Balige (Sumut) mediasergap.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (PMD PPA) Kabupaten Toba terus mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program strategis guna mencapai target kinerja Tahun Anggaran 2026. Berbagai kegiatan yang dijalankan difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Kepala Dinas PMD PPA Kabupaten Toba, Melati Silalahi, menjelaskan bahwa target kinerja tahun ini mencakup empat bidang utama yang seluruhnya sedang berjalan sesuai rencana.
"Pada bidang pemerintahan desa, kami menargetkan pembinaan administrasi di 32 Desa dan saat ini prosesnya sedang berlangsung," ujar Melati Silalahi di ruang kerjanya, Rabu (8/7/2026).
Selain pembinaan administrasi, Dinas PMD PPA juga telah melaksanakan sosialisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, serta Bagi Hasil Pajak kepada pemerintah desa. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan pemanfaatan dana transfer pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan delapan prioritas penggunaan Dana Desa.
Menurut Melati, setelah tahapan sosialisasi selesai dilaksanakan, pihaknya akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa tahap pertama di seluruh desa sasaran.
Di bidang perlindungan perempuan dan anak, Dinas PMD PPA menaruh perhatian besar terhadap upaya pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. Tahun ini, sosialisasi perlindungan anak ditargetkan menjangkau 20 sekolah di Kabupaten Toba dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
"Kami ingin menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Pencegahan perundungan menjadi perhatian bersama karena anak-anak merupakan generasi penerus yang harus mendapat perlindungan," jelasnya.
Sementara itu, melalui bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas PMD PPA terus memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama (BUMDesma). Salah satu target yang sedang berjalan adalah pelaksanaan musyawarah pertanggungjawaban BUMDes dan BUMDesma di setiap kecamatan sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan usaha desa.
Pada bidang Kelembagaan Masyarakat Desa dan Adat (KMDA), Dinas PMD PPA juga tengah melakukan identifikasi masyarakat hukum adat di wilayah Natinggir. Di samping itu, pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) terus dilakukan, termasuk pendampingan kepada desa binaan PKK.
Ke depan, Dinas PMD PPA akan melaksanakan berbagai kegiatan kolaboratif, seperti Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak PKK, peringatan Hari Anak Nasional, serta program pemberdayaan perempuan di sektor UMKM, ekonomi, dan sosial melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Melati berharap seluruh program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pemerintahan desa, kesejahteraan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, serta mendukung terwujudnya visi pembangunan Toba Mantap 2029.
"Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program. Kami optimistis target kinerja tahun 2026 dapat tercapai sekaligus memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkasnya. (Ds)
No comments:
Post a Comment