Sinergi Lintas Instansi, Bapenda Samosir Ajak Masyarakat Taat Bayar Pajak Kendaraan

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Polres Samosir, Samsat Pangururan dan Jasa Raharja terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Razia Terpadu/Operasi Gabungan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor yang digelar di Simpang Empat HKBP Bolon Pangururan, Kabupaten Samosir, Rabu (7/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama 7–8 Oktober 2026 tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Samosir dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait optimalisasi pemungutan pajak dan sinergi pemungutan opsen.

Pelaksanaan kegiatan melibatkan unsur Bapenda, kepolisian, Samsat dan Jasa Raharja. Selain mendorong kepatuhan wajib pajak, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk memberikan edukasi sekaligus pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kepala Bapenda Kabupaten Samosir, Besron Sitanggang, mengatakan operasi gabungan tersebut merupakan wujud kolaborasi lintas instansi dalam membangun kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.

“Melalui kegiatan ini kita melaksanakan sinergitas dan kolaborasi antarinstansi, yakni Bapenda Kabupaten Samosir bersama Satuan Lalu Lintas Polres Samosir, Samsat Pangururan dan Jasa Raharja, untuk mengimbau sekaligus mengedukasi masyarakat agar taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor,” ujar Besron.

Menurutnya, peningkatan kesadaran membayar pajak kendaraan tidak cukup dilakukan melalui penindakan, tetapi perlu dibarengi pendekatan edukatif dan persuasif yang dilakukan secara berkelanjutan.

Karena itu, operasi gabungan tersebut dikedepankan sebagai operasi simpatik yang tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan, tetapi juga memberikan pemahaman dan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

“Operasi ini bukan semata-mata bertujuan melakukan penindakan, tetapi merupakan operasi simpatik yang lebih mengedepankan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat. Ini juga menjadi bagian dari strategi jemput bola, sehingga masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,” jelasnya.

Besron menambahkan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB memiliki keterkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang selanjutnya mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu,” katanya.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Samosir AKP Robertus Gultom menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan operasi gabungan tersebut. Menurutnya, sinergi antarinstansi merupakan bagian penting dalam membangun tertib administrasi kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, Samsat dan Jasa Raharja diharapkan dapat menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, mudah dan responsif bagi masyarakat.

Melalui pendekatan edukasi, pelayanan dan jemput bola, masyarakat tidak hanya diingatkan mengenai kewajiban membayar pajak, tetapi juga diberikan ruang untuk memperoleh informasi dan menyelesaikan kewajiban administrasi kendaraan secara lebih mudah.

Pemerintah Kabupaten Samosir mengimbau masyarakat agar tidak menunggu adanya operasi gabungan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu merupakan bentuk kepatuhan administrasi sekaligus partisipasi masyarakat dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

Dengan semakin tingginya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, diharapkan penerimaan daerah dapat terus dioptimalkan sehingga memberikan dukungan bagi keberlanjutan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Samosir. (D/Smart)

Dorong Pemerataan Infrastruktur, Wabup Samosir Usulkan Percepatan Program Listrik Perdesaan

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten Samosir terus mendorong percepatan pemerataan akses listrik bagi masyarakat melalui Program Listrik Perdesaan (Lisdes) 2026–2029. Upaya tersebut disampaikan Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, dalam kegiatan sinkronisasi usulan lokasi Program Listrik Perdesaan serta fasilitasi penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan di Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Kantor PT PLN (Persero) UID Sumatera Utara, 07/10/2026.

Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian ESDM, PLN, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyinkronkan usulan lokasi Lisdes sekaligus mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala yang berpotensi menghambat pembangunan jaringan listrik di daerah.

Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik maupun masyarakat kurang mampu yang membutuhkan akses listrik.

Dalam forum tersebut, Wabup Ariston menekankan pentingnya pembangunan dan pengembangan jaringan listrik untuk menjangkau masyarakat yang hingga saat ini belum mendapatkan sambungan listrik. Kondisi geografis dan jarak antarpermukiman menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam penentuan titik pembangunan jaringan.

“Kami mengusulkan agar masyarakat yang tidak mampu dan sampai saat ini belum memiliki sambungan listrik dapat menjadi perhatian dalam Program Listrik Perdesaan. Jarak dari titik jaringan atau titik api ke permukiman masyarakat cukup bervariasi, sehingga diperlukan dukungan dan perhatian pemerintah provinsi maupun Kementerian ESDM agar kebutuhan masyarakat ini dapat ditindaklanjuti,” ujar Ariston.

Selain perluasan akses listrik, Ariston juga menekankan pentingnya penataan kabel dan jaringan listrik agar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tidak hanya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat, tetapi juga tetap memperhatikan keindahan serta keasrian lingkungan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur listrik harus dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan kondisi wilayah dan lingkungan. Penataan jaringan yang baik diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, nyaman, dan tetap mendukung karakter Samosir sebagai daerah tujuan wisata.

“Kami juga berharap penataan kabel dapat menjadi perhatian, sehingga selain memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada masyarakat, jaringan listrik juga tetap tertata, memperhatikan keindahan dan keasrian lingkungan. Ini penting bagi Samosir sebagai daerah yang memiliki potensi pariwisata,” tambahnya.

Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor menegaskan bahwa ketersediaan listrik bukan hanya berkaitan dengan penerangan, tetapi merupakan salah satu instrumen penting dalam menggerakkan perekonomian, mendukung pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Timur menyebutkan terdapat 117 usulan lokasi Program Lisdes yang masuk ke Dinas ESDM Sumatera Utara. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan forum coaching clinic untuk menyelesaikan berbagai persoalan perizinan maupun hambatan lainnya, sehingga pembangunan jaringan listrik dapat direalisasikan sesuai target.

Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menyampaikan bahwa Rasio Elektrifikasi (RE) Sumatera Utara saat ini telah mencapai 99,86 persen. Kendati demikian, pemerintah tetap memprioritaskan penuntasan akses listrik di wilayah pelosok untuk mencapai target Rasio Elektrifikasi 100 persen pada 2029.

Untuk tahun 2026, terdapat 106 lokasi jaringan Lisdes di Sumatera Utara yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Strategi yang diterapkan meliputi perluasan jaringan distribusi (grid), pembangunan PLTS Komunal, serta PLTS Individual.

Feby juga mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan akses jalan, kepastian data koordinat, penyelesaian izin pemanfaatan kawasan hutan, serta sosialisasi Right of Way (ROW) kepada masyarakat. Hal tersebut dinilai penting agar pembangunan jaringan distribusi tidak terkendala persoalan lahan dan sosial.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UID Sumatera Utara Rizky Mochamad menegaskan kesiapan PLN untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur Lisdes di lapangan. Menurutnya, kepastian perizinan dan aksesibilitas menjadi faktor penting untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan manfaat listrik benar-benar dirasakan masyarakat.

Pemkab Samosir menyatakan siap memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kementerian ESDM, PLN, serta pihak terkait lainnya dalam menindaklanjuti usulan tersebut. Sinergi lintas sektor diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pemerataan akses listrik, khususnya bagi masyarakat yang belum menikmati sambungan listrik.

Listrik bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membuka akses terhadap pendidikan, meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, mendukung pelayanan publik, serta memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Samosir. (D/Smart)

Peduli Korban Bencana, PT BDSN Bantu Warga Laguboti dan Sigumpar

Toba (Sumut) mediasergap.com - Pascabencana puting beliung yang menimpa beberapa Desa di Kecamatan Laguboti dan Kecamatan Sigumpar pada 22 Agustus 2026 lalu, Pemerintah Kabupaten Toba bergerak cepat menggalang bantuan dari beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Toba, termasuk PT. BDSN. 

PT. Bajradaya Sentra Nusa (BDSN) menyerahkan bantuan kepada para korban berupa voucher belanja sembako dan bantuan material bangunan kepada para korban. Penyerahan bantuan ini dilakukan di Kantor Camat Laguboti dan Kantor Camat Sigumpar, Rabu (7/10/2026).

Staf Ahli Bupati, Augus Sitorus yang hadir mewakili Bupati Toba dalam penyerahan itu menyampaikan bahwa setelah kejadian Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu langsung berkoordinasi dengan beberapa perusahaan salah satunya PT. BDSN untuk membantu para korban. Hasilnya beberapa perusahaan termasuk PT. BDSN telah memberikan bantuan. "Terima kasih kepada PT. BDSN yang telah turut membantu warga kami. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga Kabupaten Toba jauh dari marabahaya," kata Staf Ahli Bupati, Augus Sitorus. 

Direktur Keuangan PT. BDSN, Doddy B. Pangaribuan yang hadir langsung menyerahkan bantuan tersebut menyampaikan bahwa Kabupaten Toba merupakan tempat berdirinya perusahaan PT. BDSN yang memanfaatkan aliran Sungai Asahan.

"Toba ini sangat penting bagi kami, Toba tempat kami berteduh, tempat kami berkegiatan. Apapun yang terjadi bagi masyarakat Toba kami tidak boleh tinggal diam. 

Semoga Bapak-Ibu dapat merasakan manfaat dari bantuan yang kami berikan," katanya.

Mewakili warga penerima bantuan, Alboin Panjaitan dari Desa Dolok Jior, Kecamatan Sigumpar menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh PT. BDSN melalui kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Toba. 

"Kami masyarakat yang terkena bencana menyampaikan terima kasih atas bantuan yang Bapak berikan. Kami tidak akan mampu membalas kebaikan ini, semoga Tuhan memberikan kesehatan dan kebijaksanaan kepada Bapak-Ibu," kata Alboin Panjaitan. 

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pihak PT. BDSN, bantuan yang diberikan berupa voucher belanja sembako kepada 42 Kepala Keluarga korban bencana senilai Rp 650.000 di Kecamatan Laguboti dan Kecamatan Sigumpar, sementara 5 Kepala Keluarga lain mendapat bantuan berupa material senilai Rp 1 juta. (Dosi)

Bupati Vandiko Dorong Perluasan Bawang Putih hingga 2.000 Hektare, Minta Dukungan Alsintan dan Irigasi

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Kabupaten Samosir semakin memantapkan langkah menjadi salah satu sentra produksi bawang putih di Sumatera Utara. Dukungan Pemerintah Pusat yang terus meningkat membuka peluang bagi Samosir untuk memperluas pengembangan komoditas strategis tersebut, sekaligus mengambil bagian dalam mewujudkan swasembada bawang putih nasional.

Komitmen itu ditegaskan Bupati Samosir Vandiko T. Gultom dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Bawang Putih Tahun 2026 dan Persiapan Tahun 2027 di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (07/10/2026).

Rakor tersebut dihadiri Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI Muhammad Taufiq Ratule, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian, Tenaga Ahli Kementerian Pertanian Van Basten Panjaitan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara Fariz Haholongan Hutagalung, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Tumiur Gultom, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang serta sejumlah Kepala Daerah di Sumatera Utara.

Pengembangan bawang putih tahun 2027 direncanakan mencakup 11 Kabupaten di Sumatera Utara dengan target 3.460 hektare. Kabupaten Samosir memperoleh alokasi 1.180 hektare, sekaligus menjadi daerah dengan kuota terbesar di Sumatera Utara. Sementara pada 2026, dari total target 564 hektare di Sumut, Samosir mendapatkan alokasi 265 hektare.

Bagi Pemkab Samosir, angka tersebut bukan batas akhir. Vandiko menyatakan Samosir siap apabila pengembangan diperluas hingga 2.000 hektare. Namun, peningkatan luasan tersebut perlu dibarengi dengan dukungan sarana produksi, khususnya alat dan mesin pertanian (alsintan) serta infrastruktur irigasi untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, pengolahan lahan secara optimal dan berkelanjutan.

“Tahun depan kami siap, sesuai data 1.180 hektare. Bahkan lahan existing sampai 2.000 hektare kami siap. Namun kami butuh dukungan alsintan dan irigasi untuk pengairan,” tegas Vandiko.

Menurut Vandiko, kesiapan Samosir merupakan bentuk dukungan terhadap agenda nasional sebagaimana Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada komoditas pertanian strategis. Dengan potensi lahan yang tersedia, pengembangan bawang putih diharapkan tidak hanya memperluas produksi, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Semangat tersebut mendapat apresiasi dari Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian RI Muhammad Taufiq Ratule. Ia menyampaikan terima kasih atas kesiapan Pemkab Samosir dan meminta agar kebutuhan alsintan serta irigasi segera diusulkan melalui Direktorat terkait.

“Terima kasih kepada Bupati Samosir atas semangat dan dukungan untuk pengembangan bawang putih di Samosir. Untuk alsintan dan irigasi segera diusulkan ke PSP,” kata Taufiq.

Taufiq menjelaskan, fokus pemerintah saat ini tidak hanya meningkatkan luas tanam, tetapi juga memperkuat produksi benih bawang putih. Peningkatan luasan lahan harus dilakukan secara bertahap setiap tahun agar target swasembada benih dapat tercapai. Secara nasional, swasembada ditargetkan ketika pengembangan telah mencapai sekitar 120.000 hektare.

Pemerintah juga memastikan adanya pasar bagi hasil produksi petani. Benih yang dihasilkan akan diserap oleh offtaker yang telah mendapatkan jaminan pemerintah. Skema tersebut diharapkan memberikan kepastian bagi petani sekaligus mendorong masyarakat untuk semakin yakin mengembangkan bawang putih.

“Fokus untuk produksi benih. Yang pasti hasilnya dibeli, anggaran sudah disiapkan. Benih kita beli, tidak ada masalah untuk offtaker. Untuk dua tahun ini akan ditangani pemerintah. Ekonomi masyarakat meningkat dan pasarnya ada,” jelas Taufiq.

Ia berharap potensi pengembangan bawang putih di kabupaten/kota di Sumatera Utara dapat dimaksimalkan. Menurutnya, Sumut memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu daerah penyumbang utama dalam pencapaian swasembada bawang putih nasional.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, petani, penangkar hingga dunia usaha. Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan agar pengembangan bawang putih berjalan terarah, berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi petani.

Surya juga menilai pelaksanaan program tahun 2026 harus menjadi pembelajaran untuk pengembangan berikutnya, terutama dalam memastikan ketersediaan benih berkualitas. Sumatera Utara, katanya, perlu membangun ekosistem bawang putih dari hulu hingga hilir sehingga ketergantungan terhadap benih dari luar daerah dapat dikurangi.

“Kita berharap Sumut menghasilkan benih bermutu untuk mengurangi ketergantungan benih dari luar. Pengembangan bawang putih ini butuh kerja sama. APBN menjadi pemicu yang diakomodir pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sehingga dapat memberi nilai ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat. Kita satukan potensi Sumut, pusat dan daerah, petani, penangkar dan dunia usaha. Kita optimis Sumut menyumbang swasembada bawang putih nasional,” ujar Surya.

Dukungan Pemerintah Pusat, serta penguatan infrastruktur pertanian, Samosir menempatkan bawang putih sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat. (D/Smart)

Perkuat Silaturahmi dan Soliditas Insan Pers, Tiga Pemred Kunjungi Pimpinan Umum Media Sergap

MEDAN (Sumut) mediasergap.com — Dalam upaya mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi dan kebersamaan di antara insan pers, tiga pimpinan redaksi media online melakukan kunjungan ke kediaman Pemimpin Umum (PU) Media Online Sergap, Ir. Pandu Wilantara, di Jalan Jermal XV, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Rabu (7/10/2026).

Ketiga pimpinan redaksi tersebut yakni Pemimpin Redaksi mediasergap.com Oliver Sirait, SH, Pemimpin Redaksi intaikasus.com Sarinah Siregar, serta Pemimpin Redaksi targetoperasi.com Rudi Hendro.

Kunjungan berlangsung dalam suasana santai, hangat, dan penuh keakraban. Kehadiran para insan pers tersebut disambut langsung oleh PU Media Sergap, Ir. Pandu Wilantara, bersama istri, Ernawati.

Dalam kesempatan itu, keluarga Ir. Pandu Wilantara turut menjamu para tamu dengan berbagai hidangan, mulai dari teh, aneka kue hingga lontong. Suasana kekeluargaan semakin terasa melalui perbincangan yang membahas berbagai hal terkait perkembangan dunia jurnalistik dan dinamika media di tengah masyarakat.

Selain menjadi momentum mempererat silaturahmi, pertemuan tersebut juga menjadi ruang bertukar pikiran mengenai peran dan tanggung jawab media dalam menyampaikan informasi yang edukatif, berimbang, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ir. Pandu Wilantara dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh insan pers untuk tetap konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pers, dengan tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik.

Ia menekankan bahwa pers memiliki peran penting dalam mengawal berbagai proses pembangunan sekaligus menyuarakan aspirasi masyarakat.

“Saya berharap rekan-rekan jurnalis ikut serta mendukung laju pembangunan di negara yang kita cintai ini dengan tetap mengedepankan kepentingan umum. Jangan takut dalam mengungkap kebenaran, namun tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dan aturan yang berlaku,” ujar Pandu.

Lebih lanjut, Pandu menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan silaturahmi yang dilakukan para pimpinan media tersebut. Menurutnya, komunikasi dan hubungan baik antarinsan pers perlu terus dipelihara untuk membangun suasana kerja jurnalistik yang sehat, profesional, dan saling mendukung.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan rekan-rekan. Saya berharap ke depan media tetap solid, menjaga kekompakan dan tidak memutus tali silaturahmi, sehingga komunikasi dan kerja sama yang baik antarinsan pers dapat terus terjalin,” katanya.

Ia juga berharap kebersamaan tersebut tidak hanya menjadi momentum pertemuan, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pemberitaan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Kunjungan kemudian diakhiri dengan foto bersama. Para insan pers yang hadir berkomitmen untuk terus menjaga silaturahmi, memperkuat komunikasi, serta membangun hubungan yang harmonis dan profesional demi kemajuan dunia pers dan kepentingan masyarakat. (Tim)

Tiga Minggu, Polda Sumut Ungkap 654 Kasus Curas-Curat, 712 Tersangka Diamankan

Medan (Sumut) mediasergap.com – Polda Sumatera Utara bersama jajaran Polres/Polresta/Polrestabes mengungkap sebanyak 654 kasus pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian dengan pemberatan (curat) dalam kurun waktu tiga minggu, terhitung sejak 14 September hingga 6 Oktober 2026.

Dari ratusan kasus tersebut, polisi mengamankan 712 tersangka yang diduga terlibat dalam berbagai aksi pencurian yang meresahkan masyarakat.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Sumut dan jajaran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Selama tiga minggu, Polda Sumut bersama seluruh jajaran berhasil mengungkap 654 kasus curas dan curat dengan 712 tersangka. Ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas setiap tindak pidana yang meresahkan masyarakat,” kata Ferry, Senin (6/10/2026).

Dari total pengungkapan tersebut, 35 kasus merupakan curas dengan 43 tersangka, sedangkan 619 kasus lainnya merupakan curat dengan 669 tersangka.

Ferry menjelaskan, pengungkapan kasus dilakukan melalui berbagai langkah kepolisian, mulai dari penyelidikan hingga penindakan terhadap para pelaku yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian.

Selain penegakan hukum, jajaran Polda Sumut juga terus mengintensifkan patroli di sejumlah wilayah yang dinilai rawan terjadi gangguan keamanan dan tindak kriminalitas.

“Kami tidak hanya melakukan penindakan setelah terjadi kejahatan, tetapi juga mengintensifkan patroli sebagai langkah pencegahan. Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya gangguan kamtibmas,” ujarnya.

Dalam rangkaian pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan berbagai barang bukti yang berkaitan dengan aksi para tersangka. Barang bukti tersebut menunjukkan beragam modus dan sasaran kejahatan yang ditangani jajaran Polda Sumut.

Salah satu barang bukti dengan jumlah cukup besar yang diamankan yakni 1.638 tandan kelapa sawit. Selain itu, polisi mengamankan 111 unit sepeda motor, 5 unit mobil dan 2 unit truk yang berkaitan dengan sejumlah perkara curas dan curat.

Polisi juga mengamankan 83 unit handphone, 58 tabung gas, 21 buah flashdisk, 12 buah BPKB, serta 37 lembar faktur.

Tak hanya itu, sejumlah barang bernilai ekonomi juga turut diamankan, di antaranya 80 gram emas dan perhiasan berupa kalung emas, serta uang tunai sebesar Rp36.168.000 dan berbagai barang bukti lainnya lainnya yang berkaitan dengan perkara yang berhasil diungkap.

Ferry menegaskan, pengungkapan ratusan kasus tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polda Sumut dan jajaran untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

“Kami akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum dan pencegahan terhadap berbagai bentuk kejahatan. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana atau aktivitas yang mencurigakan,” katanya.

Menurut Ferry, sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya tindak kriminalitas.

Dengan mengedepankan penegakan hukum, patroli dan langkah-langkah preventif, Polda Sumut berharap angka kejahatan, khususnya curas dan curat, dapat terus ditekan sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman. (Rel)

KDMP Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Desa, Toba Perkuat Kelembagaan Koperasi

TOBA (Sumut) mediasergap.com — Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) didorong menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di Tingkat Desa dengan mengoptimalkan potensi lokal, memperluas akses kebutuhan pokok, menyerap hasil produksi masyarakat serta membuka peluang lapangan kerja.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi Republik Indonesia Dr. Ferry Juliantono saat melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Pantai Pasifik, Desa Patane IV, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Selasa (6/10/2026).

Kunjungan tersebut mengusung tema “Sinergi Membangun Ekonomi Rakyat Berbasis Koperasi dan Kearifan Lokal” dan dirangkai dengan dialog bersama para pengurus koperasi. Dialog tersebut menjadi ruang untuk mendengarkan secara langsung kondisi, tantangan dan kebutuhan pengembangan koperasi di Kabupaten Toba.

Dalam kesempatan tersebut, Ferry Juliantono menyampaikan perkembangan pembangunan infrastruktur pendukung KDMP di berbagai daerah. Saat ini, sebanyak 27.223 bangunan fisik berupa gudang, gerai dan kelengkapannya sedang dibangun di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.280 bangunan telah disampaikan untuk diverifikasi, sementara 8.220 lainnya masih dalam proses verifikasi dan validasi, termasuk yang menjalani reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Ferry, Kementerian Koperasi menunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana tugas di lapangan melalui kerja sama dengan TNI. Sementara itu, posisi manajer KDMP akan direkrut untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan berbagai fungsi koperasi.

KDMP nantinya diharapkan dapat menjalankan fungsi distribusi berbagai barang bersubsidi, seperti minyak goreng, pupuk, LPG 3 kilogram dan beras, sekaligus menyediakan kebutuhan pokok serta kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Tidak hanya sebagai tempat distribusi, KDMP juga diarahkan menjadi wadah untuk menyerap dan menampung hasil produksi masyarakat. Dengan demikian, koperasi diharapkan dapat menjadi penghubung antara produk masyarakat desa dengan pasar serta menjadi sarana penyaluran berbagai Program Pemerintah Pusat.

Selama dua tahun pertama operasionalisasi KDMP akan dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

“Dalam waktu dekat Kementerian Koperasi akan melakukan komunikasi dengan seluruh pengurus KDMP se-Indonesia, baik melalui Zoom meeting maupun tatap muka. Pemilik KDMP ini adalah Desa, pengelolanya selama dua tahun adalah PT Agrinas Pangan Nusantara dan ada Manajer Koperasi Desa,” ujar Ferry.

Ia berharap keberadaan KDMP dapat dikelola dengan baik sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk membuka kesempatan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi di Desa.

“Semoga program ini bisa berjalan dengan baik, memberikan manfaat yang sebaik-baiknya, bisa menyerap lapangan pekerjaan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri Koperasi ke Kabupaten Toba. Menurutnya, kehadiran Menteri bersama para pengurus koperasi menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan perkoperasian di Daerah.

“Kehadiran Bapak di tempat ini akan membawa kemajuan untuk Kabupaten Toba, secara khusus di bidang perkoperasian. Pertemuan hari ini tentu tidak terlepas dari dukungan DPP KMDT. Kami menyadari pengelolaan SDM yang ada di Kabupaten Toba dalam pengelolaan koperasi masih sangat minim,” ujar Audi.

Audi menyebutkan, saat ini terdapat 243 koperasi berbadan hukum di Kabupaten Toba. Dari jumlah tersebut, sebanyak 41 koperasi telah terbangun, dan 12 di antaranya telah selesai 100 %.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola koperasi agar keberadaan koperasi tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga mampu berkembang sebagai unit usaha yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Audi berharap pertemuan tersebut dapat memberikan semangat baru kepada pemerintah daerah dan para pengurus koperasi untuk memperkuat pengelolaan, meningkatkan kapasitas SDM serta mengembangkan koperasi sesuai potensi yang dimiliki Kabupaten Toba.

Ketua Panitia Jupiter Sitorus mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wadah dialog sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pengurus koperasi dalam membangun ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pengembangan koperasi perlu tetap mengedepankan potensi daerah dan kearifan lokal sehingga keberadaan koperasi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kami berharap kehadiran Bapak Menteri dan Pimpinan Daerah dapat memberikan semangat, motivasi dan energi baru bagi kita untuk semakin mengembangkan koperasi,” katanya.

Penguatan KDMP di Kabupaten Toba diharapkan mampu membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat desa, baik melalui penyediaan kebutuhan pokok, penyaluran program pemerintah maupun penyerapan hasil produksi masyarakat.

Dengan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, pengurus koperasi dan masyarakat, KDMP diharapkan berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang produktif, mandiri dan berkelanjutan.

Koperasi tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari rantai ekonomi masyarakat—mulai dari produksi, pengumpulan, distribusi hingga pemasaran. Dengan demikian, semakin banyak potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Toba.

Kegiatan tersebut dihadiri Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Hendra Saragih, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Panel Barus, Staf Khusus Menteri Wahyono, Tenaga Ahli Menteri Putri, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Yuliani Siregar yang mewakili Gubernur Sumatera Utara.

Turut hadir Ketua Umum DPP KMDT Edison Manurung, Staf Ahli Bupati Darwin Sianipar, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Jonni DP Lubis, Kadis Kominfo Tumpal Panjaitan, Para Camat, Kepala Desa dan Lurah, serta Jajaran Pengurus Koperasi se-Kabupaten Toba. (Dosi)

Sinergi Pemkab Toba dan Kejari, Wujudkan Lingkungan Pendidikan yang Aman dan Kondusif

TOBA (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kabupaten Toba memperkuat sinergi bersama Kejaksaan Negeri Toba dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang tertib, aman, kondusif dan berintegritas melalui program “Jaksa Sahabat Pendidik” yang digelar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara serta Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, Selasa (6/10/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum dan Satuan Pendidikan dalam membangun tata kelola pendidikan yang semakin baik, sekaligus mengedepankan langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Di Kabupaten Toba, kegiatan diikuti secara daring dari Balai Data Kantor Bupati Toba. Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Paber Napitupulu hadir mewakili Bupati Toba, didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Toba Muslih, Asisten I Setdakab Toba Eston Sihotang, Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Toba Ronald Gultom, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Toba Donny R. Simamora, serta Para Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA se-Kabupaten Toba.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan.

Menurutnya, pendidikan memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar memberikan pengetahuan, karena juga menjadi bagian penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai positif bagi generasi muda.

“Kita membangun kolaborasi antara penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumut, dengan Pemerintah Provinsi Sumut, khususnya dengan Dinas Pendidikan Sumut. Hal ini sangat penting karena pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter anak didik menjadi bernilai,” ujar Muhibuddin.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung tumbuh kembang peserta didik.

“Melalui kolaborasi ini, kita ingin memastikan satuan pendidikan menjadi ruang yang aman bagi anak-anak untuk belajar, bertumbuh, dan membangun karakter. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus hadir bersama untuk menjaga serta mendukung dunia pendidikan,” kata Bobby.

Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Toba bersama Kejaksaan Negeri Toba juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pencegahan Penyimpangan dan Gangguan dalam Penyelenggaraan di Bidang Pendidikan di Wilayah Kabupaten Toba.

Nota kesepahaman ditandatangani Asisten I Setdakab Toba Eston Sihotang mewakili Bupati Toba bersama Kepala Kejaksaan Negeri Toba Muslih.

Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Kejaksaan, khususnya dalam memberikan pemahaman hukum, mengedepankan pencegahan serta mendukung para penyelenggara pendidikan agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui program “Jaksa Sahabat Pendidik”, sinergi tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada penanganan persoalan, tetapi lebih mengedepankan edukasi, pencegahan dan pendampingan sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan sejak awal.

Pemkab Toba menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Toba, satuan pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, tertib dan kondusif.

Sinergi tersebut diharapkan mampu memberikan dukungan kepada kepala sekolah dan tenaga pendidik dalam memahami serta menjalankan berbagai ketentuan penyelenggaraan pendidikan secara tepat dan bertanggung jawab.

Pada saat yang sama, penguatan tata kelola pendidikan diharapkan semakin memastikan bahwa setiap program dan kebijakan pendidikan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik.

Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga pendidik dan masyarakat, Kabupaten Toba terus mendorong terwujudnya pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, penguatan integritas dan perlindungan peserta didik.

Program Jaksa Sahabat Pendidik pun menjadi salah satu langkah bersama untuk mengawal masa depan generasi muda sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Toba. (Ds)

Perkuat Pencegahan dan Edukasi Hukum, Pemkab Samosir dan Kejari Kawal Dunia Pendidikan

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Kejaksaan Negeri Samosir memperkuat sinergi dalam mengawal penyelenggaraan pendidikan yang tertib, transparan, akuntabel dan berintegritas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang sinergi pencegahan penyimpangan dan gangguan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Samosir.

Nota Kesepahaman ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Akwan Annas bersama Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk di Aula Kantor Bupati Samosir, Selasa (6/10/2026).

Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menciptakan lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang aman dan kondusif, sekaligus memberikan penguatan pemahaman hukum kepada para pengelola satuan pendidikan.

Turut hadir Asisten I Tunggul Sinaga, Asisten II Hotraja Sitanggang, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dumoch Pandiangan, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sary, sejumlah pimpinan OPD terkait, serta Para Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA.

Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah dan pembangunan sumber daya manusia.

Menurutnya, besarnya perhatian dan anggaran yang diberikan pemerintah terhadap sektor pendidikan harus diikuti dengan tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, efektif dan berintegritas.

“Pendidikan adalah sektor strategis dalam pembangunan bangsa. Dengan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, maka diperlukan kebijakan dan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif dan berintegritas. Kita harus memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan,” ujar Ariston.

Ia menilai, kerja sama Pemkab Samosir dengan Kejari Samosir melalui program “Jaksa Sahabat Pendidik” merupakan langkah strategis untuk mengedepankan pencegahan, edukasi dan pendampingan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan.

“Menjaga pendidikan berarti mengawal masa depan bangsa. Karena itu, pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pendidikan harus menjadi perhatian kita bersama. Kita tidak ingin menunggu persoalan terjadi baru kemudian bertindak. Pencegahan, edukasi dan pendampingan harus dikedepankan,” katanya.

Ariston mengatakan, sinergi tersebut juga diharapkan memberikan rasa aman bagi kepala sekolah dan tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam memahami berbagai ketentuan dan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Pemahaman terhadap aturan, menurutnya, penting agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dilaksanakan secara tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Sebagai Wakil Bupati, peran saya adalah memastikan sinergi ini berjalan dengan baik. Kita ingin para kepala sekolah dan tenaga pendidik dapat menjalankan tugas dengan tenang, memahami aturan dan memiliki ruang untuk berkonsultasi ketika menghadapi persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan,” ungkapnya.

Ia berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada seremoni penandatanganan MoU, tetapi dilanjutkan dengan program edukasi, pencegahan dan pendampingan secara berkelanjutan pada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Samosir.

“Harapan kita, anggaran pendidikan benar-benar kembali kepada kepentingan peserta didik dan peningkatan mutu pendidikan. Dengan tata kelola yang baik dan integritas yang kuat, kita dapat membangun pendidikan Samosir yang semakin berkualitas,” pungkas Ariston.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut merupakan bagian dari program “Jaksa Sahabat Pendidik”, sebagai bentuk dukungan Kejaksaan dalam memperkuat aspek pencegahan dan pemahaman hukum di lingkungan pendidikan.

Kegiatan penandatanganan dilaksanakan secara berjenjang dan serentak di wilayah Sumatera Utara. Kegiatan diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin bersama sejumlah kepala daerah yang hadir secara langsung, disaksikan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Samosir dan Kejari Samosir berkomitmen memperkuat langkah preventif, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta membangun budaya integritas di lingkungan satuan pendidikan.

Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pendidikan yang semakin bersih, transparan, akuntabel dan berintegritas, sehingga setiap kebijakan dan anggaran dapat diarahkan sebesar-besarnya bagi peningkatan mutu pendidikan dan kepentingan peserta didik.

Dengan kolaborasi pemerintah daerah, kejaksaan, satuan pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan, Kabupaten Samosir terus mendorong pendidikan yang tidak hanya berkualitas secara akademik, tetapi juga kuat dalam karakter, integritas dan kepatuhan terhadap hukum sebagai fondasi membangun generasi masa depan. (D/Smart)

Pemkab Toba Dorong OPD Tuntaskan Program 2026 Secara Terencana dan Berkualitas

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Memasuki triwulan IV Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Toba terus mendorong percepatan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Percepatan dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan hasil optimal bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekdakab) Kabupaten Toba, Paber Napitupulu, meminta seluruh OPD segera mengevaluasi progres kegiatan masing-masing dan mengambil langkah percepatan terhadap program yang masih dalam proses pelaksanaan.

Hal tersebut disampaikan Paber saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati Toba, Senin (5/10/2026).

Paber menekankan pentingnya pengelolaan kegiatan secara terencana agar pekerjaan tidak terkonsentrasi pada penghujung tahun anggaran. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terburu-buru berpotensi memengaruhi kualitas pekerjaan maupun pencapaian target yang telah ditetapkan.

“Saya tidak mau seperti tahun-tahun lalu, semua kegiatan dikejar di bulan Desember, sehingga hasilnya tidak maksimal,” tegas Paber.

Ia meminta setiap OPD memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan sesuai jadwal, termasuk mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi serta segera mencari solusi agar pelaksanaan program dapat diselesaikan secara efektif.

Menurutnya, percepatan sejak awal triwulan terakhir menjadi penting agar OPD memiliki waktu yang cukup untuk memastikan setiap kegiatan terlaksana sesuai ketentuan, tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal.

Paber juga memberikan perhatian terhadap kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, salah satunya penyaluran atau pemberian bibit. Ia meminta kegiatan semacam itu direncanakan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan kebutuhan masyarakat.

“Misalnya pemberian bibit, jangan setelah bulan Desember jor-joran. Desember itu masa sibuk untuk Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

Ia berharap seluruh OPD dapat meningkatkan koordinasi dan perencanaan sehingga program yang telah dianggarkan tidak hanya terealisasi secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Toba.

Dalam kesempatan tersebut, Paber juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan perkantoran di masing-masing OPD.

Menurutnya, lingkungan kerja yang bersih dan tertata merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya suasana kerja yang nyaman, sehat dan produktif.

Paber menyampaikan bahwa dari hasil pemantauannya ke sejumlah lingkungan perkantoran, masih terdapat beberapa OPD yang perlu meningkatkan perhatian terhadap kebersihan lingkungan kerja.

“Masalah kebersihan lingkungan, saya lihat kebersihan di beberapa OPD masih kurang. Saya beberapa kali keliling ke beberapa OPD, saya lihat kebersihannya masih sangat kurang,” katanya.

Ia mengajak seluruh aparatur untuk memiliki kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan kantor, mulai dari ruang kerja hingga halaman dan fasilitas pendukung lainnya.

“Bagaimana kita bekerja kalau lingkungan kita tidak bersih,” ujarnya.

Paber berharap peningkatan kinerja tidak hanya diwujudkan melalui percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga melalui terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan tertata.

Dengan demikian, seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba diharapkan mampu menuntaskan program Tahun Anggaran 2026 secara tepat waktu, berkualitas dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat. (Ds)