Resmikan Kolam Renang Pemko Tebing Tinggi, Wali Kota : Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Hadirkan Fasilitas Olahraga dan Rekreasi yang Representatif Bagi Masyarakat

Resmikan Kolam Renang Pemko Tebing Tinggi, Wali Kota : Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Hadirkan Fasilitas Olahraga dan Rekreasi yang Representatif Bagi Masyarakat

Tebing Tinggi, mediasergap.com - Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, meresmikan Kolam Renang Pemerintah Kota (Pemko) yang berlokasi di Jalan Mayjend Sutoyo, Senin (26/01/2026). Peresmian ini menandai komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam menyediakan fasilitas olahraga dan rekreasi yang representatif bagi masyarakat,nyaman dan aman bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan bahwa fasilitas ini bukan sekedar infrastruktur fisik, melainkan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kesehatan publik.

"Berenang adalah salah satu olahraga terbaik untuk menjaga kebugaran fisik, memperkuat sistem pernapasan, dan kesehatan jantung. Kita berharap tempat ini menjadi destinasi rekreasi keluarga yang sehat sekaligus wadah edukasi bagi anak-anak sejak dini," ujar Wali Kota Iman Irdian Saragih.

Wali Kota menjelaskan bahwa keberadaan kolam renang ini membawa tiga fungsi strategis bagi kemajuan kota. Pertama, pembinaan atlet. Menjadi pusat pelatihan untuk melahirkan bibit-bibit atlet renang berprestasi. Kedua, kesehatan masyarakat. Menyediakan sarana olahraga yang aman dan nyaman. Dan ketiga, sebagai penggerak ekonomi. Mendorong perputaran ekonomi lokal di sekitar area fasilitas.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Senin, 26 Januari 2026, saya H. Iman Irdian Saragih, Wali Kota Tebing Tinggi menyatakan kolam renang Pemko Tebing Tinggi diresmikan dan dibuka untuk masyarakat umum," ujar Wali Kota sebelum menandatangani prasasti peresmian.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Kadisporapar), Muhammad Fadly, melaporkan tujuan pembangunan revitalisasi kolam renang. Pertama, pengembangan keolahragaan di bidang renang dan sejenisnya. Kedua, sebagai sarana kesehatan masyarakat dengan mendorong olahraga sebagai gaya hidup (lifestyle). "Karena renang adalah olahraga terbaik untuk semua tingkatan umur," jelasnya.

Ketiga, sebagai tempat rekreasi dan wisata baru di Kota Tebing Tinggi untuk mendukung program Kementerian Olahraga yaitu Sport Tourism, dengan menggabungkan olahraga dan pariwisata. Keempat, memberi ruang untuk promosi UMKM Kota Tebing Tinggi dan memutar perekonomian di Kota Tebing Tinggi.

"Dan yang kelima, memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan kolam renang Pemerintah Kota Tebing Tinggi," kata Kadisporapar.

Acara tersebut juga dirangkai dengan penyerahan bantuan satu unit mobil operasional dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Pemko Tebing Tinggi melalui BPBD. Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara, sesi foto bersama, serta peninjauan langsung fasilitas kolam renang.

Turut hadir dalam peresmian tersebut Kapolres AKBP Rina Frilly, Kajari Anthoni Nainggolan, Ketua PN Hajar Widianto, Pabung Kodim 0204/DS untuk Tebing Tinggi Kapt. Inf. PM. Simanjuntak, Sekdako Erwin Suheri Damanik, Asisten, Staf Ahli, kepala OPD, Camat, Lurah, Kabag atau mewakili, tamu undangan, insan pers dan tim peliputan Diskominfo. (Ajs)

Pimpin Apel Gabungan, Asisten I Pemkab Toba Tekankan Pentingnya Buku Kerja bagi ASN

Pimpin Apel Gabungan, Asisten I Pemkab Toba Tekankan Pentingnya Buku Kerja bagi ASN

TOBA, mediasergap.com – Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba, Eston Sihotang, menegaskan pentingnya buku kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan arsip kegiatan harian.

Penegasan tersebut disampaikan Eston Sihotang saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati Toba, Senin pagi (26/1/2026).

Menurutnya, buku kerja tidak hanya berfungsi sebagai bukti pelaksanaan tugas, tetapi juga menjadi arsip kerja harian yang dapat digunakan untuk memantau serta mengevaluasi kinerja ASN secara berkelanjutan.

Penekanan ini disampaikan menyusul masih adanya beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai kurang responsif dan melambat dalam menyerahkan dokumen kerja terkait capaian kinerja selama satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Toba, Effendi–Murphy.

“Buku kerja itu penting. Selain menjadi bukti kerja, juga menjadi arsip atas apa yang dikerjakan setiap hari,” tegasnya.

Selain penataan administrasi kerja, Eston Sihotang juga mengajak seluruh ASN untuk berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan media sosial.

Ia menilai, aktivitas ASN di media sosial dapat diarahkan secara positif dengan membagikan informasi mengenai program dan kegiatan yang sedang maupun telah dilaksanakan.

“Saya melihat hampir setiap hari teman-teman memposting sesuatu di media sosial. Akan lebih baik jika yang diposting adalah hal-hal yang kita kerjakan. Selain menjadi bahan edukasi bagi masyarakat, itu juga bisa menjadi arsip atas pekerjaan yang kita lakukan,” ujarnya.

Melalui penekanan tersebut, Eston Sihotang berharap kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba semakin tertib, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (Ds)

Musrenbang Desa Dalihan Natolu Bahas Arah Pembangunan 2027, Fokus Skala Prioritas di Tengah Keterbatasan Anggaran

Musrenbang Desa Dalihan Natolu Bahas Arah Pembangunan 2027, Fokus Skala Prioritas di Tengah Keterbatasan Anggaran

DALIHAN NATOLU, mediasergap.com – Pemerintah Desa Dalihan Natolu melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa pada Senin (26/1/2026) bertempat di Balai Sanggar Seni Desa Dalihan Natolu. Kegiatan ini digelar dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa Tahun Anggaran 2027.

Musrenbang dihadiri oleh Camat Silaen Tumpal Panjaitan, PPL Pertanian, Kepala Desa Dalihan Natolu, Ketua BPD, Tenaga Pendamping Profesional, Perangkat Desa, serta unsur masyarakat. Sekretaris Desa bertindak sebagai protokol selama kegiatan berlangsung.

Dalam arahannya, Camat Silaen Tumpal Panjaitan menegaskan bahwa Musrenbang merupakan Agenda Tahunan Pemerintah yang bertujuan menjaring aspirasi masyarakat dan menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif dan berjenjang.

“Musrenbang menjadi ruang strategis untuk meningkatkan produktivitas Desa serta pembenahan sarana dan prasarana, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Camat Silaen juga menyampaikan bahwa saat ini hampir seluruh sektor mengalami penurunan anggaran akibat perubahan arah kebijakan pembangunan Nasional, seperti penguatan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, MBG, serta Program Nasional lainnya. Bahkan, anggaran Desa disebut mengalami penurunan hingga sekitar 60 %, sehingga menuntut Desa untuk lebih kreatif dan proaktif.

“Selain melalui Musrenbang, Pemerintah Desa dapat mengajukan proposal pembangunan kepada Instansi Pemerintah, Pihak Swasta, maupun Tokoh-Tokoh yang memiliki kepedulian terhadap Pembangunan Desa,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya penyusunan usulan berdasarkan skala prioritas, dengan mempertimbangkan urgensi dan dampak berkelanjutan. Camat juga mengimbau masyarakat agar menjaga dan merawat seluruh fasilitas yang telah dibangun.

Pada kesempatan tersebut, PPL Pertanian memaparkan rekapitulasi usulan bantuan sarana produksi pertanian, sarana pendukung, serta alat-alat pertanian. Dijelaskan bahwa syarat utama penerima bantuan dari Dinas Pertanian adalah kelompok tani yang telah berbadan hukum. Dari lima kelompok tani yang ada di Desa Dalihan Natolu, baru tiga kelompok yang memenuhi syarat tersebut.

Sesi penyampaian usulan berlangsung aktif. Kasmin Siagian dari HKBP Sion Batumoror meminta agar Camat Silaen memfasilitasi perbaikan jalan masuk menuju Gereja HKBP Sion. Sementara itu, perwakilan Dusun I, Rodentus Sibarani, mengusulkan peningkatan jaringan air minum melalui pipanisasi sepanjang 1.500 meter, yang dicatat sebagai salah satu usulan prioritas. Dusun I juga mengajukan pengadaan bibit pertanian dan perikanan.

Budayawan asal Palipi, M. Tansiswo Siagian, mengingatkan agar pengajuan bantuan bibit disesuaikan dengan minat dan kebutuhan masyarakat. Ia menekankan pentingnya fokus pada bibit jagung dan ikan yang dinilai lebih sesuai dan bermanfaat bagi warga Desa Dalihan Natolu.

Secara umum, terdapat empat usulan skala prioritas yang akan dibawa ke Musrenbang Kecamatan, yakni:

1. Peningkatan jaringan air minum
2. Pengadaan bibit pertanian dan perikanan
3. Perbaikan jalan menuju Gereja HKBP Sion
4. Pembukaan jalan menuju Sibabiat

Terkait pupuk bersubsidi, penyalur pupuk desa menyampaikan bahwa harga pupuk saat ini telah mengalami penurunan dan mengimbau petani untuk menebus pupuk tepat waktu. Perpindahan kios penyalur belum dapat dilakukan karena portal aplikasi telah ditutup serta untuk menjaga kesesuaian dengan RDKK yang telah ditetapkan. (Ds)

Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi di Sekretariat DPRD Kota Medan Masuk Daftar Tunggu

Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi di Sekretariat DPRD Kota Medan Masuk Daftar Tunggu

Medan, mediasergap.com - Proses penyelidikan kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kota Medan tahun 2023 sebesar Rp.7,62 miliar, masuk daftar tunggu.

Pasalnya, penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), masih disibukkan dengan pemeriksaan kasus dugaan korupsi PT Inalum dan terkait Waterfront, yang menyebabkan proses kasus dana perjalanan dinas yang melibatkan banyak pihak itu harus mengantri.

"Izin pak, perkaranya masih proses, belum ada progress karena tim sedang percepatan untuk perkara Inalum dan Waterfront pak. Beban kerja kita mohon dimaklumi, yang penting Waterfront dalam waktu limpah. Segera perjalanan dinas kita kebut lagi," tulis Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut, Jefry, kepada media yang dikonfirmasi Kamis, 22 Januari 2026.

Sebelumnya, lembaga Republik Corruption Watch (RCW) sebagai pelapor mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut, Dr Harli Siregar SH MHum, untuk meningkatkan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kota Medan ke tahap penyidikan.

Desakan lembaga RCW itu melalui surat Nomor: 135/PKP/PPHP/TPK/PD/SEKWAN/MDN/RCW/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025, yang ditandatangani oleh Ketua Bidang Analisa Data dan Pelaporan RCW, Sunaryo.

Melalui suratnya, RCW meminta kepada Kajati Sumut untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait lambatnya proses pengusutan kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2023, yang melibatkan banyak pihak namun belum ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Kata Sunaryo, prosesnya sudah cukup lama, namun hingga saat ini prosesnya masih di tahap penyelidikan. Padahal, hingga hasil audit BPK tahun 2024, yang dirilis pada Mei 2025, masih terlihat belum ada pengembalian dana kelebihan bayar tersebut ke kas daerah.

Informasi yang berhasil dihimpun, total kelebihan bayar dana perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Medan tahun 2023 itu mencapai Rp.7,62 miliar, hasil dari 1120 kali perjalanan dinas ke berbagai daerah seperti Medan, Banda Aceh, Takengon, Pekanbaru, Jakarta, dan Bogor. Sementara, dana yang belum dikembalikan ke kas daerah mencapai Rp.4,43 miliar.

Sunaryo menjelaskan, RCW juga menyampaikan tembusan surat permintaan klarifikasi dan penjelasan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung), Jamwas, Aswas Kejati Sumut, dan media untuk bahan pemberitaan. 

Dalam kasus ini, RCW sudah dua kali menerima surat pemberitahuan dari Kejati Sumut, terkait tindak lanjut atas laporan pengaduannya tersebut. "Surat pemberitahuan terkait Pulbaket dan penyelidikan, bukan penyidikan," ujarnya. (M)

Dua Bulan Tak Digaji, Ratusan Petugas Kebersihan Batu Bara Berencana Mengadu ke Bupati

Dua Bulan Tak Digaji, Ratusan Petugas Kebersihan Batu Bara Berencana Mengadu ke Bupati

BATU BARA, mediasergap.com – Sekitar 250 petugas kebersihan yang berada di bawah naungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkim LH) Kabupaten Batu Bara hingga kini belum menerima gaji terhitung sejak Desember 2025 hingga Januari 2026. Kondisi ini memicu keresahan dan kekecewaan para pekerja yang setiap hari tetap menjalankan tugasnya di lapangan.

Ratusan petugas tersebut terdiri dari sopir dan kernet armada pengangkut sampah, petugas becak bermotor, penyapu jalan, petugas babat rumput, serta koordinator kecamatan dan koordinator kabupaten. Ironisnya, meski kewajiban mereka terus berjalan, hak dasar berupa gaji tak kunjung dibayarkan.

“Sejak Desember 2025 sampai sekarang Januari 2026 kami belum menerima gaji, tapi kerja tetap jalan terus,” ujar salah seorang petugas kebersihan yang meminta identitasnya dirahasiakan saat ditemui Tim mediasergap.com di lapangan, Minggu (25/01/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.

Ia mengaku para pekerja mulai khawatir dan bertanya-tanya sampai kapan kondisi ini akan berlangsung, mengingat kebutuhan hidup yang semakin mendesak, sementara tidak ada kejelasan dari Dinas terkait.

Pantauan di lapangan menunjukkan, meskipun belum menerima gaji selama dua bulan, para petugas kebersihan tetap melaksanakan tugasnya seperti biasa. Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Batu Bara segera memberikan solusi dan membayarkan hak-hak mereka melalui Disperkim LH.

Untuk mendapatkan klarifikasi, Tim mediasergap.com berupaya menghubungi Kabid Kebersihan Disperkim LH, Erwansyah, namun nomor yang bersangkutan tidak aktif dan tidak dapat dihubungi. Bahkan, sejumlah rekan media menilai pejabat tersebut terkesan menghindari wartawan dan enggan memberikan keterangan.

Situasi ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Ketua MACAB Laskar Merah Putih Kabupaten Batu Bara, Budi Ansyah Ilham Harahap, S.H., yang juga seorang praktisi hukum, mendesak Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si. untuk mengambil langkah tegas.

“Kami meminta Bupati Batu Bara mencopot Plt Kadis Perkim LH dan Kabid Kebersihan Erwansyah karena terkesan tidak mampu menyelesaikan persoalan gaji petugas kebersihan. Jika dibiarkan, ini bisa menimbulkan polemik berkepanjangan dan berpotensi fatal ke depannya,” tegas Budi dengan nada geram.

Menurutnya, Petugas kebersihan juga manusia yang memiliki kebutuhan hidup. Jika terus dizalimi, bukan tidak mungkin akan muncul aksi nekat seperti mogok kerja massal yang justru dapat berdampak serius terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan di Kabupaten Batu Bara.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Disperkim LH Kabupaten Batu Bara terkait keterlambatan pembayaran gaji ratusan Petugas kebersihan tersebut. (Biro BB)

Irjen Pol Sandi Nugroho Resmi Jabat Kapolda Sumsel

Irjen Pol Sandi Nugroho Resmi Jabat Kapolda Sumsel

Palembang, mediasergap.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menunjuk Irjen Pol Sandi Nugroho sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menggantikan Irjen Pol Andi Rian R Djajadi.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/99/I/KEP/2026 yang diterbitkan pada 15 Januari 2026. Sedangkan, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi selanjutnya mendapat amanah baru sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya di Palembang, Sabtu, membenarkan adanya mutasi Jabatan Pimpinan Tertinggi kepolisian di wilayah Sumsel tersebut.

“Iya benar, surat telegramnya sudah keluar. Mutasi merupakan hal yang biasa dalam organisasi Polri, selain sebagai bentuk pembinaan karier, promosi, dan penyegaran, juga untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan profesionalisme,” katanya.

Ia menambahkan rotasi jabatan merupakan bagian dari penguatan organisasi Polri secara berkelanjutan.

Terkait pelaksanaan upacara serah terima jabatan, Polda Sumsel saat ini masih berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk penentuan jadwal pelaksanaannya.

“Untuk serah terima jabatan, kami masih menunggu informasi lebih lanjut,” kata Nandang.

Irjen Pol Sandi Nugroho sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Polri selama sekitar tiga tahun sejak Februari 2023. Pengalamannya di Bidang Kehumasan Mabes Polri dinilai menjadi bekal penting dalam memimpin satuan kewilayahan dengan karakteristik masyarakat yang beragam dan dinamis seperti Sumatera Selatan. (Rina)

IT Del Lahirkan Guru Besar Pertama Setelah 25 Tahun Berdiri

IT Del Lahirkan Guru Besar Pertama Setelah 25 Tahun Berdiri

TOBA, mediasergap.com – Institut Teknologi Del (IT Del) akhirnya mencatatkan tonggak sejarah penting setelah 25 tahun berdiri dengan melahirkan Guru Besar pertama, yakni Prof. Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, S.T., M.InfoTech, yang saat ini juga menjabat sebagai Rektor IT Del.

Sidang Orasi Ilmiah Guru Besar IT Del digelar pada Jumat (23/1/2026) di Gedung Serbaguna Yayasan Del, Laguboti. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Arnaldo menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Strategi Pengujian untuk Perangkat Lunak Berkualitas di Era Sistem Kompleks”.

Sidang Orasi Ilmiah ini dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Del Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Prof. Ir. Togar Mangihut Simatupang, M.Tech., Ph.D., IPU, seluruh sivitas akademika IT Del, sejumlah Guru Besar dari berbagai perguruan tinggi, Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus, Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan Paniaran Nababan, Wakil Bupati Tapanuli Utara, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Sekjend Kemendiktisaintek Prof. Ir. Togar Mangihut Simatupang menyampaikan ucapan selamat kepada Prof. Arnaldo atas pencapaian akademik tertinggi tersebut. Ia menilai lahirnya Guru Besar di IT Del akan membawa dampak positif bagi pengembangan institusi dan dunia pendidikan tinggi.

“Satu generasi melahirkan Guru Besar. Kiranya ini menjadi sumber inspirasi bagi sivitas IT Del dan seluruh mahasiswa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan Del Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan rasa bangga dan haru atas pencapaian IT Del yang berhasil melahirkan Guru Besar setelah seperempat abad berdiri. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan bagian dari cita-cita awal pendirian IT Del.

“Saya sangat bahagia. Tadi sudah disebutkan satu generasi, 25 tahun Del berdiri dan melahirkan Guru Besar. Inilah cita-cita saya dan istri saya saat mendirikan IT Del,” ungkap Luhut.

Dengan lahirnya Guru Besar pertama ini, IT Del diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul, berdaya saing, serta berkontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. (Ds)

Ditlantas Polda Sumut Fasilitasi Ambulans dan Pengawalan Jenazah Korban Laka Kereta Api di Tebing Tinggi

Ditlantas Polda Sumut Fasilitasi Ambulans dan Pengawalan Jenazah Korban Laka Kereta Api di Tebing Tinggi

TEBING TINGGI, mediasergap.com – Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara bergerak cepat memberikan bantuan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat pascakecelakaan tragis antara kereta api dan satu unit mobil Avanza di perlintasan kereta api Jalan Abdul Hamid, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Rabu (21/1/2026) sekitar pukul 18.30 WIB.

Kecelakaan tersebut terjadi saat mobil Avanza warna abu-abu dengan nomor polisi BK 1657 ABP tertabrak kereta api di perlintasan sebidang, kemudian terseret sejauh kurang lebih 300 meter dari titik awal kejadian. Mobil tersebut diketahui mengangkut sembilan orang penumpang.

Akibat peristiwa tersebut, seluruh penumpang menjadi korban. Berdasarkan data kepolisian, korban terdiri dari dua laki-laki dewasa, satu anak laki-laki, satu anak perempuan, serta lima perempuan dewasa. 

Delapan orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara satu korban lainnya, yakni pengemudi mobil, sempat mendapatkan perawatan intensif di RS Bhayangkara Kota Tebing Tinggi sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada malam hari. Dengan demikian, total korban meninggal dunia berjumlah sembilan orang.

Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut bersama jajaran Polres Tebing Tinggi langsung melakukan langkah-langkah penanganan cepat di lokasi kejadian. Tindakan awal yang dilakukan meliputi evakuasi korban yang terjepit, membawa korban ke rumah sakit, serta mengamankan dan mensterilkan tempat kejadian perkara guna memastikan kelancaran proses penanganan dan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, Kombes Pol. Firman Darmansyah, S.I.K., didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Ferry Walintukan, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa para korban.

“Pada pukul 18.30 WIB telah terjadi insiden kecelakaan antara kereta api dan satu unit mobil Avanza yang ditumpangi kurang lebih sembilan orang. Delapan korban meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara satu korban lainnya sempat dibawa ke rumah sakit. Namun, berdasarkan informasi terbaru malam ini, korban tersebut juga dinyatakan meninggal dunia, sehingga total korban meninggal dunia menjadi sembilan orang,” ujar Kombes Pol. Firman Darmansyah, Rabu malam (21/1/2026).

Lebih lanjut, Dirlantas Polda Sumut menjelaskan bahwa para korban diketahui tengah dalam perjalanan untuk mengunjungi keluarga di Kota Tebing Tinggi. Sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan Polri kepada masyarakat, Ditlantas Polda Sumut memfasilitasi proses pemulangan seluruh jenazah ke Kota Medan.

“Seluruh jenazah korban akan dibawa ke Kota Medan menuju alamat rumah duka masing-masing dengan menggunakan ambulans. Pengawalan juga kami fasilitasi dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut bersama Polres jajaran, sebagai bentuk bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang sedang tertimpa musibah,” tegasnya.

Polda Sumut melalui Direktorat Lalu Lintas juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat melintasi perlintasan kereta api, dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta mengutamakan keselamatan diri dan penumpang. (Red)

Mahasiswi ITBI Medan Diduga Dilecehkan Oknum Pimpinan Kampus, Korban Syok dan Lapor Polisi

Mahasiswi ITBI Medan Diduga Dilecehkan Oknum Pimpinan Kampus, Korban Syok dan Lapor Polisi

MEDAN, mediasergap.com – Dunia Pendidikan Tinggi kembali tercoreng. Seorang Mahasiswi Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia (ITBI) Medan diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh Oknum Pimpinan Kampus. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di lingkungan kampus ITBI, Komplek ITB Indonesia, Jl. Sei Batang Hari No. 84A, Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, pada Kamis (22/01/2026).

Informasi dugaan pelecehan ini diungkap oleh seorang rekan korban yang tinggal satu indekos dan meminta identitasnya dirahasiakan. Menurutnya, korban mengalami syok berat pascakejadian dan hanya mampu mengirimkan pesan singkat yang menyatakan dirinya telah menjadi korban pelecehan.

“Korban hanya diam dan terlihat sangat syok. Dia mengirim pesan kepada saya bahwa dirinya dilecehkan di Kampus,” ungkap rekan korban.

Berdasarkan penuturan tersebut, dugaan pelecehan terjadi sekitar pukul 19.00 WIB, saat korban berada di dalam sebuah ruangan tertutup dan hanya berdua dengan terduga pelaku yang disebut-sebut merupakan Rektor ITBI Medan, Dr. David JM Sembiring.

“Korban mengaku diraba pada bagian tubuhnya. Ia sempat menghindar karena tidak pernah menyangka seorang Pimpinan Kampus berani melakukan perbuatan seperti itu,” lanjutnya.

Peristiwa ini dinilai semakin memprihatinkan karena terjadi di ruang yang seharusnya menjadi zona aman bagi Mahasiswa, bukan justru tempat lahirnya rasa takut dan trauma. Akibat kejadian tersebut, korban yang masih dalam kondisi psikologis terguncang akhirnya menempuh jalur hukum.

Didampingi kuasa hukumnya, korban telah melaporkan dugaan pelecehan seksual tersebut ke Polrestabes Medan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Laporan sudah dibuat dan korban didampingi Pengacara,” tegas rekan korban.

Sementara itu, saat dikonfirmasi awak media, Dr. David JM Sembiring membantah seluruh tudingan pelecehan yang dialamatkan kepadanya. Ia menyebut pertemuan tersebut hanya sebatas komunikasi biasa.

“Saya tidak melakukan pelecehan. Saya hanya bercerita dan curhat soal kisah cinta. Itu bukan hanya ke satu orang, banyak yang tahu,” ujarnya singkat.

Hingga berita ini diterbitkan, Pihak Kepolisian masih mendalami laporan korban, mengumpulkan keterangan saksi, serta melakukan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran atas dugaan pelecehan yang telah menimbulkan keguncangan di lingkungan akademik tersebut.

Kasus ini menyedot perhatian publik dan memunculkan desakan agar Aparat Penegak Hukum bertindak tegas, transparan, dan berpihak pada korban, demi memastikan kampus benar-benar menjadi ruang aman dari kekerasan seksual. (Tim)

LPA Sumut Apresiasi Kapolri Launching Direktorat PPA–PPO, Dinilai Perkuat Perlindungan Anak Nasional

LPA Sumut Apresiasi Kapolri Launching Direktorat PPA–PPO, Dinilai Perkuat Perlindungan Anak Nasional

MEDAN, mediasergap.com – Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Utara menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo atas peluncuran Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA–PPO) yang kini hadir di 11 Polda dan 22 Polres di seluruh Indonesia.

Ketua LPA Sumut, Muniruddin Ritonga, SHI., M.Ag, didampingi Sekretaris Dongan Nauli Siagian, SH, menilai pembentukan Direktorat PPA–PPO sebagai langkah strategis dan terobosan penting dalam memperkuat sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak, khususnya korban kekerasan serta tindak pidana perdagangan orang.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Kapolri atas komitmen serius dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Kehadiran Direktorat PPA–PPO diyakini akan membuat penanganan kasus semakin cepat, profesional, dan berorientasi pada pemulihan korban,” ujar Muniruddin di Medan, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, kehadiran Direktorat PPA–PPO di sejumlah Polda dan Polres menjadi bukti nyata keberpihakan Polri terhadap kelompok rentan. Ia berharap kebijakan tersebut dapat segera diimplementasikan secara optimal hingga ke Tingkat Daerah, termasuk di Sumatera Utara.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi melaunching Direktorat PPA–PPO di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Kapolri menegaskan bahwa pembentukan direktorat ini bertujuan memperkuat pelayanan serta perlindungan hukum bagi perempuan, anak, dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Dengan terbentuknya Direktorat PPA–PPO, kami ingin memastikan seluruh korban dari kelompok rentan mendapatkan pelayanan yang maksimal, merasa aman saat melapor, serta memperoleh pendampingan psikologis yang layak,” tegas Kapolri.

Kapolri juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri dengan kementerian, lembaga, serta para pemangku kepentingan lainnya, termasuk kerja sama lintas negara, guna menekan praktik perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Direktorat PPA–PPO saat ini telah dibentuk di 11 Polda, di antaranya Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Selatan, Polda Sulawesi Selatan, Polda Kalimantan Barat, Polda NTB, Polda NTT, dan Polda Sulawesi Utara, serta 22 Polres di bawahnya.

Muniruddin menegaskan, LPA Sumut siap bersinergi dan berkolaborasi dengan jajaran kepolisian dalam mengawal efektivitas pelaksanaan Direktorat PPA–PPO di lapangan.

“Kami siap mendukung Polri dalam upaya memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Semoga langkah strategis ini menjadi tonggak baru dalam mewujudkan Indonesia yang lebih aman dan ramah anak,” pungkasnya. (Oliver S)