TOBA (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kabupaten Toba memperkuat tata kelola kelembagaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Tim Pembina (TP) Posyandu, dan Tim Penggerak (TP) PKK sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun anggaran 2027.
Penguatan kelembagaan tersebut dibahas dalam kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Dekranasda, TP Posyandu, dan TP PKK yang berlangsung di Balai Data Kantor Bupati Toba, Senin (19/10/2026). Kegiatan ini menjadi momentum untuk menyelaraskan perencanaan program, memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta memastikan dukungan program dan penganggaran berjalan secara terintegrasi.
Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola ketiga lembaga tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah yang sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Toba, yakni Toba Mantap.
“Kesempatan kali ini adalah bagaimana supaya Dekranasda, Posyandu dan PKK bisa lebih kuat dalam tata kelolanya untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Toba sesuai visi Toba Mantap,” ujar Audi.
Menurutnya, kelembagaan yang dikelola secara baik dan terarah akan membantu memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas, pelaksanaan yang terkoordinasi, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, penyusunan program tahun 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada kegiatan rutin, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui kolaborasi yang lebih kuat antara organisasi mitra pemerintah dan perangkat daerah terkait.
Ketua TP PKK Kabupaten Toba, Ny. Astita Effendi Napitupulu, didampingi Staf Ahli TP PKK Kabupaten Toba, Ny. Riama Audi Murphy Sitorus, menekankan pentingnya kerja sama yang baik dalam penyusunan program dan penganggaran tahun 2027.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dapat membangun koordinasi sejak tahap perencanaan sehingga program PKK dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
“Saya berharap dalam penganggaran tahun 2027 kita bisa bekerja sama dengan baik, karena kepala bidang juga merupakan anggota PKK,” ujarnya.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah optimalisasi pelaksanaan program melalui kelompok kerja (Pokja), termasuk Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI) pada Pokja I.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan peran keluarga dalam mendampingi anak dan remaja menghadapi perkembangan teknologi digital. Melalui penguatan peran PKK, diharapkan edukasi keluarga dan pembinaan masyarakat dapat menjangkau lebih banyak kelompok sasaran.
Keterlibatan lintas sektor juga dinilai penting agar program pemberdayaan keluarga tidak berjalan sendiri, melainkan terintegrasi dengan program pendidikan, kesehatan, sosial, dan bidang pembangunan lainnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Toba, Maradu Napitupulu, menjelaskan bahwa TP PKK memiliki potensi besar sebagai mitra pemerintah dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat, khususnya dalam kehidupan keluarga.
Besarnya jumlah anggota PKK, menurutnya, dapat menjadi kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat ekonomi rumah tangga, serta mendukung berbagai kegiatan edukasi dan advokasi di tengah masyarakat.
Potensi serupa juga dimiliki TP Posyandu. Maradu menyebutkan bahwa sekitar 2.500 personel yang tergabung dalam kepengurusan dan kader Posyandu di Kabupaten Toba merupakan sumber daya penting untuk membantu memperluas jangkauan program pemerintah daerah hingga ke tingkat masyarakat.
Ia mengajak seluruh OPD yang menangani enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar memperkuat koordinasi dengan TP Posyandu. Menurutnya, SPM merupakan jenis pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah sehingga pelaksanaannya membutuhkan perencanaan, pembagian peran, dan pemantauan yang terarah.
Dengan dukungan kader di tingkat masyarakat, Posyandu diharapkan semakin berperan dalam mendukung penyampaian informasi, edukasi, serta pelaksanaan program pelayanan dasar sesuai bidang dan kewenangannya.
Penguatan koordinasi ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat, sekaligus mendorong agar program pelayanan dasar dapat menjangkau kelompok sasaran yang membutuhkan.
Dalam pembahasan mengenai Dekranasda, Maradu Napitupulu menekankan pentingnya pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memanfaatkan potensi lokal dan kearifan daerah.
Menurutnya, pengembangan usaha lokal membutuhkan dukungan yang tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga pada peningkatan kualitas produk, penguatan kapasitas sumber daya manusia, akses permodalan, serta perluasan pasar.
Hilirisasi produk dan pemangkasan rantai pemasaran juga menjadi perhatian agar produsen dapat terhubung lebih efektif dengan konsumen. Dengan demikian, produk kerajinan dan usaha lokal diharapkan memiliki nilai tambah serta peluang pasar yang lebih luas.
Penguatan peran Dekranasda diharapkan mampu mendorong pelaku kerajinan untuk terus berinovasi, mempertahankan karakter produk berbasis kearifan lokal, serta meningkatkan daya saing di tengah perkembangan pasar.
Langkah ini sekaligus membuka peluang agar potensi kerajinan daerah dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha lokal di Kabupaten Toba.
Maradu menegaskan bahwa integrasi perencanaan dan penganggaran menjadi faktor penting untuk memastikan program ketiga lembaga tersebut berjalan secara berkesinambungan.
“Dalam penguatan ini, ada beberapa hal yang perlu kita fokuskan, di antaranya integrasi perencanaan dan penyelenggaraan program yang berkelanjutan. Kita harapkan tahun depan ada integrasi perencanaan dan penganggaran yang berkesinambungan,” ungkapnya.
Kegiatan tersebut diikuti para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya menyatukan arah perencanaan dan memperjelas dukungan lintas sektor terhadap program Dekranasda, TP Posyandu, dan TP PKK.
Melalui penguatan tata kelola kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Toba berharap penyusunan program dan penganggaran tahun 2027 dapat berlangsung lebih terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Sinergi ketiga lembaga tersebut diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan keluarga, peningkatan pelayanan dasar, serta pengembangan kerajinan dan UMKM berbasis potensi lokal.
Dengan perencanaan yang berkesinambungan dan kolaborasi yang semakin kuat, Pemkab Toba berupaya memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya visi Toba Mantap. (Dosi)
No comments:
Post a Comment