SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Samosir terus memperkuat perencanaan pembangunan kawasan melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Kecamatan Pangururan Tahun 2026–2046.
Langkah tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Kantor Bupati Samosir, Jumat (18/09/2026), dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, para pemangku kepentingan serta tokoh masyarakat.
FGD tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan RDTR untuk menghimpun masukan, gagasan, data dan informasi dari berbagai pihak sehingga dokumen tata ruang yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi, potensi serta kebutuhan pembangunan Kecamatan Pangururan secara lebih komprehensif.
Asisten II Sekdakab Samosir, Hotraja Sitanggang, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa kelengkapan data dan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.
Menurutnya, RDTR merupakan instrumen strategis dalam mengarahkan pemanfaatan ruang agar pembangunan dapat berlangsung secara tertib, terarah dan produktif, sekaligus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
“RDTR ini menjadi peta jalan kita ke depan. Setiap jengkal ruang harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan memiliki kejelasan peruntukan serta pola ruangnya,” ujar Hotraja.
Hotraja menjelaskan, karakteristik Kabupaten Samosir yang berada di kawasan Danau Toba membutuhkan pengaturan ruang yang cermat. Perencanaan harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Terlebih Kecamatan Pangururan merupakan ibu kota Kabupaten Samosir sekaligus ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kondisi tersebut membuat Pangururan memiliki dinamika pembangunan yang perlu diantisipasi melalui perencanaan tata ruang yang jelas.
“Pangururan sebagai ibu kota kabupaten tentu memiliki dinamika dan kebutuhan pembangunan yang berbeda. Karena itu, RDTR harus mampu mengatur keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan,” jelasnya.
Ia menekankan, penyusunan RDTR juga perlu disinkronkan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya, termasuk RPJPD, RPJMD dan rencana aksi, sehingga arah pembangunan dapat berjalan selaras dan tidak menimbulkan pertentangan dalam implementasinya.
“Harapan kita, RDTR yang disusun mampu menjawab perkembangan Samosir ke depan. Karena itu, peserta FGD diharapkan memberikan masukan yang konstruktif, gagasan dan usulan berdasarkan kondisi serta kebutuhan di lapangan,” katanya.
Hotraja meminta seluruh OPD yang terlibat memberikan kontribusi melalui data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan RDTR.
Menurutnya, dokumen tata ruang harus dibangun berdasarkan kondisi riil wilayah, potensi yang dimiliki serta aspirasi masyarakat sehingga dapat menjadi pedoman yang relevan dalam menentukan arah pembangunan kawasan.
“RDTR ini harus mencerminkan aspirasi masyarakat, potensi alam serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Mari kita berikan seluruh informasi dan data yang dibutuhkan agar dokumen ini benar-benar dapat menjadi pedoman yang aktual untuk 20 tahun ke depan,” ujarnya.
Ia berharap seluruh tahapan penyusunan RDTR dapat dilaksanakan secara serius, terintegrasi dan partisipatif sehingga dokumen yang dihasilkan tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dapat digunakan sebagai pedoman pembangunan dan pemanfaatan ruang di Kecamatan Pangururan.
Dalam FGD tersebut, konsultan PT Bumi Toran Kencana Jenius turut memaparkan kerangka umum dan rencana awal penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Pangururan.
Penyusunan RDTR diarahkan untuk menciptakan ruang yang produktif dan berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan saat ini sekaligus kepentingan generasi mendatang.
Penataan ruang juga diharapkan mampu menciptakan kawasan yang aman dan nyaman untuk ditempati serta mendukung aktivitas produktif masyarakat.
Selain itu, RDTR yang disusun nantinya akan diintegrasikan dengan sistem Online Single Submission (OSS). Integrasi tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam pemanfaatan ruang sekaligus mendukung kepastian dan kemudahan kegiatan usaha serta investasi sesuai dengan ketentuan tata ruang.
Konsultan menjelaskan, posisi Kecamatan Pangururan sebagai Pusat Kegiatan Lokal sekaligus ibu kota Kabupaten Samosir menjadikan kawasan tersebut memiliki peran strategis dalam perkembangan wilayah.
Karena itu, diperlukan pemanfaatan ruang yang terarah agar perkembangan kawasan dapat berlangsung secara terencana dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat di masa mendatang.
Proses penyusunan RDTR akan diawali dengan tahap persiapan, dilanjutkan dengan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sektor. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh gambaran kondisi wilayah sekaligus menentukan arah pengembangan kawasan.
Sejumlah aspek akan menjadi bahan analisis, termasuk kondisi wilayah, potensi kawasan serta berbagai alternatif pengembangan ruang yang dapat diterapkan.
Hasil analisis selanjutnya akan dituangkan dalam rancangan RDTR hingga rancangan akhir yang nantinya menjadi dasar penetapan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Seluruh proses penyusunan RDTR dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun peraturan daerah yang berlaku.
Melalui FGD tersebut, Pemerintah Kabupaten Samosir berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan data, informasi dan masukan.
Dengan proses penyusunan yang partisipatif dan berbasis data, RDTR Kecamatan Pangururan 2026–2046 diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai arah perkembangan kawasan sekaligus menjadi pedoman pemanfaatan ruang yang tertib, terarah, produktif dan berkelanjutan selama 20 tahun ke depan. (D/Smart)
No comments:
Post a Comment