TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba terus memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Penguatan integritas aparatur menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Komitmen tersebut diwujudkan Inspektorat Kabupaten Toba melalui sosialisasi antikorupsi bertema “Penguatan Integritas sebagai Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2026”, yang digelar di Balai Data Kantor Bupati Toba, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Toba, Paber Napitupulu. Ia menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas aparatur sekaligus mendorong perbaikan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Paber, evaluasi dan penguatan secara berkelanjutan diperlukan untuk membangun sistem pemerintahan yang semakin mampu mencegah potensi terjadinya praktik korupsi. Upaya tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan program pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).
“MCSP dan SPI merupakan program Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI yang dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang telah diubah dengan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujar Paber.
Ia menjelaskan, MCSP 2026 mencakup tujuh area intervensi yang menjadi indikator penilaian, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pelayanan publik, manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengelolaan barang milik daerah (BMD), optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
Dari pelaksanaan MCSP 2025, Pemkab Toba memperoleh nilai 80,5 dengan kategori “terjaga” dan menempati peringkat keenam se-Sumatera Utara.
“Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba telah mengimplementasikan pendekatan pencegahan korupsi melalui ketujuh area tersebut,” katanya.
Di sisi lain, hasil SPI 2025 yang memperoleh nilai 71,59 dengan kategori “rentan” dan berada di peringkat ke-14 se-Sumatera Utara menjadi perhatian sekaligus bahan evaluasi bagi Pemkab Toba untuk melakukan penguatan integritas secara lebih konsisten.
“Capaian ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk terus melakukan perbaikan dan penguatan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba,” ujar Paber.
Ia berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti pada pemahaman mengenai regulasi, tetapi dapat diterapkan dalam perilaku kerja sehari-hari. Seluruh aparatur diharapkan semakin memahami pentingnya membangun budaya kerja yang berintegritas, transparan, akuntabel, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Sosialisasi menghadirkan Auditor Penyuluh Antikorupsi Madya Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar, Ricky Martin Erzuki Damanik, sebagai narasumber.
Sementara itu, dalam laporan kegiatan yang dibacakan Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Kabupaten Toba, Ronald Gultom, disampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkab Toba memperkuat nilai-nilai integritas sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pencegahan dan penanggulangan korupsi.
“Kegiatan sosialisasi antikorupsi dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman bersama tentang pentingnya perilaku antikorupsi dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun mitra usaha,” kata Ronald.
Menurutnya, peningkatan pemahaman tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung integritas pelayanan publik sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan bersih.
“Dengan demikian, diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Toba sehingga Toba yang Mantap dapat terwujud,” ujarnya.
Ronald menambahkan, penguatan integritas merupakan langkah strategis untuk membangun sistem pencegahan yang lebih kuat. Dengan aparatur yang berintegritas dan sistem pengawasan yang berjalan baik, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan semakin bersih, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai regulasi gratifikasi, benturan kepentingan, pelaporan harta kekayaan, serta strategi pencegahan korupsi melalui MCP KPK dan SPI.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang membahas berbagai kasus nyata serta langkah-langkah yang dapat dilakukan aparatur untuk mencegah potensi praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
Melalui penguatan integritas dan peningkatan kesadaran antikorupsi secara berkelanjutan, Pemkab Toba terus mendorong terwujudnya aparatur yang profesional serta tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Ds)
No comments:
Post a Comment