ASAHAN (Sumut) mediasergap.com — Aktivitas penambangan pasir yang diduga tidak mengantongi dokumen perizinan resmi di tepi sungai Desa Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, menuai sorotan serius dari masyarakat. Kegiatan tersebut disebut masih berlangsung secara leluasa, sementara dampak terhadap keselamatan warga dan kondisi lingkungan semakin mengkhawatirkan.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, aktivitas penggalian pasir berlangsung di kawasan tepi sungai. Sejumlah truk pengangkut pasir terlihat hilir-mudik melewati jalan permukiman warga dengan intensitas yang cukup tinggi.
Persoalan tidak berhenti pada dugaan persoalan perizinan. Mobilitas kendaraan pengangkut material dengan beban berat disebut telah menyebabkan kerusakan pada badan jalan desa. Jalan yang sebelumnya menjadi akses utama masyarakat kini mengalami kerusakan, berlubang, dan dinilai semakin membahayakan pengguna jalan.
Ironisnya, kondisi tersebut dikabarkan telah menimbulkan kecelakaan yang merugikan warga. Masyarakat pun mempertanyakan sampai kapan akses jalan mereka dibiarkan rusak akibat aktivitas kendaraan pengangkut pasir.
Tebing Sungai Tergerus, Ancaman Longsor Mengintai
Di sisi lain, aktivitas penggalian pasir di sekitar tepi sungai juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kelestarian lingkungan. Pengikisan tebing sungai dikhawatirkan dapat memperlemah struktur tanah dan meningkatkan potensi longsor.
Perubahan kondisi bentang alam di sekitar sungai juga disebut warga berkaitan dengan terganggunya aliran air. Bahkan, banjir yang kerap melanda kawasan permukiman menjadi persoalan serius yang hingga kini dikeluhkan masyarakat.
Meski demikian, keterkaitan langsung antara aktivitas penambangan dengan kejadian banjir maupun kerusakan lingkungan tersebut tetap memerlukan pemeriksaan dan kajian teknis dari instansi yang berwenang.
Warga Pertanyakan Pengawasan Pemerintah
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: di mana fungsi pengawasan pemerintah daerah?
Warga mempertanyakan sikap pemerintah mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga Pemerintah Kabupaten Asahan. Jika benar aktivitas tersebut tidak memiliki izin yang dipersyaratkan, masyarakat menilai semestinya ada tindakan tegas dari instansi terkait.
"Mengapa penambangan yang diduga melanggar aturan ini justru seolah dibiarkan berjalan? Kami hanya ingin keselamatan dan lingkungan kami diperhatikan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban sementara aktivitas tersebut terus berlangsung," ujar salah seorang warga.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum dan instansi teknis segera melakukan pemeriksaan terhadap legalitas kegiatan, dokumen perizinan, dampak lingkungan, serta aktivitas kendaraan pengangkut material yang melintasi jalan permukiman.
Jika ditemukan pelanggaran, warga meminta agar dilakukan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum, termasuk penghentian kegiatan dan penanganan terhadap kerusakan lingkungan maupun infrastruktur yang terdampak.
Warga Minta Pemerintah Tidak Tutup Mata
Masyarakat juga berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius pemerintah pusat, termasuk Presiden Republik Indonesia, agar keluhan warga di daerah tidak berhenti sebagai laporan tanpa penyelesaian.
Bagi warga, persoalan ini bukan semata-mata mengenai aktivitas penambangan pasir. Ini menyangkut keselamatan, akses jalan, lingkungan, dan hak masyarakat untuk hidup aman di wilayahnya sendiri.
Warga berharap pemerintah tidak menunggu persoalan semakin besar hingga menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan lingkungan yang lebih parah.
Masyarakat juga menyampaikan apresiasi kepada Tim LSM dan Insan Pers yang telah turun ke lapangan dan mengangkat keluhan warga agar mendapat perhatian publik serta mendorong pihak-pihak terkait untuk segera mengambil langkah nyata.
Kini bola berada di tangan pemerintah dan aparat berwenang. Apakah aktivitas tersebut memiliki legalitas yang lengkap dan sesuai ketentuan? Apakah dampak lingkungannya telah memenuhi persyaratan? Dan siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan jalan serta keresahan warga?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunggu jawaban dan tindakan nyata dari pihak yang berwenang. (Tim)
