Jelang Nataru, Pasar Murah di Samosir Diserbu Warga, Bahan Pokok Dijual di Bawah Harga Pasar

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Antusiasme masyarakat terlihat di kawasan Water Front City Pangururan, Kamis (12/11/2026). Sejak pagi, warga dari berbagai kecamatan berdatangan dan mengantre untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari pasaran. Melalui pasar murah, Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Natal dan Tahun Baru 2027.

Turut hadir Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir Dermawan Sinaga, Analis Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu Ahyat Perdana, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sary, Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Pangururan Nurhadewi Girsang, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Samosir.

Pasar murah tersebut digelar sebagai langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi daerah, menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok, serta meningkatkan keterjangkauan daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan menjelang akhir tahun.

Berbagai kebutuhan pokok disediakan dengan harga terjangkau, yakni beras SPHP sebanyak 5 ton dengan harga Rp58.000 per kemasan 5 kilogram, Minyakita sebanyak 200 dus atau setara 2,4 ton dengan harga Rp15.000 per kilogram, gula pasir sebanyak 100 kilogram dengan harga Rp17.500 per kilogram, serta telur sebanyak 200 krat atau 6.000 butir dengan harga Rp42.000 per krat.

Bupati Samosir melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir, Dermawan Sinaga, menyampaikan bahwa pasar murah merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Samosir dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan.

Menurutnya, menjelang Natal dan Tahun Baru, permintaan terhadap bahan pokok cenderung meningkat dan berpotensi mendorong kenaikan harga di pasaran. Karena itu, intervensi pemerintah melalui pasar murah diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan dampak kenaikan harga.

"Permintaan akan terus meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru dan harga cenderung naik. Melalui pasar murah ini, kita harapkan dapat membantu masyarakat, mengurangi beban pengeluaran, serta menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat," ungkap Dermawan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemkab Samosir akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak melakukan pembelian secara berlebihan, dan berbelanja sesuai kebutuhan.

Sementara itu, Analis Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Ahyat Perdana, menjelaskan bahwa pasar murah tersebut merupakan bagian dari inisiatif dan program Gubernur Sumatera Utara bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan di wilayah Sumatera Utara. "Semoga pasar murah ini dapat membantu dan meringankan masyarakat Samosir," ujarnya.

Manfaat pasar murah tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat. Masro Sijabat, salah seorang warga yang ikut berbelanja, mengaku sangat terbantu karena dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran.

"Kami sangat terbantu untuk mencukupi kebutuhan pokok. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan terkhusus kepada Bapak Bupati Samosir," tuturnya.

Menurut Masro, program tersebut sangat baik karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. (D/Smart)

Kejari Toba Perkuat Upaya Pencegahan Korupsi melalui Edukasi Hukum bagi Penyelenggara Pendidikan

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Kejaksaan Negeri Toba melalui Seksi Intelijen melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum bagi para Kepala Sekolah dan Bendahara SMA/SMK se-Kabupaten Toba, Kamis (12/11/2026), bertempat di Aula SMK Negeri 1 Balige. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program “Jaksa Sahabat Pendidik” yang digagas oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.H., sebagai bentuk komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di lingkungan penyelenggara pendidikan.

Program tersebut bertujuan untuk mendorong terciptanya tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, khususnya dalam pengelolaan anggaran pendidikan agar senantiasa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta diberikan pemahaman mengenai berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, meliputi tata cara pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penggunaan anggaran sesuai peruntukan, pencegahan tindak pidana korupsi, serta keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah.

Materi yang disampaikan diharapkan dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada para Kepala Sekolah dan Bendahara, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Dengan pemahaman tersebut, para penyelenggara pendidikan diharapkan mampu meminimalisir kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan yang dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Toba, Tommy Eko Pradityo, S.H., dalam penyampaiannya menegaskan bahwa melalui program “Jaksa Sahabat Pendidik”, Kejaksaan hadir untuk membangun kesadaran hukum serta memberikan edukasi kepada para penyelenggara pendidikan agar senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beliau juga menekankan bahwa pengelolaan Dana BOS harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan peruntukannya. Para Kepala Sekolah dan Bendahara diharapkan tidak ragu untuk meningkatkan pemahaman serta melakukan konsultasi terkait aspek hukum dalam pelaksanaan tugas, sehingga berbagai potensi permasalahan dapat dicegah sejak dini.

“Melalui kegiatan penerangan hukum ini, kami berharap para Kepala Sekolah dan Bendahara dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas, profesionalitas, serta kehati-hatian. Perlu dipahami bahwa penggunaan anggaran pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun secara hukum. Kehadiran Kejaksaan bukan hanya dalam hal penindakan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan melalui edukasi dan penerangan hukum agar para penyelenggara pendidikan dapat bekerja dengan tenang, benar, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Tommy Eko Pradityo, S.H.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah komunikasi dan edukasi antara aparat penegak hukum dengan para pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Sinergi tersebut diharapkan dapat menumbuhkan budaya kerja yang mengedepankan integritas, profesionalitas, keterbukaan, serta prinsip kehati-hatian dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sekolah.

Kejaksaan Negeri Toba terus mendorong penguatan langkah-langkah preventif sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap terciptanya penyelenggaraan pendidikan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

Melalui kegiatan Penerangan Hukum ini, Kejaksaan Negeri Toba menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan penerangan hukum sebagai wujud nyata kontribusi dalam mendukung pembangunan daerah.

Dengan semangat “Jaksa Sahabat Pendidik”, diharapkan terwujud tata kelola pendidikan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik penyimpangan, demi mendukung kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Toba. (Dosi)

Menilik Sosok Kharisma Calon Kades Karang Dapo Bawah Periode 2026 - 2034 "Darmadi Said" Alias Badek

Lebong (Bengkulu) mediasergap.com - Pesta demokrasi menuju pemilihan Kepala Desa "Karang Dapo Bawah" Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong Provinsi  Bengkulu periode menjabat 2026 - 2034 hanya tinggal beberapa hari saja, masing-masing kontestan calon Kepala Desa tentunya telah memantapkan persiapan menuju hari pelaksanaan pemilihan. 

Dari seluruh kontestan calon Kepala Desa salah satunya perlu untuk meniliknya, adalah calon Kepala Desa nomor urut (3) " yaitu (Darmadi Said) alias Badek, seorang putra asli kelahiran bumi Bengkulu yang maju dengan motto slogan demi mewujudkan harapan masyarakat Desa Karang Dapo Bawah yakni "Bersama Rakyat Membangun Desa Lebih Maju".

Sejatinya selama ini bagi seluruh warga masyarakat Desa "Karang Dapo Bawah" sosok nama "Darmadi Said" alias Badek tentu mengenalnya sebagaimana kharismanya dipandang oleh warga selalu bersahaja dan bermasyarakat serta peduli terhadap keinginan membangunan desa agar kedepannya "Desa Karang Dapo Bawah" kedepannya dapat lebih baik lagi menjadi desa lebih maju, mandiri dan lebih sejahterah warga masyarakatnya.

Penetapan tanggal pemilihan kepada desa Karang Dapo Bawah pada 16 November 2026 akan menjadi momentum penting bagi masyarakat desa untuk bebas memilih calon kepala desanya, untuk mempimpin "Desa Karang Dapo Bawah" Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong untuk Periode 2026 - 2034.

Dari seluruh peserta calon kepala desa yang maju pada Pilkades Karang Dapo Bawah tahun 2026 ini berhak untuk dapat memimpin desa tersebut, namun tentunya melalui tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh badan perhelatan pemilihan umum. 

Diharapkan siapa pun nantinya yang memenangkan hasil pemilihan suara pilkades Desa Karang Dapo Bawah tentunya yang terpenting harapan masyarakat desa adalah, kiranya siapa pun calon kepala desa yang maju dan memenangkan Pilkades tersebut harus dapat menepati janji dan komitmennya demi tercapainya segala program untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan desa. 

Semoga Pilkades Desa Karang Dapo Bawah ni nantinya berjalan lancar dan kondusif dan seluruh peserta Pilkades dapat memenuhi harapannya begitu juga dengan harapan calon Kades nomor urut (3) "Darmadi Said" alias "Badek" yang selalu mempunyai visi membangun Desa Karang Dapo Bawah lebih baik lagi dan lebih memperhatikan persoalan yang ada di desa serta merangkul warga desa demi harapan pembangunan desa yang lebih maju dan cerdas sejahtera. (Rel)

Respons Cepat Keluhan Masyarakat, Polsek Tanjung Morawa Bersama Pemerintah Desa Tindak Lokasi Diduga Barak Narkoba

Deli Serdang (Sumut) mediasergap.com - Menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika, Polsek Tanjung Morawa Polresta Deli Serdang bersama Pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa dan Pemerintah Desa Limau Manis melakukan penindakan terhadap sebuah lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di Gang Keluarga, Dusun IV, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah personel Polsek Tanjung Morawa menerima informasi dari masyarakat mengenai keberadaan lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkotika dan telah meresahkan warga sekitar.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kapolsek Tanjung Morawa AKP Jonni H. Damanik, S.H., M.H., didampingi Kanit Reskrim IPTU Hotman Barus, S.H., bersama personel Polsek Tanjung Morawa, Sekretaris Kecamatan Tanjung Morawa Fuad Ikhwan Hasibuan, S.STP., M.M., serta Pemerintah Desa Limau Manis langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan.

Setibanya di lokasi sekitar pukul 14.30 WIB, petugas tidak menemukan adanya pelaku penyalahgunaan narkotika. Namun, dari hasil pengecekan ditemukan sebuah pondok yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi narkoba. Petugas juga menemukan dua buah botol bekas alat isap sabu serta sejumlah bungkusan plastik bening berukuran kecil yang berserakan di sekitar lokasi.

Kapolsek Tanjung Morawa AKP Jonni H. Damanik, S.H., M.H., mengatakan bahwa penindakan tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi dan keluhan masyarakat yang merasa resah dengan dugaan aktivitas narkoba di lingkungan mereka.

"Kami merespons setiap informasi dan keluhan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Penindakan ini merupakan bentuk komitmen Polsek Tanjung Morawa dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan narkoba," ujar Kapolsek.

Lebih lanjut, Kapolsek Tanjung Morawa bersama pihak Kecamatan Tanjung Morawa dan Pemerintah Desa Limau Manis melaksanakan pemusnahan pondok yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi narkoba dengan cara dibakar.

Melalui kegiatan tersebut, Polsek Tanjung Morawa bersama unsur pemerintah setempat berharap dapat mencegah kembali digunakannya lokasi tersebut untuk aktivitas yang berkaitan dengan narkotika serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sekitar.

Polsek Tanjung Morawa juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam memerangi peredaran narkoba demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. (M)

Buka Sosialisasi Manajemen Talenta, Wali Kota Tebing Tinggi Tegaskan Pengembangan Karier ASN Berbasis Kompetensi dan Intregitas

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menegaskan bahwa pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi tidak lagi semata-mata didasarkan pada masa kerja atau pertimbangan subjektif. Sebaliknya, jenjang karier ASN kini benar-benar berlandaskan pada kompetensi, potensi, integritas, serta prestasi kerja.

Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota saat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Penerapan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Ruang Mawar, Lantai III Gedung Balai Kota Tebing Tinggi, Jalan Dr. Sutomo No. 14, Rabu (11/11/2026).

Sejalan dengan komitmen tersebut, Wali Kota menekankan bahwa manajemen talenta bukanlah sistem yang dirancang untuk menguntungkan kelompok atau individu tertentu, melainkan sebuah instrumen untuk menciptakan tata kelola kepegawaian yang objektif dan transparan.

“Pastikan data kepegawaian setiap ASN diperbarui secara benar dan lengkap, dorong peningkatan kompetensi pegawai, lakukan penilaian kinerja secara objektif, serta bangun lingkungan kerja yang memberikan ruang bagi setiap pegawai untuk berkembang,” tegas Wali Kota.

Menutup arahannya, Wali Kota berharap forum sosialisasi ini tidak sekadar menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi momentum penting dalam membangun kesamaan pemahaman dan komitmen bersama dalam menerapkan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Regional (Kanreg) VI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Medan, Janry H.U.P. Simanungkalit, menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat kepada jajaran Pemko Tebing Tinggi yang telah mengantongi Surat Keputusan (SK) Penerapan Manajemen Talenta sejak empat bulan lalu.

“Jadi ini capaian Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk kepegawaian luar biasa. Ini kita kejar, mudah-mudahan di penghujung tahun sudah ada laporan bahwa Tebing Tinggi sudah menerapkan manajemen talenta. Paling tidak dalam rotasi tidak dipaksa untuk promosi, tapi sudah dalam skema manajemen talenta,” ujar Kakanreg VI BKN Medan. 

Janry menjelaskan bahwa penerapan manajemen talenta merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang berbasis pada sistem meritokrasi guna melahirkan sosok ASN yang profesional. 

“Kalau dilihat dari sisi tujuan pada prinsipnya kita ingin mendapatkan orang yang cocok, harus memastikan profil jabatan yang akan diduduki. Dulu hanya the right man at the right time. Sekarang tambah, the right man at right time and the right reason. Tentunya kedepan, dengan kita mendorong sistem merit ini akan didorong penerapan manajemen talenta. Yang perlu kita pahami, nanti akan ada kemudahan melakukan mobilitas talenta. Data yang dimiliki Tebing Tinggi terkoneksi dengan data kita di nasional,” jelasnya. 

Berdasarkan data per 1 Oktober 2026 yang dipaparkan Kepala Kanreg VI BKN Medan, jumlah ASN di lingkungan Pemko Tebing Tinggi tercatat sebanyak 4.696 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 2.399 Pegawai Negeri Sipil (51 persen), 1.231 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK (26 persen), serta 1.066 PPPK Paruh Waktu (23 persen). 

Sementara itu, jika dirinci berdasarkan kelompok jabatan, terdapat 391 pejabat struktural (8 persen), 2.240 pejabat fungsional (48 persen), dan 2.065 jabatan pelaksana (44 persen).

Selain itu, Kanreg VI BKN Medan turut memberikan apresiasi khusus atas keberhasilan Pemko Tebing Tinggi meraih skor disparitas data manajemen talenta ASN nol atau Indeks Kualitas Data ASN (IKADA) bernilai 0. Capaian ini menandakan bahwa seluruh data kepegawaian Pemko Tebing Tinggi pada Sistem Informasi ASN (SIASN) BKN pusat telah sepenuhnya sinkron, akurat, dan tidak memiliki selisih dengan kondisi riil maupun data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Lebih lanjut, Janry menguraikan bahwa manajemen talenta bertujuan untuk meningkatkan capaian strategis pembangunan dan kualitas pelayanan publik, menjaring serta menyiapkan calon pemimpin masa depan (future leaders), meningkatkan profesionalisme dan memberikan kepastian karier, sekaligus memperkuat sistem merit dan rencana suksesi organisasi. 

Dengan diterapkannya sistem ini secara konsisten, kinerja instansi diharapkan semakin meningkat, pasokan talenta unggul terjaga, dan kepuasan kerja pegawai pun semakin optimal.

Rangkaian pembukaan acara tersebut turut dirangkaikan dengan penyerahan plakat dari Wali Kota Tebing Tinggi kepada Kepala Kanreg VI BKN Medan sebagai bentuk sinergi kelembagaan. Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemko Tebing Tinggi, baik secara luring di ruang rapat maupun secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik, Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg VI BKN Medan Ujang Iskandar, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta tim peliputan Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi. (Ajs)

Kapolresta Deli Serdang Hadiri Asistensi Relawan Anti Narkoba BNN Deli Serdang

Deli Serdang (Sumut) mediasergap.com - Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Muhammad, S.H, S.I.K, M.Si, menghadiri Undangan Asistensi Relawan Anti Narkoba BNN Kabupaten Deli Serdang di Desa Denai Sarang Burung, Kecamatan Pantai Labu.

Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 11 November 2026, pukul 09.00 WIB, bertempat di Aula Desa Denai Sarang Burung, Kecamatan Pantai Labu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BNN Kabupaten Deli Serdang Kombes Pol M. Fadris Sangun Ratu Lana, S.I.K., M.Si, Kadis PMD Kabupaten Deli Serdang Drs. Anita Situmorang, Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Dr. Ferry Kusnadi, Kapolsek Pantai Labu Ipda I.Y Dachi, Kepala Desa Denai Sarang Burung Katimin, S.E, Kasi Humas Polresta Deli Serdang Iptu J.M Gabe Napitupulu, Personil BNN Kabupaten Deli Serdang, serta para Relawan Anti Narkoba.

Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Relawan antinarkoba menjadi salah satu kekuatan penting dalam menggerakkan kepedulian, membangun kesadaran, serta memperkuat ketahanan masyarakat mulai dari lingkungan keluarga hingga desa.

Semangat tersebut melandasi pelaksanaan Kegiatan Asistensi Relawan Antinarkoba, ini juga untuk memperkuat para relawan anti narkoba yang berada di Desa Denai Sarang Burung Kec. Pantai Labu.

Kegiatan dibuka oleh Kepala BNN Kab. Deli Serdang yang menyampaikan bahwa pemerintah desa didorong untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki guna membangun lingkungan yang sehat dan produktif. Dukungan pemerintah daerah dan desa menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap ancaman narkoba.

Dalam kegiatan asistensi tersebut Kapolresta Deli Serdang menyamapaikan dan mengajak seluruh relawan untuk menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, dimulai dari diri sendiri,  lingkungan keluarga dan desa masing-masing.

"Untuk para relawan agar tetap aktif dalam mencegah peredaran narkoba di lingkunganya, apabila relawan milihat atau mendengar tentang peredaran narkoba agar segera menelpon Call Center 110 atau pihak kepolisian terdekat sebagai salah satu wujud kerjasama kita dalam memberantas peredaran narkoba di Desa Denai Sarang Burung in" tegas Kapolresta.

Diakhir kegiatan asistensi ini Ka BNN Deli Serdang, Kapolresta Deli Serdang serta perwakilan dari pemerintahan Kab. Deli Serdang memberikan jaket relawan anti narkoba kepada masyarakat dan di lanjutkan dengan foto bersama. (M)

Perkuat Kedekatan dengan Masyarakat, Wakapolres Toba Silaturahmi Bersama Warga Desa Banjar Ganjang

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Membangun situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif tidak hanya dilakukan melalui tugas pengamanan dan penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan humanis, komunikasi terbuka, serta kehadiran langsung kepolisian di tengah masyarakat.

Semangat tersebut ditunjukkan Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Toba, Kompol Abdul Rahman, S.H., M.H., saat melaksanakan kegiatan silaturahmi dan kumpul bersama masyarakat Desa Banjar Ganjang, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Rabu (11/11/2026).

Dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan, Wakapolres Toba berinteraksi langsung dengan warga, membangun komunikasi, serta mendengarkan berbagai aspirasi, masukan, dan harapan masyarakat terkait kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan desa.

Kegiatan silaturahmi tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Toba dalam memperkuat hubungan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat. Melalui komunikasi yang berlangsung secara terbuka dan penuh kebersamaan, diharapkan tumbuh rasa saling percaya serta kepedulian bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Dalam kesempatan tersebut, Kompol Abdul Rahman mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga kerukunan, mempererat persatuan, serta meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan masing-masing.

Ia juga mengimbau warga agar tidak ragu menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, peran aktif masyarakat sangat diperlukan karena menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, melainkan membutuhkan keterlibatan dan kerja sama seluruh elemen masyarakat.

Pendekatan melalui silaturahmi dan dialog langsung ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat antara aparat kepolisian dan warga.

Kehadiran Polri di tengah masyarakat juga diharapkan tidak hanya dirasakan ketika terjadi permasalahan, tetapi melalui kebersamaan, kepedulian, pelayanan, dan komunikasi yang terjalin secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Toba menegaskan komitmennya untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Toba.

Dengan mengedepankan semangat Polri Presisi dan Polisi Bersama Masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang semakin aman, harmonis, dan kondusif sebagai fondasi dalam mendukung kehidupan sosial serta pembangunan daerah. (Dosi)

Peringatan Tak Diindahkan, Pemkab Samosir Hentikan Kembali Operasional Dua Gedung Usaha

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten Samosir kembali mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan perizinan, tetapi tetap menjalankan aktivitas usahanya. Sebagai bentuk penegakan peraturan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Samosir kembali melakukan penertiban terhadap dua bangunan gedung usaha yang sebelumnya telah diimbau untuk menghentikan operasional sementara, namun masih ditemukan beroperasi dan belum menuntaskan proses perizinan, Rabu (11/11/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Daerah Manthun Sinaga, Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata, Plt. Kasat Pol PP Rikardo Sidabutar, Kepala Bapenda Besron Sitanggang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rudimantho Limbong, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho, serta anggota tim terpadu.

Dalam penertiban tersebut, tim terpadu kembali melakukan penempelan stiker penghentian operasional sebagai bentuk peringatan lanjutan sekaligus penegasan bahwa setiap kegiatan usaha wajib memenuhi ketentuan perizinan sebelum beroperasi. Tim juga mengingatkan bahwa pencabutan atau pemindahan stiker secara sepihak merupakan bentuk ketidakpatuhan yang dapat berujung pada tindakan lebih tegas, termasuk penutupan permanen bangunan usaha.

Penertiban ini menegaskan bahwa proses pengurusan izin yang sedang berjalan tidak serta-merta memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk tetap beroperasi. Selama persyaratan perizinan belum dipenuhi dan izin belum diterbitkan, operasional usaha wajib dihentikan sementara. Pemerintah memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menyelesaikan kewajibannya, tetapi kepatuhan terhadap aturan tetap menjadi keharusan.

Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, menjelaskan bahwa penempelan ulang stiker tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat evaluasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan tim terpadu.

"Berdasarkan kesepakatan kami dari tim, kami harapkan pemilik gedung dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Hari ini operasionalnya kami hentikan," tegas Rikardo setelah membacakan hasil rapat evaluasi tim terpadu.

Ia juga mengimbau pemilik bangunan agar menghormati keputusan pemerintah dengan tidak mencabut maupun memindahkan stiker penghentian operasional yang telah dipasang. Apabila pelanggaran serupa kembali terjadi, pihaknya akan mengambil langkah hukum dengan melaporkannya kepada pihak berwajib.

"Jika terjadi lagi pencabutan stiker, akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila tetap beroperasi tanpa izin PBG, tetap akan ditindak dan mengarah pada penutupan operasional secara permanen. Stiker akan dicabut setelah izin diterbitkan sehingga usaha dapat kembali beroperasi sesuai ketentuan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, meminta para pemilik bangunan yang sedang mengurus perizinan agar menyampaikan perkembangan proses pengurusan secara berkala, termasuk kendala yang dihadapi. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan masukan dan solusi untuk mempercepat penyelesaian persyaratan perizinan.

Menurutnya, pemerintah telah memberikan waktu dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, apabila belum menunjukkan kesungguhan dalam menuntaskan perizinan, penghentian sementara operasional menjadi langkah yang harus dilakukan agar pemilik usaha dapat lebih fokus menyelesaikan seluruh persyaratan.

"Ada baiknya pemilik bangunan melaporkan progres pengurusan perizinan secara berkala. Sudah diberikan waktu, tetapi apabila belum ada kesungguhan untuk menuntaskannya, operasional harus dihentikan sementara agar pemilik dapat fokus menyelesaikan perizinan," ujar Pilippi.

Pilippi menjelaskan, dari empat bangunan usaha yang sebelumnya dikenakan penghentian operasional, dua bangunan gedung yaitu hotel dan rumah makan kembali ditertibkan karena belum memenuhi ketentuan. Sementara itu, satu bangunan telah mematuhi imbauan pemerintah dan satu bangunan lainnya telah menuntaskan proses perizinan sehingga diperbolehkan kembali beroperasi.

Sementara itu, Satpol PP dan tim terpadu melanjutkan pengawasan terhadap 47 bangunan gedung lainnya yang sebelumnya telah ditertibkan. Pemerintah Kabupaten Samosir juga akan tetap melakukan penyidikan terhadap bangunan gedung yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai bagian dari upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penertiban ini bukan semata-mata untuk menghentikan aktivitas usaha, melainkan memastikan terciptanya iklim usaha yang tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum. Pemerintah Kabupaten Samosir tetap membuka ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang dan berinvestasi, namun setiap kegiatan usaha harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung secara sehat, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (D/Smart)

DPRD Toba Bahas APBD 2027, Lima Ranperda Diusulkan

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba mulai mematangkan arah pembangunan daerah tahun 2027 melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 bersama DPRD Toba. Selain APBD, dalam rapat paripurna tersebut juga diusulkan lima Ranperda, terdiri atas tiga usulan eksekutif dan dua inisiatif DPRD.

Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Bupati dan Nota Pengantar Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Toba itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Toba Tomson Manurung didampingi Franshendrik Tambunan dan Henry Tambunan berlangsung di Ruang Rapat DPRD Toba, Rabu (11/11/2026).

Bupati Toba Effendi Napitupulu saat menyampaikan nota pengantar memaparkan arah kebijakan serta target pembangunan daerah yang menjadi landasan penyusunan APBD 2027.

Dijelaskannya, penyusunan APBD 2027 mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Arah pembangunan Kabupaten Toba pada 2027 difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif. Penyusunan kebijakan tersebut juga mempertimbangkan proyeksi kondisi perekonomian daerah.

Effendi juga menyebutkan sejumlah target indikator pembangunan yang ingin dicapai pada 2027. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 6,28–6,67 %, tingkat kemiskinan 4,52–5,28 %, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,73–79,23 %.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 0,47–0,85 % dan gini rasio sebesar 0,342–0,344 %.

Effendi mengatakan, prioritas pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, serta berbagai isu strategis yang berkembang di Kabupaten Toba.

"Prioritas yang telah disusun pada implementasinya dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 pada tahun ketiga," ujarnya.

Selain penyampaian nota pengantar APBD, Bupati Toba Effendi Napitupulu juga membacakan nota pengantar tiga Ranperda usulan pemerintah daerah. Ketiganya yakni Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Bapemperda DPRD Toba, Bigman Butarbutar, menyampaikan dua Ranperda Inisiatif DPRD. Kedua regulasi tersebut yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Tempat Pemakaman serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dengan demikian, terdapat lima Ranperda yang diusulkan untuk dibahas bersama dalam agenda pembentukan peraturan daerah. Kelima regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan di Kabupaten Toba.

Turut hadir pada rapat paripurna tersebut Kapolres Toba AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga, S.I.K., Pabung Kodim 0210/TU Mayor Inf. P. Simarmata, Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Toba Horlando Limbong, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Paber Napitupulu, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba. (Dosi)

Gandeng Kejari Lewat Program "Jaksa Sahabat Pendidik", Pemko Tebing Tinggi Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Sekolah.

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Pemerintah Kota Tebing Tinggi memperkuat akuntabilitas dan transparansi tata kelola sekolah dengan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) melalui peluncuran program "Jaksa Sahabat Pendidik" bagi kepala sekolah se-Kota Tebing Tinggi yang digelar di Ruang Aula Lantai IV, Balai Kota, Jalan Dr. Sutomo No. 14, Rabu (11/11/2026).

Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan semata, melainkan membutuhkan dukungan, kolaborasi, dan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan serta masyarakat.

Menurutnya, kepala sekolah tidak hanya berperan memastikan proses pembelajaran berjalan baik dan meningkatkan kompetensi guru, tetapi juga mengemban tanggung jawab besar dalam membangun budaya sekolah yang positif, mengelola tenaga kependidikan, menjaga sarana dan prasarana, melaksanakan berbagai program pemerintahan di bidang pendidikan, serta pengelolaan sumber pembiayaan, termasuk Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Dana BOSP), pengelolaan aset, hingga administrasi pertanggungjawaban keuangan.

“Di sisi lain, kepala sekolah juga diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan berbagai sumber pembiayaan pendidikan, termasuk Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau Dana BOSP, pengelolaan aset, pelaksanaan kegiatan sekolah, serta administrasi pertanggungjawaban keuangan,” terang Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota merumuskan sejumlah penekanan penting bagi para pendidik dan pengelola sekolah. Ia menginstruksikan untuk membangun integritas dan budaya antikorupsi di lingkungan satuan pendidikan, mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kepatuhan terhadap seluruh regulasi pendidikan. Wali Kota juga meminta agar pengawasan internal dan budaya kerja profesional terus diperkuat tanpa mengabaikan tugas utama dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Wali Kota berharap program "Jaksa Sahabat Pendidik" ini tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata, melainkan dapat menjadi wadah komunikasi dan konsultasi yang berkelanjutan antara kejaksaan dengan satuan pendidikan.

“Kami juga berharap kejaksaan dapat melaksanakan hubungan kelembagaan yang harmonis dan produktif, di mana kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya, sementara para pendidik dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab,” harap Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Tebing Tinggi, Anthoni Nainggolan, selaku narasumber menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk sharing di tengah dinamika dunia yang terus mengalami perubahan signifikan.

"Kalau zaman dulu kita leader justice bahwa semua kebenaran menurut hukum, tapi sekarang sudah menjadi social justice, kebenaran-kebenaran yang menurut sosial masyarakat. Apa yang menurut masyarakat suatu kebenaran pasti benar, begitu juga sebaliknya," ujar Kajari.

Kajari menjelaskan bahwa korupsi umumnya terjadi akibat dua faktor, yakni corruption by need atau karena kebutuhan dan corruption by greedy, karena keserakahan. Menurutnya, korupsi karena kebutuhan sudah lama ditinggalkan oleh rezim saat ini seiring ikhtiar negara yang terus meningkatkan pendapatan.

"Yang terjadi sekarang korupsi karena keserakahan, kurang-kurang terus. Dilakukan digitalisasi, ini salah satu ikhtiar memberantas korupsi, semisal sekarang SPMB digital untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Tapi banyak dari kita melakukan perilaku koruptif. Mungkin tidak mengambil uang, tapi perilaku koruptif ada pada kita, misalnya datang terlambat atau titip absen," ungkap Kajari.

Kajari menegaskan bahwa berintegritas merupakan niat awal yang wajib dimiliki. Walaupun zaman terus berubah, selama memiliki niat yang baik dan terhindar dari konflik kepentingan, seseorang akan tetap berjalan di rel yang benar dan selamat.

"Bahwa jabatan kepala sekolah dan guru merupakan amanah, laksanakan dengan baik. Fungsi guru tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga bagaimana murid menjadi beradab. Bapak dan Ibu juga menjadi ujung tombak bagi generasi yang baru, membuat Tebing Tinggi lebih hebat karena tidak ada profesi lain yang diakui untuk mengajar selain guru," pungkas Kajari.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Tebing Tinggi, Muhammad Deni Saragih, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum terkait pengelolaan Dana BOSP dan pelaksanaan program revitalisasi sekolah, meningkatkan integritas dan kepatuhan regulasi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan, serta memetakan potensi risiko dan konsekuensi hukum. 

Selain itu, kegiatan ini ditujukan untuk membangun kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan satuan pendidikan guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, kondusif, dan bebas dari penyimpangan.

“Besar harapan kami, melalui kegiatan ini dapat terbangun komitmen bersama dalam meningkatkan integritas, kepatuhan hukum, dan akuntabilitas tata kelola pendidikan di Kota Tebing Tinggi,” kata Kadis Dikbud.

Sebagai informasi, program "Jaksa Sahabat Pendidik" merupakan inisiatif berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta 33 kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara yang diluncurkan pada 6–7 Oktober 2026.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekdako Erwin Suheri Damanik, Kasi Intel Kejari Sai Sintong Purba, Kasubsi Intelijen Kejari Tioneni br Sigiro, para Asisten, Inspektur Muhammad Fachri, para Kepala Bagian di lingkungan Setdako, pejabat eselon III Disdikbud, pengawas, serta kepala sekolah TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta se-Kota Tebing Tinggi beserta tim peliputan Diskominfo. (Ajs)