Media Sergap -->



Headline

Polres Binjai Bersama Instansi Terkait Laksanakan Gelar Pasukan Operasi Lilin Toba 2025

Polres Binjai Bersama Instansi Terkait Laksanakan Gelar Pasukan Operasi Lilin Toba 2025



BINJAI /-Polres Binjai bersama instansi terkait lainnya melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Toba-2025, di lapangan Bhayangkara polres binjai, jalan Sultan Hasanuddin No.1 kota Binjai, provinsi Sumatera Utara, Jumat (19/12/25) pukul 16.00 wib.


Kapolres Binjai Akbp Bambang C. Utomo, S.H., S.I.K., M.Si., yang  sebagai pimpinan Apel Gelar Pasukan, membacakan amanat bapak Kapolri sebagai berikut :


Sebelum memulai amanat ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mendoakan saudara-saudara kita yang tengah menghadapi musibah bencana alam di Sumatera dan sejumlah wilayah di tanah air. Semoga para korban mendapat tempat terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, serta Pemerintah dan seluruh elemen bangsa senantiasa dianugerahi kekuatan dan kemudahan untuk membantu meringankan beban seluruh masyarakat yang sedang menghadapi musibah. (berdoa Mulai, berdoa selesai) Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan, serta kekuatan untuk menghadiri “Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2025” secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. 


Apel Gelar Pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarpras yang akan digunakan selama pelaksanaan operasi, sehingga diharapkan seluruh kegiatan pelayanan perayaan Natal 2025 serta Tahun Baru 2026 dapat berjalan dengan optimal. 


Sebagaimana diketahui bersama, perayaan Natal dan Tahun Baru merupakan salah satu agenda nasional yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Momentum Nataru dimanfaatkan masyarakat untuk beribadah, serta berkumpul dan berlibur bersama keluarga, sehingga berdampak pada meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat di berbagai daerah. Sejalan dengan peningkatan mobilitas tersebut, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada Nataru tahun 2025 diperkirakan mencapai 119,5 juta orang, meningkat sebesar 7,97 persen atau 8,83 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. 


Di sisi lain, berdasarkan informasi BMKG, terdapat 3 sistem siklonik di sekitar wilayah Indonesia yang berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Kondisi tersebut beriringan dengan prediksi puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada periode November 2025 hingga Februari 2026, sehingga meningkatkan potensi terjadinya peristiwa bencana alam. Situasi ini tentunya menuntut kesiapsiagaan yang lebih tinggi, sehingga pelayanan Nataru tahun ini harus dilaksanakan secara ekstra dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mulai dari aspek pengamanan, pelayanan, hingga respons cepat terhadap berbagai permasalahan di lapangan demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Sebagai wujud kesiapsiagaan tersebut, Polri dengan didukung stakeholder terkait menggelar Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi “Operasi Lilin 2025” yang akan berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 20 Desember 2025 s.d. 2 Januari 2026. 


Operasi ini melibatkan 146.701 personel gabungan yang terdiri dari 77.637 personel Polri, 13.775 personel TNI dan 55.289 personel dari Instansi terkait lainnya. Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi, telah dipersiapkan 2.903 posko, yang terdiri dari 1.807 Pos Pam, 763 Pos Yan, dan 333 Pos Terpadu yang tersebar di seluruh wilayah guna melakukan pelayanan pada 44.436 objek, antara lain gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, tempat wisata maupun lokasi perayaan tahun baru. 


Pos-pos tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan secara optimal bagi masyarakat dalam rangka pelayanan Nataru tahun ini, Polri bersama stakeholder terkait telah melakukan pemetaan terhadap berbagai potensi permasalahan, baik di bidang Kamseltibcarlantas, maupun bidang lain yang berpotensi mengganggu Kamtibmas dan kelancaraan perayaan Nataru. 


Pada sisi kamseltibcar lantas, Polri bersama dengan Ditjen Perhubungan Darat dan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, serta Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama yang

mengatur tentang pembatasan operasional angkutan barang, penerapan rekayasa lalu lintas hingga pengendalian arus lalu lintas penyeberangan laut. Surat Keputusan Bersama tersebut harus dipedomani dan dilaksanakan secara konsisten di lapangan. Secara khusus, pada titik-titik rawan kepadatan di jalur tol dan jalan arteri, pengaturan serta rekayasa lalu lintas harus dilakukan dengan tepat dengan mempertimbangkan kondisi lapangan. 


Guna mendukung upaya tersebut, teknologi seperti traffic counting dan sistem pemantauan lalu lintas harus dimanfaatkan dengan baik untuk memastikan pengendalian arus lalu lintas berjalan efektif. Dalam rangka mengantisipasi kepadatan penumpang pada titik pelayanan moda transportasi umum, pengelolaan secara terpadu bersama stakeholders terkait harus ditingkatkan untuk mendorong pembelian tiket secara online, serta memastikan arus keluar dan masuk penumpang berjalan dengan lancar pada terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. 


Tidak hanya moda transportasi umum, pengaturan lalu lintas di kawasan wisata serta akses menuju objek wisata harus dioptimalkan guna mencegah terjadinya kepadatan arus lalu lintas. Ketersediaan fasilitas parkir yang memadai, pengaturan jalur keluar dan masuk kendaraan, serta penataan lokasi pedagang menjadi faktor penting dalam menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat selama berwisata. 


Selanjutnya pada sisi Kamtibmas, untuk menjamin pelaksanaan ibadah Natal berlangsung dengan aman dan khidmat, pastikan setiap lokasi ibadah sudah disterilisasi dan libatkan ormas-ormas keagamaan dalam kegiatan pelayanan sebagai wujud toleransi beragama. Ancaman terorisme juga menjadi tantangan yang serius. Untuk itu, kedepankan deteksi dini dan preventive strike untuk mencegah pelaku teror melancarkan aksinya, serta lakukan penjagaan ketat pada pusat keramaian maupun tempat ibadah agar kita dapat memastikan tidak ada letupan sekecil apapun dalam pelaksanaan ibadah Natal ataupun malam pergantian tahun. 


Selain itu, terkait potensi bencana alam, diperlukan kesiapsiagaan yang menyeluruh melalui penyiapan tim tanggap bencana serta sarana dan prasarana pendukung. Lakukan antisipasi terhadap potensi longsor dan banjir, khususnya pada ruas-ruas jalan utama, jalur alternatif, dan akses menuju kawasan objek vital. Pada jalur-jalur rawan tersebut, posko terpadu harus disiagakan dan dilengkapi perlengkapan SAR yang memadai guna mendukung respons cepat dan penanganan darurat.


Pada saat yang sama, terus lakukan monitoring terhadap ketahanan dan ketersediaan pangan serta BBM. Pastikan harga, distribusi dan ketersediaannya terjaga secara stabil. Dukungan respons cepat terhadap berbagai situasi di lapangan juga menjadi bagian penting dalam pelayanan Nataru. Dalam hal ini, layanan darurat Kepolisian 110 diharapkan dapat menjadi sarana utama dalam menerima laporan serta permintaan bantuan masyarakat, untuk ditindaklanjuti secara cepat dan tuntas. 


Sebelum mengakhiri amanat ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggitingginya kepada seluruh personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI-Polri, Kementerian terkait, BNPB, BMKG, Bapanas, Basarnas, Pertamina, Jasa Raharja, Jasa Marga, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Mitra Kamtibmas, serta seluruh pihak terkait yang turut berpartisipasi dalam mendukung Operasi Lilin 2025. 


Saya ingin tekankan kembali, bahwa keberhasilan pelayanan Nataru merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, terus tingkatkan soliditas dan sinergisitas dalam pelaksanaan tugas, karena hal tersebut merupakan kunci utama kesuksesan penyelenggaraan sebuah operasi. 


Kepada seluruh personel, saya berpesan agar senantiasa menjaga kesehatan. Jadikan pelayanan Nataru sebagai sebuah kebanggaan dan niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ladang ibadah. Demikian amanat saya, terakhir saya mengucapkan “Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026”. Semoga cinta kasih Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita dalam setiap pelaksanan tugas demi memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara.


Pejabat yang hadir pada saat dilaksanakan apel gelar pasukan yaitu : Kapolres Binjai Akbp Bambang C. Utomo, S.H., S.I.K., M.Si., wakil walikota Binjai, Hasanul Juhadi, S.Sos, M.kn., Sekda kota Binjai Chairin Simanjuntak, S.Sos, M.M., Waka Polres Kompol Sofyan H. NST., H., S.H., M.H., Kadishub Binjai, Harimin Tarigan, Dansub PM Lettu CPM Poltak Silaen, Kasubbag Umum BNNK Suriawan, S.Sos., Dandim 0203 Langkat diwakili Danramil 01 Binjai Kota Kapten Inf. Eben Ezar Pakpahan, Kakesbangpol Binjai, Drs.Rusliayanto M.Pd, Kepala PT. Jasaraharja, Asman, Kajari Binjai diwakili Kasubsi prapenuntutan pidum Elly, S.H., MH., Yon Reider 100 PS diwakili oleh Danton Letda Inf. Arya Wira Perdana, Yon Arhanud 11- diwakili Danton Letda Arh. Syamsul Arif, para pejabat utama polres Binjai. (Roni)

(Sumber: ©Humas Res Binjai)

Pengambilan Sumpah/Janji 1.070 PPPK Paruh Waktu, Wali Kota Tebing Tinggi Minta Tunjukan Kinerja Terbaik Layani Masyarakat

Pengambilan Sumpah/Janji 1.070 PPPK Paruh Waktu, Wali Kota Tebing Tinggi Minta Tunjukan  Kinerja Terbaik Layani Masyarakat

Tebing Tinggi, mediasergap.comWali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, secara resmi mengambil sumpah/janji jabatan sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 1.070 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Tahun Anggaran 2025. Acara tersebut berlangsung khidmat di halaman Balai Kota, Jalan Dr. Sutomo, Jumat (19/12/2025).

Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan agar seluruh PPPK Paruh Waktu yang baru dilantik segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja terbaik dalam melayani masyarakat.

"Mulai hari ini, selamat menjalankan tugas dengan baik. Jalankan tugas yang diamanahkan pimpinan anda, laksanakan seusai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bekerja dengan sungguh, lebih keras lagi, layani masyarakat dengan baik," tegas Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota merinci bahwa 1.070 orang yang menerima SK hari ini terdiri dari 984 orang jabatan teknis, 83 orang jabatan fungsional kesehatan, dan 3 orang jabatan fungsional guru. Wali Kota mengingatkan bahwa status paruh waktu ini akan dievaluasi secara berkala.

"Masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap satu tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja dengan melihat pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi," jelas Wali Kota.

Kebahagiaan terpancar dari para pegawai yang dilantik, salah satunya Desi Ariani. Pegawai yang telah mengabdi selama lima tahun di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kota ini menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Wali Kota Tebing Tinggi dan jajaran, atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan untuk mengabdikan diri dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, integritas dan profesionalisme. Serta memberikan kontribusi yang terbaik bagi kemajuan Kota Tebing Tinggi. Terima Kasih Bapak Wali Kota, jayalah kotaku," ujar Desi penuh semangat.

Prosesi acara diwarnai dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji, penyerahan SK secara simbolis, serta pemberian ucapan selamat kepada para PPPK Paruh Waktu.

Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Sakti Khadaffi Nasution, Kapolres AKBP Simon Paulus Sinulingga, Hakim PN Liga Saplendra Ginting, Pabung 0204/DS Kapt. Inf. PM. Simanjuntak, Danyon Brimob Poldasu Kompol Bima Anggalaksana, serta Kepala Kantah ATR/BPN Yayuk Supriaty.

Hadir pula Sekretaris Daerah H. Erwin Suheri Damanik, jajaran Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, Lurah, serta tamu undangan lainnya. (Ajs)

PT ASDP Indonesia Ferry Umumkan Jadwal Operasional KMP Kaldera Toba Periode 20–31 Desember 2025

PT ASDP Indonesia Ferry Umumkan Jadwal Operasional KMP Kaldera Toba Periode 20–31 Desember 2025

Balige, mediasergap.com PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Danau Toba resmi mengumumkan jadwal operasional Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Kaldera Toba untuk periode 20 hingga 31 Desember 2025 pada lintasan Balige – Onan Runggu – Muara (PP), Jumat (19/12/2025).

Pengumuman ini disampaikan guna memberikan kepastian layanan penyeberangan kepada masyarakat, khususnya menjelang libur Natal dan Tahun Baru, sekaligus meningkatkan kelancaran mobilitas penumpang dan kendaraan di kawasan Danau Toba.

Berdasarkan surat pemberitahuan operasional PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), KMP Kaldera Toba melayani penyeberangan setiap hari dengan dua trip perjalanan, yakni pada pagi dan siang hari, dengan waktu keberangkatan sebagai berikut:

  • Balige – Onan Runggu: pukul 08.00 WIB dan 11.00 WIB
  • Onan Runggu – Balige: pukul 09.30 WIB dan 16.00 WIB

Jadwal ini berlaku mulai Sabtu, 20 Desember 2025 hingga Rabu, 31 Desember 2025, namun dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi cuaca, teknis kapal, serta situasi di lapangan.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengimbau kepada seluruh pengguna jasa agar hadir lebih awal di pelabuhan, memastikan kendaraan dalam kondisi siap muat, serta mematuhi ketentuan yang berlaku demi keselamatan dan kenyamanan bersama.

Selain itu, penumpang diharapkan untuk selalu mengikuti informasi resmi dari pihak ASDP maupun petugas pelabuhan terkait perkembangan jadwal penyeberangan.

Dengan adanya jadwal operasional ini, diharapkan pelayanan transportasi penyeberangan di Danau Toba dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib selama masa libur akhir tahun. (Ds)

PESTA TOBA #Seri-12 Dorong Sinergi Data, Digitalisasi, dan Perbankan untuk Ekonomi Daerah

PESTA TOBA #Seri-12 Dorong Sinergi Data, Digitalisasi dan Perbankan untuk Ekonomi Daerah


Balige, mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten Toba melalui kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral Kabupaten Toba (PESTA TOBA) Seri-12 terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 19 Desember 2025, bertempat di Ruang Rapat Bappedalitbangda Kabupaten Toba, dan diikuti oleh para pengelola Admin Satu Data Toba dari seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Toba, perwakilan dari Bank Sumut, serta seluruh peserta PESTA TOBA.

PESTA TOBA Seri-12 mengangkat fokus pada Sinergi Statistik Sektoral, Transformasi Digital, dan Peran Bank dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Toba. Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Toba yang diwakili oleh Kepala Bappedalitbangda Kabupaten Toba, Sofian Sitorus.

Dalam sambutannya, Sofian menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung penguatan sistem statistik, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk lembaga keuangan. “Dengan kerja sama yang kuat, saya yakin Kabupaten Toba mampu meraih Toba Mantap 2029,” ujarnya.

Narasumber pertama, Kepala Bank Sumut Cabang Balige, Mecky Benni Hutahaean, memaparkan materi terkait migrasi aplikasi Sumut Mobile sebagai bagian dari transformasi layanan perbankan digital. Selanjutnya, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba, Sesmon Toberius Butarbutar, menyampaikan materi mengenai penerapan SPBE dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan terintegrasi.

Sementara itu, Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Toba, Marlina Naibaho, sebagai narasumber ketiga, menjelaskan pentingnya data statistik yang akurat dan berkualitas sebagai dasar perencanaan dan pembangunan daerah.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada masing-masing narasumber sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan peran aktif dalam PESTA TOBA Seri-12. (Ds)

(Sumber: ©MC Toba)

Kabupaten Toba Raih Kembali Predikat Informatif di Komisi Informasi Sumut Award 2025

Kabupaten Toba Raih Kembali Predikat Informatif di Komisi Informasi Sumut Award 2025


Medan, mediasergap.comPemerintah Kabupaten Toba kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 sebagai Badan Publik Informatif pada ajang Komisi Informasi Sumatera Utara Awards (KIA) 2025. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Oleh Gubernur Sumut melalui Staf Ahli  Alfi Syahriza, kepada Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus didampingi Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Dr. Abdul Harris Nasution.

Kegiatan KI Sumut Awards 2025 dilaksanakan selama dua hari, Kamis–Jumat, 18–19 Desember 2025, bertempat di Jl. Al-Falah No. 22, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Ajang ini merupakan bentuk apresiasi Komisi Informasi Sumut kepada badan publik yang dinilai konsisten dalam menyediakan akses informasi yang terbuka, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Penilaian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) yang telah berlangsung sejak Agustus 2025, termasuk proses verifikasi sebagai indikator utama penilaian. Monev ini bertujuan mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, baik di tingkat OPD maupun pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil monev, pada tahun 2024 jumlah OPD yang memperoleh predikat informatif tercatat sebanyak 15 OPD, sementara pada tahun 2025 meningkat menjadi 18 OPD dari total 33 OPD atau sekitar 50 persen. Di tingkat pemerintah kabupaten/kota, capaian peningkatan tergolong signifikan, dari 23 penerima predikat informatif pada tahun 2024 menjadi 29 penerima pada tahun 2025. Capaian ini diharapkan menjadi motivasi dalam penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh badan publik.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi Informasi Pusat, Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., M.P.A., menyampaikan bahwa KI Awards merupakan salah satu instrumen strategis untuk mendorong kemajuan keterbukaan informasi publik. “Keterbukaan informasi publik adalah hal yang esensial dan fundamental sebagai prinsip utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, yang diwakili oleh Staf Ahli Provinsi Sumatera Utara, Alfi Syahriza, menegaskan bahwa penganugerahan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi kepada lembaga yang mampu menerapkan keterbukaan informasi publik secara optimal. “Kita berada di tanah publik dan menjalankan amanah dengan sumber daya yang dititipkan oleh publik. Oleh sebab itu, lembaga yang mengelola kepentingan publik wajib menyampaikan informasi secara lengkap agar proses demokrasi dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Sumut yang diwakili Staf Ahli Gubernur , Ketua DPRD, seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara, pimpinan OPD dan UMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lembaga vertikal, Kementerian Agama Sumut, pemerintah desa se-Sumatera Utara, serta insan pers media cetak dan elektronik.

Capaian Kabupaten Toba pada KI Sumut Awards 2025 ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Toba dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Setelah acara selesai, Wakil Bupati Toba Audi Murphy O Sitorus menyampaikan rasa bangga atas predikat Informatif tiga kali berturut-turut yang tidak mudah di dapat, melainkan hasil kerja keras semua perangkat daerah. "Semoga tahun mendatang kita dapat mencapai  target kategori Informatif dengan memastikan keterbukaan informasi benar-benar dapat kita laksanakan di bidang pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, kependudukan dan seluruh organisasi perangkat daerah hingga ke desa", harap Wakil Bupati Audi Murphy Sitorus. (Ds)

(Sumber: ©MC Toba)

187 Personil Amankan Nataru, Wabup Toba Ajak Masyarakat Nikmati Damai dan Sukacita Natal

187 Personil Amankan Nataru, Wabup Toba Ajak Masyarakat Nikmati Damai dan Sukacita Natal


Balige, mediasergap.comPolres Toba melibatkan 187 personil untuk mengamankan Natal 2025 dan tahun baru 2026. Personil tersebut terdiri dari Polisi, TNI, Dishub, Satpol-PP, Basarnas maupun BPBD dan petugas kesehatan. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Toba AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga usai gelar pasukan Operasi Lilin Tahun 2025 di Lapangan Mako Polres Toba, Jumat (19/12/2025). 

"Operasi ini akan berlangsung sejak tanggal 20 besok sampai 2 Januari 2026. Kita juga telah menyiapkan 9 posko untuk pengamanan Natal dan tahun baru," kata Kapolres. 

Dalam pengamanan Natal dan tahun baru, Polres Toba akan berfokus pada pengamanan rumah ibadah, tempat wisata dan juga arus lalu-lintas. "Akan ada rekayasa lalu lintas terutama di Balige dan juga Porsea," ujar Kapolres mengakhiri keterangannya.

Sementara Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus yang turut dalam apel gelar pasukan tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba sudah menyiapkan berbagai hal untuk mewujudkan kenyamanan masyarakat, termasuk para perantau yang mudik maupun wisatawan. "Kita sudah siagakan alat berat untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi, apakah itu bencana atau longsor. Pertama ada di Tampahan, kemudian di Lumban Julu dan Parsoburan," sebut Wakil Bupati.

Beliau menambahkan, Pemkab Toba juga telah menempatkan para petugas di tempat-tempat wisata untuk menciptakan rasa nyaman dan suka cita bagi para wisatawan. "Supaya perantau atau wisatawan yang datang ke Toba bisa merasa nyaman, damai dan suka cita selama berada di Toba," lanjut beliau. 

Terkhusus kepada para wisatawan, beliau mengimbau agar mengutamakan keselamatan dan tetap mendengar pemandu yang ada di lokasi wisata. "Petugas kita akan berjaga di setiap lokasi wisata dari pukul 07.00 sampai pukul 18.00, kami minta tidak ada lagi aktivitas di pantai lewat dari pukul 18.00. Utamakan kenyamanan dan keselamatan," sebut Wakil Bupati mengakhiri keterangannya. (Ds)

(Sumber: ©MC Toba)

Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Serahkan Sertipikat Hak Milik di Desa Parsaoran Ajibata

Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Serahkan Sertipikat Hak Milik di Desa Parsaoran Ajibata

Ajibata Toba, mediasergap.comKantor Pertanahan Kabupaten Toba melaksanakan kegiatan penyerahan Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada masyarakat Desa Parsaoran Ajibata, Kecamatan Ajibata, pada Jumat (19/12/2025).

Penyerahan sertipikat ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, sekaligus mendukung tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Toba.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat penerima sertipikat menyambut baik program ini karena dinilai sangat membantu dalam menjamin legalitas tanah yang dimiliki serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Toba menyampaikan bahwa sertipikat yang diserahkan telah melalui proses pengukuran, pemeriksaan, dan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Toba berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendaftaran tanah dan pemanfaatan sertipikat secara bijak, baik untuk keperluan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan keluarga. (Ds)

Soroti Dugaan Mafia Tanah, KMMB Desak Polda Sumut Tuntaskan Kasus SHM Tumpang Tindih

Soroti Dugaan Mafia Tanah, KMMB Desak Polda Sumut Tuntaskan Kasus SHM Tumpang Tindih

Medan, mediasergap.com - Dugaan praktik penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) bermasalah kembali menjadi sorotan publik. Koalisi Masyarakat Mahasiswa Bersatu Sumatera Utara (KMMB-SU), menggelar aksi unjuk rasa damai di Polda Sumut, Senin (15/12/2025), guna mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan dugaan tumpang tindih lima SHM yang dinilai meresahkan masyarakat.

Aksi damai tersebut dipimpin Koordinator KMMB-SU, Sutoyo SH dengan membawa tuntutan agar proses hukum berjalan secara transparan dan profesional. Dalam orasinya, Sutoyo menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bersifat konstitusional dan bertujuan mengawal penegakan hukum, bukan untuk menjatuhkan institusi tertentu.

“Hari ini kami turun ke jalan untuk menyuarakan keadilan. Kami ingin membuktikan bahwa mahasiswa dan masyarakat masih memiliki kepedulian terhadap penegakan hukum yang adil dan berintegritas,” ujar Sutoyo.

KMMB-SU mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi lapangan, terdapat lima SHM yang diduga diterbitkan di atas lahan yang telah memiliki sertifikat sah sejak tahun 1988. Dugaan tersebut, menurut mereka, berkaitan dengan proses administrasi pertanahan yang berada di bawah kewenangan ATR/BPN di wilayah Sumut.

Sutoyo menjelaskan, bahwa laporan resmi terkait persoalan tersebut telah disampaikan ke Polda Sumut lebih dari satu bulan lalu dan juga ditembuskan ke Mabes Polri. Namun hingga saat ini, KMMB-SU menilai belum ada kejelasan terkait tindak lanjut laporan, termasuk pemanggilan terhadap pihak-pihak yang dilaporkan.

“Kami mendesak Polda Sumatera Utara untuk segera memanggil dan memeriksa Ravinder Singh atas terbitnya lima SHM tersebut. Salah satunya adalah SHM Nomor 8 atas nama Karin yang diketahui telah meninggal dunia,” tegasnya.

Menurut KMMB-SU, lambannya proses penanganan laporan berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat. Mereka juga mempertanyakan sejauh mana prinsip Polri Presisi diimplementasikan dalam menangani laporan pengaduan publik.

“Kami hadir bukan untuk menjatuhkan institusi kepolisian, melainkan untuk mendorong aparat penegak hukum agar menegakkan supremasi hukum secara objektif dan mengembalikan kepercayaan masyarakat,” tambah Sutoyo.

Pihak Polda Sumut melalui perwakilan Subdirektorat I Direktorat Reserse Kriminal Umum menyampaikan bahwa laporan yang disampaikan KMMB-SU akan ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

“Kami akan melakukan pengecekan terhadap laporan yang masuk dan memastikan proses penanganannya berjalan sesuai prosedur,” ujar perwakilan Polda Sumut kepada massa aksi.

KMMB-SU menegaskan akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut. Mereka menyatakan siap melakukan aksi lanjutan secara berkesinambungan apabila tidak ada kejelasan maupun transparansi dari aparat penegak hukum. “Hidup mahasiswa, hidup masyarakat Indonesia. Ini adalah suara perjuangan rakyat,” pungkas Sutoyo.

Akhirnya, massa aksi KMMB-SU ditemui perwakilan Polda Sumut, IPTU Sarwedi Manurung. Dalam pertemuan tersebut, IPTU Sarwedi menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan massa akan ditindaklanjuti.

Sebelumnya Dilaporkan ke Polda Sumut

Di tempat berbeda, sebelumnya, KMMB-SU telah melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik mafia tanah di Kabupaten Deli Serdang kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut. Laporan bernomor 179/SEK-KMMB/SUMUT/XI/2025 tersebut disampaikan pada Jumat, 28 November 2025.

Ketua KMMB-SU, Sutoyo SH menyampaikan bahwa laporan tersebut dilayangkan sebagai bentuk keprihatinan atas dugaan penerbitan sertifikat ganda di atas lahan yang telah bersertifikat sah sejak tahun 1988.

“Kami menemukan kejanggalan penerbitan sertifikat baru yang terbit di atas lahan bersertifikat SHM Nomor 8 Tahun 1988 atas nama Karim. Kondisi ini memicu konflik di lapangan dan berpotensi merugikan masyarakat,” kata Sutoyo.

Lahan seluas 16.990 meter persegi di Jalan Handayani, Kelurahan Delitua Timur, Kecamatan Delitua, diketahui telah dimiliki secara sah oleh Karim sejak tahun 1988. Namun pada tahun 2023, muncul klaim kepemilikan lain yang berujung konflik dan mengungkap adanya lima SHM baru yang dinilai tumpang tindih.

Kelima SHM tersebut masing-masing tercatat atas nama Ravinder Singh, Djita, Amrick atau Amri, Navneet Kaur, dan Jasbir. Sertifikat-sertifikat itu diduga diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang kemudian ditingkatkan menjadi SHM oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

KMMB-SU juga menyoroti salah satu SHM yang disebut diterbitkan saat pemiliknya diduga berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), sehingga dinilai menimbulkan pertanyaan serius terkait keabsahan proses administrasi.

Dalam laporan tertulisnya, KMMB-SU menilai penerbitan lima SHM tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, PP Nomor 24 Tahun 1997, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021. Selain itu, terdapat dugaan pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 266 juncto Pasal 55 KUHP.

KMMB-SU berharap Polda Sumut dapat menangani laporan ini secara profesional dan transparan guna menjamin kepastian hukum serta mencegah konflik agraria yang lebih luas. (Oliver Sirait)

Bupati Toba Bacakan Amanat Presiden RI pada Peringatan Hari Bela Negara

Bupati Toba Bacakan Amanat Presiden RI pada Peringatan Hari Bela Negara


Balige, mediasergap.comHari Bela Negara 2025 yang jatuh pada Jumat, 19 Desember 2025 diperingati dengan pelaksanaan upacara. Peringatan HBN setiap 19 Desember ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 tahun 2006.

Tahun ini, tema Hari Bela Negara 2025 "Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju".

Untuk memperingati Hari Bela Negara ke 77 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Toba melaksanakan upacara untuk memperingati Hari Bela Negara tingkat Kabupaten Toba di halaman kantor Bupati Toba pada Jumat (19/20/2025). 

Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu yang bertindak sebagai Inspektur Upacara membacakan amanat Presiden Republik Indonesia pada Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-77 Tahun 2025.

Berikut adalah amanat lengkap Presiden Republik Indonesia; 

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera untuk kita semua. 
Syalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat memperingati Hari Bela Negara ke-77, sebuah momentum penting untuk meneguhkan komitmen kita menjaga keutuhan bangsa.

Setiap tanggal 19 Desember, kita mengenang berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi pada tahun 1948, ketika Agresi Militer II mengancam keberlangsungan Republik. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa semangat bela negara mampu menjaga Indonesia tetap berdiri.

Peringatan Hari Bela Negara tahun ini mengusung tema: "Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju". Tema ini mengingatkan kita bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai apabila seluruh rakyat memiliki kesiapsiagaan, disiplin, dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

Hadirin yang saya hormati,

Dunia saat ini berada dalam dinamika yang sangat cepat dan penuh ketidakpastian. Rivalitas geopolitik, krisis energi, disrupsi teknologi, hingga arus informasi yang mudah dimanipulasi menjadi tantangan nyata bagi seluruh bangsa.

Ancaman terhadap negara tidak lagi bersifat konvensional, melainkan berbentuk perang siber, gerakan radikalisme, hingga ancaman bencana alam yang semakin sering terjadi. Dalam situasi seperti ini, semangat bela negara harus menjadi kekuatan kolektif seluruh warga Indonesia.

Saudara-saudara sekalian,

Saat kita memperingati Hari Bela Negara ke-77, saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tengah diuji oleh bencana alam. Ketiga wilayah ini memiliki peran sejarah yang luar biasa dalam perjalanan Republik, sehingga ujian yang mereka hadapi hari ini adalah panggilan bagi kita semua untuk hadir dan membantu mereka.

Dari Aceh, kita belajar tentang keteguhan sebuah wilayah yang sejak masa kerajaan telah menjadi benteng pertahanan Nusantara. Pada masa revolusi kemerdekaan, Aceh disebut sebagai "Daerah Modal" karena dukungan rakyatnya, baik logistik, pesawat, maupun dana yang menjadi penopang diplomasi dan perjuangan Republik. Tanpa keteguhan Aceh, perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak akan sekuat yang kita kenal hari ini.

Dari Sumatera Utara, kita mengenang semangat juang rakyat Medan Area dan perlawanan heroik di berbagai kota yang tidak pernah padam. Sumatera Utara menjadi salah satu pusat perlawanan terhadap agresi Belanda dan menjadi wilayah strategis yang menjaga kesinambungan pemerintahan Republik. Ketangguhan rakyat Sumatera Utara menjadi bagian dari fondasi berdirinya negara kita.

Dan dari Sumatera Barat, khususnya Bukittinggi, lahir PDRI, penyelamat republik dalam masa paling kritis. Ketika ibu kota negara diduduki, justru dari Sumatera Barat-lah pemerintahan Republik tetap hidup. Tanpa keberanian para pemimpin dan rakyat di wilayah ini, sejarah Indonesia akan sangat berbeda, dan peringatan Hari Bela Negara tidak akan memiliki makna seperti hari ini.

Karena itu, tanpa Aceh, tanpa Sumatera Utara, dan tanpa Sumatera Barat, sejarah bela negara tidak akan lengkap. Mereka bukan hanya bagian dari perjalanan masa lalu, tetapi fondasi yang menegaskan bahwa persatuan adalah kekuatan terbesar bangsa ini.

Hadirin yang saya banggakan,

Momentum Hari Bela Negara ke-77 hendaknya menjadi pengingat bahwa cinta tanah air harus kita wujudkan dalam tindakan nyata: hadir dalam membantu sesama yang sedang tertimpa bencana, menjaga ruang digital dari hoaks, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, dan berkontribusi dalam pembangunan sesuai peran masing-masing.

Mari kita bersama-sama meneguhkan tekad: Untuk Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju, dan Indonesia yang selalu mampu bangkit menghadapi setiap tantangan.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, perlindungan, dan petunjuk kepada kita semua.

Salam Bela Negara
Sekian dan Terima Kasih.
Wassalmu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Presiden Republik Indonesia Ttd. Prabowo Subianto

Upacara peringatan Hari Bela Negara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus, para pimpinan OPD dan ASN. (Ds)

(Sumber: ©MC Toba)

Diduga Muncul TPA Baru di Tanggul Sungai Sei Dalu-Dalu, Kinerja Disperkim LH Batu Bara Dipertanyakan

Diduga Muncul TPA Baru di Tanggul Sungai Sei Dalu-Dalu, Kinerja Disperkim LH Batu Bara Dipertanyakan

Batu Bara, mediasergap.com Munculnya tumpukan sampah yang diduga membentuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru di tanggul Sungai Sei Dalu-Dalu, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, menuai sorotan dan kritik tajam dari masyarakat. Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkim LH) Kabupaten Batu Bara pun dipertanyakan.

Padahal, belum lama ini Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si, memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengusung tema “Hentikan Polusi Plastik, Lestarikan Lingkungan”, sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan bahagia, sejalan dengan slogan Batu Bara BAHAGIA.

Namun, kondisi di lapangan dinilai belum mencerminkan komitmen tersebut. Permasalahan kebersihan dan lingkungan yang menjadi tanggung jawab Disperkim LH, yang dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas Tavy Juanda, S.T, serta Kabid Kebersihan dan Persampahan Erwansyah, dinilai belum tertangani secara optimal.

Pantauan awak media pada Kamis (18/12/2025) sekitar pukul 10.00 WIB, saat melintas di kawasan Jembatan Sungai Sei Dalu-Dalu, terlihat tumpukan sampah memanjang di sepanjang tanggul sungai. Sampah tersebut bahkan menyerupai TPA baru, membentang dari dekat badan jalan aspal hingga ke dalam area sekitar ±15 meter.

Kondisi tersebut menimbulkan bau busuk menyengat dan udara yang tidak sehat, sehingga pengendara roda dua yang melintas terpaksa menutup hidung akibat aroma tak sedap.

Menanggapi hal tersebut, Arman, salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Air Putih, menyampaikan keprihatinannya pada Kamis sore (18/12/2025) sekitar pukul 16.00 WIB. Ia meminta Bupati Batu Bara segera melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan dan pejabat terkait di Disperkim LH.

“Bagaimana mungkin target bebas sampah tahun 2025 yang dicanangkan pemerintah pusat bisa tercapai, sementara perintah Bupati saja terkesan diabaikan,” ujar Arman dengan nada kecewa.

Arman juga mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari internal pekerja kebersihan, pihak yang membidangi persampahan disebut jarang turun ke lapangan dan lebih sering berada di kantor, sehingga pengawasan tidak berjalan maksimal.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab Disperkim LH, dan kelalaian dalam menjalankan tugas dapat menimbulkan konsekuensi hukum, mulai dari pengawasan internal dan eksternal, sanksi administratif, gugatan hukum lingkungan, hingga sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Arman meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil pihak Disperkim LH melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), agar persoalan sampah di Kabupaten Batu Bara dapat segera ditangani secara serius dan berkelanjutan. (Biro BB)

Peristiwa

Hukrim

Nasional

Daerah

Sport