Pemkab Toba Gerak Cepat Atasi Gangguan Air Bersih di Balige, Dana Darurat Disiapkan

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bergerak cepat merespons gangguan distribusi air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah Kecamatan Balige. Bersama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Cabang Balige, pemerintah menggelar rapat koordinasi guna mencari solusi percepatan penanganan, Kamis (9/7/2026), di Ruang Rapat Staf Ahli Bupati Toba.

Gangguan pasokan air bersih dipicu oleh kerusakan pompa intake di Rumah Pompa Lumban Silintong. Akibatnya, distribusi air ke sejumlah kawasan di Balige terhenti selama dua hari terakhir.

Beberapa wilayah yang terdampak di antaranya Jalan Sutomo, Jalan Soposurung, Jalan Liberty Manik, Jalan Pagar Batu, Jalan Sangkar Nihuta, Jalan Sangkar Nihuta Hinalang Bagasan, serta Jalan Tarutung.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba, Jonni Lubis, menegaskan bahwa penanganan persoalan air bersih harus menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

"Pelayanan air bersih merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Karena itu, pemerintah meminta seluruh pihak bergerak cepat agar distribusi air kepada masyarakat segera kembali normal," tegas Jonni.

Sementara itu, pihak PDAM Tirtanadi Cabang Balige menjelaskan bahwa distribusi air saat ini masih dilakukan menggunakan pompa lama karena pompa pengganti belum tiba. Kondisi tersebut membuat pasokan air belum dapat pulih sepenuhnya. Selain itu, sejumlah kendala teknis di lapangan masih memengaruhi kelancaran distribusi kepada pelanggan.

Untuk mempercepat penanganan, Pemerintah Kabupaten Toba telah mengusulkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai langkah darurat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Toba, Gumianto Simangunsong, mengatakan usulan tersebut telah disampaikan mengingat kondisi yang dihadapi bersifat mendesak.

"Kami sudah mengajukan penggunaan dana BTT. Solusi sementara yang disiapkan adalah memanfaatkan anjungan lama agar lebih efisien sekaligus memungkinkan pengambilan air pada elevasi yang lebih dalam. Tim teknis juga telah ditugaskan untuk melakukan survei di lapangan," ujarnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Toba dan PDAM Tirtanadi berkomitmen mempercepat seluruh langkah penanganan agar pelayanan air bersih kepada masyarakat segera kembali normal.

Pemerintah daerah juga memastikan koordinasi dengan seluruh pihak terkait terus dilakukan sehingga kebutuhan air bersih warga dapat segera terpenuhi dan aktivitas masyarakat tidak terganggu lebih lama. (Ds)

Seleksi JPT Pratama Pemkab Toba Masuki Tahap Wawancara, Pengumuman Tiga Besar Dijadwalkan 24 Juli

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba Tahun 2026 kini memasuki tahapan presentasi makalah dan wawancara. Tahapan ini menjadi salah satu penentu dalam proses pengisian enam jabatan pimpinan tinggi pratama yang saat ini masih kosong.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Toba, Donald Simanjuntak, mengatakan seleksi terbuka dilaksanakan secara transparan dan kompetitif untuk mendapatkan aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kompetensi, integritas, serta kapasitas kepemimpinan.

"Tujuan pelaksanaan seleksi ini adalah mencari dan merekomendasikan ASN yang memiliki kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan moralitas kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian," ujar Donald di sela pelaksanaan seleksi di Sopo Raja Balige, Kamis (9/7/2026).

Donald menjelaskan, rangkaian seleksi dimulai dari pengumuman dan pendaftaran peserta pada 8–29 Juni 2026. Selanjutnya dilakukan seleksi administrasi dan rekam jejak yang hasilnya diumumkan pada 1 Juli 2026.

Peserta kemudian mengikuti tahapan penulisan makalah dengan pengumpulan naskah pada 2 Juli dan pengumuman hasil pada 3 Juli. Setelah itu, mereka menjalani seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural pada 6–7 Juli 2026 di UPTD Pusat Asesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara di Medan.

Saat ini, para peserta mengikuti presentasi makalah dan wawancara. Hasil tahapan tersebut dijadwalkan diumumkan pada 13 Juli 2026.

Selanjutnya, panitia seleksi akan menyampaikan laporan kepada Bupati Toba selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai dasar permohonan rekomendasi penetapan tiga peserta terbaik pada masing-masing jabatan.

"Setelah rekomendasi dari BKN diterbitkan, kami menargetkan pengumuman tiga besar pada 24 Juli 2026. Tahapan berikutnya adalah pelantikan, yang waktunya masih menunggu arahan pimpinan," kata Donald.

Sebanyak 14 aparatur sipil negara mengikuti seleksi terbuka ini untuk memperebutkan enam jabatan pimpinan tinggi pratama, yakni Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Sementara itu, pengisian tiga jabatan pimpinan tinggi pratama lainnya, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Lingkungan Hidup, dan Inspektorat Kabupaten Toba, akan dilaksanakan setelah proses seleksi enam jabatan yang sedang berlangsung selesai.

Menurut Donald, sesuai arahan pimpinan daerah, Pemkab Toba akan kembali mengajukan permohonan kepada BKN untuk membuka seleksi terbuka terhadap tiga jabatan tersebut. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan sebelumnya, proses seleksi hingga pelantikan diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu setengah bulan. (Ds)

Pemkab Samosir Perkuat Sinergi dengan DPRD Sumut, Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat

Samosir (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Samosir menerima kunjungan kerja Tim DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) IX yang dipimpin Rahmansyah Sibarani di Aula Kantor Bupati Samosir, Kamis (9/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, DPRD Sumut, dan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mendorong percepatan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyambut langsung rombongan DPRD Sumut didampingi Asisten Administrasi Umum Arnod Sitorus, Kepala Bapperida Rajoki Simarmata, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Samosir, serta OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Ariston menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD Sumut memiliki peran strategis dalam menjawab berbagai kebutuhan pembangunan di Kabupaten Samosir. Menurutnya, dukungan DPRD sangat dibutuhkan untuk mengawal aspirasi masyarakat agar dapat terakomodasi dalam program pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Kami berharap sinergi ini terus diperkuat. Mari bersama-sama membangun Kabupaten Samosir dengan menguatkan barisan untuk menampung sekaligus menjembatani kebutuhan pembangunan masyarakat," ujar Ariston.

Ia menjelaskan, pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Di sisi lain, sektor pertanian juga perlu terus diperkuat melalui penyediaan air bersih, jaringan irigasi, peningkatan akses jalan, hingga dukungan terhadap pelaku UMKM sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan.

Ariston optimistis kolaborasi yang kuat akan mempercepat terwujudnya Kabupaten Samosir yang semakin maju, makmur, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Tim DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap realisasi program pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur Sumatera Utara.

Selain melakukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan, DPRD Sumut juga menyerap berbagai aspirasi dari pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

"Kami ingin melihat langsung pelaksanaan program pemerintah provinsi sekaligus menjemput aspirasi daerah untuk menjadi bahan pembahasan pembangunan berikutnya," kata Rahmansyah.

Ia mengungkapkan bahwa sejak tahun 2022 berbagai program pompanisasi telah direalisasikan di wilayah Dapil IX dan akan terus diupayakan penambahannya sesuai kebutuhan masyarakat. Rahmansyah juga meminta agar setiap usulan pembangunan yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi turut disampaikan kepada DPRD Sumut sehingga dapat dikawal dalam proses pembahasan anggaran.

"Kami tidak pernah membedakan daerah. Selama itu merupakan kebutuhan masyarakat, akan kami perjuangkan," tegasnya.

Pada sesi dialog, Pemerintah Kabupaten Samosir menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan, antara lain bantuan pompa air tenaga surya untuk penyediaan air bersih dan irigasi pertanian, peningkatan kualitas ruas jalan provinsi guna mendukung sektor pariwisata, program perumahan swadaya, pembukaan akses jalan alternatif menuju Samosir, pengadaan mobil pelayanan perizinan keliling, pelaksanaan bimbingan teknis penanaman modal, bantuan benih pertanian dan alat mesin pertanian (alsintan), peningkatan sarana pelayanan kesehatan di puskesmas, serta berbagai program strategis lainnya yang telah diusulkan melalui RKPD Provinsi Sumatera Utara.

Menutup pertemuan, Wakil Bupati menegaskan bahwa pembangunan fisik harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa Kabupaten Samosir memiliki Indeks Pendidikan yang tinggi dan telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) melalui kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Samosir juga terus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dengan program subsidi bunga kredit nol persen, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penguatan sektor pertanian dan pariwisata.

Ariston turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penataan aset daerah, termasuk penyerahan aset rumah dinas bupati. Ia berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam penyediaan pompa air serta berbagai program pembangunan prioritas lainnya.

"Kami akan terus memperkuat kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam menyusun dan mengawal usulan pembangunan sehingga kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan secara bertahap melalui sinergi Pemerintah Kabupaten Samosir, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan DPRD Sumatera Utara," pungkas Ariston. (D/Smart)

Wabup Toba: Seleksi JPT Pratama Momentum Menunjukkan Kapasitas Kepemimpinan

Balige (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) resmi membuka Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (9/7/2026), di Sapa Raja, Balige.

Enam Jabatan yang diseleksi meliputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan; Kepala Dinas Ketahanan Pangan; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Tahapan seleksi yang dilaksanakan pada hari pertama mencakup wawancara dan presentasi makalah sebagai bagian dari proses penilaian kompetensi dan kapasitas para peserta.

Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, saat membuka kegiatan memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh peserta agar mengikuti setiap tahapan seleksi dengan penuh semangat dan menampilkan kemampuan terbaik.

"Seleksi ini menjadi kesempatan bagi setiap peserta untuk menunjukkan gagasan, visi, serta kesiapan memimpin organisasi. Manfaatkan momentum ini untuk mempresentasikan pemikiran terbaik apabila nantinya dipercaya mengemban amanah sebagai pimpinan perangkat daerah," ujarnya.

Menurut Wakil Bupati, proses seleksi bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang bagi aparatur sipil negara untuk menunjukkan kualitas kepemimpinan, inovasi, dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar seluruh peserta tetap bangga telah berpartisipasi dalam seleksi terbuka, terlepas dari hasil yang akan diperoleh.

"Jika nantinya belum terpilih, tetaplah bangga karena telah berani mengikuti seleksi ini. Jadikan pengalaman ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme," katanya.

Kepada peserta yang nantinya dipercaya menduduki jabatan pimpinan tinggi, Wakil Bupati berpesan agar menjadi pemimpin yang mampu memahami tugas dan fungsi organisasi, membangun komunikasi yang efektif, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

Selain kompetensi, ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sebagai modal utama dalam menjalankan amanah pemerintahan.

"Jabatan adalah bentuk kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, jagalah kesehatan, bangun ketahanan mental, dan jangan pernah menghindari tanggung jawab. Jadilah pemimpin yang hadir, melayani, dan memberi solusi," pesannya.

Seleksi Terbuka JPT Pratama ini dilaksanakan secara objektif dan profesional oleh Panitia Seleksi yang terdiri atas unsur pemerintah dan akademisi. Panitia diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Paber Napitupulu, dengan Sekretaris Chusnul Fanany Sitorus, serta anggota yang berasal dari kalangan akademisi, yakni Prof. Dr. Ir. Albiner Siagian, M.Si., Prof. Dr. Efendi Napitupulu, M.Pd., dan Dr. Nenny Ika Putri Simarmata, M.Psi., Psikolog.

Melalui pelaksanaan seleksi terbuka ini, Pemerintah Kabupaten Toba berharap dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin perangkat daerah yang profesional, berintegritas, inovatif, serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (Ds)

Rp.51,5 Miliar Mengalir Keluar, Rakyat Deli Serdang Kebagian Jalan Hancur: APBD Masih Berpihak kepada Rakyat atau Sudah Kehilangan Arah ?

DELI SERDANG (Sumut) mediasergap.com – Di tengah jeritan masyarakat yang setiap hari harus bertaruh nyawa melintasi jalan-jalan kabupaten yang berlubang, rusak parah, dan tak kunjung diperbaiki, kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalokasikan dana hibah sekitar Rp50 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan sekitar Rp1,5 miliar kepada Polrestabes Medan memicu gelombang pertanyaan dan sorotan publik.

Bagi sebagian warga, kebijakan tersebut menghadirkan ironi yang sulit diabaikan. Di satu sisi, puluhan miliar rupiah dialokasikan ke luar daerah dan kepada institusi lain. Di sisi lain, masih banyak ruas jalan kabupaten yang rusak, desa-desa yang minim infrastruktur, serta masyarakat yang masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi.

Kontras inilah yang kini menjadi perbincangan. Mengapa anggaran sebesar itu dapat dialokasikan keluar, sementara kebutuhan pembangunan di Deli Serdang sendiri masih begitu besar?

Berdasarkan berbagai keluhan masyarakat, kerusakan jalan tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berdampak pada meningkatnya biaya transportasi, terganggunya aktivitas ekonomi, hingga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Nilai hibah yang mencapai Rp51,5 miliar kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai arah kebijakan APBD. Masyarakat berharap pemerintah dapat menjelaskan secara terbuka dasar hukum, tujuan, urgensi, serta manfaat dari kebijakan tersebut sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Sorotan publik kini tidak lagi hanya tertuju pada besarnya angka hibah, tetapi juga pada prioritas pembangunan. Warga mempertanyakan apakah alokasi anggaran telah disusun berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat Deli Serdang, terutama dalam perbaikan infrastruktur dasar dan peningkatan kesejahteraan.

"Mengapa uang daerah mengalir keluar ketika masih banyak persoalan di rumah sendiri yang belum terselesaikan?" Pertanyaan tersebut kini menjadi isu yang terus bergema di tengah masyarakat. (Rel)

Disbudpar Toba Siapkan Strategi Baru Tingkatkan Kunjungan Wisatawan

Ket. Foto: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba, Rikardo Hutajulu

Balige (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus memperkuat strategi pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan promosi destinasi, penyelenggaraan atraksi wisata, serta penataan destinasi unggulan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor pariwisata.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba, Rikardo Hutajulu, mengatakan hasil evaluasi menunjukkan bahwa promosi dan atraksi wisata masih perlu diperkuat agar potensi pariwisata Kabupaten Toba semakin dikenal luas oleh wisatawan.

"Promosi menjadi salah satu faktor penting dalam memperkenalkan keindahan destinasi wisata yang kita miliki. Karena itu, pembenahan terus kita lakukan agar promosi lebih terarah dan mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Toba," ujarnya, Rabu (8/7/2026).

Selain memperkuat promosi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga menerapkan strategi klasifikasi destinasi wisata menjadi tiga kategori, yakni destinasi prioritas, unggulan, dan rintisan. Strategi ini bertujuan memfokuskan pengembangan pada objek wisata yang dinilai siap memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat.

Sebagai langkah awal, pemerintah menetapkan sepuluh destinasi sebagai objek wisata prioritas. Beberapa di antaranya adalah kawasan Pakkodian, Desa Adat Meat, serta kawasan Makam Sisingamangaraja yang direncanakan akan direvitalisasi. Destinasi tersebut akan menjadi fokus pengembangan dan promosi dalam dua tahun ke depan.

"Setelah pengembangan destinasi prioritas berjalan, destinasi unggulan akan dipromosikan menjadi prioritas berikutnya. Dengan demikian, wisatawan akan selalu memperoleh pengalaman baru saat berkunjung ke Kabupaten Toba," jelas Rikardo.

Selain pengembangan destinasi, penyelenggaraan berbagai atraksi dan event juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya tarik wisata. Menurutnya, perpaduan antara keindahan alam dan kegiatan wisata akan memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi para pengunjung.

Salah satu agenda yang tengah dipersiapkan adalah penyelenggaraan Tour de Toba, ajang balap sepeda yang direncanakan melintasi kawasan pesisir Danau Toba dan sejumlah destinasi wisata unggulan. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi media promosi yang mampu memperkenalkan potensi wisata Kabupaten Toba kepada khalayak yang lebih luas.

Sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga berkomitmen mengangkat kembali tradisi-tradisi Batak sebagai bagian dari atraksi wisata. Salah satunya adalah tradisi Maranggir, yang akan dikemas dalam bentuk pertunjukan budaya di destinasi wisata sebagai upaya melestarikan kearifan lokal sekaligus memperkaya pengalaman wisatawan.

Di samping promosi dan atraksi, peningkatan aksesibilitas menuju destinasi wisata juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Ketersediaan akses yang aman, nyaman, dan efisien dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata secara berkelanjutan.

Melalui berbagai strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Toba optimistis sektor pariwisata akan semakin berkembang, meningkatkan daya saing daerah, membuka peluang usaha bagi masyarakat, serta mendukung terwujudnya visi Toba Mantap 2029 sebagai daerah tujuan wisata yang unggul, berbudaya, dan berkelanjutan. (Ds)

Dinas PMD PPA Toba Optimalkan Program Strategis Demi Capai Target Kinerja 2026

Ket. Foto: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba, Melati Silalahi, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/7/2026).

Balige (Sumut) mediasergap.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (PMD PPA) Kabupaten Toba terus mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program strategis guna mencapai target kinerja Tahun Anggaran 2026. Berbagai kegiatan yang dijalankan difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kepala Dinas PMD PPA Kabupaten Toba, Melati Silalahi, menjelaskan bahwa target kinerja tahun ini mencakup empat bidang utama yang seluruhnya sedang berjalan sesuai rencana.

"Pada bidang pemerintahan desa, kami menargetkan pembinaan administrasi di 32 Desa dan saat ini prosesnya sedang berlangsung," ujar Melati Silalahi di ruang kerjanya, Rabu (8/7/2026).

Selain pembinaan administrasi, Dinas PMD PPA juga telah melaksanakan sosialisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, serta Bagi Hasil Pajak kepada pemerintah desa. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan pemanfaatan dana transfer pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan delapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Menurut Melati, setelah tahapan sosialisasi selesai dilaksanakan, pihaknya akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa tahap pertama di seluruh desa sasaran.

Di bidang perlindungan perempuan dan anak, Dinas PMD PPA menaruh perhatian besar terhadap upaya pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. Tahun ini, sosialisasi perlindungan anak ditargetkan menjangkau 20 sekolah di Kabupaten Toba dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Kami ingin menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Pencegahan perundungan menjadi perhatian bersama karena anak-anak merupakan generasi penerus yang harus mendapat perlindungan," jelasnya.

Sementara itu, melalui bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas PMD PPA terus memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama (BUMDesma). Salah satu target yang sedang berjalan adalah pelaksanaan musyawarah pertanggungjawaban BUMDes dan BUMDesma di setiap kecamatan sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan usaha desa.

Pada bidang Kelembagaan Masyarakat Desa dan Adat (KMDA), Dinas PMD PPA juga tengah melakukan identifikasi masyarakat hukum adat di wilayah Natinggir. Di samping itu, pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) terus dilakukan, termasuk pendampingan kepada desa binaan PKK.

Ke depan, Dinas PMD PPA akan melaksanakan berbagai kegiatan kolaboratif, seperti Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak PKK, peringatan Hari Anak Nasional, serta program pemberdayaan perempuan di sektor UMKM, ekonomi, dan sosial melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Melati berharap seluruh program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pemerintahan desa, kesejahteraan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, serta mendukung terwujudnya visi pembangunan Toba Mantap 2029.

"Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program. Kami optimistis target kinerja tahun 2026 dapat tercapai sekaligus memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkasnya. (Ds)

Dorong Kemandirian Ekonomi, DPW Tebing Tinggi Gelar Seminar Peluang Usaha Berkelanjutan

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Tebing Tinggi kembali menggelar pertemuan bulanan di Gedung Hj. Sawiyah Nasution, Jalan Dr. Sutomo, Rabu (8/7/2026). Berbeda dari biasanya, pertemuan kali ini dirangkai dengan seminar edukatif guna memacu kreativitas dan kemandirian ekonomi para anggotanya.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DWP Kota Tebing Tinggi, Ny. Afrida Erwin Suheri Damanik, jajaran pengurus, serta seluruh ketua unit dan anggota DWP se-Kota Tebing Tinggi. Hadir sebagai narasumber utama, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop UKM) Kota Tebing Tinggi, Marimbun Marpaung.

Dalam sambutannya, Ketua DWP Kota Tebing Tinggi, Ny. Afrida Erwin Suheri Damanik menegaskan bahwa sebagai organisasi istri Aparatur Sipil Negara (ASN), DWP tidak hanya berfungsi mendukung tugas suami. Lebih dari itu, DWP dituntut mampu bertransformasi menjadi organisasi yang mandiri, kreatif, dan memberikan dampak ekonomi yang nyata.

"Tujuan utama kegiatan hari ini adalah memberikan pemahaman mendalam kepada seluruh anggota tentang pentingnya keberadaan unit usaha, serta bagaimana mengelolanya secara profesional, akuntabel, baik, dan benar," ujar Ny. Afrida.

Ny. Afrida juga berharap unit usaha yang dimiliki atau sedang dirintis oleh DWP tidak sekadar berjalan di tempat, melainkan mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. 

"Kita ingin usaha yang kita bangun benar-benar sustainable (berkelanjutan), sehingga memberi manfaat bagi anggota maupun masyarakat luas," tambahnya seraya mengapresiasi kerja keras seluruh panitia yang menyukseskan acara ini.

Sementara itu, dalam sesi seminar bertema "Menggali Peluang dan Membangun Usaha Dharma Wanita yang Mandiri dan Berkelanjutan", Kepala Disdagkop UKM, Marimbun Marpaung, memaparkan bahwa DWP memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor usaha produktif.

Menurut Marimbun, kunci sukses dalam membidik peluang usaha adalah dengan menyesuaikan kemampuan anggota terhadap kebutuhan pasar saat ini.

"Tata kelola yang baik serta pemanfaatan digitalisasi menjadi faktor penting dalam pengembangan usaha. Namun yang terpenting, keberlanjutan usaha tersebut membutuhkan komitmen dan konsistensi dari seluruh anggota," tegas Marimbun.

Melalui pertemuan dan seminar ini, Dharma Wanita Persatuan Kota Tebing Tinggi menyatakan kesiapannya untuk berperan aktif dalam membangun usaha mandiri yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat menyokong semangat pemberdayaan perempuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga besar ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. (Ajs)

46 Tahun Yayasan Astra - YDBA Dampingi UMKM Naik Kelas ke Rantai Pasok Industri

JAKARTA, mediasergap.com - Selama 46 tahun mendampingi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),Yayasan Astra – Yayasan Dharma Bhakti Astra (Yayasan Astra - YDBA) terus memperkuat daya saing UMKM agar mampu naik kelas dan menjadi bagian dari rantai pasok industri. Hingga 2026, Yayasan Astra - YDBA telah mendampingi 2.030 UMKM aktif di 21 wilayah Indonesia. Salah satu kisah keberhasilan tersebut datang dari PT Kawani Tekno Nusantara (Kawani), UMKM manufaktur dan fabrikasi asal Bandung yang kini menjadi bagian dari ekosistem bisnis Grup Astra. 

Yayasan Astra - YDBA menerapkan pendekatan pembinaan yang berfokus pada penguatan mentalitas usaha, peningkatan kapabilitas bisnis, serta pemenuhan standar Quality, Cost, and Delivery (QCD). Melalui pendekatan tersebut, UMKM dipersiapkan agar mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dan bersaing di rantai pasok industri. 

Salah satu implementasinya diwujudkan melalui Program Development bagi UMKM Manufaktur, hasil kolaborasi Yayasan Astra - YDBA bersama enam Agen Pemegang Merek (APM) Grup Astra. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, dan asesmen bagi UMKM agar memenuhi standar industri dan memiliki peluang menjadi bagian dari rantai pasok Grup Astra. 

PT Kawani Tekno Nusantara: Tiga Dekade Perjalanan Bersama Yayasan Astra -YDBA 

Kawani, usaha manufaktur dan fabrikasi berbasis job order, telah dibina Yayasan Astra - YDBA sejak sekitar tahun 1990 — hanya berselang satu dekade dari berdirinya Yayasan Astra - YDBA sendiri. Melalui pelatihan rutin dari Yayasan Astra - YDBA, baik dari Head Office maupun melalui cabang di Bandung, Kawani membenahi sistem manajemen, quality control, dan proses produksinya — dari yang semula serba konvensional dan manual menjadi digital. Komitmen dan konsistensi dalam mengaplikasikan ilmu dalam improvement proses produksinya dibuktikan dengan Kawani berhasil meraih gelar Juara 1 Kompetisi 5R UMKM tiga tahun berturut-turut (2023, 2024, 2025), mencapai status UMKM Mandiri pada 2024, dan mengantongi sertifikasi ISO. 

"Tantangan terbesar dalam bisnis job order seperti kami adalah harus selalu siap menghadapi perubahan setiap saat. Justru dari situ saya paling senang ketika mendapat pekerjaan unik yang bisa menurunkan biaya produksi dan meningkatkan profit, itu yang terus menjadi semangat kami," ujar Yadi Nugraha, Direktur PT Kawani Tekno Nusantara. 

Estafet kepemimpinan Kawani kini dilanjutkan generasi ketiga, Amjad Nugraha, yang menjabat sebagai General Manager sejak bergabung penuh pada 2021 setelah menyelesaikan pendidikan di Politeknik Manufaktur (Polman) Bandung. "Dari inovasi manajemen sistem, quality control, hingga produksi, semuanya mengalami perkembangan dari yang dulunya serba konvensional menjadi digital. Ini semua berkat bantuan dan pelatihan dari Yayasan Astra - YDBA," ujar Amjad Nugraha, General Manager PT Kawani Tekno Nusantara. 

Berpeluang Masuk Value Chain Astra Group Lewat Program Development bagi UMKM Manufaktur 

Keikutsertaan Kawani dalam Program Development bagi UMKM Manufaktur membuka peluang untuk menjadi bagian dari rantai pasok Grup Astra. Selama mengikuti program, Kawani memperoleh pelatihan, pendampingan, dan asesmen untuk memenuhi standar industri sebelum mengikuti evaluasi akhir pada November 2026. 

Apabila berhasil melalui tahapan tersebut, Kawani berpotensi mengikuti jejak UMKM binaan lainnya yang telah menjadi bagian dari rantai pasok Grup Astra. Pada 2025, UMKM binaan Yayasan Astra - YDBA telah memasok produk dan jasa ke Grup Astra dengan nilai mencapai Rp4,9 triliun.  

Kisah Kawani merupakan satu dari ribuan cerita keberhasilan yang lahir dari pendampingan Yayasan Astra - YDBA. Hingga akhir 2025, Yayasan Astra - YDBA telah melahirkan 449 UMKM Mandiri yang tergabung dalam program Advance Club, menciptakan 1.688 lapangan kerja baru, serta menopang 12.394 tenaga kerja pada UMKM binaan di berbagai wilayah Indonesia.  

Memasuki usia ke-46, Yayasan Astra - YDBA akan terus memperkuat ekosistem pembinaan UMKM melalui peningkatan jumlah UMKM aktif binaan, perluasan dampak sosial melalui kemitraan, serta mewujudkan cita-cita menjadi National Center of Excellence dalam pengembangan UMKM di Indonesia. (Rel)

(Sumber: rembianov@ai.astra.co.id)

Pemkab Samosir Ajak Seluruh Elemen Bersinergi Cegah Kekerasan Terhadap Anak

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Samosir terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan terhadap anak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) di Aula Kantor Bupati Samosir, Selasa (7/7/2026).

Kegiatan ini diikuti guru Bimbingan Konseling (BK) tingkat SMP dan SMA serta Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) Kabupaten Samosir sebagai upaya memperkuat sistem perlindungan anak melalui pencegahan dini, peningkatan kapasitas pendidik, dan sinergi lintas sektor.

Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Polres Samosir, KBO Reskrim Darmono Samosir, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Samosir Maulita Sari, serta Syahrial Lubis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Provinsi Sumatera Utara.

Bupati Samosir yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hotraja Sitanggang, menegaskan bahwa pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan.

Menurutnya, keberhasilan perlindungan anak membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pemerintah, guru BK, Satgas PPA, aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga keluarga.

"Masa depan Samosir ditentukan oleh kualitas anak-anak kita hari ini. Pencegahan harus menjadi prioritas bersama. Guru BK memiliki peran strategis sebagai sahabat sekaligus pembimbing peserta didik sehingga setiap persoalan dapat dideteksi dan diselesaikan sejak dini sebelum berkembang menjadi kasus," ujar Hotraja.

Ia juga menyoroti meningkatnya kasus perundungan (bullying) dan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak yang memerlukan perhatian serius. Guru BK diharapkan mampu membangun pendekatan yang humanis dengan memahami karakter, kondisi sosial, hingga persoalan yang dihadapi setiap peserta didik.

Hotraja mengajak seluruh pemangku kepentingan mengimplementasikan falsafah Batak Anakkon Hi Do Hamoraon Di Au, yang memandang anak sebagai harta paling berharga sehingga wajib dilindungi dan dipersiapkan menjadi generasi unggul menuju Samosir yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

"Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi. Karena itu, upaya pencegahan harus terus dilakukan melalui edukasi, penguatan karakter, dan kolaborasi lintas sektor," tegasnya.

Sementara itu, KBO Reskrim Polres Samosir, Darmono Samosir, mengajak guru BK dan Satgas PPA lebih aktif mengenali karakter anak serta mendeteksi berbagai persoalan sejak dini agar tidak berkembang menjadi tindak pidana.

"Bangun hubungan yang dekat dengan anak. Jadilah orang tua bagi mereka di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kepedulian adalah kunci utama pencegahan," katanya.

Kasi Datun Kejaksaan Negeri Samosir, Maulita Sari, menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius yang membutuhkan kepedulian semua pihak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap anak.

"Orang tua harus mengedepankan dialog, kasih sayang, dan memberikan teladan yang baik dalam mendidik anak. Jangan takut melapor jika mengetahui adanya kekerasan terhadap anak," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Syahrial Lubis dari Dinas P3AP2KB Provinsi Sumatera Utara memaparkan kondisi kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara sekaligus mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Samosir memperkuat kolaborasi demi mewujudkan perlindungan anak yang optimal.

Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Samosir, Friska Situmorang, berharap seluruh peserta menjadi agen perubahan dan penggerak perlindungan anak di lingkungan masing-masing sehingga cita-cita mewujudkan Kabupaten Samosir sebagai Kabupaten Layak Anak dapat tercapai.

Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan layanan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten Samosir juga telah menghadirkan layanan HORAS (Halo Respon Anak Samosir) yang dapat dihubungi masyarakat melalui nomor 0812-6589-0540 untuk pelaporan maupun penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Samosir menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem perlindungan anak melalui pencegahan dini, peningkatan kapasitas guru BK dan Satgas PPA, serta membangun sinergi seluruh elemen masyarakat agar setiap anak di Kabupaten Samosir dapat tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik tanpa kekerasan. (D/Smart)