Media Sergap -->

Headline

Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan

Medan (Sumut) mediasergap.com - Dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara pidana di Polsek Medan Timur kini menjadi sorotan. Polri Watch resmi melayangkan pengaduan kepada Kapolda Sumatera Utara c.q. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumut, Rabu (18/11/2026).

Pengaduan itu menyasar seorang penyidik pembantu berinisial Brigpol BYL, S.H. Ia diduga tidak memasukkan sejumlah bukti transfer kepada pelaku usaha (vendor) ke dalam berkas perkara.

Padahal, bukti tersebut telah diserahkan seorang perempuan berinisial F saat masih berstatus saksi.

"Bukti itu penting untuk menjelaskan aliran dan penggunaan dana yang dipersoalkan. Tapi diduga tidak dicatat dalam BAP," kata Direktur Pengaduan Masyarakat dan Litigasi Polri Watch, Idam Harahap, S.H., Rabu (18/11/2026).

SERAHKAN BUKTI SAAT JADI SAKSI

Perkara ini bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/B/294/VII/2026/SPKT/POLSEK MEDAN TIMUR/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 17 Juli 2026.

F kemudian menerima Surat Panggilan Saksi Kedua Nomor S.Pgl/Saksi.2/122.a/IX/2026/RESKRIM tertanggal 26 September 2026. Dalam surat itu, penyidik secara tegas meminta F membawa dokumen atau bukti terkait perkara.

Pada 6 Oktober 2026, F memenuhi panggilan tersebut dengan didampingi advokatnya. Dalam pemeriksaan, penyidik menanyakan peruntukan uang yang dipersoalkan pelapor.

F pun menerangkan penggunaan uang itu dengan memperlihatkan sejumlah bukti transfer kepada beberapa vendor.

Namun, menurut Polri Watch, penyidik diduga tidak bersedia mencatatkan seluruh bukti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Penyidik hanya membuat tanda terima terhadap sebagian dokumen, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 6 Oktober 2026.

SETELAH SERAHKAN BUKTI, F JADI TERSANGKA

Kejanggalan semakin mencuat karena setelah pemeriksaan sebagai saksi, F justru ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan itu tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor S.Tap.Tsk/192/X/2026/Reskrim tertanggal 14 Oktober 2026. Selanjutnya, F menerima surat panggilan tersangka pertama tertanggal 15 Oktober 2026 dan panggilan tersangka kedua tertanggal 22 Oktober 2026.

Polri Watch mempertanyakan, apakah seluruh keterangan dan dokumen F saat masih saksi sudah diperiksa secara objektif sebelum penetapan tersangka dilakukan.

"Penyidikan tidak boleh hanya berorientasi mencari bukti yang memberatkan. Bukti yang berpotensi menguntungkan pihak yang diperiksa juga wajib diperhatikan secara objektif dan proporsional," tegas Idam.

Menurutnya, bukti transfer ke vendor setidaknya perlu diperiksa untuk menguji konstruksi perkara, termasuk apakah unsur tindak pidana yang disangkakan benar-benar terpenuhi.

BUKTI DIDUGA DIKEMBALIKAN TANPA PERSETUJUAN

Informasi soal dugaan pengembalian dokumen baru diperoleh Idam setelah menerima keterangan dari FW, adik kandung F, pada Rabu, 18 November 2026.

Sehari sebelumnya, Selasa (17/11/2026), FW meminta klarifikasi kepada advokat yang mendampingi F saat pemeriksaan 6 Oktober 2026.

Dari klarifikasi itu, diketahui sejumlah bukti transfer kepada vendor yang sebelumnya diserahkan kepada penyidik ternyata telah dikembalikan kepada penasihat hukum F.

"Pengembalian itu diduga tanpa sepengetahuan dan persetujuan F. Bahkan advokat yang bersangkutan juga tidak mengonfirmasi pengembalian dokumen tersebut kepada F," ujar Idam.

Polri Watch pun mempertanyakan, mengapa dokumen yang telah diserahkan dalam pemeriksaan justru tidak menjadi bagian berkas perkara? Bagaimana mekanisme pengembaliannya? Siapa yang memutuskan? Dan apakah proses itu sudah sesuai prosedur?

"Bagi kami, ini bukan sekadar persoalan administratif. Ini menyangkut integritas dan objektivitas penyidikan," katanya.

DIDUGA LANGGAR PASAL 278 KUHP BARU

Dalam pengaduannya, Polri Watch juga menyoroti dugaan tindakan berkaitan dengan penghilangan alat bukti sebagaimana dirujuk dalam Pasal 278 ayat (1) juncto ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Meski demikian, Polri Watch menegaskan penerapan pasal tersebut harus diuji berdasarkan fakta, unsur pasal, serta hasil pemeriksaan yang sah. Ada atau tidaknya tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk menilai dan membuktikannya.

Idam juga menilai perlu adanya klarifikasi terhadap bukti-bukti transfer tersebut, termasuk melalui pendapat ahli hukum pidana apabila diperlukan, guna menilai relevansi transaksi dengan perkara yang ditangani.

POLRI WATCH MINTA KAPOLDA TURUN TANGAN

Melalui pengaduan tertulis itu, Idam meminta Kapolda Sumut c.q. Dirreskrimum Polda Sumut melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan perbuatan penyidik yang dilaporkan.

Pemeriksaan diharapkan tidak berhenti pada klarifikasi administratif. Polda Sumut diminta menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari penyerahan dokumen, proses penerimaan dan pencatatan, keberadaan dokumen selama penanganan perkara, hingga alasan dan mekanisme pengembaliannya kepada advokat.

Polri Watch juga berharap seluruh pihak yang mengetahui proses penyerahan maupun pengembalian dokumen dapat dimintai keterangan agar tidak ada fakta yang terlewatkan.

"Persoalan ini bukan semata-mata soal dokumen yang dikembalikan. Ini soal jaminan setiap orang mendapatkan perlakuan hukum yang objektif dan setara," kata Idam.

Ia menegaskan, hukum tidak boleh hanya tajam dalam mencari kesalahan, tetapi juga harus jujur dalam memeriksa fakta yang dapat menjelaskan duduk perkara secara utuh.

"Pengaduan ini bentuk kontrol masyarakat terhadap proses penegakan hukum, sekaligus dorongan agar Polri senantiasa menjaga profesionalitas, integritas, dan kepercayaan publik," tutupnya. (Rel)

Tingkatkan Promosi Destinasi Wisata, Disbudpar Toba Gelar Pelatihan Digitalisasi Pemasaran Pariwisata

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rikardo Hutajulu terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mempromosikan potensi pariwisata daerah melalui pemanfaatan teknologi digital.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pelatihan Digitalisasi Pemasaran Pariwisata yang berlangsung pada 17–18 November 2026 di Kawasan Terpadu Lumban Pea, Kabupaten Toba.

Pelatihan ini menjadi wadah pembelajaran bagi para peserta untuk meningkatkan keterampilan dalam memasarkan destinasi wisata melalui platform digital dan media sosial. Materi yang diberikan mencakup teknik pengambilan gambar, pembuatan konten visual yang menarik, hingga strategi promosi pariwisata agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menghasilkan konten promosi yang kreatif, informatif, dan memiliki daya tarik sehingga potensi destinasi wisata Kabupaten Toba semakin dikenal, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Digitalisasi pemasaran menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat promosi pariwisata. Sebab, destinasi yang memiliki keindahan dan keunikan perlu didukung dengan strategi penyampaian informasi yang menarik agar mampu meningkatkan minat kunjungan wisatawan.

Dengan peningkatan kemampuan digital para pelaku dan penggerak pariwisata, diharapkan promosi potensi wisata Kabupaten Toba semakin optimal serta memberikan dampak positif bagi perkembangan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. (Dosi)

Peringati HKN ke-62, Wabup Toba Ingatkan Nakes Beri Pelayanan Terbaik


Balige (Sumut) mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten Toba memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Lapangan Kompi A 125 Sim'bisa, Onan Sampang, Balige pada Rabu (18/11/2026). Acara perayaan dimulai senam bersama dilanjutkan dengan seremonial pemotongan kue dan kemudian ibadah bersama. Usai pelaksanaan ibadah, Dinas Kesehatan melanjutkan kegiatan bakti sosial melalui pemeriksaan kesehatan gratis dengan menghadirkan dokter spesialis paru, dokter spesialis anak dan dokter spesialis kandungan serta donor darah. 

Dalam laporannya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba dr. Fredy Seventri Sibarani menyampaikan bahwa peringatan Hari Kesehatan Nasional kali ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan dan menjalankan pola hidup sehat. "Sesuai dengan tema 'sehat untuk semua' maka momen ini juga untuk mengkampanyekan budaya pencegahan penyakit," kata beliau. 

Sementara Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Toba karena mampu melaksanakan peringatan HKN tanpa membebankan APBD. 

"Ini pantas kita syukuri dan beri apresiasi kepada jajaran Dinkes karena tidak membebani APBD. Ini bukan sekadar memenuhi perayaan, tetapi lebih dari itu. Mereka hadir di tengah masyarakat, terutama di tengah para Lansia.

Inilah yang disebut dengan inovasi dan kreasi," kata beliau. 

Selain memberi apresiasi, Wakil Bupati Toba juga mengajak sekaligus mengingatkan seluruh tenaga kesehatan (Nakes) mulai dari tingkat Pustu (Puskesmas Pembantu), Puskesmas hingga RSUD Porsea agar memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

"Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mulai dari Puskesmas sampai ke RSUD Porsea. Dengan pelayanan yang baik, murah senyum dan ramah maka dipastikan 50 % penyakit pasien sudah sembuh," kata beliau mengakhiri sambutannya. (Dosi)

Kunjungan Kerja FKPD Dukung Penguatan Konvensi Hak Anak di Kabupaten Samosir

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen serta sinergi lintas sektor. Untuk itu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Samosir melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka mendukung penguatan implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Samosir,  Rabu (18/11/2026).

Bimtek ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon, Pabung Samosir T. Siringo Ringo, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sari, Kanit PPA Polres Samosir Bulet Mars Swanto Lumban batu. Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Friska Situmorang, Perencana Ahli Pertama Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Ignasius Alvin Krisnugrahan, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB Provinsi Sumatera Utara Mohammad Andi.

Bimtek konvensi hak anak bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah, pendidik, serta para pemangku kepentingan dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak anak sesuai prinsip Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebanyak 50 peserta dari unsur pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dan pendidikan mengikuti kegiatan tersebut.

Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, menyampaikan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat. “Pemkab Samosir berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak, menjadi kabupaten yang mampu menjamin pemenuhan hak dan memberikan perlindungan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan serta berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya,” tegas Ariston.

Menurutnya, Bimtek Konvensi Hak Anak sangat penting dan strategis untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak di Kabupaten Samosir. Ia menekankan empat prinsip dasar Konvensi Hak Anak, yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak harus menjadi perhatian dan diwujudkan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam kehidupan sehari-hari. “Seluruh perangkat daerah, FKPD, dan pemangku kepentingan harus meningkatkan koordinasi dan sinergi yang lebih kuat. Tanggung jawab ini harus menjadi gerakan bersama yang terintegrasi dalam program dan kebijakan pembangunan,” tambahnya.

Ariston juga menegaskan bahwa anak-anak di Samosir harus mendapatkan akses pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan berkualitas, lingkungan keluarga yang nyaman, ruang bermain ramah anak, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. “Membangun daerah bukan hanya tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Investasi terbaik bagi masa depan Samosir adalah anak-anak, maka harus dijaga dan dipenuhi haknya,” tutup Ariston.

Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Nasip Simbolon, turut menyampaikan dukungannya terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak. Ia berharap anak-anak di Samosir dapat tumbuh menjadi generasi hebat di tanah kelahirannya sendiri. Nasip menyatakan dukungan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah maupun penganggaran yang berpihak pada perlindungan anak. Menurutnya, perhatian terhadap anak harus menjadi prioritas, terlebih di tengah perkembangan teknologi yang membawa berbagai tantangan bagi generasi muda. 

“Dalam bidang anggaran, perlindungan anak harus diprioritaskan. Kita harus lebih bertanggung jawab kepada anak, memberi perhatian yang serius agar tidak terjerumus ke hal yang negatif, termasuk di tengah perkembangan teknologi,” kata Nasip.

Dukungan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak juga disampaikan unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan. Keterlibatan unsur FKPD tersebut menjadi bagian penting dalam membangun koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, sehingga perlindungan anak dapat dilaksanakan secara terpadu.

Melalui kunjungan kerja dan Bimtek Konvensi Hak Anak ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan semakin memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, cita-cita mewujudkan Kabupaten Samosir Layak Anak diharapkan semakin nyata, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. (D/Smart)

Sekdako Tebing Tinggi Tekankan Pentingnya Kesetaraan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesetaraan Gender Kota Tebing Tinggi, di Aula Bappeda Kota Tebing Tinggi, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi dalam memperkuat pengintegrasian keadilan dan kesetaraan gender ke dalam setiap perencanaan serta pelaksanaan pembangunan.

Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan sekadar isu sektoral terkait perempuan dan anak. Lebih dari itu, hal ini mencakup bagaimana seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki, perempuan, maupun penyandang disabilitas memperoleh kesempatan, akses, serta pelayanan publik yang setara dan berkeadilan.

Sekda meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih memperhatikan perspektif gender dalam penyusunan program dan kegiatan, termasuk penyediaan fasilitas publik yang inklusif serta ramah terhadap kelompok rentan, perempuan dan penyandang disabilitas.

“Penerapan kesetaraan gender harus diwujudkan melalui kebijakan nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, pelayanan publik, hingga pengalokasian anggaran yang benar-benar responsif gender,” ujar Sekda.

Lebih lanjut, Sekda menyoroti pentingnya implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Ia mengingatkan setiap kepala OPD agar menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan dan program prioritas, serta meninggalkan kebiasaan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan seremonial atau perjalanan dinas tanpa hasil yang terukur.

“Seluruh OPD harus mengambil peran. Jangan sampai kesetaraan gender hanya menjadi dokumen pelengkap atau sebatas kegiatan seremonial. Kita ingin ada hasil nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Sekda juga mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral serta meninggalkan pola kerja birokrasi yang terjebak pada rutinitas. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan komitmen kuat, inovasi, dan keterlibatan seluruh jajaran pemerintah. 

Penerapan RAD Kesetaraan Gender ini diharapkan mampu berjalan selaras dengan target pembangunan prioritas lainnya, seperti upaya penurunan angka stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif.

Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi, Muhammad Hamdani, dalam laporan penyelenggaraannya menyampaikan bahwa penyusunan RAD Kesetaraan Gender merupakan bagian dari upaya mendukung terhadap agenda pembangunan nasional, sekaligus penyelarasan program daerah dengan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi. 

"Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) berfokus pada empat poin utama, yakni penguatan regulasi dan kebijakan daerah, penerapan PUG dalam seluruh tahapan siklus pembangunan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat," jelas Hamdani.

Rakor strategis ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Herry Aryanto, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Muhammad Fadly, serta perwakilan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. (Ajs)

Gerak Cepat Satreskrim Polres Binjai, Enam Pelaku Curat Sepeda Motor Berhasil Diamankan Di kota Medan

BINJAI (Sumut) mediasergap.com – Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menegaskan komitmennya dalam memberantas segala bentuk tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Binjai.

Komitmen tersebut dibuktikan melalui keberhasilan Satreskrim Polres Binjai mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) satu unit sepeda motor Honda Beat BK 6163 RBD milik Nurhidayah Sitepu (44), seorang guru, warga Griya Payaroba, Kecamatan Binjai Barat.

Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat, 13 November 2026, sekitar pukul 22.30 WIB, di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat. Saat itu, suami korban memarkirkan sepeda motor untuk mengikuti kegiatan pengajian. Namun, setelah kegiatan selesai, sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempat semula.

Menindaklanjuti laporan korban, Kasat Reskrim AKP Hotdiatur A.W. Purba, S.Tr.K., S.I.K., M.H., memerintahkan Kanit Pidum IPDA Jun Predy Sembiring, S.H., bersama anggota melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap para pelaku.

Melalui metode dengan menganalisis rekaman CCTV di sejumlah titik, serta informasi masyarakat, petugas berhasil mengidentifikasi dan melacak keberadaan para terduga pelaku.

Pada Senin, 16 November 2026, mulai pukul 00.10 WIB hingga 02.30 WIB, petugas melakukan serangkaian penyelidikan keberadaan para pelaku, kemudian dilakukan serangkaian tindakan penangkapan di beberapa lokasi di Kota Medan dan berhasil mengamankan enam orang terduga pelaku, masing-masing berdomisili di kota Medan berinisial *MB (18) jalan Sumarsono Medan Sugggal, JISN (22) Bandar Selamat Medan Tembung, FZ (22) Medan Helvetia, MF (27) Jalan Kapten Muthar Gelugur Darat, GR (22) jalan Swasa Tengah Raya Mabar Hilir, dan BAST (22) jalan Kapten Sumarsono Medan Helvetia.*

Dari pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, satu unit HP Oppo warna biru, dua buah jam tangan, satu anak kunci letter T, sejumlah pakaian, dua pasang sandal serta uang tunai Rp63.000.

Saat ini, keenam terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Satreskrim Polres Binjai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," tegas AKP Hotdiatur Purba.

Kapolres Binjai mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. Apabila mengetahui adanya tindak kejahatan atau gangguan kamtibmas, masyarakat dapat segera menghubungi layanan Call Center 110 Polres Binjai," terang AKBP Bimo Moernanda. (Roni K)

(Sumber: Humas Res Binjai)

Kapolres Binjai Pimpin Sertijab Empat Pejabat Utama

BINJAI (Sumut) mediasergap.com - Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., memimpin langsung pelaksanaan serah terima jabatan pejabat utama (PJU) polres Binjai. Serah terima jabatan tersebut dilaksanakan di lapangan apel polres Binjai, jalan Sultan Hasanuddin No.1 Binjai kelurahan satria kecamatan Binjai kota, provinsi sumatera utara, Selasa (17/11/26) pukul 15.00 wib.

Serah terima jabatan tersebut sesuai dengan Surat Telegram Kapolda Sumut No. ST /801/ XI /KEP/ 2026, tanggal 11 November 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Baru dilingkungan Polda Sumut.

Adapun jabatan yang diserah terimakan oleh Kapolres Binjai sebagai berikut :

Kabag Log Polres Binjai, diserahkan terimakan dari pejabat lama KOMPOL Jupiter Frans Simanjuntak, S.Pd., M.Pd., kepada pejabat baru KOMPOL Jhon Heber Tarigan, S.H.

Kapolsek Binjai Selatan Polres Binjai, diserahkan terimakan dari pejabat lama AKP Firdaus Kemit, S.H., kepada pejabat baru AKP David Eka Putra, S.H.,

Kapolsek Selesai Polres Binjai, diserahkan terimakan dari pejabat lama Bambang Nurmiono, S.H., M.H., kepada pejabat baru AKP Raynold Saut Pangihutan Naibaho, S.H.,

Kasi Propam Polres Binjai, diserahkan terimakan dari pejabat lama AKP Kesuma Hadi, S.Sos, diserahkan terimakan kepada Kapolres Binjai.

Kapolres Binjai, mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama beserta keluarga atas loyalitas dan dedikasinya serta kerjasamanya selama ini dalam mewujudkan situasi kamtibmas dikota Binjai tetap aman dan kondusif. Dimana mutasi merupakan hal yang biasa di tubuh Polri dengan tujuan untuk :

”Menjaga kesinambungan di tubuh Polri, memberikan penyegaran organisasi, mengembangkan kemampuan manajerial personil dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat., ucap AKBP R. Bimo

Kepada pejabat baru, mengucapkan selamat atas kepercayaan pimpinan Polri yang telah diberikan. Jabatan ini amanah dan tanggung jawab besar oleh karena itu :

“Segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas, kenali karateristik wilayah dan masyarakat, tingkatkan sinergitas dengan TNI, Pemko, Pemda dan seluruh stakeholder serta bangun komunikasi yang baik dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Kapolres Binjai, juga memberikan penekanan kepada seluruh personil polres Binjai ; “Tingkatkan profesionalisme dan Integritas.,

Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara humanis., Hindari segala bentuk pelanggaran disiplin maupun kode etik., Jaga soliditas dan kekompakan Internal. Dan Tingkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sehingga terwujudnya Polri Bersama Masyarakat.

Melalui momentum serah terima jabatan ini akan lahir semangat baru untuk meningkatkan kinerja Polres Binjai dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif., tegas AKBP R. Bimo Moernanda.

Kegiatan serah terima jabatan ini dihadiri, Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., Ketua Bhayangkari cabang Binjai NY. Tika Bimo M., beserta pengurus Bhayangkari cabang, Waka Polres KOMPOL Sofyan H. NST., S.H., M.H., para Pejabat Utama dan personil polres Binjai serta perwakilan personil polsek jajaran polres Binjai. (Rn)

Hadirkan Pelayanan Tanpa Sekat, Bupati dan Wabup Toba Berkantor di Lumban Sakkalan

TOBA (Sumut) mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba kembali melaksanakan program Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) berkantor di Desa (Buka Desa) yang dipusatkan di Desa Lumban Sakkalan, Kecamatan Bonatua Lunasi, pada Selasa (17/11/2026). 

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Toba, Effendi P Napitupulu, bersama Wakil Bupati Toba, Audi Murphy Sitorus, serta turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Toba.

Pelaksanaan Buka Desa ini merupakan wujud komitmen Pemkab Toba dalam mendekatkan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. "Melalui program ini, pemerintah daerah berupaya memastikan birokrasi hadir tanpa sekat sehingga berbagai program dan kebijakan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya hingga ke tingkat desa," ujar Bupati Toba.

Dalam kegiatan ini, Pemkab Toba menghadirkan pelayanan terpadu lintas sektor dengan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi mitra. Beragam layanan langsung dimanfaatkan oleh warga, mulai dari Gerakan Pangan Murah oleh Dinas Koperindag bersama Bagian Ekonomi, pelayanan pengurusan administrasi kependudukan oleh Dinas Dukcapil, pemeriksaan kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan, hingga layanan perpustakaan keliling oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Toba.

Selain itu, masyarakat juga mendapatkan pelayanan sosial dari Dinas Sosial, layanan pendapatan daerah oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), layanan pemberdayaan masyarakat desa dari Dinas PMD, layanan pendidikan dari Dinas Pendidikan, serta edukasi pengawasan obat dan makanan oleh Loka POM. 

Turut dibuka pula layanan administrasi kepesertaan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di desa tersebut. Pada kesempatan yang sama, Bupati dan Wakil Bupati Toba menyerahkan secara langsung santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah bagi masyarakat.

"Tidak hanya berfokus pada pelayanan teknis, kami juga tadi berdialog langsung dengan warga untuk mendengar serta mencatat berbagai aspirasi masyarakat Desa Lumban Sakkalan dan Kecamatan Bonatua Lunasi. Berbagai masukan yang dihimpun tersebut akan menjadi bahan penting bagi kami agar ke depan pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, instansi mitra, dan partisipasi aktif warga, Pemkab Toba berkomitmen untuk terus melanjutkan pelaksanaan Buka Desa guna mewujudkan visi Toba Mantap 2029 yang maju daerahnya, sejahtera rakyatnya, dan berkelanjutan pembangunannya. (Dosi)

Wabup Ariston Lepas Kontingen KORMI Samosir Ikuti FORPROVSU 2026

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, secara resmi melepas kontingen Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Samosir untuk mengikuti Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (FORPROVSU) I tahun 2026 di Medan. Pelepasan berlangsung di Aula Kantor Bupati Samosir, Selasa (17/11/2026).

Sebanyak 66 orang yang terdiri dari atlet, pelatih dan official akan mewakili Kabupaten Samosir dalam ajang yang berlangsung pada 19–26 November 2026 tersebut.

Dalam arahannya, Wabup Ariston berpesan agar seluruh kontingen berjuang maksimal dan membawa nama baik Kabupaten Samosir.

"Jadilah petarung yang tidak mudah menyerah, memiliki mental yang kuat, semangat juang tinggi dan fisik yang prima. Selesaikan setiap pertandingan dengan penuh perjuangan dan berikan kemampuan terbaik," tegas Ariston.

Ia juga mengingatkan para atlet agar menjunjung tinggi sportivitas, disiplin dan kejujuran dalam bertanding, baik saat meraih kemenangan maupun menerima kekalahan."Jangan pernah curang. Menang atau kalah harus diterima dengan sportif. Jaga juga kekompakan dan persaudaraan selama mengikuti pertandingan," pesannya.

Lebih lanjut, Ariston menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir akan memberikan perhatian terhadap kebutuhan atlet, termasuk atlet yang berhasil menorehkan prestasi.

"Kami akan memperhatikan kebutuhan para atlet dan memberikan perhatian kepada atlet-atlet yang berprestasi. Selamat berjuang, tunjukkan kemampuan terbaik dan bawa nama baik Kabupaten Samosir," ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dumosch Pandiangan, menyampaikan bahwa ditengah keterbatasan anggaran Pemkab Samosir telah berupaya semaksimal mungkin mendukung keikutsertaan kontingen. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KORMI Samosir Ria Guring, Asisten III Arnod Sitorus, tokoh agama, serta para atlet dan official dari tujuh Induk Organisasi Olahraga (INORGA) di bawah naungan KORMI. (D/Smart)

UKIR PRESTASI NASIONAL, KABUPATEN SAMOSIR RAIH PENGHARGAAN SBS DARI KEMENKES RI

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Komitmen Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mewujudkan masyarakat yang sehat melalui peningkatan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan kembali mengukir prestasi di tingkat nasional. Kabupaten Samosir berhasil meraih penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM Award) kategori Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, ST, saat rangkaian kegiatan Forum Nasional City Sanitation Summit (CSS) XXIV Tahun 2026 yang diselenggarakan Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), bertempat di Gedung Balai Meuseuraya, Banda Aceh, Selasa (17/11/2026).

Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat atas keseriusan dan keberhasilan Kabupaten Samosir dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup bersih dan sehat, khususnya dalam mewujudkan lingkungan yang terbebas dari praktik buang air besar sembarangan.

Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, Dr. dr. Then Suyanti, MM, dalam sambutannya menegaskan bahwa penghargaan yang diberikan kepada daerah bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.

Menurutnya, daerah penerima penghargaan diharapkan mampu mempertahankan capaian, terus berinovasi, serta menjadi inspirasi bagi daerah lainnya. Upaya peningkatan sanitasi juga menjadi bagian penting dalam membangun generasi emas Indonesia yang sehat dan bebas stunting.

Sementara itu, bagi daerah yang masih berproses, Kementerian Kesehatan bersama AKKOPSI menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan guna mempercepat pencapaian target sanitasi dan akses air minum aman secara merata hingga ke seluruh pelosok Nusantara.

Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, ST, didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr. Dina Hutapea dan Kabid Yanmas dr. Buha Purba, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan RI atas penghargaan yang telah diberikan. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh jajaran Pemkab Samosir, serta partisipasi aktif masyarakat.

"Penghargaan ini bukan sekadar sebuah prestasi, tetapi merupakan bukti kerja bersama sekaligus motivasi dan tanggung jawab bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan RI, seluruh tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan dan desa, serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dan mendukung terwujudnya sanitasi yang layak di Kabupaten Samosir," ungkap Vandiko.

Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh masyarakat agar tidak berhenti pada capaian yang telah diraih, tetapi terus menjadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat juga diharapkan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dan memanfaatkan fasilitas sanitasi yang tersedia.

"Kami berharap capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Pembangunan kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan, kepedulian, dan kesadaran seluruh masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan Samosir yang semakin sehat, bersih, dan berkualitas," tutup Vandiko. (D/Smart)

Peristiwa

Hukrim

Nasional

Daerah

Sport