Media Sergap -->





Headline

Pemkab Toba Siapkan Bantuan Fasilitas SD Meranti Barat, Perbaikan Dilakukan Bertahap

Toba (Sumut) mediasergap.com - Wajah Fitriani Sitohang tampak berseri. Plt Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SD Negeri Meranti Barat, Kecamatan Silaen, itu senang keluhan soal fasilitas sekolahnya langsung ditanggapi Bupati Toba, Effendi Sintong P. Napitupulu.

Sebelumnya, Fitriani menyampaikan keluhan saat Bupati melakukan kunjungan kerja di Desa Meranti Barat, Kamis (15/10/2026). Keluhan meliputi perlunya rehab ringan atap dan plafon ruang kelas, tambahan mobiler, akses internet hingga pembangunan toilet sekolah.

Bupati Effendi mengatakan, kunjungan kerja bersama sejumlah pimpinan OPD dilakukan setelah menerima laporan dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Toba serta pemberitaan di media massa terkait minimnya sarana prasarana di sekolah tersebut.

Dalam kunjungan itu, Bupati memerintahkan dinas terkait untuk menginventarisasi kebutuhan sekolah.

“Apa yang bisa diberikan tahun ini,” tanya Bupati kepada Kepala Disdikpora Toba, Donny Raymond Simamora.

Donny menjawab, pada tahun 2026 ini pihaknya akan  segera menyerahkan bantuan mobiler , komputer dan akses internet. Sementara sarana prasarana lainnya direncanakan untuk tahun 2027.

Bupati berharap pemenuhan sarana secara bertahap pada 2026 dan 2027 dapat meningkatkan semangat belajar mengajar.

“Semoga lebih giat lagi belajar ya anak-anak,” ujarnya.

Bupati juga mengapresiasi prestasi dua siswa sekolah tersebut, Ester Apriani Panjaitan dan Salomo Marvel Nainggolan, yang lolos seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) IPA tingkat provinsi.

“Apa yang kalian mohonkan bisa kalian dapatkan sama dengan teman-teman kalian yang ada di Balige,” kata Effendi menegaskan kembali hal sarana prasarana sekolah.

Berdasarkan laporan kepala sekolah, SD yang berada di pelosok ini memiliki 4 rombongan belajar dengan 20 siswa dan 5 guru. Atap sekolah juga pernah rusak dan mengalami bocor akibat dihantam angin puting beliung beberapa waktu lalu.

Plt Kepala Desa Meranti Barat, Rizal Siagian, yang turut hadir juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bupati Toba dan jajarannya serta menitipkan harapan perbaikan akses jalan menuju desa.

Menanggapi hal itu, Bupati menyebut perbaikan akses jalan, termasuk jalan penghubung ke desa tetangga di Kecamatan Pintupohan Meranti, akan dilakukan secara bertahap melalui Dinas PUTR.

Di akhir kunjungan, Bupati memberikan bingkisan kepada siswa dan guru, serta buku bacaan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Sebelumnya, dalam perjalanan menuju desa tersebut, Bupati dan rombongan singgah di UPTD SD Negeri 2 Sibide. Di sana, Bupati berdialog dengan siswa dan guru serta memberikan tali asih dan bola kaki. (Dosi)

Bidang Drainase PUPR SDABMBK Medan Diduga Sarang Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran, Proyek Drainase Jalan Bhayangkara Dalam Papan Proyek Tidak Ada Volume

MEDAN (Sumut) mediasergap.com — Pengerjaan proyek peningkatan sistem drainase perkotaan di Jalan Bhayangkara menuju simpang Jalan Willem Iskandar, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, menuai persoalan. Proyek bernilai Rp6.934.239.708 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 itu diduga menjadi ajang Korupsi pejabat dinas terkait.

Selain kondisi pengerjaan yang dinilai amburadul, volume pekerjaan juga tidak tercantum secara jelas pada plang proyek di lokasi.

Berdasarkan plang pekerjaan, proyek tersebut berada di bawah Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, dengan nomor kontrak 013/SP/24.3/APBD/2026 dan kontraktor pelaksana CV Harapan Indah. Namun, tidak dicantumkannya volume pekerjaan pada papan informasi memunculkan pertanyaan serius mengenai keterbukaan informasi dan kemudahan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah.

Persoalan semakin mengemuka ketika pengerjaan drainase di lapangan diduga dilakukan secara terputus-putus dan melompat di sejumlah titik. 

Keberadaan tiang listrik disebut menjadi alasan pekerjaan tidak dilaksanakan secara berkesinambungan. Alasan tersebut perlu diuji melalui penjelasan teknis yang jelas, bukan sekadar dijadikan pembenaran atas pola pengerjaan yang menimbulkan tanda tanya.

Keberadaan tiang listrik memang dapat menjadi kendala teknis. Namun, pelaksana proyek dan pengawas seharusnya memiliki metode kerja yang sesuai dengan kondisi lapangan serta tetap mengacu pada gambar perencanaan dan spesifikasi kontrak. 

Jika terdapat perubahan metode atau penyesuaian titik pekerjaan, dasar teknis dan persetujuannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Tak hanya persoalan teknis, keterbukaan informasi proyek juga patut dipertanyakan. Informasi mengenai plang kontrak disebut diperoleh melalui pesan WhatsApp dari pengawas proyek berinisial Donal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengapa informasi pekerjaan bernilai hampir Rp7 miliar tersebut tidak disajikan secara lengkap dan mudah diakses masyarakat melalui papan informasi di lokasi.

Papan proyek bukan sekadar formalitas untuk memenuhi administrasi. Informasi mengenai nilai kontrak, sumber anggaran, pelaksana, waktu pengerjaan, dan volume pekerjaan harus menjadi dasar bagi masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan proyek.

Tanpa informasi volume yang jelas, masyarakat kesulitan membandingkan pekerjaan yang terlihat di lapangan dengan target yang tercantum dalam dokumen kontrak.

Dinas SDABMBK Kota Medan dan CV Harapan Indah harus memberikan penjelasan terbuka mengenai volume pekerjaan, metode pengerjaan di sekitar tiang listrik, serta alasan pekerjaan yang diduga melompat-lompat di sejumlah titik.

Pengawas proyek berinisial Donal juga perlu menjelaskan bagaimana pengawasan dilakukan dan bagaimana kesesuaian pekerjaan dengan kontrak dipastikan.

Inspektorat Kota Medan patut turun memeriksa apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dan dokumen kontrak. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah persoalan tersebut murni kendala teknis atau terdapat penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

Dinas SDABMBK Kota Medan dan CV Harapan Indah tidak boleh mengabaikan persoalan ini. Pengawas proyek berinisial Donal juga harus menjelaskan dasar pelaksanaan pekerjaan yang melompat-lompat dengan alasan tiang listrik, sementara volume pekerjaan tidak tercantum pada plang proyek.

Proyek bernilai Rp6,93 miliar ini menuntut keterbukaan dan pertanggungjawaban. Jangan sampai alasan teknis dan minimnya informasi justru menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan uang daerah.

Sehingga kuat dugaan Proyek proyek Drainase PPUR SDABMBK sudah menjadi sarang Korupsi pejabat dinastersebut.

Lebih mirisnya Lagi Kepala Bidang Drainase PUPR  SDA BMBK Kota Medan dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsAppnya hingga bikin tidak tidak pernah memberi jawaban lebih memilih bungkam dan telah Kangkangi UU No 14 THN 2008 tentang keterbukaan informasi Publik. (M)

Sempat Buron Dua Tahun, Satreskrim Polres Padang Lawas Tahan Tersangka Kasus Dugaan Pencabulan Anak

PADANG LAWAS (Sumut) mediasergap.com – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas resmi menetapkan dan menahan seorang pria berinisial PN atas dugaan kasus perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Penahanan dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara dan melengkapi bukti-bukti formil.

Kapolres Padang Lawas, AKBP Dodik Yulianto, melalui Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, membenarkan penanganan perkara tersebut saat dikonfirmasi pada Rabu (14/10/2026).

“Tersangka PN saat ini telah kita amankan dan menjalani penahanan di Ruang Tahanan Polri (RTP) Polres Padang Lawas untuk proses hukum lebih lanjut,” ujar AKP Irwansah Sitorus.

Kasus ini berawal dari Laporan Polisi Nomor LP/B/96/V/2024/SPKT/POLRES PADANG LAWAS/POLDA SUMATERA UTARA yang dilayangkan oleh pelapor berinisial NN pada 6 Mei 2024 lalu.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, aksi dugaan pencabulan tersebut diduga terjadi pertama kali pada pertengahan tahun 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di kediaman tersangka kawasan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Perbuatan berulang kembali terjadi pada Minggu, 5 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di lokasi yang sama hingga pihak keluarga melaporkan hal tersebut ke Mapolres Padang Lawas.

Menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, tim penyidik Satreskrim Polres Padang Lawas yang dipimpin Ipda Hasan Basri Harahap bersama Briptu Nico Stafanus, Briptu Deni Hasibuan, dan Bripda Yudha M. H. Harahap langsung melakukan penyelidikan mendalam.

Perkara ini secara resmi ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan pada 11 Juni 2024. Selanjutnya, berdasarkan hasil keputusan gelar perkara pada Selasa (13/10/2026), polisi secara resmi menerbitkan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka S.Tap/83/X/Res.1.24./2026/Reskrim.

"Setelah penetapan tersangka dan penerbitan Surat Perintah Penangkapan serta Penahanan, tersangka PN kami amankan dan periksa secara intensif mulai Senin malam hingga Selasa dini hari,” jelas Kasat Reskrim.

Atas perbuatannya, tersangka PN dijerat dengan pasal berlapis terkait perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal yang disangkakan meliputi Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 huruf b dan g UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta mengacu pada ketentuan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara ini secara profesional dan transparan guna memberikan keadilan bagi korban. (Rel)

Peduli Dayah! Bupati Aceh Timur Bantu Sapi dan Tenda untuk Muzakarah Ulama Ke-IX di Darul Ihsan

ACEH TIMUR, mediasergap.com – Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si, menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia dayah dan ulama dengan memberikan bantuan berupa satu ekor sapi dan tenda acara untuk mendukung kelancaran kegiatan Muzakarah Ulama Ke-IX.

Kegiatan bergengsi tersebut akan berlangsung di Dayah Al-Maimanah, Gampong Keude Dua, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur.

Bantuan tersebut diserahkan langsung dalam rangka mendukung terselenggaranya kegiatan Muzakarah Ulama dengan baik dan lancar.

Selain untuk kelancaran acara, bantuan ini juga menjadi bentuk nyata upaya mempererat silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan para ulama dan pimpinan dayah di Aceh Timur.

Kepada awak media ini Bupati Aceh Timur, Kamis (15/10/2026) mengatakan bantuan sapi tersebut diserahkan untuk mendukung kebutuhan konsumsi selama kegiatan berlangsung, sementara bantuan tenda acara disiapkan untuk kenyamanan para tamu undangan dan peserta Muzakarah Ulama Ke-IX yang akan hadir dari berbagai daerah.

Langkah Bupati Al-Farlaky ini mendapat apresiasi dari masyarakat, karena dinilai sangat peduli terhadap penguatan syariat Islam dan pemberdayaan dayah sebagai pusat pendidikan agama dan moral umat.

Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah, diharapkan pelaksanaan Muzakarah Ulama Ke-IX di Dayah Al-Maimanah dapat berjalan sukses, khidmat, dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Aceh Timur. (SA)

Sinergi Pemprov Sumut dan Pemkab Samosir, Bus Gratis Permudah Mobilitas Pelajar

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Upaya Pemerintah Kabupaten Samosir memperluas akses dan meningkatkan keselamatan pelajar menuju sekolah mendapat respons dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebanyak enam unit Bus Perintis gratis khusus pelajar resmi hadir di Kabupaten Samosir dan akan melayani antar-jemput siswa di Kecamatan Nainggolan dan Onan Runggu.

Penyerahan sekaligus launching Bus Perintis dilaksanakan secara serentak di lima kabupaten dari Kabupaten Asahan, oleh Gubsu Bobby Afif Nasution  dan Untuk Kabupaten Samosir dipusatkan di Kompleks HKBP Nainggolan Kecamatan Nainggolan, Kamis (15/10/2026). 

Bupati Samosir  Vandiko T. Gultom secara resmi memberangkatkan Bus perintis untuk melakukan tugas pelayanan dan akan beroperasi sejak Jumat 16 Oktober 2026 dengan biaya sepenuhnya ditanggung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meluncurkan 33 unit Bus Perintis untuk pelayanan pelajar di lima kabupaten, mencakup 12 kecamatan dan 49 sekolah. Dari jumlah tersebut, enam unit dialokasikan untuk Kabupaten Samosir. 

Bus Perintis tersebut akan memberikan layanan antar-jemput secara gratis tanpa biaya bagi siswa. Kehadiran transportasi khusus pelajar ini diharapkan dapat meringankan beban biaya transportasi orang tua sekaligus meningkatkan keselamatan anak-anak dalam perjalanan menuju dan pulang dari sekolah. 

Bupati Vandiko menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution atas perhatian dan respons terhadap usulan masyarakat Kabupaten Samosir.

“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Samosir, Kami mengapresiasi bantuan Bapak Gubsu Bobby Afif Nasution dengan fasilitas Bus Perintis. Bus  ini sangat membantu bagi siswa di Kabupaten Samosir, mempermudah akses dan terutama menjaga keselamatan anak-anak menuju sekolah,” ujar Vandiko.

Vandiko menjelaskan bahwa kebutuhan transportasi antar-jemput pelajar tersebut telah lama disampaikan  masyarakat, khususnya di Kecamatan Nainggolan dan Onan Runggu pada saat berkantor di Desa (Bunga Desa). Kondisi rute dan jarak tempuh yang cukup jauh serta tingginya risiko kecelakaan, menurutnya menjadi salah satu alasan pentingnya kehadiran transportasi khusus bagi pelajar.

“Usulan ini kita teruskan kepada Gubernur dan puji Tuhan kita memiliki Gubernur yang rajin turun ke masyarakat dan  responsif. Kita patut berbangga mendapatkan program ini, apa yang menjadi usulan masyarakat akhirnya dapat kita rasakan bersama,” katanya.

Vandiko berharap program Bus Perintis dapat terus berkesinambungan dan cakupan rutenya diperluas pada tahun mendatang sehingga semakin banyak pelajar di Kabupaten Samosir yang mendapatkan akses transportasi aman, nyaman  dan gratis.

Bupati juga meminta seluruh pihak ikut mengawasi pelaksanaan program, terutama memastikan kondisi fisik kendaraan dan stamina pengemudi agar tetap baik serta pelayanan berjalan sesuai ketentuan.

“Saya titip agar kita sama-sama mengawasi, karena ini menyangkut nyawa dan keselamatan anak-anak kita,” tegasnya.

Pemkab Samosir, lanjut Vandiko, siap melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut serta terus membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat dalam menghadirkan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.   

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa pendidikan merupakan sektor utama dalam pembangunan Sumatera Utara. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan harus dibarengi dengan pemenuhan berbagai kebutuhan pendukung, termasuk akses transportasi bagi anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah.

“Anak sekolah dengan jangkauan jauh ke sekolah harus dilayani melalui antar-jemput yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” ujar Bobby.

Bobby menekankan agar layanan Bus Perintis gratis dapat berlangsung secara berkelanjutan dan benar-benar memberikan kemudahan bagi pelajar untuk memperoleh akses pendidikan. Bus tersebut juga dilengkapi aplikasi digital dan CCTV untuk memastikan proses antar-jemput berlangsung dengan baik dan tepat sasaran.

Selain membantu mengurangi beban biaya orang tua, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pelajar dengan mengurangi penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur serta menekan risiko kecelakaan lalu lintas.

Secara keseluruhan, sebanyak 33 unit Bus Perintis disiapkan untuk melayani masyarakat di Kabupaten Asahan, Batubara, Nias Utara, Padang Lawas Utara dan Samosir. Program tersebut mencakup perjalanan sekitar 2.128 kilometer dan memberikan subsidi angkutan kepada lebih dari 1.000 pelajar.

Kepala SMA Negeri 1 Onan Runggu, Manatar Samosir, menyambut baik hadirnya program tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara yang telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan transportasi pelajar.

“Sudah lama kami tunggu program ini. Orang tua dan siswa banyak yang bertanya kapan bisa berjalan, agar siswa bisa belajar dengan nyaman. Dan saat ini sudah hadir, terima kasih kepada Bapak Gubernur dan bapak Bupati Samosir” ujarnya.

Sementara itu, UPTD PSP Wilayah II Laksana Hasugian menjelaskan, Bus Perintis diperuntukkan bagi anak sekolah yang memiliki keterbatasan kendaraan dan berada pada wilayah yang membutuhkan pelayanan transportasi. 

“Bus ini mulai beroperasi besok pagi. Rute yang akan dilalui sudah ada di Nainggolan dan Onan Runggu. Setiap sekolah yang dilalui sekitar 15 kilometer per hari, dengan layanan antar-jemput dua kali,” jelasnya.

Ia menyebutkan, bus akan mulai beroperasi sekitar pukul 06.00 WIB. Ia berharap program tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Samosir.

Dengan hadirnya enam Bus Perintis gratis tersebut, Pemkab Samosir berharap akses transportasi pelajar semakin aman, nyaman dan terjangkau. Program ini sekaligus menjadi wujud nyata sinergi Pemkab Samosir dan Pemprov Sumatera Utara dalam memastikan pelayanan pendidikan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

Di sisi lain, terkait kondisi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Utara, Bupati Samosir mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas di luar ruangan dan tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan.

Pemkab Samosir juga akan menindaklanjuti instruksi Gubernur Sumatera Utara terkait kemungkinan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh apabila kondisi kabut asap semakin mengganggu kesehatan dan aktivitas belajar siswa.

Gubernur Bobby Nasution menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kabut asap, termasuk melalui modifikasi cuaca di sejumlah wilayah. (D/Smart)

Bangun Pariwisata Berkelanjutan, Samosir Dorong Investor Bermitra dengan UMKM

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Pariwisata Samosir tidak lagi hanya berbicara tentang keindahan Danau Toba, budaya Batak dan bentang alamnya. Di balik geliat kunjungan wisatawan, terbuka ruang ekonomi yang semakin luas dari investasi, tumbuhnya usaha mikro dan UMKM, hingga peluang kolaborasi antara pelaku usaha dan masyarakat lokal. Potensi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mendorong pariwisata yang tidak hanya ramai dikunjungi, tetapi juga mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. 

Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemkab Samosir menggelar Forum Investasi dengan tema penguatan sinergi investasi, Corporate Social Responsibility (CSR), dan ekonomi lokal untuk pariwisata berkelanjutan di Hotel Labersa, Kamis (15/10/2026).

Forum tersebut dibuka Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, sebagai ruang mempertemukan pemerintah daerah, pemerintah pusat, pengelola kawasan pariwisata, perbankan, dunia usaha, investor hingga pelaku ekonomi lokal untuk membangun kesepahaman dan langkah konkret dalam mengembangkan Samosir sebagai destinasi wisata berkelas internasional.

Wakil Bupati Ariston mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan pariwisata di Kabupaten Samosir yang dalam beberapa tahun terakhir terus berkembang. Menurutnya, momentum tersebut harus menjadi modal untuk memperkuat posisi Samosir sebagai destinasi wisata internasional sekaligus menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.

“Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor utama dan paling penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kegiatan penanaman modal harus terus didorong dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif,” ujar Ariston.

Sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba sekaligus kawasan yang berada di jantung Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Samosir memiliki daya tarik yang semakin kuat bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Peningkatan kunjungan tersebut turut membuka peluang investasi yang semakin beragam, mulai dari usaha mikro hingga usaha berskala besar.

Ariston menegaskan, sektor pariwisata merupakan salah satu pilar penting penggerak perekonomian daerah. Kekayaan alam, budaya dan kearifan lokal Samosir menjadi modal besar yang harus dikelola secara berkelanjutan agar pertumbuhan pariwisata memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Melalui forum investasi ini, Pemerintah Kabupaten Samosir mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor untuk menanamkan modal serta menjalankan usahanya di Samosir,” katanya.

Hingga tahun 2025, total realisasi investasi di Kabupaten Samosir telah mencapai Rp1,771 triliun. Capaian tersebut, menurut Ariston, menunjukkan bahwa iklim investasi di Samosir semakin berkembang dan memiliki prospek yang positif.

Untuk semakin memberikan kepastian dan kemudahan bagi dunia usaha, Pemkab Samosir juga telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi.

Insentif tersebut antara lain berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; serta pemberian modal kepada pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi di daerah. Sementara kemudahan investasi diberikan melalui penyediaan data dan informasi peluang investasi, fasilitasi penyediaan lahan serta penyederhanaan dan percepatan proses perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Namun, kemudahan berinvestasi tersebut berjalan beriringan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap lingkungan sosial di sekitarnya.

“Setiap pelaku usaha berhak mendapat insentif dan kemudahan investasi sesuai dengan undang-undang, namun harus memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial atau CSR sebagai komitmen moral dan etis perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Ariston.

Menurutnya, CSR tidak semata-mata menjadi kewajiban perusahaan, tetapi dapat menjadi instrumen kolaborasi untuk memperkuat pembangunan daerah. Karena itu, ia mengajak pelaku usaha menyelaraskan program CSR dengan program prioritas pemerintah sehingga manfaatnya lebih tepat sasaran dan dirasakan masyarakat.

Ariston juga menekankan agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton di tengah besarnya perkembangan investasi di Samosir. Kehadiran investor harus membuka ruang bagi masyarakat lokal untuk menjadi bagian dari rantai ekonomi pariwisata.

“Investor kami harapkan dapat berkolaborasi dengan pelaku UMKM, sehingga produk masyarakat, baik kerajinan tangan maupun kuliner, dapat terserap dengan baik,” ujarnya.

Pemkab Samosir sendiri telah memberikan dukungan terhadap penguatan ekonomi lokal melalui program subsidi bunga nol persen bagi UMKM. Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah membuka akses pembiayaan sekaligus mendorong pertumbuhan usaha masyarakat.

Bagi Ariston, membangun pariwisata berkelanjutan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah seorang diri. Pemerintah, investor, pelaku usaha, masyarakat, perbankan dan seluruh pemangku kepentingan harus berada dalam satu ekosistem pembangunan.

“Mari berperan aktif sesuai kapasitas masing-masing. Melalui forum ini, kita harapkan tercipta komitmen bersama, kesepakatan kerja sama serta langkah konkret yang dapat diimplementasikan langsung di lapangan demi kemajuan pariwisata Samosir,” ajaknya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Samosir Pilippi Simarmata menjelaskan, Forum Investasi tersebut menjadi ruang dialog interaktif untuk memperoleh informasi mengenai kemudahan maupun kendala perizinan, sekaligus mempromosikan peluang investasi dan penguatan ekonomi lokal.

Selain itu, forum tersebut menjadi sarana untuk menyosialisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk partisipasi serta kontribusi pelaku usaha dalam mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

“Forum ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat,” jelasnya.

Forum Investasi diikuti berbagai pemangku kepentingan, di antaranya PHRI, KADIN, BPODT,  Pemerintah,  pelaku usaha dan investor. Kegiatan dibagi dalam dua sesi dengan pembahasan mengenai profil investasi dan pariwisata DPSP Danau Toba-Samosir serta sosialisasi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Deputi Manajemen Investasi Kementerian Pariwisata Ari Prasetyo mewakili Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Haryo Yudho Sedewo, Direktur Destinasi Pariwisata BPODT Mosanda Tampubolon, Asisten Direktur Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara Hasudungan P. Siburian, Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara Bisman Ritonga, Ketua Kadin Taput Maya Situmorang, mewakili Bapperida Sumut Ronny Iswandi, Forkopimda Kabupaten Samosir, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang dan pimpinan OPD lainnya, pelaku usaha dan investor.

Dari forum tersebut,  Pemkab Samosir menegaskan komitmen yang semakin jelas bahwa  investasi tidak berhenti pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi harus mampu menghidupkan ekonomi lokal, memperkuat masyarakat dan menjaga keberlanjutan pariwisata Samosir. (D/Smart)

Tingkatkan Keterbukaan Informasi, Diskominfo Toba Dalami Pengelolaan PPID dan Podcast

Toba (Sumut) mediasergap.com - Untuk meningkatkan komuninasi publik lewat penyebaran informasi yang lebih luas, Kominfo Kabupaten Toba melakukan studi tiru ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang pada Kamis (15/10/2026). Kedatangan Kepala Dinas Kominfo Toba, Tumpal Panjaitan bersama sejumlah stafnya disambut oleh Kepala Bidang TIK dan Persandian, Suwardi bersama sejumlah staf. 

Dalam kunjungan itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba belajar banyak hal terkait dengan komunikasi publik, termasuk berdiskusi banyak hal tentang PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Kepada Tumpal Panjaitan, Suwardi menyampaikan bahwa mereka tidak hanya sekadar memberdayakan publikasi lewat berbagai platform media sosial, namun juga memberdayakan radio dan podcast. 

"Kita lakukan sekali seminggu. Jadi OPD kita surati, kita undang dan kita rumuskan informasi yang ingin mereka sampaikan. Selanjutnya kita kemas dalam podcast," katanya sembari menunjukkan ruang studio podcast.

Diskusi yang berlangsung hampir 3 jam itu memberikan banyak informasi dan pengetahuan baru yang didapat oleh Diskominfo Kabupaten Toba. "Terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu, kami semakin banyak tahu setelah mendengar berbagai program yang Bapak Ibu sampaikan. Ada banyak hal yang dapat kami tiru dan modifikasi," kata Kepala Dinas Kominfo Toba, Tumpal Panjaitan. 

Kepala Bidang TIK dan Persandian, Suwardi juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Kominfo Toba di kantor mereka. "Kami juga berterimakasih pada Bapak, kita banyak bertukar informasi. Ada beberapa hal yang mungkin Toba tiru dari kami, tetapi dalam diskusi kita hari ini kami juga dapat banyak pelajaran dari program Diskominfo Toba yang Bapak sampaikan," ujarnya. (Dosi)

Pesta Panen Raya Sendayan 2026: JPKP Pekuat Pendampingan Petani dan Gagas Penanaman Pohon di 15 Kilometer Bantaran Sungai Pelawi

Langkat (Sumut) mediasergap.com - Pesta Panen Raya Sendayan Tahun 2026 menjadi momentum penguatan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas pertanian, sekaligus kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Kegiatan ini merupakan bagian dari pendampingan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) terhadap Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Desa Securai Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan dukungan pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI berupa empat unit traktor bajak roda empat dan empat unit mesin panen combine harvester. Bantuan ini merupakan wujud dukungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melalui Kementerian Pertanian RI. Alat dan mesin pertanian tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengolahan lahan, mempercepat panen, mengurangi beban kerja petani, serta mendorong peningkatan hasil produksi, sehingga turut memperkuat kemandirian petani dan ketahanan pangan di Kabupaten Langkat.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan perwakilan Perum Bulog Sumatera Utara. Kehadiran unsur pemerintah dan pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sinergi untuk mendukung petani, pengelolaan hasil panen, dan pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan.

Ketua Umum JPKP, Maret Samuel Sueken, menegaskan bahwa JPKP siap memperluas pendampingan kepada kelompok tani di seluruh Indonesia agar memperoleh akses informasi dan kesempatan mengajukan bantuan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pendampingan tidak boleh berhenti pada satu kegiatan atau satu wilayah, melainkan harus mendorong penguatan kelompok tani, mengidentifikasi kebutuhan riil di lapangan, dan memfasilitasi komunikasi dengan instansi pemerintah yang berwenang.

“JPKP siap hadir dan mendampingi para petani di seluruh Indonesia. Kami ingin membantu kelompok tani memperoleh informasi, pendampingan administrasi, dan fasilitasi yang diperlukan untuk mengakses program bantuan pemerintah sesuai mekanisme yang berlaku. Petani harus mendapatkan kesempatan yang adil untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya,” tegas Maret Samuel Sueken.

Samuel juga menambahkan, pendataan yang akurat dan terstruktur merupakan langkah awal yang penting. Data mengenai kondisi lahan, kebutuhan alat dan mesin pertanian, sarana produksi, serta kendala yang dihadapi petani harus menjadi dasar penyusunan usulan bantuan agar lebih tepat sasaran.

Sejalan dengan arahan tersebut, Ketua DPW JPKP Sumatera Utara, Rudy Chairuriza Tanjung, S.H., menyatakan bahwa program pendampingan kelompok Tani akan terus dikembangkan ke seluruh wilayah Sumatera Utara. DPW JPKP Sumut akan mendorong pendataan petani dan kelompok tani secara bertahap, mulai dari tingkat desa dan kecamatan hingga kabupaten/kota, untuk memetakan kebutuhan alat dan mesin pertanian, sarana produksi, pengembangan komoditas, serta kendala produksi dan pemasaran hasil panen.

“Pendampingan ini tidak boleh berhenti hanya pada satu kegiatan atau satu daerah. Kami akan melanjutkan program ini ke seluruh wilayah Sumatera Utara dengan mendorong pendataan petani dan kelompok tani secara terarah. Data yang akurat akan menjadi dasar untuk menyampaikan aspirasi dan memfasilitasi usulan bantuan kepada instansi pemerintah yang berwenang,” ujar Rudy.

Secara khusus, Rudy meminta Ketua DPD JPKP Kabupaten Langkat, Joni Tanjung, untuk terus melakukan pendataan petani dan kelompok tani di seluruh Kabupaten Langkat, meliputi identitas kelompok tani, luas dan kondisi lahan, komoditas yang dibudidayakan, kebutuhan alat dan mesin pertanian, serta kendala yang dihadapi. Hasil pendataan tersebut akan menjadi bahan koordinasi dan penyampaian usulan kepada instansi terkait sesuai persyaratan dan mekanisme program pemerintah.

“Saya meminta Ketua DPD JPKP Langkat, Bapak Joni Tanjung, agar terus turun ke lapangan, berkoordinasi dengan kelompok tani dan pemerintah desa, serta menyusun data kebutuhan petani secara faktual. Kita ingin aspirasi petani dapat terinventarisasi dengan baik dan diperjuangkan melalui jalur yang benar,” tambahnya.

Rudy menegaskan, JPKP akan menjalankan fungsi pendampingan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, tanpa menjanjikan bahwa bantuan pasti diperoleh. Prioritasnya adalah membantu petani memahami prosedur, menyiapkan kebutuhan administrasi, dan menyampaikan usulan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Selain sektor pertanian, JPKP bersama masyarakat juga merencanakan penanaman pohon di sepanjang 15 kilometer bantaran Sungai Pelawi dengan bibit yang bersumber dari bantuan BPDAS Wampu–Sei Ular. Sebagai langkah awal, dalam rangkaian Pesta Panen Raya Sendayan 2026 dilakukan penyerahan secara simbolis 10 bibit durian Musang King dari BPDAS Wampu–Sei Ular, sebagai bagian dari upaya penghijauan dan pengembangan tanaman produktif yang bermanfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Penanaman pohon di bantaran sungai ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga vegetasi, konservasi tanah dan air, serta kelestarian ekosistem sungai. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi lahan, jenis tanaman yang tepat, dan koordinasi dengan pihak berwenang agar manfaat ekologisnya terjaga. Bagi JPKP, peningkatan produksi pertanian dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan, sebab ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh alat pertanian dan hasil panen, tetapi juga oleh keberlanjutan sumber daya alam yang menopangnya.

Melalui Pesta Panen Raya Sendayan 2026, JPKP menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi kelompok tani, memetakan kebutuhan masyarakat, memfasilitasi penyampaian aspirasi, serta mendorong koordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan. Program ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan berlanjut melalui pendataan petani, penguatan kelembagaan kelompok tani, pemanfaatan bantuan secara bertanggung jawab, dan pelestarian lingkungan yang melibatkan masyarakat.

“Pembangunan pertanian bukan hanya tentang meningkatkan hasil panen, tetapi juga memastikan petani semakin sejahtera, bantuan pemerintah dapat diakses sesuai ketentuan, dan lingkungan tetap terjaga bagi generasi mendatang,” pungkas Rudy Chairuriza Tanjung. (M)

SMK Negeri 2 Medan Diduga Keluarkan Siswa Sepihak Tanpa Bukti Jelas, Orang Tua Pertanyakan Masa Depan Anak

MEDAN (Sumut) mediasergap.com — Dugaan pengeluaran siswa secara sepihak di SMK Negeri 2 Sumatera Utara, Jalan STM No. 12-A, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, memicu keresahan orang tua. Anaknya diduga dikeluarkan tanpa pemberitahuan kepada keluarga, dengan alasan yang dipertanyakan dan tanpa bukti pelanggaran yang jelas.

Berdasarkan pengaduan orang tua, persoalan tersebut mencuat pada Selasa (14/10/2026). Keputusan yang berdampak langsung terhadap kelanjutan pendidikan siswa itu menimbulkan pertanyaan serius: apa dasar sekolah mengeluarkan siswa, bukti apa yang dimiliki, dan mengapa orang tua mengaku tidak menerima pemberitahuan terlebih dahulu?

Orang tua mengaku berasal dari keluarga kurang mampu dan menyatakan telah membayar Rp.3,5 juta untuk masuk sekolah tersebut. Ia mengaku memiliki bukti transfer, tetapi kini justru menghadapi ketidakpastian atas kelanjutan pendidikan anaknya.

“Kami orang susah, Bang. Saya sudah membayar Rp.3,5 juta dan punya bukti transfer. Sekarang anak saya malah dikeluarkan tanpa pemberitahuan. Kalau harus pindah, dari mana lagi saya mencari uang?” keluhnya kepada awak media.

Persoalan ini semakin serius setelah orang tua mengadukan dugaan tudingan seorang guru Bimbingan dan Konseling (BP) terhadap anaknya terkait perilaku berpacaran di dalam kelas. Keluarga mempertanyakan dasar tudingan tersebut dan apakah hal itu berkaitan dengan keputusan mengeluarkan siswa.

Jika benar siswa dikeluarkan tanpa pemberitahuan dan tanpa bukti pelanggaran yang jelas, pihak sekolah wajib mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Penegakan disiplin tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Setiap keputusan harus berdasarkan fakta, tata tertib, dan prosedur yang berlaku, dengan memberikan kesempatan kepada siswa dan orang tua untuk menyampaikan penjelasan.

Dinas Pendidikan Sumatera Utara didesak segera memeriksa dugaan pengeluaran sepihak tersebut sekaligus menelusuri pembayaran Rp.3,5 juta yang diakui orang tua. Kepala Sekolah harus menjelaskan dasar keputusan, bukti pelanggaran, prosedur yang ditempuh, serta peruntukan uang yang dibayarkan.

Jangan sampai masa depan siswa dikorbankan oleh keputusan yang tidak transparan. Jika terdapat pelanggaran, buktikan sesuai aturan. Jika keputusan pengeluaran tidak sesuai prosedur, harus ada evaluasi dan penyelesaian yang adil.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Medan Ida Farida, S.Pd., M.M, saat dikonfirmasi Wartawan melalui pesan WhatsApp ya mengatakan Awak media menanyakan langsung kepada orang tua siswa tersebut.

"Tanyakan saja kepada orang tuanya Bang," jawab Kepsek singkat. (M)

Antisipasi Dampak Sebaran Asap, BMKG Ajak Masyarakat Ikuti Informasi Kualitas Udara

Samosir (Sumut) mediasergap.com — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Balai Besar Wilayah I memantau potensi sebaran asap di wilayah Sumatera Utara berdasarkan citra satelit dan pemantauan kualitas udara pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Berdasarkan informasi BMKG yang diterbitkan pada 14 Oktober 2026 pukul 08.00 WIB, citra satelit menunjukkan adanya sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Namun, hasil pemantauan citra satelit pada 13 Oktober 2026 tidak menunjukkan adanya titik panas (hotspot) di wilayah Sumatera Utara.

BMKG juga menyampaikan bahwa hasil pemantauan kualitas udara melalui Stasiun Meteorologi Maritim Belawan dan Stasiun Meteorologi Silangit menunjukkan penurunan jarak pandang di beberapa wilayah. Sementara itu, pemantauan partikulat PM₂.₅ di Medan menunjukkan kategori sedang hingga tidak sehat, sehingga masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan dampak paparan asap.

Masyarakat yang berada di wilayah berpotensi terdampak, khususnya anak-anak, lansia, serta warga dengan kondisi kesehatan yang rentan, diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara memburuk.

Untuk mengurangi paparan asap dan partikel polutan, masyarakat disarankan menggunakan masker yang sesuai ketika beraktivitas di luar ruangan, menutup pintu dan jendela saat asap masuk ke lingkungan permukiman, serta membatasi aktivitas fisik berat di luar rumah. Warga yang mengalami gangguan pernapasan atau keluhan kesehatan lainnya disarankan mencari pertolongan medis.

BMKG juga mengimbau masyarakat agar terus mengikuti perkembangan informasi cuaca, sebaran asap, dan kualitas udara melalui kanal informasi resmi. Koordinasi dengan instansi terkait diperlukan untuk mengantisipasi dampak terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas sehari-hari.

Kewaspadaan bersama menjadi langkah penting dalam melindungi kesehatan masyarakat serta mengurangi risiko akibat penurunan kualitas udara di wilayah Sumatera Utara. (D/Smart)

Peristiwa

Hukrim

Nasional

Daerah

Sport