Media Sergap -->

Headline

Kemendagri Apresiasi Realisasi Penggunaan TKD Tambahan Pascabencana Kabupaten Samosir

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Realisasi Dana Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) pascabencana Kabupaten Samosir sudah mencapai Rp22,27 miliar atau 58,32 % dari total alokasi Rp38,18 miliar. Capaian tersebut mendapat apresiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Rapat Koordinasi, Monitoring dan Kunjungan Lapangan di Aula Kantor Bupati Samosir, Jumat (20/11/2026), sebagai bentuk komitmen Pemkab Samosir dalam mengelola dan mempercepat pemanfaatan anggaran sesuai ketentuan.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan, sejumlah program telah berjalan dan sebagian lainnya masih dalam tahap pengerjaan serta proses administrasi pencairan. Pemkab Samosir optimistis seluruh program dapat dituntaskan, baik dari sisi pelaksanaan fisik maupun pertanggungjawaban administrasi.

“Kami terus berkomitmen menyelesaikan penerapan TKD ini hingga 100 %, tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga pelaporan administrasi harus 100 %,” tegas Vandiko.

Ia menjelaskan, penggunaan TKD tambahan diarahkan sesuai surat edaran Mendagri, dengan fokus pada penanganan kebencanaan, infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemulihan ekonomi masyarakat serta penguatan ketahanan pascabencana melalui program dan kegiatan sejumlah OPD.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, mengapresiasi realisasi TKD Kabupaten Samosir yang telah melampaui 50 persen dan masuk lima besar kabupaten/kota di Sumatera Utara dalam realisasi belanja. “Kami mengapresiasi pengelolaan TKD di Sumut. Kabupaten Samosir rangking lima besar realisasi belanja. Melihat realisasi sudah bagus, sudah di atas 50 %, bahkan jika digabung dengan pembangunan fisik bisa lebih,” ujarnya.

Horas mengingatkan agar percepatan realisasi tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi, transparansi dan pengawasan. Pengadaan barang dan jasa didorong melalui sistem elektronik, serta pembayaran harus sesuai dengan progres pekerjaan fisik. Ia juga meminta OPD berkoordinasi dengan APIP dalam melakukan reviu dan pengawasan pelaksanaan program.

Apresiasi turut disampaikan Kaposko Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Kastorius Sinaga, yang menyebut Kabupaten Samosir masuk wilayah hijau dan berada pada peringkat keempat daerah dengan realisasi TKD tambahan terbesar dan tercepat.

“Samosir masuk wilayah hijau, peringkat keempat terbesar dan tercepat merealisasikan TKD tambahan. Apresiasi kepada Bupati dan jajaran. Mohon sisanya dipercepat untuk direalisasikan sesuai surat edaran Mendagri,” ungkap Kastorius.

Ia berharap anggaran tersebut turut dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan daerah terhadap potensi bencana, termasuk mitigasi banjir, penanganan dan normalisasi sungai yang berpotensi menimbulkan banjir, mengingat Sumatera Utara berada dalam kondisi yang perlu diwaspadai terhadap potensi cuaca ekstrem.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, yang hadir secara daring, juga mendorong percepatan belanja, pengadaan melalui e-katalog dan marketplace, serta penyelesaian kegiatan fisik dan administrasi pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Kemendagri, katanya, siap mendampingi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Perencana Anggaran Daerah Kemendagri Fernando Siagian juga mengingatkan pentingnya percepatan realisasi mengingat waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas. Ia menyampaikan bahwa pengelolaan TKD Kabupaten Samosir dinilai cukup baik dan kerap menjadi contoh, namun tetap perlu ditingkatkan melalui koordinasi, pendampingan serta penyampaian informasi kepada masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari monitoring dan pendampingan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memastikan TKD tambahan pascabencana dikelola secara akuntabel, tepat sasaran dan optimal dalam mendukung pembangunan serta penguatan ketahanan daerah. (D/Smart)

Dinas Pertanian Toba Buka Penjelasan Soal Anggaran Irigasi Perpompaan 2026

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Dinas Pertanian Kabupaten Toba memberikan penjelasan terkait perbedaan nominal anggaran bantuan kegiatan irigasi perpompaan Tahun Anggaran 2026 yang menjadi perbincangan di media sosial. Perbedaan tersebut dipastikan berkaitan dengan mekanisme penganggaran dan sumber pendanaan yang berbeda, bukan perbedaan jenis kegiatan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba, Lena Pardede, menyampaikan klarifikasi tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (20/11/2026). Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan di Kabupaten Toba bersumber dari dua program, yakni Tugas Pembantuan (TP) Provinsi dan bantuan pemerintah melalui Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP).

Untuk kegiatan yang bersumber dari TP Provinsi, terdapat sebanyak 50 paket irigasi perpompaan berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Tahun 2026, dengan nomor DIPA 018.13.04.691325/2026 tertanggal 1 Desember 2025.

Dalam skema tersebut, kelompok tani menerima dana konstruksi sebesar Rp153 juta per paket. Sementara biaya rancang bangun sebesar Rp2,7 juta per paket dialokasikan secara terpisah melalui kode rekening 522131.

"Dana sebesar Rp153 juta itulah yang disalurkan oleh provinsi ke rekening kelompok tani. Sementara biaya rancang bangun memiliki alokasi tersendiri, sehingga nominal yang tercantum pada papan proyek adalah Rp153 juta," jelas Lena.

Sementara itu, enam paket lainnya bersumber dari bantuan pemerintah melalui DIPA Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas I Medan Tahun Anggaran 2026, dengan nomor DIPA SP DIPA-018.13.2.695352/2026 tertanggal 6 Juni 2026.

Pada skema ini, total anggaran yang diterima kelompok tani mencapai Rp155,7 juta per paket karena dana konstruksi dan biaya rancang bangun telah digabungkan dalam satu alokasi anggaran.

Lena menerangkan, perbedaan nominal tersebut juga dipengaruhi mekanisme penganggaran serta kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berada di balai, bukan pada Dinas Pertanian Kabupaten Toba. Adapun biaya rancang bangun sebesar Rp2,7 juta telah dicantumkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang ditandatangani kelompok tani.

Penjelasan tersebut turut dibenarkan oleh konsultan rancang bangun kegiatan irigasi perpompaan, Jonson Tambunan. Ia menjelaskan bahwa kedua program memiliki tujuan dan jenis kegiatan yang sama, tetapi menggunakan mekanisme pembiayaan berbeda.

"Sebenarnya kedua kegiatan ini sama. Anggaran dari TP Provinsi di luar biaya rancang bangun, sedangkan anggaran dari LIP sudah digabungkan dengan biaya rancang bangun," ujarnya.

Lebih lanjut, Lena menyampaikan bahwa pembangunan irigasi perpompaan merupakan salah satu upaya penting dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Toba. Hal ini mengingat terdapat tujuh kecamatan yang tergolong daerah tadah hujan, sehingga ketersediaan air menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan produktivitas tanaman padi.

Kondisi tersebut semakin membutuhkan perhatian di tengah anomali iklim yang menyebabkan pola musim hujan dan kemarau semakin sulit diprediksi. Karena itu, keberadaan fasilitas irigasi perpompaan diharapkan dapat membantu petani memperoleh pasokan air, terutama ketika memasuki musim kemarau.

Ia juga mengungkapkan bahwa indeks pertanaman di Kabupaten Toba saat ini masih berada pada angka 1,35. Untuk meningkatkannya, Dinas Pertanian terus mendorong sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui berbagai program pembangunan infrastruktur pertanian.

Sebagai bahan pembanding, Lena menyebutkan sejumlah daerah yang telah mencapai indeks pertanaman lebih tinggi, seperti Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai dengan capaian 2–2,5 kali, serta Kota Padangsidimpuan yang telah mencapai tiga kali indeks pertanaman.

"Kita berharap kegiatan irigasi perpompaan ini terus ada di Kabupaten Toba karena sangat membantu petani, terutama saat musim kemarau, sekaligus mendukung peningkatan indeks pertanaman," katanya.

Menanggapi berbagai kritik dan tanggapan yang berkembang di media sosial, Lena menyatakan terbuka terhadap masukan sebagai bagian dari upaya evaluasi dan perbaikan pelayanan publik, khususnya di sektor pertanian. Ia berharap setiap kritik dapat disampaikan secara objektif, profesional, dan berorientasi pada substansi program melalui dinas atau pejabat yang berwenang.

Menurutnya, kritik yang konstruktif merupakan bagian penting dalam mendorong transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat pembangunan pertanian di Kabupaten Toba.

Melalui pembangunan irigasi perpompaan yang didukung pemerintah pusat dan provinsi, Pemerintah Kabupaten Toba berharap ketersediaan air bagi lahan pertanian semakin terjamin, produktivitas petani meningkat, dan indeks pertanaman terus berkembang guna memperkuat ketahanan pangan daerah. (Dosi)

Bupati Toba Kukuhkan TP PKK Masa Bakti 2025–2030, Perkuat Peran Kader dalam Mendukung Pembangunan Daerah

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Jambore Kader PKK Kabupaten Toba menjadi momentum memperkuat gerakan pemberdayaan keluarga sekaligus pengukuhan dan pelantikan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Toba masa bakti 2025–2030. Kegiatan berlangsung di Sopo Parsaoran Nauli, Tambunan, Jumat (20/11/2026).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu mengukuhkan kembali TP PKK Kabupaten Toba masa bakti 2025–2030. Selanjutnya, Ketua TP PKK Kabupaten Toba, Ny. Astita Effendi S.P. Napitupulu, melantik Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan dan menyematkan pin kepada para pengurus yang dilantik.

Dalam sambutannya, Bupati Toba menegaskan bahwa TP PKK dan kader Posyandu memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah menuju Toba Mantap 2029.

Ia berharap TP PKK semakin aktif memperkuat ketahanan keluarga melalui berbagai program prioritas, di antaranya pencegahan stunting, peningkatan kesehatan masyarakat, pengembangan kemandirian ekonomi keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), serta optimalisasi pemanfaatan pekarangan. Selain itu, sinergi dengan seluruh perangkat daerah juga perlu terus ditingkatkan agar program pemberdayaan keluarga berjalan efektif dan berkelanjutan.

"Jadikan TP PKK sebagai mitra kerja nyata pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Saya juga berharap seluruh kader terus meningkatkan tertib administrasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital," ujar Bupati.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Toba, Ny. Astita Effendi S.P. Napitupulu, menyampaikan bahwa Jambore Kader PKK yang diikuti para kader dari 16 kecamatan bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan menjadi ruang pembelajaran, berbagi pengalaman, mempererat kebersamaan, serta mengembangkan kreativitas kader dalam menjalankan program PKK.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas capaian TP PKK Kabupaten Toba pada tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Prestasi tersebut meliputi Juara III Tertib Administrasi PKK melalui Desa Simanobak, Kecamatan Silaen; Juara Harapan II Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) melalui Desa Jonggi Manulus, Kecamatan Parmaksian; serta Juara Harapan II IVA Test melalui Kecamatan Balige.

"Harapan saya, seluruh peserta membawa pulang bukan hanya piala, tetapi juga pengetahuan, pengalaman, dan gagasan baru untuk diterapkan di desa masing-masing. Semangat, kedisiplinan, kreativitas, dan kerja sama hendaknya menjadi budaya dalam pelaksanaan kegiatan PKK sehari-hari," ungkapnya.

Sebagai bagian dari rangkaian peringatan HKG PKK ke-54, kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan kue sebagai simbol perayaan, pengumuman pemenang perlombaan, serta penyerahan hadiah kepada para peserta.

Dukungan terhadap pemberdayaan keluarga juga diwujudkan melalui penyerahan bantuan bibit ayam dari Dinas Pertanian Kabupaten Toba dan bantuan kambing dari TP PKK Provinsi Sumatera Utara kepada desa binaan TP PKK Kabupaten Toba yang mengikuti tahapan evaluasi tingkat provinsi.

Selain itu, penghargaan masa bakti 15 tahun turut diberikan kepada pengurus PKK Kabupaten Toba sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian dalam menggerakkan pemberdayaan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Melalui momentum HKG PKK ke-54 ini, diharapkan seluruh kader semakin solid, inovatif, dan bersemangat dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK serta menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat demi terwujudnya keluarga yang sehat, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing di Kabupaten Toba. (Dosi)

Fery Matondang Buka Fakta di Balik Video Viral Tahanan Makan Bersama Polisi, Sebut Ada Sisi Kemanusiaan

MEDAN (Sumut) mediasergap.com – Beredarnya video sejumlah tahanan kasus narkotika yang makan bersama personel kepolisian di sebuah rumah makan di Kota Medan mendapat perhatian luas masyarakat. Menanggapi polemik tersebut, Fery Matondang, wartawan yang merekam sekaligus mengunggah video tersebut, memberikan klarifikasi mengenai kronologi dan latar belakang kejadian.

Fery menjelaskan, peristiwa itu bermula setelah personel Satresnarkoba Polres Asahan menghadiri konferensi pers pengungkapan kasus narkotika di Mapolda Sumatera Utara, Senin (16/11/2026). Rombongan berangkat dari Asahan sekitar pukul 06.00 WIB dan belum sempat sarapan sebelum mengikuti kegiatan yang berlangsung hingga sekitar pukul 11.00 WIB.

Usai kegiatan, rombongan kemudian berinisiatif singgah di Rumah Makan Kembang sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke Asahan. Keputusan tersebut juga dilatarbelakangi adanya beberapa tahanan yang menyampaikan bahwa mereka belum makan sejak pagi.

“Beberapa tahanan menyampaikan kepada petugas bahwa mereka lapar dan belum makan. Kemudian ada inisiatif dari personel untuk mengajak mereka makan terlebih dahulu,” ungkap Fery.

Ia menjelaskan, pemilihan lokasi rumah makan tersebut juga mempertimbangkan aspek keamanan dan kemudahan pengawasan terhadap para tahanan selama kegiatan berlangsung

Menurut Fery, dirinya merekam momen tersebut karena melihat adanya sisi humanis dari tindakan personel kepolisian. Ia mengaku tidak memiliki kepentingan lain selain ingin memperlihatkan bahwa setiap manusia, termasuk seseorang yang sedang menjalani proses hukum, tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi.

“Saya melihat para tahanan begitu senang karena mendapatkan perlakuan tersebut. Bahkan, mereka menyampaikan kepada saya bahwa meskipun mereka penjahat, mereka tetap manusia dan merasa diperlakukan dengan baik oleh polisi,” tuturnya.

Fery yang mengaku telah menjalani profesi jurnalistik selama kurang lebih 15 tahun menegaskan bahwa dirinya bukan anggota kepolisian, melainkan wartawan yang secara independen merekam kejadian tersebut karena melihat adanya nilai kemanusiaan yang ingin disampaikan kepada masyarakat.

“Saya membuat video itu karena melihat sisi humanisnya. Tidak ada maksud atau kepentingan lain. Saya ingin menunjukkan bahwa meskipun seseorang berstatus tahanan, mereka tetap harus diperlakukan sebagai manusia,” jelasnya.

Di sisi lain, Polda Sumatera Utara sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut. Polda Sumut juga memastikan bahwa peristiwa itu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) guna memastikan pelaksanaan tugas personel tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Klarifikasi Fery diharapkan dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai kronologi kejadian yang menjadi perhatian publik. Ia pun menyampaikan permohonan maaf apabila video yang dibuatnya menimbulkan kesalahpahaman maupun persepsi yang kurang tepat di tengah masyarakat.

Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pendekatan humanis dalam pelayanan kepolisian harus tetap berjalan beriringan dengan profesionalisme, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap prosedur pengamanan tahanan. (Rel)

BKPSDM Toba Laksanakan Seleksi Terbuka Empat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Balige (Sumut) mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melaksanakan seleksi terbuka pengisian empat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemkab Toba.

Kepala BKPSDM Toba, Donald Simanjuntak, menjelaskan bahwa seleksi tersebut mencakup tiga jabatan yang saat ini kosong dan satu jabatan yang akan ditinggalkan pejabatnya karena memasuki batas usia pensiun pada April 2027 mendatang.

“Jabatan yang kosong saat ini ada tiga. Namun, kita membuka seleksi untuk empat jabatan karena sesuai ketentuan, seleksi dapat dibuka enam bulan sebelum pejabat memasuki batas usia pensiun. Dalam hal ini, jabatan Kepala Dinas Sosial juga kita ikutkan dalam seleksi,” jelas Donald saat ditemui di Kantor BKPSDM Toba, Jumat (20/11/2026).

Ia menyampaikan, tahapan pengumuman seleksi telah dilaksanakan pada 15–23 Oktober 2026, sedangkan pendaftaran dibuka pada 28 Oktober hingga 11 November 2026.

Dari proses pendaftaran tersebut, terdapat delapan orang pelamar yang mendaftar untuk mengisi empat jabatan. Setiap pelamar diperbolehkan memilih lebih dari satu jabatan sehingga tercatat sebanyak 16 pilihan atau lamaran untuk seluruh jabatan yang diseleksi.

Adapun empat jabatan tersebut meliputi Inspektur dengan empat pelamar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan empat pelamar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan empat pelamar, serta Kepala Dinas Sosial dengan empat pelamar.

Donald mengatakan, tahapan seleksi administrasi telah selesai dilaksanakan, selanjutnya, pada 23 November 2026, peserta akan mengikuti uji kompetensi manajerial dan sosial kultural di UPT Asesmen milik BKD Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian, pada 26 November 2026, peserta akan mengikuti presentasi makalah dan wawancara di hadapan lima orang panitia seleksi (pansel). Hasil penilaian dari tahapan tersebut dijadwalkan diumumkan pada 27 November 2026.

“Akumulasi nilai dari panitia seleksi akan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni Bupati Toba, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui aplikasi ASN Karier,” ujarnya.

Setelah laporan diterima, BKN akan menerbitkan rekomendasi yang menjadi dasar pengumuman tiga peserta terbaik untuk masing-masing jabatan. Selanjutnya, Bupati Toba selaku PPK akan menentukan calon yang akan menduduki jabatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Donald memperkirakan seluruh rangkaian seleksi akan selesai pada 15 Desember 2026.

Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan secara maksimal sehingga menghasilkan calon pejabat yang memiliki kompetensi, kemampuan manajerial, serta karakter yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

“Sejauh ini pelaksanaan seleksi berjalan lancar tanpa hambatan. Pemkab Toba berkomitmen mendapatkan calon pejabat yang mampu membantu pimpinan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Toba, yakni Toba Mantap 2029,” pungkasnya. (Dosi)

Proyek Drainase PUPR SDABMBK Medan Tanpa Plang Informasi Merusak Fasilitas Umum dan Galian Sangat Membahayakan Masyarakat

MEDAN (Sumut) mediasergap.com — Pengerjaan proyek drainase di Jalan Luku II, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, menuai keluhan setelah merusak fasilitas umum berupa lapangan sepak bola yang selama ini digunakan anak-anak sekolah untuk pelajaran olahraga dan klub sepak bola untuk latihan setiap hari.

Kondisi lapangan kini berubah menyerupai kubangan kerbau akibat dilintasi kendaraan pengangkut material dan dijadikan tempat parkir alat berat. Tanah bekas galian parit serta sampah sisa penebangan kayu berserakan, membuat lapangan tidak lagi bisa digunakan. Lebih mengkhawatirkan, bekas galian yang cukup dalam dibiarkan terbuka dan menyerupai kolam sehingga mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak.

Persoalan semakin mencuat karena sejak awal pengerjaan tidak terlihat papan informasi proyek maupun keterangan nilai pagu anggaran. Warga tidak mengetahui siapa kontraktor pelaksana, berapa nilai pekerjaan, siapa pengawasnya, dan berapa lama proyek tersebut dikerjakan.

Salah seorang warga berinisial YMG mempertanyakan transparansi pekerjaan tersebut. Menurutnya, aktivitas proyek terus berjalan meskipun identitas dan informasi anggaran tidak terlihat di lokasi.

"Sejak awal pengerjaan tidak ada terlihat plang proyek maupun nilai pagunya, sementara pengerjaan terus berjalan. Apa ini bukan proyek siluman? Sejak wali kota sekarang, banyak kali kami lihat proyek yang dikerjakan tidak beres," ungkap YMG.

Ia juga melontarkan kritik terhadap Wali Kota Medan yang dinilainya harus lebih memperhatikan kualitas pembangunan daripada sekadar penampilan. "Wali kota jangan hanya pandai bergaya klimis dengan rambut diberi pomade, sementara kualitas kerja saja tidak tahu dan tidak terkontrol. Kami masyarakat yang merasakan langsung dampaknya," tegasnya.

YMG turut menyampaikan bahwa dirinya mendengar informasi mengenai Wali Kota Medan yang disebut-sebut dilaporkan ke KPK. Meski demikian, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dan bukti resmi. "Mau sampai kapan negara ini tertata rapi kalau suara rakyat saja tidak didengar? Kalau pemimpin tidak amanah, bagaimana dengan pejabat yang berada di bawahnya?" lanjutnya.

Kondisi tersebut menuntut penjelasan Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan. Bagaimana pengawasan proyek dilakukan hingga lapangan olahraga masyarakat dijadikan lintasan kendaraan material dan tempat parkir alat berat? Siapa kontraktor pelaksana, berapa nilai kontraknya, serta mengapa papan informasi proyek tidak tersedia di lokasi?

Kontraktor juga harus menjelaskan siapa yang mengizinkan penggunaan lapangan tersebut dan kapan fasilitas umum itu dipulihkan. Tanah bekas galian, sampah pekerjaan, serta lubang berbahaya harus segera ditangani. Jangan sampai kontraktor menyelesaikan pekerjaan drainase lalu meninggalkan kerusakan yang harus ditanggung masyarakat.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, SDABMBK perlu membuka informasi mengenai anggaran, pelaksana, pengawas, dan masa pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembangunan yang menggunakan uang rakyat tidak boleh hanya mengejar penyelesaian fisik, sementara fasilitas umum rusak, keselamatan anak-anak terancam, dan informasi proyek tidak diketahui masyarakat. Wali Kota Medan dan SDABMBK harus menjawab persoalan di Jalan Luku II dengan penjelasan terbuka serta tindakan nyata, bukan membiarkan keluhan warga tanpa kepastian.

Sadisnya lagi Kabid Drainase PUPR SDABMBK Kota Madan Hardy Patuan H Sibarani memilih bungkam saat dikonfirmasi. (M)

Rutan Balige Gelar Tasyakuran Hari Bakti Kemenimipas Ke-2, Perkuat Sinergi dan Komitmen Pelayanan

BALIGE (Sumut) mediasergap.com – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Balige menggelar tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Ke-2 Tahun 2026, Kamis (19/11). Kegiatan berlangsung sederhana namun penuh khidmat sebagai wujud rasa syukur atas perjalanan pengabdian sekaligus momentum memperkuat kebersamaan dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Mengusung tema *“Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”*, kegiatan ini diikuti jajaran pegawai Rutan Balige dan turut dihadiri sejumlah mitra kerja, di antaranya Polsek Balige, Koramil 17/Balige, Puskesmas Tandang Buhit Balige, serta pihak BRI Balige. Kehadiran para mitra tersebut menjadi gambaran nyata pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.

Sebagai bentuk penghargaan atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin, Rutan Balige turut menyerahkan piagam penghargaan kepada para mitra kerja. Apresiasi ini merupakan ungkapan terima kasih atas kontribusi dan komitmen bersama dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemasyarakatan.

Suasana penuh keakraban semakin terasa melalui prosesi pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan pengabdian Kemenimipas. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan makan bersama dan menikmati hidangan tumpeng dalam suasana kekeluargaan, sehingga semakin mempererat hubungan silaturahmi antara jajaran Rutan Balige dan para mitra kerja.

Melalui peringatan Hari Bakti Kemenimipas Ke-2 ini, Rutan Balige berharap hubungan sinergis dengan seluruh mitra kerja dapat terus dipelihara dan ditingkatkan. Momentum ini juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan secara tulus, profesional, dan penuh tanggung jawab.

Dengan semangat *“Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”*, Rutan Kelas IIB Balige berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan Pemasyarakatan yang humanis, menjaga stabilitas keamanan, serta mewujudkan pembinaan yang memberikan manfaat nyata bagi warga binaan maupun masyarakat luas. (Dosi)

Tinjau Pasar Gambir dan Sejumlah Ruas Jalan, Wali Kota Tebing Tinggi Tekankan Penertiban Bahu Jalan

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih menekankan penertiban penggunaan bahu jalan di kawasan Pasar Gambir dan sejumlah ruas jalan kota. Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Tebing Tinggi saat melakukan peninjauan lapangan bersama Forkopimda dan perangkat daerah, Kamis (19/11/2026). Peninjauan diawali di Pasar Gambir, Jalan Iskandar Muda, guna memastikan ketertiban serta kenyamanan pengguna jalan dan masyarakat umum.

“Kita bersama Forkopimda, dari Kepolisian, Kejari, Kodim atau Koramil, serta jajaran kepala OPD melihat akses di Pasar Gambir rusak berat. Nanti terganggu aktivitas sehari-hari, seperti mengantar anak sekolah, bekerja, dan lainnya. Kepada seluruh pedagang, tolong mohon kerjasamanya supaya lebih tertib dan tertata rapi. Ini harapan kita semuanya,” ujar Wali Kota Iman Irdian Saragih.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota meminta para pedagang yang masih berjualan di bahu jalan agar naik dan menempati kios yang telah disediakan Pemerintah Kota Tebing Tinggi di lantai atas Pasar Gambir. Sementara itu, pedagang yang memiliki rumah toko (ruko) tetap berjualan di rukonya agar berlaku adil bagi seluruh pedagang.

“Kita imbau dalam bulan November ini, semua wajib diisi sampai hari Minggu,” tegas Wali Kota.

Selain menertibkan pemanfaatan kios dan bahu jalan di sekitar Pasar Gambir, Wali Kota juga menyampaikan rencana penataan pedagang kaki lima (PKL) di Lapangan Merdeka yang akan diarahkan ke Jalan Gereja dan Jalan Veteran sebagai kawasan heritage Kota Tebing Tinggi.

“Bisa Car Free Day (CFD) dan Car Free Night (CFN). Juga untuk sistem satu arah (one way) kita buat supaya tertib berlalu lintas, lebih rapi, benar-benar tertata dan bersih, serta sehat warganya. Tapi juga ini mohon kerjasamanya kepada masyarakat dan seluruh stakeholder di Kota Tebing Tinggi,” kata Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tebing Tinggi Marimbun Marpaung menjelaskan bahwa peninjauan ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menegakkan aturan dan menjaga kelancaran lalu lintas.

“Kami juga memihak kepada UMKM. Infrastruktur pasar sudah sangat baik, ada pasar khusus kain, Blok A untuk sayur dan buah, Blok B untuk daging, serta Blok C untuk ikan dan ayam,” jelas Marimbun.

Menurutnya, pedagang yang berjualan di bahu jalan sebenarnya telah memiliki kios atau stand masing-masing, namun kerap mengkhawatirkan pembeli enggan naik ke lantai atas.

“Kalau semua menaati peraturan dan berdagang sesuai peruntukannya, saya yakin pembeli tetap datang karena kebutuhan pokok selalu dicari,” ujarnya.

Marimbun menambahkan, kios atau stand yang tidak aktif ditempati selama tiga bulan berturut-turut akan ditarik kembali hak pemakaiannya sesuai ketentuan Perda Nomor 8, Peraturan Wali Kota, serta hasil rapat tim, untuk dialihkan kepada pedagang yang belum memiliki tempat, khususnya PKL. 

Jika kuota belum mencukupi, penempatan akan diarahkan ke Jalan Badak Bejuang, Gang Besi, dan area pelataran Blok A, B, dan C. Ia juga mengingatkan ketertiban berlalu lintas di Jalan Iskandar Muda dan kawasan Kampung Tempel.

Usai dari Pasar Gambir, Wali Kota bersama Forkopimda dan jajaran perangkat daerah melanjutkan peninjauan ke Jalan Pattimura dan Jalan K.H.A. Dahlan dengan penekanan serupa agar para pedagang tidak menggunakan bahu jalan.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda diantaranya, anggota DPRD Anda Yasser, perwakilan Polres Ipda Perri Sinaga dan Ipda Darwin S., perwakilan Kejari Auli A. Rahman dan Roni Parulian Sinaga, Danramil 13/TT Kapt. Inf. Abdul Malik. Turut hadir pula dari jajaran Pemko Tebing Tinggi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Reza Aghista, Kadis Perhubungan Yustin Bernard Hutapea, Kasatpol PP Benny Erickson Hamonangan Hutajulu, perwakilan instansi terkait, serta tim peliputan Diskominfo Kota Tebing Tinggi. (Ajs)

Rakor PPID se-Sumut Dorong Peningkatan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

MEDAN (Sumut) mediasergap.com - Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sumatera Utara di Ballroom Hotel Emerald Garden Medan, Kamis (19/11/2026). Rakor ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Toba, Tumpal Panjaitan dan Kepala Bidang PIKP, Tulus Hutabarat bersama staf. 

Sekda Provinsi Sumut Timur Tumanggor, S.Sos., M.AP. yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumatera Utara dijabat oleh Dr. H. Muhammad Suib, S.Pd., M.M dalam sambutannya menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik bukan lagi sekadar kewajiban administratif atau pemenuhan prosedur birokrasi semata, melainkan pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang maju, good governance. 

"Masyarakat saat ini memiliki hak konstitusional untuk mengetahui proses perumusan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan secara transaparan dan akuntabel," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam hal menjalankan fungsi PPID, salah satunya rotasi atau mutasi pejabat yang mengelola PPID belum diikuti serah-terima tugas dan pemahaman teknis yang lambat. Kedua, masalah koodirnasi internal serta alur data dari bidang-bidang teknis di OPD menuju meja PPID pelaksana maupun PPID utama. Ketiga, ketidaklengkapan dokumen pendukung seperti daftar informasi publik, daftar informasi dikecualikan, serta bukti publikasi berkala untuk memenuhi standar nilai baku minimal.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Porman Mahulae menyampaikan bahwa Rakor tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, peningkatan kapasitas pengelola PPID, serta optimalisasi penyediaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi kepada masyarakat secara transparan, cepat, tepat, dan akuntabel.

Dalam Rakor tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut juga menghadirkan dua narasumber sebagai pemateri, yakni Ketua Bidang Regulasi Komisi Informasi Pusat, Rini Wulandari dan Perwakilan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Rega Tadeak Hakim. Setiap sesi materi yang disampaikan juga diselingi dengan sesi tanya-jawab dan diskusi. 

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan menyampaikan bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Toba akan berupaya memaksimalkan fungsinya sebagai PPID utama untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat. "Tadi kita sudah mendengar penjelasan dan poin-poin penting terkait dengan PPID. Kita akan berupaya semaksimal mungkin menjalankan fungsi PPID di Kabupaten Toba," kata Tumpal Panjaitan usai mengikuti Rakor. (Dosi)

Polres Binjai Gelar Gebyar Operasi Zebra Toba 2026, Pengendara Tertib Diberi Apresiasi dan Hadiah

BINJAI (Sumut) mediasergap.com – Dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesadaran masyarakat berlalu lintas, Polres Binjai menggelar Gebyar Operasi Zebra Toba 2026 dengan mengedepankan edukasi, apresiasi dan pendekatan humanis kepada pengguna jalan.

Kegiatan dilaksanakan Satlantas Polres Binjai bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Binjai, Rabu (18/11/2026), pukul 09.30 WIB, di Jalan T. Amir Hamzah dan Jalan Sutomo, Kota Binjai.

Dalam kegiatan tersebut, Kasat Lantas Polres Binjai IPTU Janitra Giri Satya, S.Tr.K., M.H., memberikan apresiasi berupa berbagai hadiah kepada pengendara yang tertib, melengkapi surat-surat kendaraan serta mematuhi peraturan lalu lintas.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., mengimbau masyarakat agar senantiasa mengutamakan keselamatan, mematuhi peraturan lalu lintas dan mengikuti arahan petugas saat berkendara.

Gebyar Operasi Zebra Toba 2026 ini merupakan upaya mengubah paradigma operasi kepolisian yang selama ini dianggap menakutkan menjadi kegiatan edukatif, humanis dan menyenangkan, sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa tertib berlalu lintas merupakan kebutuhan bersama," terang Kapolres Binjai.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kesiapan Polres Binjai dalam menghadapi pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), guna mewujudkan situasi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar.

Polres Binjai mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, karena keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama. (Roni K)

(Sumber: Humas Res Binjai)

Peristiwa

Hukrim

Nasional

Daerah

Sport