Bupati Toba Kukuhkan Paskibraka 2026, Tekankan Kehormatan Bangsa dan Pembentukan Karakter Generasi Muda

TOBA (Sumut) mediasergap.com — Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Kabupaten Toba Tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati Toba, Jumat (14/8/2026).

Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi para anggota Paskibraka yang akan mengemban tugas mulia pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Bupati Effendi Napitupulu menyampaikan bahwa menjadi anggota Paskibraka bukan sekadar menjalankan tugas mengibarkan bendera Merah Putih. Lebih dari itu, tugas tersebut merupakan bentuk kehormatan dan tanggung jawab dalam menjaga nilai perjuangan serta semangat kebangsaan.

“Kalian bukan hanya mengibarkan selembar kain Merah Putih, melainkan sedang mengibarkan kehormatan bangsa, martabat daerah dan cita-cita para pahlawan yang telah gugur mendahului kita,” ujar Bupati.

Ia berpesan agar seluruh anggota Paskibraka mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh menjelang pelaksanaan tugas. Kesiapan tersebut tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga kesehatan fisik, ketahanan mental dan kedisiplinan.

Bupati juga mengingatkan para anggota Paskibraka untuk menjaga kesehatan dan kebugaran serta mendapatkan waktu istirahat yang cukup agar dapat menjalankan tugas secara optimal.

“Jaga mental dan fokus, tetaplah tenang, percaya diri dan saling mendukung antar sesama rekan satu pasukan. Resapi nilai Pancasila, jadikan semangat, bijak, disiplin dan berintegritas sebagai landasan karakter kalian sehari-hari,” pesannya.

Menurut Bupati, pengalaman menjadi anggota Paskibraka diharapkan tidak berhenti setelah selesainya rangkaian upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI. Nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kerja sama, kepemimpinan dan cinta tanah air diharapkan terus melekat dan menjadi bekal bagi para generasi muda dalam menapaki masa depan.

Bupati berharap seluruh anggota Paskibraka dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Toba serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Jadikan kesempatan ini sebagai pengalaman berharga untuk membentuk karakter, memperkuat rasa percaya diri dan menumbuhkan semangat untuk terus memberikan kontribusi positif bagi daerah dan bangsa,” harapnya.

Pengukuhan tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Toba serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.

Dengan dikukuhkannya Paskibraka Kabupaten Toba Tahun 2026, para anggota Paskibraka diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh disiplin dan dedikasi, sekaligus menjadi teladan bagi generasi muda dalam menghayati semangat kemerdekaan. (Ds)

TP PKK Toba Perkuat Tertib Administrasi melalui Transformasi Digital

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba terus mendorong penguatan tata kelola organisasi dan tertib administrasi Tim Penggerak (TP) PKK hingga Tingkat Desa. Upaya tersebut dilakukan melalui pembenahan administrasi sekaligus pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelaksanaan program yang lebih efektif, transparan, dan terarah.

Komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan Evaluasi Desa Binaan TP PKK Kabupaten Toba kategori Tertib Administrasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi TP PKK Provinsi Sumatera Utara di Desa Simanobak, Kecamatan Silaen, Jumat (14/8/2026).

Evaluasi ini menjadi momentum untuk melihat penerapan tertib administrasi sekaligus berbagai inovasi yang dikembangkan TP PKK Kabupaten Toba bersama Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Para Kader PKK.

Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan teknologi digital melalui kolaborasi TP PKK Kabupaten Toba dengan Institut Teknologi Del (IT DEL). Kerja sama tersebut melahirkan sejumlah aplikasi yang dirancang untuk mendukung pendataan, administrasi organisasi, hingga pelaporan kegiatan PKK.

Aplikasi pertama adalah SIEDA (Sistem Informasi Elektronik Dasawisma) yang digunakan untuk mendukung pendataan Dasawisma. Saat ini, pemanfaatannya difokuskan pada desa-desa binaan Kabupaten Toba tahun 2026 dan telah tersedia dalam versi Android.

Selanjutnya terdapat SIDONGAN (Sistem Informasi Dokumen Organisasi Agenda dan Naskah) yang dikembangkan sebagai aplikasi resmi untuk membantu pengelolaan administrasi surat-menyurat, dokumen, agenda, serta arsip pengurus TP PKK Kabupaten Toba.

Sementara itu, SIPANCA (Sistem Informasi Pelaporan Kecamatan) dimanfaatkan untuk mendukung pelaporan kegiatan Ketua TP PKK Kecamatan. Melalui sistem ini, aktivitas kunjungan dan pembinaan ke Desa dapat tercatat secara digital sehingga pelaksanaan program lebih mudah dipantau dan dievaluasi.

Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan, mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran dalam memperkuat tertib administrasi dan mendorong transformasi digital di lingkungan TP PKK.

“Saya berharap seusai evaluasi ini, budaya tertib administrasi benar-benar menjadi kebiasaan yang melekat dalam setiap pelaksanaan program PKK di Kabupaten Toba. Karena organisasi yang kuat dimulai dari tata kelola yang baik, dan tata kelola yang baik dimulai dari administrasi yang tertib,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Toba Ny. Astita Effendi Sintong P. Napitupulu melalui Kepala Dinas PMD PPA Kabupaten Toba, Melati Silalahi, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan arahan Tim Evaluasi TP PKK Provinsi Sumatera Utara.

“Kami sangat mengharapkan arahan, masukan, dan bimbingan dari Tim Evaluasi TP PKK Provinsi Sumatera Utara. Apa pun catatan yang diberikan pada hari ini akan kami terima sebagai bahan pembelajaran dan motivasi untuk terus berbenah,” katanya.

Menurutnya, evaluasi bukan hanya menjadi sarana penilaian, tetapi juga kesempatan untuk mendapatkan masukan guna meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi dan pelaksanaan program PKK di Kabupaten Toba.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Silaen Lambok Tiurma Silaen beserta jajaran, TP PKK Kecamatan Silaen, Pemerintah Desa Simanobak, kader PKK, perwakilan OPD, pihak IT DEL, Kepala Desa se-Kecamatan Silaen, Kepala Puskesmas Silaen, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, serta undangan lainnya.

Melalui evaluasi dan penguatan inovasi tersebut, Pemkab Toba berharap tertib administrasi tidak berhenti sebagai bagian dari penilaian, tetapi berkembang menjadi budaya kerja yang diterapkan secara konsisten hingga Tingkat Desa.

Dengan dukungan teknologi digital dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, TP PKK Kabupaten Toba diharapkan semakin mampu menghadirkan tata kelola organisasi yang modern, tertib, dan adaptif dalam mendukung program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. (Ds)

Dua Jam Tanpa Layar, Inovasi Jonggi Manulus Perkuat Kedekatan Keluarga

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba terus memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam membangun pola asuh anak dan remaja yang adaptif di tengah perkembangan teknologi digital.

Komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan Evaluasi Desa Binaan TP PKK Kabupaten Toba kategori Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI) yang dilaksanakan di Desa Jonggi Manulus, Kecamatan Parmaksian, Jumat (14/8/2026).

Desa Jonggi Manulus menjadi salah satu desa yang berhasil lolos ke tahap evaluasi kategori PAAREDI dan mendapat penilaian dari Tim Evaluasi TP PKK Provinsi Sumatera Utara.

Berbagai program inovatif telah dikembangkan di Desa tersebut sebagai upaya menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak dan remaja. Program-program tersebut tidak hanya mendorong anak menjadi cerdas dan berkarakter, tetapi juga membekali mereka agar mampu memanfaatkan teknologi secara sehat, aman, dan bertanggung jawab.

Salah satu inovasi yang dijalankan adalah Pojok Curhat, sebuah ruang bagi anak dan remaja untuk menyampaikan berbagai kegelisahan maupun persoalan yang mereka hadapi. Melalui program ini, anak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendampingan dari psikolog sehingga persoalan yang dihadapi dapat ditangani secara tepat.

Selain itu, Desa Jonggi Manulus juga menerapkan program Dualala (Dua Jam Tanpa Layar). Melalui program tersebut, setiap keluarga menyediakan waktu khusus selama dua jam, mulai pukul 19.00 hingga 21.00 WIB, tanpa menggunakan telepon seluler maupun perangkat digital lainnya.

Waktu tersebut dimanfaatkan untuk membangun kembali komunikasi dan kedekatan antaranggota keluarga. Orang tua dapat mendampingi anak belajar, sementara anak memiliki ruang untuk bercerita, berdiskusi dan berinteraksi secara langsung bersama keluarga.

“Ini telah kita jalankan di Desa kita. Setiap keluarga harus punya waktu untuk saling bercerita, saling bicara. Orang tua juga punya waktu untuk menemani anaknya belajar. Jadi selama dua jam, anak tidak boleh pegang handphone dan alat teknologi lainnya. Waktu dua jam itu sepenuhnya dimanfaatkan oleh setiap keluarga untuk bersama,” ujar Ketua TP PKK Desa Jonggi Manulus, Ny. Nia James Immanuel Manurung.

Sementara itu, Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba, Donny R. Simamora, menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan anak dan remaja.

Menurutnya, kehadiran telepon genggam, internet, media sosial, permainan daring serta berbagai sumber informasi memberikan peluang besar bagi anak untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan.

Namun demikian, perkembangan tersebut juga perlu diiringi dengan pendampingan yang tepat agar anak dapat terhindar dari berbagai risiko, seperti paparan konten yang tidak sesuai usia, perundungan di dunia maya, penggunaan gawai secara berlebihan, hingga berkurangnya komunikasi langsung antara anak dan orang tua.

“Karena itu jawaban kita adalah mempersiapkan agar anak mampu menggunakan teknologi dengan cerdas, aman dan bertanggung jawab,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kemampuan anak dalam memanfaatkan teknologi secara bijak perlu dibangun sejak dini. Dalam hal ini, keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama dalam memberikan pendampingan, sementara sekolah, pemerintah dan masyarakat turut memperkuat ekosistem yang ramah dan aman bagi tumbuh kembang anak.

Senada dengan hal tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Toba Ny. Astita Effendi Napitupulu melalui Ketua Bidang I, Lila Wanrus Tamba, ST., M.Si., mengingatkan agar PAAREDI tidak berhenti sebagai program kegiatan maupun pemenuhan administrasi semata.

“PAAREDI harus hidup di dalam keluarga, harus hidup di tengah masyarakat kita. Dibutuhkan satu Desa untuk membesarkan satu anak. Tanggung jawab itu adalah milik semua orang tua,” tegasnya.

Menurutnya, pola asuh anak di era digital membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat. Setiap program yang dijalankan hendaknya mampu memberikan manfaat nyata dan menjadi kebiasaan positif yang tumbuh dalam kehidupan keluarga.

Melalui berbagai program tersebut, Pemkab Toba berharap penguatan pola asuh anak dan remaja dapat terus berkembang di seluruh wilayah Kabupaten Toba. Kolaborasi antara pemerintah, TP PKK, keluarga, sekolah dan masyarakat menjadi kekuatan bersama dalam menciptakan generasi yang berkarakter, percaya diri, cerdas, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen program PAAREDI oleh pengurus TP PKK Kabupaten Toba yang didampingi pengurus TP PKK Kecamatan dan Desa kepada Tim Evaluasi TP PKK Provinsi Sumatera Utara.

Dokumen tersebut menjadi bagian dari bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program PAAREDI di Desa Jonggi Manulus, sekaligus menggambarkan berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan masyarakat desa dalam membangun lingkungan keluarga yang lebih kuat di tengah era digital. (Ds)

Bupati dan Wabup Samosir Bersama DPRD Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden, Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com — Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Samosir dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gedung DPRD Kabupaten Samosir, Jumat (14/8/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasip Simbolon, didampingi Wakil Ketua Osvaldo Simbolon dan Sarhockel Tamba. Turut hadir anggota DPRD Kabupaten Samosir, Sekretaris Daerah dan para asisten, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Immanuel Sitanggang, pimpinan OPD, unsur Forkopimda, mantan Ketua DPRD periode 2014–2019 Rismawati Simarmata, mantan Wakil Ketua DPRD periode 2019–2024 Pantas M. Sinaga, tokoh agama, tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya.

Suasana rapat berlangsung khidmat. Semangat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI turut ditandai dengan berkumandangnya lagu-lagu perjuangan dan pengibaran Bendera Merah Putih oleh peserta kegiatan.

Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto disaksikan secara langsung melalui siaran dari Gedung Nusantara, Jakarta, yang merupakan rangkaian Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan berbagai capaian dan kebijakan transformatif pemerintah selama 21 bulan atau 663 hari masa pemerintahan.

Menurut Presiden, sebanyak 121 kebijakan transformatif telah diputuskan dan dijalankan untuk menjawab berbagai persoalan bangsa, termasuk sejumlah persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Presiden menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut merupakan hasil dari keberanian mengambil keputusan, kerja keras, kehendak yang jelas serta gotong royong seluruh elemen bangsa.

Namun demikian, Presiden mengingatkan agar seluruh pihak tidak berpuas diri karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Salah satu capaian yang disampaikan Presiden adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan dalam waktu satu tahun. Pemerintah juga telah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk serta menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen untuk semakin memudahkan petani meningkatkan produktivitas pertanian.

Di sektor energi, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia mulai mewujudkan swasembada solar melalui penerapan biodiesel B50. Sejak 1 Juli 2026, Indonesia disebut tidak lagi mengimpor solar dan berhasil menghemat devisa hingga Rp.170 triliun.

Presiden juga memaparkan sejumlah program strategis pemerintah, antara lain pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih, operasional 10.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis, perbaikan 71.744 sekolah pada 2026 serta perluasan Program Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau 108 juta orang.

“Ini bukan alasan untuk berpuas diri. Ini rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dirasakan rakyat,” tegas Presiden.

Presiden menekankan bahwa pembangunan Indonesia merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya Presiden, melainkan seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah serta seluruh rakyat Indonesia.

“Kita tidak bekerja dan membangun untuk satu masa jabatan. Kita membangun untuk satu zaman. Kita membangun untuk satu abad Indonesia,” tegasnya.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengatakan Pidato Kenegaraan Presiden RI menjadi momentum untuk memperkuat semangat Pemerintah Kabupaten Samosir dalam menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Menurutnya, berbagai program strategis nasional perlu didukung melalui sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan.

“Pemerintah Kabupaten Samosir siap mendukung dan menjalankan program-program strategis nasional melalui sinergi yang kuat dengan Pemerintah Pusat, DPRD, Forkopimda dan seluruh stakeholder. Dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, kita terus memperkuat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Samosir,” kata Vandiko.

Ia menegaskan bahwa semangat pembangunan harus terus diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan pelayanan publik serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasip Simbolon menyampaikan bahwa Pidato Kenegaraan Presiden menjadi salah satu rujukan penting bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Menurutnya, kesamaan pola pikir dan sinergi antara eksekutif dan legislatif diperlukan dalam menyusun program, anggaran, pelayanan publik serta kebijakan pembangunan daerah.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman serta mengisi kemerdekaan melalui pembangunan yang berkelanjutan.

“Marilah kita terus berkolaborasi untuk tujuan bersama, melanjutkan gerak pembangunan Kabupaten Samosir. Bijak dalam menyikapi setiap persoalan dan mari kita jaga lingkungan agar tetap aman dan harmonis sesuai semangat Satahi Saoloan,” ujarnya.

Atas nama lembaga DPRD Kabupaten Samosir, Nasip juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Samosir atas berbagai capaian pembangunan yang telah diraih.

Beberapa di antaranya adalah keberhasilan Universal Health Coverage (UHC), kemajuan sektor pendidikan serta prestasi Kabupaten Samosir sebagai Terbaik Pertama dalam pengelolaan sampah dan lingkungan Asri se-Sumatera.

Menurut Nasip, pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian penting bagi Kabupaten Samosir sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Lingkungan yang bersih dan terjaga dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan sektor pariwisata sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dan wisatawan.

Karena itu, DPRD bersama pemerintah daerah terus mendorong penguatan regulasi dan kebijakan pengelolaan sampah, termasuk melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Momentum mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Samosir dalam menyelaraskan arah pembangunan nasional dan daerah.

Semangat kemerdekaan diharapkan terus diwujudkan melalui kerja bersama, gotong royong, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan demi mewujudkan Kabupaten Samosir yang semakin maju, harmonis dan sejahtera. (D/Smart)

TP PKK Tebing Tinggi Pererat Silaturahmi, Bangun Semangat Baru Sambut HUT RI

TEBING TINGGI (Sumut) mediasergap.com – Semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi bagian penting dalam memperkuat gerakan pemberdayaan keluarga. Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Tebing Tinggi menggelar family gathering di Pantai Sentang, Kabupaten Serdang Bedagai, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan yang dirangkaikan dengan pertemuan rutin bulanan tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar TP PKK Kota Tebing Tinggi untuk mempererat silaturahmi, membangun kekompakan, sekaligus menyegarkan semangat para pengurus dan kader dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan diikuti Staf Ahli TP PKK Kota Tebing Tinggi, Ketua Bidang I hingga IV, seluruh pengurus dan anggota TP PKK tingkat kota, serta Ketua dan Sekretaris TP PKK dari seluruh kecamatan dan kelurahan se-Kota Tebing Tinggi beserta keluarga.

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kota Tebing Tinggi, Ny. Hj. Susmira Wanti Iman Irdian Saragih, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan kader yang selama ini telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK di wilayah masing-masing.

Menurutnya, family gathering bukan sekadar kegiatan rekreasi, tetapi menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan memperkuat hubungan kekeluargaan di antara seluruh jajaran TP PKK.

“Hari ini adalah hari khusus untuk kita semua. Melalui family gathering ini, mari kita sejenak melepaskan lelah dari rutinitas harian, mempererat tali silaturahmi, serta menguatkan kekompakan antara pengurus kota, kecamatan, hingga kelurahan,” ujar Susmira.

Ia juga mengajak seluruh jajaran TP PKK menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai penyemangat untuk meningkatkan daya juang, persatuan dan kepedulian dalam melaksanakan program-program PKK.

Menurutnya, nilai-nilai kemerdekaan yang diwariskan para pendahulu bangsa, khususnya semangat kerja sama dan gotong royong, memiliki relevansi kuat dalam menggerakkan program pemberdayaan keluarga.

“Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini mengajarkan pentingnya kerja sama dan gotong royong. Dua hal tersebut menjadi kunci utama keberhasilan gerakan PKK dalam memajukan kesejahteraan keluarga di Kota Tebing Tinggi,” katanya.

Untuk menambah semarak kegiatan, Tim Sekretariat TP PKK Kota Tebing Tinggi menggelar berbagai perlombaan interaktif dan menghibur. Kegiatan tersebut dirancang tidak hanya untuk menciptakan suasana ceria, tetapi juga menjadi sarana mempererat keakraban dan membangun kebersamaan di antara keluarga besar TP PKK.

“Urusan menang atau kalah itu nomor dua. Yang terpenting adalah senyum, tawa, dan rasa persaudaraan yang kita bangun hari ini,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, Susmira Wanti menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia serta pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan tersebut.

Ia berharap momentum kebersamaan itu dapat menjadi penyegaran bagi seluruh pengurus dan kader sehingga dapat kembali menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat dengan semangat baru.

“Mari jadikan kegiatan hari ini sebagai penyegar semangat, agar sepulang dari Pantai Sentang ini kita bisa kembali mengabdi dengan energi baru, semakin kompak, dan semakin solid dalam membawa TP PKK Kota Tebing Tinggi menuju kemajuan,” pungkasnya.

Melalui kegiatan tersebut, TP PKK Kota Tebing Tinggi tidak hanya memperkuat hubungan kekeluargaan di antara pengurus dan kader, tetapi juga meneguhkan semangat persatuan dan gotong royong sebagai modal penting dalam menjalankan gerakan pemberdayaan keluarga.

Dengan kekompakan yang semakin kuat, TP PKK Kota Tebing Tinggi diharapkan terus mampu berkontribusi dalam mendukung peningkatan kualitas kehidupan keluarga dan kesejahteraan masyarakat di Kota Tebing Tinggi. (Ajs)

Pemkab Samosir dan PWI Perkuat Sinergi, Dorong Profesionalisme Pers untuk Dukung Pembangunan Daerah

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com  — Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Samosir berkomitmen memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme insan pers.

Komitmen tersebut mengemuka dalam acara syukuran pelantikan PWI Kabupaten Samosir periode 2026–2029 yang digelar di Hotel JTS Parbaba, Jumat (14/8/2026). Kegiatan mengangkat tema “Menguatkan Profesional dan Integritas Pers untuk Membangun Negeri” dan dihadiri sejumlah organisasi wartawan serta organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Samosir.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Samosir yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Immanuel Sitanggang, perwakilan Kapolres Samosir R. Simarmata, serta perwakilan IWO, Warkop Jurnalis, SMSI, F.SPTSI-K.SPSI dan GRIB Jaya.

Mewakili Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Samosir Immanuel Sitanggang menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan PWI Kabupaten Samosir.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir, kami mengucapkan selamat kepada Ketua PWI Kabupaten Samosir terpilih beserta seluruh jajaran yang baru dilantik,” ujar Immanuel.

Menurutnya, menjadi pengurus organisasi pers merupakan amanah sekaligus tanggung jawab untuk mengkoordinasikan anggota, membangun kebersamaan serta menjaga soliditas organisasi.

Ia berharap kepengurusan baru PWI Samosir dapat membawa semangat baru dalam meningkatkan profesionalisme wartawan dan memperkuat kontribusi pers terhadap pembangunan daerah.

“Di Samosir ini banyak wartawan dan banyak pula informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Karena itu, kami berharap insan pers dapat terus mengambil peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang edukatif, berimbang dan konstruktif, sekaligus ikut mengawal pembangunan daerah,” katanya.

Immanuel juga menyambut baik usulan peningkatan kapasitas dan kompetensi wartawan yang bertugas di Kabupaten Samosir. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia insan pers merupakan bagian penting dalam menjaga mutu pemberitaan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.

“Kami menyambut baik usulan peningkatan kompetensi wartawan. Ini penting agar kualitas jurnalistik semakin baik dan profesional. Kami akan mengupayakan agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan tahun ini,” ujarnya.

Ia berharap PWI Samosir dapat berkembang menjadi organisasi yang semakin besar, solid dan profesional. Keberadaan pers, katanya, dibutuhkan pemerintah sebagai mitra strategis dalam menyampaikan capaian pembangunan sekaligus menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Ketua PWI Kabupaten Samosir, Tumpal Sijabat, mengatakan syukuran pelantikan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi momentum awal perjalanan PWI Samosir sebagai organisasi yang berdiri dan menjalankan kegiatan secara mandiri.

Ia menjelaskan, sebelumnya wartawan di Kabupaten Samosir tergabung dalam PWI Bona Pasogit yang menaungi empat kabupaten, yakni Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba dan Samosir.

Setelah melalui proses administrasi, pemenuhan persyaratan organisasi dan verifikasi, PWI Kabupaten Samosir resmi terbentuk secara mandiri pada 27 Juni 2026.

“Pembentukan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ada proses administrasi, persyaratan organisasi, verifikasi dan perjuangan yang kami lalui,” kata Tumpal.

Ia menyebut salah satu persyaratan pembentukan organisasi adalah adanya anggota yang telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tingkat Madya. Menurutnya, kompetensi menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas dan profesionalisme wartawan.

“Menjadi wartawan bukan hanya bermodalkan pena, kamera atau handphone. Ada kompetensi yang harus dimiliki,” ujarnya.

Tumpal menegaskan, PWI Samosir hadir bukan hanya untuk menjalankan aktivitas organisasi, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi nyata bagi daerah melalui fungsi jurnalistik yang profesional.

“Kami ingin wartawan menjadi bagian dari ekosistem pembangunan melalui fungsi jurnalistik yang profesional,” katanya.

PWI Samosir, lanjutnya, siap menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Samosir dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Berbagai sektor pembangunan, seperti pariwisata, pertanian, UMKM, kebudayaan, pendidikan dan kesehatan, dinilai perlu mendapat ruang pemberitaan secara proporsional.

Namun demikian, kemitraan antara pers dan pemerintah tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol sosial pers.

“Kalau ada yang perlu dikritisi, kami juga akan menyampaikannya. Tentunya kritik yang kami sampaikan adalah kritik konstruktif yang berimbang berdasarkan data dan fakta, bukan kritik yang lahir dari kebencian ataupun kepentingan pribadi,” tegasnya.

Ia menilai pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang tidak membutuhkan kritik. Pers dapat menjadi cermin bagi pemerintah melalui pemberitaan yang objektif, berimbang dan berdasarkan fakta.

Tumpal juga menyoroti tantangan dunia jurnalistik yang semakin kompleks. Perkembangan media sosial, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), kecepatan arus informasi serta maraknya berita palsu menuntut wartawan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.

“Untuk menghasilkan berita yang benar dibutuhkan wartawan yang kompeten, berintegritas dan terus belajar,” katanya.

Karena itu, PWI Samosir berharap dukungan pemerintah terhadap peningkatan kapasitas wartawan dapat diwujudkan melalui pelatihan, seminar, workshop dan berbagai kegiatan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“PWI hadir bukan untuk mengganggu pembangunan. Kami mendukung dan siap membantu pemerintah. Kabupaten Samosir semakin berkembang, maka wartawannya juga harus ikut maju,” ungkap Tumpal.

Ia berharap PWI dapat menjadi ruang bagi wartawan untuk meningkatkan profesionalisme, mempererat persaudaraan serta membangun budaya belajar yang berkelanjutan demi kepentingan publik.

Dukungan terhadap penguatan hubungan pemerintah dan pers juga disampaikan sejumlah organisasi yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Ketua SMSI Samosir Tetty Naibaho, bersama perwakilan IWO dan Warkop Jurnalis, menilai perbedaan antarorganisasi pers dapat menjadi kekuatan dalam memperjuangkan kemerdekaan pers sekaligus mengawal pembangunan daerah.

“Hubungan pemerintah dan insan pers dibangun melalui komunikasi yang sehat. Kita memiliki fungsi kontrol sosial. Ketika kebijakan baik, kita apresiasi. Kritik adalah bagian dari demokrasi,” ujarnya.

Ketua Kepemudaan GRIB Jaya Samosir, Harisma Simbolon, berharap wartawan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dengan menyampaikan kritik dan saran yang membangun.

“Peran wartawan sangat penting dan saya mendukung tugas-tugas media yang bertugas di Samosir. Semoga PWI semakin jaya,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris F.SPTSI-K.SPSI, Tumbur Habeahan, mengajak seluruh organisasi di Kabupaten Samosir untuk membangun sinergi dan mengambil bagian dalam pembangunan daerah.

“Perlu terbangun sinergitas seluruh organisasi untuk pembangunan di Kabupaten Samosir. Kami siap mendukung,” ujarnya.

Syukuran pelantikan PWI Kabupaten Samosir tersebut menjadi momentum mempertemukan pemerintah, insan pers dan berbagai organisasi dalam satu semangat bersama: membangun komunikasi yang sehat, memperkuat profesionalisme jurnalistik serta memastikan pembangunan daerah dapat diketahui dan dikawal masyarakat melalui pemberitaan yang berimbang, edukatif dan bertanggung jawab.

Sinergi yang dibangun diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah dan pers, tetapi juga mendorong lahirnya ekosistem informasi yang sehat, profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta kemajuan Kabupaten Samosir. (D/Smart)

Sambut HUT ke-81 RI, PW Pemuda Muslim Sumut dan AJMI Bagikan Ribuan Bendera di Medan

MEDAN (Sumut) mediasergap.com – Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muslimin Indonesia Sumatera Utara bersama Aliansi Jurnalis Muslim Indonesia (AJMI) membagikan ribuan bendera Merah Putih kepada masyarakat dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 14 Agustus 2026, di kawasan persimpangan Mall Manhattan, Kota Medan. Pembagian bendera dilakukan sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat untuk turut menyemarakkan bulan kemerdekaan dengan mengibarkan Merah Putih.

Ketua AJMI, Ryan Sinaga, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan insan pers untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme di tengah masyarakat.

“Pembagian ribuan bendera ini merupakan bagian dari kepedulian kami dalam menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI. Kami ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengibarkan Merah Putih sebagai simbol kecintaan terhadap bangsa dan negara,” ujar Ryan.

Ryan menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mengingat kembali perjuangan para pahlawan yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua PW Pemuda Muslimin Indonesia Sumut, Dr. Suasana Nikmat Ginting, tidak dapat hadir karena memiliki kegiatan lain yang tidak dapat diwakilkan.

Sementara itu, Sekretaris PW Pemuda Muslimin Indonesia Sumut, Chaerul Umam Sinaga, S.Sos., mengatakan pembagian bendera tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemuda Muslimin Indonesia Sumut untuk ikut mengambil peran dalam membangun semangat kebangsaan.

“Momentum kemerdekaan ini harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif yang dapat memperkuat persatuan dan rasa cinta Tanah Air. Pembagian bendera ini sederhana, tetapi memiliki makna yang besar karena mengajak masyarakat untuk bersama-sama menghormati simbol negara,” kata Chaerul Umam.

Ia juga mengapresiasi sinergi bersama AJMI dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan media sangat penting dalam menyampaikan pesan-pesan kebangsaan kepada masyarakat.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan dan menjadi gerakan bersama. Generasi muda harus menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa,” ujarnya.

Pembagian ribuan bendera Merah Putih di persimpangan Mall Manhattan ini mendapat perhatian masyarakat dan pengguna jalan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi pengingat agar masyarakat turut memasang dan mengibarkan Merah Putih menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Melalui kegiatan tersebut, PW Pemuda Muslimin Indonesia Sumut dan AJMI berharap semangat kemerdekaan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga diwujudkan melalui semangat persatuan, kepedulian sosial dan kontribusi nyata bagi masyarakat. (Rn)

Bupati Samosir Dorong APBD 2027 Berdampak Nyata bagi Masyarakat dan Percepatan Pembangunan

SAMOSIR  (Sumut) mediasergap.com — Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, ST menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Samosir, Jumat (14/8/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasip Simbolon, didampingi Wakil Ketua Sarhockel Tamba dan Osvaldo Simbolon. Turut hadir Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta jajaran Pemerintah Kabupaten Samosir.

Dalam nota pengantarnya, Bupati Vandiko menyampaikan bahwa penyusunan Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan strategis pembangunan daerah sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan anggaran tersebut difokuskan pada upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat infrastruktur, mengembangkan perekonomian daerah serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

“Rancangan KUA-PPAS ini menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Samosir tahun 2027, dengan tetap menyelaraskan prioritas daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” ujar Bupati.

Dalam rancangan KUA-PPAS tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2027 ditargetkan sebesar Rp.705,87 miliar.

Target tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.136,07 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp.569,81 miliar.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp.705,87 miliar, yang diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan.

Belanja tersebut meliputi belanja operasi sebesar Rp.518,39 miliar, belanja modal Rp.42,78 miliar, belanja tidak terduga Rp.4,37 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp.139,32 miliar.

Bupati menegaskan, pengelolaan anggaran akan diarahkan agar setiap program dan kegiatan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Bupati menjelaskan, arah pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2027 mengusung tema “Akselerasi pembangunan SDM, penguatan ekonomi dan inklusi sosial berbasis pemberdayaan masyarakat.”

Untuk mewujudkan tema tersebut, terdapat empat fokus utama kebijakan pembangunan, yakni peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi sumber daya alam, peningkatan layanan infrastruktur yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif.

Selain itu, pembangunan Tahun 2027 tetap diarahkan untuk mendukung tujuh program unggulan Bupati Samosir sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025–2029.

Program unggulan tersebut antara lain peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan pemberian beasiswa, pembangunan pariwisata berbasis ekonomi kreatif, peningkatan kualitas tenaga kerja dan produk unggulan UMK, pembangunan infrastruktur strategis, serta pengelolaan dan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan.

Pemkab Samosir juga menetapkan sejumlah target indikator makro pembangunan Tahun 2027 sebagai bagian dari upaya mengukur keberhasilan pembangunan secara terarah dan terukur.

Target tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,64–9,50 %, penurunan angka kemiskinan menjadi 9,50 %, penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 0,63 %, Gini Rasio sebesar 0,267 poin, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga 77,65 %.

Di bidang lingkungan, Pemkab Samosir menargetkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 166.984,24 ton CO₂eq dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) hingga 77,72 poin.

Berbagai target tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Kabupaten Samosir tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Bupati menegaskan, pencapaian berbagai arah kebijakan dan target pembangunan tersebut membutuhkan dukungan serta sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Samosir dan DPRD.

Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting agar APBD Tahun Anggaran 2027 dapat disusun secara efektif, efisien, transparan dan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasip Simbolon dalam sambutannya menyampaikan bahwa rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia, regulasi dan kelembagaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Rapat ini merupakan tahapan awal dari rangkaian pembahasan. Selanjutnya kita akan bersama-sama melakukan pembahasan agar seluruh proses dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya.

Penyampaian Nota Pengantar KUA-PPAS APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2027 menjadi langkah awal dalam memastikan kebijakan anggaran daerah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, APBD 2027 diharapkan tidak hanya menjadi instrumen penganggaran, tetapi juga menjadi penggerak percepatan pembangunan, penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik menuju Kabupaten Samosir yang semakin maju dan sejahtera. (D/Smart)

Kapolres Binjai Cek Kesiapan Mako Polsek Sei Bingai, Perkuat Disiplin dan Pelayanan Prima

BINJAI (Sumut) mediasergap.com – Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., melakukan kunjungan kerja sekaligus pengecekan Markas Komando (Mako) Polsek Sei Bingai, Selasa (11/8/2026) malam. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Kedatangan Kapolres Binjai bersama rombongan disambut Kapolsek Sei Bingai IPTU Welman Harico Sitompul, S.H., M.H., bersama jajaran personel. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres meninjau sejumlah fasilitas Mako, di antaranya area parkir, ruangan unit, hingga ruang pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas dan personel berada dalam kondisi siap mendukung pelaksanaan tugas, khususnya dalam memberikan pelayanan yang cepat, humanis, profesional, dan responsif kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Kapolres Binjai menekankan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab setiap personel dalam menjalankan tugas. Kebersihan dan ketertiban lingkungan Mako juga harus terus dijaga sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana kerja yang nyaman sekaligus mendukung pelayanan publik yang optimal.

Kapolres turut mengingatkan personel agar senantiasa menjunjung tinggi etika dalam berinteraksi dengan masyarakat serta memberikan perhatian serius terhadap setiap laporan maupun pengaduan yang disampaikan.

“Setiap laporan dan pengaduan masyarakat harus diterima dan ditangani dengan baik. Personel harus senantiasa disiplin, profesional, serta memberikan pelayanan dengan sikap yang humanis dan sesuai dengan prosedur,” ujar Kapolres.

Menurutnya, kehadiran personel Polri di tengah masyarakat harus mampu memberikan rasa aman sekaligus membangun kepercayaan publik. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari.

“Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan internal agar seluruh personel senantiasa disiplin, profesional, dan hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan pengecekan Mako tersebut berakhir sekitar pukul 23.10 WIB dan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, serta kondusif.

Melalui kegiatan pembinaan dan pengecekan secara langsung tersebut, Polres Binjai terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan personel dan kualitas pelayanan kepolisian yang Presisi, sebagai bagian dari komitmen mewujudkan keamanan, ketertiban, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. (Roni K)

Perkuat Keterbukaan Informasi, Pemko Tebing Tinggi Paparkan Strategi PPID dalam Monev KIP 2026

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kota Tebing Tinggi terus memperkuat komitmen terhadap transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (13/8/2026).

Mengusung tema “Dari Keterbukaan Informasi Menuju Kepercayaan Publik”, kegiatan tersebut diikuti sejumlah pemerintah daerah di wilayah Sumatera Utara dan dibuka oleh Ketua Divisi Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Dedi Ardiansyah.

Dari Pemko Tebing Tinggi, kegiatan tersebut diikuti Plt. Asisten Pemerintahan Siti Masitah, Kepala Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi Ghazali Rahman, serta jajaran staf Dinas Kominfo.

Dalam sesi pemaparan, Ghazali Rahman menjelaskan sejumlah strategi yang dilakukan Pemko Tebing Tinggi dalam memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sekaligus meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Menurutnya, pelayanan informasi terus dikembangkan melalui berbagai sarana, baik secara tatap muka maupun melalui kanal digital. Langkah tersebut dilakukan agar informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dapat ditemukan dan diakses masyarakat secara lebih mudah.

“Pemerintah Kota Tebing Tinggi berkomitmen memperkuat PPID, mempermudah akses informasi, serta mengembangkan pelayanan informasi melalui sarana tatap muka dan kanal digital agar informasi semakin mudah ditemukan dan diakses oleh masyarakat,” ujar Ghazali.

Tidak hanya memperluas akses, Pemko Tebing Tinggi juga memberikan perhatian terhadap kualitas dan akurasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Pemutakhiran data secara berkala, evaluasi pelayanan, serta penguatan pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) menjadi bagian dari langkah yang terus dilakukan.

Pemko Tebing Tinggi juga mendorong inovasi pelayanan agar proses memperoleh informasi publik semakin sederhana, cepat, dan responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kesiapan tersebut mendapat respons positif dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Dedi Ardiansyah mengapresiasi pemaparan dan kesiapan Kota Tebing Tinggi dalam tahapan Monev KIP 2026. “Dari pemaparan yang telah disampaikan, Kota Tebing Tinggi sudah memenuhi ketiga unsur penilaian tersebut,” kata Dedi.

Meski memberikan apresiasi, Dedi juga mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi keterbukaan informasi, khususnya dalam pengelolaan dan pemutakhiran situs web resmi pemerintah daerah.

Menurutnya, kanal digital pemerintah merupakan salah satu pintu utama bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar daerah, untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, informasi yang disajikan perlu diperbarui secara berkala dan memenuhi ketentuan mengenai informasi publik yang wajib diumumkan.

Selain ketersediaan informasi secara umum, kelengkapan dokumen serta penyediaan informasi berkala dan informasi serta-merta juga perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan layanan informasi publik.

Menanggapi masukan tersebut, Pemko Tebing Tinggi menyatakan siap melakukan penguatan secara berkelanjutan. Evaluasi yang diberikan dalam Monev KIP menjadi bagian penting untuk memperbaiki kualitas pengelolaan informasi sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Melalui penguatan PPID, optimalisasi kanal digital, pemutakhiran informasi, dan pengembangan inovasi pelayanan, Pemko Tebing Tinggi terus mendorong keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Keterbukaan informasi publik diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban pemerintah, tetapi juga menjadi sarana membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat, memperkuat akuntabilitas, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. (Ajs)