mediasergap.com | LABURA - Menyedihkan! Keresahan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Prov. Sumut sangat tinggi atas meningkatnya penyebaran wabah virus corona.
Sebelumnya Camat Kualuh Hilir, M Adlin Risky S.HI juga mengeluhkan rasa cemasnya terhadap wabah pandemi Covid-19 di daerahnya. "Saat ini berkisar 70 orang sudah di tempat kita ini yang terserang Covid-19, sebaiknya kita sama-sama menjaga dan mengantisipasi kesehatan, jangan karena masalah pencemaran lingkungan disini, bisa menambah korban yang terpapar virus Covid-19 lagi," pinta Adlin Risky saat menghadiri pertemuan dengan warga Kelurahan Kampung Masjid, Senin (23/08/21) lalu.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Presiden Jokowi melalui Menteri Kesehatan (Menkes) mengeluarkan kebijakan yang membolehkan penggunaan anggaran untuk menangani kesehatan masyarakat yang terkena dampak Covid-19 pada Kabupaten/Kota di setiap provinsi.
Hingga saat ini anggaran miliaran rupiah yang sudah dipersiapkan untuk 8 kelurahan di Kabupaten Labura tidak berjalan sesuai yang diinginkan. Padahal anggaran tersebut sudah terparkir di kas Dinas Kesehatan Pemkab Labura.
Hal ini terkuak saat mediasergap.com, Rabu (25/08/21) melakukan investigasi ke kantor Dinas Kesehatan Pemkab Labura guna mempertanyakan mandeknya anggaran milyaran rupiah tersebut.
Ketua Koordinator Satgas Covid-19 Kabupaten Labura, Dr Mimi Andayani Nasution, Rabu (25/08/21) lalu di ruang kerjanya mengatakan, bahwa memang benar recofusing (perubahan kebijakan, red) anggaran untuk 8 (delapan) kelurahan sudah tersedia sejak Februari 2021 lalu. "Tapi ada beberapa kendala yang dialami seperti perubahan sistem keuangan di dinas pendapatan yang terlalu berbelit belit dengan sistim yang baru atas usulan pencairan dana tersebut," ungkapnya.
Mimi pun mengatakan, kalau masalah pelaksanaan operasional pos PPKM di kelurahan, bukan pihak Dinas Kesehatan Pemkab Labura yang terkendala, tapi hampir seluruh kelurahan belum siap untuk melaksanakan program ini.
"Setau kami kalaupun yang agak siap menampung dan menjalankan program ini cuma Kelurahan Aek Kanopan saja. Padahal sejak lama kami sudah mensosialisasikan program PPKM Kelurahan ini. Wajarlah anggarannya tak berjalan, kalaupun hal ini tidak bisa terlaksana, maka akan kita gunakan keperluan anggarannya di penambahan nantinya," terang Dr Mimi.
Sementara saat dikonfirmasi perihal kesiapan posko PPKM, Lurah Aek Kanopan Siswa Rubiono SH melalui Sekretaris Kelurahan Neneng, Rabu (01/09/21) mengatakan, bahwa masalah persiapan posko PPKM di Kelurahan Aek Kanopan sudah cukup matang, bahkan keberadaan posko sudah kamu siapkan, hanya saja masih ada sedikit kendala pada rumah isolasinya.
"Semalam pak Lurah bersama tim koordinator Covid-19 Kecamatan Dr Iin sudah melakukan survey meninjau lokasi rumah isolasi dan sudah layak digunakan, tapi warga masih menolak daerahnya dibuat tempat penampungan pasien isolasi, alasannya mereka takut jika pasien Covid di buat penginapannya disitu," ungkap Neneng.
Neneng pun menambahkan, mengenai keterlambatan operasional Posko ini, kami kurang tahu persis sebab baru sekitar bulan Juni lalu acara sosialisasi yang pertama dilakukan. Kemudian dilanjutkan acara pertemuannya di bulan Juli.
"Artinya, meski waktu yang disampaikan baru beberapa bulan tapi kesiapan kelurahan kami hampir rampung dan pada hari Senin (02/08/21) telah dilakukan pembentukan petugas posko Covid-19 kelurahan ini, yang dihadiri oleh Kepala Puskesmas Aek Kanopan, Babinsa dan tokoh masyarakat lainnya," ujar Sekretaris Lurah ini.
Ketika Kadis Kesehatan Pemkab Labura, Dr Saodah Nasution dikonfirmasi via telepon perihal progam PPKM Kelurahan ini dan anggarannya tidak digunakan. Ia hanya menjawab, maaf saya sedang isoman di rumah, kalau sudah sembuh nanti dikabari. (Yans/red)
No comments:
Post a Comment