Guru Honorer akan Terima SK Wali Kota Medan. Tapi Ada Syaratnya Lho!

mediasergap.com | MEDAN - Guru honorer mendapat angin segar, sebab Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution akan mengeluarkan SK Wali Kota untuk para guru honorer.

Hal ini diungkap Wali Kota Medan melalui Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman saat menerima Audiensi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Balai Kota, Selasa (16/03/2021).

Namun pemberian SK itu tidak gampang diberikan begitu saja. Sebab, kata Aulia, guru honorer tersebut harus linear agar lebih optimal dan bermanfaat.

Selain itu, lanjut Aulia, saat ini banyak ditemukan guru honorer yang tidak memiliki kemampuan untuk mengajar karena kurangnya perhatian dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

“Saya banyak menemukan guru honorer yang tidak sesuai jobdesk. Tentunya ini akan merugikan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, menjadi catatan kita sebelum dikeluarkannya SK Wali Kota untuk guru honorer,” tegas Aulia Rachman.

Aulia menyebutkan, Pemko Medan memiliki visi melahirkan Generasi yang tangguh dengan mendirikan taman literasi di setiap kecamatan bahkan kelurahan.

Katanya, taman tersebut akan dilengkapi dengan sarana pendukung yang melibatkan OPD terkait. Selain itu taman literasi juga didirikan di rumah ibadah sebagai pondasi keimanan yang kuat melalui pendidikan agama.

“Kami meminta dukungan PGRI Medan agar dapat berkolaborasi mewujudkan hal tersebut,” katanya.

Mengenai sekolah tatap muka, Aulia Rachman mengatakan Pemko Medan memiliki keinginan yang sama dengan PGRI, namun tidak bisa melanggar regulasi Pemerintah Pusat.

Sementara itu Ketua PGRI Kota Medan Drs Sriyanta didampingi Sekretaris Andi Yudistira dan pengurus lainnya menjelaskan pembelajaran sistem daring saat ini membuat lost learning dalam dunia pendidikan.

“Ini menjadi perhatian kami sebagai organisasi yang menaungi guru- guru. Kami berharap di tahun ajaran baru ini sekolah tatap muka dapat dibuka kembali agar pendidikan di Kota Medan dapat meningkat,” harapnya.

Sriyanta juga mengungkapkan permasalahan yang dihadapi guru honorer yakni tidak adanya SK Wali Kota yang mengatur tentang guru honorer. “Kami berharap adanya SK Wali Kota agar guru honorer dapat mengikuti NUPTK dan PPG,” ujarnya.(bbs/red)