Media Sergap -->

Headline

Wali Kota Tebing Tinggi Tegaskan Penyaluran Banpres UMKM Harus Transparan dan Bebas Pungutan

 

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi menegaskan komitmennya untuk mengawal penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) bagi pelaku usaha mikro agar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari segala bentuk pungutan. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, didampingi Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) H. Erwin Suheri Damanik, dalam acara Penyerahan Simbolis Dana Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro Terdampak Bencana Tahap I, yang digelar di Anjungan Sri Mersing, Lapangan Merdeka, Jalan Dr. Sutomo, Jumat (20/11/2026).

Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memulihkan perekonomian masyarakat pascabencana. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung keberlanjutan program tersebut.

“Ini merupakan kepedulian pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada warga masyarakatnya. Bapak dan ibu wajib mendukung program pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar program ini berjalan dan seterusnya dapat berkelanjutan. Yang pasti, Pemerintah Kota berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” ujar Wali Kota.

Secara khusus, Wali Kota menginstruksikan para camat, lurah, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menjaga integritas data penerima bantuan. Ia memperingatkan agar tidak ada manipulasi data maupun praktik kutipan liar di lapangan.

“Camat, lurah, dan instansi terkait saya ingatkan, jangan main mata, awas jangan ada data yang fiktif. Saya minta bantuan ini disalurkan secara efektif, transparan, dan tidak ada pungutan apa pun. Jangan sampai saya dengar disini ada kutipan. Saya benar-benar membantu ini dengan ikhlas, tulus hati. Terima kasih, semoga ini dapat berjalan dengan baik, usaha bapak ibu sekalian dilancarkan serta harus mampu mengelola keuangan dengan baik,” tegas Wali Kota.

Mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Fungsional Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya Unggul Sitanggang mengapresiasi sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program ini. Ia menyebutkan bahwa Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu dari hanya 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang menerima alokasi Banpres tersebut.

“Dalam waktu dekat akan dilakukan pencairan tahap II apabila tahap ini sudah clear. Di sinilah diperlukan kerja sama antara pelaku UMKM, camat, kelurahan, dan OPD untuk melakukan akurasi data bersama pihak perbankan terutama BRI, karena ini adalah amanah Presiden. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini untuk kemandirian UMKM sekitar,” ungkap Unggul Sitanggang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tebing Tinggi, Marimbun Marpaung, dalam laporannya merinci bahwa Banpres ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian UMKM dengan nilai bantuan sebesar Rp3.000.000 per pelaku usaha. 

“Bantuan disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima dalam bentuk buku tabungan dan kartu ATM melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku bank penyalur dan tidak dikembalikan kepada negara,” jelas Marimbun.

Dari total kuota calon penerima di Kota Tebing Tinggi sebanyak 1.882 pelaku UMKM, sebanyak 1.279 pelaku usaha direalisasikan pada Tahap I tahun 2026, sedangkan sisanya dijadwalkan pada Tahap II tahun 2027 apabila usulan melebihi kuota tahap berjalan. Pada kegiatan simbolis hari ini, bantuan diserahkan kepada 100 penerima perwakilan dari lima kecamatan.

Adapun penyaluran Tahap I berikutnya akan dilaksanakan di kantor camat masing-masing dengan jadwal, yakni untuk Kecamatan Tebing Tinggi Kota pada Senin, 23 November 2026, Kecamatan Bajenis pada Selasa, 24 November 2026, Kecamatan Rambutan pada Rabu, 25 November 2026, Kecamatan Padang Hulu pada Kamis, 26 November 2026, serta Kecamatan Padang Hilir pada Jumat, 27 November 2026.

“Mohon dukungan bapak ibu camat serta lurah untuk membantu menginformasikan jadwal ini kepada para pelaku UMKM,” ujar Marimbun.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Cabang (Pincab) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tebing Tinggi, Bagus Prabu Daniyanto, menegaskan kesiapan pihaknya dalam memfasilitasi penyaluran bantuan melalui rekening penerima serta memberikan layanan perbankan yang optimal guna mendukung kelancaran program pemerintah.

“BRI sebagai lembaga perbankan berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dan memberikan pelayanan perbankan yang optimal kepada masyarakat,” ujar Bagus Prabu Daniyanto.

Salah seorang penerima bantuan asal Lingkungan 6, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Ibu Zian, menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah. Pedagang di Pasar Sakti tersebut mengaku bantuan ini sangat berarti sebagai modal untuk kembali bangkit pascabencana banjir.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden, Menteri UMKM, Wali Kota Tebing Tinggi, Kadis Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumut yang telah membantu kami bangkit pascabencana banjir. Semoga dana ini dapat kami manfaatkan sebaik-baiknya, dan kami mewakili pelaku UMKM di Kota Tebing Tinggi. Terima kasih,” tutur Zian mewakili pelaku UMKM penerima bantuan.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan buku tabungan dan kartu ATM secara simbolis kepada perwakilan penerima bantuan dan sesi foto bersama. 

Turut hadir dalam acara tersebut unsur Forkopimda (Kabag Log Polres Tebing Tinggi Kompol Enda Iwan Iskandar Tarigan dan Kasi Intel Kejari Sai Sintong Purba), Sekdako H. Erwin Suheri Damanik, jajaran kepala OPD di lingkungan Pemko Tebing Tinggi, diantaranya Kadis P3APM Muhammad Syah Irwan, Kaban Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, Plt. Kadis Sosial Tigahara Hasibuan, Kepala Bappeda Muhammad Hamdani, serta para camat, lurah, pelaku UMKM penerima bantuan, dan tim peliputan Diskominfo Kota Tebing Tinggi. (Ajs)

Polda Sumut Ungkap Dugaan Perdagangan Bayi, Tujuh Orang Jadi Tersangka

MEDAN (Sumut) mediasergap.com – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap dugaan tindak pidana penculikan dan perdagangan bayi yang baru dilahirkan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian transaksi jual beli bayi hingga berpindah tangan beberapa kali.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Jumat (20/11/2026), dipimpin Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut Kombes Pol. Kristinattara Wahyuningrum, S.H., M.H., didampingi Kepala Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara Dwi Endah Purwanti, S.S., M.Si., Wakil Direktur Ditres PPA dan PPO AKBP Yon Edi Winara, S.H., S.I.K., M.H., serta jajaran terkait.

Kombes Pol. Kristinattara menjelaskan, pengungkapan perkara ini berawal dari laporan seorang perempuan berusia 22 tahun yang kehilangan bayinya setelah melahirkan di salah satu rumah sakit di Kota Medan pada 8 November 2026.

"Awalnya, tersangka menawarkan diri untuk membantu mengasuh bayi korban setelah dilahirkan. Tersangka menjanjikan bahwa ibu kandung tetap dapat bertemu dan melihat anaknya kapan saja. Namun, setelah bayi lahir, justru diduga terjadi transaksi penjualan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan ibu kandung," jelasnya.

Peristiwa tersebut bermula ketika korban mencari orang yang bersedia mengasuh bayinya melalui media sosial TikTok pada Oktober 2026. Korban kemudian dihubungi salah seorang tersangka yang menyatakan bersedia merawat anak tersebut dengan alasan belum memiliki anak.

Pada 8 November 2026, korban melahirkan seorang bayi laki-laki di salah satu rumah sakit di Medan. Selama proses persalinan, tersangka bersama suaminya datang dan membantu merawat korban.

Namun, sehari setelah persalinan, tepatnya 9 November 2026, bayi tersebut diduga dialihkan kepada pihak lain melalui skenario yang telah disepakati sebelumnya.

Penyidik mengungkap, tersangka pertama diduga telah menyepakati penjualan bayi kepada tersangka lainnya dengan nilai Rp10,5 juta saat masih berada di rumah sakit.

Setelah korban diperbolehkan pulang, bayi tersebut digendong oleh tersangka lain dengan alasan membantu ibu yang baru menjalani persalinan. Dalam perjalanan meninggalkan rumah sakit, bayi kemudian dipindahkan ke kendaraan lain dan diserahkan kepada pihak berikutnya dengan nilai transaksi Rp13 juta.

Rangkaian transaksi berlanjut hingga bayi tersebut diduga kembali diperjualbelikan dengan nilai Rp20 juta melalui perantara dua tersangka lainnya. Bayi kemudian dibawa ke wilayah Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, untuk dirawat oleh pihak yang menerima bayi tersebut.

Sementara itu, korban yang terus meminta agar bayinya dikembalikan justru ditinggalkan seorang diri di sebuah apartemen di kawasan Setia Budi, Medan. Tersangka yang sebelumnya menjanjikan akan mempertemukan korban dengan bayinya diduga melarikan diri dan mengganti nomor telepon untuk menghindari pelacakan.

Atas kejadian tersebut, korban melapor ke Polda Sumut pada 12 November 2026 melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/1930/XI/2026/SPKT/Polda Sumut.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial D.N.O. (24), A.A. (20), C.A.P.A. alias I (27), E.Y.S. alias M.Y. (39), D.H. (41), E.Z.S. (55), dan F.S. (65).

Ketujuh tersangka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari pihak yang menawarkan pengasuhan, melakukan transaksi, menjadi perantara, hingga pihak yang menerima dan membawa bayi untuk dirawat.

Dalam perkara ini, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu lembar surat keterangan kelahiran bayi, bukti pembayaran biaya rumah sakit, bukti transfer uang, satu unit mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi BK 1704 VU, delapan unit telepon genggam, perlengkapan bayi, serta pakaian korban yang dibeli oleh tersangka.

Penyidik juga telah memeriksa 10 orang saksi guna mendalami keterlibatan masing-masing tersangka dan melengkapi proses pembuktian perkara.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 450 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 83 juncto Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kristinattara menegaskan, Polda Sumut berkomitmen memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak serta menindak tegas setiap dugaan tindak pidana eksploitasi dan perdagangan orang. (Rel)

Kemendagri Apresiasi Realisasi Penggunaan TKD Tambahan Pascabencana Kabupaten Samosir

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Realisasi Dana Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) pascabencana Kabupaten Samosir sudah mencapai Rp22,27 miliar atau 58,32 % dari total alokasi Rp38,18 miliar. Capaian tersebut mendapat apresiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Rapat Koordinasi, Monitoring dan Kunjungan Lapangan di Aula Kantor Bupati Samosir, Jumat (20/11/2026), sebagai bentuk komitmen Pemkab Samosir dalam mengelola dan mempercepat pemanfaatan anggaran sesuai ketentuan.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan, sejumlah program telah berjalan dan sebagian lainnya masih dalam tahap pengerjaan serta proses administrasi pencairan. Pemkab Samosir optimistis seluruh program dapat dituntaskan, baik dari sisi pelaksanaan fisik maupun pertanggungjawaban administrasi.

“Kami terus berkomitmen menyelesaikan penerapan TKD ini hingga 100 %, tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga pelaporan administrasi harus 100 %,” tegas Vandiko.

Ia menjelaskan, penggunaan TKD tambahan diarahkan sesuai surat edaran Mendagri, dengan fokus pada penanganan kebencanaan, infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemulihan ekonomi masyarakat serta penguatan ketahanan pascabencana melalui program dan kegiatan sejumlah OPD.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, mengapresiasi realisasi TKD Kabupaten Samosir yang telah melampaui 50 persen dan masuk lima besar kabupaten/kota di Sumatera Utara dalam realisasi belanja. “Kami mengapresiasi pengelolaan TKD di Sumut. Kabupaten Samosir rangking lima besar realisasi belanja. Melihat realisasi sudah bagus, sudah di atas 50 %, bahkan jika digabung dengan pembangunan fisik bisa lebih,” ujarnya.

Horas mengingatkan agar percepatan realisasi tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi, transparansi dan pengawasan. Pengadaan barang dan jasa didorong melalui sistem elektronik, serta pembayaran harus sesuai dengan progres pekerjaan fisik. Ia juga meminta OPD berkoordinasi dengan APIP dalam melakukan reviu dan pengawasan pelaksanaan program.

Apresiasi turut disampaikan Kaposko Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Kastorius Sinaga, yang menyebut Kabupaten Samosir masuk wilayah hijau dan berada pada peringkat keempat daerah dengan realisasi TKD tambahan terbesar dan tercepat.

“Samosir masuk wilayah hijau, peringkat keempat terbesar dan tercepat merealisasikan TKD tambahan. Apresiasi kepada Bupati dan jajaran. Mohon sisanya dipercepat untuk direalisasikan sesuai surat edaran Mendagri,” ungkap Kastorius.

Ia berharap anggaran tersebut turut dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan daerah terhadap potensi bencana, termasuk mitigasi banjir, penanganan dan normalisasi sungai yang berpotensi menimbulkan banjir, mengingat Sumatera Utara berada dalam kondisi yang perlu diwaspadai terhadap potensi cuaca ekstrem.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, yang hadir secara daring, juga mendorong percepatan belanja, pengadaan melalui e-katalog dan marketplace, serta penyelesaian kegiatan fisik dan administrasi pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Kemendagri, katanya, siap mendampingi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Perencana Anggaran Daerah Kemendagri Fernando Siagian juga mengingatkan pentingnya percepatan realisasi mengingat waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas. Ia menyampaikan bahwa pengelolaan TKD Kabupaten Samosir dinilai cukup baik dan kerap menjadi contoh, namun tetap perlu ditingkatkan melalui koordinasi, pendampingan serta penyampaian informasi kepada masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari monitoring dan pendampingan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memastikan TKD tambahan pascabencana dikelola secara akuntabel, tepat sasaran dan optimal dalam mendukung pembangunan serta penguatan ketahanan daerah. (D/Smart)

Dinas Pertanian Toba Buka Penjelasan Soal Anggaran Irigasi Perpompaan 2026

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Dinas Pertanian Kabupaten Toba memberikan penjelasan terkait perbedaan nominal anggaran bantuan kegiatan irigasi perpompaan Tahun Anggaran 2026 yang menjadi perbincangan di media sosial. Perbedaan tersebut dipastikan berkaitan dengan mekanisme penganggaran dan sumber pendanaan yang berbeda, bukan perbedaan jenis kegiatan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba, Lena Pardede, menyampaikan klarifikasi tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (20/11/2026). Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan di Kabupaten Toba bersumber dari dua program, yakni Tugas Pembantuan (TP) Provinsi dan bantuan pemerintah melalui Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP).

Untuk kegiatan yang bersumber dari TP Provinsi, terdapat sebanyak 50 paket irigasi perpompaan berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Tahun 2026, dengan nomor DIPA 018.13.04.691325/2026 tertanggal 1 Desember 2025.

Dalam skema tersebut, kelompok tani menerima dana konstruksi sebesar Rp153 juta per paket. Sementara biaya rancang bangun sebesar Rp2,7 juta per paket dialokasikan secara terpisah melalui kode rekening 522131.

"Dana sebesar Rp153 juta itulah yang disalurkan oleh provinsi ke rekening kelompok tani. Sementara biaya rancang bangun memiliki alokasi tersendiri, sehingga nominal yang tercantum pada papan proyek adalah Rp153 juta," jelas Lena.

Sementara itu, enam paket lainnya bersumber dari bantuan pemerintah melalui DIPA Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas I Medan Tahun Anggaran 2026, dengan nomor DIPA SP DIPA-018.13.2.695352/2026 tertanggal 6 Juni 2026.

Pada skema ini, total anggaran yang diterima kelompok tani mencapai Rp155,7 juta per paket karena dana konstruksi dan biaya rancang bangun telah digabungkan dalam satu alokasi anggaran.

Lena menerangkan, perbedaan nominal tersebut juga dipengaruhi mekanisme penganggaran serta kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berada di balai, bukan pada Dinas Pertanian Kabupaten Toba. Adapun biaya rancang bangun sebesar Rp2,7 juta telah dicantumkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang ditandatangani kelompok tani.

Penjelasan tersebut turut dibenarkan oleh konsultan rancang bangun kegiatan irigasi perpompaan, Jonson Tambunan. Ia menjelaskan bahwa kedua program memiliki tujuan dan jenis kegiatan yang sama, tetapi menggunakan mekanisme pembiayaan berbeda.

"Sebenarnya kedua kegiatan ini sama. Anggaran dari TP Provinsi di luar biaya rancang bangun, sedangkan anggaran dari LIP sudah digabungkan dengan biaya rancang bangun," ujarnya.

Lebih lanjut, Lena menyampaikan bahwa pembangunan irigasi perpompaan merupakan salah satu upaya penting dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Toba. Hal ini mengingat terdapat tujuh kecamatan yang tergolong daerah tadah hujan, sehingga ketersediaan air menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan produktivitas tanaman padi.

Kondisi tersebut semakin membutuhkan perhatian di tengah anomali iklim yang menyebabkan pola musim hujan dan kemarau semakin sulit diprediksi. Karena itu, keberadaan fasilitas irigasi perpompaan diharapkan dapat membantu petani memperoleh pasokan air, terutama ketika memasuki musim kemarau.

Ia juga mengungkapkan bahwa indeks pertanaman di Kabupaten Toba saat ini masih berada pada angka 1,35. Untuk meningkatkannya, Dinas Pertanian terus mendorong sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui berbagai program pembangunan infrastruktur pertanian.

Sebagai bahan pembanding, Lena menyebutkan sejumlah daerah yang telah mencapai indeks pertanaman lebih tinggi, seperti Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai dengan capaian 2–2,5 kali, serta Kota Padangsidimpuan yang telah mencapai tiga kali indeks pertanaman.

"Kita berharap kegiatan irigasi perpompaan ini terus ada di Kabupaten Toba karena sangat membantu petani, terutama saat musim kemarau, sekaligus mendukung peningkatan indeks pertanaman," katanya.

Menanggapi berbagai kritik dan tanggapan yang berkembang di media sosial, Lena menyatakan terbuka terhadap masukan sebagai bagian dari upaya evaluasi dan perbaikan pelayanan publik, khususnya di sektor pertanian. Ia berharap setiap kritik dapat disampaikan secara objektif, profesional, dan berorientasi pada substansi program melalui dinas atau pejabat yang berwenang.

Menurutnya, kritik yang konstruktif merupakan bagian penting dalam mendorong transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat pembangunan pertanian di Kabupaten Toba.

Melalui pembangunan irigasi perpompaan yang didukung pemerintah pusat dan provinsi, Pemerintah Kabupaten Toba berharap ketersediaan air bagi lahan pertanian semakin terjamin, produktivitas petani meningkat, dan indeks pertanaman terus berkembang guna memperkuat ketahanan pangan daerah. (Dosi)

Bupati Toba Kukuhkan TP PKK Masa Bakti 2025–2030, Perkuat Peran Kader dalam Mendukung Pembangunan Daerah

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Jambore Kader PKK Kabupaten Toba menjadi momentum memperkuat gerakan pemberdayaan keluarga sekaligus pengukuhan dan pelantikan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Toba masa bakti 2025–2030. Kegiatan berlangsung di Sopo Parsaoran Nauli, Tambunan, Jumat (20/11/2026).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu mengukuhkan kembali TP PKK Kabupaten Toba masa bakti 2025–2030. Selanjutnya, Ketua TP PKK Kabupaten Toba, Ny. Astita Effendi S.P. Napitupulu, melantik Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan dan menyematkan pin kepada para pengurus yang dilantik.

Dalam sambutannya, Bupati Toba menegaskan bahwa TP PKK dan kader Posyandu memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah menuju Toba Mantap 2029.

Ia berharap TP PKK semakin aktif memperkuat ketahanan keluarga melalui berbagai program prioritas, di antaranya pencegahan stunting, peningkatan kesehatan masyarakat, pengembangan kemandirian ekonomi keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), serta optimalisasi pemanfaatan pekarangan. Selain itu, sinergi dengan seluruh perangkat daerah juga perlu terus ditingkatkan agar program pemberdayaan keluarga berjalan efektif dan berkelanjutan.

"Jadikan TP PKK sebagai mitra kerja nyata pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Saya juga berharap seluruh kader terus meningkatkan tertib administrasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital," ujar Bupati.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Toba, Ny. Astita Effendi S.P. Napitupulu, menyampaikan bahwa Jambore Kader PKK yang diikuti para kader dari 16 kecamatan bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan menjadi ruang pembelajaran, berbagi pengalaman, mempererat kebersamaan, serta mengembangkan kreativitas kader dalam menjalankan program PKK.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas capaian TP PKK Kabupaten Toba pada tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Prestasi tersebut meliputi Juara III Tertib Administrasi PKK melalui Desa Simanobak, Kecamatan Silaen; Juara Harapan II Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) melalui Desa Jonggi Manulus, Kecamatan Parmaksian; serta Juara Harapan II IVA Test melalui Kecamatan Balige.

"Harapan saya, seluruh peserta membawa pulang bukan hanya piala, tetapi juga pengetahuan, pengalaman, dan gagasan baru untuk diterapkan di desa masing-masing. Semangat, kedisiplinan, kreativitas, dan kerja sama hendaknya menjadi budaya dalam pelaksanaan kegiatan PKK sehari-hari," ungkapnya.

Sebagai bagian dari rangkaian peringatan HKG PKK ke-54, kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan kue sebagai simbol perayaan, pengumuman pemenang perlombaan, serta penyerahan hadiah kepada para peserta.

Dukungan terhadap pemberdayaan keluarga juga diwujudkan melalui penyerahan bantuan bibit ayam dari Dinas Pertanian Kabupaten Toba dan bantuan kambing dari TP PKK Provinsi Sumatera Utara kepada desa binaan TP PKK Kabupaten Toba yang mengikuti tahapan evaluasi tingkat provinsi.

Selain itu, penghargaan masa bakti 15 tahun turut diberikan kepada pengurus PKK Kabupaten Toba sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian dalam menggerakkan pemberdayaan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Melalui momentum HKG PKK ke-54 ini, diharapkan seluruh kader semakin solid, inovatif, dan bersemangat dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK serta menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat demi terwujudnya keluarga yang sehat, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing di Kabupaten Toba. (Dosi)

Fery Matondang Buka Fakta di Balik Video Viral Tahanan Makan Bersama Polisi, Sebut Ada Sisi Kemanusiaan

MEDAN (Sumut) mediasergap.com – Beredarnya video sejumlah tahanan kasus narkotika yang makan bersama personel kepolisian di sebuah rumah makan di Kota Medan mendapat perhatian luas masyarakat. Menanggapi polemik tersebut, Fery Matondang, wartawan yang merekam sekaligus mengunggah video tersebut, memberikan klarifikasi mengenai kronologi dan latar belakang kejadian.

Fery menjelaskan, peristiwa itu bermula setelah personel Satresnarkoba Polres Asahan menghadiri konferensi pers pengungkapan kasus narkotika di Mapolda Sumatera Utara, Senin (16/11/2026). Rombongan berangkat dari Asahan sekitar pukul 06.00 WIB dan belum sempat sarapan sebelum mengikuti kegiatan yang berlangsung hingga sekitar pukul 11.00 WIB.

Usai kegiatan, rombongan kemudian berinisiatif singgah di Rumah Makan Kembang sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke Asahan. Keputusan tersebut juga dilatarbelakangi adanya beberapa tahanan yang menyampaikan bahwa mereka belum makan sejak pagi.

“Beberapa tahanan menyampaikan kepada petugas bahwa mereka lapar dan belum makan. Kemudian ada inisiatif dari personel untuk mengajak mereka makan terlebih dahulu,” ungkap Fery.

Ia menjelaskan, pemilihan lokasi rumah makan tersebut juga mempertimbangkan aspek keamanan dan kemudahan pengawasan terhadap para tahanan selama kegiatan berlangsung

Menurut Fery, dirinya merekam momen tersebut karena melihat adanya sisi humanis dari tindakan personel kepolisian. Ia mengaku tidak memiliki kepentingan lain selain ingin memperlihatkan bahwa setiap manusia, termasuk seseorang yang sedang menjalani proses hukum, tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi.

“Saya melihat para tahanan begitu senang karena mendapatkan perlakuan tersebut. Bahkan, mereka menyampaikan kepada saya bahwa meskipun mereka penjahat, mereka tetap manusia dan merasa diperlakukan dengan baik oleh polisi,” tuturnya.

Fery yang mengaku telah menjalani profesi jurnalistik selama kurang lebih 15 tahun menegaskan bahwa dirinya bukan anggota kepolisian, melainkan wartawan yang secara independen merekam kejadian tersebut karena melihat adanya nilai kemanusiaan yang ingin disampaikan kepada masyarakat.

“Saya membuat video itu karena melihat sisi humanisnya. Tidak ada maksud atau kepentingan lain. Saya ingin menunjukkan bahwa meskipun seseorang berstatus tahanan, mereka tetap harus diperlakukan sebagai manusia,” jelasnya.

Di sisi lain, Polda Sumatera Utara sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut. Polda Sumut juga memastikan bahwa peristiwa itu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) guna memastikan pelaksanaan tugas personel tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Klarifikasi Fery diharapkan dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai kronologi kejadian yang menjadi perhatian publik. Ia pun menyampaikan permohonan maaf apabila video yang dibuatnya menimbulkan kesalahpahaman maupun persepsi yang kurang tepat di tengah masyarakat.

Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pendekatan humanis dalam pelayanan kepolisian harus tetap berjalan beriringan dengan profesionalisme, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap prosedur pengamanan tahanan. (Rel)

BKPSDM Toba Laksanakan Seleksi Terbuka Empat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Balige (Sumut) mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melaksanakan seleksi terbuka pengisian empat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemkab Toba.

Kepala BKPSDM Toba, Donald Simanjuntak, menjelaskan bahwa seleksi tersebut mencakup tiga jabatan yang saat ini kosong dan satu jabatan yang akan ditinggalkan pejabatnya karena memasuki batas usia pensiun pada April 2027 mendatang.

“Jabatan yang kosong saat ini ada tiga. Namun, kita membuka seleksi untuk empat jabatan karena sesuai ketentuan, seleksi dapat dibuka enam bulan sebelum pejabat memasuki batas usia pensiun. Dalam hal ini, jabatan Kepala Dinas Sosial juga kita ikutkan dalam seleksi,” jelas Donald saat ditemui di Kantor BKPSDM Toba, Jumat (20/11/2026).

Ia menyampaikan, tahapan pengumuman seleksi telah dilaksanakan pada 15–23 Oktober 2026, sedangkan pendaftaran dibuka pada 28 Oktober hingga 11 November 2026.

Dari proses pendaftaran tersebut, terdapat delapan orang pelamar yang mendaftar untuk mengisi empat jabatan. Setiap pelamar diperbolehkan memilih lebih dari satu jabatan sehingga tercatat sebanyak 16 pilihan atau lamaran untuk seluruh jabatan yang diseleksi.

Adapun empat jabatan tersebut meliputi Inspektur dengan empat pelamar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan empat pelamar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan empat pelamar, serta Kepala Dinas Sosial dengan empat pelamar.

Donald mengatakan, tahapan seleksi administrasi telah selesai dilaksanakan, selanjutnya, pada 23 November 2026, peserta akan mengikuti uji kompetensi manajerial dan sosial kultural di UPT Asesmen milik BKD Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian, pada 26 November 2026, peserta akan mengikuti presentasi makalah dan wawancara di hadapan lima orang panitia seleksi (pansel). Hasil penilaian dari tahapan tersebut dijadwalkan diumumkan pada 27 November 2026.

“Akumulasi nilai dari panitia seleksi akan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni Bupati Toba, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui aplikasi ASN Karier,” ujarnya.

Setelah laporan diterima, BKN akan menerbitkan rekomendasi yang menjadi dasar pengumuman tiga peserta terbaik untuk masing-masing jabatan. Selanjutnya, Bupati Toba selaku PPK akan menentukan calon yang akan menduduki jabatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Donald memperkirakan seluruh rangkaian seleksi akan selesai pada 15 Desember 2026.

Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan secara maksimal sehingga menghasilkan calon pejabat yang memiliki kompetensi, kemampuan manajerial, serta karakter yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

“Sejauh ini pelaksanaan seleksi berjalan lancar tanpa hambatan. Pemkab Toba berkomitmen mendapatkan calon pejabat yang mampu membantu pimpinan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Toba, yakni Toba Mantap 2029,” pungkasnya. (Dosi)

Proyek Drainase PUPR SDABMBK Medan Tanpa Plang Informasi Merusak Fasilitas Umum dan Galian Sangat Membahayakan Masyarakat

MEDAN (Sumut) mediasergap.com — Pengerjaan proyek drainase di Jalan Luku II, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, menuai keluhan setelah merusak fasilitas umum berupa lapangan sepak bola yang selama ini digunakan anak-anak sekolah untuk pelajaran olahraga dan klub sepak bola untuk latihan setiap hari.

Kondisi lapangan kini berubah menyerupai kubangan kerbau akibat dilintasi kendaraan pengangkut material dan dijadikan tempat parkir alat berat. Tanah bekas galian parit serta sampah sisa penebangan kayu berserakan, membuat lapangan tidak lagi bisa digunakan. Lebih mengkhawatirkan, bekas galian yang cukup dalam dibiarkan terbuka dan menyerupai kolam sehingga mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak.

Persoalan semakin mencuat karena sejak awal pengerjaan tidak terlihat papan informasi proyek maupun keterangan nilai pagu anggaran. Warga tidak mengetahui siapa kontraktor pelaksana, berapa nilai pekerjaan, siapa pengawasnya, dan berapa lama proyek tersebut dikerjakan.

Salah seorang warga berinisial YMG mempertanyakan transparansi pekerjaan tersebut. Menurutnya, aktivitas proyek terus berjalan meskipun identitas dan informasi anggaran tidak terlihat di lokasi.

"Sejak awal pengerjaan tidak ada terlihat plang proyek maupun nilai pagunya, sementara pengerjaan terus berjalan. Apa ini bukan proyek siluman? Sejak wali kota sekarang, banyak kali kami lihat proyek yang dikerjakan tidak beres," ungkap YMG.

Ia juga melontarkan kritik terhadap Wali Kota Medan yang dinilainya harus lebih memperhatikan kualitas pembangunan daripada sekadar penampilan. "Wali kota jangan hanya pandai bergaya klimis dengan rambut diberi pomade, sementara kualitas kerja saja tidak tahu dan tidak terkontrol. Kami masyarakat yang merasakan langsung dampaknya," tegasnya.

YMG turut menyampaikan bahwa dirinya mendengar informasi mengenai Wali Kota Medan yang disebut-sebut dilaporkan ke KPK. Meski demikian, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dan bukti resmi. "Mau sampai kapan negara ini tertata rapi kalau suara rakyat saja tidak didengar? Kalau pemimpin tidak amanah, bagaimana dengan pejabat yang berada di bawahnya?" lanjutnya.

Kondisi tersebut menuntut penjelasan Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan. Bagaimana pengawasan proyek dilakukan hingga lapangan olahraga masyarakat dijadikan lintasan kendaraan material dan tempat parkir alat berat? Siapa kontraktor pelaksana, berapa nilai kontraknya, serta mengapa papan informasi proyek tidak tersedia di lokasi?

Kontraktor juga harus menjelaskan siapa yang mengizinkan penggunaan lapangan tersebut dan kapan fasilitas umum itu dipulihkan. Tanah bekas galian, sampah pekerjaan, serta lubang berbahaya harus segera ditangani. Jangan sampai kontraktor menyelesaikan pekerjaan drainase lalu meninggalkan kerusakan yang harus ditanggung masyarakat.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, SDABMBK perlu membuka informasi mengenai anggaran, pelaksana, pengawas, dan masa pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembangunan yang menggunakan uang rakyat tidak boleh hanya mengejar penyelesaian fisik, sementara fasilitas umum rusak, keselamatan anak-anak terancam, dan informasi proyek tidak diketahui masyarakat. Wali Kota Medan dan SDABMBK harus menjawab persoalan di Jalan Luku II dengan penjelasan terbuka serta tindakan nyata, bukan membiarkan keluhan warga tanpa kepastian.

Sadisnya lagi Kabid Drainase PUPR SDABMBK Kota Madan Hardy Patuan H Sibarani memilih bungkam saat dikonfirmasi. (M)

Rutan Balige Gelar Tasyakuran Hari Bakti Kemenimipas Ke-2, Perkuat Sinergi dan Komitmen Pelayanan

BALIGE (Sumut) mediasergap.com – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Balige menggelar tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Ke-2 Tahun 2026, Kamis (19/11). Kegiatan berlangsung sederhana namun penuh khidmat sebagai wujud rasa syukur atas perjalanan pengabdian sekaligus momentum memperkuat kebersamaan dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Mengusung tema *“Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”*, kegiatan ini diikuti jajaran pegawai Rutan Balige dan turut dihadiri sejumlah mitra kerja, di antaranya Polsek Balige, Koramil 17/Balige, Puskesmas Tandang Buhit Balige, serta pihak BRI Balige. Kehadiran para mitra tersebut menjadi gambaran nyata pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.

Sebagai bentuk penghargaan atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin, Rutan Balige turut menyerahkan piagam penghargaan kepada para mitra kerja. Apresiasi ini merupakan ungkapan terima kasih atas kontribusi dan komitmen bersama dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemasyarakatan.

Suasana penuh keakraban semakin terasa melalui prosesi pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan pengabdian Kemenimipas. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan makan bersama dan menikmati hidangan tumpeng dalam suasana kekeluargaan, sehingga semakin mempererat hubungan silaturahmi antara jajaran Rutan Balige dan para mitra kerja.

Melalui peringatan Hari Bakti Kemenimipas Ke-2 ini, Rutan Balige berharap hubungan sinergis dengan seluruh mitra kerja dapat terus dipelihara dan ditingkatkan. Momentum ini juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan secara tulus, profesional, dan penuh tanggung jawab.

Dengan semangat *“Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”*, Rutan Kelas IIB Balige berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan Pemasyarakatan yang humanis, menjaga stabilitas keamanan, serta mewujudkan pembinaan yang memberikan manfaat nyata bagi warga binaan maupun masyarakat luas. (Dosi)

Tinjau Pasar Gambir dan Sejumlah Ruas Jalan, Wali Kota Tebing Tinggi Tekankan Penertiban Bahu Jalan

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih menekankan penertiban penggunaan bahu jalan di kawasan Pasar Gambir dan sejumlah ruas jalan kota. Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Tebing Tinggi saat melakukan peninjauan lapangan bersama Forkopimda dan perangkat daerah, Kamis (19/11/2026). Peninjauan diawali di Pasar Gambir, Jalan Iskandar Muda, guna memastikan ketertiban serta kenyamanan pengguna jalan dan masyarakat umum.

“Kita bersama Forkopimda, dari Kepolisian, Kejari, Kodim atau Koramil, serta jajaran kepala OPD melihat akses di Pasar Gambir rusak berat. Nanti terganggu aktivitas sehari-hari, seperti mengantar anak sekolah, bekerja, dan lainnya. Kepada seluruh pedagang, tolong mohon kerjasamanya supaya lebih tertib dan tertata rapi. Ini harapan kita semuanya,” ujar Wali Kota Iman Irdian Saragih.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota meminta para pedagang yang masih berjualan di bahu jalan agar naik dan menempati kios yang telah disediakan Pemerintah Kota Tebing Tinggi di lantai atas Pasar Gambir. Sementara itu, pedagang yang memiliki rumah toko (ruko) tetap berjualan di rukonya agar berlaku adil bagi seluruh pedagang.

“Kita imbau dalam bulan November ini, semua wajib diisi sampai hari Minggu,” tegas Wali Kota.

Selain menertibkan pemanfaatan kios dan bahu jalan di sekitar Pasar Gambir, Wali Kota juga menyampaikan rencana penataan pedagang kaki lima (PKL) di Lapangan Merdeka yang akan diarahkan ke Jalan Gereja dan Jalan Veteran sebagai kawasan heritage Kota Tebing Tinggi.

“Bisa Car Free Day (CFD) dan Car Free Night (CFN). Juga untuk sistem satu arah (one way) kita buat supaya tertib berlalu lintas, lebih rapi, benar-benar tertata dan bersih, serta sehat warganya. Tapi juga ini mohon kerjasamanya kepada masyarakat dan seluruh stakeholder di Kota Tebing Tinggi,” kata Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tebing Tinggi Marimbun Marpaung menjelaskan bahwa peninjauan ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menegakkan aturan dan menjaga kelancaran lalu lintas.

“Kami juga memihak kepada UMKM. Infrastruktur pasar sudah sangat baik, ada pasar khusus kain, Blok A untuk sayur dan buah, Blok B untuk daging, serta Blok C untuk ikan dan ayam,” jelas Marimbun.

Menurutnya, pedagang yang berjualan di bahu jalan sebenarnya telah memiliki kios atau stand masing-masing, namun kerap mengkhawatirkan pembeli enggan naik ke lantai atas.

“Kalau semua menaati peraturan dan berdagang sesuai peruntukannya, saya yakin pembeli tetap datang karena kebutuhan pokok selalu dicari,” ujarnya.

Marimbun menambahkan, kios atau stand yang tidak aktif ditempati selama tiga bulan berturut-turut akan ditarik kembali hak pemakaiannya sesuai ketentuan Perda Nomor 8, Peraturan Wali Kota, serta hasil rapat tim, untuk dialihkan kepada pedagang yang belum memiliki tempat, khususnya PKL. 

Jika kuota belum mencukupi, penempatan akan diarahkan ke Jalan Badak Bejuang, Gang Besi, dan area pelataran Blok A, B, dan C. Ia juga mengingatkan ketertiban berlalu lintas di Jalan Iskandar Muda dan kawasan Kampung Tempel.

Usai dari Pasar Gambir, Wali Kota bersama Forkopimda dan jajaran perangkat daerah melanjutkan peninjauan ke Jalan Pattimura dan Jalan K.H.A. Dahlan dengan penekanan serupa agar para pedagang tidak menggunakan bahu jalan.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda diantaranya, anggota DPRD Anda Yasser, perwakilan Polres Ipda Perri Sinaga dan Ipda Darwin S., perwakilan Kejari Auli A. Rahman dan Roni Parulian Sinaga, Danramil 13/TT Kapt. Inf. Abdul Malik. Turut hadir pula dari jajaran Pemko Tebing Tinggi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Reza Aghista, Kadis Perhubungan Yustin Bernard Hutapea, Kasatpol PP Benny Erickson Hamonangan Hutajulu, perwakilan instansi terkait, serta tim peliputan Diskominfo Kota Tebing Tinggi. (Ajs)

Peristiwa

Hukrim

Nasional

Daerah

Sport