Disbudpar Toba Siapkan Strategi Baru Tingkatkan Kunjungan Wisatawan

Ket. Foto: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba, Rikardo Hutajulu

Balige (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus memperkuat strategi pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan promosi destinasi, penyelenggaraan atraksi wisata, serta penataan destinasi unggulan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor pariwisata.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba, Rikardo Hutajulu, mengatakan hasil evaluasi menunjukkan bahwa promosi dan atraksi wisata masih perlu diperkuat agar potensi pariwisata Kabupaten Toba semakin dikenal luas oleh wisatawan.

"Promosi menjadi salah satu faktor penting dalam memperkenalkan keindahan destinasi wisata yang kita miliki. Karena itu, pembenahan terus kita lakukan agar promosi lebih terarah dan mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Toba," ujarnya, Rabu (8/7/2026).

Selain memperkuat promosi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga menerapkan strategi klasifikasi destinasi wisata menjadi tiga kategori, yakni destinasi prioritas, unggulan, dan rintisan. Strategi ini bertujuan memfokuskan pengembangan pada objek wisata yang dinilai siap memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat.

Sebagai langkah awal, pemerintah menetapkan sepuluh destinasi sebagai objek wisata prioritas. Beberapa di antaranya adalah kawasan Pakkodian, Desa Adat Meat, serta kawasan Makam Sisingamangaraja yang direncanakan akan direvitalisasi. Destinasi tersebut akan menjadi fokus pengembangan dan promosi dalam dua tahun ke depan.

"Setelah pengembangan destinasi prioritas berjalan, destinasi unggulan akan dipromosikan menjadi prioritas berikutnya. Dengan demikian, wisatawan akan selalu memperoleh pengalaman baru saat berkunjung ke Kabupaten Toba," jelas Rikardo.

Selain pengembangan destinasi, penyelenggaraan berbagai atraksi dan event juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya tarik wisata. Menurutnya, perpaduan antara keindahan alam dan kegiatan wisata akan memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi para pengunjung.

Salah satu agenda yang tengah dipersiapkan adalah penyelenggaraan Tour de Toba, ajang balap sepeda yang direncanakan melintasi kawasan pesisir Danau Toba dan sejumlah destinasi wisata unggulan. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi media promosi yang mampu memperkenalkan potensi wisata Kabupaten Toba kepada khalayak yang lebih luas.

Sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga berkomitmen mengangkat kembali tradisi-tradisi Batak sebagai bagian dari atraksi wisata. Salah satunya adalah tradisi Maranggir, yang akan dikemas dalam bentuk pertunjukan budaya di destinasi wisata sebagai upaya melestarikan kearifan lokal sekaligus memperkaya pengalaman wisatawan.

Di samping promosi dan atraksi, peningkatan aksesibilitas menuju destinasi wisata juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Ketersediaan akses yang aman, nyaman, dan efisien dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata secara berkelanjutan.

Melalui berbagai strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Toba optimistis sektor pariwisata akan semakin berkembang, meningkatkan daya saing daerah, membuka peluang usaha bagi masyarakat, serta mendukung terwujudnya visi Toba Mantap 2029 sebagai daerah tujuan wisata yang unggul, berbudaya, dan berkelanjutan. (Ds)

Dinas PMD PPA Toba Optimalkan Program Strategis Demi Capai Target Kinerja 2026

Ket. Foto: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba, Melati Silalahi, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/7/2026).

Balige (Sumut) mediasergap.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (PMD PPA) Kabupaten Toba terus mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program strategis guna mencapai target kinerja Tahun Anggaran 2026. Berbagai kegiatan yang dijalankan difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kepala Dinas PMD PPA Kabupaten Toba, Melati Silalahi, menjelaskan bahwa target kinerja tahun ini mencakup empat bidang utama yang seluruhnya sedang berjalan sesuai rencana.

"Pada bidang pemerintahan desa, kami menargetkan pembinaan administrasi di 32 Desa dan saat ini prosesnya sedang berlangsung," ujar Melati Silalahi di ruang kerjanya, Rabu (8/7/2026).

Selain pembinaan administrasi, Dinas PMD PPA juga telah melaksanakan sosialisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, serta Bagi Hasil Pajak kepada pemerintah desa. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan pemanfaatan dana transfer pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan delapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Menurut Melati, setelah tahapan sosialisasi selesai dilaksanakan, pihaknya akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa tahap pertama di seluruh desa sasaran.

Di bidang perlindungan perempuan dan anak, Dinas PMD PPA menaruh perhatian besar terhadap upaya pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. Tahun ini, sosialisasi perlindungan anak ditargetkan menjangkau 20 sekolah di Kabupaten Toba dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Kami ingin menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Pencegahan perundungan menjadi perhatian bersama karena anak-anak merupakan generasi penerus yang harus mendapat perlindungan," jelasnya.

Sementara itu, melalui bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas PMD PPA terus memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama (BUMDesma). Salah satu target yang sedang berjalan adalah pelaksanaan musyawarah pertanggungjawaban BUMDes dan BUMDesma di setiap kecamatan sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan usaha desa.

Pada bidang Kelembagaan Masyarakat Desa dan Adat (KMDA), Dinas PMD PPA juga tengah melakukan identifikasi masyarakat hukum adat di wilayah Natinggir. Di samping itu, pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) terus dilakukan, termasuk pendampingan kepada desa binaan PKK.

Ke depan, Dinas PMD PPA akan melaksanakan berbagai kegiatan kolaboratif, seperti Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak PKK, peringatan Hari Anak Nasional, serta program pemberdayaan perempuan di sektor UMKM, ekonomi, dan sosial melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Melati berharap seluruh program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pemerintahan desa, kesejahteraan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, serta mendukung terwujudnya visi pembangunan Toba Mantap 2029.

"Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program. Kami optimistis target kinerja tahun 2026 dapat tercapai sekaligus memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkasnya. (Ds)

Wabup Toba: Seleksi JPT Pratama Momentum Menunjukkan Kapasitas Kepemimpinan

Balige (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) resmi membuka Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (9/7/2026), di Sapa Raja, Balige.

Enam Jabatan yang diseleksi meliputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan; Kepala Dinas Ketahanan Pangan; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Tahapan seleksi yang dilaksanakan pada hari pertama mencakup wawancara dan presentasi makalah sebagai bagian dari proses penilaian kompetensi dan kapasitas para peserta.

Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, saat membuka kegiatan memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh peserta agar mengikuti setiap tahapan seleksi dengan penuh semangat dan menampilkan kemampuan terbaik.

"Seleksi ini menjadi kesempatan bagi setiap peserta untuk menunjukkan gagasan, visi, serta kesiapan memimpin organisasi. Manfaatkan momentum ini untuk mempresentasikan pemikiran terbaik apabila nantinya dipercaya mengemban amanah sebagai pimpinan perangkat daerah," ujarnya.

Menurut Wakil Bupati, proses seleksi bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang bagi aparatur sipil negara untuk menunjukkan kualitas kepemimpinan, inovasi, dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar seluruh peserta tetap bangga telah berpartisipasi dalam seleksi terbuka, terlepas dari hasil yang akan diperoleh.

"Jika nantinya belum terpilih, tetaplah bangga karena telah berani mengikuti seleksi ini. Jadikan pengalaman ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme," katanya.

Kepada peserta yang nantinya dipercaya menduduki jabatan pimpinan tinggi, Wakil Bupati berpesan agar menjadi pemimpin yang mampu memahami tugas dan fungsi organisasi, membangun komunikasi yang efektif, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

Selain kompetensi, ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sebagai modal utama dalam menjalankan amanah pemerintahan.

"Jabatan adalah bentuk kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, jagalah kesehatan, bangun ketahanan mental, dan jangan pernah menghindari tanggung jawab. Jadilah pemimpin yang hadir, melayani, dan memberi solusi," pesannya.

Seleksi Terbuka JPT Pratama ini dilaksanakan secara objektif dan profesional oleh Panitia Seleksi yang terdiri atas unsur pemerintah dan akademisi. Panitia diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Paber Napitupulu, dengan Sekretaris Chusnul Fanany Sitorus, serta anggota yang berasal dari kalangan akademisi, yakni Prof. Dr. Ir. Albiner Siagian, M.Si., Prof. Dr. Efendi Napitupulu, M.Pd., dan Dr. Nenny Ika Putri Simarmata, M.Psi., Psikolog.

Melalui pelaksanaan seleksi terbuka ini, Pemerintah Kabupaten Toba berharap dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin perangkat daerah yang profesional, berintegritas, inovatif, serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (Ds)

Rp.51,5 Miliar Mengalir Keluar, Rakyat Deli Serdang Kebagian Jalan Hancur: APBD Masih Berpihak kepada Rakyat atau Sudah Kehilangan Arah ?

DELI SERDANG (Sumut) mediasergap.com – Di tengah jeritan masyarakat yang setiap hari harus bertaruh nyawa melintasi jalan-jalan kabupaten yang berlubang, rusak parah, dan tak kunjung diperbaiki, kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalokasikan dana hibah sekitar Rp50 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan sekitar Rp1,5 miliar kepada Polrestabes Medan memicu gelombang pertanyaan dan sorotan publik.

Bagi sebagian warga, kebijakan tersebut menghadirkan ironi yang sulit diabaikan. Di satu sisi, puluhan miliar rupiah dialokasikan ke luar daerah dan kepada institusi lain. Di sisi lain, masih banyak ruas jalan kabupaten yang rusak, desa-desa yang minim infrastruktur, serta masyarakat yang masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi.

Kontras inilah yang kini menjadi perbincangan. Mengapa anggaran sebesar itu dapat dialokasikan keluar, sementara kebutuhan pembangunan di Deli Serdang sendiri masih begitu besar?

Berdasarkan berbagai keluhan masyarakat, kerusakan jalan tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berdampak pada meningkatnya biaya transportasi, terganggunya aktivitas ekonomi, hingga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Nilai hibah yang mencapai Rp51,5 miliar kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai arah kebijakan APBD. Masyarakat berharap pemerintah dapat menjelaskan secara terbuka dasar hukum, tujuan, urgensi, serta manfaat dari kebijakan tersebut sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Sorotan publik kini tidak lagi hanya tertuju pada besarnya angka hibah, tetapi juga pada prioritas pembangunan. Warga mempertanyakan apakah alokasi anggaran telah disusun berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat Deli Serdang, terutama dalam perbaikan infrastruktur dasar dan peningkatan kesejahteraan.

"Mengapa uang daerah mengalir keluar ketika masih banyak persoalan di rumah sendiri yang belum terselesaikan?" Pertanyaan tersebut kini menjadi isu yang terus bergema di tengah masyarakat. (Rel)

Pemkab Samosir Ajak Seluruh Elemen Bersinergi Cegah Kekerasan Terhadap Anak

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Samosir terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan terhadap anak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) di Aula Kantor Bupati Samosir, Selasa (7/7/2026).

Kegiatan ini diikuti guru Bimbingan Konseling (BK) tingkat SMP dan SMA serta Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) Kabupaten Samosir sebagai upaya memperkuat sistem perlindungan anak melalui pencegahan dini, peningkatan kapasitas pendidik, dan sinergi lintas sektor.

Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Polres Samosir, KBO Reskrim Darmono Samosir, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Samosir Maulita Sari, serta Syahrial Lubis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Provinsi Sumatera Utara.

Bupati Samosir yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hotraja Sitanggang, menegaskan bahwa pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan.

Menurutnya, keberhasilan perlindungan anak membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pemerintah, guru BK, Satgas PPA, aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga keluarga.

"Masa depan Samosir ditentukan oleh kualitas anak-anak kita hari ini. Pencegahan harus menjadi prioritas bersama. Guru BK memiliki peran strategis sebagai sahabat sekaligus pembimbing peserta didik sehingga setiap persoalan dapat dideteksi dan diselesaikan sejak dini sebelum berkembang menjadi kasus," ujar Hotraja.

Ia juga menyoroti meningkatnya kasus perundungan (bullying) dan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak yang memerlukan perhatian serius. Guru BK diharapkan mampu membangun pendekatan yang humanis dengan memahami karakter, kondisi sosial, hingga persoalan yang dihadapi setiap peserta didik.

Hotraja mengajak seluruh pemangku kepentingan mengimplementasikan falsafah Batak Anakkon Hi Do Hamoraon Di Au, yang memandang anak sebagai harta paling berharga sehingga wajib dilindungi dan dipersiapkan menjadi generasi unggul menuju Samosir yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

"Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi. Karena itu, upaya pencegahan harus terus dilakukan melalui edukasi, penguatan karakter, dan kolaborasi lintas sektor," tegasnya.

Sementara itu, KBO Reskrim Polres Samosir, Darmono Samosir, mengajak guru BK dan Satgas PPA lebih aktif mengenali karakter anak serta mendeteksi berbagai persoalan sejak dini agar tidak berkembang menjadi tindak pidana.

"Bangun hubungan yang dekat dengan anak. Jadilah orang tua bagi mereka di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kepedulian adalah kunci utama pencegahan," katanya.

Kasi Datun Kejaksaan Negeri Samosir, Maulita Sari, menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius yang membutuhkan kepedulian semua pihak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap anak.

"Orang tua harus mengedepankan dialog, kasih sayang, dan memberikan teladan yang baik dalam mendidik anak. Jangan takut melapor jika mengetahui adanya kekerasan terhadap anak," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Syahrial Lubis dari Dinas P3AP2KB Provinsi Sumatera Utara memaparkan kondisi kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara sekaligus mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Samosir memperkuat kolaborasi demi mewujudkan perlindungan anak yang optimal.

Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Samosir, Friska Situmorang, berharap seluruh peserta menjadi agen perubahan dan penggerak perlindungan anak di lingkungan masing-masing sehingga cita-cita mewujudkan Kabupaten Samosir sebagai Kabupaten Layak Anak dapat tercapai.

Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan layanan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten Samosir juga telah menghadirkan layanan HORAS (Halo Respon Anak Samosir) yang dapat dihubungi masyarakat melalui nomor 0812-6589-0540 untuk pelaporan maupun penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Samosir menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem perlindungan anak melalui pencegahan dini, peningkatan kapasitas guru BK dan Satgas PPA, serta membangun sinergi seluruh elemen masyarakat agar setiap anak di Kabupaten Samosir dapat tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik tanpa kekerasan. (D/Smart)

Gugatan Terhadap Bank BRI Bakal Berbuntut Panjang, PH Terus Tempuh Jalur Hukum

Deli Serdang (Sumut) mediasergap.com - Gugatan kasus dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilayangkan oleh Sumardi warga Jl. Beringin No.7, Pasar V Tembung, Deli Serdang ke Pengadilan Negri (PN) Lubuk Pakam terus berbuntut panjang. Kali ini masuk ke tahap Mediasi, pada Senin (6/7/2026). 

Namun, ketika mediasi dilaksanakan oleh pihak PN Lubuk Pakam, sejumlah pihak tergugat juga tak hadir, diantaranya tergugat 1, 2 dan 3, yakni pihak Bank BRI Unit Tembung dan BRI KCP Medan di Jl. Thamrin serta KPKNL. Sedangkan yang hadir hanya tergugat 4, yakni, Emas Deliana sebagai pemenang lelang.

Terkait tidak hadirnya sejumlah tergugat, Akiruddin Ahmad, SH, MH selaku Penasehat Hukum (PH) penggugat, kepada wartawam menyampaikan, pihaknya sangat menyayangkan tidak hadirnya para tergugat. Hal ini jelas berdampak kepada tidak menyelesaikan masalah.

"Objek sengketa adalah terkait sebidang tanah dan bangunan dua unit ruko milik klien kami Sumardi, yang dilelang oleh pihak bank BRI dibawah harga pasaran. Sehingga dalam hal ini merugikan klien kami", jelas Akiruddin Ahmad, SH, MH.

Akiruddin mengungkapkan, pelelangan yang dilakukan terkesan sepihak tanpa ada persetujuan atau kesepakatan dari kliennya.

"Pelelangan yang dilakukan pihak BRI diduga tidak sesuai prosedur. Tidak ada pemberitahuan patut dan kesempatan penyelesaian negosiasi. Satu sisi penentuan nilai limit lelang jauh dibawah harga pasaran. Sehingga merugikan klien kami. Harga pasaran Rp. 1,6 Milyar, namun dilelang hanya dengan harga Rp. 760 jt", ujarnya.

Terkait dugaan terjadinya sejumlah pelanggaran prosedur, pihak penasehat hukum berkomitmen akan terus melakukan upaya hukum, demi memperjuangkan hak klien nya.

"Jadwalnya, senin depan PN Lubuk Pakam akan kembali melakukan sidang mediasi. Namun demikian, kami tetap berkomitmen terus menggiring kasus ini, hingga klien kami mendapatkan haknya, walaupun nanti terpaksa harus sampai ke PTUN", pungkasnya.

Sebelumnya, kepada wartawan, Kamis (18/6/2026), Sumardi didampingi istrinya Sulastri mengungkapkan, pada saat menggadaikan (agunan) rumah pribadi miliknya ke bank, perhitungan harga pasaran rumahnya sebesar Rp.1,6 Milyar.

Berawal pada tahun 2018 lalu, Sumardi berniat mengembangkan usaha, hingga harus menggadaikan rumahnya ke pihak bank BRI. Saat itu Sumardi dan istrinya membuka usaha penjualan gorden, hinga pakaian dll, dan berjalan lancar.

"Ada sebesar Rp.200 jutaan lebih cicilan yang sudah kami bayar. Namun setelah setahun lebih pembayaran, bencana penyakit covid 19 datang, usaha kami spontan menurun drastis", jelasnya.

Pun demikian, mereka masih terus membayar cicilan melalui rekening, karena memang saat covid 19 tersebut, ada kebijakan pemerintah membuat peraturan meringankan hutang piutang.

Ada dua kali penurunan pembayaran, namun ketika wabah penyakit covid 19 kian hari kian marak, hingga terjadi pembatasan pergerakan masyarakat (lockdown). Usahanya sama sekali tidak berjalan lancar, hingga akhirnya mereka tak sanggup lagi mencicil hutang tersebut kepada pihak bank. Dan pihak bank mengancam akan melelang ruko milik Sumardi dengan harga Rp.700 san juta lebih.

"Anehkan, ruko milik saya itu harga pasaranya sebesar Rp.1,6 Milyar, namun pihak bank melelang dengan harga Rp.760 juta, jelas tidak sesuai pasaran. Sementara uang yang kami pinjam sebesar Rp.1,3 Milyar", jelas Sumardi.

Sumardi menambahkan, setelah rumahnya dilelang oleh pihak bank, keluarganya kerap mendapat berbagai teror hingga berujung laporan polisi.

"Pernah ada datang pihak pemenang lelang bernama Emas Deliana, dengan membawa tentara dan polisi untuk mengusir kami. Mereka memaksa kami untuk mengosongkan ruko kami ini", ujarnya.

Tidak hanya sampai disitu saja, aksi teror dan pengosongan paksa terus terjadi dengan segala cara.

"Sampai-sampai saya dilaporkan ke Polrestabes Medan, dan sempat diperiksa, dengan tuduhan menguasai hak orang lain, hingga membuat kerugian", ungkap Sumardi.

Menanggapi peristiwa yang dialami keluarga Sulastri, Akiruddin Ahmad, SH, MH selaku Penasehat Hukum (PH) menilai ada sejumlah kejanggalan yang terjadi. Hingga akhirnya pihaknya melakukan gugatan ke Pengadilan Negri Lubuk Pakam. (Rel)

Satresnarkoba Polres Binjai Amankan RAR, Diduga Edarkan Sabu di Binjai Timur

Binjai (Sumut) mediasergap.com – Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai kembali menangkap seorang pria dengan inisial RAR (26) yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu, di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Mencirim Kecamatan Binjai Timur, Kamis (2/7/2026) pukul 02.30 wib dini hari,

Komitmen pemberantasan narkoba ini terus ditunjukkan polres Binjai, melalui operasi under cover oleh sat narkoba sehingga berhasil menangkap seorang pria yang diduga sebagai bandar narkoba di wilayah hukum Polres Binjai, "ucap Kasat Narkoba AKP Ismail Pane, S.H., M.H.,

Penangkapan terhadap terduga ini diawali dengan adanya informasi dari masyarakat yang direspon langsung oleh Kasat Narkoba AKP Ismail Pane, S.H., M.H., untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan.

"Barang bukti yang diamankan dari pelaku RAR (26) tersebut yaitu, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat  bruto 10,07 gram serta 1 buah kaca pirek.,

"Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika, dengan Ancaman hukuman Penjara minimal 4 Tahun dan maksimal 12 tahun, tegas AKP Ismail Pane, S.H., M.H.,

Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana, S.I.K., S.H., M.M., M.H., menegaskan keberhasilan pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan Polres Binjai dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

“Kami berkomitmen penuh untuk memberantas narkoba serta peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika,” tegas Kapolres Binjai.

Masyarakat juga tetap diimbau untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan melalui layanan Call Center 110 Polri, ucap AKBP Mirzal. (Roni K)

(Sumber: Humas Res Binjai)

PT Astra International Tbk: Perkuat Desa Sejahtera Astra Sumba Timur melalui Pelestarian Tenun Ikat dan Pemberdayaan Perempuan

SUMBA TIMUR (NUSA TENGGARA TIMUR) mediasergap.com -  PT Astra International Tbk ("Astra") terus memperkuat pengembangan Desa Sejahtera Astra Sumba Timur sebagai sentra pelestarian Tenun Ikat khas Sumba sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan.

Desa Sejahtera Astra Sumba Timur menaungi lima desa sentra tenun di Kabupaten Sumba Timur, yaitu Kampung Raja Prailiu, Mbatakapidu, Mauliru, Lambanapu, dan Kawangu. Sejak bergabung dalam program Desa Sejahtera Astra pada tahun 2025, inisiatif ini telah menjangkau 1.295 masyarakat setempat, mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 50%, menciptakan 67 lapangan kerja baru, serta memastikan 100% produk terserap pasar.

Saat ini, ekosistem Desa Sejahtera Astra Sumba Timur melibatkan sekitar 250 perajin, dengan 97% di antaranya merupakan perempuan. Melalui pendampingan kapasitas, pengembangan produk, dan perluasan akses pasar, Tenun Ikat khas Sumba tidak hanya terus dilestarikan sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi sumber penghasilan yang mendukung kesejahteraan keluarga dan komunitas.

"Melalui Desa Sejahtera Astra, kami percaya bahwa setiap daerah memiliki potensi yang dapat menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat. Di Sumba Timur, pelestarian Tenun Ikat tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya perempuan, melalui penguatan kapasitas, akses pasar, dan kolaborasi yang berkelanjutan," ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.

Pengembangan Desa Sejahtera Astra Sumba Timur turut diperkuat oleh Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards Tahun 2023 sekaligus penggerak Desa Sejahtera Astra Sumba Timur Reza Permadi. Melalui inisiatif Digital Transformation for Sustainable Tourism, Culture & Heritage, Reza mendorong transformasi digital desa wisata melalui sistem manajemen pengunjung untuk meningkatkan efisiensi operasional dan visibilitas destinasi bagi pasar domestik maupun internasional. Inisiatif tersebut juga memperluas akses pasar digital bagi pelaku UMKM, khususnya perajin Tenun Ikat khas Sumba, dengan mengintegrasikan teknologi dan kearifan lokal agar produk budaya memiliki daya saing yang lebih tinggi.

Selain itu, Reza menghadirkan pendekatan multidisiplin dalam pengembangan desa wisata dengan mendampingi masyarakat agar mampu mengadopsi teknologi secara efektif dari hulu hingga hilir. Model yang dikembangkan juga membuka peluang standardisasi produk kerajinan untuk pasar ekspor serta memperkuat kewirausahaan desa melalui pengembangan unit usaha berbasis digital. Melalui inisiatif tersebut, ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif desa terus berkembang tanpa meninggalkan identitas budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Sumba Timur.

Semangat Astra dalam mendukung pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan potensi lokal sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. (Rel)

(Sumber: astra.co.id)

Pemkab Toba Sampaikan Usulan Strategis kepada DPRD Sumut untuk Pembangunan 2027

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyambutan Tim Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan (Dapil) IX DPRD Provinsi Sumatera Utara yang diterima langsung Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, di Balai Data Kantor Bupati Toba, Balige, Senin (6/7/2026).

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Tim Rahmansyah Sibarani bersama Wakil Ketua Viktor Silaen serta anggota tim lainnya, yakni Paltak Siburian, Manaek Hutasoit, Sorta Ertaty Siahaan, Pantur Banjarnahor, Lambok Simamora, Makmur Marpaung, dan Pintor Sitorus. Turut hadir pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan jajaran Pemerintah Kabupaten Toba.

Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dengan membahas capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 sekaligus menghimpun berbagai usulan prioritas sebagai bahan penyusunan program pembangunan Tahun Anggaran 2027.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Toba menyampaikan apresiasi kepada para anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil IX atas dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Toba, khususnya pembangunan ruas jalan Silimbat–Parsoburan dan Parsoburan–Kabupaten Labuhanbatu Utara yang ditargetkan rampung pada tahun 2026.

Menurutnya, peningkatan kualitas infrastruktur jalan akan memberikan dampak positif terhadap konektivitas antarwilayah, pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta kelancaran distribusi hasil pertanian dan sektor lainnya.

Selain itu, Audi Murphy juga berharap pemerintah provinsi dapat memberikan perhatian terhadap kondisi ruas jalan Parsoburan–Borbor yang dinilai masih membutuhkan penanganan agar akses transportasi masyarakat semakin baik.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Dapil IX DPRD Provinsi Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, mengapresiasi sambutan Pemerintah Kabupaten Toba serta menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di Tingkat Provinsi.

"Kami hadir untuk meninjau pelaksanaan program pembangunan tahun 2025 sekaligus menerima berbagai masukan dari Pemerintah Kabupaten Toba sebagai bahan penyusunan program pembangunan tahun 2027. Karena itu, kami berharap seluruh perangkat daerah dapat menyampaikan kebutuhan prioritas yang menjadi perhatian masyarakat," ujarnya.

Dalam sesi diskusi, jajaran Pemerintah Kabupaten Toba menyampaikan sejumlah usulan strategis yang diharapkan mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) baru, penanganan dampak sosial dan ekonomi pascapenutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL), peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penguatan mitigasi bencana, optimalisasi pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP), pengembangan sektor pariwisata, hingga penataan kawasan permukiman kumuh.

Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Kabupaten Toba berharap sinergi dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara terus diperkuat sehingga berbagai program prioritas daerah dapat diakomodasi dalam kebijakan pembangunan provinsi. Kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan legislatif diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba. (Ds)

SEKDAKO TEBING TINGGI TERIMA KUNKER DPRD SUMUT, DORONG DUKUNGAN TAMBAHAN ANGGARAN DAN PERLUASAN PROGRAM

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, menerima kunjungan kerja (kunker) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut IV di Ruang Mawar, Lantai III Gedung Balai Kota Tebing Tinggi, Senin (6/7/2026).

Pertemuan ini menjadi forum koordinasi penting untuk mengevaluasi pemanfaatan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025, sekaligus membahas peluang peningkatan alokasi dukungan anggaran bagi Kota Tebing Tinggi ke depan.

Dalam sambutannya, Sekdako Erwin Suheri Damanik menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Menurutnya, momentum ini sangat strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif tingkat provinsi.

"Kami berharap sinergi antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara terus diperkuat, sehingga berbagai kebutuhan pembangunan daerah dapat memperoleh perhatian melalui dukungan anggaran provinsi," ujar Sekdako Erwin Suheri Damanik sembari menyampaikan salam hangat dari Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, dan Wakil Wali Kota H. Chairil Mukmin Tambunan.

Berdasarkan evaluasi Pemko Tebing Tinggi, Sekdako memaparkan bahwa dukungan APBD Provinsi Sumut pada tahun 2025 masih sangat terbatas. Tercatat baru dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendapatkan dukungan APBD Provinsi Sumut, yakni Dinas Sosial serta Dinas Ketenagakerjaan. Sementara itu, sejumlah OPD vital lainnya seperti Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, hingga Badan Kesbangpol belum memperoleh alokasi anggaran dari provinsi.

Sekdako merinci, bantuan dukungan APBD yang diberikan kepada Dinas Sosial berupa program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 34 penerima manfaat yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Bantuan tersebut meliputi peralatan usaha pembuatan kue, menjahit, dan pangkas rambut. Sedangkan kepada Dinas Ketenagakerjaan, Pemprov Sumut mengalokasikan bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 201 pekerja rentan.

Sekdako Erwin Suheri Damanik berharap dukungan dari pemerintah provinsi dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, baik melalui penambahan kuota penerima manfaat maupun perluasan program.

"Kami berharap ada perluasan jenis pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Pelatihan berbasis sektor energi, pertambangan, hingga pengembangan UMKM sangat dibutuhkan untuk membuka peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat Tebing Tinggi," harap Sekdako.

Selain fokus pada pengembangan SDM, Sekdako juga memaparkan potret kondisi fiskal Kota Tebing Tinggi yang saat ini masih memiliki keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, intervensi dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinilai sangat penting.

"Dengan keterbatasan fiskal yang ada, kami sangat membutuhkan dukungan Pemprov Sumut, terutama dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan bagi pekerja rentan, serta penguatan kapasitas ekonomi daerah secara menyeluruh," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja DPRD Sumut Dapil IV, Sugiatik, menjelaskan bahwa kunker ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap realisasi APBD Provinsi di daerah. DPRD ingin memastikan seluruh program yang dibiayai provinsi benar-benar berjalan optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Sugiatik juga menyoroti masih rendahnya serapan anggaran pada sejumlah program, termasuk pengembangan UMKM, sehingga perlu dilakukan evaluasi bersama agar alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Perlu ada evaluasi bersama agar alokasi anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Kami juga mendorong kolaborasi yang lebih erat agar usulan-usulan pembangunan dari Pemko Tebing Tinggi bisa diperjuangkan secara maksimal dalam pembahasan anggaran provinsi mendatang," tegas Sugiatik.

Usai berdiskusi di Balai Kota, rombongan DPRD Sumut langsung bergerak melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah titik program yang dibiayai APBD Provinsi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, Kepala DPMPTSP Nina Zahara, Kadis Lingkungan Hidup Herry Aryanto, Kadis Ketenagakerjaan dan Perindustrian Zahidin, Kadis PUPR Tora Daeng Masaro, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Deni Saragih, Kadis Kesehatan dr. Fitri Sari Saragih, Plt. Kepala Bappeda Sanulita Viviana, Plt. Kadis Sosial Tigahara Hasibuan, Kabag Pemerintahan Risky Safitri, Kepala BPKPD Sri Imbang, serta Kadis Perdagangan Marimbun Marpaung. (Ajs)