BALIGE (Sumut) mediasergap.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.
Rapat paripurna berlangsung di Convention Hall TB Silalahi Center, Soposurung, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Jumat (14/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi jajaran pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat untuk kembali memperkuat semangat kebangsaan serta komitmen bersama dalam mengisi kemerdekaan melalui pembangunan.
Rapat paripurna dihadiri Ketua DPRD Toba Franshendrik Tambunan, Wakil Ketua DPRD Toba Thomson Manurung dan Henry Tambunan. Turut hadir Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu, Kapolres Toba AKBP V.J. Parapaga, Ketua Pengadilan Negeri Balige Anita Silitonga, Kajari Toba Muslih, jajaran Forkopimda serta undangan lainnya.
Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Selanjutnya, Ketua DPRD Toba membuka rapat paripurna yang kemudian dilanjutkan dengan pembukaan sidang oleh Ketua MPR RI serta penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Toba Franshendrik Tambunan mengatakan Pidato Kenegaraan Presiden RI menjadi momentum untuk kembali mengingat perjuangan para pendahulu bangsa sekaligus memperkuat tekad generasi penerus dalam melanjutkan cita-cita perjuangan tersebut.
“Pada pidato kenegaraan Presiden RI ini, kita mengharapkan esensi lanjutan perjuangan pendahulu. Sebagai generasi penerus bangsa diharapkan menumbuhkembangkan rasa nasionalisme dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebhinekaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
Menurut Franshendrik, perjalanan bangsa Indonesia sejak era reformasi tidak terlepas dari berbagai dinamika, baik di bidang politik maupun ekonomi. Namun, semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan menjadi modal penting bagi bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan sekaligus mendorong kemajuan.
Ia menilai tanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan merupakan tugas bersama. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Hal ini bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah saja, namun pemerintah dan masyarakat, secara khusus kepada masyarakat Kabupaten Toba, agar saling bahu-membahu dalam membangun Kabupaten ini ke arah yang lebih baik,” katanya.
Ketua DPRD Toba juga menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, semangat pembangunan nasional yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Presiden memiliki keterkaitan dengan arah pembangunan Kabupaten Toba melalui visi dan misi TOBA MANTAP 2029.
“Melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, program Presiden ini sejalan dengan visi misi Kabupaten Toba, yaitu TOBA MANTAP 2029, maju daerahnya, sejahtera rakyatnya dan berkelanjutan pembangunannya,” ujarnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha dan masyarakat terus diperkuat sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan secara konsisten dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Toba.
Dalam Pidato Kenegaraannya, Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian dan kebijakan pemerintah dalam berbagai sektor sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
Sejumlah bidang yang menjadi perhatian pemerintah antara lain swasembada pangan, penguatan ekonomi, transformasi kebijakan, penegakan hukum, restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial serta pengembangan hilirisasi industri.
Di bidang transformasi kebijakan, pemerintah menyampaikan telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam kurun waktu 21 bulan atau 663 hari masa kerja.
Pada sektor pangan dan ekonomi, pemerintah menyampaikan pencapaian swasembada pada delapan komoditas pangan serta kebijakan penghentian impor solar melalui pemanfaatan energi biodiesel B50.
Sementara di sektor BUMN, pemerintah menyampaikan langkah restrukturisasi terhadap sejumlah perusahaan yang dinilai tidak produktif. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN maksimal tersisa 300 pada akhir 2026.
Di bidang pembangunan manusia, pemerintah menaruh perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan, fasilitas kesehatan, perlindungan sosial serta pengembangan hilirisasi industri.
Berbagai arah kebijakan dan capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kemandirian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Kabupaten Toba, momentum mendengarkan Pidato Kenegaraan tersebut diharapkan semakin memperkuat semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menerjemahkan semangat kemerdekaan ke dalam pembangunan daerah.
Dengan semangat persatuan dan gotong royong, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat mengambil peran sesuai bidang masing-masing untuk mewujudkan Kabupaten Toba yang semakin maju, masyarakat yang semakin sejahtera, serta pembangunan yang berkelanjutan. (D.Simarmata)
No comments:
Post a Comment