Keadilan yang Tertunda, Publik Menanti Langkah Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya

BEKASI, mediasergap.com – Lambannya perkembangan penanganan sejumlah laporan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan seorang warga Kabupaten Bekasi kembali menjadi sorotan publik. Setelah lebih dari satu tahun berlalu sejak laporan pertama dibuat, pelapor mengaku masih belum memperoleh kepastian hukum yang jelas terkait proses yang sedang berjalan.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penanganan perkara oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam memberikan informasi perkembangan kasus kepada masyarakat yang mencari keadilan melalui jalur hukum.

Kasus ini berawal dari dugaan kerugian sebesar Rp72 juta yang menurut pelapor terjadi dalam transaksi pinjam-meminjam uang dengan jaminan kendaraan. Merasa dirugikan, korban kemudian melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan kepada pihak kepolisian.

Namun hingga kini, sejumlah laporan yang telah dibuat disebut belum menunjukkan kepastian penyelesaian yang dapat menjawab harapan pelapor.

Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya mencatat sedikitnya terdapat empat laporan polisi yang berkaitan dengan perkara tersebut, yaitu:

• STTLP/B/3355/IX/2024/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA (30 September 2024)
• LP/B/4771/VII/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA (10 Juli 2025)
• LP/B/3383/XI/2025/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA (26 November 2025)
• LP/B/42/I/2026/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA (6 Januari 2026)

Banyaknya laporan yang telah dibuat dalam rentang waktu cukup panjang menjadi perhatian berbagai pihak. Publik menilai sudah sewajarnya pelapor memperoleh informasi yang jelas mengenai tahapan penanganan perkara, termasuk kendala yang mungkin dihadapi penyidik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.

Ketua RJN Bekasi Raya, Hisar Pardomuan, menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan bukti penerimaan laporan, tetapi juga membutuhkan kepastian mengenai tindak lanjut yang dilakukan aparat penegak hukum.

"Pertanyaan yang muncul sederhana. Sudah sejauh mana perkembangan perkara ini? Apakah telah naik ke tahap penyidikan? Apa kendala yang menyebabkan prosesnya berlangsung begitu lama? Masyarakat berhak mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut," ujarnya.

Menurut Hisar, kritik yang disampaikan bukanlah bentuk serangan terhadap institusi kepolisian, melainkan dorongan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi mengenai perkembangan perkara merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

"Ketika masyarakat melapor, mereka tidak hanya menyerahkan berkas dan menunggu tanpa batas waktu. Mereka berhak mendapatkan informasi, penjelasan, dan kepastian proses sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi mengenai perkembangan terkini dari laporan-laporan tersebut. Karena itu, perhatian publik kini tertuju kepada Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya untuk memberikan penjelasan yang komprehensif terkait status penanganan perkara.

Kejelasan informasi dinilai penting bukan hanya bagi pelapor, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

Sebagai negara hukum, setiap laporan masyarakat yang telah diterima aparat penegak hukum seharusnya memperoleh penanganan yang terukur, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya kini, sampai kapan para pelapor harus menunggu kepastian? (Rel)

PB Pendawa Indonesia Terima Cinderamata dari Kakanwil Ditjenpas Sumut

Medan (Sumut) mediasergap.com – Dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno, menyerahkan cinderamata berupa plakat kepada PB Pendawa Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas hubungan baik dan sinergi yang telah terjalin selama ini.

Penyerahan cinderamata tersebut dilakukan dalam rangka salam perpisahan Kakanwil Ditjenpas Sumut sebelum melaksanakan tugas barunya sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat. Plakat diterima oleh Waketum PB Pendawa Indonesia Donny Rizal yang didampingi oleh Iqbal Sahputra dan Sigit selaku perwakilan LKBH Pendawa Indonesia.

Dalam sambutannya, Yudi Suseno menyampaikan terima kasih atas dukungan, komunikasi, dan kerja sama yang telah terjalin baik antara Kanwil Ditjenpas Sumut dan PB Pendawa Indonesia. Menurutnya, sinergi antara instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan sangat penting dalam mendukung program pembinaan serta pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Donny Rizal menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Yudi Suseno atas kepemimpinan dan dedikasinya selama bertugas di Sumatera Utara.

“Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Yudi Suseno atas amanah baru sebagai Kakanwil Ditjenpas Jawa Barat. Terima kasih atas hubungan baik dan kerja sama yang telah terjalin dengan PB Pendawa Indonesia. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberhasilan dalam mengemban tugas di tempat yang baru,” ujar Donny Rizal.

Acara penyerahan cinderamata tersebut menjadi simbol eratnya hubungan silaturahmi dan sinergitas yang telah terbangun antara Kanwil Ditjenpas Sumut dan PB Pendawa Indonesia, serta diharapkan dapat terus berlanjut di masa mendatang. (Red)

Polres Binjai Buktikan Kepedulian, Bantuan Sosial Disalurkan Langsung kepada Masyarakat

BINJAI (Sumut) mediasergap.com – Menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang mengusung tema “Polri Untuk Masyarakat”, Polres Binjai kembali menunjukkan komitmennya sebagai institusi yang tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga hadir dengan kepedulian sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dipimpin langsung oleh Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana, S.I.K., S.H., M.M., M.H., didampingi Wakapolres, para Pejabat Utama, dan personel Polres Binjai, kegiatan bakti sosial dilaksanakan dengan menyalurkan bantuan sosial kepada warga kurang mampu di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kamis (11/6/2026).

Bantuan diberikan kepada berbagai elemen masyarakat yang selama ini memiliki peran penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, seperti bilal mayit, pengurus kemakmuran masjid, petani, buruh bangunan, hingga tukang becak. Paket bantuan yang disalurkan berisi kebutuhan pokok sehari-hari, di antaranya beras, minyak goreng, gula, kecap, kopi, mi instan, dan bahan pangan lainnya.

Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata pengabdian Polri kepada masyarakat. Menurutnya, Hari Bhayangkara bukan sekadar peringatan hari lahir Polri, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat kedekatan emosional antara Polri dan masyarakat melalui aksi-aksi sosial yang memberikan manfaat secara langsung.

“Kami ingin kehadiran Polri dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga melalui kepedulian dan perhatian terhadap kondisi sosial warga. Polri yang kuat adalah Polri yang dicintai masyarakat, dan kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” ujar Kapolres.

Kegiatan bakti sosial ini sekaligus menjadi cerminan transformasi Polri yang semakin humanis, responsif, dan berintegritas dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Melalui sentuhan kemanusiaan dan kepedulian sosial yang terus dilakukan, Polres Binjai berharap dapat mempererat hubungan kemitraan dengan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Raut bahagia dan rasa syukur terlihat dari para penerima bantuan yang mengaku terbantu dengan perhatian yang diberikan. Kehadiran Kapolres beserta jajaran secara langsung di tengah masyarakat menjadi bukti bahwa Polri selalu berupaya hadir, mendengar, dan memberikan manfaat nyata bagi warga.

Momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini menjadi pengingat bahwa semangat pengabdian Polri tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan, tetapi juga melalui aksi kemanusiaan yang memperkuat persatuan, kepedulian, dan kebersamaan dengan masyarakat. (Roni K)

Gelar Nobar Bersama TP PKK, Wali Kota Tebing Tinggi Apresiasi Pesan Moral Film Parodi Edukatif "Kampung Durian Gak Jadi Runtuh”

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Tebing Tinggi Ny. Hj. Susmira Wanti Iman Irdian Saragih menghadiri kegiatan nonton bareng (nobar) pemutaran film edukasi parodi “Kampung Durian Gak Jadi Runtuh” yang digelar di Aula Lantai IV Balai Kota Tebing Tinggi, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan yang diinisiasi TP PKK Kota Tebing Tinggi ini menjadi sarana edukasi sekaligus hiburan bagi masyarakat dalam menyampaikan pesan-pesan sosial, ekonomi, dan ketahanan keluarga melalui media film.

Dalam sambutannya selaku Pembina TP PKK Kota Tebing Tinggi, Wali Kota Iman Irdian Saragih menyampaikan apresiasi kepada TP PKK yang terus berkomitmen mendukung pembangunan keluarga dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program yang bermanfaat.

“Atas nama Pemerintah Kota Tebing Tinggi, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada TP PKK yang terus berkomitmen mendukung pembangunan keluarga dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat di tengah masyarakat,” ujar Wali Kota.

Menurut Wali Kota, kegiatan pemutaran film edukasi merupakan salah satu sarana penting dalam membangun keluarga yang harmonis, berkualitas dan berketahanan. Melalui film tersebut, masyarakat diajak memahami pentingnya peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter, moral, serta masa depan generasi penerus bangsa.

Wali Kota juga berharap momentum kegiatan tersebut dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah, TP PKK dan masyarakat dalam mewujudkan warga yang sehat, cerdas, mandiri dan sejahtera.

“Saya berharap melalui kegiatan nonton bareng ini seluruh peserta memperoleh wawasan, inspirasi dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu menciptakan lingkungan keluarga yang baik dan mendukung terwujudnya masyarakat yang maju serta berdaya saing,” kata Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menilai film “Kampung Durian Gak Jadi Runtuh” memiliki pesan edukatif yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Film tersebut dinilai mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keharmonisan keluarga, memperkuat nilai-nilai kebersamaan serta meningkatkan kesadaran dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.

Wali Kota juga mengusulkan agar film tersebut dapat ditayangkan lebih luas kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya edukasi publik, termasuk dalam berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

“Saya mendukung kegiatan ini karena mampu memberikan edukasi kepada masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi maupun kehidupan beragama. Edukasi seperti ini perlu terus dilakukan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi atau isu negatif yang belum tentu benar,” ungkap Wali Kota.

Sebelum pemutaran film dimulai, Ketua TP PKK Kelurahan Durian, Ny. Ulfia Sari Lubis, terlebih dahulu membacakan sinopsis film yang sarat akan nilai-nilai kebersamaan dan resolusi konflik sosial dalam kehidupan bertetangga tersebut.

Usai pemutaran film, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kreativitas para penggiat seni lokal, Wali Kota bersama Ketua TP PKK Kota Tebing Tinggi menyerahkan piagam penghargaan secara simbolis kepada para pemain film tersebut. Selain itu, turut diserahkan cendera mata berupa kaos bertuliskan “Kampung Durian Gak Jadi Runtuh” sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam menyukseskan produksi film edukasi parodi tersebut.

Melalui momentum ini, Pemko Tebing Tinggi berharap sinergi antara pemerintah, TP PKK, dan seluruh elemen masyarakat dapat semakin solid demi mewujudkan warga Kota Tebing Tinggi yang sehat, cerdas, berdaya saing, dan sejahtera.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi AKBP Rohim Marthin Gultom, Camat Bajenis Ari Miranda, Lurah Durian Dias Nasution, para pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, serta jajaran TP PKK dari tingkat kota hingga lingkungan. (Ajs)

Wabup Toba Matangkan Persiapan Festival 1000 Tenda untuk Tingkatkan Kesejahteraan Warga

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Festival 1000 Tenda kembali hadir sebagai salah satu agenda wisata unggulan di Kabupaten Toba. Setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di Desa Wisata Meat, Kecamatan Tampahan, festival tahun ini akan berlangsung di kawasan wisata alam Juma Bulu Riverside, Desa Wisata Pardomuan Ajibata, Kecamatan Ajibata, pada 26–28 Juni 2026 mendatang.

Untuk memastikan seluruh persiapan berjalan optimal, Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, menghadiri rapat koordinasi bersama panitia pelaksana dari Rumah Karya Indonesia (RKI) di lokasi kegiatan, Kamis (11/06/2026).

Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa Festival 1000 Tenda bukan hanya menjadi ajang wisata dan kreativitas generasi muda, tetapi juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar.

“Persiapan kegiatan ini harus dilakukan secara matang. Melalui dukungan pemerintah desa dan BUMDes, kita berharap lokasi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Event ini harus menjadi peluang bagi desa untuk berkembang dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujar Audi Murphy O. Sitorus.

Menurutnya, keberhasilan sebuah kegiatan tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang hadir, tetapi juga dari sejauh mana manfaat yang dirasakan masyarakat lokal. Karena itu, pelibatan pelaku UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan festival.

“Yang paling mudah dan nyata adalah melalui UMKM. Kita ingin masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini untuk menjual produk lokal, kuliner, maupun berbagai hasil kreativitas yang dimiliki,” tambahnya.

Sementara itu, mewakili Rumah Karya Indonesia (RKI), Parjalang Hutabarat memaparkan perkembangan persiapan kegiatan yang telah dimulai sejak dua bulan terakhir. Ia menyampaikan sejumlah kebutuhan dukungan guna memastikan pelaksanaan festival berjalan aman, nyaman, dan sukses.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain kebersihan lokasi, pengelolaan sampah, layanan kesehatan, keamanan, fasilitas diskusi bagi peserta, penyediaan sumber listrik, penunjuk arah menuju lokasi, hingga dukungan perizinan dan penyelenggaraan acara.

“Kami berharap dukungan dari berbagai pihak agar Festival 1000 Tenda dapat terselenggara dengan baik dan memberikan pengalaman yang berkesan bagi seluruh peserta sekaligus membawa manfaat bagi masyarakat sekitar,” ungkap Parjalang.

Festival 1000 Tenda dikenal sebagai kegiatan yang menggabungkan wisata alam, edukasi, kreativitas, dan kolaborasi anak muda dalam suasana perkemahan yang inspiratif. Selain menjadi ruang interaksi dan pengembangan potensi generasi muda, kegiatan ini juga diharapkan semakin memperkuat posisi Kabupaten Toba sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di kawasan Danau Toba.

Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan pembahasan kesiapan teknis, penyelarasan tujuan pelaksanaan, serta mitigasi risiko guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun sektor pariwisata daerah.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota DPRD Kabupaten Toba Candrow Manurung, Staf Ahli Bupati Sahat Manullang, Asisten Administrasi Umum Verry S. Napitupulu, Kepala Dinas Kesehatan dr. Freddi S. Sibarani, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Sofian Sitorus, Kabid Destinasi Disbudpar Welman Sibarani, Camat Ajibata Mangapul Roha Manurung, serta Kepala Desa Pardomuan Ajibata Tamba Tua Sirait.

Festival 1000 Tenda 2026 diharapkan menjadi momentum kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan generasi muda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat promosi pariwisata, serta memperkenalkan potensi Desa Wisata Pardomuan Ajibata kepada khalayak yang lebih luas. (Ds)

Kunjungan Wisatawan Malaysia ke Kawasan Danau Toba Terus Meningkat, Toba Siapkan Langkah Strategis Perkuat Daya Saing Destinasi

Ket Foto: Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus berbincang bersama Konsul Jenderal Malaysia di Medan Shahril Nizam Abdul Malek, didampingi Bupati Samosir Vandiko T. Gultom dan Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih di Hotel Niagara Parapat, Kamis (11/06/2026). 

PARAPAT (Sumut) mediasergap.com – Tingginya minat wisatawan mancanegara, khususnya dari Malaysia, untuk berkunjung ke kawasan Danau Toba menjadi peluang besar bagi seluruh kabupaten yang berada di kawasan destinasi super prioritas tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Toba dalam upaya meningkatkan kualitas destinasi wisata dan memperkuat daya saing daerah.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan santai antara Konsul Jenderal Malaysia di Medan, Shahril Nizam Abdul Malek, bersama Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, dan Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih di Hotel Niagara Parapat, Kamis (11/06/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Konsul Jenderal Malaysia menyampaikan bahwa Malaysia merupakan salah satu negara penyumbang wisatawan terbesar ke Indonesia, termasuk ke wilayah Sumatera Utara dan kawasan Danau Toba.

"Malaysia merupakan salah satu pasar wisata terbesar bagi Indonesia. Kunjungan wisatawan Malaysia ke Sumatera Utara, khususnya Medan dan kawasan Danau Toba, terus menunjukkan tren yang positif," ungkap Shahril Nizam Abdul Malek.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus menilai bahwa tingginya kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Toba harus menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Kabupaten Toba untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi.

Menurutnya, dominasi kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi unggulan di kawasan Danau Toba menunjukkan bahwa potensi pasar wisata masih sangat besar dan perlu direspons dengan peningkatan kualitas layanan, pengembangan atraksi wisata, serta penguatan ekonomi kreatif dan UMKM lokal.

"Kita harus menyikapi kondisi ini secara positif dan konstruktif. Tingginya kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Toba menjadi pemacu semangat bagi Kabupaten Toba untuk terus berbenah. Kita perlu meningkatkan kualitas destinasi, memperkuat pelayanan wisata, serta menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan yang berkunjung," ujar Audi Murphy O. Sitorus.

Ia menambahkan bahwa pengembangan sektor pariwisata tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga harus mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat melalui tumbuhnya usaha lokal, peningkatan lapangan kerja, dan berkembangnya ekonomi kreatif.

Pemerintah Kabupaten Toba berkomitmen untuk terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas pariwisata, dan masyarakat dalam mewujudkan destinasi yang nyaman, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dengan berbagai potensi wisata alam, budaya, dan kearifan lokal yang dimiliki, Kabupaten Toba optimistis dapat menjadi salah satu destinasi unggulan yang semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara di kawasan Danau Toba.

Turut mendampingi Wakil Bupati Toba dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bupati Sahat Manullang, Asisten Administrasi Umum Verry S. Napitupulu, Kepala Dinas Kesehatan dr. Freddi S. Sibarani, dan Kepala Dinas Pertanian Lena Pardede. (Ds)

Pemkab Toba Perkuat Komitmen Membangun SDM melalui Bantuan Pendidikan

Balige (Toba) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui dukungan nyata di bidang pendidikan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan bantuan pendidikan kepada putra-putri Kabupaten Toba yang menempuh pendidikan di SMA Asrama Yayasan Tunas Bangsa (TB) Soposurung dan SMA Unggul Del.

Komitmen tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, bersama pihak Yayasan Tunas Bangsa Soposurung dan Yayasan Del di Ruang Rapat Staf Ahli Kantor Bupati Toba, Kamis (11/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut disepakati pemberian bantuan pendidikan kepada 23 siswa asal Kabupaten Toba, terdiri dari 2 siswa SMA Asrama Yayasan TB Soposurung dan 21 siswa SMA Unggul Del. Bantuan yang diberikan mencakup biaya sekolah (SPP), biaya asrama, uang makan, serta biaya laboratorium.

Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba berupaya memastikan para siswa dapat fokus menempuh pendidikan tanpa terbebani oleh biaya pendidikan bulanan.

“Pemerintah Kabupaten Toba menanggung seluruh biaya bulanan siswa berupa uang sekolah, biaya asrama, uang makan, dan biaya laboratorium. Dengan demikian, para siswa dapat lebih fokus belajar dan mengembangkan potensi yang mereka miliki,” ujar Wakil Bupati.

Untuk siswa kelas XI dan XII, bantuan diberikan selama satu tahun penuh, yakni Januari hingga Desember 2026. Sementara bagi siswa baru kelas X Tahun Ajaran 2026/2027, bantuan diberikan mulai Juli hingga Desember 2026. Adapun biaya pendaftaran atau biaya masuk awal tetap menjadi tanggung jawab orang tua masing-masing.

Menurut Wakil Bupati, penentuan penerima bantuan dilakukan secara objektif melalui verifikasi langsung ke rumah keluarga siswa guna memastikan bantuan tepat sasaran.

“Kami melakukan survei langsung untuk melihat kondisi keluarga calon penerima. Tujuannya agar bantuan ini benar-benar diberikan kepada siswa yang membutuhkan dan memiliki semangat untuk berprestasi,” jelasnya.

Program bantuan pendidikan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Toba dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi generasi muda. Melalui dukungan tersebut, diharapkan semakin banyak putra-putri Toba yang mampu mengembangkan potensi akademik dan kepemimpinan mereka di sekolah-sekolah unggulan, sehingga kelak dapat berkontribusi bagi kemajuan daerah.

Pemerintah Kabupaten Toba juga berharap sinergi dengan lembaga pendidikan unggulan seperti SMA Asrama Yayasan TB Soposurung dan SMA Unggul Del dapat terus diperkuat guna menciptakan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (Ds)

Pemkab Toba Dukung Tata Kelola Data Berkualitas Melalui Rapat Sinergitas Statistik Sektoral

Toba (Sumut) mediasergap.com – Kabupaten Toba dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Sinergitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Tahapan Awal Interoperabilitas Portal PASADA dengan Portal Data Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Kegiatan yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Utara ini berlangsung di Aula Lantai IV Kantor Bupati Toba, Kamis (11/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri kepala dinas maupun perwakilan Diskominfo kabupaten/kota se-Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi, kolaborasi, serta integrasi data guna mendukung pembangunan daerah yang berbasis data dan informasi yang akurat.

Kepala Dinas Kominfo Sumatera Utara, Erwin Harahap, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa data kini menjadi aset strategis yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan.

“Data saat ini merupakan aset yang sangat berharga. Di tengah dinamika tantangan pembangunan yang semakin modern, cepat berubah, dan penuh ketidakpastian, ketersediaan data yang lengkap menjadi pondasi utama dalam menentukan arah kebijakan, memastikan ketepatan intervensi, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Paber Napitupulu, yang mewakili Bupati Toba menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Toba sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan strategis tersebut.

Menurutnya, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mewujudkan implementasi program Satu Data Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan.

“Langkah ini merupakan wujud komitmen bersama dalam mewujudkan Satu Data Indonesia yang aktual, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami berharap kegiatan ini semakin memperkuat sinergi antara BPS sebagai pembina data, Diskominfo sebagai wali data, serta Bappeda sebagai sekretariat data,” katanya.

Dalam forum tersebut, para peserta memperoleh berbagai materi strategis dari narasumber yang berkompeten di bidangnya. Statistisi Ahli Muda Jimmy Saputra Sebayang memaparkan pentingnya penguatan statistik sektoral melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).

Selanjutnya, Pranata Komputer Ahli Muda Viktor Suwiyanto menjelaskan pengembangan Sistem Satu Data PASADA sebagai upaya mendorong interoperabilitas dan integrasi data antar daerah. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba, Eston Sihotang, membagikan pengalaman serta praktik baik (best practice) penyelenggaraan statistik sektoral yang telah diterapkan di Kabupaten Toba.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara semakin siap memperkuat tata kelola data, meningkatkan kualitas statistik sektoral, serta mengoptimalkan pemanfaatan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (Ds)

Dugaan Penyimpangan Dana BOK Puskesmas Sukadana: Kerugian Negara Rp400 Juta Dikembalikan, Penegakan Hukum Dipertanyakan

SUKADANA (Kalbar) mediasergap.com – Kasus dugaan penyimpangan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Tahun Anggaran 2023–2024 kembali menjadi sorotan. 

Meski hasil audit Inspektorat menunjukkan adanya kerugian negara sebesar Rp400 juta dan uang tersebut telah dikembalikan, kelanjutan proses hukum penegakan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam kasus ini dipertanyakan oleh masyarakat.

Praktisi Hukum sekaligus perwakilan warga,yang identitasnya diminta untuk di rahasiakan demi keamanan., sangat menyayangkan mandeknya penegakan hukum terhadap para pihak yang diduga terlibat, yakni Kepala Puskesmas Sukadana, drg. R.S.R, serta Bendahara Puskesmas, T.P.

"Kasus dana BOK ini seolah kebal hukum karena kerugian negara sudah dikembalikan, lalu dianggap selesai tanpa ada sanksi pidana. Jika analoginya seperti itu, berarti pelaku kriminal biasa pun bisa bebas jika mengembalikan barang curiannya. Ini mencederai rasa keadilan dan UU Tipikor," ujar Praktisi Hukum dalam keterangannya, Kamis (11/06/2026).

Kronologi Aliran Dana ke Rekening Pribadi

Kasus ini pertama kali mencuat ke publik pada Februari 2025 setelah adanya laporan mengenai pemotongan anggaran Dana BOK Tenaga Kesehatan (Nakes) sebesar 7% dari total anggaran yang disalurkan dari pusat.

Menindaklanjuti hal tersebut, Unit Tipikor Satreskrim Polres Kayong Utara sempat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah ASN pemegang program di Puskesmas Sukadana. Kasus ini pun sempat viral di media sosial. 

Pihak kepolisian kemudian melimpahkan berkas pemeriksaan ke pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Kayong Utara untuk dilakukan audit investigasi.

Berdasarkan hasil audit Inspektorat pada Desember 2025, ditemukan adanya indikasi pemalsuan tanda tangan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang diduga dilakukan oleh oknum bendahara. 

Audit tersebut menyimpulkan adanya kerugian negara sebesar Rp400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).

Namun, setelah Kepala Puskesmas dan Bendahara mengembalikan nominal kerugian tersebut ke kas negara melalui Inspektorat, perkara ini disinyalir tidak dilanjutkan ke ranah pidana.

Seretan Nama Oknum Aparat dan Dugaan TPPU

Lebih lanjut,perwakilan warga yang enggan dibsebutkan namanya mengungkapkan adanya kejanggalan dalam aliran dana BOK tersebut. 

Berdasarkan cetak rekening koran (print out) Bank BNI milik para ASN dan tenaga honorer tahun 2023–2024, ditemukan aliran dana yang masuk ke rekening pribadi T.P (Bendahara) dan suaminya, Ipda Z, yang merupakan seorang perwira Polri.

"Selama tahun 2023 hingga kasus ini viral, buku tabungan dan kartu ATM milik para ASN diduga dipegang langsung oleh bendahara keuangan. 

Bahkan, ada indikasi penarikan dana BOK saat Ipda Z sedang mengikuti pendidikan perwira (Secapa) Polri.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, bukti-bukti rekening koran tersebut sebelumnya telah diserahkan oleh perwakilan nakes kepada pihak Satreskrim Polres Kayong Utara yang saat itu menjabat. 

Namun, beredar kabar adanya pertemuan di salah satu hotel di Ketapang untuk mengondisikan agar aliran dana ke rekening pribadi oknum aparat tersebut tidak diusut lebih dalam.

Persoalan transfer dana BOK ke rekening pribadi ini bahkan sempat mencuat dalam Sidang Kode Etik Profesi di Polda Kalbar. 

Tindakan tersebut dinilai melanggar hukum dan berpotensi mengarah pada dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat mendesak aparat penegak hukum (APH) polda Kalbar untuk bersikap transparan dan tetap melanjutkan proses hukum formal, mengingat pengembalian kerugian negara menurut UU Tipikor tidak serta-merta menghapus tindak pidananya. (Rel)

Komite Tetap Kelistrikan KADIN Kalimantan Timur Hadiri Sosialisasi Pembentukan MKI Wilayah Kaltim

Balikpapan (Kaltim) mediasergap.com - Komite Tetap Kelistrikan KADIN Kalimantan Timur, Maret Samuel Sueken, mewakili Ketua Umum KADIN Kalimantan Timur dan juga sekaligus sebagai Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) menghadiri undangan General Manager PLN UID Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra) dalam kegiatan Sosialisasi dan Pemaparan Peran Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Wilayah Kalimantan Timur yang diselenggarakan di Balikpapan.

Kegiatan tersebut membahas rencana pembentukan MKI Wilayah Kalimantan Timur sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah, PLN, dunia usaha, akademisi, asosiasi profesi, serta para pemangku kepentingan sektor energi dan ketenagalistrikan.

Dalam kesempatan tersebut, KADIN Kalimantan Timur menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan MKI Wilayah Kalimantan Timur sebagai forum strategis yang diharapkan mampu memperkuat sinergi pembangunan sektor ketenagalistrikan, mendorong investasi energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung keandalan pasokan listrik bagi pembangunan daerah dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kehadiran KADIN Kalimantan Timur dalam forum tersebut juga merupakan bagian dari komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan energi dan keberlanjutan pembangunan sektor ketenagalistrikan di Kalimantan Timur. (Rel)