8 Bulan Dana Intensif Covid-19 Belum Diterima, Tenaga Kesehatan di Medan Unjukrasa

mediasergap.com | MEDAN - Puluhan tenaga kesehatan (Nakes) RSUD dr Pirngadi Medan, menggelar unjukrasa, Jumat (12/02/21) tadi. Pasalnya, para nakes tersebut sudah 8 bulan belum menerima dana intensif Covid-19.

Diduga, para tenaga medis ini bukan cuma di RSU milik Pemko Medan, yang merasakannya.

Mereka melakukan aksi tersebut karena belum mendapatkan dana intensif Covid-19.

Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Rudiyanto Simangunsong, mengaku heran dengan RSUD Pirngadi Medan yang sampai saat ini belum menerima dana insentif Covid-19. Manurutnya, munculnya kasus ini kepermukaan menunjukkan ada persoalan serius di RSUD Pirngadi dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Medan.

“Saya melihat ada persoalan serius di RSUD Pirngadi dan Dinas Kesehatan Kota Medan. Apa yang menyebabkan persoalan ini berlarut, hingga dana yang seharusnya menjadi hak tenaga kesehatan tidak dibayarkan sampai delapan bulan lamanya,” kata Rudiyanto, Jumat (12/02/21).

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan ini mengatakan, keberadaan nakes di saat pandemi harusnya menjadi prioritas bersama dikarenakan mereka menjadi garda terdepan dalam upaya kita menyelesaikan penyebaran covid-19. “Pemerintah pusat juga sudah mewanti-wanti. Nakes ini menjadi garda terdepan. Mereka harus mendapat perhatian, mengingat mereka menjadi pihak paling berisiko di saat pandemi ini,” kata Rudyanto lagi.

Dari informasi yang diperoleh, sejumlah nakes dari bulan Mei hingga 2020 hingga Januari 2021 ini belum mendapatkan dana insentif yang menjadi hak mereka. Bahkan besaran dana yang diperuntukan bagi mereka kabarnya juga tidak sesuai.

“Informasinya belum duduk, pihak Pemko (Bagian Keuangan) kabarnya sudah mentransfer angggaran ini ke Dinas Kesehatan. Tapi kenyataannya dana tersebut belum diterima para nakes. Ini menjadi tanda tanya besar bagi kita, ada apa sebenarnya,” ujarnya lagi.

Tak mau persoalan ini berlarut, Rudiyanto, menyarankan agar persoalan ini segera dituntaskan. “Kita sudah dengar DPRD juga akan merespon persoalan ini. Dan kita dari Fraksi PKS mengupayakan persoalan ini bisa dituntaskan segera sehingga para nakes segera fokus dengan tugas dan kewajibannya,” tandasnya.

Untuk diketahui, aksi damai belasan nakes di halaman tempat mereka bekerja menjadi pukulan berat bagi Pemko Medan. Ujung tombak program pemerintah menekan angka kematian akibat Covid-19. Parahnya lagi, insentif yang diterima nakes Maret dan April 2020 lalu berjumlah Rp11.600.000. Berdasarkan aturan Kementerian Kesehatan, seharusnya nakes mendapat Rp7.500.000 per bulan dan ini yang belum dapat penjelasan.(bbs/fit)