Kejari Toba Dampingi Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Jalan di Desa Simatibung Capai 144 Meter

TOBA (Sumut) mediasergap.com — Kejaksaan Negeri Toba melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melaksanakan pendampingan hukum dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 pada kegiatan serah terima hasil pembangunan fisik di Desa Simatibung, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba.

Pendampingan ini merupakan bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pembangunan desa yang tertib administrasi, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, Rabu (4/11/2026).

Kepala Desa Simatibung, Achmad Bastian Hutahaean, menyambut baik pelaksanaan pendampingan hukum tersebut sebagai bentuk sinergi dan dukungan dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang bertanggung jawab. Melalui koordinasi dan pendampingan dari pihak terkait, diharapkan setiap tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik serta memberikan hasil yang optimal bagi kepentingan masyarakat.

Adapun pembangunan fisik yang diserahterimakan berupa pembukaan jalan di Dusun Lumban Gorat, Desa Simatibung, dengan panjang mencapai 144 meter. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas sosial dan perekonomian warga.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Laguboti, Kepala Desa Simatibung, unsur TNI melalui Babinsa, Perangkat Kecamatan, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Konsultan. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa yang berkualitas.

Melalui pendampingan hukum ini, Kejaksaan Negeri Toba terus mendorong terciptanya tata kelola Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, Pemerintah Desa Simatibung diharapkan terus berkomitmen menjaga kualitas hasil pembangunan serta memastikan fasilitas yang telah dibangun dapat dipelihara dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Dengan terlaksananya pembangunan tersebut, diharapkan manfaat Dana Desa semakin dirasakan masyarakat, sekaligus menjadi wujud nyata pembangunan dari desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba. (Dosi)

Kementerian Ekonomi Kreatif Bersama Pemkab Samosir Dorong Optimalisasi Creative Hub, Perkuat Ekosistem dan Inovasi Ekonomi Kreatif

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Kementerian Ekonomi Kreatif terus mendorong optimalisasi keberadaan Creative Hub sebagai pusat pengembangan kreativitas, inovasi, dan kolaborasi bagi generasi muda serta pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Samosir.

Komitmen tersebut dibahas melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Tim Monitoring dan Evaluasi Kementerian Ekonomi Kreatif yang berlangsung di Creative Hub Samosir, Desa Situngkir, Rabu (4/11/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mengevaluasi pemanfaatan fasilitas sekaligus merumuskan upaya pengaktifan kembali Creative Hub agar lebih produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua Tim Monitoring Kementerian Ekonomi Kreatif, Eko Kurniawan, menegaskan bahwa keberhasilan Creative Hub tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bangunan dan fasilitas, tetapi juga membutuhkan pengelolaan berkelanjutan, keterlibatan sumber daya manusia, serta program kegiatan yang mampu menghidupkan ekosistem ekonomi kreatif.

Menurutnya, Creative Hub harus berfungsi sebagai ruang kolaborasi bagi komunitas dan insan kreatif untuk bertukar gagasan, mengembangkan potensi, melahirkan inovasi, serta menciptakan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global.

Kabupaten Samosir dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif, didukung kekayaan budaya, kreativitas masyarakat, serta berbagai subsektor unggulan yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha produktif. Berbagai pelatihan dan pendampingan yang sebelumnya telah difasilitasi Kementerian Ekonomi Kreatif diharapkan menjadi modal penting dalam memperkuat ekosistem kreatif, termasuk pengembangan desa kreatif dan pemberdayaan komunitas lokal.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, komunitas, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Penyelarasan program antarperangkat daerah menjadi salah satu langkah penting agar setiap potensi dapat dikembangkan secara terarah dan berkelanjutan, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia.

Pemerintah Kabupaten Samosir menyambut baik upaya penguatan tersebut dengan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Keterlibatan lintas perangkat daerah tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam menghadirkan program yang saling mendukung bagi pengembangan kreativitas dan perekonomian masyarakat.

Saat ini, Creative Hub Samosir juga telah dilengkapi dengan fasilitas mesin roasting kopi yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran, pelatihan, dan pengembangan produk kopi lokal. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu mendorong pelaku UMKM meningkatkan kualitas pengolahan, menciptakan inovasi produk, serta memberikan nilai tambah terhadap komoditas unggulan daerah.

Ke depan, optimalisasi Creative Hub tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor kopi, tetapi juga mencakup berbagai bidang kreativitas masyarakat. Pemerintah Kabupaten Samosir mendorong pemanfaatan fasilitas tersebut melalui beragam kegiatan lintas sektor, mulai dari fasilitasi perizinan usaha, pengembangan UMKM, kegiatan olahraga seperti voli pantai, pertunjukan seni dan budaya, hingga aktivitas kreatif lainnya yang mampu menarik partisipasi generasi muda.

Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, dan pelaku usaha, Creative Hub Samosir diharapkan berkembang menjadi pusat aktivitas kreatif yang produktif dan berkelanjutan. Tidak sekadar menjadi bangunan dengan fasilitas pendukung, tetapi menjadi ruang tumbuh bagi lahirnya inovasi, wirausaha kreatif, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan Creative Hub diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi kreatif daerah sekaligus memperkuat potensi lokal Kabupaten Samosir agar semakin dikenal, berkembang, dan mampu bersaing di tingkat yang lebih luas. (D/Smart)

Rutan Balige Perkuat Deteksi Dini Gangguan Kamtib, Wujudkan Lingkungan Pemasyarakatan yang Aman dan Kondusif

BALIGE (Sumut) mediasergap.com — Dalam upaya memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Balige melaksanakan kegiatan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib), Rabu (4/11/2026). Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk memastikan situasi dan kondisi lingkungan rutan tetap aman, tertib, serta kondusif, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Balige dengan melibatkan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR), jajaran petugas pengamanan, serta staf Rutan Balige. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan kontrol dan pemeriksaan secara menyeluruh di sejumlah area, mulai dari kamar hunian, lingkungan blok, hingga area dapur guna memastikan kondisi keamanan, kebersihan, serta kelayakan sarana dan prasarana tetap terjaga.

Selain melakukan pemeriksaan lingkungan, jajaran petugas juga menyempatkan diri menyapa dan berinteraksi langsung dengan warga binaan di kamar hunian. Pendekatan yang dilakukan secara humanis dan penuh keakraban tersebut menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi, mempererat hubungan antara petugas dan warga binaan, sekaligus mengetahui kondisi serta kebutuhan mereka selama menjalani masa pembinaan.

Melalui pemantauan langsung tersebut, petugas dapat mengidentifikasi lebih awal berbagai potensi kerawanan yang berisiko mengganggu keamanan dan ketertiban. Dengan demikian, langkah pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur.

Pelaksanaan deteksi dini ini sekaligus mencerminkan komitmen Rutan Kelas IIB Balige dalam meningkatkan kewaspadaan, kedisiplinan, dan profesionalisme jajaran petugas dalam menjalankan tugas pemasyarakatan.

Ke depan, Rutan Balige akan terus memperkuat pengawasan dan pengendalian keamanan dengan mengedepankan sinergi antarpetugas serta pendekatan yang humanis kepada warga binaan. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, dan mendukung keberhasilan proses pembinaan. (Dosi)

TP PKK Kabupaten Toba Torehkan Prestasi di Jambore Kader PKK se-Sumut, Raih Juara I Parade Medley

MEDAN (Sumut) mediasergap.com — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Toba menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Jambore Kader PKK se-Sumatera Utara yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Medan.

Dalam kegiatan tersebut, TP PKK Kabupaten Toba berhasil meraih Juara I Lomba Parade Medley dan Juara Harapan III Lomba Senam Kreasi Cuci Tangan Pakai Sabun. Capaian ini menjadi bentuk apresiasi atas kreativitas, kekompakan, serta semangat para kader PKK dalam mengikuti berbagai perlombaan dan kegiatan pengembangan kapasitas kader, Rabu (04/11/2026).

Keikutsertaan TP PKK Kabupaten Toba dalam ajang tersebut semakin istimewa dengan kehadiran langsung Ketua TP PKK Kabupaten Toba, Ny. Astita Effendi Napitupulu, yang turut berpartisipasi dalam perlombaan. Keterlibatan tersebut mencerminkan semangat kebersamaan dan dukungan pimpinan dalam mendorong para kader untuk terus aktif, kreatif, dan berprestasi.

Pemerintah Kabupaten Toba menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Ketua TP PKK Kabupaten Toba beserta seluruh jajaran pengurus dan kader atas prestasi yang berhasil diraih. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kekompakan, kreativitas, serta kualitas pelaksanaan program PKK di tengah masyarakat.

Lebih dari sekadar pencapaian dalam perlombaan, prestasi tersebut menjadi gambaran bahwa semangat kebersamaan dan kerja sama antarkader merupakan modal penting dalam mendukung gerakan pemberdayaan keluarga. Melalui berbagai kegiatan PKK, para kader diharapkan semakin aktif berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas kehidupan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Toba berharap prestasi yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada kesempatan mendatang. Semangat dan pengalaman yang diperoleh melalui Jambore Kader PKK ini juga diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan program-program PKK secara berkelanjutan, sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh keluarga dan masyarakat Kabupaten Toba. (Dosi)

Kapolres Toba Turun Langsung Temui Warga Parparean, Perkuat Komunikasi dan Kebersamaan Jaga Kamtibmas

TOBA (Sumut) mediasergap.com — Membangun keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya dilakukan melalui kehadiran aparat kepolisian, tetapi juga melalui komunikasi, kepedulian, dan kedekatan dengan masyarakat. Semangat inilah yang diwujudkan Kapolres Toba AKBP V.J. Parapaga, S.I.K., saat bertemu langsung dengan masyarakat Desa Parparean II melalui kegiatan Polisi Bersama Masyarakat, Rabu (4/11/2026).

Berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan, Kapolres Toba bersama jajaran duduk berdampingan dengan masyarakat untuk membuka ruang dialog secara langsung. Melalui pertemuan tersebut, warga diberikan kesempatan menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan, serta persoalan yang berkaitan dengan kondisi keamanan dan kehidupan sosial di lingkungan mereka.

Berbagai masukan yang disampaikan masyarakat mendapat perhatian langsung dari Kapolres Toba. Tidak hanya mendengarkan, Kapolres juga memberikan tanggapan, penjelasan, serta mengajak masyarakat membangun komunikasi dan koordinasi dalam mencari solusi terhadap setiap persoalan yang dihadapi.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Toba menegaskan bahwa terciptanya situasi keamanan yang aman dan kondusif membutuhkan kerja sama serta kepedulian seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kepolisian tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan masing-masing.

Kapolres juga mengajak masyarakat agar tidak ragu menyampaikan informasi terkait potensi gangguan keamanan, menjaga kerukunan antarwarga, serta mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial.

"Polisi tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan dan kepedulian masyarakat. Mari kita saling bergandengan tangan, saling menjaga, dan saling mengingatkan. Kalau ada persoalan, mari kita komunikasikan dan cari solusinya bersama. Karena keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua," ungkap Kapolres Toba.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Toba dalam membangun hubungan yang lebih dekat dan terbuka dengan masyarakat. Melalui pendekatan dialogis dan humanis, kehadiran kepolisian diharapkan tidak hanya dirasakan dalam penegakan hukum, tetapi juga melalui pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta kesediaan mendengarkan kebutuhan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Toba Kompol Abdul Rahman, S.H., M.H., Kasat Intelkam AKP Heri Wibowo, Kasat Binmas AKP R. Siagian, Kasi Propam AKP J. Siahaan, Kasat Lantas Iptu E. Sitinjak, KBO Satresnarkoba Ipda H. Ginting, Kanit Tipiter Ipda J. Lubis, personel Polres Toba, Kepala Desa Parparean I Saut Napitupulu, Perangkat Desa, serta Masyarakat Parparean.

Melalui kegiatan Polisi Bersama Masyarakat, Polres Toba berkomitmen untuk terus memperkuat komunikasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif terhadap berbagai kebutuhan dan persoalan warga.

Pada akhirnya, keamanan bukan semata-mata tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan membutuhkan kesadaran dan partisipasi bersama. Dengan komunikasi yang terbuka, kepedulian, dan semangat gotong royong, diharapkan tercipta lingkungan masyarakat yang aman, harmonis, dan kondusif di Kabupaten Toba. (Dosi)

Pemkab Toba Dorong Kesadaran Pajak melalui Program Pembebasan Denda PBB-P2

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) mencatat penerimaan sebesar Rp432.827.848 dari 848 wajib pajak yang memanfaatkan program pembebasan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Program yang berlangsung selama dua bulan, mulai 1 Agustus hingga 30 September 2026, tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendorong kepatuhan masyarakat sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba, Harlen Simarmata, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyelesaikan tunggakan PBB-P2.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Toba, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada 848 wajib pajak yang telah menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui program pembebasan denda administrasi PBB-P2,” ujar Harlen, Rabu (4/11/2026).

Ia menjelaskan, program tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Toba Nomor 488 Tahun 2026. Melalui kebijakan ini, masyarakat yang memiliki tunggakan PBB-P2 diberikan kesempatan untuk melunasi kewajiban pajaknya dengan membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda administrasi selama periode program berlangsung.

Menurut Harlen, capaian penerimaan tersebut tidak hanya mencerminkan keberhasilan program dalam mendorong penyelesaian tunggakan pajak, tetapi juga menunjukkan partisipasi masyarakat dalam mendukung penguatan keuangan daerah.

“Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, semakin besar pula dukungan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik,” jelasnya.

Lebih lanjut, dengan berakhirnya program pembebasan denda administrasi PBB-P2 pada 30 September 2026, Bappenda Kabupaten Toba mengimbau masyarakat agar tetap disiplin memenuhi kewajiban pembayaran pajak secara tepat waktu dan tidak menunggu hingga terjadi penumpukan tunggakan.

Bappenda juga terus mendorong tumbuhnya budaya sadar pajak di tengah masyarakat. Pembayaran PBB-P2 secara tertib dan tepat waktu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan daerah, Pemerintah Kabupaten Toba berharap kemandirian fiskal daerah semakin kuat sehingga pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus didukung secara berkelanjutan. (Dosi)

Kasat Reskrim Polres Padang Lawas Pimpin Langsung Patroli Blue Light, Tekan Kriminalitas, Jamin Rasa Aman Warga

Padang Lawas (Sumut) mediasergap.com – Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Padang Lawas secara intensif menggelar operasi Patroli Blue Light guna menekan angka kriminalitas serta memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas.

Langkah preventif ini diambil untuk meminimalkan potensi gangguan keamanan, khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), hingga aksi begal yang kerap meresahkan warga, terutama pada malam hari.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto melalui Kasat Reskrim Polres Padang Lawas AKP Irwansyah Sitorus, menjelaskan bahwa patroli ini melibatkan personel gabungan dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), serta dilaksanakan secara serentak oleh seluruh Kepolisian Sektor (Polsek) di wilayah hukum Padang Lawas.

“Patroli Blue Light ini adalah wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, memberikan rasa aman sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan jalanan,” tegas AKP Irwansyah Sitorus, Senin (02/11/2026)

Patroli digelar pada Jumat malam (30/10/2026), berlangsung pukul 21.30 hingga 23.00 WIB. Puluhan personel diterjunkan lengkap dengan kendaraan dinas roda empat dan roda dua. Sebelum turun ke lapangan, Kasat Reskrim memimpin langsung apel kesiapan guna memberikan arahan taktis kepada seluruh anggota yang bertugas.

Di lapangan, tim patroli menyasar kawasan rawan, pusat keramaian, serta fasilitas umum dengan kegiatan sebagai berikut:

Petugas siaga di titik krusial seperti Simpang Empat Pasar Sibuhuan, mengurai kemacetan sekaligus mengawasi pergerakan yang mencurigakan.

Petugas menyampaikan pesan kamtibmas langsung kepada warga, mengajak meningkatkan kewaspadaan dan gotong royong menjaga keamanan lingkungan.

Mengingatkan petugas SPBU agar lebih waspada terhadap potensi kejahatan mengingat jam operasional yang berlangsung hingga malam hari.

Mengingatkan masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan melalui layanan darurat bebas pulsa Call Center 110 atau datang langsung ke kantor polisi terdekat.

Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan, kegiatan patroli berjalan lancar, tertib, dan aman hingga selesai. Tidak ditemukan gangguan keamanan yang berarti. Secara keseluruhan, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Padang Lawas terpantau aman dan kondusif.

Polres Padang Lawas tegaskan akan terus mengintensifkan patroli serupa secara rutin dan tak terduga, agar kehadiran kepolisian selalu dirasakan masyarakat dalam menjaga perlindungan dan pelayanan keamanan yang maksimal. (Rel)

Polda Sumut Ungkap Korupsi Pasar Ikan Modern Sibolga, Empat Tersangka dan Kerugian Negara Rp5,03 Miliar

MEDAN (Sumut) mediasergap.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pasar Ikan Modern di Kota Sibolga, Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2022. 

Dalam perkara proyek senilai sekitar Rp22 miliar tersebut, penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka dengan estimasi kerugian keuangan negara mencapai Rp5,031 miliar.

Salah satu tersangka merupakan mantan Wali Kota Sibolga periode 2021–2025. Pengungkapan kasus ini disampaikan langsung Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol. Irfan Rifai, S.I.K., S.H., M.M., dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Selasa (3/11/2026).

Empat tersangka masing-masing berinisial JP selaku mantan Wali Kota Sibolga, AS selaku mantan Kepala Dinas Perikanan, IS selaku mantan aparatur sipil negara yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta SP selaku pihak penyedia atau kontraktor.

Irfan menjelaskan, perkara tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pembangunan Pasar Ikan Modern yang berlokasi di Jalan Mojopahit, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan. Meski pekerjaan telah dinyatakan selesai 100 persen dan dilakukan serah terima, terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

"Setelah menerima informasi masyarakat, penyidik melakukan penyelidikan bersama instansi terkait. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya dugaan kekurangan volume pekerjaan serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis bangunan," ujar Irfan.

Proyek yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2022 itu dilaksanakan melalui Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga dengan nilai kontrak sekitar Rp22 miliar.

Dalam proses penyidikan, Ditreskrimsus Polda Sumut melibatkan ahli konstruksi dari Universitas Sumatera Utara (USU) untuk menguji kondisi fisik bangunan sekaligus memastikan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan dokumen perencanaan.

Pemeriksaan dilakukan melalui sejumlah metode, di antaranya core drill untuk pengambilan sampel beton, hammer test untuk menguji mutu beton, pengujian laboratorium, rebar scanning untuk pemeriksaan tulangan beton, serta ultrasonic testing.

Hasil pemeriksaan ahli menemukan adanya ketidaksesuaian mutu beton dengan spesifikasi yang dipersyaratkan serta kekurangan kuantitas atau volume pekerjaan. Temuan tersebut kemudian menjadi bagian dari dasar penghitungan kerugian keuangan negara bersama hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, kerugian keuangan negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp5,031 miliar.

Dalam pengungkapan konstruksi perkara, penyidik juga memaparkan dugaan penyimpangan pada proses pelaksanaan dan pembayaran proyek.

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut menjelaskan bahwa pembayaran termin pertama dan kedua sebelumnya diterima oleh pihak penyedia. Namun, setelah pekerjaan terhenti dan kemudian dilanjutkan oleh JP, pembayaran termin ketiga beserta dana retensi sebesar lima persen diterima langsung oleh mantan wali kota tersebut.

Nilai pembayaran termin ketiga dan retensi yang diterima itu disebut mencapai sekitar Rp4,8 miliar.

Penyidik menduga penerimaan pembayaran tersebut berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, mengingat yang bersangkutan merupakan kepala daerah yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih pelaksanaan pekerjaan dengan mekanisme sebagaimana ditemukan dalam penyidikan.

Selain itu, penyidik mengungkap dugaan aliran dana kepada sejumlah pihak. JP disebut diduga menerima sekitar Rp2 miliar, IS sekitar Rp450 juta, AS sekitar Rp50 juta, sedangkan SP sekitar Rp2,5 miliar.

Rincian tersebut merupakan dugaan aliran dana yang dipaparkan penyidik dalam konferensi pers dan masih menjadi bagian dari pembuktian perkara.

Untuk kepentingan penyidikan, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain dokumen pengadaan barang dan jasa, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), kontrak dan adendum perjanjian, dokumen pembayaran, serta telepon seluler milik para tersangka.

Keempat tersangka disangkakan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana terkait dalam KUHP sebagaimana dijelaskan penyidik.

Irfan menyampaikan bahwa berkas perkara keempat tersangka telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan. Para tersangka juga telah menjalani penahanan sejak 26 Oktober 2026.

"Untuk tahap selanjutnya, kami telah menerima P-21 dari kejaksaan. Rencananya, penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II akan dilaksanakan pada Kamis mendatang, sepanjang tidak ada perubahan," jelasnya.

Terkait pemeriksaan Wakil Wali Kota Sibolga yang masih menjabat, penyidik menyatakan telah meminta keterangan yang bersangkutan. Namun, hingga konferensi pers berlangsung, penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengklarifikasi sejumlah informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Polda Sumut juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan anggaran negara serta menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi penyimpangan, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (Rel)

Rutan Balige Perkuat Sinergi Antarinstansi melalui Forum Konsultasi Publik Kejari Toba Tahun 2026

BALIGE (Sumut) mediasergap.com – Dalam upaya mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat sinergi antarinstansi, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Balige turut menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Negeri Toba Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Toba, Selasa (3/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Rutan Kelas IIB Balige diwakili oleh Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan. Forum ini diselenggarakan sebagai sarana komunikasi dan dialog antara penyelenggara pelayanan publik dengan para pemangku kepentingan serta masyarakat untuk memperoleh saran, masukan, dan rekomendasi konstruktif dalam rangka mengevaluasi serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan.

Kepala Kejaksaan Negeri Toba, Muslih, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan wadah strategis untuk membangun komunikasi dua arah antara penyelenggara pelayanan dan para pemangku kepentingan. Melalui forum tersebut, Kejaksaan Negeri Toba berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan standar pelayanan agar semakin transparan, akuntabel, efektif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh masing-masing Kepala Seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri Toba mengenai standar dan mekanisme pelayanan pada bidang masing-masing. Forum ini juga dihadiri oleh perwakilan berbagai lembaga pemerintahan, dinas, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang turut berpartisipasi aktif dalam memberikan tanggapan, saran, dan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Keikutsertaan Rutan Kelas IIB Balige dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, sekaligus menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan serta bertukar informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini, diharapkan komunikasi dan sinergi antarinstansi di Kabupaten Toba semakin solid dalam mendukung terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi yang terbangun dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Dosi)

Benarkah Diduga Oknum Polantas Polsek Medan Helvetia Minta Uang Damai Dari Pengemudi Truck Cold Diesel ?

Medan (Sumut) mediasergap.com - Kabar adanya dugaan permintaan uang damai kepada (R) pengemudi Truck Cold Diesel roda empat bewarna kuning dengan Nomor Polisi "BK. 9069 EP" dengan dugaan nama (BW) oknum Polantas Polsek Medan Helvetia akhirnya bocor ke media, sebagaimana informasi kejadian ini pernah dikisahkan (R) kepada awak media ini melalui pembicaraan panggilan watshaap pada "Minggu, 18/10/2026 sekira Pukul. 18.47 Wib. 

Dalam keterangannya "(R) menyebut nama "(BW) petugas Polantas Polsek Medan Helvetia yang berawal ketika Truck Colt Diesel yang dikemudikannya di stop disekitar kawasan  persimpangan Griya Medan Helvetia, selanjutnya saat surat kelengkapan kenderaan truck tersebut di chek ternyata pembayaran pajaknya sudah mati.

Lebih detail "(R) mengemukakan karena telah bersalah akhirnya dirinya hanya bisa pasrah namun tetap berharap diproses dengan mudah sehingga terjadilah dugaan adanya permintaan uang damai dengan sebelumnya "(BW) meminta sejumlah Rp. 500 Ribu namun "(R) terus bermohon dengan hanya kesanggupan Rp. 100 ribu hingga akhirnya dil Rp. 300 Ribu. 

Dalam pembicaraan panggilan watshaas tersebut' awak media ini juga mempertanyakan apakah "(R) merasa keberatan dengan diberikannya uang Rp. 300 Ribu tersebut, ia pun mengatakan agak keberatan namun tidak begitu mempersoalkan, "Sebenarnya saya agak keberatan bang namun karena sudah selesai sekarang ini tidak begitu saya persoalkan lagi" ujar "(R) menutup pembicaraan tersebut. 

Kejadian ini tentunya meminta keterbukaan dan patut dijawab secara terbuka dan "Kapolsek Medan Helvetia dan pimpinan satuan lalu lintas" agar segera menelusuri kejadian tersebut dengan memeriksa keterangan pengemudi Truck Cold Diesel "(R) serta "(BW).

Sebagaimana dikisahkan dalam kronologi kejadian maka sebaiknya pimpinan kepolisian harus melakukan pemeriksaan, apakah permintaan uang Rp. 300 Ribu tersebut dilakukan diluar mekanisme. 

Sebab penegakan hukum lalu lintas tidak boleh berubah menjadi persoalan transaksi yang tidak jelas atau untuk memperkaya diri sendiri, apalagi petugas Polantas berdasarkan undang-undang lalu lintas memiliki kewenangan melakukan penindakan penilangan. 

Sebelum berita ini naik tayang, awak media mencoba mengkonfirmasi "(BW) sebanyak dua kali melalui via watshaap untuk meminta klarifikasinya, pada awalnya "(BW) menyanggah kejadian tersebut dengan mengatakan "Maaf bang bukti yang perlu dan saya belum pernah begituan, terimakasih" ujarnya. 

Pada hari berikutnya awak media ini juga mencoba kembali mengkonfirmasi "(BW) dan menyertakan bukti rekaman pembicaraan awak media dengan "(R) namun sampai berita ini naik tayang "(BW) tidak juga memberikan sanggahannya. (Red)