TOBA (Sumut) mediasergap.com – Seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Toba menyatakan persetujuan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan.
Persetujuan tersebut disampaikan masing-masing fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati Toba tentang Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (26/8/2026) sore.
Selain menyatakan persetujuan, seluruh fraksi turut memberikan sejumlah catatan, pandangan, saran, dan masukan yang diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan P-APBD 2026.
Berbagai pandangan tersebut secara umum menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, tepat sasaran, serta semakin diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan Kabupaten Toba.
Fraksi Partai Gerindra mendorong agar belanja daerah dalam P-APBD 2026 lebih diprioritaskan pada belanja produktif. Fraksi tersebut juga menyatakan dukungan terhadap upaya efisiensi belanja perjalanan dinas, bimbingan teknis, serta kegiatan seremonial lainnya.
Sementara itu, Fraksi NasDem-PSI menyampaikan apresiasi terhadap berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Toba dalam meningkatkan pendapatan daerah. Fraksi ini juga mendukung kebijakan belanja daerah yang mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
Fraksi Partai Golkar memberikan perhatian terhadap aspek perencanaan anggaran. Fraksi tersebut menyarankan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan perencanaan program dan kegiatan dalam P-APBD 2026 benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Dari sisi peningkatan pendapatan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemkab Toba untuk terus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap secara maksimal. Optimalisasi tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui sektor pajak, retribusi, maupun inovasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.
Sementara terkait peningkatan kualitas pelayanan publik, Fraksi PKB menyampaikan pentingnya pembangunan Mal Pelayanan Publik pada Dinas Perizinan. Menurut fraksi tersebut, keberadaan fasilitas pelayanan terpadu dapat mendukung peningkatan kemudahan, kecepatan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Adapun Fraksi Persatuan Indonesia Demokrat mendorong agar perubahan anggaran memberikan perhatian terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, khususnya jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, serta fasilitas umum lainnya.
Berbagai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan P-APBD 2026. Kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Toba diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Usai penyampaian pandangan umum seluruh fraksi, pimpinan rapat paripurna, Franshendrik Tambunan, menskors rapat hingga Kamis (27/8/2026) pukul 09.00 WIB. Skors diberikan untuk memberikan kesempatan kepada Bupati Toba menyampaikan Nota Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu, Sekretaris Daerah Toba Paber Napitupulu, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, pimpinan OPD, para camat dan kepala bagian di lingkungan Setdakab Toba, serta sejumlah wartawan dan lembaga swadaya masyarakat.
Dengan adanya persetujuan seluruh fraksi untuk melanjutkan pembahasan, proses penyusunan P-APBD 2026 diharapkan semakin matang dan mampu memperkuat arah pembangunan Kabupaten Toba yang efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Ds)
No comments:
Post a Comment