Perkuat Kualitas Aparatur, Wabup Toba Tekankan Tiga Kompetensi ASN

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, menekankan pentingnya penguatan tiga kompetensi utama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial-kultural.

Penekanan tersebut disampaikan Wabup Murphy saat menjadi pembina Upacara Hari Kesadaran di halaman Kantor Bupati Toba, Kamis (17/09/2026).

Dalam amanatnya, Wabup menyampaikan bahwa penguasaan kompetensi menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas ASN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Wabup Murphy menjelaskan, kompetensi teknis merupakan kemampuan dasar yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing ASN. Kompetensi tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan, pendidikan dan pelatihan (Diklat), serta pengalaman kerja.

“Ini bisa kita peroleh dari pendidikan, Diklat dan pengalaman kerja,” katanya.

Selanjutnya, kompetensi manajerial merupakan kemampuan yang berkaitan dengan kepemimpinan, pengelolaan pekerjaan, pengambilan keputusan, serta kemampuan membangun kerja sama dalam organisasi.

Menurutnya, seorang pejabat harus memiliki integritas, pengetahuan, kemampuan bekerja sama, serta komunikasi yang baik agar mampu menjalankan tugas kepemimpinan secara efektif.

Sementara itu, kompetensi sosial-kultural berkaitan dengan kemampuan ASN dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat maupun lingkungan kerja yang memiliki latar belakang dan karakter yang beragam.

“Kompetensi sosial-kultural adalah kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri dimanapun berada dengan orang-orang yang berbeda,” jelasnya.

Ketiga kompetensi tersebut, lanjut Wabup, perlu dimiliki oleh ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, maupun Jabatan Fungsional sesuai dengan tuntutan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Wabup Murphy menyampaikan bahwa penerapan kompetensi dalam penempatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba masih perlu terus diperkuat.

Karena itu, para pejabat dan ASN didorong untuk meningkatkan kemampuan serta kompetensi masing-masing agar mampu menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab jabatannya.

Menurutnya, setiap jenjang jabatan memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam mendukung jalannya pemerintahan.

“Pejabat tinggi itu adalah pemimpin. Memindahkan staf itu bukan jalan terbaik. Jabatan administrator itu adalah penggerak sementara fungsional adalah pemberi saran atau pemikir,” kata Wabup.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kompetensi ASN perlu menjadi bagian dari upaya membangun organisasi pemerintahan yang profesional, solid, dan mampu bekerja sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan penguatan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial-kultural, ASN di lingkungan Pemkab Toba diharapkan semakin mampu melaksanakan tugas pemerintahan, membangun koordinasi yang baik, serta memberikan pelayanan publik secara optimal.

Upacara Hari Kesadaran tersebut menjadi momentum bagi seluruh jajaran ASN untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas diri dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan. (Ds)

Harhubnas ke-55, Dishub Toba Dorong Transportasi Terintegrasi dan Berkeselamatan

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Toba menjadikan peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) ke-55 Tahun 2026 sebagai momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat penyelenggaraan transportasi yang aman, tertib, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kabupaten Toba.

Peringatan Harhubnas tersebut ditandai dengan pelaksanaan upacara di halaman Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Toba, Kamis (17/09/2026).

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toba, Dicky A. Tampubolon, bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan amanat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudy Purwagandhi.

Dalam amanat Menteri Perhubungan disampaikan bahwa Harhubnas menjadi momentum untuk memperkuat komitmen insan perhubungan dalam memberikan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan berkelanjutan.

Peringatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai tantangan mobilitas masyarakat serta mendukung penyelenggaraan sektor transportasi yang semakin baik.

Kepala Dishub Toba Dicky A. Tampubolon mengatakan, peringatan Harhubnas tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat kembali kondisi sistem transportasi yang berjalan saat ini.

Menurutnya, evaluasi diperlukan agar pelayanan transportasi di Kabupaten Toba dapat terus dibenahi dan dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Harapan kita melalui peringatan ini kita boleh mengevaluasi sistem transportasi yang ada saat ini. Ke depan, transportasi di Kabupaten Toba bisa lebih terintegrasi dan berkeselamatan,” ujar Dicky.

Ia berharap pengembangan sistem transportasi dapat memberikan kemudahan mobilitas sekaligus meningkatkan aspek keselamatan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi.

Selain mendukung mobilitas, transportasi yang semakin baik juga diharapkan memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kiranya transportasi di Kabupaten Toba bisa semakin mendukung perekonomian masyarakat,” katanya.

Rangkaian peringatan Harhubnas Tahun 2026 di Kabupaten Toba juga diisi dengan sejumlah kegiatan yang menyentuh aspek sosial dan kepedulian terhadap lingkungan.

Sebelumnya, jajaran Dishub Toba melaksanakan kegiatan kurvei atau gotong royong membersihkan lingkungan di sekitar Kompleks Soposurung.

Kegiatan sosial juga dilakukan melalui penyaluran bantuan kepada anak-anak di panti asuhan di Kecamatan Silaen.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepedulian jajaran perhubungan terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat.

Peringatan Harhubnas ke-55 Tahun 2026 mengusung tema “Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan yang Lebih Maju.”

Tema tersebut menjadi pengingat bagi insan perhubungan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Di Kabupaten Toba, semangat tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui peningkatan koordinasi, evaluasi sistem transportasi, serta penguatan aspek keselamatan dan keterpaduan transportasi.

Upacara peringatan Harhubnas diikuti jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Toba, taruna STTD, Dharma Wanita, serta siswa yang sedang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Melalui momentum Harhubnas Tahun 2026, Dishub Toba menegaskan komitmen untuk terus memberikan pelayanan transportasi yang semakin aman, tertib, terintegrasi, dan mampu mendukung aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toba. (Ds)

Workshop Future Design BRIN Gali Aspirasi untuk Masa Depan Kawasan Danau Toba

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong pengembangan Kawasan Danau Toba yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang melalui Workshop Future Design – Imaginary Future Generations (IFG) di Kabupaten Toba, Kamis (17/09/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan BRIN melalui Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan, Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintah, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Toba.

Workshop ini merupakan bagian dari penelitian “Kajian Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kawasan Danau Toba”. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menggali pandangan, aspirasi, serta harapan berbagai pemangku kepentingan mengenai kondisi dan arah pengelolaan Kawasan Danau Toba pada masa mendatang.

Melalui pendekatan Future Design, peserta diajak tidak hanya melihat kebutuhan pembangunan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana keputusan yang dibuat hari ini akan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat dan generasi yang akan datang.

Sekretaris BAPPERIDA Kabupaten Toba, Sumiaty Sinaga, yang mewakili Kepala BAPPERIDA Maradu Napitupulu, menyampaikan bahwa pengembangan Kawasan Danau Toba diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak perekonomian yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi kawasan perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlanjutan Danau Toba sebagai kawasan strategis yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

“Kita semua menaruh harapan agar pengembangan Kawasan Danau Toba ini kelak menjadi motor penggerak ekonomi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat, namun tetap berkelanjutan,” ujarnya.

Harapan tersebut menjadi penting dalam merancang arah pembangunan kawasan agar peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga membuka peluang kerja, meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengambil manfaat dari perkembangan kawasan.

Peneliti Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler BRIN, Didit Okta Pribadi, menjelaskan bahwa metode Future Design – Imaginary Future Generations (IFG) mengajak peserta untuk melihat pembangunan melalui perspektif masa kini dan generasi mendatang.

Pada tahap awal, peserta berperan sebagai generasi masa kini yang diminta memproyeksikan kondisi Kawasan Danau Toba pada tahun 2045.

Selanjutnya, peserta mengambil peran sebagai Imaginary Future Generations (IFG), yaitu representasi generasi yang hidup pada masa depan. Dari perspektif tersebut, peserta kemudian merumuskan visi kawasan sekaligus menyampaikan saran kebijakan kepada generasi saat ini.

Menurut Didit, perubahan perspektif tersebut dimaksudkan agar kepentingan generasi mendatang dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan untuk membayangkan kondisi kawasan dalam jangka panjang, mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul, serta menyusun gagasan yang dapat menjadi masukan bagi pengambilan kebijakan pada masa sekarang.

Kajian pembentukan KEK di Kawasan Danau Toba merupakan salah satu upaya untuk melihat kemungkinan pengembangan instrumen kebijakan yang dapat mendukung peningkatan aktivitas ekonomi kawasan.

Dalam konteks tersebut, pembentukan KEK dikaji antara lain dalam kaitannya dengan peluang mendorong investasi, menciptakan aktivitas ekonomi baru, memperkuat keterhubungan antarsektor, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi di Kawasan Danau Toba.

Kajian tersebut juga ditempatkan dalam kerangka perencanaan pembangunan pariwisata jangka panjang, termasuk Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Danau Toba 2024–2044, yang menjadi salah satu landasan arah pengembangan kawasan.

Melalui perencanaan jangka panjang tersebut, pengembangan Danau Toba diarahkan untuk memperkuat investasi, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan destinasi, serta meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kawasan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan.

Workshop Future Design tersebut melibatkan berbagai unsur yang memiliki kepentingan dan pengalaman dalam pengembangan Kawasan Danau Toba.

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan BRIN, Kepala BAPPERIDA Kabupaten Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan, Camat Balige Partogi Tambunan, Tokoh Masyarakat, Pelaku Usaha, Tokoh Pemuda, LSM, Akademisi, Tokoh Agama, serta berbagai Pemangku Kepentingan lainnya.

Keterlibatan lintas unsur tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam melihat masa depan Kawasan Danau Toba, sehingga arah pembangunan tidak hanya disusun berdasarkan kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan kawasan dan kepentingan generasi yang akan datang.

Melalui kajian dan dialog multipihak tersebut, Danau Toba diharapkan dapat terus dikembangkan sebagai kawasan yang memiliki daya saing ekonomi, membuka peluang bagi masyarakat, serta tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan nilai sosial budaya yang menjadi bagian penting dari kawasan. (Ds)

Penataan Pembangunan Diperkuat, Pemkab Toba Mulai Tertibkan Bangunan Tanpa PBG

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba memperkuat penegakan, pembinaan, dan pengawasan terhadap ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) guna memastikan setiap pembangunan di daerah berjalan sesuai aturan dan tata ruang yang berlaku.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Staf Ahli Bupati, Kamis (17/09/2026).

Rapat tersebut membahas sejumlah hal strategis, mulai dari pelaksanaan dan pengawasan ketentuan PBG, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, hingga langkah penertiban terhadap bangunan yang belum memiliki PBG.

Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, mengatakan pemerintah daerah terus mendorong masyarakat agar mengurus persetujuan bangunan gedung terlebih dahulu sebelum memulai pembangunan.

Menurutnya, masyarakat dapat berkonsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk memperoleh informasi dan pendampingan terkait persyaratan pembangunan.

“Kita sama-sama berdiskusi supaya masyarakat Kabupaten Toba termotivasi untuk lebih dulu memperoleh persetujuan bangunan gedung atau yang disebut IMB dulu sebelum memulai bangunan,” kata Wabup Murphy.

Ia menegaskan, pemerintah daerah bersama lintas OPD akan berupaya mengidentifikasi tahapan yang dapat disederhanakan untuk membantu masyarakat dalam proses pengurusan PBG, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Antar lintas OPD kita sepakat untuk menyederhanakan hal-hal mana yang bisa dikerjakan untuk membantu masyarakat,” ujarnya.

Selain pembinaan dan sosialisasi, Pemkab Toba juga mulai mengambil langkah penegakan terhadap bangunan yang belum memiliki persetujuan bangunan gedung.

Audi Murphy menyampaikan, penertiban akan dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Sejak hari ini Pemerintah Kabupaten Toba akan melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang belum memperoleh izin, belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan akan dikoordinir oleh Kasatpol PP,” tegasnya.

Menurutnya, langkah penertiban tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pembangunan di Kabupaten Toba berlangsung tertib serta memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam rapat tersebut, Wabup juga menyoroti persoalan biaya dan ketersediaan tenaga bersertifikat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan gambar bangunan.

Keterbatasan tenaga bersertifikat dinilai menjadi salah satu kendala yang dapat dihadapi masyarakat, khususnya karena biaya yang harus dikeluarkan dalam proses tersebut.

Pemkab Toba berencana melakukan konsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mencari alternatif penyelesaian atas persoalan tersebut, sehingga masyarakat tetap dapat memenuhi persyaratan PBG tanpa menghadapi kendala yang tidak perlu.

“Biayanya juga mahal dan kita anggap ini memberatkan masyarakat. Kita akan melakukan konsultasi ke Kementerian PU, apakah kemampuan seperti itu yang masih langka atau jarang dimiliki masyarakat Kabupaten Toba bisa diantisipasi dengan cara lain,” jelasnya.

Audi Murphy berharap pembinaan, penyederhanaan proses, dan koordinasi lintas OPD dapat berjalan secara beriringan. Dengan demikian, masyarakat semakin memahami pentingnya PBG sekaligus mendapatkan kemudahan dalam memenuhi persyaratan pembangunan.

Rapat tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati Augus Sitorus dan Darwin Sianipar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Joni DP Lubis, Kepala Bappenda Harlen Simarmata, Kepala Dinas PMPTSP dan Ketenagakerjaan Josua Napitupulu, Kepala Dinas Koperindag UKM Sofian Sitorus, Kasatpol PP Tagom Sihotang, Kabag Hukum Lukman Siagian, Kabid Cipta Karya PUTR Untung Sirait, serta perwakilan BPN.

Melalui rapat tersebut, Pemkab Toba menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi lintas OPD dalam proses pembinaan, pelayanan perizinan, dan pengawasan bangunan.

Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan tata kelola pembangunan yang lebih tertib, memberikan kepastian kepada masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan di Kabupaten Toba tetap sesuai dengan ketentuan tata ruang, lingkungan, dan persyaratan teknis yang berlaku. (Ds)

Pemkab Samosir Apresiasi Atlet dan Pelatih, Olahraga Didorong Jadi Budaya Masyarakat

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Samosir memberikan apresiasi kepada para atlet dan pelatih berprestasi sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka membawa nama Kabupaten Samosir dalam berbagai ajang olahraga di tingkat daerah, provinsi hingga internasional.

Apresiasi tersebut diberikan dalam rangkaian Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-43 Tahun 2026 yang digelar di Tanah Lapang Pangururan, Kamis (17/09/2026). Upacara dipimpin Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk selaku inspektur upacara.

Sebanyak 84 atlet dan 20 pelatih menerima tali asih dari Pemerintah Kabupaten Samosir. Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah sekaligus motivasi bagi para insan olahraga untuk terus mengembangkan kemampuan dan mempertahankan semangat berprestasi.

Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, dan insan olahraga yang telah berkontribusi mengharumkan nama daerah.

Menurutnya, prestasi olahraga tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang membutuhkan kerja keras, kedisiplinan, latihan, serta pembinaan yang berkelanjutan.

“Pemerintah Kabupaten Samosir tentu memberikan apresiasi kepada atlet dan pelatih yang sudah mengharumkan nama daerah. Tali asih ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dan mudah-mudahan dapat menjadi motivasi untuk terus berprestasi,” ujar Ariston.

Ia berharap perhatian pemerintah terhadap atlet dan pelatih dapat terus menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem olahraga yang mendukung lahirnya talenta-talenta baru dari Kabupaten Samosir.

Selain pembinaan prestasi, Wabup Ariston menekankan bahwa pembangunan olahraga harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, olahraga tidak hanya berkaitan dengan pencapaian medali dalam kompetisi, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang sehat dan bugar.

“Olahraga harus kita dorong menjadi budaya di tengah masyarakat. Masyarakat yang aktif berolahraga akan lebih sehat dan bugar, sementara dari budaya olahraga inilah nantinya akan lahir atlet-atlet berprestasi,” katanya.

Karena itu, masyarakat Samosir, khususnya generasi muda, diajak menjadikan aktivitas olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing.

Budaya olahraga yang tumbuh di tengah masyarakat diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pembinaan prestasi olahraga secara berkelanjutan.

Dalam sambutan tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga yang dibacakan Wakil Bupati Samosir, ditegaskan bahwa olahraga bukan sekadar aktivitas fisik maupun pertandingan, tetapi merupakan bagian dari investasi pembangunan bangsa.

“Olahraga adalah investasi bangsa, bukan biaya,” demikian pesan Menpora dalam sambutan tersebut.

Olahraga dinilai memiliki peran dalam membentuk manusia yang disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang. Di sisi lain, aktivitas olahraga juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat agar tetap bugar, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Haornas ke-43 Tahun 2026 mengusung tema “Menuju Masyarakat Aktif dan Bugar.” Tema tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui gerakan bersama yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif bergerak dan berolahraga secara rutin.

Pembangunan olahraga juga membutuhkan dukungan lingkungan yang memungkinkan masyarakat beraktivitas secara aman dan mudah.

Ketersediaan ruang publik, fasilitas olahraga, jalur pejalan kaki, jalur bersepeda, serta program olahraga yang mudah dijangkau masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun budaya olahraga.

Aktivitas olahraga diharapkan dapat hadir dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan sekolah, tempat kerja, desa dan kelurahan, ruang publik hingga keluarga.

Selain itu, pembangunan olahraga perlu memberikan kesempatan yang luas dan setara bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat perdesaan maupun perkotaan serta penyandang disabilitas.

Keberhasilan pembangunan olahraga tidak hanya dilihat dari banyaknya kegiatan atau event yang diselenggarakan, tetapi juga dari perubahan perilaku masyarakat, seperti semakin banyak warga yang aktif bergerak, rutin berolahraga, dan memiliki tingkat kebugaran yang lebih baik.

Peringatan Haornas ke-43 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Samosir untuk terus memperkuat olahraga masyarakat sekaligus pembinaan atlet berprestasi.

Budaya olahraga, prestasi olahraga, dan industri olahraga diharapkan dapat berkembang sebagai satu ekosistem yang melibatkan pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi olahraga, komunitas, keluarga, dan masyarakat.

Apresiasi kepada 84 atlet dan 20 pelatih menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Samosir dalam memberikan penghargaan sekaligus ruang pengembangan bagi insan olahraga daerah.

Melalui semangat Haornas, olahraga diharapkan tidak hanya melahirkan prestasi dan mengharumkan nama Samosir, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang sehat, aktif, produktif, dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang semakin baik.

Turut hadir dalam upacara tersebut unsur Forkopimda Kabupaten Samosir, para Staf Ahli Bupati, Asisten, pimpinan OPD, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta para pelaku olahraga dari berbagai cabang olahraga di Kabupaten Samosir. (D/Smart)

Bantuan Bahan Bangunan Disalurkan, Pemkab Samosir Bantu Korban Bangun Kembali Rumah

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Samosir terus menunjukkan kepedulian kepada masyarakat yang terdampak bencana. Di tengah proses pemulihan dan pembangunan kembali rumah yang rusak, pemerintah hadir memberikan bantuan sekaligus penguatan moril bagi keluarga korban agar dapat kembali menata kehidupan.

Kehadiran tersebut ditunjukkan Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk saat mengunjungi sejumlah keluarga korban bencana kebakaran dan angin puting beliung, Kamis (17/09/2026).

Selain menyerahkan bantuan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi Wakil Bupati untuk menyapa dan mendengarkan kondisi masyarakat secara langsung. Pemerintah ingin memastikan keluarga yang terdampak bencana tetap mendapatkan perhatian selama menjalani proses pemulihan.

Dalam kunjungannya di Desa Hutanamora, Wabup Ariston menyerahkan bantuan stimulan berupa bahan bangunan kepada Kartini Sitanggang, korban bencana kebakaran yang saat ini tengah membangun kembali rumahnya.

Untuk korban bencana kebakaran, Pemkab Samosir menyalurkan bantuan sebanyak 104 sak semen dengan nilai Rp.7.956.000. Bantuan tersebut diberikan kepada Peran Simanihuruk dan Karmiden Manik, warga Desa Dosroha, Kecamatan Simanindo, serta Kartini Sitanggang, warga Desa Hutanamora, Kecamatan Pangururan.

Sementara itu, bantuan bagi korban bencana angin puting beliung diberikan kepada Rabando Sitanggang, warga Desa Pardugul, Kecamatan Pangururan.

Bantuan tersebut berupa 80 sak semen dan broti dengan total nilai Rp.7.897.500.

Jenis material bangunan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing korban dan difasilitasi oleh BPBD Kabupaten Samosir, sehingga bantuan yang diterima dapat digunakan untuk mendukung proses perbaikan rumah.

Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk meringankan beban keluarga yang mengalami musibah.

“Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk meringankan beban keluarga yang mengalami musibah. Kami berharap keluarga tetap semangat dan tabah menghadapi cobaan ini. Pemerintah hadir untuk memberikan dukungan dan penguatan kepada masyarakat,” ujar Ariston.

Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana tidak berhenti pada penyaluran bantuan. Kehadiran langsung di tengah masyarakat juga menjadi bagian dari upaya memberikan dukungan selama proses pemulihan.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Sosial juga telah menyalurkan bantuan kepada para korban sebagai bagian dari respons pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

Bantuan stimulan berupa material bangunan diharapkan dapat membantu mempercepat proses perbaikan rumah, sehingga keluarga korban dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak dan melanjutkan kehidupan secara bertahap.

Bagi keluarga korban, bantuan dan perhatian pemerintah memiliki arti penting di tengah proses pemulihan pascabencana.

Selain membantu dari sisi kebutuhan material, kunjungan langsung pemerintah memberikan penguatan moril kepada keluarga yang sedang menghadapi masa sulit.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian ini,” ungkap salah satu pihak keluarga, Vincen Turnip.

Kehadiran Pemkab Samosir di tengah masyarakat terdampak bencana menjadi bagian dari komitmen pelayanan pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan, tetapi juga memberikan respons ketika masyarakat menghadapi musibah.

Melalui bantuan, pendampingan, dan penguatan moril, pemerintah bersama masyarakat diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan serta membantu keluarga korban kembali menata kehidupan dengan penuh harapan.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Asisten II Hotraja Sitanggang, Kepala BPBD Sarimpol Simanihuruk, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, dan Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata. (D/Smart)

Rp.8,37 Miliar APBD Dipertanyakan, Banggar Temukan Ketidaksinkronan Alkes RSUD Amri Tambunan

DELI SERDANG (Sumut) mediasergap.com — Pengadaan dua alat kesehatan di RSUD Amri Tambunan yang bersumber dari APBD Deli Serdang Tahun Anggaran 2025 kini menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Deli Serdang.

Nilainya mencapai Rp8,373 miliar. Rinciannya, alat sterilisasi direalisasikan Rp3,34 miliar dan alat laser untuk penanganan batu ginjal Rp5,033 miliar.

Besarnya anggaran tersebut memunculkan satu pertanyaan utama yang kini hendak dijawab Banggar: apakah Rp8,373 miliar itu telah dibelanjakan dengan harga yang wajar dan untuk alat yang benar-benar sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen pengadaan?

Pertanyaan itu muncul setelah Banggar melakukan peninjauan langsung ke RSUD Amri Tambunan, Selasa (15/9/2026), dalam rangka menelusuri pelaksanaan APBD 2025.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Deli Serdang sekaligus Koordinator Banggar, H. Hamdani Syahputra, S.Sos., M.H., bersama Wakil Ketua DPRD Kuzu Serasi Tarigan, S.E., serta anggota Banggar Dr. Misnan Al Jawi, S.H., M.H., Drs. H. Abdul Rahman dan H. Dwi Andi Syahputra Lubis.

Setelah melihat langsung peralatan dan mencermati spesifikasinya, Banggar menyatakan menemukan hal yang dinilai belum sinkron antara nilai anggaran dengan kondisi dan spesifikasi alat.

"Di RSUD Amri Tambunan kita temukan ada yang tidak sinkron. Misalnya anggaran alat sterilisasi harganya Rp3,4 miliar dan laser untuk batu ginjal Rp5,033 miliar. Setelah kita cek fisik dan spesifikasi, nilainya diduga tidak sesuai. Ini akan kita dalami lagi," ujar Hamdani.

Pernyataan tersebut belum merupakan kesimpulan adanya kerugian negara. Namun, temuan awal itu menjadi dasar bagi Banggar untuk meminta pengujian lebih lanjut terhadap kewajaran harga.

Yang perlu dibuktikan bukan sekadar apakah alatnya ada, melainkan apakah harga yang dibayar sebanding dengan spesifikasi, teknologi, kapasitas dan nilai pasar alat tersebut.

Untuk menjawabnya, Banggar berencana meminta ahli melakukan penghitungan kewajaran harga. Dokumen pengadaan juga menjadi bagian yang perlu ditelusuri, mulai dari spesifikasi teknis, HPS, penawaran penyedia, kontrak hingga barang yang diterima rumah sakit.

"Kita akan panggil ahli untuk menghitung kewajaran harga. Dan kita akan rekomendasikan BPK untuk audit ulang. Jika ada indikasi kerugian negara, tentu akan kita tindaklanjuti sesuai mekanisme," tegas Hamdani.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan diterima jajaran manajemen RSUD Amri Tambunan. Direktur RSUD Amri Tambunan dr. Erlinda Yani, MKM, disebut sedang menjalankan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebelum menuju RSUP H. Adam Malik.

Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum RSUD Amri Tambunan, dr. Evy Yanti Hutagalung, kemudian memberikan penjelasan mengenai pagu dan realisasi anggaran kedua alat tersebut.

Namun, persoalan yang kini dibawa Banggar bukan berhenti pada berapa pagu dan berapa anggaran yang telah direalisasikan. Penjelasan yang paling ditunggu adalah dasar kewajaran harga Rp3,34 miliar untuk alat sterilisasi dan Rp5,033 miliar untuk laser batu ginjal.

Apakah spesifikasi yang dibeli memang setara dengan nilai tersebut? Apakah terdapat harga pembanding yang dapat menjelaskan besarnya belanja? Dan apakah seluruh proses pengadaannya telah berjalan sesuai ketentuan?

Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah temuan Banggar sebatas persoalan administratif atau terdapat persoalan lain yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Banggar menyatakan pendalaman akan dilakukan bersama ahli dan direkomendasikan untuk diaudit kembali oleh BPK. Hasil pemeriksaan nantinya yang akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya ketidakwajaran maupun kerugian negara.

Sementara itu ,Direktur Rumah Sakit Amri Tambunan saat dikonfirmasi Wartawan media ini Kamis (16.09.2026) melalui pesan WhatsApp ya hingga berita ini dipublikasikan tidak ada memberi keterangan. (M)

Posbankum Didorong Jadi Ruang Awal Masyarakat Pahami dan Selesaikan Persoalan Hukum

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba mendorong seluruh Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan agar semakin aktif memberikan layanan kepada masyarakat. Posbankum diharapkan tidak sekadar menjadi tempat menerima pengaduan, tetapi juga menjadi ruang awal bagi masyarakat untuk memahami persoalan hukum sekaligus mencari penyelesaian yang tepat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Hukum Setdakab Toba, Lukman J. Siagian, saat ditemui di kantornya, Rabu (16/09/2026). Ia menyampaikan kembali arahan Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan topik Peningkatan Kapasitas Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan di Kabupaten Toba.

Kegiatan tersebut sebelumnya dilaksanakan di Balai Pertemuan Kantor Camat Porsea, Kamis (10/09/2026), dan diikuti Unsur Paralegal, Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, Kepala Desa/Lurah serta Camat.

Menurut Lukman, keberadaan Posbankum sangat penting mengingat masih terdapat masyarakat yang belum memahami prosedur hukum maupun hak-haknya ketika menghadapi suatu persoalan.

Karena itu, Posbankum diharapkan dapat menjadi tempat pertama bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pemahaman sebelum persoalan tersebut berlanjut ke proses hukum berikutnya.

“Kalau ada persoalan hukum di masyarakat, jangan langsung dibawa ke jenjang berikutnya. Kalau masih bisa dibicarakan dan diselesaikan secara damai, mari kita cari jalan damai terlebih dahulu,” ujar Lukman, mengutip arahan Wakil Bupati Toba.

Ia mengatakan, Pemkab Toba ingin Posbankum dihidupkan sebagai wadah yang mengedepankan musyawarah, perdamaian dan kearifan lokal, sepanjang penyelesaian tersebut dimungkinkan dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memahami hukum positif, para petugas dan paralegal juga dinilai perlu memahami kondisi sosial masyarakat, termasuk hukum adat dan kearifan lokal yang berkembang di masing-masing wilayah.

Dengan pemahaman tersebut, Posbankum diharapkan mampu membantu masyarakat mendapatkan pencerahan serta menentukan langkah yang tepat dalam menghadapi persoalan hukum.

“Posbankum ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita ingin masyarakat mendapat pencerahan atas persoalan hukumnya. Jadikan Posbankum sebagai wadah untuk membantu masyarakat memahami persoalan hukum dan mencari penyelesaian terbaik. Semangatnya adalah memberikan pencerahan dan mengutamakan perdamaian,” kata Lukman.

Dalam laporan kegiatan sebelumnya, Lukman Siagian menjelaskan bahwa salah satu hal yang mendasari keberadaan Posbankum adalah masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai prosedur hukum.

Saat ini, Kabupaten Toba memiliki 244 Posbankum Desa/Kelurahan. Namun berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, baru 15 Posbankum yang tercatat aktif, sementara baru sembilan Posbankum yang telah melaporkan kegiatan yang dilaksanakan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkab Toba. Tantangan ke depan bukan hanya membentuk Posbankum di setiap Desa dan Kelurahan, tetapi juga memastikan keberadaannya benar-benar aktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Untuk itu, peningkatan kapasitas petugas dan paralegal menjadi bagian penting. Dengan kapasitas yang semakin baik, Posbankum diharapkan mampu memberikan informasi dan layanan yang tepat, sekaligus menjadi penghubung masyarakat dengan layanan bantuan hukum lebih lanjut apabila suatu persoalan memang harus ditangani melalui proses hukum.

Secara umum, Posbankum merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Layanannya antara lain mencakup informasi dan konsultasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, penyelesaian konflik melalui perdamaian atau mediasi, serta rujukan kepada advokat apabila diperlukan.

Sosialisasi peningkatan kapasitas tersebut diikuti sebanyak 44 peserta yang terdiri dari Paralegal, Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Materi kegiatan disampaikan oleh narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Biro Hukum Setdaprovsu, advokat dari organisasi bantuan hukum serta paralegal.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Toba berharap kapasitas para pengelola dan paralegal Posbankum semakin meningkat sehingga mampu memberikan pemahaman hukum yang mudah dipahami masyarakat.

Keberadaan Posbankum di Tingkat Desa dan Kelurahan diharapkan menjadi bagian dari penguatan pelayanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus mendorong penyelesaian persoalan secara musyawarah dan damai apabila dimungkinkan oleh ketentuan hukum.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bupati Toba Augus Sitorus dan Asisten Pemerintahan Eston Sihotang. (Ds)

Sinergitas Kominfo Toba dan Samosir Diperkuat, Pelayanan Informasi Publik Jadi Perhatian

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Toba memperkuat sinergitas dengan Dinas Kominfo Kabupaten Samosir dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan masyarakat.

Penguatan koordinasi tersebut dilakukan melalui pertemuan antara jajaran Dinas Kominfo Kabupaten Toba dan Dinas Kominfo Kabupaten Samosir yang berlangsung di Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Samosir, Rabu (16/09/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi kedua daerah untuk saling bertukar informasi dan pengalaman terkait penyelenggaraan komunikasi publik, pengelolaan media informasi pemerintah, keterbukaan informasi publik hingga pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan, mengatakan koordinasi dan sinergitas antar daerah penting dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat.

Menurutnya, Pemerintah Daerah perlu terus beradaptasi dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola serta menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Sinergitas ini menjadi kesempatan bagi kita untuk saling bertukar pengalaman dan mencari solusi terhadap berbagai tantangan dalam pengelolaan informasi publik di daerah,” ujar Tumpal.

Ia menambahkan, perkembangan teknologi digital menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu menyediakan informasi yang cepat, akurat, transparan dan mudah diakses masyarakat.

Karena itu, koordinasi lintas daerah dinilai dapat menjadi ruang untuk berbagi pengalaman maupun inovasi yang telah diterapkan masing-masing daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

“Harapannya, sinergitas ini tidak berhenti pada pertemuan saja, tetapi dapat berlanjut dalam bentuk kerja sama dan pertukaran informasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Tumpal.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Samosir, Immanuel T.P. Sitanggang, didampingi Sekretaris Dinas Kominfo Agustianto Sitinjak dan Kepala Bidang Teknologi Informasi Adventus Siahaan, menyampaikan sejumlah langkah yang tengah dilakukan Pemkab Samosir dalam memperkuat pengelolaan informasi pemerintahan.

Salah satunya melalui pembaruan website Pemerintah Kabupaten Samosir agar menjadi media informasi yang lebih informatif, mudah dipahami dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi pemerintahan maupun potensi daerah.

“Kita sedang mengerjakan pembaharuan website Pemkab yang lebih informatif dan mudah dipahami. Rencana kita di website itu nanti sudah masuklah semua daerah-daerah wisata dan informasi lainnya seperti ATM dan lain sebagainya,” terang Immanuel.

Menurutnya, pengembangan media informasi digital pemerintah tidak hanya diarahkan untuk menyampaikan program dan kebijakan pemerintah, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada masyarakat maupun wisatawan.

Pertukaran informasi dan pengalaman antara Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir diharapkan dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi pemerintahan di kawasan Danau Toba.

Dengan koordinasi yang semakin baik, kedua Pemerintah Daerah diharapkan mampu menghadapi tantangan transformasi digital sekaligus menghadirkan pengelolaan informasi publik yang semakin terbuka, informatif dan mudah diakses masyarakat. (Ds)

Kementerian PU Hibahkan Aset Rp169 Miliar, Pemkab Samosir Tegaskan Komitmen Pengelolaan Berkelanjutan

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Samosir menerima hibah aset penataan kawasan Water Front City (WFC) Pangururan dan Kawasan Tele dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Utara.

Penyerahan aset dengan nilai lebih dari Rp.169 miliar tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara (BMN) oleh Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Utara Kementerian PU Yenni Mulyadi, di Food Court WFC Pangururan, Selasa (15/09/2026).

Aset yang dihibahkan meliputi hasil penataan jalan, irigasi dan jaringan di kawasan WFC Pangururan serta Kawasan Tele. Pembangunan dilaksanakan oleh Kementerian PU pada 2021–2022 dan kemudian dilanjutkan melalui optimalisasi penataan kawasan pada 2024.

Dengan serah terima tersebut, aset penataan kedua kawasan kini resmi menjadi aset Pemerintah Kabupaten Samosir. Selanjutnya, Pemkab Samosir memiliki tanggung jawab untuk mengelola, merawat dan mengembangkan aset tersebut secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat terus dirasakan masyarakat.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PU, khususnya Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Utara, atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin selama proses pembangunan hingga penyerahan aset.

“Setelah sekian lama, apa yang kita programkan dalam pembangunan ini akhirnya sampai pada tahap dapat dihibahkan. Ini semua karena kita bersinergi dengan baik. Dalam pelaksanaan program tentu ada suka dan duka, termasuk berbagai kendala seperti persoalan lahan, namun semuanya dapat kita lalui karena sinergi yang baik,” ujar Vandiko.

Menurutnya, penataan WFC Pangururan dan Kawasan Tele telah memberikan perubahan terhadap kawasan sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Samosir.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap serah terima hibah aset hari ini dapat kami lanjutkan dengan merawat aset ini dengan baik,” katanya.

Vandiko menegaskan, pembangunan yang telah diberikan pemerintah pusat harus diimbangi dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Samosir untuk menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatannya.

“Kami memahami bahwa selain meminta pembangunan, kami juga harus mampu merawat dan mengembangkan apa yang sudah dibangun untuk kemajuan masyarakat Samosir,” tegasnya.

Untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan aset, Bupati meminta perangkat daerah terkait segera menyusun langkah-langkah pengelolaan dan pemeliharaan sehingga seluruh fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal dan tetap terjaga dalam jangka panjang.

Selain pengelolaan aset, Vandiko juga berharap sinergi dengan Kementerian PU dapat terus dilanjutkan, termasuk dalam rencana penataan kawasan Tano Ponggol ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan usulan penyediaan air baku bagi masyarakat Kabupaten Samosir yang saat ini masih dalam tahap penyusunan DID. Ia berharap Kementerian PU dapat memberikan perhatian dan pendampingan dalam proses perencanaan maupun desain agar program yang disusun sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan teknis.

“Ini menjadi kebutuhan kami. Mohon perhatian dari PU. Kami berharap dalam proses desain DID ini juga ada pendampingan, sehingga apa yang kami rencanakan sesuai dengan spesifikasi Kementerian PU,” harap Vandiko.

Sementara itu, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Utara Kementerian PU, Yenni Mulyadi, menyampaikan apresiasi atas terlaksananya pembangunan sekaligus proses hibah aset kepada Pemerintah Kabupaten Samosir.

“Kami bangga karena apa yang sudah dibangun dapat memberikan manfaat dengan baik. Ini menjadi catatan positif bagi kita untuk terus menjalin kerja sama dalam pembangunan,” ujar Yenni.

Ia berharap aset yang telah diserahkan dapat dikelola secara baik oleh Pemerintah Kabupaten Samosir sehingga manfaatnya semakin luas bagi masyarakat.

“Semoga setelah ini aset ini semakin baik dan bermanfaat bagi Samosir dan masyarakatnya. Penataan kawasan sudah selesai dan perbaikan akhir juga sudah selesai. Semoga tidak ada lagi kerusakan,” katanya.

Yenni juga memastikan sinergi pembangunan antara Kementerian PU dan Pemerintah Kabupaten Samosir akan terus didukung, termasuk dalam rencana pengembangan dan penataan kawasan Tano Ponggol.

Penyerahan hibah aset senilai lebih dari Rp.169 miliar ini menjadi bagian penting dalam keberlanjutan pengelolaan kawasan strategis di Kabupaten Samosir. Dengan beralihnya pengelolaan kepada pemerintah daerah, tanggung jawab selanjutnya berada pada Pemkab Samosir untuk memastikan aset tetap terpelihara, berfungsi optimal, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Pengelolaan yang berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat daya tarik kawasan, mendukung aktivitas pariwisata, sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan WFC Pangururan dan Tele. (D/Smart)