatan Kelembagaan.”

Adapun kehadiran Bendahara Umum PBNU Mardani H. Maming dalam pertemuan antara Jaksa Agung RI dengan Ketua Umum PBNU, “kami sampaikan bahwa tidak ada kaitannya dengan Status yang bersangkutan sebagai Saksi dalam Perkara tertentu dan juga tak ada Pertemuan Khusus dengan Bendahara Umum PBNU saat itu,” tegas Sumedana.

Kunjungan tersebut disebutkannya adalah Kunjungan Formal yang dihadiri juga oleh beberapa Pengurus PBNU, dan Jaksa Agung juga akan melakukan hal yang sama yaitu Kunjungan Kerja dan Bersilaturahmi dengan Ormas Keagamaan lain seperti Muhammadiyah secara bertahap dan terjadwal guna saling memberikan dukungan dalam Pelaksanaan Tugas.

Dalam pertemuan dengan PBNU, Jaksa Agung RI secara khusus meminta dukungan dalam hal Penegakan Hukum oleh Kejaksaan RI khususnya Penanganan Perkara Korupsi yang saat ini sedang gencar dilakukan.

“Secara tegas kami sampaikan bahwa Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan RI sangat Profesional, Obyektif dan tidak dapat di Intervensi oleh Kepentingan /Lembaga apapun. Menjaga Independensi dan Marwah Lembaga Kejaksaan RI adalah hal paling utama dan mutlak dilakukan oleh Jajaran Kejaksaan RI,” tegas Sumedana lagi.

Terkait dengan Perkara yang menjadikan Mardani H Maming sebagai Saksi dan telah berlangsung di Persidangan, hal tersebut menjadi Kewenangan Hakim yang mengadili untuk Menghadirkan yang bersangkutan di Persidangan dalam rangka kepentingan Pembuktian, dan oleh karena itu, tidak dapat dikaitkan atau dihubung-hubungkan antara kehadiran Bendahara PBNU dengan Kasus yang melibatkan yang bersangkutan.

“Jaksa Agung RI tidak dapat melarang kehadiran yang bersangkutan dalam pertemuannya dengan Ketua Umum PBNU karena Kapasitas Mardani H Maming sebagai Pengurus PBNU yaitu Bendahara Umum PBNU,” tandas Ketut.