MEDAN (Sumut) mediasergap.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Toba mengikuti Workshop Penguatan Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Badan Komunikasi Pemerintah pada Jumat (23/10/2026) di Arya Duta Hotel, Medan, Sumatera Utara.
Diskominfo Kabupaten Toba diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo Toba, Tumpal Panjaitan, bersama seorang staf. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang akurat, membangun kepercayaan publik, serta meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara, organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara, serta para kepala dinas komunikasi dan informatika kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Dalam laporannya, Tenaga Ahli Komunikasi pada Badan Komunikasi Pemerintah, Arif Bungaran Sitohang, menjelaskan bahwa workshop ini merupakan bagian dari program pembinaan komunikasi dan kehumasan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Badan Komunikasi Pemerintah.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan menyelaraskan agenda komunikasi publik pemerintah daerah di Sumatera Utara dengan program prioritas pemerintah pusat. Selain itu, workshop juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan juru bicara pemerintah daerah dalam menghadapi media, termasuk ketika berhadapan dengan situasi komunikasi yang kompleks dan tidak ideal.
Melalui penguatan kapasitas tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin siap menyampaikan informasi secara tepat, responsif, dan bertanggung jawab sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas serta dapat dipercaya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah pada Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia, Hariqo Wibawa Satria, yang hadir mewakili Kepala Badan Komunikasi, Syahganda Nainggolan, menekankan pentingnya peran komunikasi pemerintah dalam menghadapi tantangan penyebaran berita bohong atau hoaks.
Ia menyampaikan bahwa ancaman informasi yang tidak benar perlu mendapat perhatian serius karena dapat memengaruhi pemahaman dan kepercayaan masyarakat.
“Oleh karena itu, kegiatan ini harus berdampak kepada masyarakat di bidang komunikasi,” ujar Hariqo.
Ia juga mengingatkan bahwa bidang komunikasi terus mengalami perubahan sehingga aparatur pemerintah yang bertugas di bidang tersebut harus senantiasa belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kompetensi.
“Siapa yang terus-menerus belajar maka dia akan semakin pintar, siapa yang terus-menerus merespons keluhan masyarakat dia akan semakin hebat. Karena itu, partisipasi dalam kegiatan ini sangat diharapkan,” katanya sebelum membuka kegiatan secara resmi.
Pesan tersebut menegaskan bahwa komunikasi publik tidak cukup hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga harus mampu mendengarkan aspirasi, memahami kebutuhan, serta merespons keluhan masyarakat secara cepat dan tepat.
Dalam workshop ini, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, H. Sugiat Santoso, S.E., M.S.P., bersama Hariqo Wibawa Satria hadir sebagai narasumber dengan materi Memenangkan Pertarungan Narasi dan Informasi. Pada sesi berikutnya, Badan Komunikasi Pemerintah RI menghadirkan Andromeda Mercury yang membawakan materi How to Handle Media (Arus Utama dan Algoritma).
Materi yang disampaikan diharapkan dapat memperluas wawasan peserta dalam mengelola narasi publik, membangun hubungan profesional dengan media, serta memahami dinamika penyebaran informasi di berbagai platform komunikasi.
Bagi Diskominfo Kabupaten Toba, keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan di bidang kehumasan pemerintah. Bekal tersebut diharapkan dapat mendukung penyampaian informasi pembangunan Kabupaten Toba secara lebih efektif, terbuka, dan mudah dipahami masyarakat.
Dengan komunikasi publik yang semakin berkualitas, Diskominfo Toba diharapkan mampu terus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang informatif, responsif, dan transparan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program dan pelayanan pemerintah daerah. (Dosi)
