Pemkab Toba Komitmen Lindungi dan Kembangkan Kekayaan Intelektual Daerah

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba menegaskan komitmennya untuk melindungi sekaligus mengembangkan karya cipta dan inovasi masyarakat agar memiliki nilai ekonomi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Toba, Paber Napitupulu, saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Pengembangan dan Perlindungan Karya Cipta dan Inovasi Menjadi Hak Ekonomi Berdampak di Kabupaten Toba, Jumat (21/8/2026), di Balai Data Lantai IV.

FGD tersebut menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman sekaligus membangun langkah bersama dalam melindungi kekayaan intelektual daerah. Sejumlah potensi lokal menjadi perhatian, antara lain tenun ulos, makanan olahan, andaliman dan berbagai produk turunannya.

Paber mengatakan, Pemerintah Kabupaten Toba akan mengambil peran aktif agar karya cipta dan inovasi masyarakat memperoleh perlindungan hukum sekaligus dapat dikembangkan menjadi sumber nilai ekonomi.

“Pemerintah Kabupaten Toba akan proaktif melindungi dan bekerja melindungi karya cipta dan inovasi berupa HAKI. Pemerintah Kabupaten Toba akan mendukung dan memfasilitasi pendaftaran, khususnya hak cipta dan merek,” ujar Paber.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Toba dan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Melalui kerja sama ini, Pemkab Toba berupaya meningkatkan perlindungan dan pendaftaran kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat maupun daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius MT. Silalahi, dalam pemaparannya mengatakan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan dan melindungi karya cipta masih menjadi hal penting yang perlu terus didorong.

Ia menyampaikan bahwa berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2026, pencatatan hak cipta untuk lagu dan/atau musik saat ini memiliki tarif Rp0. Sementara pencatatan jenis ciptaan lainnya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Ignatius mendorong Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba untuk memperkuat sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hak cipta. Dengan pencatatan yang baik, pencipta memiliki dasar perlindungan hukum dan peluang memperoleh manfaat ekonomi ketika karya tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan komersial.

“Jangan berhenti pada pendaftaran. Produk yang memiliki nilai ekonomi juga harus difasilitasi dalam hal pemasaran dan pengembangan usahanya,” katanya.

Menurut Ignatius, perlindungan kekayaan intelektual harus dipandang sebagai bagian dari ekosistem pengembangan ekonomi. Artinya, setelah memperoleh perlindungan, produk daerah perlu didorong agar memiliki daya saing, pasar dan nilai tambah.

Dalam pembahasan mengenai ulos, Ignatius menjelaskan bahwa motif yang telah menjadi bagian dari kekayaan intelektual komunal tidak dapat begitu saja didaftarkan sebagai hak cipta milik individu.

Namun, motif baru yang merupakan hasil kreasi dapat memperoleh perlindungan kekayaan intelektual sesuai jenis dan persyaratan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam inventarisasi, penjagaan dan pemeliharaan kekayaan intelektual komunal.

Mengacu pada PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, kekayaan intelektual komunal meliputi Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal dan Potensi Indikasi Geografis.

Sementara untuk andaliman Toba, perlindungan dapat didorong melalui instrumen kekayaan intelektual yang sesuai dengan karakteristik produk. Salah satu instrumen yang dapat dikembangkan adalah indikasi geografis, yang dapat menunjukkan kekhasan dan identitas produk berdasarkan asal wilayahnya.

Pembahasan juga mencakup kekhawatiran terhadap produk daerah yang berpotensi diklaim oleh daerah lain. Kabid Inovasi Kabupaten Toba, Gibson Sitinjak, menanyakan langkah yang dapat ditempuh untuk memperkuat perlindungan terhadap produk seperti ulos, andaliman dan produk kacang.

Ignatius menjelaskan bahwa perlindungan membutuhkan spesifikasi dan karakteristik produk yang jelas serta dapat dibuktikan. Untuk produk tertentu, indikasi geografis juga dapat menjadi instrumen pembeda sekaligus perlindungan.

Kabag Hukum Kabupaten Toba, Lukman Siagian, menyampaikan perlunya pembinaan secara berkelanjutan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten Toba.

Pembinaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pemerintah daerah sekaligus memperkuat langkah inventarisasi, perlindungan dan pendaftaran kekayaan intelektual daerah.

Menanggapi hal tersebut, Ignatius mengajak Pemkab Toba memperkuat sinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan kekayaan intelektual serta pengelolaan hak cipta lagu dan musik.

Narasumber lainnya, Rikson Sitorus dari DIKI, memaparkan peran kekayaan intelektual dalam mendorong perekonomian daerah. Menurutnya, kekayaan intelektual dapat memberikan nilai tambah terhadap produk daerah sehingga pemerintah perlu terus membangun dan mengembangkan potensi kekayaan intelektual, termasuk kekayaan intelektual tradisional.

Rikson menekankan pentingnya PP Nomor 56 Tahun 2022 sebagai dasar inventarisasi dan perlindungan kekayaan intelektual komunal.

“Pemberdayaan potensi kekayaan intelektual daerah bertujuan menciptakan iklim kreativitas serta mendorong lahirnya produk-produk baru yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memperoleh perlindungan kekayaan intelektual,” jelasnya.

Sementara itu, narasumber ketiga, Dr. Suyud Margono dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), memaparkan mengenai peran LMKN dalam pengelolaan royalti lagu dan musik.

LMKN berperan dalam penarikan dan penghimpunan royalti bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui FGD tersebut, Pemerintah Kabupaten Toba berharap perlindungan kekayaan intelektual tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi berkembang menjadi ekosistem yang mampu mendorong kreativitas, memperkuat identitas daerah, membuka peluang usaha dan meningkatkan nilai ekonomi karya masyarakat Toba. (Ds)

Delegasi IIGCE 2026 Kunjungi Toba, Pemkab Perkenalkan Potensi Wisata dan Budaya

TOBA (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kabupaten Toba menyambut kedatangan sekitar 30 delegasi Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) yang melaksanakan agenda Field Trip sebagai bagian dari rangkaian The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026, Jumat (21/8/2026).

Berdasarkan surat pemberitahuan resmi dalam dokumen Surat Permohonan Dukungan, kegiatan Field Trip tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai 21 hingga 23 Agustus 2026.

Para peserta berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pimpinan dan pelaku usaha, industri energi, akademisi, asosiasi, investor, hingga para pemangku kepentingan di sektor energi terbarukan dan panas bumi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kehadiran para delegasi tersebut disambut langsung Pemerintah Kabupaten Toba yang dipimpin Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan, Sumber Daya Alam (SDA) dan Aset, Darwin Parlindungan Sianipar.

Turut mendampingi penyambutan, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Dicky Tampubolon serta Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba Patar Silalahi.

Mewakili Bupati Toba, Darwin Parlindungan Sianipar menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada Kabupaten Toba sebagai salah satu daerah tujuan dalam rangkaian Field Trip IIGCE 2026.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Toba, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh delegasi IIGCE 2026. Kami menyambut baik kegiatan ini dan siap memberikan dukungan demi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan selama para peserta berada di Kabupaten Toba,” ujar Darwin.

Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum strategis bagi Kabupaten Toba untuk memperkenalkan berbagai potensi daerah, khususnya sektor pariwisata, kebudayaan, ekonomi kreatif, serta keunggulan sumber daya alam kepada para peserta yang berasal dari berbagai daerah dan negara.

“Momentum ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kami untuk memperkenalkan keunggulan daerah dan potensi pariwisata Kabupaten Toba secara langsung kepada para investor, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dari berbagai negara,” tambahnya.

Pemkab Toba berharap kunjungan para delegasi IIGCE 2026 tidak hanya memberikan pengalaman mengenai keindahan alam dan kekayaan budaya Toba, tetapi juga membuka peluang terjalinnya kerja sama serta jejaring baru yang dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selama berada di Kabupaten Toba, para peserta diharapkan dapat menikmati keramahan masyarakat, panorama alam, serta keberagaman budaya yang menjadi bagian penting dari identitas daerah.

Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan di Kabupaten Toba, para delegasi selanjutnya akan melanjutkan agenda kunjungan industri ke Sarulla Operation Ltd (SOL) di Kabupaten Tapanuli Utara.

Kunjungan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara sektor panas bumi, investasi, pariwisata, dan pembangunan daerah, sekaligus memperkenalkan potensi Sumatera Utara kepada jejaring industri energi dan investor internasional. (Ds)

Orangtua Siswa Perlu Tahu! Penggunaan Dana BOSP 2025 SMK N-1 Lubuk Pakam Disorot, Rp.2,92 Miliar Masuk Komponen Atensi

Deli Serdang (Sumut) mediasergap.com — Penggunaan anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2025 di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, menjadi sorotan. Pasalnya, berdasarkan data yang diterima, terdapat sejumlah komponen penggunaan anggaran dengan nilai cukup besar yang perlu diketahui dan diawasi bersama, khususnya oleh orangtua siswa.

Berdasarkan data penyaluran yang ditampilkan dalam sistem informasi anggaran sekolah, SMK Negeri 1 Lubuk Pakam tercatat menerima dana BOSP Tahun 2025 dengan total sebesar Rp.3.454.540.640,-, yang terdiri dari Tahap I sebesar Rp.1.745.550.000,- dan Tahap II sebesar Rp.1.708.990.640,-.

Sementara itu, berdasarkan data penggunaan dana yang ditampilkan, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp.3.428.555.450,-, dengan rincian Tahap I sebesar Rp.1.567.337.580,- dan Tahap II sebesar Rp.1.861.217.870,-.

Perbedaan antara jumlah dana yang disalurkan dengan realisasi penggunaan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka melalui dokumen pertanggungjawaban dan laporan penggunaan dana yang dapat diakses sesuai ketentuan yang berlaku.

Yang menjadi perhatian adalah sejumlah komponen penggunaan anggaran yang nilainya cukup signifikan. Berdasarkan data yang tersedia, antara lain:

• Pengembangan Perpustakaan: Rp.566.690.000,-
• Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler: Rp.122.273.000,-
• Administrasi Kegiatan Sekolah: Rp.830.170.500,-
• Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah: Rp.468.528.500,-
• Langganan Daya dan Jasa: Rp.310.484.450,-
• Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran: Rp.230.600.000,-
• Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus, Praktik Kerja Industri/Praktik Lapangan, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan Guru dan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama: Rp.394.494.000,-.

Jika seluruh komponen tersebut dijumlahkan, nilainya mencapai Rp.2.923.240.450,-.

Besarnya nilai anggaran pada sejumlah komponen tersebut tentu menjadi hal yang patut mendapatkan perhatian. Bukan berarti angka tersebut dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan, namun kewajaran harga, volume pekerjaan atau barang, kualitas pengadaan, serta kesesuaian antara realisasi dengan dokumen pertanggungjawaban perlu dapat dijelaskan dan diverifikasi.

Dana BOSP merupakan anggaran yang diperuntukkan mendukung operasional dan peningkatan mutu pendidikan. Karena bersumber dari anggaran negara, penggunaannya harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Oleh sebab itu, orangtua siswa memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh peserta didik.

Keterbukaan informasi juga merupakan bagian penting dalam pengawasan publik. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sepanjang informasi yang diminta merupakan informasi publik yang dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: istimewa

Pertanyaan sederhananya: apakah setiap rupiah dari dana BOSP yang diterima sekolah benar-benar telah memberikan manfaat maksimal bagi siswa dan peningkatan kualitas pendidikan?

Pertanyaan tersebut tentu bukan untuk menghakimi pihak sekolah, melainkan menjadi bagian dari kontrol sosial agar pengelolaan uang negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Dengan munculnya sejumlah angka penggunaan anggaran yang cukup besar tersebut, pihak berwenang dinilai perlu melakukan klarifikasi dan, apabila diperlukan, pemeriksaan atau audit untuk memastikan seluruh penggunaan dana telah sesuai dengan perencanaan, standar harga, volume pekerjaan, bukti transaksi, serta ketentuan pengelolaan BOSP.

Pihak SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, Rasimah selaku Kepala Sekolah juga diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai rincian penggunaan anggaran tersebut, termasuk dokumen pendukung apabila diperlukan, sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Sebab, transparansi bukan ancaman bagi pengelola anggaran. Transparansi justru menjadi cara terbaik untuk membuktikan bahwa setiap rupiah dana pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan sekolah dan peserta didik.

Hingga berita ini ditayangkan, apabila Pihak Sekolah memberikan klarifikasi atau hak jawab terkait data dan angka-angka tersebut, media ini siap memuatnya secara berimbang sesuai prinsip jurnalistik. (Tim)

Peringati HIM, Wali Kota Tebing Tinggi Ajak Pelajar Budayakan Menabung Sejak Dini

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, mengajak para siswa untuk menerapkan budaya menabung sejak dini demi membangun masa depan yang lebih terencana. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota saat membuka acara Peringatan Hari Indonesia Menabung (HIM) Kota Tebing Tinggi bertema "Merajut Masa Depan Melalui Literasi dan Inklusi Keuangan" di halaman SMP Negeri 4 Tebing Tinggi, Jumat (21/8/2026).

Dalam arahannya, Wali Kota menekankan pentingnya kedisiplinan mengelola uang saku, salah satunya melalui pemanfaatan Simpanan Pelajar (Simpel).

"Ini sangat penting dan harus diterapkan. Sisihkan uang jajan kalian untuk Simpel ini, seminggu sekali. Misalnya setiap hari sisihkan seribu rupiah, jadi setelah terkumpul baru ditabungkan," ujar Wali Kota.

Selain mengedukasi finansial, Wali Kota juga memberikan motivasi kepada peserta didik agar terus bersemangat menuntut ilmu, menjaga kesehatan, serta mendoakan kebaikan bagi kedua orang tua.

"Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, selalu berdoa kepada Tuhan dan juga doakan orang tua kalian supaya diberi kesehatan, umur panjang dimudahkan segala urusan yang baik," kata Wali Kota.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Funding & Wealth Management PT Bank Sumut, Muhammad Sadli, menyampaikan apresiasinya atas kemitraan strategis yang terjalin erat dengan Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi dalam mendorong literasi keuangan daerah.

"Kami berterima kasih kepada Pemko Tebing Tinggi atas kepercayaannya menjadikan Bank Sumut sebagai mitra transaksi keuangan. Semoga kolaborasi ini dapat terus terjalin demi kemajuan masyarakat, khususnya di Kota Tebing Tinggi," tutur Sadli.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Tebing Tinggi, Safaruddin, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menumbuhkan budaya menabung sejak dini, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

"Kegiatan ini diikuti sekitar 1.200 peserta yang terdiri dari guru serta pelajar SMP negeri dan swasta se-Kota Tebing Tinggi, dengan dukungan sumber dana keseluruhan dari PT Bank Sumut," jelas Safaruddin.

Rangkaian acara ditutup dengan penyerahan buku tabungan Simpel secara simbolis oleh Wali Kota kepada perwakilan siswa, dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Erwin Suheri Damanik, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Reza Aghista, Kaban Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Deni Saragih, Camat Tebing Tinggi Kota Henci br Siregar, Lurah Rambung Rezi Triandi, serta tamu undangan lainnya dan tim peliputan Diskominfo. (Ajs)

LSM STRATEGI Soroti Proyek Sungai Sibarau Rp.13,7 Miliar, Diduga Ada Penyimpangan

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Pelaksanaan proyek pembangunan prasarana pengendalian banjir Sungai Sibarau senilai Rp13.718.465.626 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 kembali mendapat sorotan. Kali ini, LSM STRATEGI Kota Tebing Tinggi meminta instansi teknis memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ketua LSM STRATEGI Kota Tebing Tinggi, Ridwan Siahaan, ST, mengatakan sorotan tersebut muncul setelah pihaknya melakukan monitoring terhadap pelaksanaan proyek. 

Menurutnya, terdapat sejumlah hal yang perlu mendapatkan penjelasan resmi, terutama terkait waktu pelaksanaan dan kondisi pekerjaan di lapangan. Hal itu disampaikannya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/08/2026).

“Kalau melihat waktu pelaksanaan yang tercantum pada papan proyek, seharusnya kita sudah bisa melihat progres sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Namun kenyataannya pekerjaan masih berlangsung. Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka, apakah ada adendum waktu, perubahan kontrak, atau ketentuan lainnya,” ujar Ridwan.

Ridwan menegaskan, pihaknya tidak ingin mengambil kesimpulan sepihak mengenai adanya pelanggaran. Namun, apabila waktu pelaksanaan memang telah melewati jadwal kontrak, menurut Ridwan, PPK perlu menjelaskan status kontraknya, termasuk apakah terdapat adendum, pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan, maupun penerapan denda apabila memang memenuhi ketentuan.

“Apakah proyek diberikan adendum, atau dikenakan denda atau sanksi oleh PPK? Ini harus terang. Jangan sampai persoalan administrasi dan progres pekerjaan justru baru diketahui setelah proyek selesai,” katanya.

Selain waktu pelaksanaan, LSM -STRATEGI juga menyoroti hasil pekerjaan di lapangan, khususnya pembuatan cor kubus berukuran 1 meter x 1 meter yang disebut menggunakan ready mix. Ridwan mengatakan, pihaknya melihat adanya bagian sambungan beton yang menurut pengamatan mereka perlu diperiksa lebih lanjut.

Demikian pula posisi dan jarak besi dalam struktur beton yang menurutnya perlu dicocokkan dengan gambar serta spesifikasi dalam dokumen kontrak.

“Kami tidak menyimpulkan bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai. Tetapi secara teknis, hal seperti ini harus diuji dan diverifikasi oleh pihak yang berkompeten,” ujarnya.

Ridwan menambahkan, LSM STRATEGI berencana menyampaikan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan BBWS Sumatera II Medan untuk meminta penjelasan serta pemeriksaan terhadap sejumlah hal yang menjadi perhatian tersebut. Ridwan  juga meminta PPK memastikan setiap progres pekerjaan yang dilaporkan benar-benar menggambarkan kondisi fisik di lapangan. 

“Kalau memang terdapat kekurangan volume atau kewajiban denda, semuanya harus dihitung dan diselesaikan sesuai ketentuan. Jangan sampai negara dirugikan,” tegasnya.

LSM STRATEGI menyarankan BBWS Sumatera II Medan, PPK, konsultan pengawas dan pihak pelaksana segera melakukan pemeriksaan bersama terhadap progres, mutu, volume, dokumen kontrak serta status waktu pelaksanaan proyek. Aparat pengawasan dan APH juga diharapkan dapat mencermati laporan masyarakat secara objektif apabila nantinya ditemukan indikasi pelanggaran berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan resmi.

Menurutnya,  langkah tersebut penting agar proyek bernilai Rp13,7 miliar ini benar-benar menghasilkan konstruksi pengendalian banjir yang berkualitas sekaligus memberikan kepastian kepada publik bahwa setiap rupiah uang negara dikelola sesuai aturan yang berlaku. (Ajs/Tim)

Desa Hariarapohan Jadi Nominator UP2K PKK Sumut, Ibu Wagubsu Apresiasi Potensi Samosir

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Kunjungan kerja Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Samosir menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan sekaligus mendorong pengembangan potensi ekonomi keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK.

Kunjungan yang berlangsung di Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Rabu (19/08/2026), tersebut merupakan bagian dari evaluasi Desa Binaan UP2K PKK dalam rangka Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Samosir Ny. Kennauli A. Sidauruk dan Ketua DWP Kabupaten Samosir Ny. Asti M. Sitinjak. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Kepala Dinas Sosial PMD Hans Rikardo Sidabutar, sejumlah pimpinan OPD, Camat Harian Hartopo Manik, jajaran TP PKK dan DWP Kabupaten Samosir, Kepala Desa serta masyarakat Desa Hariarapohan.

Membacakan sambutan Bupati Samosir, Kepala Dinas Sosial PMD Hans Rikardo Sidabutar menyampaikan apresiasi atas kunjungan Tim Evaluasi TP PKK Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Samosir.

Ia mengatakan, Pemkab Samosir merasa bangga karena Desa Hariarapohan dipercaya menjadi nominator Kategori Pelaksana Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

"Kami sangat bangga dan bersyukur bahwa Desa Hariarapohan di Kecamatan Harian telah ditetapkan sebagai nominator untuk Kategori Pelaksana Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK tingkat Provinsi Sumut tahun 2026. Semoga Kabupaten Samosir mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan," ungkap Hans.

Menurutnya, keberadaan UP2K tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan keluarga, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat yang tangguh di tengah dinamika pembangunan.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Wakil Gubernur Sumatera Utara, Titik Sugiharti Surya, menyampaikan apresiasi terhadap keindahan alam Kabupaten Samosir serta kondisi infrastruktur yang mendukung akses menuju Desa Hariarapohan.

"Sepanjang jalan menuju Desa Hariarapohan, jalannya sangat mulus dengan pemandangan yang sangat indah. Walaupun ke tempat ini jauh, kita tidak bosan menjalaninya," ungkap Titik.

Ia berharap kegiatan evaluasi tersebut tidak hanya menjadi ajang penilaian, tetapi juga menjadi sarana untuk melihat berbagai capaian, inovasi dan praktik baik yang telah dilaksanakan oleh masyarakat bersama TP PKK.

"Kegiatan ini bukan semata-mata untuk menentukan yang terbaik, tetapi upaya untuk memperkuat pembinaan, mendorong lahirnya inovasi, serta meningkatkan peran PKK dalam memberdayakan masyarakat," katanya.

Ketua TP PKK Kabupaten Samosir Ny. Kennauli A. Sidauruk menegaskan komitmen untuk terus mendorong kelompok UP2K agar mampu menghasilkan produk berkualitas sekaligus memiliki daya saing.

Menurutnya, pengembangan UP2K ke depan tidak hanya diarahkan pada produksi barang, tetapi juga peningkatan pelayanan jasa, termasuk pelayanan profesional yang mendukung standar pariwisata yang bersih dan ramah.

"Kami ingin UP2K PKK Desa Hariarapohan bukan hanya hadir untuk mengikuti perlombaan, tetapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi keluarga yang hidup, produktif dan berkelanjutan," pungkasnya.

Usai rangkaian evaluasi, rombongan TP PKK Provinsi Sumatera Utara kemudian meninjau sejumlah stand UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan masyarakat Desa Hariarapohan.

Peninjauan tersebut menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung kreativitas masyarakat dalam mengembangkan produk lokal sekaligus memperkuat peran UMKM sebagai bagian dari penggerak ekonomi keluarga dan potensi ekonomi desa.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Samosir berharap pembinaan UP2K PKK dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan keluarga, penguatan ekonomi masyarakat, serta pengembangan potensi desa secara berkelanjutan. (D/Smart)

Proyek Pengecoran Bahu Jalan Medan–Deli Tua Diduga Asal Jadi Pengecoran Beton Tanpa Besi, Papan Proyek Tak Ada, Diduga Sarat KKN

MEDAN (Sumut) mediasergap.com – Pengerjaan bahu jalan di ruas Medan–Deli Tua menuai sorotan. Pengecoran yang semestinya memperkuat badan jalan justru diduga dikerjakan tanpa tulangan besi ,dan diduga dikerjakan asal jadi . Parahnya, papan informasi proyek juga tak terlihat di lokasi.

Dengan tidak adanya terpampang papan proyek dilokasi sebagai Informasi Publik kepada Masyarakat dengan memakai Uang Negara Proyek ini diduga kuat menjadi sarat Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sehingga Aparat Penegak Hukum (APH) diminta akan segera mengaudit pengerjaan tersebut.

Masyarakat pun dibuat bertanya-tanya. Proyek siapa? Berapa anggarannya? Dari mana sumber dananya? Siapa kontraktornya dan siapa pengawasnya? Semua menjadi tanda tanya karena informasi dasar proyek tidak terpampang.

Seorang warga sekitar turut mempertanyakan kondisi tersebut. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui setiap pekerjaan yang menggunakan uang negara, termasuk sumber anggaran, nilai proyek dan kualitas pekerjaannya.

“Kami bukan menolak pembangunan. Tapi kalau pakai uang rakyat, harus jelas proyeknya siapa, anggarannya dari mana dan bagaimana kualitasnya. Jangan tiba-tiba dikerjakan tanpa informasi,” ujar warga.

Dugaan pengecoran tanpa besi juga menjadi perhatian warga. Jika memang sesuai spesifikasi teknis, warga meminta pihak terkait menjelaskannya secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan.

Kalau memang sesuai aturan, jelaskan. Kalau sesuai spesifikasi, tunjukkan dasar teknisnya. Jangan biarkan masyarakat hanya melihat beton dicor tanpa tahu pertanggungjawabannya.

Sebab pembangunan menggunakan uang rakyat bukan ruang untuk bermain-main. Buka anggarannya, buka pelaksananya, buka spesifikasinya dan jelaskan pengawasannya.

Jangan sampai proyek sudah selesai, tetapi ketika kualitasnya dipersoalkan semua pihak memilih cuci tangan.

Hingga berita ini dipublikasikan belum ada dapat dikonfirmasi dari pihak PUPR Sumatera Utara. (M)

Semarak HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di PTPN IV Regional I Kebun Gunung Monako

Sergai (Sumut) mediasergap.com - Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Kebun Gunung Monako mengadakan rangkaian kegiatan perlombaan dan kebersamaan yang diikuti oleh karyawan serta keluarga besar kebun.

Rangkaian kegiatan dimulai pada tanggal 5 Agustus 2026 dengan kegiatan jalan santai yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan kekompakan, serta menumbuhkan rasa nasionalisme di lingkungan Kebun Gunung Monako.

Semarak peringatan HUT RI ke-81 kemudian dilanjutkan dengan berbagai perlombaan yang melibatkan antar bagian. Selain menjadi hiburan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk membangun kerja sama, sportivitas, dan kekeluargaan di antara seluruh karyawan. 

Adapun beberapa perlombaan yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan tersebut antara lain lomba Mini Soccer, Pondok Merdeka, serta lomba menyanyi antarbagian. Seluruh peserta mengikuti perlombaan dengan penuh antusias, menjunjung tinggi sportivitas, dan menciptakan suasana yang penuh keceriaan.

Puncak rangkaian kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2026, yang ditandai dengan acara pengumuman dan penyerahan penghargaan kepada para pemenang perlombaan. Penghargaan diberikan kepada para pemenang lomba Mini Soccer, Pondok Merdeka, dan lomba menyanyi antarbagian sebagai bentuk apresiasi atas semangat dan partisipasi seluruh peserta.

Kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kebun Gunung Monako berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kekeluargaan. Semangat “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” menjadi motivasi bagi seluruh keluarga besar Kebun Gunung Monako untuk terus meningkatkan kebersamaan, semangat kerja, dan kontribusi positif bagi perusahaan serta masyarakat sekitar.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan dalam kegiatan perlombaan, tetapi juga tercermin dalam semangat bekerja, menjaga kekompakan, meningkatkan produktivitas, dan bersama sama memajukan PTPN IV Kebun Gunung Monako. (Ajs)

Menyemai Kebaikan di Balik Seragam, Sisi Humanis Kasat Reskrim Polres Palas Bersama Anak Yatim Santri Ali Baharuddin

PALAS (Sumut) mediasergap.com - Gema selawat membumbung hangat di dalam Masjid Al Amanah, markas Polres Padang Lawas, Selasa sore (18/8/2026).

Jam menunjukkan pukul 16.00 WIB ketika puluhan santri dan santriyah dari Pondok Pesantren Ali Baharuddin duduk melingkar, meleburkan batasan antara aparat penegak hukum dan masyarakat yang dilayaninya.

Sore itu, suasana markas kepolisian terasa berbeda. Hadir di tengah-tengah anak yatim, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, tak datang sendiri. Didampingi Kasat Binmas dan Kasiwas, perwira pertama polisi ini menggelar silaturahmi sekaligus penyerahan santunan yang dibungkus dalam kehangatan doa bersama.

Bagi AKP Irwansah Sitorus, tugas kepolisian tidak melulu soal penegakan hukum yang kaku di lapangan. Pendekatan bernuansa spiritual dan kemanusiaan justru menjadi fondasi utama dalam menjaga ketenteraman wilayah.

Merajut Kemitraan Lewat Pesan Kamtibmas Di hadapan para pengasuh yayasan dan para santri, jajaran Polres Padang Lawas menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian dan tokoh agama. Momen santunan ini menjadi sarana strategis untuk menyisipkan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Peran Tokoh Agama: Polres Padang Lawas mengajak seluruh elemen pesantren dan tokoh agama untuk aktif menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Padang Lawas.

Pendekatan Persuasif: Kehadiran langsung jajaran kepolisian di tengah santri bertujuan membangun rasa aman sekaligus mengikis jarak antara masyarakat dan institusi Polri.

"Kehadiran Polri bukan sekadar menegakkan hukum, tetapi hadir sebagai pelindung yang berintegritas dan humanis di tengah masyarakat," ungkap AKP Irwansah. 

Rangkaian acara yang berlangsung hingga petang tersebut ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan dan kedamaian Kabupaten Padang Lawas. 

Seluruh kegiatan berjalan aman, lancar, dan penuh khidmat, mempertegas komitmen Polres Padang Lawas dalam mengusung semangat pelayanan yang berintegritas dan humanis. (Rel)

Rutan Balige Dukung Percepatan Swasembada Bawang Putih Nasional melalui Penanaman Serentak

Toba (Sumut) mediasergap.com — Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Balige menunjukkan dukungannya terhadap program ketahanan pangan nasional dengan turut berpartisipasi dalam kegiatan Penanaman Bawang Putih Serentak dalam rangka Mendukung Percepatan Swasembada Bawang Putih Nasional yang digelar di Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba, Rabu (19/8/2026).

Kepala Rutan Kelas IIB Balige bersama Ketua Dharma Wanita Rutan Kelas IIB Balige hadir dan turut mengambil bagian secara langsung dalam kegiatan penanaman yang dimulai pada pukul 08.00 WIB tersebut. Kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan penanaman bawang putih secara serentak di berbagai daerah sebagai langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendorong terwujudnya swasembada bawang putih nasional.

Sebelum pelaksanaan penanaman, kegiatan diawali dengan rangkaian bakti kesehatan dan bakti sosial yang dipusatkan di lokasi kegiatan. Rangkaian tersebut tidak hanya mendukung kelancaran kegiatan utama, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat serta upaya menghadirkan manfaat sosial yang lebih luas.

Partisipasi Rutan Kelas IIB Balige dalam kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen jajaran pemasyarakatan dalam mendukung program strategis pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan. Kehadiran jajaran Rutan juga sekaligus memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama Kepolisian, Pemerintah Daerah, Kelompok Tani, serta berbagai unsur masyarakat di Kabupaten Toba.

Melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan penanaman bawang putih, Rutan Kelas IIB Balige turut mendorong semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun kemandirian pangan. Sinergi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas pertanian, penguatan ekonomi masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan bawang putih secara berkelanjutan.

Kegiatan penanaman bawang putih serentak ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bersama bahwa ketahanan pangan merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, aparat, petani, dan masyarakat, program swasembada pangan diharapkan dapat diwujudkan secara bertahap dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Ds)