Laporan Warga Ditindaklanjuti, Polsek Binjai Kota Ungkap Kasus Pencurian

BINJAI (Sumut) mediasergap.com – Polsek Binjai Kota, Polres Binjai berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) yang terjadi di Jalan Pande Dingin, Kelurahan Binjai, Kecamatan Binjai Kota. Seorang pria berinisial MC alias IRUM (40) diamankan petugas bersama sejumlah barang bukti.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 24 September 2026 sekitar pukul 01.30 WIB. Korban AMR (27) mendapati satu unit laptop merek Asus beserta charger dan satu buah jam tangan miliknya telah hilang dari dalam rumah.

Korban kemudian melihat jendela rumah dalam keadaan terbuka dan mengalami kerusakan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materi sekitar Rp4,5 juta dan selanjutnya membuat laporan ke Polsek Binjai Kota.

Kapolsek Binjai Kota AKP Diah Retno Sari, S.T., S.H., M.Tr.A.P., bersama personel melakukan penyelidikan hingga berhasil mengetahui keberadaan terduga pelaku dan melakukan penangkapan terhadap MC alias IRUM (40).

“Pada saat dilakukan penangkapan, terduga pelaku melakukan perlawanan sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur,” ujar AKP Diah.

Dari hasil pemeriksaan, terduga pelaku diketahui merupakan residivis dan mengakui pernah menjalani hukuman dalam sejumlah perkara pidana, di antaranya pemerasan, pencurian, pencurian kendaraan bermotor, serta pencurian dengan membongkar rumah.

Saat ini, MC alias IRUM (40) beserta barang bukti berupa satu buah aksesori tas, satu buah tas ransel laptop merek Asus, serta satu unit laptop merek Asus berikut chargernya telah diamankan di Polsek Binjai Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," terang Kapolsek 

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Polres Binjai berkomitmen untuk terus melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai," tegas Kapolres Binjai. (Roni K)

(Sumber: ©Humas Res Binjai)

Energi Bersih untuk Ketahanan Pangan, PATS Samosir Layani 82 Hektare Sawah

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung ketahanan pangan mulai diwujudkan secara nyata di Kabupaten Samosir. Pompa Air Tenaga Surya (PATS) di Desa Sibonor Ompu Ratus, Kecamatan Nainggolan, resmi dioperasikan sebagai inovasi pengairan pertanian yang memanfaatkan energi matahari sekaligus mendorong sistem pertanian rendah karbon.

Peresmian PATS dilakukan oleh Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Adypurnama alias Teguh Sambodo, didampingi Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, Sabtu (3/10/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Deputy Development Director UKFCDO di Jakarta Freddie Brunt, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi, Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas Mohamad Rahmat Mulianda, Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas Jarot Indarto, Kepala Bapperida Sumatera Utara Dikky Anugerah yang mewakili Gubernur Sumatera Utara, Team Leader LCDI-OPML Arnold Sitompul, perwakilan Kementerian Dalam Negeri serta Forkopimda Kabupaten Samosir.

PATS tersebut menjadi bagian dari implementasi teknologi rendah karbon untuk mendukung pertanian berkelanjutan sekaligus menjawab tantangan petani yang selama ini menghadapi ketergantungan terhadap musim dan kondisi cuaca.

Dengan memanfaatkan energi matahari, air dari Danau Toba dipompa menuju jaringan distribusi untuk mengairi lahan persawahan masyarakat.

PATS berkapasitas 69,3 kilowatt tersebut, pada kondisi penyinaran matahari optimal, mampu memasok sekitar 1.700 hingga 1.900 meter kubik air per hari.

Fasilitas ini dirancang untuk melayani sekitar 82 hektare sawah tadah hujan dengan penerima manfaat sebanyak 749 petani. Sebelumnya, sebagian besar lahan hanya dapat ditanami satu kali dalam setahun.

Dengan ketersediaan air yang lebih terjamin, frekuensi tanam diharapkan meningkat. Produksi padi juga diproyeksikan naik dari sekitar 50 ton menjadi 150 ton per tahun.

Tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, penggunaan energi surya juga memberikan manfaat lingkungan. Berdasarkan kalkulasi teknis, PATS diproyeksikan mampu mengurangi emisi sekitar 10,18 ton karbon per tahun melalui pengurangan penggunaan bahan bakar fosil sekaligus menekan biaya operasional petani.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Adypurnama alias Teguh Sambodo, mengatakan peresmian PATS menjadi momentum untuk melihat secara langsung bagaimana perencanaan pembangunan nasional diterjemahkan menjadi aksi nyata di daerah.

Menurutnya, pemanfaatan energi matahari untuk menggerakkan pompa air memberikan solusi terhadap kebutuhan pengairan lahan pertanian sekaligus membuka peluang peningkatan produktivitas petani.

“Energi matahari dialirkan menjadi energi penggerak pompa air menuju sawah dan ladang masyarakat. Ketersediaan air yang pasti dan terencana membuka peluang bagi masyarakat untuk mengelola lahan dengan ketepatan waktu, mengurangi pengeluaran operasional dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian,” ujar Teguh.

Pembangunan PATS tersebut merupakan bagian dari kemitraan strategis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris dalam mendorong pembangunan rendah karbon.

Teguh menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Inggris atas dukungan terhadap agenda pembangunan rendah karbon, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi.

Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Samosir, pemerintah desa, pengurus P3A-PATS Mual Hangoluan serta para petani yang menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan fasilitas tersebut.

Menurutnya, PATS di Samosir menunjukkan keterkaitan erat antara ketahanan pangan, ketahanan energi dan kelestarian lingkungan.

Pembangunan tersebut juga dinilai sejalan dengan arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Teguh juga menyampaikan sejumlah capaian pembangunan makro Kabupaten Samosir yang menurutnya menjadi konteks positif bagi pengembangan program pembangunan berkelanjutan.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Samosir berada di kisaran 5 %, angka kemiskinan tercatat 11,63 % dan tingkat pengangguran terbuka mencapai 0,89 %.

Ia juga menyinggung penghargaan yang diterima Samosir dalam bidang pengelolaan sampah dan lingkungan asri tahun 2026.

“Kita menyaksikan Samosir mencatatkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif dan stabil di kisaran 5 % dan berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 11,63 % serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga mencapai 0,89 %. Pembangunan berkelanjutan semakin terbukti dengan diraihnya penghargaan terbaik pertama se-Sumatera kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri tahun 2026 dari Menteri Dalam Negeri,” ungkap Teguh.

Keberhasilan PATS di Desa Sibonor Ompu Ratus selanjutnya menjadi pembelajaran dalam pengembangan PATS di Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu.

Program berikutnya tersebut dirancang melayani sekitar 73 hektare sawah tadah hujan dengan penerima manfaat sekitar 903 petani.

Produksi padi di kawasan tersebut diproyeksikan meningkat dari sekitar 96 ton menjadi 288 ton per tahun, dengan potensi penurunan emisi sekitar 7,32 ton per tahun.

“Dengan pembelajaran yang ada di desa ini, secara akumulatif intervensi energi bersih di kedua desa ini diproyeksikan akan memberikan nilai tambah ekonomi lebih dari Rp.2 miliar per tahun bagi masyarakat lokal. Samosir ini berdiri sebagai model percontohan nasional untuk pembangunan rendah karbon berbasis komunitas yang siap direplikasi di penjuru Indonesia,” ungkap Teguh.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengatakan pembangunan PATS berawal dari usulan masyarakat Kabupaten Samosir yang kemudian diteruskan melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian PPN/Bappenas hingga memperoleh dukungan Pemerintah Kerajaan Inggris.

“PATS ini merupakan usulan dari masyarakat Kabupaten Samosir yang diteruskan kepada pemerintah atasan, mulai dari Bapak Gubernur dan Kementerian Bappenas, hingga akhirnya disetujui oleh Kedutaan Besar Inggris dan dibawa menjadi program di Kabupaten Samosir,” kata Vandiko.

Menurutnya, pembangunan PATS menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan mitra pembangunan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Pemanfaatan energi surya juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap bahan bakar fosil.

“Dengan pembangunan ini sangat membantu masyarakat dan petani, khususnya dalam menyiasati ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Biaya operasional juga sudah berkurang,” ujarnya.

Vandiko juga mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan ruang sehingga jaringan pipa PATS dapat dibangun hingga melewati kawasan permukiman warga.

Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Harapan kami, dengan adanya program ini mari kita bersama-sama menjaga dan merawat apa yang telah dibangun di daerah kita dengan baik. Jangan hanya bisa meminta, tetapi kita juga harus tahu mengucap syukur dan berterima kasih dengan cara menjaga serta merawat fasilitas ini,” kata Vandiko.

Pemkab Samosir, lanjutnya, akan mendukung skema pemeliharaan PATS sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan fasilitas agar tumbuh rasa memiliki.

Vandiko juga menyambut pembangunan PATS berikutnya di Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu.

“Kita bersyukur karena dari 540 Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten Samosir tidak hanya mendapatkan satu, tetapi usulan yang kedua juga sudah diakomodir. Tentu kami atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” ujarnya.

Mewakili Gubernur Sumatera Utara, Kepala Bapperida Sumatera Utara Dikky Anugerah menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap implementasi pembangunan nasional di daerah.

Menurutnya, PATS di Samosir menjadi salah satu bentuk implementasi transisi energi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

Pengembangan energi bersih untuk sektor pertanian, kata Dikky, juga sejalan dengan karakter Kabupaten Samosir sebagai daerah pariwisata yang membutuhkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

“Kita ingin menjadikan Samosir sebagai bagian dari pembelajaran bahwa pembangunan rendah karbon dapat dimulai dari desa, hadir di tengah sawah, digerakkan oleh energi bersih, meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Ia berharap PATS dapat memberikan manfaat berkelanjutan dan menjadi awal dari semakin luasnya pemanfaatan energi terbarukan untuk pertanian di Sumatera Utara.

Deputy Development Director UKFCDO Jakarta Freddie Brunt mengatakan pembangunan PATS merupakan bagian dari upaya mewujudkan ketahanan iklim, perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kerja sama UKFCDO dan Bappenas menunjukkan bagaimana kebutuhan air bagi petani dapat dijawab melalui teknologi bersih yang mendukung produktivitas sekaligus mengurangi emisi.

Freddie mengapresiasi Pemkab Samosir, Bapperida Sumatera Utara, Bappenas, pemerintah desa, petani dan masyarakat yang telah berkolaborasi mewujudkan pembangunan tersebut.

Ia juga menyambut baik komitmen Pemkab Samosir untuk mendukung pengembangan sistem PATS berikutnya.

“Inisiatif ini diharapkan menjadi contoh kepemilikan lokal yang berkelanjutan, dengan pembelajaran yang dapat direplikasi di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Pengelolaan PATS di tingkat masyarakat dilakukan melalui kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) PATS Mual Hangoluan.

Kelembagaan tersebut diharapkan menjadi bagian penting dalam memastikan operasional, pemeliharaan dan keberlanjutan fasilitas PATS sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan petani.

Peresmian PATS di Desa Sibonor Ompu Ratus juga ditandai dengan penyematan ulos oleh Bupati Samosir bersama tokoh masyarakat kepada rombongan Bappenas, UKFCDO dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Penyematan ulos tersebut menjadi ungkapan sukacita, penghargaan dan terima kasih masyarakat Samosir atas dukungan berbagai pihak dalam menghadirkan inovasi energi terbarukan bagi sektor pertanian.

Dengan beroperasinya PATS Sibonor Ompu Ratus dan disiapkannya pembangunan PATS berikutnya di Desa Pakpahan, Kabupaten Samosir terus memperluas pemanfaatan energi bersih untuk pertanian.

Langkah tersebut sekaligus memperkuat upaya mewujudkan ketahanan pangan yang selaras dengan pengurangan emisi, efisiensi biaya dan keberlanjutan lingkungan, sehingga pembangunan pertanian dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian kawasan Danau Toba. (D/Smart)

Kapolda Sumut Mutasi Sejumlah Kapolsek, Kasat Reskrim Hingga Kasat Narkoba, Ini Daftar Namanya

MEDAN (Sumut) mediasergap.com - Sejumlah Kapolsek, Kasat Reskrim dan Kasatresnarkoba di lingkungan Polda Sumatera Utara (Sumut) berganti. Pergeseran jabatan itu dilakukan setelah Kapolda Irjen Pol Whisnu Hermawan mengeluarkan surat telegram mutasi hari ini, Jumat (2/10/2026) malam.

Dalam surat bernomor: ST/ 700/ KEP/ X/ 2026, beberapa perwira menengah (Pamen) hingga perwira pertama (Pama) Polri mendapat promosi jabatan.

Berikut ini daftar Kapolsek, Kasatreskrim dan Kasatresnarkoba yang diganti:

* KAPOLSEK

1. Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Tarigan dimutasi menjadi Kasipropam Polrestabes Medan. Penggantinya adalah Kanit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sumut, Kompol Bahagia Sah Budi Ginting.

2. Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan dimutasi menjadi Kasatbinmas Polrestabes Medan. Penggantinya adalah Kapolsek Medan Area, AKP M. Ainul Yaqin.

3. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Manimbil Butarbutar digeser menjadi Kapolsek Medan Area. Penggantinya adalah Kasipropam Polrestabes Medan, Kompol Raymond Godfried Mulatua Hutagalung.

* KASAT RESKRIM

1. Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Ghulam Yanuar Lutfi dimutasi menjadi PS Kasipammat Subditgasum Ditsamapta Polda Sumut. Penggantinya adalah PS Kanit 2 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Sumut, AKP Rifi Noor Faizal Tombolotutu.

2. Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Immanuel P. Simamora dimutasi menjadi Kanit 5 Subdit 1 Ditreskrimum Polda Sumut. Penggantinya adalah Kasat Reskrim Polres Pematangsiantar, AKP Sandi Riz Akbar.

3. Kasatreskrim Polres Pematangsiantar kini dijabat AKP Maruli Tua Siregar yang sebelumnya menjabat Kapolsek Kota Pinang.

* KASATRESNARKOBA

1. Kasatresnarkoba Polres Langkat, AKP Amrizal Hasibuan dimutasi menjadi Paur Subbagminopsnal Bagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut. Penggantinya adalah Kanit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan, AKP Ruspian.

2. Kasatresnarkoba Polres Pematangsiantar, AKP Irwanta Sembiring dipromosikan menjadi Kasatresnarkoba Polres Tebingtinggi.

3. Kasatresnarkoba Polres Tebingtinggi, AKP Jimmy Rianto Sitorus dimutasi menjadi Penyidik Tindak Pidana Pertama TK I Ditresnarkoba Polda Sumut.

4. Kasatresnarkoba Polres Pematangsiantar kini dijabat AKP Syamsul Bahri yang sebelumnya menjabat Kapolsek Kuala.

Surat mutasi tersebut ditandatangi atas nama Kapolda Sumut, Karo SDM Polda Sumut, KBP Yusup Rahmanto. (Rn)

Proyek Drainase Rp 3,5 Miliar Tanpa Volume Diduga Menjadi Lahan Korupsi Dinas PUPR SDABMBK Deli Serdang

DELI SERDANG (Sumut) mediasergap.com — Transparansi proyek pembangunan saluran drainase/tembok penahan Jalan Datuk Kabu, Pasar III, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, patut dipertanyakan. Proyek yang menelan anggaran Rp3.546.718.000 dari APBD Tahun Anggaran 2026 itu memang memasang papan informasi, tetapi satu informasi penting justru tidak terlihat, yakni volume pekerjaan.

Papan proyek mencantumkan nama pekerjaan, pelaksana CV Busimor Engineering, nomor kontrak 000.3.2/7001.1, tanggal kontrak 25 Juni 2026, sumber dana APBD 2026 serta waktu pekerjaan 180 hari kalender. Namun, tidak dijelaskan berapa panjang drainase yang dibangun, berapa meter tembok penahan, maupun rincian volume pekerjaan yang menjadi dasar pelaksanaan proyek.

Kondisi tersebut patut dipertanyakan karena pekerjaan menggunakan anggaran daerah hingga miliaran rupiah. Tanpa informasi volume di lokasi, masyarakat kesulitan melakukan pengawasan secara langsung dan mencocokkan antara pekerjaan fisik dengan target yang tercantum dalam dokumen kontrak.

Lebih miris lagi, saat persoalan tersebut ditanyakan kepada Suparno, Kadis PU Deli Serdang, melalui WhatsApp, jawabannya justru singkat: “Volumenya di RAB bg.”

Jawaban itu memunculkan pertanyaan lanjutan. Jika volume pekerjaan memang tercantum dalam RAB, mengapa informasi tersebut tidak dicantumkan pada papan proyek yang berada di lokasi pekerjaan? Apakah masyarakat harus terlebih dahulu meminta atau melihat RAB hanya untuk mengetahui berapa volume pekerjaan yang sedang dikerjakan menggunakan APBD?

Dengan tidak dicantumkannya volume pekerjaan pada papan proyek sebagai informasi bagi masyarakat, sementara pembiayaannya bersumber dari uang rakyat melalui APBD, kondisi tersebut dikhawatirkan membuka ruang dugaan bahwa proyek bernilai Milliaran tersebut "Lahan Korupsi"  oleh pihak PUPR SDABnBk Deli Serdang.

Dalam hal ini lemahnya keterbukaan informasi dapat membuka celah terjadinya penyimpangan anggaran atau praktik korupsi berjemaah dalam pelaksanaan proyek. 

Dengan nilai kontrak mencapai Rp3,5 miliar lebih, keterbukaan informasi seharusnya tidak berhenti pada pencantuman nilai anggaran, kontraktor dan masa pekerjaan. Informasi mengenai volume menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengawasi kesesuaian pekerjaan fisik dengan perencanaan serta anggaran yang telah ditetapkan.

Berapa sebenarnya volume proyek tersebut dan mengapa tidak dicantumkan pada papan informasi? Dinas PU Deli Serdang perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar pelaksanaan proyek bernilai miliaran rupiah tersebut dapat diketahui dan diawasi masyarakat secara transparan. (M)

Pelayanan Peralihan Hak di Toba Diperkuat, BPN dan Bappenda Resmi Jalankan PERINTIS

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba bersama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Toba memperkuat kolaborasi dalam peningkatan kualitas pelayanan pertanahan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS).

Kerja sama tersebut ditandatangani di Kantor BPN Kabupaten Toba, Jumat (2/10/2026), dengan salah satu target utama berupa penyelesaian proses pelayanan dalam 10 hari kerja.

Program PERINTIS diarahkan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas dan kepastian pelayanan peralihan hak atas tanah serta Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) secara elektronik berdasarkan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Melalui integrasi tersebut, proses pendaftaran peralihan hak atas tanah diselaraskan dengan proses validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Integrasi pelayanan diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara BPN dan Bappenda sehingga proses administrasi menjadi lebih terarah, transparan dan memberikan kepastian waktu kepada masyarakat.

Kepala Kantor BPN Kabupaten Toba, Aswan Tarigan, mengatakan PERINTIS merupakan langkah untuk menghadirkan proses pelayanan pertanahan yang lebih jelas serta memiliki kepastian waktu.

“PERINTIS 10 hari menyelaraskan proses pendaftaran tanah dan validasi BPHTB agar pelayanan peralihan hak lebih cepat dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” ujar Aswan.

Menurutnya, keterpaduan proses antara pelayanan pertanahan dan validasi BPHTB menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan yang lebih efektif serta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan proses peralihan hak.

Kepala Bappenda Kabupaten Toba, Harlen Togar Simarmata, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut memperkuat koordinasi dalam proses validasi BPHTB.

“Integrasi ini membantu memperlancar validasi BPHTB sehingga proses pelayanan peralihan hak dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel,” kata Harlen.

Kerja sama antara kedua instansi diharapkan dapat mengurangi hambatan koordinasi dalam proses administrasi, sekaligus mendukung terciptanya pelayanan yang lebih terintegrasi.

Dengan adanya penyelarasan proses tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih mudah dipantau serta memiliki kejelasan tahapan dan target waktu penyelesaian.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan, menyambut baik kolaborasi BPN dan Bappenda tersebut.

Menurutnya, integrasi layanan antarinstansi merupakan bagian penting dalam mendorong transformasi pelayanan publik berbasis elektronik.

“Kolaborasi dan integrasi layanan seperti PERINTIS merupakan langkah penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan, cepat, dan pasti,” ujarnya.

Ia menilai pemanfaatan sistem elektronik dan integrasi proses pelayanan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dan instansi terkait.

Penandatanganan kerja sama tersebut turut dihadiri perwakilan KPP Pratama Balige serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Toba.

Kolaborasi BPN dan Bappenda melalui PERINTIS menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan pelayanan pertanahan dan administrasi perpajakan daerah yang semakin terintegrasi, efektif dan memberikan kepastian waktu bagi masyarakat Kabupaten Toba. (Ds)

Gerak Cepat Satreskrim Polres Binjai, Dua Terduga Pelaku Curat Toko Rp 157 Juta Dibekuk

BINJAI (Sumut) mediasergap.com – Gerak cepat Satreskrim Polres Binjai membuahkan hasil. Dua pria yang diduga terlibat dalam pencurian dengan pemberatan (Curat) di sebuah toko MKB, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, berhasil diamankan dalam waktu singkat.

Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial *MS (39) dan FRS (37)*. Keduanya diamankan secara beruntun pada Kamis (1/10/2026) malam, setelah Tim Satreskrim Polres Binjai melakukan penyelidikan atas laporan pencurian yang menyebabkan korban mengalami kerugian sekitar Rp157.650.000.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Binjai dalam memberantas berbagai tindak kejahatan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Kasus tersebut diketahui pada Senin (28/9/2026) sekitar pukul 08.30 WIB. Saat itu, korban M (58) datang ke tokonya dan mendapati pintu bagian depan telah dalam keadaan terbuka.

Merasa curiga, korban kemudian memeriksa seluruh bagian toko. Dari hasil pemeriksaan, sejumlah barang diketahui telah hilang. Barang-barang tersebut berupa sepatu, sangkur, pakaian, 1 unit printer, 2 unit stabilizer, 3 unit TV ukuran 32 inci, 1 unit TV ukuran 60 inci, 8 unit outdoor AC, 1 unit baterai genset, 2 unit mesin Sanyo dan 1 unit DVR.

Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp157.650.000 dan selanjutnya melaporkan peristiwa itu kepada Polres Binjai.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Satreskrim Polres Binjai yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Hotdiatur A.W. Purba, S.Tr.K., S.I.K., M.H., langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan keberadaan barang hasil kejahatan.

Upaya penyelidikan membuahkan hasil. Pada Kamis (1/10/2026) sekitar pukul 20.30 WIB, petugas berhasil mengamankan MS (39) sedang berada di Jalan Samanhudi, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota.

Dari hasil pemeriksaan awal, MS mengakui keterlibatannya dalam aksi pencurian tersebut dan menyebut bahwa perbuatan itu dilakukan bersama rekannya berinisial FRS (37).

Petugas kemudian bergerak cepat melakukan pengembangan. Tidak berselang lama, sekitar pukul 21.00 WIB pada hari yang sama, FRS berhasil diamankan di Jalan Bintara, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota.

“Kedua terduga pelaku saat ini telah diamankan di Satreskrim Polres Binjai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kami masih melakukan pengembangan terhadap kasus ini, termasuk menelusuri keberadaan barang-barang hasil pencurian,” tegas AKP Hotdiatur A.W. Purba.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa jajaran Polres Binjai tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat.

“Polres Binjai berkomitmen untuk terus memberantas segala bentuk kejahatan di wilayah hukum Polres Binjai. Setiap laporan masyarakat akan kami tindak lanjuti secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Kapolres Binjai. (Rel)

(Sumber: ©Humas Res Binjai)

Dampingi Komisi V DPR RI Tinjau Tanggul Sungai Padang, Wali Kota Tebing Tinggi Apresiasi Perhatian Pemerintah Pusat dan DPR RI

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, mendampingi kunjungan kerja Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, serta Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi, dalam rangka meninjau tanggul penahan banjir di sepanjang bantaran Sungai Padang, Jalan Anturmangan, Jumat (2/10/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan efektivitas penanganan aliran Sungai Padang, yang merupakan salah satu sungai dengan debit air paling deras di Tebing Tinggi, sekaligus melihat secara langsung pembangunan fisik tanggul, dikarenakan adanya warga yang tinggal dan beraktivitas  disekitar aliran sungai.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Tebing Tinggi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat dan DPR RI terhadap penanganan infrastruktur di wilayahnya.

"Terima kasih kepada DPR RI, khususnya Komisi V Bapak Musa Rajekshah, serta pihak BBWS Sumatera II Medan yang telah memberikan perhatian besar bagi Kota Tebing Tinggi. Pembangunan tanggul sepanjang kurang lebih 500 meter ini memberikan manfaat nyata dan sangat membantu masyarakat," ujar Wali Kota.

Wali Kota juga mengimbau warga untuk bersama-sama menjaga fasilitas penahan banjir yang telah dibangun serta meningkatkan kesadaran lingkungan. 

“Kepada warga Kota Tebing Tinggi, semoga  tanggul ini juga dapat dijaga dan dirawat. Terkhusus lagi, jangan membuang sampah sembarangan di sungai,” tegas Wali Kota.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, menyatakan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi pembangunan di Kota Tebing Tinggi agar dapat terakomodasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pembangunan tanggul sepanjang 500 meter ini sudah terlaksana oleh BBWS. Saya berharap Pak Wali Kota dapat memberikan lagi masukan-masukan lain mengenai kebutuhan pembangunan prioritas lainnya di Kota Tebing Tinggi, sehingga saya sebagai Anggota DPR RI Komisi V, bisa membantu dari anggaran APBN untuk Kota Tebing Tinggi," kata pria yang akrab disapa Ijeck tersebut.

Kepala BBWS Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi, menyampaikan bahwa proyek pengendalian banjir di Sungai Padang tahun anggaran 2026 ini pada dasarnya telah rampung dan memasuki tahap penyelesaian akhir (finishing). Namun, ia menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah agar infrastruktur berfungsi maksimal.

"Secara keseluruhan pekerjaan fisik sudah selesai, tinggal finishing (pengerjaan akhir). Hanya saja, kami harus tetap berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Tebing Tinggi agar fungsi tanggul ini optimal dalam mengendalikan banjir," jelas Feriyanto.

Sebagaimana informasi, Musa Rajekshah (Ijeck) merupakan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara I.

Komisi V DPR RI membidangi ruang lingkup tugas di bidang infrastruktur, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal, serta meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi Malik Syahputra Purba, Kadis PUPR Tora Daeng Masaro, Camat Tebing Tinggi Kota Henci br Siregar, Camat Rambutan Hersan Koto, Ketua DPD Partai Golkar Tebing Tinggi H. Basyaruddin Nasution, tim teknis BBWS Sumatera II Medan, serta jajaran OPD terkait dan tim peliputan Diskominfo Tebing Tinggi. (Ajs)

Perkuat Pertanian dan Konektivitas, Pemkab Samosir Bersama TNI Bangun 20 Jembatan

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Sinergitas Pemerintah Kabupaten Samosir bersama TNI dan Kementerian Pertanian terus menghadirkan dukungan pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memperkuat infrastruktur pertanian, konektivitas wilayah dan kelestarian lingkungan.

Melalui kolaborasi tersebut, Kabupaten Samosir memperoleh dukungan pembangunan irigasi perpipaan sepanjang sekitar 15 kilometer untuk mengairi lahan persawahan seluas 680 hektare, pembangunan dan rehabilitasi 20 unit jembatan, serta kegiatan konservasi lingkungan melalui penanaman 350 batang pohon.

Kick off pembangunan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Danrem 023/Kawal Samudera Iwan Budiarso, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk dan Dandim 0210/TU Kiky Hardian di Tambok Bupati, Desa Sideak, Kecamatan Palipi, Kamis (1/10/2026).

Kegiatan turut dihadiri Wakapolres Samosir Manumpak Sitorus, Pabung Samosir T. Siringo-ringo, Asisten II Hotraja Sitanggang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tumiur Gultom, Kepala Dinas Kominfo Immanuel Sitanggang, pimpinan OPD, Plt. Camat Palipi Haider Sitinjak, masyarakat serta kelompok tani penerima manfaat.

Pembangunan irigasi perpipaan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan air bagi lahan persawahan di Desa Sideak, Desa Urat II dan Desa Huta Dame, Kecamatan Palipi.

Dengan jaringan perpipaan tersebut, lahan pertanian di tiga desa diharapkan memperoleh dukungan pengairan yang lebih baik sehingga petani tidak sepenuhnya bergantung pada curah hujan.

Ketersediaan air yang lebih memadai diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian sekaligus mendorong peningkatan indeks pertanaman dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Samosir.

Selain sektor pertanian, pembangunan dan rehabilitasi 20 unit jembatan dari 22 unit yang diusulkan Pemkab Samosir akan memperkuat konektivitas antarwilayah.

Keberadaan jembatan tersebut diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung akses menuju lahan pertanian serta memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah penerima manfaat.

Di sisi lingkungan, kegiatan konservasi dilakukan melalui penanaman 350 batang pohon, termasuk tanaman endemik kawasan Danau Toba dan sengon.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga fungsi hutan dan lahan serta mendukung keberlanjutan lingkungan di kawasan Danau Toba.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengatakan kick off pembangunan jembatan, jaringan irigasi perpipaan dan konservasi lingkungan merupakan wujud nyata sinergitas Pemkab Samosir bersama TNI di bawah komando Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak serta Kementerian Pertanian.

Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi penghambat bagi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat.

Karena itu, Pemkab Samosir terus mengembangkan berbagai skema pembiayaan, baik melalui APBD Kabupaten Samosir, sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun kolaborasi dengan pemerintah pusat, kementerian/lembaga dan TNI.

“Keterbatasan anggaran tidak boleh menghentikan pembangunan di Kabupaten Samosir. Berbagai cara terus kami upayakan, salah satunya melalui sinergitas anggaran seperti yang kita lakukan bersama TNI dan Kementerian Pertanian. Ini merupakan inovasi yang kami terapkan untuk mencari sumber-sumber anggaran agar pembangunan di Kabupaten Samosir tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat tercukupi,” ujar Vandiko.

Vandiko menyampaikan, dukungan TNI terhadap pembangunan di Kabupaten Samosir sebelumnya juga telah dirasakan masyarakat melalui pembangunan 31 unit sumur bor untuk mendukung ketersediaan air bersih.

“Luar biasa perhatian Bapak Kasad kepada Kabupaten Samosir. Setelah sumur bor, kini kita mendapatkan dukungan untuk irigasi perpipaan, jembatan dan konservasi lingkungan. Ini merupakan bentuk sinergi yang sangat luar biasa untuk mendukung kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Vandiko juga mengajak masyarakat, kepala desa dan camat untuk bersama-sama mendukung pembangunan jaringan irigasi perpipaan, terutama apabila pemasangan jaringan nantinya melintasi lahan milik masyarakat.

Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi salah satu kunci agar program yang telah diperjuangkan bersama dapat terlaksana dan memberikan manfaat secara optimal.

“Program ini merupakan harapan dan keinginan kita bersama. Karena itu, saya berharap masyarakat, kepala desa dan camat sama-sama mendukung. Jangan sampai kita berupaya mendapatkan program ini, tetapi ketika pelaksanaannya melewati lahan masyarakat justru ada penolakan. Mari kita dukung bersama karena manfaatnya akan kembali kepada masyarakat,” tegasnya.

Atas dukungan pembangunan tersebut, Vandiko menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak serta Kementerian Pertanian.

Ia berharap seluruh program yang telah dimulai dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kami berharap pada saat pembangunan ini selesai dan diresmikan, Bapak Kasad dapat hadir di Kabupaten Samosir sehingga kami bersama masyarakat dapat menyampaikan terima kasih secara langsung atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat Samosir,” pungkasnya.

Danrem 023/Kawal Samudera Iwan Budiarso menegaskan bahwa kehadiran TNI melalui kegiatan Karya Bakti merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus bagian dari upaya mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Samosir.

Ia menyebut kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden kepada Kepala Staf Angkatan Darat untuk membantu pembangunan wilayah melalui sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat.

“Program ini membutuhkan perjuangan dan sinergi untuk mendapatkan anggaran, termasuk melalui koordinasi langsung dengan kementerian. Ini merupakan bentuk perhatian khusus Bapak Kasad terhadap pembangunan di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Samosir. Kami berharap seluruh kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan perekonomian masyarakat,” ungkap Danrem.

Iwan menjelaskan, pembangunan yang dilaksanakan meliputi jembatan penghubung antarwilayah, pipanisasi irigasi untuk mengairi lahan persawahan seluas 680 hektare di tiga desa dengan panjang jaringan sekitar 15 kilometer, serta konservasi lingkungan.

Selain itu, dukungan penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor juga akan dilanjutkan pada tahap kedua sebanyak 40 titik.

Jika digabungkan dengan tahap pertama yang telah terealisasi sebanyak 31 titik, total dukungan pembangunan sumur bor di Kabupaten Samosir akan mencapai 71 titik.

Danrem mengharapkan dukungan penuh pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam menjaga semangat gotong royong dan mendukung pemasangan jaringan pipa yang melintasi lahan warga.

“Kami memohon dukungan masyarakat agar pembangunan ini dapat berjalan lancar. Pipanisasi ini sangat penting untuk mendukung kebutuhan pengairan persawahan dan meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan kebersamaan dan semangat gotong royong, kita berharap seluruh program ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. TNI akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan pengabdian terbaik, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Samosir,” tegas Danrem Iwan Budiarso.

Kepala Desa Sideak Buntu Situmorang menyampaikan terima kasih kepada Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Pemerintah Kabupaten Samosir atas perhatian terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya warga di tiga desa penerima manfaat di Kecamatan Palipi.

“Pembangunan ini membawa manfaat yang banyak untuk kehidupan masyarakat pada tiga desa di Kecamatan Palipi. Terima kasih kepada Bapak Kasad beserta seluruh jajaran dan Bapak Bupati Samosir yang telah memberikan perhatian. Kami akan mendukung pembangunan ini,” kata Buntu.

Sinergitas Pemerintah Kabupaten Samosir, TNI dan Kementerian Pertanian menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.

Dukungan tersebut mencakup penguatan jaringan irigasi untuk 680 hektare lahan pertanian, pembangunan dan rehabilitasi jembatan, penyediaan air bersih serta konservasi lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Samosir berharap seluruh program dapat terlaksana dengan baik melalui dukungan pemerintah, TNI, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung dan berkelanjutan oleh masyarakat Samosir. (Ds)

Proyek Drainase Dinas PUPR SDABMBK Jalan Luku II Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Diduga Lahan Korupsi

Medan (Sumut) mediasergap.com - Pemeliharaan Proyek Drainase yang berada di Jalan Luku 2 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Johor Kota Medan Sumatera Utara Dinas PUPR SDABMBK menjadi sorotan tajam. Proyek ini sudah dikerjakan namun menimbulkan pertanyaan publik.

Pasalnya , pengerjaan proyek ini tidak memiliki plang papan proyek yang selayaknya harus haru terpampang dilokasi proyek sebagai transparansi keterbukaan informasi publik. Dengan adanya papan informasi proyek maka masyarakat dapat mengetahui berapa anggaran yang dipakai untuk pengerjaan proyek yang memakai uang rakyat yang bersumber dari pajak rakyat kepada Negara.

Dengan ketidak adanya papan proyek di lokasi proyek diduga sudah menjadi lahan korupsi oleh Dinas terkait,sebab masyarakat tidak mengetahui siapa perusahaan pemenang tender masa hari kerja, volume pengerjaan ,sumber dana dan berapa anggarannya.

Salah seorang warga yang tidak mau namanya dipublikasikan saat ditemui wartawan dilokasi mengatakan bahwa proyek tersebut jelas jelas sudah menjadi lahan korupsi Bidang Drainase PUPR Kota Medan.

"Ini sudah jelas lahan korupsi bang , karena nggak ada plangnya ,seharusnya kan setiap memakai uang negara harus ada plangnya supaya masyarakat tau berapa anggarannya," ungkap warga.

Bahwa proyek yang dibiayai APBN APBD maka wajib harus ada papan proyeknya, dan dasar hukum yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan pemasangan plang papan nama proyek yang sumber dananya dibiayai dari APBN atau APBD ialah sebagai berikut:

UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(Permen PU 29/2006) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Sementara itu kepala bidang Drainase PUPR SDABMBK Kota Medan Hardi Patuan H Sibarani saat dikonfirmasi Wartawan melalui pesan WhatsApp ya mengatakan akan segera ditelepon pelaksana.

"Nanti pelaksana hubungi ya bang " jawab Kabid.

Ditunggu tunggu hingga berita ini dipublikasikan pihak pelaksana proyek belum ada menelepon untuk memberi keterangan secara resmi. (M)

Bupati Vandiko: Pancasila Bukan Sekadar Seremoni, Harus Menjadi Pedoman Kehidupan

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di Tanah Lapang Pangururan, Kamis (1/10/2026). Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, peringatan tersebut menjadi momentum untuk kembali memperkuat komitmen bersama dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, ASN Pemerintah Kabupaten Samosir, TNI/Polri, serta para pelajar.

Turut hadir Dandim 0210/TU Kiky Hardian, Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasip Simbolon, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, Wakapolres Samosir Manumpak Sitorus, perwakilan Kejaksaan Negeri Samosir, serta para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Samosir.

Salah satu rangkaian penting dalam upacara tersebut adalah pembacaan Naskah Ikrar Hari Kesaktian Pancasila oleh Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasip Simbolon.

Pembacaan ikrar menjadi bagian dari peneguhan tekad untuk mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga keutuhan NKRI di tengah keberagaman.

Bupati Vandiko: Pancasila Harus Dihidupkan dalam Kehidupan Sehari-hari

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila hendaknya tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir, saya mengucapkan Selamat Hari Kesaktian Pancasila kepada seluruh masyarakat Kabupaten Samosir. Mari kita jadikan momentum ini untuk semakin memperkuat semangat persatuan, menjaga kebersamaan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita,” ujar Vandiko.

Menurutnya, keberagaman yang dimiliki Kabupaten Samosir dan Indonesia merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Perbedaan suku, agama, budaya maupun latar belakang tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun kebersamaan.

Sebaliknya, keberagaman dapat menjadi modal sosial untuk memperkuat persatuan sekaligus mendorong pembangunan daerah dan bangsa.

Karena itu, Bupati Vandiko mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak dengan terus menjaga toleransi, memperkuat gotong royong serta membangun semangat kebersamaan.

“Saya berharap seluruh masyarakat Samosir dapat terus menjaga persatuan dan kesatuan, menghargai perbedaan serta bersama-sama menjaga keutuhan NKRI. Mari kita wariskan semangat Pancasila kepada generasi penerus agar nilai-nilai luhur bangsa tetap hidup dan menjadi landasan dalam membangun Samosir yang maju dan sejahtera,” tambahnya.

Rangkaian upacara kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan sejumlah lagu perjuangan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan khidmat.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Samosir menjadi momentum untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam menjaga persatuan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan mempertahankan keutuhan NKRI.

Melalui semangat tersebut, masyarakat diharapkan terus membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi, gotong royong dan kepedulian terhadap sesama sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. (D/Smart)