Pemkab Samosir Dorong Kolaborasi BI untuk Pengendalian Inflasi dan Pengembangan Ekonomi Lokal

Medan (Sumut) mediasergap.com - Wakil Bupati Samosir Ariston T. Sidauruk menghadiri pengukuhan Ameriza Ma’ruf Moesa sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara, Jumat (9/10/2026), di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.

Pengukuhan tersebut dihadiri Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, serta Para Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara. Ameriza Ma’ruf Moesa menggantikan Rudy Brando Hutabarat.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa kolaborasi merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah. Melalui semangat Kolaborasi Sumut Berkah, ia mengapresiasi kontribusi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, memperkuat pemulihan daerah terdampak bencana, serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota. Penguatan kerja sama ekonomi lintas provinsi di Pulau Sumatera turut menjadi perhatian guna mengoptimalkan potensi perdagangan dan investasi.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa Sumatera Utara memiliki potensi ekonomi yang besar, didukung sumber daya dan jumlah penduduk yang signifikan. Karena itu, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah agar kebijakan pengendalian inflasi dan pengembangan ekonomi memberikan dampak nyata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sumatera Utara yang baru dikukuhkan, Ameriza Ma’ruf Moesa, menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, dan memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah. Ia berharap dukungan seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan dapat memperkuat program yang telah berjalan, termasuk pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Wakil Bupati Samosir Ariston T. Sidauruk menyambut baik pengukuhan tersebut. Pemerintah Kabupaten Samosir memandang Bank Indonesia sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pengembangan potensi unggulan daerah.

Sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendukung pengembangan pariwisata, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan daya saing produk lokal, serta kelancaran distribusi barang dan pengendalian harga. Bagi Kabupaten Samosir, kolaborasi ini penting agar potensi ekonomi daerah semakin berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Melalui momentum pengukuhan ini, Pemerintah Kabupaten Samosir berharap koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Kabupaten/Kota semakin kuat, sehingga pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dapat berlangsung lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan. (D/Smart)

Perkuat Akses Wisata Danau Toba, Pemkab Toba Rekonstruksi Jalan hingga 5,4 Kilometer

Toba (Sumut) mediasergap.com - Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus meninjau pelaksanaan dua pekerjaan rekonstruksi jalan, yakni ruas Soposurung–Hinalang dan Sibodiala–Gurgur di Kabupaten Toba, Jumat (9/10/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Toba, Gumianto Simangunsong untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kualitas yang diharapkan.

Wabup Audi Murphy O. Sitorus mengatakan, pembangunan jalan tersebut merupakan kegiatan strategis dalam mendukung pengembangan pariwisata di kawasan Sibodiala yang dikenal memiliki panorama Danau Toba dan menjadi salah satu tujuan wisata masyarakat, termasuk penggemar olahraga motorcross.

“Saya dan Kepala Dinas PUTR hadir di Sibodiala untuk meninjau langsung pembangunan dan pengaspalan jalan Hinalang–Sibodiala dan Sibodiala–Gurgur. Kita berharap akses jalan yang semakin baik dapat meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan membuat kawasan ini semakin ramai,” ujarnya.

Rekonstruksi jalan yang mencakup ruas Hinalang–Sibodiala sepanjang 1,9 kilometer dan Sibodiala–Gurgur sepanjang 3,5 kilometer menjadi bagian dari jalur penghubung yang dapat mendukung mobilitas masyarakat sekaligus aktivitas wisata di kawasan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Wabup juga mengingatkan pihak rekanan agar serius melaksanakan pekerjaan dan segera menyampaikan kendala yang ditemukan di lapangan, termasuk persoalan aliran air, sehingga dapat dibahas bersama dan tidak mengurangi kualitas hasil pembangunan.

“Kita ingin pekerjaan ini benar-benar dikerjakan dengan baik. Jika ada kendala yang belum terdeteksi saat perencanaan, segera sampaikan agar bisa kita carikan solusinya bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Toba, Gumianto Simangunsong, menyampaikan pekerjaan rekonstruksi tersebut dilaksanakan dengan lebar badan jalan empat meter dan penguncian bahu jalan masing-masing setengah meter. 

"Terkait adanya permintaan masyarakat untuk perbaikan jalan menuju Batu Basiha yang tembus ke Aek Bolon telah masuk dalam Program Dinas. Mudah-mudahan penanganan ruas tersebut dapat dilaksanakan pada awal 2027," terangnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi warga.

Dalam peninjauan itu, Wabup juga menyoroti keberadaan mata air di tengah badan jalan dan menyarankan agar aliran air diarahkan melalui lubang pembuangan menuju parit untuk mencegah gangguan terhadap kualitas jalan.

Apresiasi atas pembangunan tersebut disampaikan Ringgas Napitupulu (49) warga setempat. Ia mengaku bersyukur karena perbaikan jalan telah membantu meningkatkan kenyamanan berkendara setelah sebelumnya kondisi jalan kerap menyebabkan kendaraan mengalami kerusakan.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah yang telah memberi perhatian untuk perbaikan jalan ke kampung kami. Selama ini kendaraan kami sering rusak, tetapi sekarang kondisi jalan sudah lebih baik. Semoga Pemerintah juga memperhatikan jalan-jalan lain yang sudah rusak,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Elvinawaty Panjaitan (49), warga Desa Sibodiala. Ia mengapresiasi pembangunan jalan di desanya sekaligus berharap perbaikan jalan menuju Simpang Empat Aek Bolon Julu dapat direalisasikan pada tahun depan.

“Kami berterimakasih kepada Bupati dan Pemerintah atas pembangunan jalan di Desa Sibodiala. Kami berharap permintaan masyarakat untuk perbaikan jalan menuju Simpang Empat Aek Bolon Julu juga dapat dilaksanakan tahun depan,” harapnya.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Kabid Cipta Karya Dinas PUTR Kabupaten Toba Untung Sirait serta perwakilan rekanan dari CV Mindo Anugerah Persada dan CV Bangun Toba Sejahtera. (Dosi)

Perkuat Tri Satya dan Dasa Darma, Pramuka Toba Didorong Jadi Pelopor Pengabdian

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu menekankan pentingnya penguatan karakter generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Menurutnya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan karakter yang kuat agar dapat dimanfaatkan untuk hal-hal positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Effendi saat bertindak sebagai pembina upacara pada Apel Besar Peringatan Hari Pramuka ke-65 Tingkat Kabupaten Toba di Lapangan Kantor Bupati Toba, Jumat (9/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Effendi membacakan sambutan tertulis Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso. Ia mengingatkan bahwa kemampuan teknologi yang terus berkembang harus diiringi nilai-nilai moral dan karakter yang kokoh.

“Di tengah kemajuan zaman, teknologi memang memberikan kemampuan yang semakin besar. Namun, kita harus ingat bahwa karakterlah yang akan memberikan arah agar kemampuan teknologi tersebut benar-benar digunakan untuk sebuah kebermanfaatan,” demikian pesan yang disampaikan Effendi saat membacakan amanat tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa nilai-nilai Tri Satya dan Dasa Darma harus senantiasa menjadi pedoman hidup anggota Pramuka dalam menghadapi berbagai perubahan zaman.

Apel Besar Hari Pramuka ke-65 tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Toba sekaligus Wakil Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Toba, Audi Murphy O. Sitorus, serta Kapolres Toba AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga selaku Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Toba. Hadir pula jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.

Diwarnai Pelantikan-Pemberian Penghargaan Peringatan Hari Pramuka tahun ini juga menjadi momentum untuk mengapresiasi dedikasi anggota dan pembina Pramuka yang telah berkontribusi dalam kegiatan kepramukaan.

Sejumlah agenda dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan tersebut, di antaranya pelantikan Pengurus Saka POM Toba sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam pengawasan obat dan makanan di daerah.

Selain itu, dilakukan penyematan Lencana Purna Jambore Daerah Sumatera Utara Sibolangit 2026 serta penyematan lencana dan penyerahan piagam Jambore Nasional Cibubur 2026.

Penghargaan juga diberikan melalui penyematan Selendang Mahir kepada tiga penerima, yakni Kak Ahmad Dalil Napitupulu, Kak Dewi Sartika Sitepu, dan Kak Ernawati Hadi Siregar.

Melalui peringatan Hari Pramuka ke-65, Pemerintah Kabupaten Toba mengajak seluruh anggota Gerakan Pramuka untuk terus memperkuat solidaritas, meningkatkan kualitas diri, serta berperan aktif dalam membangun generasi muda yang berkarakter dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

Semangat tersebut sejalan dengan tema persatuan dan pengabdian yang digaungkan melalui slogan, “Satu Pramuka untuk Satu Indonesia.”

Dengan semangat kepramukaan, diharapkan generasi muda tidak hanya cakap memanfaatkan teknologi, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, dan tanggung jawab dalam berkontribusi bagi bangsa dan negara. (Dosi)

Serapan Jagung Polres Binjai Tembus 300,2 Ton, Komitmen Ketahanan Pangan Berlanjut

BINJAI (Sumut) mediasergap.com– Untuk mendukung program ketahanan pangan Pemerintah Republik Indonesia, Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., kembali mengirimkan serapan jagung hasil program ketahanan pangan ke gudang Bulog Pulau Brayan, Medan.

Pengiriman serapan jagung tersebut dilaksanakan pada Senin (05/10/2026) pukul 12.00 wib dengan jumlah sebanyak 5 ton jagung dan kadar air 12,5 %.

Dengan pengiriman tersebut, total serapan jagung yang telah dikirimkan Polres Binjai ke gudang Bulog Pulau Brayan Medan hingga saat ini mencapai 300,2 Ton.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polres Binjai terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus membantu penyerapan hasil pertanian masyarakat," ucapnya

“Polres Binjai akan terus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, salah satunya melalui penyerapan dan pengiriman hasil panen jagung ke Bulog,” tegas AKBP R. Bimo Moernanda. (Roni K)

(Sumber: ©Humas Res Binjai)

Galian C Diduga Ilegal di Tadukan Raga Makin Meresahkan, Warga Bandar Labuhan Hentikan Truk Pengangkut Tanah, Intruk Bupati Deli Serdang Bagaikan "Tong Kosong"

DELI SERDANG (Sumut) mediasergap.com — Dugaan aktivitas galian C ilegal di kawasan Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, semakin mencuat. Aktivitas pengerukan tanah yang disebut-sebut diduga berkaitan dengan Muklis ramai beredar di media sosial dan memicu keresahan masyarakat.

Tidak berhenti pada beredarnya video, warga Bandar Labuhan disebut turun langsung menghentikan sejumlah truk yang melintas membawa material tanah dari kawasan galian tersebut. Aksi warga ini menunjukkan persoalan pengangkutan material telah berkembang serius di lapangan.

Jika dugaan tersebut benar, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat lokasi galian. Aparat harus memastikan siapa yang mengoperasikan kegiatan tersebut, apakah memiliki izin pertambangan yang sah, apakah material yang dikeruk dan diangkut sesuai dengan izin, serta siapa yang bertanggung jawab atas seluruh aktivitas di lapangan. Termasuk memeriksa truk-truk yang keluar membawa material, karena asal-usul material dan dasar pengangkutannya harus jelas.

Legalitas lokasi, status lahan, dokumen perizinan pertambangan, izin lingkungan, hingga aktivitas pengangkutan harus diperiksa secara menyeluruh. Jangan sampai pengerukan berlangsung terus sementara status hukumnya tidak pernah dibuka secara terang.

Jika kegiatan tersebut ternyata tidak memiliki perizinan yang sah, aktivitas pengerukan dan pengangkutan material tidak boleh terus dibiarkan. Aparat harus bertindak berdasarkan hukum dan tidak menunggu masyarakat semakin geram hingga terjadi benturan di lapangan.

Persoalan juga tidak berhenti pada aktivitas pengerukan. Kendaraan berat yang membawa material keluar dari lokasi berpotensi mengganggu masyarakat dan merusak infrastruktur jalan apabila berlangsung terus-menerus. Dampak terhadap lingkungan dan keselamatan warga sekitar juga harus menjadi bagian dari pemeriksaan.

Ketika masyarakat sampai turun tangan menghentikan truk, pengawasan terhadap aktivitas tersebut patut dipertanyakan. Aparat penegak hukum dan instansi terkait harus turun langsung, memeriksa kondisi di lapangan, kemudian memastikan secara terbuka apakah kegiatan tersebut benar-benar legal atau justru berjalan tanpa dasar perizinan yang sah.

Muklis, sebagai pihak yang namanya disebut-sebut terkait aktivitas tersebut, memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan menunjukkan dokumen perizinan apabila memang kegiatan itu berada di bawah penguasaannya.

Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif. Jika ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, jika seluruh izin memang lengkap, tunjukkan dasar legalitasnya agar tidak terus menimbulkan keresahan dan kecurigaan di tengah masyarakat.

Masyarakat sudah bereaksi, truk sudah dihentikan, dan aktivitasnya sudah viral. Sekarang yang ditunggu bukan sekadar pernyataan, melainkan tindakan nyata: periksa, buka legalitasnya, dan tindak apabila ditemukan pelanggaran.

Disoal itu, Kasat Pol PP Deliserdang, Marzuki masih belum memberi tanggapan, padahal intruksi Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan jelas untuk menutup galian c ilegal di kecamatan stm hilir.

Begitupun, pihak kepolisian melalui kanit tiper polresta deli serdang, Akp Jesko Siburian juga belum berkomentar atas maraknya dugaan galian c ilegal di kecamatan stm hilir.

Sementara itu , Kanit Tipiter Polresta Deliserdang  AKP J SIBURIAN saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp ya hingga berita ini di tayangkan tidak ada memberi keterangan. (M)

Lewat Kreativitas Digital, Bunda Literasi Toba Dorong Kampanye Budaya Membaca

BALIGE (Sumut) mediasergap.com – Bunda Literasi Kabupaten Toba, Ny. Astita Effendi Sintong P. Napitupulu, mengajak para pegiat literasi, khususnya generasi muda, untuk terus berkarya dan mengambil bagian dalam mengampanyekan pentingnya budaya literasi di tengah masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Bunda Literasi Toba saat menghadiri pengumuman pemenang dan 10 besar terbaik Lomba Video Konten Literasi yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba, Kamis (8/10/2026), di Gedung Sentra Pemuda Soposurung, Balige.

Astita mengapresiasi karya yang dihasilkan para peserta. Menurutnya, meski mengangkat ide dan kreativitas yang beragam, seluruh video yang diikutsertakan membawa pesan penting mengenai budaya membaca dan literasi.

“Videonya bagus-bagus, idenya beragam. Yang paling penting, semua membawa pesan pentingnya membaca,” ujar Astita.

Ia juga menyampaikan selamat kepada 10 peserta yang berhasil masuk dalam jajaran karya terbaik. Sementara bagi peserta yang belum berhasil meraih juara, Astita berpesan agar tidak berkecil hati dan tetap melanjutkan kreativitas mereka. “Berikutnya terus berkarya dan ambil bagian dalam budaya literasi di Toba,” pesannya.

Menurut Astita, kampanye literasi tidak harus dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi dapat dikembangkan melalui berbagai bentuk kreativitas dan konten yang menarik sehingga pesan tentang pentingnya membaca dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Khusus kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba, Astita berharap keberadaan perpustakaan tidak hanya sebatas tempat menyimpan dan meminjam buku. Perpustakaan, katanya, harus berkembang menjadi ruang yang menyimpan ilmu pengetahuan, tempat berdiskusi sekaligus ruang untuk mempertemukan para pecinta literasi.

Lomba Video Konten Literasi tersebut mengangkat tema “Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca dan Literasi di Kabupaten Toba” dan diikuti 36 peserta.

Pengumuman pemenang dan pemberian hadiah dibuka oleh Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu yang diwakili Staf Ahli Bupati, Sahat Manullang.

Dalam arahan Bupati yang disampaikan Sahat Manullang, disebutkan bahwa berdasarkan survei, suku Batak menjadi salah satu penyumbang sarjana terbanyak di Indonesia, dan Toba diyakini memiliki kontribusi besar dalam hal tersebut.

Namun, ia berharap ke depan tema lomba dapat lebih difokuskan pada literasi dengan cakupan yang lebih luas, termasuk mengangkat berbagai sektor yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

“Saya harap berikutnya tema yang kita angkat fokus pada literasi dengan cakupan yang lebih luas. Baik dari sisi ekonomi, pariwisata, pendidikan dan pertanian,” katanya.

Pihaknya juga mengingatkan para peserta agar karya yang diproduksi tidak sekadar mengejar jumlah tayangan atau rating. Konten yang dibuat, menurutnya, harus memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat.

“Saat ini konten yang negatif selalu banyak ditonton. Tetapi kepada para peserta kami nyatakan bahwa konten yang kalian produksi bukan sekadar mencari rating, tetapi harus menjadi berkat bagi para pembaca dan penonton,” ujarnya.

Dalam penyerahan hadiah, dewan juri menetapkan tiga peserta sebagai juara yang masing-masing memperoleh uang pembinaan, medali dan piagam penghargaan. Ketiganya yakni Juara 1 Cinta Agnesia Napitupulu dengan Judul “Turiturian Nasora Sirang", Juara 2 Billi Hosea Sembiring dengan judul karya “Dari Membaca Menuju Budaya" dan yang ketiga yakni Christine Maria Yolanda Lubis dengan judul "Aksara Lama, Perpustakaan Baru".

Sementara tujuh karya terbaik lainnya mendapatkan uang pembinaan dan medali. 

Selain itu, Bunda Literasi Kabupaten Toba juga memberikan apresiasi berupa uang saku kepada peserta lainnya yang telah ikut ambil bagian dalam lomba tersebut. (Dosi)

Resmi Pimpin Polda Sumut, Irjen Pol Sonny Irawan Disambut Ulos dan Tarian Tradisional

Medan (Sumut) mediasergap.com - Kapolda Sumatera Utara yang baru, Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., mendapat sambutan adat dan penghormatan jajar saat tiba di Mapolda Sumut, Kamis pagi (8/10/2026), ditandai dengan pengalungan bunga dan ulos serta pertunjukan tarian khas Melayu dan Batak.

Penyambutan tersebut dihadiri Wakapolda Sumut, para pejabat utama Polda Sumut, Kapolres jajaran, dan personel Polda Sumut sebagai bagian dari rangkaian awal pelaksanaan tugas Irjen Pol Sonny Irawan sebagai Kapolda Sumut.

Setelah prosesi penyambutan, Irjen Pol Sonny kemudian memimpin apel di Lapangan K.S. Tubun Mapolda Sumut dan memberikan arahan kepada seluruh personel.

Dalam arahannya, Kapolda Sumut menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah secara terbuka dan berintegritas serta mengajak seluruh jajaran memperkuat komunikasi dan kedewasaan dalam berorganisasi.

Ia meminta personel mengutamakan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga hubungan yang baik dengan seluruh elemen masyarakat di Sumatera Utara.

"Berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Layani dengan tulus, dengan baik, karena kita hadir untuk melayani masyarakat" kata Irjen Pol Sonny.

Menurut Irjen Pol Sonny, soliditas internal dan komunikasi yang baik menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis sekaligus mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Kapolda Sumut juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap setiap pelaksanaan tugas. Ia menyatakan tindakan tegas akan dilakukan apabila diperlukan, namun tetap dengan menghargai setiap individu untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, Irjen Pol Sonny mengingatkan personel untuk senantiasa berdoa dan bersyukur serta terus berusaha dan berikhtiar dalam menjalankan tugas maupun mencapai prestasi dan karier.

"Rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Tugas kita adalah berusaha, berikhtiar, berdoa dan bersyukur," ujarnya.

Ia juga mengajak jajaran membangun komunikasi yang baik dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Sumatera Utara.

Kapolda Sumut juga meminta seluruh personel menjaga kebersamaan dan menciptakan suasana kerja yang harmonis.

Irjen Pol Sonny menyampaikan terima kasih atas sambutan dan dukungan yang diberikan seluruh jajaran Polda Sumut. Ia berharap kebersamaan tersebut menjadi kekuatan untuk melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kinerja Polda Sumut ke depan.

"Kita lanjutkan apa yang sudah baik, kita evaluasi apa yang masih kurang, dan bersama-sama kita bangun Polda Sumatera Utara agar semakin baik," katanya. (Rel)

22 Unit Perumahan Bhayangkara Dekat Brimob Sumut Diduga Tak Sesuai PBG, Pemko Medan Diminta Buka Dokumen

MEDAN (Sumut) mediasergap.com - Pembangunan 22 unit Perumahan Bhayangkara di kawasan dekat Mako Brimob Sumatera Utara diduga menyimpang dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan melalui instansi terkait di lingkungan Pemko Medan. Dugaan tersebut perlu mendapat pemeriksaan serius karena PBG menjadi dasar legalitas sekaligus acuan teknis dalam pelaksanaan pembangunan gedung.

Informasi mengenai adanya dugaan ketidaksesuaian tersebut perlu dibuktikan dengan mencocokkan dokumen PBG dengan kondisi fisik 22 unit yang telah dibangun di lokasi. Pemeriksaan tidak cukup hanya melihat keberadaan dokumen izin, tetapi harus memastikan apakah jumlah unit, luas bangunan, tata letak, ukuran bangunan, jarak antarbangunan, fungsi bangunan, serta site plan benar-benar sesuai dengan dokumen yang telah disahkan.

Apabila kondisi fisik di lapangan berbeda dengan gambar dan ketentuan dalam PBG, maka harus diketahui sejak kapan perubahan tersebut terjadi dan siapa pihak yang melakukan atau menyetujui pelaksanaan pembangunan yang berbeda dari dokumen perizinan.

Persoalan tersebut juga menyentuh fungsi pengawasan. PBG bukan sekadar dokumen administratif yang selesai setelah diterbitkan. Pelaksanaan pembangunan tetap harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam dokumen tersebut. Karena itu, instansi yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan perlu memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai izin.

Pemko Medan melalui instansi terkait juga perlu menjelaskan secara terbuka PBG yang menjadi dasar pembangunan 22 unit tersebut, site plan yang disetujui, jumlah bangunan yang diizinkan, luas masing-masing bangunan, serta kesesuaiannya dengan kondisi fisik di lapangan.

Jika hasil pemeriksaan menemukan adanya pembangunan yang melebihi, mengubah, atau menyimpang dari ketentuan PBG, maka persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan penjelasan administratif. Harus ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab, bentuk ketidaksesuaian yang ditemukan, serta langkah penindakan yang akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan bangunan gedung.

Sebaliknya, apabila pembangunan 22 unit tersebut dinyatakan telah sesuai dengan PBG, Pemko Medan juga perlu menunjukkan dasar dan hasil pemeriksaannya sehingga tidak menimbulkan dugaan tanpa kepastian.

Dengan begitu, persoalan pembangunan Perumahan Bhayangkara tersebut dapat diuji berdasarkan dokumen resmi dan kondisi fisik, bukan sekadar keterangan sepihak. Transparansi mengenai PBG, site plan dan hasil pemeriksaan menjadi penting untuk memastikan pembangunan benar-benar berjalan sesuai izin yang telah diterbitkan.

Dikonfirmasi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (PERKIM) Jhon Ester Lase melalui pesan WhatsApp nya ,hinggaberita ini dipublikasikan tidak ada memberi keterangan. (M)

Sinergi Lintas Instansi, Bapenda Samosir Ajak Masyarakat Taat Bayar Pajak Kendaraan

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Polres Samosir, Samsat Pangururan dan Jasa Raharja terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Razia Terpadu/Operasi Gabungan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor yang digelar di Simpang Empat HKBP Bolon Pangururan, Kabupaten Samosir, Rabu (7/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama 7–8 Oktober 2026 tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Samosir dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait optimalisasi pemungutan pajak dan sinergi pemungutan opsen.

Pelaksanaan kegiatan melibatkan unsur Bapenda, kepolisian, Samsat dan Jasa Raharja. Selain mendorong kepatuhan wajib pajak, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk memberikan edukasi sekaligus pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kepala Bapenda Kabupaten Samosir, Besron Sitanggang, mengatakan operasi gabungan tersebut merupakan wujud kolaborasi lintas instansi dalam membangun kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.

“Melalui kegiatan ini kita melaksanakan sinergitas dan kolaborasi antarinstansi, yakni Bapenda Kabupaten Samosir bersama Satuan Lalu Lintas Polres Samosir, Samsat Pangururan dan Jasa Raharja, untuk mengimbau sekaligus mengedukasi masyarakat agar taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor,” ujar Besron.

Menurutnya, peningkatan kesadaran membayar pajak kendaraan tidak cukup dilakukan melalui penindakan, tetapi perlu dibarengi pendekatan edukatif dan persuasif yang dilakukan secara berkelanjutan.

Karena itu, operasi gabungan tersebut dikedepankan sebagai operasi simpatik yang tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan, tetapi juga memberikan pemahaman dan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

“Operasi ini bukan semata-mata bertujuan melakukan penindakan, tetapi merupakan operasi simpatik yang lebih mengedepankan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat. Ini juga menjadi bagian dari strategi jemput bola, sehingga masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,” jelasnya.

Besron menambahkan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB memiliki keterkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang selanjutnya mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu,” katanya.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Samosir AKP Robertus Gultom menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan operasi gabungan tersebut. Menurutnya, sinergi antarinstansi merupakan bagian penting dalam membangun tertib administrasi kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, Samsat dan Jasa Raharja diharapkan dapat menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, mudah dan responsif bagi masyarakat.

Melalui pendekatan edukasi, pelayanan dan jemput bola, masyarakat tidak hanya diingatkan mengenai kewajiban membayar pajak, tetapi juga diberikan ruang untuk memperoleh informasi dan menyelesaikan kewajiban administrasi kendaraan secara lebih mudah.

Pemerintah Kabupaten Samosir mengimbau masyarakat agar tidak menunggu adanya operasi gabungan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu merupakan bentuk kepatuhan administrasi sekaligus partisipasi masyarakat dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

Dengan semakin tingginya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, diharapkan penerimaan daerah dapat terus dioptimalkan sehingga memberikan dukungan bagi keberlanjutan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Samosir. (D/Smart)

Dorong Pemerataan Infrastruktur, Wabup Samosir Usulkan Percepatan Program Listrik Perdesaan

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten Samosir terus mendorong percepatan pemerataan akses listrik bagi masyarakat melalui Program Listrik Perdesaan (Lisdes) 2026–2029. Upaya tersebut disampaikan Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, dalam kegiatan sinkronisasi usulan lokasi Program Listrik Perdesaan serta fasilitasi penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan di Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Kantor PT PLN (Persero) UID Sumatera Utara, 07/10/2026.

Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian ESDM, PLN, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyinkronkan usulan lokasi Lisdes sekaligus mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala yang berpotensi menghambat pembangunan jaringan listrik di daerah.

Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik maupun masyarakat kurang mampu yang membutuhkan akses listrik.

Dalam forum tersebut, Wabup Ariston menekankan pentingnya pembangunan dan pengembangan jaringan listrik untuk menjangkau masyarakat yang hingga saat ini belum mendapatkan sambungan listrik. Kondisi geografis dan jarak antarpermukiman menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam penentuan titik pembangunan jaringan.

“Kami mengusulkan agar masyarakat yang tidak mampu dan sampai saat ini belum memiliki sambungan listrik dapat menjadi perhatian dalam Program Listrik Perdesaan. Jarak dari titik jaringan atau titik api ke permukiman masyarakat cukup bervariasi, sehingga diperlukan dukungan dan perhatian pemerintah provinsi maupun Kementerian ESDM agar kebutuhan masyarakat ini dapat ditindaklanjuti,” ujar Ariston.

Selain perluasan akses listrik, Ariston juga menekankan pentingnya penataan kabel dan jaringan listrik agar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tidak hanya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat, tetapi juga tetap memperhatikan keindahan serta keasrian lingkungan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur listrik harus dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan kondisi wilayah dan lingkungan. Penataan jaringan yang baik diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, nyaman, dan tetap mendukung karakter Samosir sebagai daerah tujuan wisata.

“Kami juga berharap penataan kabel dapat menjadi perhatian, sehingga selain memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada masyarakat, jaringan listrik juga tetap tertata, memperhatikan keindahan dan keasrian lingkungan. Ini penting bagi Samosir sebagai daerah yang memiliki potensi pariwisata,” tambahnya.

Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor menegaskan bahwa ketersediaan listrik bukan hanya berkaitan dengan penerangan, tetapi merupakan salah satu instrumen penting dalam menggerakkan perekonomian, mendukung pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Timur menyebutkan terdapat 117 usulan lokasi Program Lisdes yang masuk ke Dinas ESDM Sumatera Utara. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan forum coaching clinic untuk menyelesaikan berbagai persoalan perizinan maupun hambatan lainnya, sehingga pembangunan jaringan listrik dapat direalisasikan sesuai target.

Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menyampaikan bahwa Rasio Elektrifikasi (RE) Sumatera Utara saat ini telah mencapai 99,86 persen. Kendati demikian, pemerintah tetap memprioritaskan penuntasan akses listrik di wilayah pelosok untuk mencapai target Rasio Elektrifikasi 100 persen pada 2029.

Untuk tahun 2026, terdapat 106 lokasi jaringan Lisdes di Sumatera Utara yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Strategi yang diterapkan meliputi perluasan jaringan distribusi (grid), pembangunan PLTS Komunal, serta PLTS Individual.

Feby juga mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan akses jalan, kepastian data koordinat, penyelesaian izin pemanfaatan kawasan hutan, serta sosialisasi Right of Way (ROW) kepada masyarakat. Hal tersebut dinilai penting agar pembangunan jaringan distribusi tidak terkendala persoalan lahan dan sosial.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UID Sumatera Utara Rizky Mochamad menegaskan kesiapan PLN untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur Lisdes di lapangan. Menurutnya, kepastian perizinan dan aksesibilitas menjadi faktor penting untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan manfaat listrik benar-benar dirasakan masyarakat.

Pemkab Samosir menyatakan siap memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kementerian ESDM, PLN, serta pihak terkait lainnya dalam menindaklanjuti usulan tersebut. Sinergi lintas sektor diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pemerataan akses listrik, khususnya bagi masyarakat yang belum menikmati sambungan listrik.

Listrik bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membuka akses terhadap pendidikan, meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, mendukung pelayanan publik, serta memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Samosir. (D/Smart)