Sinergi Polres Binjai dan BP3MI Sumut Diperkuat, PMI Aman Jadi Prioritas

 

BINJAI (Sumut) mediasergap.com – Dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Binjai, AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menggelar pertemuan silaturahmi sekaligus koordinasi strategis dengan Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Utara.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini dilaksanakan di Ruang Kerja Kapolres Binjai, Kamis (27/8/2026).

Silaturahmi ini menjadi momentum penting bagi kedua instansi untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi di lapangan.

Fokus utama pembahasan adalah langkah preventif dan represif guna mencegah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal (non-prosedural) ke luar negeri yang rawan berujung pada praktik perdagangan manusia.

Kapolres Binjai, AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., dalam kesempatannya menegaskan bahwa jajaran Polres Binjai berkomitmen penuh untuk menindak tegas segala bentuk tindak kejahatan transnasional, khususnya jaringan sindikat pengiriman pekerja migran ilegal yang beroperasi di wilayah hukum Kota Binjai.

"Pertemuan hari ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya. Kami di Polres Binjai tidak akan memberikan ruang gerak bagi para calo atau sindikat TPPO. Sinergi dengan BP3MI sangat krusial, mulai dari tahap edukasi masyarakat, deteksi dini di tingkat desa melalui Bhabinkamtibmas, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku maupun pemodal di baliknya," tegas AKBP Bimo Moernanda.

Lebih lanjut, Kapolres Binjai juga menginstruksikan jajaran Sat Reskrim dan Intelkam untuk terus melakukan pemetaan (mapping) terhadap kantong-kantong wilayah yang rawan menjadi sasaran rekrutmen TKI ilegal, tegasnya.

Sementara itu, Kepala Balai BP3MI Sumatera Utara, KOMBES POL. Budi Novijanto, S.H., menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah proaktif Kapolres Binjai. Pihaknya menyadari bahwa BP3MI tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan penuh dari aparat penegak hukum, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi titik keberangkatan atau transit, terangnya.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari Bapak Kapolres Binjai beserta jajaran. Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya jalur non-prosedural harus terus digencarkan. Kami berharap, dengan kolaborasi yang kuat bersama Polres Binjai, masyarakat semakin teredukasi untuk memilih jalur resmi jika ingin bekerja ke luar negeri, sehingga hak-hak dan keselamatan mereka terjamin sepenuhnya," ungkap Kepala BP3MI Sumut.

Di akhir pertemuan, kedua belah pihak sepakat untuk segera menyusun program kerja teknis bersama, termasuk rencana sosialisasi gabungan ke kecamatan-kecamatan dan pengaktifan saluran pengaduan cepat (hotline) 110 bagi warga yang mencurigai adanya aktivitas rekrutmen pekerja migran yang tidak wajar.

Polres Binjai turut mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri bersyarat mudah dan bergaji tinggi tanpa melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia resmi (P3MI) yang terdaftar di pemerintah. Jika menemukan indikasi tersebut, warga diminta untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat., ujar AKBP Bimo Moernanda. (Roni K)

(Sumber: Humas Res Binjai)

Pemkab Toba Perkuat Kolaborasi, Percepat Penanganan dan Pemulihan Pascabencana

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba terus memperkuat sinergi dalam penanganan bencana dan pemulihan masyarakat terdampak. Kolaborasi pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda, perusahaan, serta pemerintah desa dan kecamatan menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan bencana sekaligus pembahasan dukungan perusahaan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Toba. Kegiatan berlangsung di Balai Data Kantor Bupati Toba, Kamis (27/8/2026).

Rapat dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Toba, Paber Napitupulu, mewakili Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu.

Dalam sambutannya, Paber menyampaikan bahwa Pemkab Toba bersama Forkopimda sebelumnya telah turun langsung meninjau lokasi yang terdampak angin puting beliung di Kecamatan Laguboti dan Sigumpar. Selain melakukan peninjauan, pemerintah daerah juga telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.

“Kami kemarin sudah meninjau langsung lokasi terkena puting beliung di Kecamatan Laguboti dan Sigumpar. Pak Bupati dan kami dari Forkopimda telah menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat. Kami berharap dengan adanya kerja sama dengan pihak perusahaan yang sudah hadir saat ini dapat meringankan dan sama-sama membantu masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Paber.

Menurutnya, dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam mempercepat proses penanganan dan pemulihan pascabencana. Kehadiran perusahaan diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Toba, Eston Sihotang, menekankan pentingnya mekanisme penyaluran bantuan yang langsung menyentuh masyarakat penerima manfaat.

“Bantuan yang disalurkan kami harapkan juga bisa disalurkan langsung dari perusahaan kepada masyarakat, tidak perlu melalui perseorangan, agar bantuan yang disalurkan bisa diterima dengan maksimal oleh masyarakat,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah perusahaan menyatakan kesiapan untuk turut mendukung penanganan bencana di Kabupaten Toba. Di antaranya PT Inalum, PT Bajradaya Sentranusa, dan PT Bank Sumut Cabang Balige.

Perwakilan perusahaan menyampaikan komitmen untuk membantu masyarakat terdampak. Untuk mempercepat proses tersebut, perangkat desa maupun kecamatan diminta segera menyampaikan proposal kebutuhan bantuan sesuai kondisi di lapangan.

Langkah ini diharapkan dapat mempermudah perusahaan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat penyaluran bantuan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala BPBD Sikkat Sitompul, Kepala Dinas Sosial Lalo Simanjuntak, Kabag Perekonomian dan SDA Samuel Lumbanraja, Sekcam Laguboti Edward Sidabutar, Camat Sigumpar Robinson Siagian, serta para lurah dan kepala desa dari wilayah terdampak.

Melalui koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, perusahaan, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa, Pemkab Toba terus mendorong agar penanganan pascabencana berlangsung secara terarah dan responsif.

Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat penyaluran bantuan, tetapi juga membantu masyarakat terdampak untuk segera bangkit dan kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. (Ds)

Bupati Toba Tekankan P-APBD 2026 Harus Tepat Sasaran dan Berdampak bagi Masyarakat

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba terus memperkuat komitmen untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, serta diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Toba, Effendi Sintong P. Napitupulu, saat menyampaikan Nota Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026.

Penyampaian nota jawaban berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba, Kamis (27/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Effendi menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Toba atas berbagai saran, masukan, usul, imbauan, serta pandangan yang disampaikan terhadap rancangan P-APBD 2026.

Menurutnya, berbagai masukan dari DPRD menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah sehingga anggaran yang ditetapkan nantinya benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menanggapi pandangan fraksi mengenai perlunya evaluasi terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati menjelaskan bahwa penetapan target PAD dilakukan dengan memperhatikan potensi daerah serta mempertimbangkan realisasi penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Penetapan target PAD dilakukan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki daerah serta realisasi penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya,” jelas Bupati.

Sementara terkait masukan mengenai sejumlah pos belanja yang dinilai perlu dievaluasi dan diarahkan untuk mendukung program prioritas, Bupati menegaskan bahwa Pemkab Toba secara berkala melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan.

“Pemerintah Kabupaten Toba terus melakukan evaluasi dan perencanaan pembangunan secara berkala agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih efektif serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah diarahkan untuk melaksanakan pekerjaan fisik di lapangan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pelaksanaan kegiatan tersebut, lanjutnya, tidak hanya berorientasi pada percepatan realisasi anggaran, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pekerjaan. Dengan demikian, setiap anggaran yang dibelanjakan diharapkan menghasilkan pembangunan yang optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain memberikan penjelasan mengenai PAD, belanja daerah, serta pelaksanaan kegiatan fisik, Bupati Toba turut menanggapi berbagai pertanyaan, saran, masukan, imbauan, dan usul yang disampaikan masing-masing fraksi DPRD.

Bupati juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat hal-hal yang belum terjawab secara keseluruhan dalam nota jawaban tersebut.

“Bila ada yang luput dari perhatian kami, itu bukanlah unsur kesengajaan,” kata Effendi sebelum mengakhiri penyampaian nota jawaban.

Usai dibacakan, Nota Jawaban Bupati Toba diserahkan secara langsung kepada DPRD Kabupaten Toba. Nota tersebut diterima secara simbolis oleh pimpinan DPRD, yakni Ketua DPRD Kabupaten Toba Franshendrik Tambunan, Wakil Ketua DPRD Tomson Manurung, S.T., dan Wakil Ketua DPRD Hendry Tambunan.

Selanjutnya, Franshendrik Tambunan selaku pimpinan sidang menskors rapat paripurna. Skors diberikan untuk memberikan waktu kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Toba bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pembahasan lebih lanjut pada 27–28 Agustus 2026.

Pembahasan tersebut diharapkan dapat semakin mematangkan rancangan perubahan APBD 2026, sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan mampu mendukung pelaksanaan program prioritas sekaligus memperkuat pelayanan dan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Toba. (Ds)

Inspektorat Toba Perkuat Integritas ASN, Dorong Tata Kelola Pemerintahan Semakin Bersih dan Akuntabel

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba terus memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Penguatan integritas aparatur menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Komitmen tersebut diwujudkan Inspektorat Kabupaten Toba melalui sosialisasi antikorupsi bertema “Penguatan Integritas sebagai Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2026”, yang digelar di Balai Data Kantor Bupati Toba, Rabu (26/8/2026).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Toba, Paber Napitupulu. Ia menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas aparatur sekaligus mendorong perbaikan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Paber, evaluasi dan penguatan secara berkelanjutan diperlukan untuk membangun sistem pemerintahan yang semakin mampu mencegah potensi terjadinya praktik korupsi. Upaya tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan program pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

“MCSP dan SPI merupakan program Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI yang dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang telah diubah dengan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujar Paber.

Ia menjelaskan, MCSP 2026 mencakup tujuh area intervensi yang menjadi indikator penilaian, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pelayanan publik, manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengelolaan barang milik daerah (BMD), optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).

Dari pelaksanaan MCSP 2025, Pemkab Toba memperoleh nilai 80,5 dengan kategori “terjaga” dan menempati peringkat keenam se-Sumatera Utara.

“Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba telah mengimplementasikan pendekatan pencegahan korupsi melalui ketujuh area tersebut,” katanya.

Di sisi lain, hasil SPI 2025 yang memperoleh nilai 71,59 dengan kategori “rentan” dan berada di peringkat ke-14 se-Sumatera Utara menjadi perhatian sekaligus bahan evaluasi bagi Pemkab Toba untuk melakukan penguatan integritas secara lebih konsisten.

“Capaian ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk terus melakukan perbaikan dan penguatan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba,” ujar Paber.

Ia berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti pada pemahaman mengenai regulasi, tetapi dapat diterapkan dalam perilaku kerja sehari-hari. Seluruh aparatur diharapkan semakin memahami pentingnya membangun budaya kerja yang berintegritas, transparan, akuntabel, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Sosialisasi menghadirkan Auditor Penyuluh Antikorupsi Madya Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar, Ricky Martin Erzuki Damanik, sebagai narasumber.

Sementara itu, dalam laporan kegiatan yang dibacakan Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Kabupaten Toba, Ronald Gultom, disampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkab Toba memperkuat nilai-nilai integritas sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pencegahan dan penanggulangan korupsi.

“Kegiatan sosialisasi antikorupsi dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman bersama tentang pentingnya perilaku antikorupsi dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun mitra usaha,” kata Ronald.

Menurutnya, peningkatan pemahaman tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung integritas pelayanan publik sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan bersih.

“Dengan demikian, diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Toba sehingga Toba yang Mantap dapat terwujud,” ujarnya.

Ronald menambahkan, penguatan integritas merupakan langkah strategis untuk membangun sistem pencegahan yang lebih kuat. Dengan aparatur yang berintegritas dan sistem pengawasan yang berjalan baik, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan semakin bersih, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai regulasi gratifikasi, benturan kepentingan, pelaporan harta kekayaan, serta strategi pencegahan korupsi melalui MCP KPK dan SPI.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang membahas berbagai kasus nyata serta langkah-langkah yang dapat dilakukan aparatur untuk mencegah potensi praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.

Melalui penguatan integritas dan peningkatan kesadaran antikorupsi secara berkelanjutan, Pemkab Toba terus mendorong terwujudnya aparatur yang profesional serta tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Ds)

Seluruh Fraksi DPRD Toba Setujui P-APBD 2026 Dilanjutkan, Dorong Anggaran Semakin Tepat Sasaran

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Toba menyatakan persetujuan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan.

Persetujuan tersebut disampaikan masing-masing fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati Toba tentang Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (26/8/2026) sore.

Selain menyatakan persetujuan, seluruh fraksi turut memberikan sejumlah catatan, pandangan, saran, dan masukan yang diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan P-APBD 2026.

Berbagai pandangan tersebut secara umum menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, tepat sasaran, serta semakin diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan Kabupaten Toba.

Fraksi Partai Gerindra mendorong agar belanja daerah dalam P-APBD 2026 lebih diprioritaskan pada belanja produktif. Fraksi tersebut juga menyatakan dukungan terhadap upaya efisiensi belanja perjalanan dinas, bimbingan teknis, serta kegiatan seremonial lainnya.

Sementara itu, Fraksi NasDem-PSI menyampaikan apresiasi terhadap berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Toba dalam meningkatkan pendapatan daerah. Fraksi ini juga mendukung kebijakan belanja daerah yang mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Fraksi Partai Golkar memberikan perhatian terhadap aspek perencanaan anggaran. Fraksi tersebut menyarankan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan perencanaan program dan kegiatan dalam P-APBD 2026 benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Dari sisi peningkatan pendapatan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemkab Toba untuk terus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap secara maksimal. Optimalisasi tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui sektor pajak, retribusi, maupun inovasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Sementara terkait peningkatan kualitas pelayanan publik, Fraksi PKB menyampaikan pentingnya pembangunan Mal Pelayanan Publik pada Dinas Perizinan. Menurut fraksi tersebut, keberadaan fasilitas pelayanan terpadu dapat mendukung peningkatan kemudahan, kecepatan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun Fraksi Persatuan Indonesia Demokrat mendorong agar perubahan anggaran memberikan perhatian terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, khususnya jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, serta fasilitas umum lainnya.

Berbagai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan P-APBD 2026. Kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Toba diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Usai penyampaian pandangan umum seluruh fraksi, pimpinan rapat paripurna, Franshendrik Tambunan, menskors rapat hingga Kamis (27/8/2026) pukul 09.00 WIB. Skors diberikan untuk memberikan kesempatan kepada Bupati Toba menyampaikan Nota Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu, Sekretaris Daerah Toba Paber Napitupulu, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, pimpinan OPD, para camat dan kepala bagian di lingkungan Setdakab Toba, serta sejumlah wartawan dan lembaga swadaya masyarakat.

Dengan adanya persetujuan seluruh fraksi untuk melanjutkan pembahasan, proses penyusunan P-APBD 2026 diharapkan semakin matang dan mampu memperkuat arah pembangunan Kabupaten Toba yang efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Ds)

Pemkab Toba Bergerak Cepat, Salurkan Bantuan dan Perkuat Kolaborasi untuk Pemulihan Warga

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bergerak cepat membantu masyarakat yang terdampak bencana angin puting beliung yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Toba, Senin (24/8/2026).

Bencana yang disertai hujan deras tersebut menyebabkan kerusakan pada 43 rumah, masing-masing 17 rumah di Desa Pardinggaran, Kecamatan Laguboti, serta 26 rumah di Desa Sigumpar Barat dan Desa Dolok Jior, Kecamatan Sigumpar. Sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian atap rumah akibat hantaman angin kencang.

Sebagai bentuk kepedulian dan respons terhadap kondisi masyarakat, Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu bersama Wakil Bupati Audi Murphy O. Sitorus turun langsung menemui warga terdampak, Rabu (26/8/2026).

Kunjungan dilakukan di dua lokasi, yakni Kantor Camat Sigumpar dan Kantor Desa Pardinggaran. Dalam kesempatan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati menyerahkan bantuan kepada warga terdampak sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat pascabencana mendapat perhatian pemerintah daerah.

Bantuan tersebut turut diserahkan bersama Ketua DPRD Kabupaten Toba Franshendrik Tambunan, Pabung Toba Mayor Arm Guntur Sebayang yang mewakili Dandim 0210/TU, serta Anggota DPRD Kabupaten Toba Chandrow Manurung dan Robinson Sibarani.

Untuk warga terdampak di Kecamatan Sigumpar, Pemkab Toba menyerahkan bantuan uang tunai sebesar Rp26 juta dan bantuan sembako. Sementara bagi warga Desa Pardinggaran, Kecamatan Laguboti, diserahkan bantuan uang tunai sebesar Rp17 juta.

Bupati Toba menyampaikan bahwa bantuan uang tunai tersebut bersumber dari donasi para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas aparatur pemerintah terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

“Meskipun anggaran terbatas, hari ini Pemerintah Kabupaten Toba hadir untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana. Bantuan ini bersumber dari sumbangan para pegawai di Pemerintah Kabupaten Toba. Kiranya dapat membantu meringankan beban bapak dan ibu,” kata Bupati.

Sebelumnya, Pemkab Toba melalui Dinas Sosial juga telah hadir menyalurkan bantuan sembako kepada sebagian warga terdampak tidak lama setelah bencana terjadi.

Selain bantuan yang telah disalurkan, Pemkab Toba terus mendorong penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung proses pemulihan masyarakat.

Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Toba agar turut berpartisipasi membantu warga terdampak, khususnya melalui dukungan penyediaan bahan bangunan untuk perbaikan rumah yang mengalami kerusakan.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan berbagai perusahaan yang ada di Kabupaten Toba agar turut membantu meringankan beban masyarakat terdampak, khususnya melalui penyediaan bahan bangunan,” ujarnya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat sekaligus memastikan warga terdampak dapat kembali menempati rumah dengan kondisi yang lebih layak.

Turut mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Toba dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Paber Napitupulu, Kepala Dinas Sosial Lalo Simanjuntak, Kepala Dinas PUTR Gumianto Simangunsong, Camat Sigumpar Robinson Siagian, serta Camat Laguboti Lindawati Simangunsong.

Melalui kehadiran pemerintah daerah, dukungan aparatur, serta kolaborasi bersama DPRD, TNI, dunia usaha, dan masyarakat, Pemkab Toba terus berupaya memastikan penanganan pascabencana berjalan cepat dan tepat sasaran.

Semangat gotong royong tersebut diharapkan dapat membantu warga terdampak melewati masa pemulihan sekaligus memperkuat ketangguhan masyarakat Kabupaten Toba dalam menghadapi berbagai potensi bencana. (Ds)

Bupati Toba Sampaikan Nota Pengantar P-APBD 2026, Prioritaskan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba terus mengarahkan kebijakan anggaran untuk memperkuat kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026.

Nota Pengantar Ranperda P-APBD 2026 tersebut disampaikan Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba di Gedung DPRD Toba, Rabu (26/8/2026).

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Toba Franshendrik Tambunan menyampaikan bahwa penyusunan Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Perubahan APBD dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang memengaruhi pelaksanaan anggaran, antara lain perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, kebutuhan pergeseran anggaran antarunit organisasi, kegiatan maupun jenis belanja, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, serta kondisi darurat dan keadaan luar biasa.

Dalam Nota Pengantar yang dibacakan Bupati Effendi, ditegaskan bahwa penyusunan belanja daerah dalam P-APBD 2026 diarahkan pada peningkatan kinerja pelayanan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk penggunaan Silpa tahun anggaran 2025 sesuai besaran yang tercantum dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toba tahun anggaran 2025 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,” sebut Effendi.

Bupati kemudian memaparkan sejumlah perubahan pada struktur APBD Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026.

Pada sisi pendapatan, anggaran yang semula sebesar Rp.1.186.266.389.533,- dalam APBD induk mengalami perubahan menjadi Rp.1.185.527.833.982,74 pada rancangan P-APBD.

Sementara itu, belanja daerah mengalami peningkatan. Dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.1.212.000.140.533, belanja daerah dalam rancangan P-APBD menjadi Rp.1.218.200.987.872,43.

Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.26.733.751.000,- meningkat menjadi Rp.34.368.853.536,69 setelah perubahan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang pada APBD induk ditargetkan sebesar Rp.1 miliar berubah menjadi Rp.1.695.699.647. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penyertaan modal daerah pada PT Bank Sumut.

Menurut Bupati, perubahan struktur anggaran tersebut merupakan bagian dari proses penyesuaian kebijakan keuangan daerah dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan yang ada.

Pemerintah Kabupaten Toba berharap pembahasan P-APBD 2026 dapat berlangsung secara konstruktif melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif, sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan mampu mendukung program prioritas daerah.

“Harapan kami dengan sinergi dan semangat kebersamaan dalam mewujudkan Toba Mantap 2029, semoga rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba tahun anggaran 2026 ini dapat disepakati bersama dengan tepat waktu sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku,” pungkas Bupati Effendi.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus, Sekretaris Daerah Toba Paber Napitupulu, Wakil Ketua DPRD Toba Henry Tambunan dan Thomson Manurung, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Toba.

Melalui pembahasan P-APBD yang dilakukan secara bersama dan terukur, Pemkab Toba terus mendorong agar kebijakan anggaran dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat pelayanan publik, mendukung pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Toba Mantap 2029. (Ds)

Jalan Provinsi di Sihusapi Rusak Parah, Warga dan Perantau Patungan Bangun Rabat Beton

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com — Kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Samosir masih menjadi perhatian masyarakat. Tidak hanya ruas jalan kabupaten penghubung Sihusapi–Sidaji–Simarmata, sejumlah titik pada ruas jalan provinsi yang melintasi Desa Sihusapi juga mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan.

Kondisi tersebut mendorong masyarakat Desa Sihusapi bersama para perantau untuk mengambil inisiatif melakukan perbaikan secara swadaya. Mereka secara bersama-sama mengumpulkan dana untuk membangun rabat beton di sejumlah titik yang dinilai sulit dilalui kendaraan, terutama ketika hujan turun.

Pantauan, Rabu (26/08/2026), terlihat sejumlah titik pada ruas jalan provinsi tersebut mengalami kerusakan. Di beberapa bagian, masyarakat telah membangun rabat beton sebagai upaya sementara untuk membantu memperlancar akses kendaraan dan aktivitas warga.

Seorang warga Desa Sihusapi yang ditemui saat melintas mengatakan kondisi jalan cukup sulit dilalui, khususnya ketika hujan.

“Kalau hujan, jalan ini cukup sulit dilalui. Kerusakannya juga sudah cukup lama,” ujarnya.

Menurut warga tersebut, kerusakan jalan terjadi mulai dari perbatasan Desa Simarmata menuju Desa Sihusapi hingga ke arah Desa Martoba.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Samosir dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan perhatian serius dan melakukan penanganan secara permanen.

Karena penanganan secara permanen belum terealisasi, masyarakat Desa Sihusapi bersama para perantau memilih tidak tinggal diam.

Mereka bergotong royong mengumpulkan dana dan membangun rabat beton secara swadaya di sejumlah titik jalan provinsi yang mengalami kerusakan.

Rasdin, salah seorang warga Desa Sihusapi, mengatakan pembangunan tersebut merupakan hasil partisipasi masyarakat dan para perantau asal Desa Sihusapi.

“Memperbaiki yang rusak ini, swadaya untuk bantu-membantu. Dari masyarakat, dari perantau juga kami kasih tahu supaya sama-sama mengumpulkan biaya,” katanya.

Menurutnya, masyarakat berharap upaya swadaya tersebut tidak menjadi solusi permanen. Pemerintah tetap diharapkan hadir untuk menangani ruas jalan tersebut secara menyeluruh.

“Tolonglah pemerintah diperhatikan jalan kami ini,” ujarnya.

Kepala Desa Sihusapi, Ramhot Simarmata, mengatakan pihaknya telah beberapa kali menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan provinsi tersebut.

Menurut Ramhot, aspirasi tersebut pernah disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Utara bersama salah seorang anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Samosir.

Namun, hingga kini penanganan yang diharapkan masyarakat belum sepenuhnya terealisasi.

Ia menyebut pembangunan jalan provinsi yang telah terealisasi berada di wilayah Desa Simarmata dengan panjang sekitar satu kilometer.

Untuk mengatasi kerusakan yang semakin mengganggu aktivitas masyarakat, pemerintah desa bersama warga kemudian sepakat menggalang dana secara swadaya untuk membangun rabat beton jalur dua di tiga titik.

Ramhot menjelaskan, pada 2023 masyarakat berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp.25 juta, sementara dari para perantau terkumpul sekitar Rp.50 juta.

Dana tersebut kemudian digunakan untuk membangun rabat beton di beberapa titik jalan provinsi dengan total panjang kurang lebih 180 meter.

“Ini murni bentuk kepedulian masyarakat dan perantau karena kondisi jalan sudah cukup memprihatinkan dan akses ini sangat dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.

Ramhot juga mengungkapkan bahwa pihaknya baru-baru ini telah menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar dilakukan pemeliharaan terhadap ruas jalan tersebut.

Namun, menurutnya, penanganan yang dilakukan sejauh ini baru sebatas pemberian material sertu.

Berdasarkan pantauan di lapangan, memang terlihat material sertu berupa kerikil dan bebatuan di sejumlah titik jalan. Akan tetapi, material tersebut belum seluruhnya dipadatkan secara optimal sehingga belum memberikan solusi maksimal terhadap kondisi jalan.

Ramhot juga membenarkan bahwa pembangunan terakhir pada ruas tersebut dilakukan pada 2025 berupa Tembok Penahan Tanah (TPT).

Namun, menurutnya, setelah pembangunan TPT belum dilakukan penimbunan secara maksimal sehingga pada salah satu sisi ruas jalan terdapat bagian yang cukup curam dan membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Sementara itu, untuk ruas jalan penghubung Sihusapi–Sidaji–Simarmata, masyarakat juga melakukan pengumpulan dana secara patungan dan mengerjakan pembangunan secara swadaya.

Pemerintah desa turut bergotong royong bersama masyarakat dalam proses pembangunan tersebut. Ramhot juga mengatakan dirinya secara pribadi ikut memberikan dukungan dana untuk membantu pembangunan jalan.

“Untuk jalan yang Sihusapi–Sidaji itu, masyarakat patungan dan dikerjakan secara swadaya. Pemerintah juga ikut bergotong royong, dan saya pribadi juga memberikan dana untuk pembangunan jalan,” ungkapnya.

Adapun ruas jalan provinsi yang melintasi Desa Sihusapi diperkirakan memiliki panjang sekitar 8 kilometer, mulai dari perbatasan Desa Simarmata–Sihusapi hingga terhubung ke wilayah Desa Maduma.

Upaya masyarakat Desa Sihusapi bersama para perantau memperbaiki jalan secara swadaya menjadi gambaran kuatnya semangat gotong royong di tengah keterbatasan.

Masyarakat tidak hanya menunggu bantuan pemerintah, tetapi berinisiatif menjaga agar akses transportasi tetap dapat digunakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Namun demikian, masyarakat berharap semangat swadaya tersebut tidak kemudian menjadi alasan tertundanya pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah.

Jalan provinsi merupakan akses penting bagi mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta aktivitas ekonomi warga.

Karena itu, masyarakat Desa Sihusapi berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat segera melakukan survei dan penanganan secara menyeluruh terhadap ruas jalan tersebut, bukan hanya melalui penanganan sementara, tetapi dengan pembangunan dan pemeliharaan yang lebih permanen.

Masyarakat sudah bergotong royong dan menunjukkan kepedulian terhadap akses jalan mereka. Kini, harapan warga adalah hadirnya perhatian pemerintah agar akses tersebut benar-benar dapat dibangun secara layak, aman, dan berkelanjutan. (Rel)

(copyright: ©parametertoday.com)

Kokohkan Sinergitas TNI-Polri, Kapolres Binjai Bersama PJU Gelar Silaturahmi ke Mako Yonarhanud 11/WBY

BINJAI (Sumut) mediasergap.com – Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H. didampingi jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Binjai melaksanakan kunjungan silaturahmi strategis ke Markas Komando (Mako) Batalyon Artileri Pertahanan Udara (Yonarhanud) 11/Wira Bhuana Yudha (WBY) di Jalan Bejomuna, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur pada 24/08/26 pukul 12.00 wib

 Kunjungan kerja ini digelar dalam rangka memperkuat tali silaturahmi, memupuk kebersamaan, serta memantapkan komitmen sinergitas TNI-Polri yang telah terjalin sangat harmonis di wilayah hukum Polres Binjai.Kedatangan Kapolres Binjai beserta rombongan PJU disambut langsung dengan penuh kehangatan oleh Komandan Batalyon (Danyon) Arhanud 11/WBY Letkol Arh Ronald Ginomgom Simatupang, S.E. bersama segenap perwira staf batalyon

Pertemuan tatap muka yang berlangsung interaktif di ruang utama tersebut membahas penguatan koordinasi taktis lapangan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta kolaborasi aktif dalam berbagai program pengamanan wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Binjai menyampaikan bahwa kedatangannya bersama seluruh jajaran perwira utama Polres bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mempererat komunikasi di seluruh lini tingkatan personel. Institusi Polri berkomitmen penuh untuk selalu berjalan beriringan dengan TNI, khususnya jajaran Yonarhanud 11/WBY, guna mengawal stabilitas keamanan kota agar tetap kondusif, aman, dan tertib

Danyon Arhanud 11/WBY menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kunjungan silaturahmi dari jajaran Polres Binjai. Pihak satuan Yonarhanud 11/WBY menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung tugas-tugas kepolisian di lapangan, menjaga komunikasi vertikal maupun horizontal yang solid, serta bersama-sama mengantisipasi segala bentuk potensi gangguan Kamtibmas di Kota Binjai

Kunjungan silaturahmi antarinstitusi ini diakhiri dengan sesi foto bersama antara jajaran PJU Polres Binjai dan perwira Yonarhanud 11/WBY sebagai simbol kekuatan sinergi. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, lancar, serta penuh rasa kekeluargaan. (Roni K)

(Sumber: ©Humas Res Binjai)

Piala Bupati Samosir U-17 2026 Sukses Digelar, Vandiko Dorong Generasi Muda Tumbuh Lewat Olahraga

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com — Turnamen Sepak Bola Piala Bupati Samosir U-17 Tahun 2026 resmi berakhir dengan sukses. Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyerahkan piala kepada SMA N-1 Simanindo yang tampil sebagai juara pertama setelah memenangkan partai final menghadapi Bintang Muda Samosir (BMS) FC di Lapangan Sepak Bola Ambarita, Kecamatan Simanindo, Minggu (23/8/2026).

Memasuki tahun keempat penyelenggaraan, Piala Bupati Samosir U-17 tidak sekadar menjadi kompetisi sepak bola, tetapi juga diarahkan sebagai wadah pembinaan, penjaringan, dan pengembangan bibit atlet muda potensial di Kabupaten Samosir.

Melalui kompetisi usia muda tersebut, para pemain mendapat kesempatan untuk mengasah kemampuan, membangun mental bertanding, belajar bekerja sama, sekaligus menumbuhkan sportivitas dan semangat meraih prestasi sejak dini.

Antusiasme masyarakat juga terlihat sepanjang turnamen. Ribuan penonton memadati Lapangan Sepak Bola Ambarita untuk memberikan dukungan kepada para pemain hingga pertandingan final berlangsung.

Sebelum partai puncak, pertandingan perebutan posisi ketiga mempertemukan Barca Samosir dengan Parbaba FC. Dalam laga tersebut, Barca Samosir berhasil menempati peringkat ketiga, sementara Parbaba FC berada di posisi keempat.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain, ofisial, panitia, penonton, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga turnamen dapat berlangsung lancar sejak pertandingan pertama hingga babak final.

Ia berharap pengalaman yang diperoleh para pemain selama mengikuti kompetisi dapat menjadi motivasi untuk terus berlatih dan mengembangkan kemampuan.

“Selamat kepada seluruh pemenang dan semoga pertandingan ini menjadi motivasi bagi adik-adik sekalian untuk terus mengembangkan bakat dan karier ke depan,” ujar Vandiko.

Menurut Vandiko, pembinaan generasi muda melalui olahraga merupakan salah satu bagian penting dalam membangun sumber daya manusia di Kabupaten Samosir.

Pemerintah daerah, katanya, tidak hanya berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur dan sektor fisik, tetapi juga berupaya menyediakan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, menyalurkan minat dan bakat, serta meraih prestasi.

Karena itu, Vandiko mengajak para pemuda Samosir memanfaatkan berbagai kegiatan positif sebagai sarana mengembangkan diri sekaligus menjauhkan diri dari berbagai pengaruh negatif.

“Saya berharap anak-anak muda Kabupaten Samosir dapat menyalurkan hobinya dan mengisi kegiatan sehari-hari dengan hal-hal positif supaya terhindar dari hal-hal negatif seperti peredaran narkoba, kenakalan remaja dan lainnya,” tegasnya.

Bupati Vandiko juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung penyelenggaraan Piala Bupati Samosir U-17 Tahun 2026.

Dukungan tersebut berasal dari berbagai unsur, termasuk DPRD, TNI, Polri, Kejaksaan, PT Bank Sumut sebagai sponsor utama, serta para sponsor dan pihak lainnya.

“Terima kasih kepada panitia dan seluruh stakeholder yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan ini mulai dari awal hingga penutupan, sehingga seluruh rangkaian berjalan dengan lancar dan sukses,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan turnamen tersebut merupakan hasil kerja bersama. Kolaborasi berbagai pihak menjadi modal penting agar kegiatan pembinaan olahraga dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Ketua KONI Kabupaten Samosir Rismawati Simarmata menilai penyelenggaraan Piala Bupati Samosir U-17 memiliki arti penting bagi pembinaan olahraga, khususnya sepak bola usia muda.

Ia berharap turnamen tersebut dapat terus digelar setiap tahun sehingga menjadi wadah yang konsisten dalam menjaring dan mengembangkan atlet-atlet muda potensial dari berbagai wilayah di Kabupaten Samosir.

“Melalui olahraga, kita tidak hanya sehat, tetapi juga mempererat persatuan. Saya mengajak seluruh pemuda Samosir agar terus berlatih dan berprestasi untuk mengharumkan nama Kabupaten Samosir,” ujarnya.

Dalam turnamen tersebut, SMA N-1 Simanindo sebagai juara pertama menerima Piala Bergilir Bupati Cup U-17 2026, medali, sertifikat, serta uang pembinaan sebesar Rp.15 juta.

BMS FC yang menempati posisi runner-up menerima uang pembinaan sebesar Rp.10 juta. Sementara Barca Samosir sebagai juara ketiga memperoleh Rp.8 juta, sedangkan Parbaba FC yang menempati posisi keempat menerima Rp.6 juta.

Forkopimda Kabupaten Samosir turut memberikan apresiasi atas kelancaran seluruh rangkaian pertandingan sekaligus menyampaikan selamat kepada seluruh tim yang berhasil meraih prestasi.

Turut hadir dalam penutupan turnamen, Anggota DPRD Samosir Juliana Pardede, Kepala Sub Seksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Kejaksaan Negeri Samosir Bungaran Modana Hutajulu, Wakapolres Samosir Manumpak Sitorus, Ketua KONI Samosir Rismawati Simarmata, Kepala Bank Sumut Cabang Pangururan Adi Nikson Marbun, Asisten I Tunggul Sinaga, Kepala Badan Kesbangpol sekaligus Plt. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Samosir Dumosch Pandiangan, pimpinan OPD lainnya, serta Camat Simanindo Erwin Sidabutar.

Berakhirnya Piala Bupati Samosir U-17 Tahun 2026 diharapkan tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga menjadi langkah berkelanjutan dalam membangun ekosistem pembinaan olahraga di Kabupaten Samosir.

Dengan kompetisi yang konsisten, dukungan pemerintah, KONI, masyarakat, dan berbagai stakeholder, para atlet muda diharapkan memiliki ruang yang semakin luas untuk berkembang, berprestasi, serta membawa nama Kabupaten Samosir ke tingkat yang lebih tinggi. (D/Smart)