Peringatan Tak Diindahkan, Pemkab Samosir Hentikan Kembali Operasional Dua Gedung Usaha

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten Samosir kembali mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan perizinan, tetapi tetap menjalankan aktivitas usahanya. Sebagai bentuk penegakan peraturan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Samosir kembali melakukan penertiban terhadap dua bangunan gedung usaha yang sebelumnya telah diimbau untuk menghentikan operasional sementara, namun masih ditemukan beroperasi dan belum menuntaskan proses perizinan, Rabu (11/11/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Daerah Manthun Sinaga, Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata, Plt. Kasat Pol PP Rikardo Sidabutar, Kepala Bapenda Besron Sitanggang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rudimantho Limbong, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho, serta anggota tim terpadu.

Dalam penertiban tersebut, tim terpadu kembali melakukan penempelan stiker penghentian operasional sebagai bentuk peringatan lanjutan sekaligus penegasan bahwa setiap kegiatan usaha wajib memenuhi ketentuan perizinan sebelum beroperasi. Tim juga mengingatkan bahwa pencabutan atau pemindahan stiker secara sepihak merupakan bentuk ketidakpatuhan yang dapat berujung pada tindakan lebih tegas, termasuk penutupan permanen bangunan usaha.

Penertiban ini menegaskan bahwa proses pengurusan izin yang sedang berjalan tidak serta-merta memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk tetap beroperasi. Selama persyaratan perizinan belum dipenuhi dan izin belum diterbitkan, operasional usaha wajib dihentikan sementara. Pemerintah memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menyelesaikan kewajibannya, tetapi kepatuhan terhadap aturan tetap menjadi keharusan.

Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, menjelaskan bahwa penempelan ulang stiker tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat evaluasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan tim terpadu.

"Berdasarkan kesepakatan kami dari tim, kami harapkan pemilik gedung dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Hari ini operasionalnya kami hentikan," tegas Rikardo setelah membacakan hasil rapat evaluasi tim terpadu.

Ia juga mengimbau pemilik bangunan agar menghormati keputusan pemerintah dengan tidak mencabut maupun memindahkan stiker penghentian operasional yang telah dipasang. Apabila pelanggaran serupa kembali terjadi, pihaknya akan mengambil langkah hukum dengan melaporkannya kepada pihak berwajib.

"Jika terjadi lagi pencabutan stiker, akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila tetap beroperasi tanpa izin PBG, tetap akan ditindak dan mengarah pada penutupan operasional secara permanen. Stiker akan dicabut setelah izin diterbitkan sehingga usaha dapat kembali beroperasi sesuai ketentuan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, meminta para pemilik bangunan yang sedang mengurus perizinan agar menyampaikan perkembangan proses pengurusan secara berkala, termasuk kendala yang dihadapi. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan masukan dan solusi untuk mempercepat penyelesaian persyaratan perizinan.

Menurutnya, pemerintah telah memberikan waktu dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, apabila belum menunjukkan kesungguhan dalam menuntaskan perizinan, penghentian sementara operasional menjadi langkah yang harus dilakukan agar pemilik usaha dapat lebih fokus menyelesaikan seluruh persyaratan.

"Ada baiknya pemilik bangunan melaporkan progres pengurusan perizinan secara berkala. Sudah diberikan waktu, tetapi apabila belum ada kesungguhan untuk menuntaskannya, operasional harus dihentikan sementara agar pemilik dapat fokus menyelesaikan perizinan," ujar Pilippi.

Pilippi menjelaskan, dari empat bangunan usaha yang sebelumnya dikenakan penghentian operasional, dua bangunan gedung yaitu hotel dan rumah makan kembali ditertibkan karena belum memenuhi ketentuan. Sementara itu, satu bangunan telah mematuhi imbauan pemerintah dan satu bangunan lainnya telah menuntaskan proses perizinan sehingga diperbolehkan kembali beroperasi.

Sementara itu, Satpol PP dan tim terpadu melanjutkan pengawasan terhadap 47 bangunan gedung lainnya yang sebelumnya telah ditertibkan. Pemerintah Kabupaten Samosir juga akan tetap melakukan penyidikan terhadap bangunan gedung yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai bagian dari upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penertiban ini bukan semata-mata untuk menghentikan aktivitas usaha, melainkan memastikan terciptanya iklim usaha yang tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum. Pemerintah Kabupaten Samosir tetap membuka ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang dan berinvestasi, namun setiap kegiatan usaha harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung secara sehat, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (D/Smart)

DPRD Toba Bahas APBD 2027, Lima Ranperda Diusulkan

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba mulai mematangkan arah pembangunan daerah tahun 2027 melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 bersama DPRD Toba. Selain APBD, dalam rapat paripurna tersebut juga diusulkan lima Ranperda, terdiri atas tiga usulan eksekutif dan dua inisiatif DPRD.

Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Bupati dan Nota Pengantar Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Toba itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Toba Tomson Manurung didampingi Franshendrik Tambunan dan Henry Tambunan berlangsung di Ruang Rapat DPRD Toba, Rabu (11/11/2026).

Bupati Toba Effendi Napitupulu saat menyampaikan nota pengantar memaparkan arah kebijakan serta target pembangunan daerah yang menjadi landasan penyusunan APBD 2027.

Dijelaskannya, penyusunan APBD 2027 mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Arah pembangunan Kabupaten Toba pada 2027 difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif. Penyusunan kebijakan tersebut juga mempertimbangkan proyeksi kondisi perekonomian daerah.

Effendi juga menyebutkan sejumlah target indikator pembangunan yang ingin dicapai pada 2027. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 6,28–6,67 persen, tingkat kemiskinan 4,52–5,28 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,73–79,23.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 0,47–0,85 persen dan gini rasio sebesar 0,342–0,344.

Effendi mengatakan, prioritas pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, serta berbagai isu strategis yang berkembang di Kabupaten Toba.

"Prioritas yang telah disusun pada implementasinya dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 pada tahun ketiga," ujarnya.

Selain penyampaian nota pengantar APBD, Bupati Toba Effendi Napitupulu juga membacakan nota pengantar tiga Ranperda usulan pemerintah daerah. Ketiganya yakni Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Bapemperda DPRD Toba, Bigman Butarbutar, menyampaikan dua Ranperda Inisiatif DPRD. Kedua regulasi tersebut yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Tempat Pemakaman serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dengan demikian, terdapat lima Ranperda yang diusulkan untuk dibahas bersama dalam agenda pembentukan peraturan daerah. Kelima regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan di Kabupaten Toba.

Turut hadir pada rapat paripurna tersebut Kapolres Toba AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga, S.I.K., Pabung Kodim 0210/TU Mayor Inf. P. Simarmata, Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Toba Horlando Limbong, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Paber Napitupulu, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba. (Dosi)

Gandeng Kejari Lewat Program "Jaksa Sahabat Pendidik", Pemko Tebing Tinggi Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Sekolah.

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Pemerintah Kota Tebing Tinggi memperkuat akuntabilitas dan transparansi tata kelola sekolah dengan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) melalui peluncuran program "Jaksa Sahabat Pendidik" bagi kepala sekolah se-Kota Tebing Tinggi yang digelar di Ruang Aula Lantai IV, Balai Kota, Jalan Dr. Sutomo No. 14, Rabu (11/11/2026).

Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan semata, melainkan membutuhkan dukungan, kolaborasi, dan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan serta masyarakat.

Menurutnya, kepala sekolah tidak hanya berperan memastikan proses pembelajaran berjalan baik dan meningkatkan kompetensi guru, tetapi juga mengemban tanggung jawab besar dalam membangun budaya sekolah yang positif, mengelola tenaga kependidikan, menjaga sarana dan prasarana, melaksanakan berbagai program pemerintahan di bidang pendidikan, serta pengelolaan sumber pembiayaan, termasuk Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Dana BOSP), pengelolaan aset, hingga administrasi pertanggungjawaban keuangan.

“Di sisi lain, kepala sekolah juga diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan berbagai sumber pembiayaan pendidikan, termasuk Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau Dana BOSP, pengelolaan aset, pelaksanaan kegiatan sekolah, serta administrasi pertanggungjawaban keuangan,” terang Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota merumuskan sejumlah penekanan penting bagi para pendidik dan pengelola sekolah. Ia menginstruksikan untuk membangun integritas dan budaya antikorupsi di lingkungan satuan pendidikan, mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kepatuhan terhadap seluruh regulasi pendidikan. Wali Kota juga meminta agar pengawasan internal dan budaya kerja profesional terus diperkuat tanpa mengabaikan tugas utama dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Wali Kota berharap program "Jaksa Sahabat Pendidik" ini tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata, melainkan dapat menjadi wadah komunikasi dan konsultasi yang berkelanjutan antara kejaksaan dengan satuan pendidikan.

“Kami juga berharap kejaksaan dapat melaksanakan hubungan kelembagaan yang harmonis dan produktif, di mana kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya, sementara para pendidik dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab,” harap Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Tebing Tinggi, Anthoni Nainggolan, selaku narasumber menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk sharing di tengah dinamika dunia yang terus mengalami perubahan signifikan.

"Kalau zaman dulu kita leader justice bahwa semua kebenaran menurut hukum, tapi sekarang sudah menjadi social justice, kebenaran-kebenaran yang menurut sosial masyarakat. Apa yang menurut masyarakat suatu kebenaran pasti benar, begitu juga sebaliknya," ujar Kajari.

Kajari menjelaskan bahwa korupsi umumnya terjadi akibat dua faktor, yakni corruption by need atau karena kebutuhan dan corruption by greedy, karena keserakahan. Menurutnya, korupsi karena kebutuhan sudah lama ditinggalkan oleh rezim saat ini seiring ikhtiar negara yang terus meningkatkan pendapatan.

"Yang terjadi sekarang korupsi karena keserakahan, kurang-kurang terus. Dilakukan digitalisasi, ini salah satu ikhtiar memberantas korupsi, semisal sekarang SPMB digital untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Tapi banyak dari kita melakukan perilaku koruptif. Mungkin tidak mengambil uang, tapi perilaku koruptif ada pada kita, misalnya datang terlambat atau titip absen," ungkap Kajari.

Kajari menegaskan bahwa berintegritas merupakan niat awal yang wajib dimiliki. Walaupun zaman terus berubah, selama memiliki niat yang baik dan terhindar dari konflik kepentingan, seseorang akan tetap berjalan di rel yang benar dan selamat.

"Bahwa jabatan kepala sekolah dan guru merupakan amanah, laksanakan dengan baik. Fungsi guru tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga bagaimana murid menjadi beradab. Bapak dan Ibu juga menjadi ujung tombak bagi generasi yang baru, membuat Tebing Tinggi lebih hebat karena tidak ada profesi lain yang diakui untuk mengajar selain guru," pungkas Kajari.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Tebing Tinggi, Muhammad Deni Saragih, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum terkait pengelolaan Dana BOSP dan pelaksanaan program revitalisasi sekolah, meningkatkan integritas dan kepatuhan regulasi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan, serta memetakan potensi risiko dan konsekuensi hukum. 

Selain itu, kegiatan ini ditujukan untuk membangun kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan satuan pendidikan guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, kondusif, dan bebas dari penyimpangan.

“Besar harapan kami, melalui kegiatan ini dapat terbangun komitmen bersama dalam meningkatkan integritas, kepatuhan hukum, dan akuntabilitas tata kelola pendidikan di Kota Tebing Tinggi,” kata Kadis Dikbud.

Sebagai informasi, program "Jaksa Sahabat Pendidik" merupakan inisiatif berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta 33 kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara yang diluncurkan pada 6–7 Oktober 2026.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekdako Erwin Suheri Damanik, Kasi Intel Kejari Sai Sintong Purba, Kasubsi Intelijen Kejari Tioneni br Sigiro, para Asisten, Inspektur Muhammad Fachri, para Kepala Bagian di lingkungan Setdako, pejabat eselon III Disdikbud, pengawas, serta kepala sekolah TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta se-Kota Tebing Tinggi beserta tim peliputan Diskominfo. (Ajs)

Hari Pahlawan MAMAK Resmi Deklarasikan Diri, Siap Jadi Garda Perjuangan Melawan Ketidakadilan dan Kesewenang-wenangan

Medan (Sumut) mediasergap.com - Organisasi Masyarakat Mahasiswa Anti Ketidakadilan dan Kesewenang-wenangan (MAMAK) resmi mendeklarasikan diri sebagai wadah perjuangan mahasiswa dan elemen masyarakat untuk mengawal keadilan, memperjuangkan hak-hak rakyat, serta menjadi kekuatan kontrol sosial terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan pada tanggal 10 November 2026 di Medan yang bertepatan dengan Momen Hari Pahlawan.

Deklarasi tersebut menjadi momentum lahirnya sebuah gerakan yang membawa semangat keberanian, solidaritas, integritas, dan keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan. MAMAK hadir dengan keyakinan bahwa keadilan bukan sekadar cita-cita yang tertulis dalam konstitusi, melainkan prinsip yang harus diperjuangkan dan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Melalui deklarasi ini, MAMAK menegaskan komitmennya untuk tidak tinggal diam terhadap berbagai bentuk ketidakadilan, penindasan, diskriminasi, serta kesewenang-wenangan, baik yang terjadi di lingkungan pemerintahan, institusi penegak hukum, lembaga pendidikan, maupun di tengah kehidupan masyarakat.

Ketua MAMAK, Idam Harahap, S.H., menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya bukan dibentuk sekadar untuk menambah daftar organisasi kemasyarakatan kemahasiswaan, melainkan sebagai wadah perjuangan yang memiliki keberanian moral dan tanggung jawab sosial.

"Menurut kami, keadilan tidak boleh hanya menjadi slogan atau kalimat indah dalam pidato. Keadilan harus dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan nyata. Ketika ada hak masyarakat yang diabaikan, ketika hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan ketika kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang, maka harus ada keberanian untuk mengingatkan dan menyuarakan kebenaran," tegas Idam.

Ia juga menyampaikan bahwa MAMAK tidak dibangun atas dasar kebencian terhadap institusi atau pihak tertentu, melainkan atas dasar kecintaan terhadap keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan.

"MAMAK tidak hadir untuk memusuhi siapa pun. Kami justru ingin menjadi bagian dari solusi, menjadi mitra kritis yang berani memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan menyampaikan kritik secara objektif serta bertanggung jawab. Sebab, kritik yang lahir dari kepedulian merupakan bagian penting dalam membangun bangsa," tambahnya.

Senada dengan Ketua MAMAK, Wakil Ketua Ahmad Fauzan Reza Marpaung, S.H., yang juga merupakan pengurus inti media online polriwatchnews.com menyampaikan bahwa keberanian menyuarakan kebenaran harus dibangun di atas landasan intelektualitas, keberanian, dan tanggung jawab.

Menurutnya, perjuangan melawan ketidakadilan tidak cukup hanya dengan teriakan dan kecaman, tetapi harus disertai pemahaman, argumentasi, bukti, serta langkah-langkah yang tepat dan konstitusional.

"Perjuangan tidak boleh kehilangan arah. Kita boleh lantang dalam menyampaikan kritik, tetapi harus tetap santun dalam bertindak. Kita boleh keras terhadap ketidakadilan, tetapi harus tetap menjunjung tinggi hukum dan etika. Bagi kami, keberanian tanpa pengetahuan dapat kehilangan arah, sementara pengetahuan tanpa keberanian tidak akan membawa perubahan," ungkap Ahmad Fauzan.

Ia menambahkan bahwa MAMAK harus menjadi ruang bagi masyarakat, mahasiswa dan generasi muda untuk mengembangkan keberanian berpikir kritis, membangun solidaritas, serta memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan sosial.

"Jangan sampai mahasiswa hanya menjadi penonton ketika persoalan keadilan terjadi di hadapan kita. Masyarakat dan mahasiswa harus mampu mengambil peran, bukan dengan tindakan yang melanggar hukum, melainkan melalui gerakan intelektual, advokasi, pengawasan, dan perjuangan yang bermartabat," lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris MAMAK, Ridwan Hamid Sitompul, S.H., yang juga Mahasiswa Pascasarjana (S2) UMSU yang juga tokoh pergerakan mahasiswa menekankan bahwa semangat perjuangan harus diterjemahkan menjadi gerakan organisasi yang terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Menurutnya, deklarasi bukanlah garis akhir, melainkan titik awal untuk membangun konsolidasi, memperkuat struktur organisasi, serta merumuskan program kerja yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Jangan sampai deklarasi hanya menjadi seremoni, foto bersama, kemudian selesai. Deklarasi adalah janji perjuangan yang harus dibuktikan melalui kerja nyata. MAMAK harus memiliki gerakan yang terorganisasi, administrasi yang tertib, komunikasi yang baik, serta program yang jelas. Kita ingin setiap suara yang disampaikan memiliki dasar dan setiap langkah perjuangan memiliki tujuan," ujar Ridwan.

Ia juga menegaskan bahwa konsistensi merupakan salah satu ukuran utama keberhasilan sebuah organisasi.

"Perjuangan tidak selalu berlangsung dalam suasana yang mudah. Ada proses panjang, ada tantangan, bahkan mungkin ada perbedaan pandangan. Namun, selama kita memiliki tujuan yang sama dan berpegang pada prinsip keadilan, organisasi ini harus tetap solid. Kita tidak boleh hanya bersemangat pada saat deklarasi, tetapi harus tetap berdiri tegak ketika perjuangan menghadapi ujian," tuturnya.

Melengkapi pernyataan para pengurus inti, Bendahara MAMAK yang juga merupakan Ketua Driver Online Indonesia (DOI/Ojek Online), Yudhi Noprizal, menyampaikan bahwa kekuatan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya suara dan banyaknya anggota, tetapi juga oleh integritas, kejujuran, serta kemampuan menjaga kepercayaan.

Menurutnya, perjuangan yang besar harus dibangun dengan fondasi yang kuat, termasuk pengelolaan organisasi yang transparan dan bertanggung jawab.

"Perjuangan membutuhkan idealisme, tetapi idealisme juga harus dijaga dengan integritas. Organisasi tidak boleh berbicara tentang keadilan kepada masyarakat apabila di dalam tubuhnya sendiri tidak mampu menerapkan kejujuran dan keterbukaan. Karena itu, kami berkomitmen menjaga amanah organisasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan, agar setiap sumber daya digunakan secara bertanggung jawab untuk kepentingan perjuangan bersama," tegas Yudhi Noprizal.

Ia juga mengingatkan bahwa kekuatan MAMAK bukan terletak pada satu atau dua orang pengurus, melainkan pada persatuan dan kepercayaan seluruh anggota.

"Jangan pernah mengukur kekuatan perjuangan hanya dari jabatan, kedudukan, atau materi. Kekuatan sesungguhnya lahir dari persatuan, ketulusan, dan keberanian untuk tetap membela kebenaran. Kita ingin MAMAK menjadi rumah perjuangan yang menjunjung tinggi persaudaraan dan tidak mudah terpecah oleh kepentingan sesaat," tambahnya.

MAMAK: Perjuangan Harus Berjalan, Bukan Berhenti pada Deklarasi

Keempat pengurus inti tersebut memiliki pandangan yang sama bahwa keberadaan MAMAK harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Organisasi ini berkomitmen menjalankan fungsi kontrol sosial, membangun kesadaran hukum, melakukan kajian terhadap persoalan-persoalan publik, menyampaikan kritik konstruktif, serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan ketidakadilan melalui jalur advokasi dan mekanisme hukum yang berlaku.

MAMAK juga menegaskan bahwa perjuangan melawan kesewenang-wenangan bukan berarti memusuhi hukum maupun institusi negara. Sebaliknya, perjuangan tersebut merupakan bentuk kepedulian agar hukum benar-benar menjadi panglima dan kekuasaan dijalankan berdasarkan prinsip keadilan serta tanggung jawab.

Dengan deklarasi ini, MAMAK ingin mengirimkan pesan bahwa keberanian untuk membela kebenaran tidak boleh padam, kepedulian terhadap penderitaan masyarakat tidak boleh hilang, dan idealisme mahasiswa tidak boleh berhenti hanya karena berhadapan dengan berbagai tantangan.

MAMAK bukan sekadar nama sebuah organisasi, melainkan pernyataan sikap dan komitmen perjuangan.

Sebagaimana semangat yang diusung dalam deklarasinya:

"Satu Suara Melawan Ketidakadilan, Satu Barisan Melawan Kesewenang-wenangan, Satu Tekad untuk Keadilan."

MAMAK menyatakan siap mengambil bagian dalam perjalanan panjang memperjuangkan keadilan, menjaga martabat kemanusiaan, dan membangun kehidupan masyarakat yang lebih demokratis, beradab, serta menjunjung tinggi supremasi hukum. (Rina S)

Desk Investasi Wilayah Sumatera Diresmikan, Bupati Vandiko Siap Optimalkan Peluang Investasi di Samosir

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Peluang investasi di Kabupaten Samosir semakin terbuka seiring diresmikannya Desk Investasi Wilayah Sumatera yang dilengkapi aplikasi pendukung SimPONI Sumut. Kehadiran fasilitas ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem investasi, mempermudah akses informasi, serta meningkatkan daya tarik daerah di mata investor. Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyambut positif inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peluang investasi bagi pengembangan potensi unggulan Samosir.

Desk Investasi Wilayah Sumatera diresmikan oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM RI Todotua Pasaribu bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (09/11/2026).  Peresmian ditandai dengan penandatanganan MoU Desk Investasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta penandatanganan kemitraan usaha besar dengan UMKM.

Bupati Vandiko T. Gultom menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution atas inisiatif dan kerja sama yang dibangun bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Menurutnya, kehadiran Desk Investasi, aplikasi SimPONI Sumut, serta fasilitasi kemitraan usaha merupakan langkah penting dalam memperkuat iklim investasi di Sumatera Utara.

“Pertumbuhan investasi membutuhkan kemudahan pelayanan, keterbukaan informasi, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan para pemangku kepentingan. Kehadiran Desk Investasi ini menjadi peluang bagi seluruh kabupaten/kota, termasuk Samosir, untuk semakin memperkenalkan potensi unggulan daerah dan menarik minat investor,” ujar Vandiko.

Ia menyebutkan, Kabupaten Samosir memiliki potensi yang menjanjikan di berbagai sektor, khususnya pariwisata, pertanian, ekonomi kreatif, dan UMKM. Dengan dukungan fasilitas informasi dan kemudahan pelayanan investasi, potensi tersebut diharapkan semakin dikenal dan mampu menarik minat investor untuk mengembangkan usaha di Samosir.

Vandiko menegaskan, Pemerintah Kabupaten Samosir siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Optimalisasi peluang investasi diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai investasi daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengusulkan pembentukan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut meliputi KEK kesehatan, pariwisata, teknologi pangan, serta kawasan industri yang dikelola langsung oleh pemerintah provinsi maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bobby berharap usulan pembentukan kawasan-kawasan tersebut dapat direalisasikan untuk membuka peluang investasi baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Ia juga memaparkan capaian investasi Sumut tahun 2025. Dari target sebesar Rp53,67 triliun, realisasi investasi berhasil mencapai Rp58,5 triliun. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara harus didukung  seluruh kepala daerah dengan inovasi dan kemudahan pada setiap daerah.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menyatakan dukungannya terhadap usulan Gubernur Sumatera Utara. Menurutnya, pengembangan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan investasi melalui penyediaan kawasan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.

Ia menambahkan Desk Investasi dibentuk guna mempercepat penyelesaian hambatan perizinan usaha serta memangkas kendala birokrasi di daerah. "Desk Investasi merupakan langkah taktis pemerintah untuk hadir lebih dekat dengan pelaku usaha, tanpa adanya pelanggaran terhadap peraturan" ujar Todotua.  Ia optimistis fasilitas penanganan jemput bola ini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kawasan. Tim yang dibentuk diharapkan bekerja optimal dalam  memantau kepatuhan perizinan, mengatasi investasi fiktif serta memberikan sosialisasi kebijakan secara berkala.

Dengan diresmikannya Desk Investasi Wilayah Sumatera, Pemerintah Kabupaten Samosir berharap akses terhadap informasi dan fasilitasi investasi semakin mudah. Desk Investasi ini semakin meneguhkan komitmen Pemkab. Samosir untuk  terus mengoptimalkan potensi daerah dan memberi kemudahan bagi investor yang berinvestasi di Kabupaten Samosir.

Turut hadir mendampingi Bupati, diantaranya Kadis DPMPTSP Pilippi Simarmata, Kepala Bapperida Rajoki Simarmata, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Tetty Naibaho, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang. (D/Smart)

Pimpin Upacara Hari Pahlawan, Bupati Toba Ajak Masyarakat Lanjutkan Semangat Perjuangan

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Bupati Toba Effendi Sintong P Napitupulu memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 tingkat Kabupaten Toba di Lapangan Kantor Bupati Toba, Balige, Selasa (10/11/2026). Momentum tersebut menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk meneruskan semangat perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata dan pengabdian kepada bangsa.

Upacara yang mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan” itu berlangsung khidmat. Bupati Effendi Sintong bertindak sebagai inspektur upacara, dengan komandan upacara Ipda Efesus Hutapea, KBO Satresnarkoba Polres Toba. Sementara itu, perwira upacara dipercayakan kepada Kapolsek Balige AKP Libertius Siahaan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati membacakan amanat Menteri Sosial RI H. Saifullah Yusuf. Disampaikannya bahwa peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar mengenang jasa dan pengorbanan para pendahulu, tetapi juga menjadi momentum untuk meneguhkan kembali tanggung jawab generasi penerus dalam mengisi kemerdekaan.

“Perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan semangat Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan, mari kita terus bekerja, berkarya, dan memberikan manfaat untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, sejahtera, dan memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk tumbuh bersama,” ujarnya.

Amanat tersebut juga mengingatkan pentingnya menjadikan Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Nilai-nilai yang terkandung dalam ketiga pasal tersebut mencakup pemenuhan hak pendidikan, pengelolaan perekonomian untuk kemakmuran rakyat, serta tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan sosial. Semangat tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Upacara peringatan Hari Pahlawan itu turut dihadiri Wakil Bupati Toba Audi Murphy O Sitorus, Ketua TP PKK Kabupaten Toba Ny Astita Effendi Napitupulu, Staf Ahli TP PKK Ny Riama Audi Murphy Sitorus, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ny Martha Paber Napitupulu, Kapolres Toba AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga, S.I.K., Kajari Toba Muslih, Pabung Kodim 0210/TU Mayor Inf. P. Simarmata, serta Ketua DPRD Toba Franshendrik Tambunan.

Hadir pula Dan Subdenpom I/2-6 Balige Kapten CPM B.M. Nainggolan, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Paber Napitupulu, Kepala Rutan Balige Valen Sonar Rumbiak, dan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Balige, Anita Silitonga.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Pemerintah Kabupaten Toba juga menyerahkan tali asih kepada 22 orang anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Pemberian tersebut menjadi bentuk penghargaan dan kepedulian pemerintah daerah terhadap para veteran yang telah berkontribusi dalam perjuangan bangsa.

Melalui peringatan Hari Pahlawan ini, semangat kepahlawanan diharapkan tidak berhenti pada seremoni tahunan, tetapi terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kepedulian, persatuan, kerja keras, dan pengabdian bagi masyarakat. (Dosi)

Pemkab Samosir Peringati Hari Pahlawan 2026, Wabup Ariston Ajak Masyarakat Teladani Semangat Juang dan Perkuat Kebersamaan Membangun Samosir

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Tanah Lapang Pangururan, Senin (10/11/2026). Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, bertindak sebagai Inspektur Upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia dalam peringatan yang mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan.”

Dalam kesempatan tersebut, sebelum membacakan sambutan Menteri Sosial, Wabup Ariston menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan hendaknya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk merefleksikan kembali nilai-nilai perjuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari.

“Semangat kepahlawanan harus kita wujudkan melalui kerja nyata, pengabdian, kepedulian, dan kebersamaan. Dalam konteks pembangunan Samosir, kita perlu terus memperkuat persatuan dan sinergi, baik pemerintah maupun masyarakat, agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat,” ujar Ariston.

Membacakan sambutan Menteri Sosial RI, Ariston menyampaikan bahwa tanggal 10 November mengingatkan bangsa Indonesia pada keberanian dan pengorbanan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan para pahlawan lahir dari keyakinan bahwa Indonesia merupakan tanah air yang harus dijaga bersama, dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

Melalui tema Hari Pahlawan Tahun 2026, masyarakat diajak untuk menjadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat keberanian, pengabdian, persatuan, dan kerelaan berkorban harus terus dihidupkan melalui berbagai bentuk kontribusi sesuai profesi dan tanggung jawab masing-masing.

Lebih lanjut disampaikan, perjuangan masa kini tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan melalui kerja sungguh-sungguh, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat bagi seluruh rakyat.

Dalam sambutan tersebut juga ditekankan pentingnya mengimplementasikan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 tentang hak pendidikan, Pasal 33 tentang pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 tentang tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Sejalan dengan itu, arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diarahkan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun manusia Indonesia yang berkualitas, memperkuat sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan, dan mewujudkan kesejahteraan yang merata.

Pendidikan menjadi salah satu aspek strategis dalam pembangunan manusia. Pemerintah terus berupaya memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat karakter, serta memberikan kesempatan yang lebih baik bagi seluruh anak bangsa, termasuk melalui program Sekolah Rakyat dan berbagai program pendidikan lainnya.

Wabup Ariston juga membacakan pesan mengenai pentingnya kebersamaan dan kesetiakawanan sosial dalam melanjutkan perjuangan. Pembangunan bangsa membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, akademisi, pemuda, hingga masyarakat luas.

Kesetiakawanan sosial harus diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti membantu sesama, berbagi kemampuan, memberikan kesempatan, menguatkan mereka yang membutuhkan, serta hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan.

Mengakhiri sambutan, Menteri Sosial mengajak seluruh masyarakat untuk terus meneladani semangat para pahlawan dengan bekerja sungguh-sungguh, saling membantu, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan.

Para pahlawan telah menyelesaikan perjuangan pada zamannya. Kini, generasi penerus memiliki tanggung jawab untuk melanjutkannya melalui pembangunan manusia, penguatan persatuan, peningkatan kesejahteraan, dan penumbuhan kesetiakawanan sosial.

Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 menjadi pengingat bahwa perjuangan mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera merupakan tanggung jawab bersama. Semangat kepahlawanan harus terus hidup dalam setiap karya, pengabdian, dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. (D/Smart)

Panen Raya, Pemkab Toba Harapkan Produksi Bawang Merah Ditingkatkan

TOBA (Sumut) mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Toba berharap produksi bawang merah dapat terus ditingkatkan, sekaligus mendorong penguatan usaha BUMDesma sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan perekonomian desa.

Demikian diketahui saat panen raya bawang merah di lahan seluas kurang lebih dua hektare yang dikelola BUMDes Bersama Mantap Taruli Dalihan Natolu Lumban Julu, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Toba, khususnya dalam meningkatkan produksi dan ketersediaan komoditas pangan strategis.

Kepala Dinas PMD PPA Kabupaten Toba, Melati Silalahi, mengatakan panen tersebut merupakan panen ketiga dengan hasil yang cukup baik. Namun, pengelola masih menghadapi kendala berupa harga bawang merah yang tidak stabil.

Ia berharap adanya intervensi pemerintah untuk membantu menjaga harga jual sehingga hasil usaha BUMDesma dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan perekonomian masyarakat.

“Dana ini merupakan kumpulan Dana Ketahanan Pangan dari setiap desa, yakni 20 persen dari Dana Desa Tahun 2025. Semoga usaha ini bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Lumban Julu,” ujarnya.

Camat Lumban Julu, Herta Simanjuntak juga menyampaikan bahwa stabilitas harga dan pemasaran menjadi kendala utama yang dihadapi pengelola. Ia berharap BUMDesma dapat berkembang menjadi usaha produktif yang mampu meningkatkan pendapatan desa sekaligus mengembalikan dana ketahanan pangan yang telah dikucurkan.

Sementara itu, Direktur BUMDesma Mantap Taruli Dalihan Natolu, Wilton Sirait, mengatakan hasil panen kali ini cukup baik. Meski demikian, kondisi cuaca yang kurang mendukung menyebabkan proses panen tertunda.

"Para pekerja hanya dapat bekerja setengah hari akibat cuaca, sehingga keterlambatan panen berdampak pada kondisi tanaman, termasuk daun yang melepuh," sebutnya. (Dosi)

Bupati Toba Hadiri Ziarah Hari Pahlawan, Tabur Bunga di Makam Raja Sisingamangaraja XII

Toba (Sumut) mediasergap.com - Bupati Toba Effendi Sintong P Napitupulu bersama Wakil Bupati Audi Murphy O Sitorus menghadiri upacara ziarah dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2026 di Makam Pahlawan Raja Sisingamangaraja XII, Balige, Selasa (10/11/2026).

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin Kapolres Toba AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga, S.I.K., sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia.

Mengusung tema “Pahlawanku Teladanku Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, kegiatan ini turut dihadiri Kajari Toba Muslih, Pabung Kodim 0210/TU Mayor Inf. P. Simarmata, Ketua DPRD Toba Franshendrik Tambunan, Sekda Toba Paber Napitupulu, Karutan Balige Valen Sonar Rumbiak, serta Ketua Pengadilan Anita Silitonga.

Dalam ziarah tersebut dilakukan prosesi tabur bunga yang menjadi simbol penghormatan sekaligus ungkapan terima kasih atas jasa, pengorbanan, dan perjuangan para pahlawan dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

"Melalui momentum Hari Pahlawan ini, semangat perjuangan para pendahulu diharapkan terus menjadi teladan bagi seluruh elemen masyarakat untuk mengisi kemerdekaan melalui pengabdian, persatuan, dan kontribusi nyata bagi bangsa dan daerah," ujar Bupati. (Dosi)

Kapolresta Deli Serdang Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2026, Kobarkan Semangat Melanjutkan Perjuangan

Deli Serdang (Sumut) mediasergap.com - Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Mapolresta Deli Serdang, Selasa (10/11/2026), pukul 08.00 WIB.

Upacara peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengusung tema “Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, yang menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk senantiasa menghargai jasa para pahlawan serta meneruskan nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kegiatan tersebut diikuti oleh para Pejabat Utama (PJU) dan seluruh personel Polresta Deli Serdang. 

Peringatan Hari Pahlawan ini menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme, patriotisme, dan pengabdian, khususnya bagi seluruh personel Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa semangat perjuangan para pahlawan harus terus diwarisi dan diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

“Semangat perjuangan para pahlawan harus menjadi teladan bagi kita semua. Sebagai anggota Polri, kita harus mampu melanjutkan perjuangan tersebut melalui pengabdian yang tulus, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai motivasi untuk terus berbuat baik dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara,” ujar Kapolresta.

Kapolresta juga mengajak seluruh personel Polresta Deli Serdang untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan semangat pengabdian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sejalan dengan nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan oleh para pahlawan.

Melalui peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026, Polresta Deli Serdang berkomitmen untuk terus meneladani semangat perjuangan para pahlawan melalui pengabdian nyata kepada masyarakat, bangsa, dan negara. (M)