mediasergap.com | LABURA - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labura, Sumut, H Yusrial S Pasaribu meminta Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian agar segera turun ke lokasi perusahaan PT Jalahan Batubara Prima (JBP) di Desa Lubuk Lambung Hasang guna mengecek aktifitas dan jumlah para pekerja asing di perusahaan pengelolaan pertambangan Batubara tersebut.
Hal ini disampaikan Yusrial bersama anggota DPRD lainnya saat pemanggilan pihak Disnaker ke ruangan kantor DPRD Labura, terkait jumlah keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang simpang siur jumlahnya, Senin (07/06/21).
Kabid Pelatihan dan Pendidikan Bidang Warga Negara Asing, Disnaker Labura, Tigor Pasaribu menjelaskan, bahwa memang data yang ada sama kami secara identitas mereka ada sebanyak 9 orang asal China, dan keberadaan mereka semua legal, begitu juga dokumen mereka lengkap sebagai pekerja dengan masa selama dua tahun.
"Tapi yang sudah bertatap muka sama saya baru 4 orang, dan memang kami akui hingga saat ini kami belum pernah sekalipun turun ke lokasi areal perusahaan seluas 1035 ha, hanya sebatas sampai kantor Desa Hasang saja kami turun," ungkap Tigor.
Ketika hal ini dikonfirmasikan melalui handphone kepada salah seorang pejabat di PT. JBP bernama Daud Senin (07/06/21) mengatakan, nanti kita bicarakan di Kantor saja, sebab saat ini saya masih dalam keadaan kurang sehat, dan masih tetap berada di rumah.
"Sabar ya rekan rekan, nanti saya kontak kalau saya sudah berada di kantor," pinta Daud diujung handphonenya.
Sementara pada pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Labura H Yusrial S Pasaribu mengatakan, memang kita ketahui kalau keberadaan para pekerja asing yang telah diturunkan ke lapangan oleh pihak perusahaan PT JBP ini legal.
"Tapi alangkah naifnya bila keberadaan jumlah TKA di daerah kita ini datanya saja tidak akurat dan simpang siur, untuk itu kita harus menjemput bola untuk langsung turun mengecek ke lapangan serta hadirkan mereka semua sesuai laporan data dokumennya," ujar Yusrial.
Ke depan, lanjut Yusrial, jangan lagi begini bila perlu setiap bulan dibuat laporannya.
"Kita minta usahakan pihak Disnaker segera ke lapangan jangan di tunda-tunda lagi, kalau perlu besok sudah turun ke lokasi, dan ajak rekan-rekan wartawan untuk mendampingi agar ada publikasinya," pinta Wakil Ketua DPRD Labura ini. (yans/red)
No comments:
Post a Comment