Proyek Turap Timbun Labuhan Ruku Dikeluhkan Warga: Jalan Licin, Bahaya Mengintai Saat Hujan

Proyek Turap Timbun Labuhan Ruku Dikeluhkan Warga: Jalan Licin, Bahaya Mengintai Saat Hujan

Batu Bara, mediasergap.com - Proyek pembangunan turap timbun di Jalan Pasar Lama, Lingkungan II menuju Lingkungan III, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara kembali menjadi sorotan tajam warga.

Proyek senilai Rp.139.209.263,30 yang dikerjakan oleh CV. Elang Sumatera itu bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim-LH) Batu Bara.

Meski baru rampung, kondisi jalan hasil timbunan malah menimbulkan masalah baru. Alih-alih memperbaiki akses warga, jalan yang ditimbun tanah merah justru berubah menjadi kubangan lumpur dan sangat licin setiap kali hujan turun. “Jangankan kendaraan, jalan kaki saja susah, licin sekali. Kami takut jatuh kalau lewat sini,” keluh seorang warga yang melintas di lokasi, Minggu (12/10/2025).

Kondisi ini memaksa warga berjalan di atas bagian turap beton yang baru dibangun. Namun pilihan itu pun berisiko tinggi. “Kalau lewat turap harus ekstra hati-hati. Salah pijak bisa jatuh, apalagi kalau hujan. Turapnya licin sekali,” sambung warga tersebut dengan nada kesal.

Warga menilai proyek yang seharusnya membawa manfaat justru dikerjakan tanpa memperhatikan aspek keselamatan dan kualitas pekerjaan. “Kalau mau menimbun, mestinya dikasih batu pecah atau pasir di atas tanah merah biar tidak licin. Sekarang malah kayak jebakan lumpur,” tegas seorang tokoh masyarakat Labuhan Ruku.

Tak hanya mengeluh, masyarakat juga mendesak Bupati Batu Bara untuk turun langsung meninjau lokasi proyek.

“Kami minta Bupati jangan hanya percaya laporan bawahannya. Datanglah langsung ke lapangan biar tahu seperti apa kondisi sebenarnya,” pinta warga dengan nada kecewa.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Perkim-LH Kabupaten Batu Bara belum dapat dikonfirmasi terkait buruknya kualitas pekerjaan dan lemahnya pengawasan terhadap proyek tersebut.

Proyek dengan masa pelaksanaan 60 hari kalender ini kini menjadi potret nyata lemahnya pengawasan dan perencanaan teknis di tingkat daerah. Alih-alih menjadi solusi, proyek ini justru menimbulkan penderitaan baru bagi masyarakat — dan membuka pertanyaan besar: ke mana pengawasan pemerintah selama proyek berjalan? (Biro BB)

---