Ahmad Apriyadi: "Kaderisasi PMII Bukan Sekedar Formalitas"

mediasergap.com | WAY KANAN -Pengkaderan yang dirangkai pada pelantikan Pengurus Komisariat PMII STAI AL-Ma'arif Way Kanan masa khidmat 2020-2021 yang dilaksanakan tanggal 11 Februari 2021 mendatang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi para calon kader PMII.

Hal ini dituturkan Ahmad Apriyadi selaku Ketua Komisariat PMII STAI AL-Ma'arif Way Kanan kepada awak mediasergap.com saat berbincang di rumah pergerakan PMII Way Kanan, Senin (08/02/21) siang WIB.

Permasalahan klasik namun aktual dan selalu seksi dalam kaca mata kaderisasi masih berputar dalam bingkai yang sama. Dari waktu ke waktu, problem abadi organisasi adalah apatisme, hedonisme, dan pragmatisme kader.

Mereka yang masuk PMII dewasa ini cenderung menginginkan hasil instan. Orientasi mereka kalau boleh menganut system ekonomi pasar yaitu keluar modal sedikit mungkin, untuk mencapai laba sebanyak-banyaknya.

"PMII dituntut untuk selalu memanjakan keinginan kader. Tipologi seperti ini mangakibatkan output pengkaderan melenceng dari garis ideal. Karena mengesampingkan proses dan mengutamakan hasil, maka PMII menghasilkan motif kader karbitan plus oposan. Loyalitas yang tertanam pun kurang begitu mengakar dalam jiwa," jelas Ahmad.

Lebih lanjut, Ahmad menyebutkan, kita juga perlu merefleksikan system yang sejauh ini menjadi formula kaderisasi. Belum adanya standar baku, indicator yang spesifik, dan format yang selalu berubah menyebabkan kita sulit untuk mengukur tingkat keberhasilan pengkaderan. Lagi-lagi, kita sering terjebak pada bentuk pengkaderan struktural dan formal.

"Pengkaderan struktural lebih mengandalkan posisi kepengurusan mulai tingkat Pengurus Besar (PB) sampai Rayon dan melahirkan metode top down bergaya instuksional. Pola seperti ini secara tidak sadar membungkam kreatifitas dan menimbulkan efek ketergantungan kader yang berada pada jajaran struktural tingkat bawah. Konkritnya, pengurus rayon tak akan bergerak jika tidak mendapat instruksi komisariat. Komisariat selalu menunggu tuntunan Penguru Cabang (PC), cabang pun menanti fatwa Pengurus Kordinator Cabang (PKC). Tugas pengkaderan tertumpu pada PB yang pada hakikatnya tidak bersinggungan langsung dengan kader jelata," paparnya lagi.

"Kelemahan system kaderisasi structural yang lain ialah mendistorsi loyalitas dan tanggung jawab mantan pengurus. Bayangkan saja ketika sudah tak lagi menduduki kursi sruktur organisasi, bukan tidak mustahil dari mereka yang terberangus rasa tanggung jawabnya terhadap pendampingan kader," ujarnya.

Ahmad Apriyadi mengungkapkan, keterperangkapan kita pada model pengkaderan formal juga menjadi kendala. Pada kognisi kita, kesuksesan pengkaderan bisa terukur dari keberhasilan melaksanakan Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA), Pelatihan Kader Dasar (PKD), dan Pelatihan Kader Lanjut (PKL). Padahal, pengkaderan formal merupakan sub dari skema besar system kaderisasi di PMII. Sangat munafik saat kita mendewakan MAPABA yang hanya beberapa hari, PKD yang begitu singkat, dan PKL yang belum tentu ada tiap tahunnya, sebagai senjata untuk mencetak kader PMII bertitel Ulul Albab.

"Salah satu tawaran yang bisa dirumuskan supaya pengkaderan PMII efektif ialah memaksimalkan model pengkaderan informal. Bagaimana keseharian kita di PMII, sapaan kita terhadap kader (meskipun sekedar basa-basi), dan hal-hal kecil yang menurut kita remeh, justru itulah yang kadang membuat kader merasa diperhatikan. Dengan demikian, sense of belonging (rasa memiliki) terhadap PMII membumi dalam relung hati. PMII bukan semata organisasi eksternal kampus, tetapi lebih dari itu, PMII dianggap sebagai rumah kedua mereka," tutupnya.(Ans/red)