Perkuat Keterbukaan Informasi, Pemko Tebing Tinggi Paparkan Strategi PPID dalam Monev KIP 2026

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kota Tebing Tinggi terus memperkuat komitmen terhadap transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (13/8/2026).

Mengusung tema “Dari Keterbukaan Informasi Menuju Kepercayaan Publik”, kegiatan tersebut diikuti sejumlah pemerintah daerah di wilayah Sumatera Utara dan dibuka oleh Ketua Divisi Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Dedi Ardiansyah.

Dari Pemko Tebing Tinggi, kegiatan tersebut diikuti Plt. Asisten Pemerintahan Siti Masitah, Kepala Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi Ghazali Rahman, serta jajaran staf Dinas Kominfo.

Dalam sesi pemaparan, Ghazali Rahman menjelaskan sejumlah strategi yang dilakukan Pemko Tebing Tinggi dalam memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sekaligus meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Menurutnya, pelayanan informasi terus dikembangkan melalui berbagai sarana, baik secara tatap muka maupun melalui kanal digital. Langkah tersebut dilakukan agar informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dapat ditemukan dan diakses masyarakat secara lebih mudah.

“Pemerintah Kota Tebing Tinggi berkomitmen memperkuat PPID, mempermudah akses informasi, serta mengembangkan pelayanan informasi melalui sarana tatap muka dan kanal digital agar informasi semakin mudah ditemukan dan diakses oleh masyarakat,” ujar Ghazali.

Tidak hanya memperluas akses, Pemko Tebing Tinggi juga memberikan perhatian terhadap kualitas dan akurasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Pemutakhiran data secara berkala, evaluasi pelayanan, serta penguatan pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) menjadi bagian dari langkah yang terus dilakukan.

Pemko Tebing Tinggi juga mendorong inovasi pelayanan agar proses memperoleh informasi publik semakin sederhana, cepat, dan responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kesiapan tersebut mendapat respons positif dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Dedi Ardiansyah mengapresiasi pemaparan dan kesiapan Kota Tebing Tinggi dalam tahapan Monev KIP 2026. “Dari pemaparan yang telah disampaikan, Kota Tebing Tinggi sudah memenuhi ketiga unsur penilaian tersebut,” kata Dedi.

Meski memberikan apresiasi, Dedi juga mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi keterbukaan informasi, khususnya dalam pengelolaan dan pemutakhiran situs web resmi pemerintah daerah.

Menurutnya, kanal digital pemerintah merupakan salah satu pintu utama bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar daerah, untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, informasi yang disajikan perlu diperbarui secara berkala dan memenuhi ketentuan mengenai informasi publik yang wajib diumumkan.

Selain ketersediaan informasi secara umum, kelengkapan dokumen serta penyediaan informasi berkala dan informasi serta-merta juga perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan layanan informasi publik.

Menanggapi masukan tersebut, Pemko Tebing Tinggi menyatakan siap melakukan penguatan secara berkelanjutan. Evaluasi yang diberikan dalam Monev KIP menjadi bagian penting untuk memperbaiki kualitas pengelolaan informasi sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Melalui penguatan PPID, optimalisasi kanal digital, pemutakhiran informasi, dan pengembangan inovasi pelayanan, Pemko Tebing Tinggi terus mendorong keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Keterbukaan informasi publik diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban pemerintah, tetapi juga menjadi sarana membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat, memperkuat akuntabilitas, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. (Ajs)

Perkuat Penanggulangan TBC, Pemko Tebing Tinggi Dorong Deteksi Dini dan Pengobatan Tuntas

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kota Tebing Tinggi memperkuat langkah percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) melalui kolaborasi lintas sektor. Sekretaris Daerah (Sekdako) Kota Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan TBC Tahun 2026 di Ruang Mawar, Balai Kota Tebing Tinggi, Kamis (13/8/2026).

Rapat tersebut dihadiri para camat serta pimpinan dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Forum ini menjadi momentum untuk memastikan penanganan TBC tidak berhenti pada penyediaan data dan laporan, tetapi berlanjut pada tindakan konkret hingga tingkat lingkungan.

Dalam arahannya, Sekda Erwin menegaskan bahwa penanggulangan TBC merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Menurutnya, persoalan TBC tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan hingga kepala lingkungan (kepling).

“Kalau namanya Tim Percepatan, berarti ini harus kita lakukan dengan percepatan. Jangan lagi ada perlambatan, kita harus melakukan langkah nyata,” tegas Sekda.

Sebagai langkah awal, Sekdako meminta dilakukan pemetaan data penderita dan terduga TBC secara lebih rinci hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan lingkungan. Pemetaan tersebut diharapkan menjadi dasar bagi camat, lurah, kepling, dan puskesmas dalam menentukan intervensi serta melakukan pemantauan terhadap kontak erat.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, terdapat 137 kasus positif TBC dan sekitar 808 orang berstatus terduga TBC di Kota Tebing Tinggi. Sekda meminta data tersebut segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan medis dan penanganan sesuai prosedur, sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh layanan secara cepat dan tepat.

Percepatan pemeriksaan terhadap kelompok sasaran juga harus diikuti dengan kepastian pasien menjalani pengobatan hingga tuntas. Dalam hal ini, peran Pengawas Menelan Obat (PMO) dinilai penting untuk membantu memastikan pasien disiplin menjalani pengobatan dan tidak menghentikan terapi sebelum waktunya.

Penanggulangan TBC juga membutuhkan perhatian terhadap faktor lingkungan. Sekda mengingatkan pentingnya upaya memperbaiki kondisi permukiman, mengurangi kepadatan, serta memastikan sirkulasi udara yang sehat.

Karena itu, sejumlah OPD, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkimtah, Dinas Pemadam Kebakaran, serta perangkat daerah lainnya, diminta mengambil bagian sesuai tugas dan kewenangannya dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan TBC.

“Jangan sampai rapat ini hanya menghasilkan tabel dan laporan. Kita harus tahu apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum, dan apa tindakan berikutnya,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, pelaku UMKM pangan lokal Nurul Azni turut memperkenalkan produk susu kambing berpasteurisasi hasil olahannya. Produk tersebut disebut dapat menjadi salah satu pilihan asupan nutrisi tambahan bagi penderita TBC. Namun, pemanfaatannya tetap bersifat pendukung dan tidak menggantikan pengobatan medis yang diberikan tenaga kesehatan.

Mengakhiri rapat, Sekda meminta seluruh anggota tim segera memperkuat koordinasi dan menindaklanjuti hasil pemetaan data di lapangan. Setiap perangkat daerah diharapkan memiliki peran dan tindak lanjut yang jelas, sehingga upaya penanggulangan TBC dapat dilakukan secara cepat, terarah, dan terukur.

Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu memperkuat deteksi dini, memastikan keberlanjutan pengobatan, meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan, serta menekan penyebaran TBC di Kota Tebing Tinggi.

Turut hadir Kepala Dinas Kominfo Ghazali Rahman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Herry Aryanto, Kepala BPKPD Sri Imbang Jaya Putra, Kepala DPMPTSP Nina Zahara, Inspektur Muhammad Fachri, Camat Padang Hilir Melly Rahmayanti, Camat Tebing Tinggi Kota Henci Siregar, serta jajaran pejabat Pemerintah Kota Tebing Tinggi lainnya. (Ajs)

Semarak HUT ke-81 RI di Samosir, Wabup Ajak Generasi Muda Kobarkan Semangat Persatuan

Samosir (Sumut) mediasergap.com — Semangat kemerdekaan mewarnai Kota Pangururan. Derap langkah peserta gerak jalan, yel-yel penuh semangat, serta irama marching band pelajar menggema di sejumlah ruas jalan, Kamis (13/8/2026), dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk melepas Lomba Gerak Jalan Tingkat Instansi se-Kabupaten Samosir yang dirangkaikan dengan Lomba Marching Band Tingkat SD se-Kecamatan Pangururan. Kegiatan tersebut dipusatkan di Kompleks Rumah Dinas Bupati Samosir dan berakhir di Segmen V Water Front City Pangururan.

Ratusan peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan Polres Samosir mengikuti lomba gerak jalan dengan menampilkan kekompakan barisan, kedisiplinan, serta semangat kebersamaan. Di sepanjang rute, penampilan marching band pelajar SD turut menarik perhatian dan antusiasme masyarakat.

Wakil Bupati Ariston mengatakan, rangkaian kegiatan tersebut bukan sekadar perlombaan, tetapi menjadi ruang untuk menumbuhkan semangat persatuan sekaligus mengenang dan menghargai perjuangan para pahlawan. “Dalam mengikuti lomba, tunjukkan semangat. Semangat kemerdekaan, semangat kebersamaan, sekaligus menghargai perjuangan para pahlawan sebagai bagian dari proses kita memperingati HUT RI ke-81,” ujar Ariston.

Ia mengajak seluruh peserta mengikuti perlombaan dengan penuh kegembiraan, menjunjung tinggi sportivitas, serta menjaga semangat kemerdekaan hingga mencapai garis finis. “Dari awal sampai finis mari kita ikuti dengan hikmat, tetapi juga dengan penuh kegembiraan dan semangat kemerdekaan,” katanya.

Khusus kepada para pelajar peserta marching band, Ariston menyampaikan apresiasi atas keberanian, semangat, dan antusiasme yang ditunjukkan. Menurutnya, keterlibatan generasi muda dalam rangkaian peringatan kemerdekaan merupakan pengalaman berharga untuk membangun kepercayaan diri dan semangat kebersamaan.

“Adik-adik sekalian, tetap semangat. Ini merupakan momen istimewa untuk memeriahkan kemerdekaan dan menjadi pengalaman berharga untuk melangkah ke depan. Penilaian tentu dilakukan secara objektif, untuk itu tampilkan yang terbaik agar bisa menjadi juara,” ujarnya.

Ariston menegaskan, nilai utama dari kegiatan tersebut bukan semata-mata meraih kemenangan, tetapi bagaimana setiap peserta mampu memaknai kemerdekaan melalui sikap disiplin, kekompakan, sportivitas, dan kebersamaan. “Yang paling penting bukan hanya siapa yang menjadi juara, tetapi bagaimana kita bersama-sama memaknai kemerdekaan. Kekompakan, disiplin, sportivitas dan semangat kebersamaan yang ditunjukkan hari ini merupakan nilai-nilai yang perlu terus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari dan dalam membangun Kabupaten Samosir,” kata Ariston.

Menurutnya, semangat tersebut perlu terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui kepedulian, gotong royong, dan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai kesempatan untuk memperkuat persatuan dan meningkatkan semangat gotong royong dalam membangun Kabupaten Samosir.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolres Samosir Rina SN Tarigan, Danramil Pangururan, Ketua TP PKK Kabupaten Samosir Ny. Kennauli Ariston Tua Sidauruk, Asisten II Hotraja Sitanggang, Camat Pangururan Robintang Naibaho, serta sejumlah pimpinan OPD Kabupaten Samosir.

Semarak gerak jalan dan marching band menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Samosir. Selain memeriahkan momentum kemerdekaan, kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkuat persatuan, menanamkan sportivitas, serta menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap Tanah Air dan pembangunan daerah. (D/Smart)

Wabup Samosir: Jabatan Adalah Amanah, Buktikan dengan Kerja Nyata dan Integritas

Samosir (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kabupaten Samosir terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang dilaksanakan Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk di Lobby Lantai II Kantor Bupati Samosir, Kamis (13/08/2026).

Turut hadir Staf Ahli Bupati Rudi SM. Siahaan, Asisten II Hotraja Sitanggang, Asisten III Arnod Sitorus, serta Kepala BKPSDM Kabupaten Samosir Marsyn Simbolon.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Samosir Nomor 202 Tahun 2026 tanggal 12 Agustus 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dari dan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir. Sejumlah pejabat yang dilantik antara lain Erwin CS. Sidabutar sebagai Camat Simanindo dan Belman Sidabukke sebagai Sekretaris Kecamatan Pangururan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi dalam struktur pemerintahan, melainkan amanah dan kepercayaan yang harus diwujudkan melalui kinerja serta pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia meminta para pejabat yang baru dilantik membuktikan loyalitas bukan hanya melalui ucapan, tetapi melalui kualitas kerja, integritas, sikap, dan tindakan nyata. “Loyalitas tidak cukup dengan kata-kata, tetapi harus dibuktikan dengan kerja nyata. Itu yang akan kami lihat dan nilai ke depannya,” tegasnya.

Wakil Bupati juga menekankan pentingnya empati dan kepekaan pejabat pemerintah terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, pejabat di Tingkat Perangkat Daerah maupun Kecamatan harus mampu memahami kondisi masyarakat, bergerak cepat, responsif, serta hadir memberikan solusi. “Harus bisa seperasaan dengan masyarakat. Ketika ada persoalan di tengah masyarakat, harus cepat direspons dan diberikan perhatian,” ujarnya.

Khusus kepada Camat Simanindo, Ariston menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Simanindo dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung perekonomian dan sektor pariwisata Kabupaten Samosir, sekaligus menjadi salah satu pintu masuk wisatawan.

“Pelayanan selama ini harus lebih baik ke depan. Simanindo memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk wisatawan. Kenyamanan masyarakat dan wisatawan harus menjadi perhatian,” katanya.

Selain itu, para pejabat yang baru dilantik diminta segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, membangun komunikasi yang efektif, serta memperkuat kolaborasi dan kerja sama tim.

Ariston menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak dapat dicapai secara individual, melainkan membutuhkan kekompakan dan sinergi seluruh jajaran. “Mulai saat ini tugas dan tanggung jawab sudah ada di depan mata. Jaga komitmen, etika, dan tanggung jawab dalam berorganisasi. Perkuat kerja sama tim dan tunjukkan kinerja terbaik,” pungkasnya.

Pelantikan tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi bagian dari dinamika organisasi pemerintahan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat kinerja aparatur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan pemerintah yang semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

Dengan semangat kerja nyata, kolaborasi, dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Samosir yang semakin efektif dan berkualitas. (D/Smart)

Semangat Gotong Royong Warnai Persiapan HUT ke-81 RI di Kabupaten Toba

Balige (Sumut) mediasergap.com — Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI), para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bergotong royong melakukan aksi bersih-bersih. Pembersihan dilakukan di kawasan Venue Lapangan Sisingamangaraja, Balige, Kamis (13/8/2026).

Aksi bersih-bersih tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus. Para ASN disebar ke sejumlah titik di kawasan lapangan dengan membawa peralatan kebersihan masing-masing.

“Kepada kita semua, sesuai dengan pembagian titik lokasi, mari sama-sama kita bersihkan. Pukul 10.30 gotong royong selesai,” ujar Audi Murphy saat memberikan arahan.

Kegiatan gotong royong tidak hanya menyasar sampah plastik dan dedaunan. Para ASN juga membersihkan rumput liar yang tumbuh di sekitar area lapangan. Rumput yang telah dibabat kemudian dikumpulkan dan diangkut menggunakan truk sampah.

Sejumlah material lain yang dinilai mengganggu kebersihan dan kenyamanan kawasan, termasuk pecahan batu, turut dibersihkan dan diangkut dari lokasi.

Pembersihan Venue Lapangan Sisingamangaraja ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan menjelang upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan digelar di lokasi tersebut pada Senin, 17 Agustus 2026 mendatang.

Meski berlangsung sekitar dua jam, kegiatan gotong royong tersebut langsung memberikan perubahan signifikan pada kondisi lapangan. Kawasan yang sebelumnya dipenuhi sampah, dedaunan dan rumput liar terlihat lebih bersih dan tertata.

Semangat gotong royong yang ditunjukkan para ASN ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkab Toba memastikan lokasi upacara siap digunakan untuk memperingati momentum kemerdekaan Republik Indonesia. (Ds)

Kapolda Sumut Tekankan Peran Strategis Intelkam Jaga Stabilitas dan Antisipasi Kerawanan

MEDAN (Sumut) mediasergap.com – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menegaskan fungsi intelijen memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama di tengah dinamika sosial, ekonomi dan politik yang terus berkembang.

Penegasan itu disampaikan Whisnu saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Intelkam Polri Tahun Anggaran 2026 di Aula Catur Prasetya Lantai IV Polda Sumut, Rabu (12/8/2026).

Whisnu mengatakan karakteristik Sumatera Utara dengan wilayah yang luas, masyarakat heterogen, aktivitas ekonomi yang masif serta keberadaan berbagai objek vital menghadirkan spektrum potensi gangguan kamtibmas yang cukup kompleks.

Menurut dia, gangguan keamanan tidak terjadi secara tiba-tiba. Setiap peristiwa umumnya didahului gejala, indikator, isu, jaringan maupun momentum yang dapat dikenali dan dipetakan sejak awal.

“Deteksi dini, pemetaan kerawanan dan penggalangan menjadi kunci dalam menjaga kamtibmas dan mencegah suatu dinamika berkembang menjadi gangguan yang lebih besar,” ujar Whisnu.

Ia mencontohkan aksi unjuk rasa di Kota Medan pada akhir Agustus 2025. Perkembangan isu yang awalnya muncul di ruang digital kemudian bergeser ke ruang publik hingga berkembang menjadi mobilisasi massa menjadi salah satu gambaran pentingnya kemampuan intelijen membaca situasi sejak dini.

Whisnu menyebut Polda Sumut mampu menjaga situasi tetap terkendali dan menjadi salah satu dari tujuh Polda yang mengalami dampak kerusuhan relatif minim dibandingkan sejumlah wilayah lainnya.

Selain dinamika sosial, Kapolda meminta jajaran Intelkam memberi perhatian terhadap perkembangan ekonomi, termasuk inflasi Sumatera Utara yang pada Juni 2026 tercatat 4,79 persen. Ketersediaan dan distribusi bahan pokok, konflik agraria, sengketa sumber daya alam, peredaran narkoba serta penyakit masyarakat juga harus menjadi bagian dari pemetaan kerawanan.

“Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada stabilitas keamanan. Intelijen Polri memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas serta mendukung keberhasilan program pemerintah,” katanya.

Memasuki periode Agustus hingga Oktober 2026, Whisnu meminta jajaran Intelkam meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah momentum nasional dan isu strategis.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus menjadi salah satu perhatian, terlebih waktunya berdekatan dengan momentum satu tahun unjuk rasa Agustus 2025. Pengalaman tersebut, kata dia, harus menjadi bahan evaluasi untuk mencegah munculnya kerawanan serupa.

Momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026 juga perlu dicermati karena berpotensi menjadi ruang evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah.

Di tingkat daerah, persoalan ketersediaan dan distribusi BBM, perkembangan harga kebutuhan pokok serta opini publik terhadap Polri juga diminta untuk terus dipantau.

Whisnu kemudian memberikan sejumlah penekanan kepada jajaran Intelkam, mulai dari memperkuat deteksi dini dan prediksi situasi, memetakan isu, aktor dan jaringan, melakukan mitigasi secara cepat dan terukur, hingga meningkatkan kualitas produk intelijen.

Setiap informasi yang disampaikan kepada pimpinan, lanjut dia, harus cepat, akurat dan objektif, serta dilengkapi analisis dan rekomendasi yang tajam.

“Dukung, amankan dan sukseskan program prioritas pemerintah tahun 2026, sekaligus jaga kepercayaan publik terhadap Polri melalui penanganan setiap isu secara profesional, transparan dan terukur,” tegas Whisnu.

Rakernis Fungsi Intelkam Polri TA 2026 mengusung tema “Intelijen Keamanan Polri yang Presisi Siap Mendukung, Mengamankan dan Mensukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.” (Rel)

Lahirkan Generasi Bebas Stunting, Wali Kota Tebing Tinggi Dorong Optimalisasi SP3 Catin

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menegaskan pentingnya Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan bagi Calon Pengantin (SP3 Catin) sebagai langkah penting dalam membantu calon pengantin mendeteksi penyakit, memperbaiki status gizi, serta memahami perawatan kehamilan yang sehat agar bayi lahir normal dan tumbuh optimal.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota saat menjadi narasumber dalam dialog podcast bertajuk "SP3 Catin, Langkah Awal Wujudkan Generasi Bebas Stunting" yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tebing Tinggi di Radio Dis FM, Jalan Yos Sudarso, Kamis (6/8/2026).

"SP3 Catin juga menjadi wadah edukasi bagi calon pengantin agar menunda kehamilan sampai usia 21 tahun dan menjaga jarak kehamilan," terang Wali Kota.

Wali Kota menambahkan bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah memiliki payung hukum yang kuat terkait program ini melalui Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2019 tentang SP3 Catin. Melalui kesempatan tersebut, Wali Kota berharap masyarakat semakin menyadari pentingnya mempersiapkan kesehatan sejak sebelum jenjang pernikahan.

"Kami juga berharap, masyarakat dapat mendukung penuh keberlangsungan program ini dengan aktif mengikuti sosialisasi, memanfaatkan layanan yang tersedia, serta menerapkan pola hidup sehat dalam keluarga," harap Wali Kota.

Dalam dialog yang sama, Kepala BNNK Tebing Tinggi, AKBP DR. Rohim M. Gultom, menyampaikan apresiasinya atas komitmen Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam menghadirkan pelayanan langsung yang menyentuh masyarakat. Ia membeberkan bahwa sinergi antara Pemko, Dinas Kesehatan, Dinas PPKB, dan BNNK Tebing Tinggi telah menghasilkan progres signifikan sepanjang tahun 2026.

"Melalui sinergi ini, sejak Januari hingga awal Agustus 2026, telah dilaksanakan 55 kali kegiatan tes urine bagi calon pengantin. Dari 1.349 calon pengantin, sebanyak 1.025 orang telah menjalani tes urine, dan 30 orang terindikasi positif sehingga dapat segera dilakukan tindak lanjut melalui asesmen dan pelayanan rehabilitasi sesuai kebutuhan," urai Kepala BNNK.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Tebing Tinggi, Dedi Parulian Siagian, menjelaskan mekanisme dan persyaratan administratif untuk mengikuti program SP3 Catin. Bagi calon pengantin asal Kota Tebing Tinggi, syarat yang dibutuhkan mencakup surat pengantar dari kantor lurah, fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, dan pasfoto ukuran 2x3.

Sedangkan bagi calon pengantin dari luar daerah yang akan melangsungkan pernikahan di Tebing Tinggi, dokumen yang diperlukan meliputi surat pengantar KUA lokasi pernikahan, fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan pasfoto 2x3.

"Jika catin non-muslim yang sudah melangsungkan pernikahan dan akan mencatatkan pernikahannya, maka syaratnya surat pengantar dari Disdukcapil, fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, dan pasfoto 2x3," terang Kadis PPKB.

Menutup perbincangan, Kepala Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi, Ghazali Rahman, yang juga selaku narasumber, memaparkan strategi komunikasi publik yang dilakukan jajarannya. Pihaknya memanfaatkan perpaduan media sosial dan media konvensional untuk menyebarluaskan informasi seputar SP3 Catin secara masif.

Ghazali menambahkan bahwa kanal media sosial Pemko Tebing Tinggi dimaksimalkan untuk menjangkau generasi muda melalui konten-konten yang komunikatif, visual, dan interaktif, sembari terus mengedepankan literasi digital terkait pencegahan stunting sejak dini.

"Kominfo juga mengedepankan literasi digital dengan mengajak masyarakat memahami pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Dengan komunikasi yang terarah, Dinas Kominfo ingin memastikan bahwa setiap calon pengantin memahami pentingnya kesehatan sebelum menikah, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dalam menjalani rumah tangga dengan baik untuk melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas," pungkas Kadis Kominfo. (Ajs)

Pemeliharaan Pengaspalan Jalan Nasional Deliserdang Diduga Menjadi Ajang Korupsi

Medan (Sumut) mediasergap.com – Proyek pengaspalan di ruas Jalan Nasional Medan–Lubuk Pakam menjadi sorotan setelah minimnya keterbukaan informasi di lapangan memicu tanda tanya publik. Saat tim media melakukan penelusuran langsung ke lokasi pekerjaan, tidak ditemukan satu pun papan informasi proyek yang semestinya dipasang sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Padahal, keberadaan papan proyek merupakan bagian penting untuk memberikan informasi mengenai identitas pekerjaan, instansi pelaksana, nilai kontrak, sumber pendanaan, nama penyedia jasa, hingga jangka waktu pelaksanaan.

Ketiadaan papan informasi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: proyek ini dikerjakan oleh siapa, berada di bawah kewenangan instansi mana, dan siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya? Hingga penelusuran dilakukan, masyarakat yang melintas maupun warga sekitar mengaku tidak mengetahui informasi dasar mengenai proyek tersebut karena tidak adanya penjelasan resmi di lokas

Ketiadaan papan informasi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: proyek ini dikerjakan oleh siapa, berada di bawah kewenangan instansi mana, dan siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya? Hingga penelusuran dilakukan, masyarakat yang melintas maupun warga sekitar mengaku tidak mengetahui informasi dasar mengenai proyek tersebut karena tidak adanya penjelasan resmi di lokasi.

Hal inilah yang dapat membuktikan dugaan korupsi dalam pengerjaan proyek tersebut yang tidak memasang papan proyek yang menggunakan uang negara dan telah melanggar UU No 14 THN 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Selain persoalan transparansi, kualitas pekerjaan di lapangan juga mulai menjadi perhatian. Dari hasil pengamatan visual, lapisan aspal yang baru dihampar dinilai sejumlah warga tampak kurang meyakinkan. Bahkan, beberapa warga mempertanyakan apakah pekerjaan tersebut benar-benar telah memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pekerjaan jalan nasional. Penilaian tersebut tentu memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan teknis oleh pihak yang berwenang, sehingga dapat dipastikan apakah mutu pekerjaan telah sesuai standar atau justru terdapat kekurangan yang harus segera diperbaiki.

Sejumlah pengamat menilai bahwa proyek jalan nasional tidak cukup hanya terlihat selesai secara fisik, tetapi juga harus memenuhi standar kualitas konstruksi yang telah ditetapkan. Pemeriksaan terhadap ketebalan lapisan aspal, kepadatan material, kualitas campuran aspal (hotmix), hingga kesesuaian metode pelaksanaan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa anggaran negara benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan memiliki umur layanan sesuai perencanaan.

Kondisi di lapangan yang tidak disertai papan informasi juga dinilai menghambat fungsi pengawasan publik. Padahal, keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip dasar dalam pelaksanaan proyek pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui siapa pelaksana pekerjaan, berapa nilai proyek yang digunakan, serta kepada siapa pengaduan dapat disampaikan apabila ditemukan dugaan penyimpangan.

Transparansi menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan anggaran negara. Tanpa adanya informasi yang jelas, ruang bagi munculnya spekulasi dan dugaan negatif di tengah masyarakat semakin terbuka. Kepercayaan publik terhadap proyek pembangunan pun dapat tergerus apabila pelaksana pekerjaan tidak menunjukkan komitmen terhadap prinsip keterbukaan.

Atas kondisi tersebut, masyarakat berharap instansi yang berwenang segera memberikan penjelasan resmi mengenai identitas proyek, sumber pendanaan, nama kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Tidak hanya itu, hasil pengujian mutu pekerjaan, termasuk uji ketebalan lapisan aspal dan pemeriksaan kualitas material, juga diharapkan dapat dibuka secara transparan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Apabila seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku, tentu hal tersebut akan menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap standar teknis maupun ketentuan administrasi, maka evaluasi menyeluruh hingga tindakan perbaikan harus segera dilakukan agar kualitas infrastruktur jalan nasional tetap terjaga dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jalan tidak dirugikan.

Selain persoalan transparansi, kualitas pekerjaan di lapangan juga mulai menjadi perhatian. Dari hasil pengamatan visual, lapisan aspal yang baru dihampar dinilai sejumlah warga tampak kurang meyakinkan. Bahkan, beberapa warga mempertanyakan apakah pekerjaan tersebut benar-benar telah memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pekerjaan jalan nasional. Penilaian tersebut tentu memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan teknis oleh pihak yang berwenang, sehingga dapat dipastikan apakah mutu pekerjaan telah sesuai standar atau justru terdapat kekurangan yang harus segera diperbaiki.

Sejumlah pengamat menilai bahwa proyek jalan nasional tidak cukup hanya terlihat selesai secara fisik, tetapi juga harus memenuhi standar kualitas konstruksi yang telah ditetapkan. Pemeriksaan terhadap ketebalan lapisan aspal, kepadatan material, kualitas campuran aspal (hotmix), hingga kesesuaian metode pelaksanaan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa anggaran negara benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan memiliki umur layanan sesuai perencanaan.

Kondisi di lapangan yang tidak disertai papan informasi juga dinilai menghambat fungsi pengawasan publik. Padahal, keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip dasar dalam pelaksanaan proyek pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui siapa pelaksana pekerjaan, berapa nilai proyek yang digunakan, serta kepada siapa pengaduan dapat disampaikan apabila ditemukan dugaan penyimpangan.

Transparansi menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan anggaran negara. Tanpa adanya informasi yang jelas, ruang bagi munculnya spekulasi dan dugaan negatif di tengah masyarakat semakin terbuka. Kepercayaan publik terhadap proyek pembangunan pun dapat tergerus apabila pelaksana pekerjaan tidak menunjukkan komitmen terhadap prinsip keterbukaan.

Atas kondisi tersebut, masyarakat berharap instansi yang berwenang segera memberikan penjelasan resmi mengenai identitas proyek, sumber pendanaan, nama kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Tidak hanya itu, hasil pengujian mutu pekerjaan, termasuk uji ketebalan lapisan aspal dan pemeriksaan kualitas material, juga diharapkan dapat dibuka secara transparan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Apabila seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku, tentu hal tersebut akan menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap standar teknis maupun ketentuan administrasi, maka evaluasi menyeluruh hingga tindakan perbaikan harus segera dilakukan agar kualitas infrastruktur jalan nasional tetap terjaga dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jalan tidak dirugikan.

Sementara itu pihak PPK Balai Jalan Nasional (BJN) Sumut Luisa Tobing saat dikonfirmasi Wartawan melalui pesan What App nya ,hingga berita ini di publikasikan  tidak ada memberi keterangan. (M)

Nekad Edarkan Narkoba, Sepasang Kekasih Pasrah Dijemput Sat Narkoba Polres Binjai

Binjai (Sumut) mediasergap.com - Di bawah kepemimpinan Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., Satres narkoba Polres Binjai berhasil mengungkap dugaan peredaran Catrige Pod yang diduga mengandung narkotika jenis etomidate di wilayah hukum Polres Binjai.

Pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait adanya seorang perempuan yang diduga dapat menyediakan Catrige Pod berisi etomidate. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasatresnarkoba Polres Binjai AKP Ismail Pane, S.H., M.H. memerintahkan personel melakukan penyelidikan dan undercover buy.

Pada Kamis (6/8/2026) sekitar pukul 13.30 wib, petugas mengamankan FA (23) di Jalan T. Amir Hamzah, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, setelah menyerahkan 3 buah Catrige Pod dengan berat brutto 20,20 gram. Dari FA turut diamankan 1 unit telepon seluler.

Hasil pengembangan kemudian mengarah kepada sepasang kekasih berinisial RFS (23) dan FA (23) keduanya warga Binjai Utara. Pada Jumat (7/8/2026) sekitar pukul 14.00 wib, petugas mengamankan RFS dan menyita 1 unit telepon seluler serta 1 unit mobil Nissan March warna silver.

Kedua terduga beserta barang bukti telah diamankan di Mako Polres Binjai untuk menjalani proses hukum dan penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, keduanya disangkakan melanggar Pasal 119 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 609 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo UU RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Pidana.

Kapolres Binjai menegaskan bahwa "Polres Binjai berkomitmen memberantas peredaran gelap narkotika dan akan terus menindak tegas setiap pihak yang terlibat, sekaligus mengajak masyarakat untuk aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Binjai," tegas AKBP Bimo Moernanda. (Rn)

Samosir Raih Terbaik I se-Sumatera, Bukti Komitmen Bersama Wujudkan Lingkungan Bersih dan Asri

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Kabupaten Samosir kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Terbaik I se-Sumatera pada kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Samosir dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian. Capaian ini menjadi bukti atas komitmen dan kerja bersama Pemerintah Kabupaten Samosir, masyarakat, serta seluruh pihak dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Samosir, penghargaan tersebut bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi merupakan bentuk apresiasi terhadap semangat gotong royong yang terus dibangun di tengah masyarakat.

“Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya dan seluruh masyarakat Samosir atas prestasi terpilihnya Kabupaten Samosir sebagai Terbaik I se-Sumatera pada kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri,” ujar Bupati Samosir.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lahir dari kerja satu pihak. Peran masyarakat, jajaran pemerintah, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mewujudkan lingkungan yang semakin bersih, sehat, nyaman, dan asri.

“Prestasi ini bukan hanya tentang sebuah penghargaan, tetapi tentang kerja bersama dan komitmen kita untuk menjadikan Samosir semakin bersih, sehat, nyaman dan asri,” katanya.

Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat serta jajaran pemerintah dan pihak-pihak yang selama ini secara konsisten bergotong royong menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan prestasi bersama yang harus dijaga dan dipertahankan. Keberhasilan pengelolaan lingkungan juga diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah serta menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

Atas prestasi tersebut, Kabupaten Samosir juga memperoleh Bantuan Pemerintah sebesar Rp.2 miliar. Bantuan ini menjadi tambahan dukungan dalam memperkuat upaya pengelolaan sampah dan peningkatan kualitas lingkungan di Kabupaten Samosir.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat program-program lingkungan yang telah berjalan.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat, jajaran pemerintah dan semua pihak yang terus bergotong royong menjaga lingkungan. Ini prestasi kita bersama. Atas prestasi ini, Kabupaten Samosir memperoleh hadiah dalam bentuk Bantuan Pemerintah sebesar Rp.2 miliar. Mari terus kita jaga dan pertahankan,” ungkapnya.

Capaian Terbaik I se-Sumatera tersebut menjadi momentum bagi Kabupaten Samosir untuk terus memperkuat budaya gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, Samosir diharapkan semakin bersih, sehat, nyaman, asri, serta mampu menjadi contoh dalam pengelolaan lingkungan di Tingkat Regional. (D/Smart)