WAKIL BUPATI TOBA SAMBUT KUNJUNGAN KERJA WAMENKES RI, PERKUAT KOMITMEN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Porsea (Sumut) mediasergap.com – Wakil Bupati Toba, Audi Murphy Sitorus, menyambut hangat kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P., FISR, bersama Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri, Dr. Elfin Elyas, S.Sos., M.Si., di RSUD Porsea.

Kunjungan kerja tersebut bertujuan meninjau langsung pelaksanaan Skrining Tuberkulosis (TB) Terintegrasi yang merupakan bagian dari Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih sehat.

Pelaksanaan skrining TB terintegrasi sejalan dengan misi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah terus mendorong upaya deteksi dini sebagai kunci memutus rantai penularan tuberkulosis di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan RI menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan akan memperluas program pelacakan (tracing) TB secara masif dengan memanfaatkan teknologi X-ray portable yang dapat menjangkau langsung rumah-rumah warga. Inovasi ini diharapkan mampu mempercepat proses deteksi dan penanganan kasus TB secara lebih efektif.

Khusus di Kabupaten Toba, pada tahun 2027 mendatang, program skrining dan tracing direncanakan menyasar 46 lokus dengan target pemeriksaan sebanyak 100 orang di setiap lokus. Langkah ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses pelayanan kesehatan hingga ke tingkat masyarakat.

Wakil Menteri Kesehatan juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Toba, mulai dari Camat, Kepala Desa, hingga Kepala Puskesmas, untuk memperkuat sinergi dalam mengedukasi serta menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam program skrining TB. Kolaborasi lintas sektor diyakini menjadi faktor penting dalam mencapai target eliminasi tuberkulosis di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Toba menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan program tersebut dan siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam menghadirkan layanan kesehatan yang semakin berkualitas, mudah diakses, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Toba. (Ds)

Terima Kunker Reses Komisi X DPR RI, Wali Kota Tebing Tinggi Dorong Sinergi Pusat-Daerah Untuk SDM Unggul

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Kota Tebing Tinggi menjadi tuan rumah kunjungan kerja (kunker) reses Komisi X DPR RI dalam Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Kedatangan rombongan wakil rakyat yang didampingi jajaran kementerian dan lembaga pusat ini disambut langsung oleh Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, beserta jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi, Rabu (22/7/2026).

Mengawali agendanya, rombongan anggota dewan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, S.H., melakukan peninjauan lapangan ke SDN 165735 Tebing Tinggi, SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, serta Perpustakaan Daerah. Di setiap lokasi peninjauan, para anggota dewan berdialog langsung dengan tenaga pendidik, siswa, hingga pengelola perpustakaan guna menggali data faktual mengenai kondisi pendidikan dan tingkat literasi masyarakat setempat.

Usai peninjauan lapangan, agenda dilanjutkan dengan sesi diskusi mendalam di Aula Lantai IV Balai Kota Tebing Tinggi. Dalam diskusi tersebut, berbagai isu krusial sektor pendidikan dan kebudayaan mengemuka secara terbuka.

Ketua Tim Kunjungan Kerja MY Esti Wijayati, dalam sambutannya menegaskan bahwa agenda reses ini bukan sekadar rutinitas, melainkan menjadi wadah penting untuk memastikan kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, riset, dan literasi benar-benar berpihak pada rakyat.

"Kunjungan kerja ini bukan hanya untuk menyerap aspirasi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan memberi manfaat nyata. Masukan dari Kota Tebing Tinggi akan menjadi bahan penting dalam pembahasan kebijakan di tingkat nasional,” ujar MY Esti Wijayati asal dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa Komisi X DPR RI berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya, sehingga setiap masukan dari daerah dapat menjadi bagian dari proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan di tingkat pusat.

Hasil dari pertemuan ini akan menjadi bahan rujukan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama pemerintah pada masa sidang berikutnya, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berlandaskan pada data faktual dan kebutuhan riil masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir dari DPR RI benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat di daerah. Aspirasi yang kami dengar hari ini akan menjadi bahan rujukan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama pemerintah pada masa sidang berikutnya,” tegas MY Esti Wijayati.

Sementara itu, Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih, menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, kehadiran Komisi X DPR RI beserta mitra kerja kementerian menjadi suntikan energi baru bagi Pemko Tebing Tinggi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Wali Kota Tebing Tinggi menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, dan literasi daerah.

"Kami menyakini bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dukungan regulasi, program kementerian, dan alokasi anggaran dari pusat akan menjadi dorongan penting bagi Kota Tebing Tinggi untuk mewujudkan visi ‘Tebing Tinggi Maju Kotanya, Religius, Makmur dan Sejahtera Rakyatnya’,” ungkap Wali Kota.

Beberapa poin utama yang disuarakan dalam diskusi tersebut, antara lain ketimpangan antara pendidikan formal dan non-formal, khususnya bagi guru PAUD yang dinilai belum mendapatkan perlakuan adil, serta perlunya kejelasan regulasi terkait undang-undang perlindungan guru dan kejelasan status guru PPPK. Selain itu, peserta diskusi juga menyampaikan kekhawatiran atas keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang terancam oleh dinamika pola rekrutmen mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Tak hanya sektor pendidikan, diskusi juga menekankan pentingnya penguatan alokasi anggaran untuk pengembangan kebudayaan daerah, termasuk dorongan revitalisasi museum di Kota Tebing Tinggi sebagai bagian dari pemeliharaan identitas sejarah dan literasi masyarakat.

Pertemuan tersebut juga diwarnai dengan penyerahan bantuan secara simbolis dari kementerian dan lembaga pusat. Sebanyak lima mahasiswa STIE Bina Karya Tebing Tinggi menerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Selain itu, diserahkan pula Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Pendidikan TA 2026 untuk Pemko Tebing Tinggi, serta Bantuan Riset Inovasi Indonesia Maju (RIIM) dari BRIN kepada LLDIKTI Sumatera Utara.

Guna memperkuat tata kelola riset daerah, Wali Kota Tebing Tinggi juga menerima Naskah Kebijakan Daerah dari BRIN. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, acara dilanjutkan dengan penyerahan jawaban tertulis atas sejumlah daftar inventarisasi masalah (DIM) antara Pemko Tebing Tinggi dan Komisi X DPR RI.

Kunjungan kerja ini turut dihadiri sejumlah anggota Komisi X DPR RI, di antaranya Hj. Himmatul Aliyah, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, Dr. Sofyan Tan, Adian Yunus Yusak Napitupulu, Bonnie Triyana, Once Mekel, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, Dr. Reni Astuti, Dr. drh. Hj. Dewi Coryati, Muhammad Hoerudin Amin, serta Drs. Sabam Sinaga.

Hadir pula perwakilan mitra kerja pusat, antara lain Dirjen Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek Dr. Ahmad Najib Burhani, Direktur SMP Kemendasmen Dr. Maulani Mega Hapsari, Asdep Olahraga Kemenpora Yayat Suyatna, Sekretaris Ditjen Kebudayaan Kemenkeb Undri, Wakil Kepala BPS RI Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI Dr. Pudji Ismartini, serta Deputi Riset dan Inovasi Daerah BRIN Dr. Yopi.

Turut hadir juga, jajaran BRIN, Kemenpora, Kemdiktisaintek, LLDIKTI, Wakil Ketua II DPRD Kota Tebing Tinggi, Husein ST, Pabung Kodim 0204/DS Kapten Inf. P.M. Simanjuntak, Kepala BPS Tebing Tinggi Azantaro, Sekdako Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Reza Agista, Kepala OPD, Camat, dan Kepala Sekolah se-Kota Tebing Tinggi, Ketua Himpaudi Purnama Sitanggang, Ketua Forum PKBM Khairul Ikhsan Siregar, Kwarcab Pramuka Tebing Tinggi Wal' Ashri, IGI Tebing Tinggi Nadhran H. Siregar, Perwakilan STIE Bina Karya, dan Tim Peliputan Diskominfo. (Ajs)

PB Pendawa Indonesia Jalin Silaturahmi dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Polonia

Medan (Sumut) mediasergap.com - PB Pendawa Indonesia dan LKBH Pendawa melaksanakan silaturahmi dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Polonia sebagai upaya mempererat sinergi dan membangun kerja sama dalam bidang pelayanan keimigrasian, sosial kemasyarakatan, serta pendampingan hukum.

Dalam pertemuan tersebut, PB Pendawa Indonesia diwakili oleh Wakil Ketua Umum Donny Rizal yang didampingi Ketua LKBH Pendawa, Iqbal, SH.

Pada kesempatan itu, Donny Rizal menyampaikan salam hormat dari Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan. Ia berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan melalui kerja sama yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di bidang sosial, pendampingan hukum, serta mendukung program-program keimigrasian.

Donny juga menegaskan bahwa kehadiran PB Pendawa Indonesia merupakan bentuk komitmen organisasi untuk memperkuat sinergi dengan Kantor Imigrasi Polonia, terutama dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian serta memberikan perhatian terhadap keberadaan warga negara asing atau imigran yang berpotensi merugikan kepentingan negara.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Polonia, Ridha Sah Putra, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan silaturahmi PB Pendawa Indonesia. Ia juga menitipkan salam hormat kepada Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan.

"Semoga PB Pendawa Indonesia tetap eksis dan terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kami juga berharap Pendawa dapat menjadi mitra yang memberikan masukan dan kontrol yang konstruktif dalam peningkatan pelayanan keimigrasian serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing," ujar Ridha Sah Putra.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, serta diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara Kantor Imigrasi Polonia dan PB Pendawa Indonesia dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik serta menjaga kepentingan bangsa dan negara. (PW)

Respons Cepat Bupati Samosir, Penanganan Jembatan WFC yang Rusak Segera Dikoordinasikan ke Kementerian PU

Samosir (Sumut) mediasergap.com – Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Samosir mengakibatkan luapan Sungai Sioto dan merusak Jembatan Tanjung Horbo di kawasan Water Front City (WFC) Pangururan, Rabu (22/7/2026). Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bergerak cepat turun langsung ke lokasi untuk memastikan penanganan segera dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Peninjauan dilakukan guna melihat secara langsung kondisi jembatan yang terdampak sekaligus memastikan langkah-langkah penanganan dapat segera dilaksanakan agar akses di kawasan wisata Water Front City kembali aman dan berfungsi normal bagi masyarakat maupun wisatawan.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rudimanto Limbong, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Immanuel Sitanggang, Pengelola WFC Rudi Siahaan, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Hasil peninjauan menunjukkan bahwa derasnya arus Sungai Sioto menggerus bagian penyangga jembatan sehingga menyebabkan kerusakan pada salah satu infrastruktur pendukung kawasan Water Front City. Diketahui, pembangunan kawasan WFC merupakan proyek yang didanai melalui APBN dan saat ini masih berada dalam masa pemeliharaan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Samosir segera melakukan koordinasi dengan Kementerian PU agar proses penanganan dan pemulihan jembatan dapat dilakukan secepat mungkin.

"Kita akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU untuk mempercepat penanganan dan pemulihan jembatan ini. Akses di kawasan Water Front City memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat dan wisatawan, sehingga penanganannya menjadi prioritas," ujar Bupati Samosir Vandiko T. Gultom.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kabupaten Samosir juga melakukan pengamanan di lokasi dengan membatasi akses menuju area yang terdampak. Langkah tersebut diambil untuk menjamin keselamatan masyarakat dan wisatawan selama proses perbaikan berlangsung.

Bupati Vandiko menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Samosir untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam mempercepat pemulihan infrastruktur tersebut. Menurutnya, pemulihan akses di kawasan Water Front City sangat penting tidak hanya untuk menunjang aktivitas masyarakat, tetapi juga menjaga keberlangsungan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah.

Pemerintah Kabupaten Samosir mengimbau masyarakat dan para wisatawan agar mematuhi rambu-rambu pengamanan serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi menjaga keselamatan bersama hingga proses perbaikan selesai dilaksanakan.

Melalui koordinasi yang cepat antara Pemerintah Kabupaten Samosir dan Kementerian Pekerjaan Umum, diharapkan proses penanganan kerusakan dapat segera terealisasi sehingga aktivitas masyarakat dan kunjungan wisata di kawasan Water Front City Pangururan kembali berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. (D/Smart)

Diduga Kuat Katim Penyidik Reskrim Polresta Deliserdang Lepas Mobil Dump Truck Muatan Sawit Dengan Tebusan 18 Juta

DELI SERDANG (Sumut) mediasergap.com - Diduga kuat seorang oknum polisi yang bertugas di Polresta Deliserdang sebagai kepala tim Penyidik Reskrim Polresta Deliserdang berpangkat Aipda bernama Ancol Nasution melakukan pelepasan satu unit mobil dump truck bermuatan kelapa sawit dengan nomor polisi BK 8752 GY, pada Sabtu malam 11 juli 2026 sekira pukul 22.00 wib.

Dari informasi warga mengatakan kepada wartawan pada Rabu 15 juli 2026 sekira pukul 13.00 wib. Bahwa Kejadian penangkapan bermula pada saat supir bernama Agus warga lidah tanah, mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV regional II kebun melati, kecamatan Perbaungan dan hendak diantarkan ke pabrik Kelapa Sawit (PKS) Pagar Merbau yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II). 

Ditengah perjalanan tepatnya di depan kantor Bupati kecamatan lubuk pakam, Sabtu 11 juli 2026 sekira pukul 02.00 wib dini hari. Supir dan mobilnya di razia oleh petugas Polresta Deli Serdang. Dikarenakan melihat melakukan 'PASSING' pemindahan buah kelapa sawit dari dump truck yang dikemudikan oleh Agus ke mobil lain yang berjenis Daihatsu grand max, sedangkan mobil grand max dan pengemudinya tersebut berhasil melarikan diri.

Selanjutnya pengemudi dan mobil dump trucknya langsung dibawa ke Mako Polresta Deli Serdang guna dilakukan proses hukum, tetapi yang menjadi perbincangan dan pertanyaan publik, ternyata supir dan mobil dump truck tersebut diduga dilepaskan oleh Katim Penyidik Reskrim Polresta Deliserdang pada Sabtu 11 juli 2026 malam sekira pukul 22.00 wib dengan nominal tebusan sebesar Rp.18.000.000., (delapan belas juta rupiah)," sebut narasumber pada Rabu 15 juli 2026 sekira pukul 11.00 wib kepada wartawan yang tidak mau disebutkan nama dan identitasnya demi menjaga keamanan.

Apabila oknum penyidik yang meminta uang tersebut dan terbukti melakukan pelanggaran hukum polri dan masuk dalam kategori pemerasan serta pungutan liar (pungli), diharapkan kepada Kabid Propam Polda Sumut Kombes Pol. Dwi Agung Setyono, S.I.K., M.H. diminta untuk mengaudit oknum penyidik Polresta Deliserdang tersebut.

Sementara itu Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Hendra Lesmana saat dikonfirmasi wartawan Selasa (21.07.2026) melalui pesan WhatsApp Selulernya terkait kebenaran informasi tersebut ,  hingga berita ini dipublikasikan tidak ada memberi keterangan. (M)

Buka Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi, Sekdako Tebing Tinggi Minta Lurah Mampu Deteksi Dini Modus TPPO dan TPPM

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, resmi membuka Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi sebagai langkah konkret memperketat pengawasan dan mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), di Aula Hotel Malibou, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tebing Tinggi, Selasa (21/7/2026).

Acara yang diinisiasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar ini diikuti para lurah se-Kota Tebing Tinggi dan sejumlah kepala desa dari Kabupaten Serdang Bedagai, serta dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar Benyamin Kali Patempal Harahap, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Erwan Budiawan, perwakilan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi Zahidin, serta para undangan lainnya.

Dalam arahannya, Sekda Erwin Suheri Damanik menegaskan bahwa perkembangan global yang semakin terbuka menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi di tingkat kelurahan maupun desa. Menurutnya, peran lurah dan kepala desa dinilai sangat strategis dalam mengenali kondisi masyarakat, memetakan potensi wilayah, serta mendeteksi sejak dini berbagai indikasi yang dapat mengarah pada praktik perdagangan orang maupun penyelundupan manusia.

"Kelurahan merupakan garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu, lurah harus aktif melakukan pemetaan wilayah, memperkuat koordinasi dengan perangkat lingkungan, serta menjadi agen edukasi bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri melalui jalur yang tidak resmi," ujar Sekda.

Sekda mengapresiasi terobosan pembentukan Desa Binaan Imigrasi ini. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Ketenagakerjaan, Disdukcapil, Dinas PPPA, aparat penegak hukum, hingga perangkat kelurahan guna menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

"Semoga seluruh peserta dapat menjadi agen edukasi di wilayah masing-masing sehingga masyarakat semakin memahami bahaya perdagangan orang dan pentingnya prosedur migrasi yang aman serta legal," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kanim Kelas II TPI Pematangsiantar, Erwan Budiawan, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa dan kelurahan mengenai bahaya serta modus operandi TPPO dan TPPM.

"Juga mengoptimalkan peran Desa Binaan Imigrasi sebagai pusat edukasi masyarakat, serta mendukung pengawasan keimigrasian melalui deteksi dini terhadap keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural," jelas Erwan. (Ajs)

Bupati Vandiko: Keberhasilan Petani Kunci Berlanjutnya Program Kolaborasi Sumut Berkah

Samosir (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Samosir terus memperkuat sektor pertanian melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai wujud nyata kolaborasi tersebut, sebanyak 5 ton bibit kentang disalurkan kepada empat kelompok tani di Kecamatan Harian untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 melalui Program Kolaborasi Sumut Berkah itu diserahkan langsung oleh Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Ketua DPRD Kabupaten Samosir yang diwakili Parluhutan Samosir. Penyerahan bantuan dirangkaikan dengan penanaman perdana bibit kentang bersama masyarakat di lahan Kelompok Tani Hariara Makmur, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Selasa (21/7/2026).

Program tersebut menyasar empat kelompok tani dengan total luas lahan pengembangan mencapai lima hektare. Kelompok Tani Hariara Makmur mengelola satu hektare, Kelompok Tani Marsada dua hektare, Kelompok Tani Pasorba satu hektare, dan Kelompok Tani Sejati satu hektare. Selain bibit kentang, para petani juga menerima bantuan pupuk organik cair (POC), yang diperkuat dengan tambahan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Samosir berupa 50 liter pupuk organik cair atau masing-masing 10 liter untuk setiap hektare lahan.

Dalam sambutannya, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memperjuangkan berbagai program dan bantuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat demi meningkatkan kesejahteraan petani.

"Usulan dari bapak dan ibu kami perjuangkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan hari ini dapat direalisasikan. Ini membuktikan bahwa kolaborasi mampu menghadirkan manfaat nyata bagi petani," ujar Vandiko.

Menurutnya, pembangunan sektor pertanian tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan fiskal pemerintah kabupaten. Dibutuhkan sinergi anggaran antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, hingga sektor swasta agar pembangunan pertanian dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Bupati juga mengingatkan bahwa bantuan yang diberikan bersifat stimulan sehingga keberhasilan program sangat bergantung pada kesungguhan kelompok tani dalam mengelola bantuan tersebut.

"Keberhasilan ada di tangan bapak dan ibu. Air tersedia, pupuk sudah diberikan, bibit juga sudah ada. Jika program ini berhasil, kepercayaan pemerintah akan semakin besar sehingga bantuan berikutnya dapat kembali kita peroleh," katanya.

Vandiko menambahkan bahwa bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diperoleh melalui proses seleksi di antara 33 kabupaten/kota. Karena itu, ia mengajak seluruh kelompok tani membuktikan bahwa bantuan tersebut mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Mari kita tunjukkan kepada Gubernur Sumatera Utara bahwa bantuan ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan mampu meningkatkan hasil produksi serta kesejahteraan petani Samosir," ajaknya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Samosir Parluhutan Samosir yang mewakili Ketua DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Samosir atas keberhasilannya memperoleh dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi solusi penting di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

Ia juga mendorong lahirnya lebih banyak petani muda yang mampu menghadirkan inovasi dan teknologi dalam sektor pertanian sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil pertanian Kabupaten Samosir.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Samosir, Tumiur Gultom, menjelaskan bahwa selain menyalurkan 5 ton bibit kentang, pemerintah juga memberikan bantuan pupuk organik cair (POC) kepada empat kelompok tani penerima manfaat sebagai bagian dari dukungan peningkatan produktivitas lahan.

Di sisi lain, Ketua Kelompok Tani Hariara Makmur, Joni Pasaribu, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Kabupaten Samosir terhadap pengembangan sektor pertanian. Ia menegaskan bahwa kelompok tani yang dipimpinnya siap menjaga kepercayaan pemerintah dengan mengoptimalkan bantuan yang diterima.

"Kami akan membuktikan bahwa bantuan ini mampu meningkatkan hasil panen. Pendampingan yang selama ini diberikan pemerintah sangat membantu petani dalam meningkatkan kemampuan budidaya," ungkap Joni.

Ia juga menyampaikan bahwa sinergi antara Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Program Kolaborasi Sumut Berkah telah memberikan banyak manfaat bagi petani. Selain bantuan dari pemerintah provinsi, kelompoknya juga menerima bantuan sebanyak 120 kilogram bibit kentang melalui Program Ketahanan Pangan Desa Hariara Pintu.

Melalui kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan Kelompok Tani, diharapkan sektor pertanian di Kabupaten Samosir semakin maju, produktif, dan mampu menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (D/Smart)

Kemensos Salurkan Bantuan Atensi di Kabupaten Toba, Wujudkan Kesejahteraan Bagi Kelompok Rentan

Toba (Sumut) mediasergap.com – Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Bahagia Medan bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Toba menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok rentan. Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial serta mendorong kemandirian para penerima manfaat melalui bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Penyaluran bantuan ATENSI menyasar tiga klaster utama, yaitu penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), dan anak. Seluruh bantuan diberikan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan secara langsung oleh petugas di berbagai Kecamatan di Kabupaten Toba, sehingga penyalurannya tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi penerima manfaat.

Untuk klaster penyandang disabilitas, bantuan yang diberikan meliputi kursi roda, alat bantu dengar, tongkat pintar, kaki palsu, hingga bantuan kewirausahaan sebagai upaya mendukung peningkatan kemandirian ekonomi dan aktivitas sehari-hari.

Sementara itu, bagi kelompok lanjut usia, pemerintah menyalurkan paket nutrisi dan sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, telur, serta susu. Selain itu, bantuan berupa kasur juga diberikan guna mendukung terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak dan meningkatkan kualitas hidup para lansia.

Adapun untuk klaster anak, bantuan yang disalurkan mencakup perlengkapan sekolah, seragam, serta berbagai kebutuhan spesifik lainnya guna menunjang pendidikan dan tumbuh kembang anak secara optimal.

Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung oleh tim Sentra Bahagia Medan dengan didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toba, Drs. Lalo Hartono Simanjuntak, M.Si, beserta Jajaran. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat nyata sekaligus memastikan seluruh proses penyaluran berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial yang dikembangkan Kementerian Sosial untuk memperkuat fungsi rehabilitasi sosial secara terpadu. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong peningkatan kemandirian, keberfungsian sosial, serta kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.

Pemerintah berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi motivasi bagi para penerima manfaat untuk terus meningkatkan kualitas hidup. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga diharapkan terus diperkuat agar program-program perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memberikan dampak positif bagi terwujudnya kesejahteraan sosial di Kabupaten Toba. (Ds)

Perkuat Sinergi Kapolres Langkat Jalin Silatuhrahmi Dengan Ketua DPRD Kabupaten Langkat

Langkat (Sumut) mediasergap.com – Dalam upaya memperkuat sinergi lintas lembaga guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Kapolres Langkat AKBP Hannry PH. Tambunan, S.E., S.I.K., melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sribana Perangin-angin, S.E., di Kantor DPRD Kabupaten Langkat, Senin (20/7/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polres Langkat dalam membangun komunikasi yang harmonis dengan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Langkat.

Dalam suasana penuh keakraban, Kapolres Langkat AKBP Hannry PH. Tambunan menyampaikan bahwa komunikasi dan koordinasi yang baik antarlembaga merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi berbagai tantangan di tengah masyarakat.

"Sinergi yang kuat antara kepolisian dan unsur legislatif menjadi modal penting dalam mendukung tugas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Kami berharap hubungan baik ini terus terjalin sehingga berbagai program yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dapat berjalan secara optimal," ujar Kapolres.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sribana Perangin-angin, S.E., menyambut hangat kunjungan Kapolres Langkat beserta rombongan. Ia menyampaikan apresiasi atas terjalinnya komunikasi yang baik antara DPRD dan Polres Langkat serta menegaskan komitmen DPRD untuk terus mendukung berbagai langkah kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.

Menurutnya, situasi kamtibmas yang kondusif merupakan fondasi penting bagi kelancaran pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi yang erat antara kepolisian, pemerintah daerah, dan unsur legislatif harus terus diperkuat.

Kegiatan silaturahmi ini mencerminkan komitmen bersama dalam membangun hubungan kelembagaan yang solid demi mewujudkan Kabupaten Langkat yang aman, tertib, dan kondusif. Dengan semangat kebersamaan dan koordinasi yang berkelanjutan, Polres Langkat optimistis sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan akan semakin memperkuat upaya menciptakan rasa aman serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Silaturahmi ini juga sejalan dengan implementasi Program POLISI LANGKAT GARUDA KSATRIA yang diinisiasi Kapolres Langkat, sebagai wujud semangat Gagah Berani untuk Dicintai Masyarakat melalui penguatan kolaborasi, profesionalisme, dan pelayanan yang humanis kepada seluruh lapisan masyarakat. (Rel)

(Sumber: suarajurnalis.com)

Polres Langkat Musnahkan Dua Lokasi Diduga Tempat Penyalugunaan Narkoba di Desa Bubun

Langkat (Sumut) mediasergap.com – Komitmen Polres Langkat dalam memberantas penyalahgunaan narkotika terus dibuktikan melalui respons cepat terhadap setiap informasi yang disampaikan masyarakat. Menindaklanjuti laporan warga, Tim Gabungan Satres Narkoba Polres Langkat bersama personel Polsek Tanjung Pura melakukan penindakan terhadap dua lokasi yang diduga kerap dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba di Desa Bubun, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Senin malam (20/7/2026).

Operasi dipimpin langsung Kapolsek Tanjung Pura, IPTU Mimpin Ginting, S.H., M.H. Tim gabungan melakukan penyisiran di sejumlah titik yang dilaporkan masyarakat.

Pada lokasi pertama, petugas menemukan sebuah gubuk beserta kursi, meja, dan kepingan kayu yang diduga digunakan sebagai sarana aktivitas penyalahgunaan narkotika. Seluruh fasilitas tersebut langsung dibongkar dan dimusnahkan di tempat guna mencegah kembali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penyisiran kemudian dilanjutkan ke titik kedua yang masih berada di wilayah Desa Bubun. Di area perkebunan kelapa sawit, petugas menemukan sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpul sekaligus lokasi penyalahgunaan narkoba. Di sekitar lokasi ditemukan sejumlah klip plastik kosong dan pipet yang telah dimodifikasi menjadi sekop, yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkotika. Gubuk tersebut juga langsung dibongkar dan dimusnahkan.

Seluruh proses pembongkaran dan pemusnahan dilakukan secara terbuka dengan disaksikan perangkat desa serta masyarakat setempat. Keterlibatan warga dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk transparansi pelaksanaan tugas kepolisian sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah desa, dan masyarakat dalam upaya memberantas peredaran serta penyalahgunaan narkoba.

Kapolres Langkat AKBP Hannry PH. Tambunan, S.E., S.I.K., melalui PS. Kasi Humas Polres Langkat IPTU M.R. Siregar menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat dan profesional sebagai wujud komitmen Polres Langkat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkotika.

"Kami mengapresiasi keberanian masyarakat yang telah memberikan informasi. Hal ini membuktikan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat. Setiap informasi yang kami terima akan ditindaklanjuti secara profesional dan kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku maupun lokasi yang dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Langkat," tegas IPTU M.R. Siregar.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing. Menurutnya, partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci utama dalam memutus mata rantai peredaran narkoba hingga ke tingkat desa.

Kegiatan ini merupakan implementasi Program POLISI LANGKAT GARUDA KSATRIA yang diinisiasi Kapolres Langkat dengan semangat "Gagah Berani untuk Dicintai Masyarakat", serta berlandaskan nilai Kuat, Sadar Aturan, Taat, Responsibility, Inovatif, dan Aman dalam setiap pelaksanaan tugas.

Melalui semangat "Satu Langkah, Satu Hati untuk Langkat yang Aman dan Damai," Polres Langkat menegaskan akan terus melakukan perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika secara konsisten. Sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, serta bebas dari ancaman narkoba demi melindungi generasi penerus bangsa. (Rel)

(Sumber: suarajurnalis.com)