Bukan Sekadar Papan Proyek, Publik Minta Bukti Kualitas Jalan Rp.4,8 Miliar di Toba

BALIGE (Toba Sumut) mediasergap.com — Pembangunan Jalan Soposurung–Hinalang di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dengan nilai kontrak mencapai Rp.4,88 miliar menjadi sorotan. Proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026 tersebut dipertanyakan setelah kondisi pekerjaan di lapangan dinilai belum mencerminkan kualitas pekerjaan jalan yang diharapkan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang tercantum pada papan proyek di lokasi, paket pekerjaan tersebut merupakan Pembangunan Jalan Soposurung–Hinalang, dengan nilai kontrak Rp.4.886.990.526. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV. Mindo Anugrah Persada berdasarkan SPK Nomor 03/SPK/PK/BM/PUTR/2026, dengan masa pelaksanaan 1 Juli hingga 27 November 2026.

Proyek tersebut berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Toba dan menggunakan sumber dana APBD Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026.

Pantauan di lokasi pada 3 Oktober 2026 menunjukkan adanya bagian permukaan pekerjaan yang tampak terdiri dari campuran tanah dan material batu. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tahapan pekerjaan, material yang digunakan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan proyek.

Sejumlah bagian pekerjaan juga terlihat belum tertata secara optimal. Kondisi visual di lapangan tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran masyarakat mengenai kualitas hasil pekerjaan apabila kondisi tersebut tidak segera dievaluasi dan diperbaiki selama masa pelaksanaan proyek masih berjalan.

Namun, kondisi visual di lapangan belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran spesifikasi teknis atau penyimpangan anggaran. Untuk memastikan hal tersebut, diperlukan pemeriksaan teknis terhadap dokumen kontrak, spesifikasi pekerjaan, mutu material, metode pelaksanaan dan hasil pengujian oleh pihak yang berwenang.

Nilai kontrak yang mencapai hampir Rp.4,9 miliar tentu menempatkan proyek tersebut sebagai pekerjaan yang patut mendapat pengawasan serius.

Masyarakat berhak mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontrak yang ditetapkan. Terlebih, proyek tersebut masih berada dalam masa pelaksanaan hingga 27 November 2026, sehingga masih terdapat waktu bagi pihak terkait untuk melakukan evaluasi apabila ditemukan pekerjaan yang belum sesuai.

Pertanyaan publik pun mengarah pada sistem pengawasan proyek.

• Seberapa rutin pengawasan dilakukan di lapangan?
• Apakah setiap material yang digunakan telah diperiksa dan dinyatakan sesuai spesifikasi?
• Apakah pekerjaan yang dinilai kurang rapi telah dicatat dan diperintahkan untuk diperbaiki oleh Pengawas?

Dan yang tidak kalah penting, apakah hasil pekerjaan nantinya akan melalui pemeriksaan mutu sebelum dinyatakan selesai dan diterima oleh Pemerintah Daerah?

Kondisi ini menjadi momentum bagi Dinas PUTR Kabupaten Toba untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.

Kepala Dinas PUTR Toba Gumianto Simangunsong diharapkan dapat menjelaskan bagaimana mekanisme pengawasan terhadap proyek tersebut, termasuk siapa Pejabat/Pengawas yang bertanggung jawab melakukan pengendalian pekerjaan di lapangan.

Jika memang terdapat bagian pekerjaan yang belum memenuhi ketentuan teknis, masyarakat tentu berharap kontraktor diperintahkan melakukan perbaikan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai dan dilakukan serah terima.

Sebaliknya, apabila material dan metode pekerjaan yang terlihat di lapangan memang telah sesuai dengan spesifikasi kontrak, penjelasan teknis dari Dinas PUTR akan menjadi penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Dengan menggunakan uang daerah yang berasal dari APBD, proyek tersebut tidak hanya menjadi urusan kontraktor dan Dinas PUTR. Pengawasan publik juga merupakan bagian penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Toba dan DPRD Toba pun patut memastikan bahwa anggaran hampir Rp.4,9 miliar tersebut menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, sesuai kontrak dan memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Publik tidak cukup hanya disuguhi papan proyek dengan angka miliaran rupiah. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar diwujudkan menjadi pekerjaan yang berkualitas.

Karena masa pelaksanaan proyek masih berlangsung, evaluasi seharusnya dapat dilakukan sejak sekarang.

Jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, perbaikan dapat dilakukan sebelum batas akhir pekerjaan. Sebaliknya, jika seluruh pekerjaan telah sesuai kontrak, Dinas PUTR dapat menjelaskan dasar teknisnya kepada publik.

Karena itu, sorotan terhadap proyek Jalan Soposurung–Hinalang bukan semata-mata persoalan tampilan fisik jalan, tetapi menyangkut transparansi, kualitas pekerjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi dari Dinas PUTR maupun Pemerintah Kabupaten Toba mengenai kondisi pekerjaan yang menjadi sorotan tersebut. (Tim)

Teknologi Energi Surya Dukung Pertanian Samosir, PATS Pakpahan Mulai Dibangun

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com — Upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertanian berkelanjutan di Kabupaten Samosir kembali mendapat dukungan pemerintah pusat dan mitra pembangunan internasional. Hal itu ditandai dengan pembangunan Pompa Air Tenaga Surya (PATS) senilai Rp.6,9 miliar di Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu.

Pembangunan infrastruktur pertanian berbasis energi terbarukan tersebut menjadi bagian dari pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian masyarakat. Sebelumnya, program serupa juga telah diterapkan di Desa Sibonor Ompu Ratus, Kecamatan Nainggolan.

Pembangunan PATS Pakpahan secara resmi ditandai dengan groundbreaking yang dihadiri Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Adypurnama alias Teguh Sambodo, bersama Bupati Samosir Vandiko T. Gultom dan Deputy Development Director UKFCDO Jakarta Freddie Brunt, Sabtu (03/10/2026).

Prosesi groundbreaking diawali dengan ritual adat masyarakat setempat. Tradisi tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat sekaligus doa dan harapan agar pembangunan berjalan lancar serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Deputi Bappenas Leonardo Adypurnama alias Teguh Sambodo menjelaskan, pengembangan PATS di Pakpahan merupakan perluasan dari program yang sebelumnya telah dilaksanakan di Sibonor Ompu Ratus. Program tersebut diarahkan untuk memperbesar manfaat teknologi energi terbarukan bagi sektor pertanian dan masyarakat.

Menurutnya, PATS Pakpahan dirancang menyesuaikan kondisi topografi wilayah Samosir, termasuk untuk mengalirkan air menuju lahan pertanian yang berada di dataran lebih tinggi.

Infrastruktur tersebut ditargetkan mampu mengairi sekitar 73 hektare lahan persawahan tadah hujan dan memberikan manfaat kepada lebih dari 903 jiwa. Pemanfaatan tenaga surya juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dalam operasional pompa, sehingga meningkatkan efisiensi sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon.

Dengan tersedianya sumber air yang lebih memadai, frekuensi tanam petani diharapkan meningkat. Kondisi tersebut diproyeksikan turut meningkatkan produksi padi dari sekitar 96 ton menjadi 288 ton per tahun.

Teguh Sambodo mengapresiasi dukungan Pemerintah Inggris, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mendorong pembangunan rendah karbon. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang mendukung penyediaan lahan untuk tapak panel surya, jalur serta reservoir.

“Fasilitas ini hadir sebagai pengungkit kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan secara intensif dan berkelanjutan. Samosir ini berdiri sebagai model percontohan nasional untuk pembangunan rendah karbon berbasis komunitas yang siap direplikasi di penjuru Indonesia,” kata Teguh.

Ia berharap setelah pembangunan selesai, masyarakat memiliki kepedulian dan rasa memiliki yang kuat terhadap fasilitas tersebut. Pemeliharaan secara bersama dinilai penting agar infrastruktur dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Sementara itu, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PPN/Bappenas yang didukung Pemerintah Inggris melalui UKFCDO Jakarta.

Menurut Vandiko, pembangunan PATS merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan dan masyarakat dalam menghadirkan solusi terhadap kebutuhan petani, khususnya dalam penyediaan air untuk lahan pertanian.

“Ini merupakan kepercayaan yang harus kita jaga. Pemerintah Kabupaten Samosir akan terus mendorong pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya petani. Dengan ketersediaan air yang lebih baik, kita berharap produktivitas pertanian meningkat dan pada akhirnya memberikan dampak terhadap kesejahteraan petani,” ujar Vandiko.

Pembangunan PATS Pakpahan diharapkan tidak hanya menjadi solusi terhadap kebutuhan irigasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian dan membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan energi surya dalam mendukung sektor pertanian sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan. Kolaborasi pemerintah, mitra pembangunan dan masyarakat menjadi modal penting agar manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Dengan hadirnya PATS Pakpahan, Kabupaten Samosir kembali menunjukkan komitmennya mengembangkan pertanian yang produktif, efisien dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran teknologi energi terbarukan dalam mendukung pembangunan daerah. (D/Smart)

Kapolda Sumut Mutasi Sejumlah Kapolsek, Kasat Reskrim Hingga Kasat Narkoba, Ini Daftar Namanya

MEDAN (Sumut) mediasergap.com - Sejumlah Kapolsek, Kasat Reskrim dan Kasatresnarkoba di lingkungan Polda Sumatera Utara (Sumut) berganti. Pergeseran jabatan itu dilakukan setelah Kapolda Irjen Pol Whisnu Hermawan mengeluarkan surat telegram mutasi hari ini, Jumat (2/10/2026) malam.

Dalam surat bernomor: ST/700/KEP/X/2026, beberapa perwira menengah (Pamen) hingga perwira pertama (Pama) Polri mendapat promosi jabatan.

Berikut ini daftar Kapolsek, Kasatreskrim dan Kasatresnarkoba yang diganti:

KAPOLSEK

1. Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Tarigan dimutasi menjadi Kasi Propam Polrestabes Medan. Penggantinya adalah Kanit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sumut, Kompol Bahagia Sah Budi Ginting.
2. Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan dimutasi menjadi Kasatbinmas Polrestabes Medan. Penggantinya adalah Kapolsek Medan Area, AKP M. Ainul Yaqin.
3. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Manimbil Butarbutar digeser menjadi Kapolsek Medan Area. Penggantinya adalah Kasi Propam Polrestabes Medan, Kompol Raymond Godfried Mulatua Hutagalung.

KASAT RESKRIM

1. Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Ghulam Yanuar Lutfi dimutasi menjadi PS Kasipammat Subditgasum Ditsamapta Polda Sumut. Penggantinya adalah PS Kanit 2 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Sumut, AKP Rifi Noor Faizal Tombolotutu.
2. Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Immanuel P. Simamora dimutasi menjadi Kanit 5 Subdit 1 Ditreskrimum Polda Sumut. Penggantinya adalah Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar, AKP Sandi Riz Akbar.
3. Kasatreskrim Polres Pematang Siantar kini dijabat AKP Maruli Tua Siregar yang sebelumnya menjabat Kapolsek Kota Pinang.

KASATRESNARKOBA

1. Kasatresnarkoba Polres Langkat, AKP Amrizal Hasibuan dimutasi menjadi Paur Subbagminopsnal Bagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut. Penggantinya adalah Kanit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan, AKP Ruspian.
2. Kasatresnarkoba Polres Pematang Siantar, AKP Irwanta Sembiring dipromosikan menjadi Kasatresnarkoba Polres Tebing Tinggi.
3. Kasatresnarkoba Polres Tebing Tinggi, AKP Jimmy Rianto Sitorus dimutasi menjadi Penyidik Tindak Pidana Pertama TK I Ditresnarkoba Polda Sumut.
4. Kasatresnarkoba Polres Pematang Siantar kini dijabat AKP Syamsul Bahri yang sebelumnya menjabat Kapolsek Kuala.

Surat mutasi tersebut ditandatangi atas nama Kapolda Sumut, Karo SDM Polda Sumut, KBP Yusup Rahmanto. (Rn)

Pemkab Samosir Dukung Pesta Budaya Toga Pandiangan, Dorong Pelestarian Budaya dan Pariwisata

Samosir (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kabupaten Samosir menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Pesta Budaya Toga Pandiangan yang akan digelar di Bona Pasogit Samosir. Kegiatan tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk mempererat persaudaraan pomparan Toga Pandiangan sekaligus memperkuat pelestarian budaya Batak dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Dukungan tersebut disampaikan Bupati Samosir Vandiko T. Gultom didampingi Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk saat menerima pengurus dan panitia Toga Pandiangan di Rumah Dinas Wakil Bupati Samosir, Jumat (2/10/2026).

Bupati Vandiko menyambut positif rencana berkumpulnya pomparan Toga Pandiangan dari berbagai daerah di Bona Pasogit. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda organisasi maupun budaya, tetapi menjadi ruang untuk mempererat hubungan kekeluargaan, saling menguatkan dan kembali mengingat Bona Pasogit sebagai bagian penting dari sejarah serta asal-usul pomparan.

“Saya senang sekali dan sudah lama saya nantikan. Kami siap berkontribusi. Acara seperti ini sangat penting sebagai sarana untuk saling menguatkan dan tolong-menolong. Saya berharap seluruh pomparan Toga Pandiangan bisa hadir dan kegiatan ini memberi manfaat bagi masyarakat serta pembangunan Kabupaten Samosir,” ujar Vandiko.

Ia juga mengapresiasi keputusan Toga Pandiangan menjadikan Samosir sebagai lokasi pelaksanaan Munas dan Pesta Budaya. Menurutnya, keberhasilan yang telah diraih para pomparan di berbagai daerah tidak terlepas dari doa, perjuangan dan nilai-nilai yang diwariskan para leluhur.

Karena itu, menurut Vandiko, momentum berkumpul di Bona Pasogit dapat menjadi kesempatan bagi generasi saat ini untuk memperkuat kembali ikatan kekeluargaan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi daerah asal.

“Kami menyambut baik rencana ini. Kami mengapresiasi dan cukup terharu terhadap keinginan pomparan Toga Pandiangan melakukan Munas di Bona Pasogit Samosir. Ini saatnya kita menyatukan kembali pomparan dari seluruh penjuru,” katanya.

Vandiko berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu meninggalkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Samosir siap mendukung berbagai rangkaian kegiatan sesuai kewenangan pemerintah daerah, termasuk penyediaan bibit untuk kegiatan konservasi lingkungan di sekitar Kompleks Tugu Pandiangan serta dukungan terhadap pertunjukan seni dan budaya.

Selain pelaksanaan Munas, Toga Pandiangan juga akan menggelar Pesta Budaya sebagai bagian dari upaya melestarikan kekayaan budaya Batak sekaligus mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Samosir. Kegiatan tersebut diperkirakan akan dihadiri sekitar 1.500 peserta dari berbagai daerah.

Bupati Vandiko mengajak seluruh pomparan Toga Pandiangan yang berada di berbagai wilayah untuk hadir dan bersama-sama menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat persaudaraan serta memberikan kontribusi positif bagi Bona Pasogit.

“Kita ajak semua pomparan yang ada di berbagai daerah untuk hadir, berkumpul di Bona Pasogit dan bersama-sama memberikan kontribusi,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Toga Pandiangan se-Dunia, Dr. Lindung Pandiangan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Samosir. Ia berharap dukungan tersebut semakin memperlancar seluruh persiapan dan pelaksanaan Munas serta Pesta Budaya Toga Pandiangan.

“Saya berharap adanya dukungan dari Bupati dan Wakil Bupati Samosir untuk menyukseskan acara ini, sehingga persatuan Toga Pandiangan yang sudah cukup kuat ini semakin solid lagi. Kita ingin mempersatukan seluruh pomparan Toga Pandiangan,” katanya.

Dukungan juga disampaikan Wakil Bupati Pakpak Bharat Mutsyuhito Solin yang turut menjadi bagian dari pomparan Toga Pandiangan. Ia menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan kekeluargaan sekaligus merekonstruksi dan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Batak.

“Saya bangga menjadi bagian dari rekonstruksi budaya Batak dan menyatu dengan Toga Pandiangan. Dengan adanya Toga Pandiangan, hubungan semakin erat dan rasa memiliki semakin kuat,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekdakab Samosir Marudut Tua Sitinjak, Kepala Badan Kesbangpol Dumoch Pandiangan, Ketua Panitia Munas St. Haposan Pandiangan, Sekretaris Panitia Tuangkus Harianja, Ketua INAMPA Pasoroan Herman Harianja, Pengurus PARHUTALA Siantar-Simalungun Mawari Gultom, Tokoh Pandiangan Mardame Pandiangan, Bendahara Toga Pandiangan Maria Pandiangan, serta Punguan Raja Sonang Batu Bara.

Pelaksanaan Munas dan Pesta Budaya Toga Pandiangan di Bona Pasogit diharapkan menjadi momentum mempererat tali persaudaraan, memperkuat pelestarian budaya Batak dan membuka ruang kontribusi nyata para pomparan bagi masyarakat. Kehadiran para pomparan dari berbagai daerah juga diharapkan turut memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan promosi pariwisata Kabupaten Samosir. (D/Smart)

Proyek Drainase Rp 3,5 Miliar Tanpa Volume Diduga Menjadi Lahan Korupsi Dinas PUPR SDABMBK Deli Serdang

DELI SERDANG (Sumut) mediasergap.com — Transparansi proyek pembangunan saluran drainase/tembok penahan Jalan Datuk Kabu, Pasar III, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, patut dipertanyakan. Proyek yang menelan anggaran Rp3.546.718.000 dari APBD Tahun Anggaran 2026 itu memang memasang papan informasi, tetapi satu informasi penting justru tidak terlihat, yakni volume pekerjaan.

Papan proyek mencantumkan nama pekerjaan, pelaksana CV Busimor Engineering, nomor kontrak 000.3.2/7001.1, tanggal kontrak 25 Juni 2026, sumber dana APBD 2026 serta waktu pekerjaan 180 hari kalender. Namun, tidak dijelaskan berapa panjang drainase yang dibangun, berapa meter tembok penahan, maupun rincian volume pekerjaan yang menjadi dasar pelaksanaan proyek.

Kondisi tersebut patut dipertanyakan karena pekerjaan menggunakan anggaran daerah hingga miliaran rupiah. Tanpa informasi volume di lokasi, masyarakat kesulitan melakukan pengawasan secara langsung dan mencocokkan antara pekerjaan fisik dengan target yang tercantum dalam dokumen kontrak.

Lebih miris lagi, saat persoalan tersebut ditanyakan kepada Suparno, Kadis PU Deli Serdang, melalui WhatsApp, jawabannya justru singkat: “Volumenya di RAB bg.”

Jawaban itu memunculkan pertanyaan lanjutan. Jika volume pekerjaan memang tercantum dalam RAB, mengapa informasi tersebut tidak dicantumkan pada papan proyek yang berada di lokasi pekerjaan? Apakah masyarakat harus terlebih dahulu meminta atau melihat RAB hanya untuk mengetahui berapa volume pekerjaan yang sedang dikerjakan menggunakan APBD?

Dengan tidak dicantumkannya volume pekerjaan pada papan proyek sebagai informasi bagi masyarakat, sementara pembiayaannya bersumber dari uang rakyat melalui APBD, kondisi tersebut dikhawatirkan membuka ruang dugaan bahwa proyek bernilai Milliaran tersebut "Lahan Korupsi"  oleh pihak PUPR SDABnBk Deli Serdang.

Dalam hal ini lemahnya keterbukaan informasi dapat membuka celah terjadinya penyimpangan anggaran atau praktik korupsi berjemaah dalam pelaksanaan proyek. 

Dengan nilai kontrak mencapai Rp.3,5 miliar lebih, keterbukaan informasi seharusnya tidak berhenti pada pencantuman nilai anggaran, kontraktor dan masa pekerjaan. Informasi mengenai volume menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengawasi kesesuaian pekerjaan fisik dengan perencanaan serta anggaran yang telah ditetapkan.

Berapa sebenarnya volume proyek tersebut dan mengapa tidak dicantumkan pada papan informasi? Dinas PU Deli Serdang perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar pelaksanaan proyek bernilai miliaran rupiah tersebut dapat diketahui dan diawasi masyarakat secara transparan. (M)

Pelayanan Peralihan Hak di Toba Diperkuat, BPN dan Bappenda Resmi Jalankan PERINTIS

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba bersama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Toba memperkuat kolaborasi dalam peningkatan kualitas pelayanan pertanahan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS).

Kerja sama tersebut ditandatangani di Kantor BPN Kabupaten Toba, Jumat (2/10/2026), dengan salah satu target utama berupa penyelesaian proses pelayanan dalam 10 hari kerja.

Program PERINTIS diarahkan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas dan kepastian pelayanan peralihan hak atas tanah serta Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) secara elektronik berdasarkan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Melalui integrasi tersebut, proses pendaftaran peralihan hak atas tanah diselaraskan dengan proses validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Integrasi pelayanan diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara BPN dan Bappenda sehingga proses administrasi menjadi lebih terarah, transparan dan memberikan kepastian waktu kepada masyarakat.

Kepala Kantor BPN Kabupaten Toba, Aswan Tarigan, mengatakan PERINTIS merupakan langkah untuk menghadirkan proses pelayanan pertanahan yang lebih jelas serta memiliki kepastian waktu.

“PERINTIS 10 hari menyelaraskan proses pendaftaran tanah dan validasi BPHTB agar pelayanan peralihan hak lebih cepat dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” ujar Aswan.

Menurutnya, keterpaduan proses antara pelayanan pertanahan dan validasi BPHTB menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan yang lebih efektif serta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan proses peralihan hak.

Kepala Bappenda Kabupaten Toba, Harlen Togar Simarmata, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut memperkuat koordinasi dalam proses validasi BPHTB.

“Integrasi ini membantu memperlancar validasi BPHTB sehingga proses pelayanan peralihan hak dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel,” kata Harlen.

Kerja sama antara kedua instansi diharapkan dapat mengurangi hambatan koordinasi dalam proses administrasi, sekaligus mendukung terciptanya pelayanan yang lebih terintegrasi.

Dengan adanya penyelarasan proses tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih mudah dipantau serta memiliki kejelasan tahapan dan target waktu penyelesaian.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan, menyambut baik kolaborasi BPN dan Bappenda tersebut.

Menurutnya, integrasi layanan antarinstansi merupakan bagian penting dalam mendorong transformasi pelayanan publik berbasis elektronik.

“Kolaborasi dan integrasi layanan seperti PERINTIS merupakan langkah penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan, cepat, dan pasti,” ujarnya.

Ia menilai pemanfaatan sistem elektronik dan integrasi proses pelayanan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dan instansi terkait.

Penandatanganan kerja sama tersebut turut dihadiri perwakilan KPP Pratama Balige serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Toba.

Kolaborasi BPN dan Bappenda melalui PERINTIS menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan pelayanan pertanahan dan administrasi perpajakan daerah yang semakin terintegrasi, efektif dan memberikan kepastian waktu bagi masyarakat Kabupaten Toba. (Ds)

Gerak Cepat Satreskrim Polres Binjai, Dua Terduga Pelaku Curat Toko Rp 157 Juta Dibekuk

BINJAI (Sumut) mediasergap.com – Gerak cepat Satreskrim Polres Binjai membuahkan hasil. Dua pria yang diduga terlibat dalam pencurian dengan pemberatan (Curat) di sebuah toko MKB, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, berhasil diamankan dalam waktu singkat.

Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial *MS (39) dan FRS (37)*. Keduanya diamankan secara beruntun pada Kamis (1/10/2026) malam, setelah Tim Satreskrim Polres Binjai melakukan penyelidikan atas laporan pencurian yang menyebabkan korban mengalami kerugian sekitar Rp157.650.000.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Binjai dalam memberantas berbagai tindak kejahatan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Kasus tersebut diketahui pada Senin (28/9/2026) sekitar pukul 08.30 WIB. Saat itu, korban M (58) datang ke tokonya dan mendapati pintu bagian depan telah dalam keadaan terbuka.

Merasa curiga, korban kemudian memeriksa seluruh bagian toko. Dari hasil pemeriksaan, sejumlah barang diketahui telah hilang. Barang-barang tersebut berupa sepatu, sangkur, pakaian, 1 unit printer, 2 unit stabilizer, 3 unit TV ukuran 32 inci, 1 unit TV ukuran 60 inci, 8 unit outdoor AC, 1 unit baterai genset, 2 unit mesin Sanyo dan 1 unit DVR.

Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp157.650.000 dan selanjutnya melaporkan peristiwa itu kepada Polres Binjai.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Satreskrim Polres Binjai yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Hotdiatur A.W. Purba, S.Tr.K., S.I.K., M.H., langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan keberadaan barang hasil kejahatan.

Upaya penyelidikan membuahkan hasil. Pada Kamis (1/10/2026) sekitar pukul 20.30 WIB, petugas berhasil mengamankan MS (39) sedang berada di Jalan Samanhudi, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota.

Dari hasil pemeriksaan awal, MS mengakui keterlibatannya dalam aksi pencurian tersebut dan menyebut bahwa perbuatan itu dilakukan bersama rekannya berinisial FRS (37).

Petugas kemudian bergerak cepat melakukan pengembangan. Tidak berselang lama, sekitar pukul 21.00 WIB pada hari yang sama, FRS berhasil diamankan di Jalan Bintara, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota.

“Kedua terduga pelaku saat ini telah diamankan di Satreskrim Polres Binjai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kami masih melakukan pengembangan terhadap kasus ini, termasuk menelusuri keberadaan barang-barang hasil pencurian,” tegas AKP Hotdiatur A.W. Purba.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa jajaran Polres Binjai tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat.

“Polres Binjai berkomitmen untuk terus memberantas segala bentuk kejahatan di wilayah hukum Polres Binjai. Setiap laporan masyarakat akan kami tindak lanjuti secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Kapolres Binjai. (Rel)

(Sumber: ©Humas Res Binjai)

Dampingi Komisi V DPR RI Tinjau Tanggul Sungai Padang, Wali Kota Tebing Tinggi Apresiasi Perhatian Pemerintah Pusat dan DPR RI

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, mendampingi kunjungan kerja Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, serta Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi, dalam rangka meninjau tanggul penahan banjir di sepanjang bantaran Sungai Padang, Jalan Anturmangan, Jumat (2/10/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan efektivitas penanganan aliran Sungai Padang, yang merupakan salah satu sungai dengan debit air paling deras di Tebing Tinggi, sekaligus melihat secara langsung pembangunan fisik tanggul, dikarenakan adanya warga yang tinggal dan beraktivitas  disekitar aliran sungai.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Tebing Tinggi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat dan DPR RI terhadap penanganan infrastruktur di wilayahnya.

"Terima kasih kepada DPR RI, khususnya Komisi V Bapak Musa Rajekshah, serta pihak BBWS Sumatera II Medan yang telah memberikan perhatian besar bagi Kota Tebing Tinggi. Pembangunan tanggul sepanjang kurang lebih 500 meter ini memberikan manfaat nyata dan sangat membantu masyarakat," ujar Wali Kota.

Wali Kota juga mengimbau warga untuk bersama-sama menjaga fasilitas penahan banjir yang telah dibangun serta meningkatkan kesadaran lingkungan. 

“Kepada warga Kota Tebing Tinggi, semoga  tanggul ini juga dapat dijaga dan dirawat. Terkhusus lagi, jangan membuang sampah sembarangan di sungai,” tegas Wali Kota.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, menyatakan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi pembangunan di Kota Tebing Tinggi agar dapat terakomodasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pembangunan tanggul sepanjang 500 meter ini sudah terlaksana oleh BBWS. Saya berharap Pak Wali Kota dapat memberikan lagi masukan-masukan lain mengenai kebutuhan pembangunan prioritas lainnya di Kota Tebing Tinggi, sehingga saya sebagai Anggota DPR RI Komisi V, bisa membantu dari anggaran APBN untuk Kota Tebing Tinggi," kata pria yang akrab disapa Ijeck tersebut.

Kepala BBWS Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi, menyampaikan bahwa proyek pengendalian banjir di Sungai Padang tahun anggaran 2026 ini pada dasarnya telah rampung dan memasuki tahap penyelesaian akhir (finishing). Namun, ia menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah agar infrastruktur berfungsi maksimal.

"Secara keseluruhan pekerjaan fisik sudah selesai, tinggal finishing (pengerjaan akhir). Hanya saja, kami harus tetap berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Tebing Tinggi agar fungsi tanggul ini optimal dalam mengendalikan banjir," jelas Feriyanto.

Sebagaimana informasi, Musa Rajekshah (Ijeck) merupakan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara I.

Komisi V DPR RI membidangi ruang lingkup tugas di bidang infrastruktur, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal, serta meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi Malik Syahputra Purba, Kadis PUPR Tora Daeng Masaro, Camat Tebing Tinggi Kota Henci br Siregar, Camat Rambutan Hersan Koto, Ketua DPD Partai Golkar Tebing Tinggi H. Basyaruddin Nasution, tim teknis BBWS Sumatera II Medan, serta jajaran OPD terkait dan tim peliputan Diskominfo Tebing Tinggi. (Ajs)

Perkuat Pertanian dan Konektivitas, Pemkab Samosir Bersama TNI Bangun 20 Jembatan

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Sinergitas Pemerintah Kabupaten Samosir bersama TNI dan Kementerian Pertanian terus menghadirkan dukungan pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memperkuat infrastruktur pertanian, konektivitas wilayah dan kelestarian lingkungan.

Melalui kolaborasi tersebut, Kabupaten Samosir memperoleh dukungan pembangunan irigasi perpipaan sepanjang sekitar 15 kilometer untuk mengairi lahan persawahan seluas 680 hektare, pembangunan dan rehabilitasi 20 unit jembatan, serta kegiatan konservasi lingkungan melalui penanaman 350 batang pohon.

Kick off pembangunan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Danrem 023/Kawal Samudera Iwan Budiarso, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk dan Dandim 0210/TU Kiky Hardian di Tambok Bupati, Desa Sideak, Kecamatan Palipi, Kamis (1/10/2026).

Kegiatan turut dihadiri Wakapolres Samosir Manumpak Sitorus, Pabung Samosir T. Siringo-ringo, Asisten II Hotraja Sitanggang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tumiur Gultom, Kepala Dinas Kominfo Immanuel Sitanggang, pimpinan OPD, Plt. Camat Palipi Haider Sitinjak, masyarakat serta kelompok tani penerima manfaat.

Pembangunan irigasi perpipaan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan air bagi lahan persawahan di Desa Sideak, Desa Urat II dan Desa Huta Dame, Kecamatan Palipi.

Dengan jaringan perpipaan tersebut, lahan pertanian di tiga desa diharapkan memperoleh dukungan pengairan yang lebih baik sehingga petani tidak sepenuhnya bergantung pada curah hujan.

Ketersediaan air yang lebih memadai diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian sekaligus mendorong peningkatan indeks pertanaman dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Samosir.

Selain sektor pertanian, pembangunan dan rehabilitasi 20 unit jembatan dari 22 unit yang diusulkan Pemkab Samosir akan memperkuat konektivitas antarwilayah.

Keberadaan jembatan tersebut diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung akses menuju lahan pertanian serta memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah penerima manfaat.

Di sisi lingkungan, kegiatan konservasi dilakukan melalui penanaman 350 batang pohon, termasuk tanaman endemik kawasan Danau Toba dan sengon.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga fungsi hutan dan lahan serta mendukung keberlanjutan lingkungan di kawasan Danau Toba.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengatakan kick off pembangunan jembatan, jaringan irigasi perpipaan dan konservasi lingkungan merupakan wujud nyata sinergitas Pemkab Samosir bersama TNI di bawah komando Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak serta Kementerian Pertanian.

Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi penghambat bagi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat.

Karena itu, Pemkab Samosir terus mengembangkan berbagai skema pembiayaan, baik melalui APBD Kabupaten Samosir, sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun kolaborasi dengan pemerintah pusat, kementerian/lembaga dan TNI.

“Keterbatasan anggaran tidak boleh menghentikan pembangunan di Kabupaten Samosir. Berbagai cara terus kami upayakan, salah satunya melalui sinergitas anggaran seperti yang kita lakukan bersama TNI dan Kementerian Pertanian. Ini merupakan inovasi yang kami terapkan untuk mencari sumber-sumber anggaran agar pembangunan di Kabupaten Samosir tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat tercukupi,” ujar Vandiko.

Vandiko menyampaikan, dukungan TNI terhadap pembangunan di Kabupaten Samosir sebelumnya juga telah dirasakan masyarakat melalui pembangunan 31 unit sumur bor untuk mendukung ketersediaan air bersih.

“Luar biasa perhatian Bapak Kasad kepada Kabupaten Samosir. Setelah sumur bor, kini kita mendapatkan dukungan untuk irigasi perpipaan, jembatan dan konservasi lingkungan. Ini merupakan bentuk sinergi yang sangat luar biasa untuk mendukung kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Vandiko juga mengajak masyarakat, kepala desa dan camat untuk bersama-sama mendukung pembangunan jaringan irigasi perpipaan, terutama apabila pemasangan jaringan nantinya melintasi lahan milik masyarakat.

Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi salah satu kunci agar program yang telah diperjuangkan bersama dapat terlaksana dan memberikan manfaat secara optimal.

“Program ini merupakan harapan dan keinginan kita bersama. Karena itu, saya berharap masyarakat, kepala desa dan camat sama-sama mendukung. Jangan sampai kita berupaya mendapatkan program ini, tetapi ketika pelaksanaannya melewati lahan masyarakat justru ada penolakan. Mari kita dukung bersama karena manfaatnya akan kembali kepada masyarakat,” tegasnya.

Atas dukungan pembangunan tersebut, Vandiko menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak serta Kementerian Pertanian.

Ia berharap seluruh program yang telah dimulai dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kami berharap pada saat pembangunan ini selesai dan diresmikan, Bapak Kasad dapat hadir di Kabupaten Samosir sehingga kami bersama masyarakat dapat menyampaikan terima kasih secara langsung atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat Samosir,” pungkasnya.

Danrem 023/Kawal Samudera Iwan Budiarso menegaskan bahwa kehadiran TNI melalui kegiatan Karya Bakti merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus bagian dari upaya mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Samosir.

Ia menyebut kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden kepada Kepala Staf Angkatan Darat untuk membantu pembangunan wilayah melalui sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat.

“Program ini membutuhkan perjuangan dan sinergi untuk mendapatkan anggaran, termasuk melalui koordinasi langsung dengan kementerian. Ini merupakan bentuk perhatian khusus Bapak Kasad terhadap pembangunan di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Samosir. Kami berharap seluruh kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan perekonomian masyarakat,” ungkap Danrem.

Iwan menjelaskan, pembangunan yang dilaksanakan meliputi jembatan penghubung antarwilayah, pipanisasi irigasi untuk mengairi lahan persawahan seluas 680 hektare di tiga desa dengan panjang jaringan sekitar 15 kilometer, serta konservasi lingkungan.

Selain itu, dukungan penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor juga akan dilanjutkan pada tahap kedua sebanyak 40 titik.

Jika digabungkan dengan tahap pertama yang telah terealisasi sebanyak 31 titik, total dukungan pembangunan sumur bor di Kabupaten Samosir akan mencapai 71 titik.

Danrem mengharapkan dukungan penuh pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam menjaga semangat gotong royong dan mendukung pemasangan jaringan pipa yang melintasi lahan warga.

“Kami memohon dukungan masyarakat agar pembangunan ini dapat berjalan lancar. Pipanisasi ini sangat penting untuk mendukung kebutuhan pengairan persawahan dan meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan kebersamaan dan semangat gotong royong, kita berharap seluruh program ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. TNI akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan pengabdian terbaik, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Samosir,” tegas Danrem Iwan Budiarso.

Kepala Desa Sideak Buntu Situmorang menyampaikan terima kasih kepada Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Pemerintah Kabupaten Samosir atas perhatian terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya warga di tiga desa penerima manfaat di Kecamatan Palipi.

“Pembangunan ini membawa manfaat yang banyak untuk kehidupan masyarakat pada tiga desa di Kecamatan Palipi. Terima kasih kepada Bapak Kasad beserta seluruh jajaran dan Bapak Bupati Samosir yang telah memberikan perhatian. Kami akan mendukung pembangunan ini,” kata Buntu.

Sinergitas Pemerintah Kabupaten Samosir, TNI dan Kementerian Pertanian menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.

Dukungan tersebut mencakup penguatan jaringan irigasi untuk 680 hektare lahan pertanian, pembangunan dan rehabilitasi jembatan, penyediaan air bersih serta konservasi lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Samosir berharap seluruh program dapat terlaksana dengan baik melalui dukungan pemerintah, TNI, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung dan berkelanjutan oleh masyarakat Samosir. (Ds)

Proyek Drainase Dinas PUPR SDABMBK Jalan Luku II Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Diduga Lahan Korupsi

Medan (Sumut) mediasergap.com - Pemeliharaan Proyek Drainase yang berada di Jalan Luku 2 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Johor Kota Medan Sumatera Utara Dinas PUPR SDABMBK menjadi sorotan tajam. Proyek ini sudah dikerjakan namun menimbulkan pertanyaan publik.

Pasalnya , pengerjaan proyek ini tidak memiliki plang papan proyek yang selayaknya harus haru terpampang dilokasi proyek sebagai transparansi keterbukaan informasi publik. Dengan adanya papan informasi proyek maka masyarakat dapat mengetahui berapa anggaran yang dipakai untuk pengerjaan proyek yang memakai uang rakyat yang bersumber dari pajak rakyat kepada Negara.

Dengan ketidak adanya papan proyek di lokasi proyek diduga sudah menjadi lahan korupsi oleh Dinas terkait,sebab masyarakat tidak mengetahui siapa perusahaan pemenang tender masa hari kerja, volume pengerjaan ,sumber dana dan berapa anggarannya.

Salah seorang warga yang tidak mau namanya dipublikasikan saat ditemui wartawan dilokasi mengatakan bahwa proyek tersebut jelas jelas sudah menjadi lahan korupsi Bidang Drainase PUPR Kota Medan.

"Ini sudah jelas lahan korupsi bang , karena nggak ada plangnya ,seharusnya kan setiap memakai uang negara harus ada plangnya supaya masyarakat tau berapa anggarannya," ungkap warga.

Bahwa proyek yang dibiayai APBN APBD maka wajib harus ada papan proyeknya, dan dasar hukum yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan pemasangan plang papan nama proyek yang sumber dananya dibiayai dari APBN atau APBD ialah sebagai berikut:

UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(Permen PU 29/2006) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Sementara itu kepala bidang Drainase PUPR SDABMBK Kota Medan Hardi Patuan H Sibarani saat dikonfirmasi Wartawan melalui pesan WhatsApp ya mengatakan akan segera ditelepon pelaksana.

"Nanti pelaksana hubungi ya bang " jawab Kabid.

Ditunggu tunggu hingga berita ini dipublikasikan pihak pelaksana proyek belum ada menelepon untuk memberi keterangan secara resmi. (M)