Pemkab Samosir dan Yayasan Bitra Perkuat Kelembagaan Pengelola PATS Sibonor Ompu Ratus

Samosir (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Yayasan Bitra Indonesia memulai proses pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola Pompa Air Tenaga Surya (PATS) di Desa Sibonor Ompu Ratus. Langkah ini merupakan tindak lanjut setelah selesainya pembangunan PATS melalui Program Low Carbon Development Initiative (LCDI) yang didukung Oxford Policy Management (OPML) Inggris.

Pembahasan pembentukan kelembagaan dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Samosir pada Senin (13/7/2026), dengan melibatkan masyarakat penerima manfaat, pemerintah desa, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam program ini, OPML menunjuk Yayasan Bitra Indonesia sebagai mitra pendamping untuk memfasilitasi terbentuknya kelembagaan yang akan mengelola PATS secara berkelanjutan.

Mewakili Bupati Samosir, Asisten II Hotraja Sitanggang menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang dilakukan Yayasan Bitra Indonesia. Menurutnya, kelembagaan yang kuat merupakan faktor penting agar infrastruktur yang telah dibangun dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Samosir menyambut baik pembentukan kelembagaan pengelola PATS. Dengan pendampingan yang profesional dan berpengalaman, kami berharap setelah masa pendampingan selesai masyarakat mampu mengelola dan memelihara PATS secara mandiri," ujar Hotraja.

Ia menegaskan, keberadaan PATS merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan irigasi berkelanjutan sekaligus mendorong pembangunan rendah karbon. Ketersediaan air yang memadai diharapkan mampu meningkatkan intensitas tanam dan produktivitas pertanian. Bahkan, Pemkab Samosir menargetkan pembangunan sedikitnya dua unit PATS setiap tahun untuk memperluas pemanfaatan teknologi ramah lingkungan tersebut.

Sementara itu, Direktur Pelaksana Yayasan Bitra Indonesia, Dra. Rusdiana, menjelaskan bahwa pendampingan akan berlangsung selama lima bulan. Kegiatan tersebut mencakup pembentukan kelembagaan, penyusunan tata kelola organisasi, pelatihan manajemen teknis dan keuangan, kepemimpinan, hingga monitoring dan evaluasi.

"Kami ingin memastikan PATS benar-benar menjadi milik masyarakat melalui kelembagaan yang sah, kuat, dan mampu mengelolanya secara berkelanjutan. Seluruh proses dilakukan secara partisipatif bersama pemerintah desa dan masyarakat," kata Rusdiana.

Rusdiana menambahkan, bentuk kelembagaan akan ditentukan melalui musyawarah masyarakat, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat, baik melalui koperasi, BUMDes, kelompok tani, maupun bentuk kelembagaan lainnya.

Selain itu, Yayasan Bitra Indonesia juga menerapkan prinsip Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) dalam proses pembentukan kelembagaan. Perempuan, generasi muda, dan kelompok rentan didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan maupun pengelolaan PATS guna memperkuat rasa memiliki terhadap fasilitas yang telah dibangun.

Pada kesempatan yang sama, Pembina Yayasan Bitra Indonesia, Soekirman, mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong serta nilai-nilai budaya Batak sebagai modal sosial dalam membangun kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan.

"Kalau budaya kebersamaan tetap hidup, pengelolaan PATS akan berjalan baik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang," ujar Soekirman.

Melalui pembentukan kelembagaan pengelola yang profesional, Pemerintah Kabupaten Samosir berharap PATS Sibonor Ompu Ratus dapat terus berfungsi secara optimal dalam memenuhi kebutuhan air irigasi, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjadi model pengelolaan infrastruktur berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di daerah lain. (D/Smart)

Paripurna DPRD Kabupaten Toba Sampaikan Hasil Reses II Tahun 2026, Aspirasi Masyarakat Jadi Landasan Perencanaan Pembangunan

Balige (Sumut) mediasergap.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil pelaksanaan Reses II Tahun 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Toba, Senin (13/7/2026).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toba Tomson Manurung didampingi Ketua DPRD Kabupaten Toba Franshendrik Tambunan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu, Wakil Bupati Audi Murphy O. Sitorus, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para anggota DPRD Kabupaten Toba.

Dalam rapat tersebut, juru bicara masing-masing tim reses menyampaikan laporan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang telah dilaksanakan secara berkelompok di setiap daerah pemilihan (dapil). Seluruh dokumen hasil reses kemudian diserahkan kepada pimpinan DPRD sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Juru Bicara Tim Reses Dapil II, Candrow Manurung, menyampaikan bahwa masyarakat menaruh harapan besar agar berbagai usulan yang disampaikan selama masa reses dapat direalisasikan melalui program pembangunan daerah.

"Masyarakat menaruh harapan besar terhadap realisasi berbagai usulan yang telah disampaikan melalui daftar usulan hasil reses anggota DPRD. Harapan ini menjadi tanggung jawab bersama untuk dapat diwujudkan secara optimal guna peningkatan perekonomian masyarakat," ujarnya.

Berbagai aspirasi yang dihimpun dari masyarakat mencakup sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Seluruh usulan tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Toba untuk ditindaklanjuti sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pelaksanaan reses merupakan salah satu fungsi penting DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Hasil reses selanjutnya menjadi bahan masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2027.

Melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif, berbagai aspirasi masyarakat diharapkan dapat diwujudkan dalam program pembangunan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba. (Ds)

Pemkab Toba Ajukan Dua Ranperda Strategis dalam Rapat Paripurna DPRD

Balige (Sumut) mediasergap.com – Bupati Toba, Effendi Sintong P. Napitupulu, didampingi Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Toba, Senin (13/7/2026).

Penyampaian nota pengantar tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Toba dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Dalam nota pengantarnya, Bupati Toba menjelaskan bahwa target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp1.288.418.122.651,00, dengan realisasi mencapai Rp1.220.313.353.032,13.

Realisasi pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp126.588.191.248,13, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.083.520.095.928,00, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp10.205.065.856,00.

Sementara itu, realisasi belanja daerah meliputi Belanja Operasi sebesar Rp.826.737.528.636,00, Belanja Modal sebesar Rp.176.307.352.085,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.20.000.000, Belanja Transfer berupa bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota dan desa sebesar Rp.6.986.843.867,00, serta Bantuan Keuangan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa sebesar Rp.233.948.977.677,00.

Bupati Effendi berharap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut dapat dibahas secara bersama-sama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Toba sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Melalui pembahasan bersama ini, kami berharap proses evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan," ujar Bupati.

Selain agenda penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, rapat paripurna juga membahas Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Nota pengantar tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus. Ia menjelaskan bahwa perubahan Peraturan Daerah dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia agar materi muatan Perda selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Beberapa penyesuaian yang diusulkan antara lain penyempurnaan ketentuan mengenai pemungutan Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai wilayah pengambilan atau pemanfaatannya. Selain itu, dilakukan penghapusan sejumlah jenis pelayanan administrasi yang berdasarkan ketentuan terbaru tidak lagi menjadi objek retribusi jasa umum pada layanan kesehatan.

Wakil Bupati Audi Murphy O. Sitorus menyampaikan bahwa perubahan regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap regulasi nasional.

Pemerintah Kabupaten Toba berharap kedua rancangan peraturan daerah tersebut dapat dibahas secara konstruktif bersama DPRD Kabupaten Toba sehingga dapat disepakati dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagai landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (Ds)

Tekan Kriminalitas Malam Minggu, Sat Reskrim Polres Padang Lawas Gelar Patroli Wilayah Rawan Kejahatan

PADANG LAWAS (Sumut) mediasergap.com – Guna memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif, Sat Reskrim Polres Padang Lawas (Palas) menggelar patroli mobile pada malam akhir pekan, Sabtu (11/07/2026) hingga Minggu (12/07/2026) dini hari. 

Langkah preventif ini berfokus pada antisipasi aksi tawuran, balap liar, begal, serta menekan angka kejahatan 3C (Curi Berat, Curi Kekerasan, dan Curi Motor) di wilayah hukum Kabupaten Padang Lawas.

Kapolres Padang Lawas, AKBP Dodik Yuliyanto, melalui Kasat Reskrim AKP Irwansah Sitorus, menegaskan bahwa patroli intensif ini merupakan respons cepat kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya pada jam-jam rawan malam hari.

"Patroli ini didasari komitmen kami untuk menjaga ketertiban masyarakat (kamtibmas). Fokus utama kami adalah mencegah terjadinya tindak pidana, aksi premanisme, tawuran remaja, hingga balap liar yang kerap meresahkan warga pada malam minggu," ujar AKP Irwansah Sitorus.

Operasi yang berlangsung dari pukul 21.30 WIB hingga 01.00 WIB ini diawali dengan apel kesiapan yang dipimpin langsung oleh Katim Opsnal Sat Reskrim Polres Palas, AIPDA Zulkarnaen. Dalam arahannya, personel ditekankan untuk tetap mengedepankan sikap yang humanis dan sopan santun saat berinteraksi dengan warga di lapangan.

Selama menyisir kawasan rawan kriminalitas, petugas aktif berdialog dengan masyarakat serta para remaja yang masih berkumpul di sejumlah kafe dan warung. Petugas secara persuasif mengimbau para remaja tersebut untuk segera membubarkan diri demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, personel Sat Reskrim juga menyampaikan sejumlah pesan edukatif terkait keamanan, di antaranya:

Waspada Kejahatan Jalanan: Mengimbau masyarakat agar tidak berkendara sendirian pada malam hari dan menghindari rute jalan yang sepi atau minim penerangan guna mengantisipasi aksi begal.

Minimalkan Potensi Premanisme: Mengingatkan warga agar tidak memakai perhiasan atau barang berharga secara berlebihan yang dapat memancing mata pelaku kejahatan.

Jaga Keamanan Lingkungan: Mengajak elemen masyarakat untuk bersama-sama mendeteksi dini potensi gangguan keamanan seperti pencurian dan penipuan di lingkungan masing-masing.

Hingga patroli berakhir pada dini hari, situasi di seluruh wilayah hukum Polres Padang Lawas dilaporkan aman, tertib, dan terkendali. Langkah antisipatif ini terbukti efektif meminimalisir ruang gerak para pelaku kejahatan jalanan.

Adapun personel Sat Reskrim Polres Palas yang diterjunkan dalam operasi malam tersebut meliputi: AIPDA Zulkarnaen (Katim Opsnal), AIPDA Wedi Rakhman Nasution, BRIPTU Frans, BRIPTU Deni Irawan Hasibuan, BRIPTU Johannes Butar Butar, BRIPTU Samuel Hutabarat dan BRIPDA Asril Baginda Hasibuan.

Polres Padang Lawas berkomitmen akan terus menggelar kegiatan serupa secara berkala demi menjamin kenyamanan dan ketenteraman seluruh warga Kabupaten Padang Lawas. (Rn)

Jamdasu XI 2026 Berakhir, Wabup Samosir Bangga atas Dedikasi Kontingen Pramuka Samosir

Deli Serdang (Sumut) mediasergap.com – Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, menghadiri Upacara Penutupan Jambore Daerah Sumatera Utara (Jamdasu) XI Gerakan Pramuka Tahun 2026 yang berlangsung di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Minggu (12/7/2026).

Upacara penutupan dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, bersama para kepala daerah se-Sumatera Utara, menandai berakhirnya pelaksanaan Jamdasu XI yang berlangsung selama lima hari, sejak 8 hingga 12 Juli 2026.

Jamdasu XI diikuti sebanyak 5.575 peserta yang terdiri dari Pramuka Penggalang dan unsur kwartir dari 32 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Selama kegiatan, para peserta mengikuti berbagai program pembinaan yang berorientasi pada penguatan karakter, peningkatan keterampilan, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, literasi digital, pelestarian lingkungan, edukasi kebencanaan, hingga mempererat persaudaraan melalui kegiatan api unggun.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Kamabida) Gerakan Pramuka Sumatera Utara memberikan apresiasi kepada seluruh panitia, relawan, dan peserta yang telah menyukseskan penyelenggaraan Jamdasu XI.

Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para petugas upacara pembukaan dan penutupan, Gubernur memberangkatkan 19 orang untuk mengikuti Jambore Nasional Tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur.

Selain itu, sebanyak 1.039 peserta terbaik dari seluruh kabupaten/kota akan mewakili Sumatera Utara pada Jambore Nasional 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 13–20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur.

Rangkaian penutupan ditandai dengan pelepasan tanda peserta dan penyematan Tanda Ikut Serta Kegiatan (Tiska) sebagai simbol berakhirnya seluruh rangkaian Jamdasu XI. Pada kesempatan tersebut juga diumumkan para pemenang berbagai perlombaan, termasuk kategori desain logo, desain maskot, e-sport Mobile Legends, serta penghargaan bagi kontingen terbaik.

Usai mengikuti upacara penutupan, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, Marudut Tua Sitinjak, menyempatkan diri bertemu, berbaur, dan berfoto bersama Kontingen Pramuka Kabupaten Samosir.

Dalam kesempatan itu, Ariston menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh anggota kontingen yang telah mewakili Kabupaten Samosir di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, keikutsertaan dalam Jambore Daerah bukan semata-mata untuk meraih prestasi, tetapi menjadi sarana pembentukan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, kemandirian, serta semangat kebersamaan generasi muda.

"Terima kasih atas semangat, dedikasi, dan perjuangan seluruh adik-adik Pramuka yang telah membawa nama baik Kabupaten Samosir di Jamdasu XI Tahun 2026. Menjadi juara memang membanggakan, namun pengalaman, persaudaraan, kedisiplinan, dan karakter yang diperoleh selama kegiatan merupakan bekal yang jauh lebih berharga untuk masa depan. Jadikan pengalaman ini sebagai motivasi untuk terus belajar, berkarya, dan berprestasi demi kemajuan Kabupaten Samosir," ujar Ariston.

Wakil Bupati juga berharap semangat yang diperoleh selama mengikuti Jamdasu XI dapat menjadi inspirasi bagi para peserta untuk terus mengembangkan potensi diri, menjadi generasi muda yang berkarakter, berintegritas, peduli terhadap lingkungan, serta mampu menjadi agen perubahan dalam mendukung pembangunan daerah.

Partisipasi aktif Kontingen Kabupaten Samosir pada Jamdasu XI menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mendukung pembinaan generasi muda melalui Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berjiwa kebangsaan. (D/Smart)

Jalan Santai Semarakkan HUT Ke-2 Tugu Raja Sibarani, Perkuat Persaudaraan dan Dorong Wisata Budaya

Toba (Sumut) mediasergap.com – Punguan Sibarani Saportibi Marsada memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Tugu Raja Sibarani di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Minggu (12/7/2026). Peringatan tersebut dirangkai dengan kegiatan "Jalan Santai Menuju Toba Sehat dan Mantap" yang diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia.

Kegiatan jalan santai dilepas oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Toba, Eston Sihotang, yang hadir mewakili Bupati Toba. Peserta menempuh rute dari Tugu Raja Sibarani menuju Simpang Empat Laguboti, berlanjut ke Simpang Bibelvrouw, kemudian kembali finis di kawasan Tugu Raja Sibarani.

Selain menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat kebersamaan warga sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan, melestarikan budaya, dan mempererat persaudaraan antar keturunan Raja Sibarani di berbagai daerah.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama, ibadah syukur, pemotongan kue ulang tahun, sambutan dari para tokoh, serta hiburan rakyat yang semakin meriah dengan pembagian berbagai hadiah melalui undian (lucky draw).

Ketua Umum Punguan Sibarani Saportibi Marsada, Tahan Sibarani, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya peringatan HUT ke-2 Tugu Raja Sibarani. Menurutnya, keberadaan tugu tersebut tidak hanya menjadi simbol penghormatan kepada leluhur, tetapi juga menjadi perekat persaudaraan seluruh keturunan marga Sibarani yang tersebar di berbagai daerah bahkan mancanegara.

Ia juga mengungkapkan harapan agar kawasan Tugu Raja Sibarani terus dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu rencana yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan Rumah Parsaktian di kawasan tugu sebagai sarana pelestarian sejarah, budaya, dan nilai-nilai leluhur.

"Semoga seluruh rencana yang telah kita cita-citakan dapat terwujud dengan dukungan seluruh keturunan Raja Sibarani. Keberadaan kawasan ini diharapkan menjadi pusat pelestarian budaya sekaligus destinasi wisata yang membanggakan," ujar Tahan Sibarani.

Sementara itu, salah seorang panitia, Anna Elfrida Siahaan br. Sibarani, berharap Tugu Raja Sibarani dapat terus menjadi simbol pemersatu sekaligus penanda asal-usul bagi seluruh keturunan marga Sibarani di mana pun berada.

Menurutnya, keberadaan tugu tersebut memiliki makna historis yang penting, khususnya bagi generasi muda dan masyarakat perantauan, agar tetap mengenal kampung halaman serta akar budaya leluhurnya.

Melalui peringatan HUT ke-2 Tugu Raja Sibarani ini, diharapkan semangat persatuan, pelestarian budaya, dan kebersamaan terus terjaga. Di sisi lain, pengembangan kawasan Tugu Raja Sibarani sebagai destinasi wisata budaya diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Toba. (Ds)

Bupati Samosir Tegaskan Komitmen Dukung Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pelestarian Budaya di Kawasan Danau Toba

Tapanuli Utara (Sumut) mediasergap.com – Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya sebagai salah satu penggerak pembangunan pariwisata di Kawasan Danau Toba.

Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Pagelaran Opera dan Konser Musik Tona Sian Huta yang diprakarsai Persatuan Artis Batak Indonesia (PARBI) di Gedung Serbaguna Perkampungan Pemuda HKBP Jetun Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sabtu (11/7/2026). Bupati hadir bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Samosir.

Kehadiran Bupati Vandiko menjadi bentuk dukungan nyata Pemerintah Kabupaten Samosir terhadap pelestarian dan pengembangan seni budaya Batak sebagai warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, memperkuat identitas masyarakat, sekaligus berpotensi besar mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Danau Toba.

Dalam sambutannya, Bupati Vandiko menyampaikan apresiasi kepada Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Teuku Riefky Harsya, yang hadir bersama masyarakat menyaksikan pagelaran tersebut. Ia berharap pemerintah pusat memberikan dukungan konkret dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kawasan Danau Toba, termasuk melalui pembangunan fasilitas pertunjukan seni yang representatif.

"Sudah saatnya Danau Toba memiliki opera house sebagai pusat pertunjukan seni dan budaya. Fasilitas tersebut akan menjadi ruang bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk berkarya secara berkelanjutan, sekaligus menjadi daya tarik wisata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Vandiko.

Selain itu, Bupati Vandiko mengapresiasi Anggota DPR RI Komisi VII, Lamhot Sinaga, atas inisiasinya menyelenggarakan Pagelaran Opera dan Konser Musik Tona Sian Huta. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi agenda tahunan yang dilaksanakan secara bergilir di seluruh kawasan Danau Toba sehingga manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Lamhot Sinaga menegaskan bahwa Opera Batak merupakan aset budaya yang harus terus dilestarikan agar tidak punah. Menurutnya, dalam beberapa dekade terakhir pertunjukan Opera Batak semakin jarang dipentaskan, padahal masyarakat di kawasan Danau Toba memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, pariwisata, dan seni budaya.

Mengusung tema "Dari Danau Toba untuk Dunia", pagelaran tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan kekayaan budaya Batak ke tingkat internasional sekaligus memperkuat ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar peningkatan kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten kawasan Danau Toba.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, menyampaikan bahwa Sumatera Utara, khususnya Kawasan Danau Toba, memiliki kekayaan budaya dan potensi ekonomi kreatif yang sangat besar. Menurutnya, pengembangan potensi tersebut memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang kuat untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, dan seni budaya. Kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya Pagelaran Opera dan Konser Musik Tona Sian Huta. Semoga kegiatan ini terus menjadi ruang kolaborasi dalam memperkuat pelestarian budaya sekaligus membuka peluang pengembangan subsektor seni pertunjukan, musik, fesyen, kuliner, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif Indonesia," ujar Menteri Ekonomi Kreatif.

Turut mendampingi Bupati Samosir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bupati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hotraja Sitanggang, Asisten Administrasi Umum Arnod Sitorus, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Immanuel Sitanggang, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Samosir. (D/Smart)

Pemkab Samosir Bertindak Tegas, Pekerjaan Tower Telekomunikasi Tanpa PBG Dihentikan

Samosir (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Samosir kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang tertib dan taat hukum. Melalui tim gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Pemkab Samosir menghentikan sementara aktivitas pembangunan tower telekomunikasi milik Protelindo di Desa Sarimarrihit, Kecamatan Sianjur Mulamula, Jumat (10/7/2026).

Langkah penertiban dilakukan setelah hasil pemeriksaan Dinas PMPTSP menemukan bahwa tower yang sebelumnya mengalami kerusakan tersebut belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), meskipun telah dilakukan aktivitas pembongkaran dan persiapan perbaikan di lokasi.

Saat melakukan inspeksi lapangan, tim gabungan masih mendapati adanya aktivitas pekerja konstruksi. Petugas kemudian meminta penanggung jawab pekerjaan untuk menunjukkan dokumen perizinan. Namun, pihak pelaksana tidak dapat memperlihatkan dokumen PBG maupun dokumen perizinan lainnya yang dipersyaratkan.

Atas temuan tersebut, tim gabungan langsung menghentikan seluruh aktivitas pembongkaran maupun pekerjaan pra-perbaikan hingga seluruh persyaratan administrasi dan perizinan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai bagian dari upaya penegakan aturan, sejumlah peralatan kerja yang digunakan di lokasi juga diamankan sementara sampai kewajiban perizinan diselesaikan oleh pihak pemilik.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan tanpa mengesampingkan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.

"Pelaksanaan penertiban terhadap tower milik Protelindo dilakukan berdasarkan pengaduan dari pihak perizinan yang menyatakan bahwa tower tersebut tidak memiliki izin. Di lapangan, kami menghentikan seluruh pekerjaan pembongkaran dan pra-perbaikan serta mengamankan beberapa alat kerja hingga pihak pemilik menyelesaikan seluruh perizinan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku," tegas Rikardo.

Pemerintah Kabupaten Samosir mengimbau seluruh masyarakat maupun pelaku usaha agar senantiasa mematuhi ketentuan perizinan sebelum memulai kegiatan pembangunan. Kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi salah satu persyaratan penting untuk menjamin legalitas bangunan, keselamatan konstruksi, kesesuaian tata ruang, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Pemkab Samosir menegaskan bahwa penegakan regulasi ini bukan bertujuan menghambat investasi, melainkan memastikan setiap kegiatan pembangunan berlangsung secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Samosir akan terus meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas pembangunan di wilayahnya. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan perizinan akan ditindak secara tegas sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim pembangunan yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Versi ini menggunakan gaya rilis resmi pemerintah yang lebih profesional, dengan alur 5W+1H, bahasa yang lebih efektif, serta penutup yang menonjolkan komitmen Pemkab Samosir terhadap pelayanan publik, kepastian hukum, dan iklim investasi yang sehat. (D/Smart)

Kolaborasi Pemerintah dan Investor Perkuat Pengembangan TSTH2 di Kawasan Danau Toba

Humbang Hasundutan (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Samosir menyatakan komitmennya mendukung penguatan investasi internasional dalam pengembangan Taman Sains dan Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, dalam kunjungan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, bersama Chairman Temasek Holdings, H.E. Mr. Teo Chee Hean, Jumat (10/7/2026).

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kemitraan strategis dengan investor internasional guna mempercepat pengembangan TSTH2 sebagai pusat riset, inovasi, dan hilirisasi komoditas herbal serta hortikultura. Kawasan ini diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing kawasan Danau Toba.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Bupati Humbang Hasundutan Oloan P. Nababan, Wakil Bupati Toba Audi Murphy Sitorus, serta sejumlah pemangku kepentingan. Wakil Bupati Samosir didampingi Kepala Bapperida Rajoki Simarmata, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Togarma Naibaho.

Rangkaian kunjungan diawali dengan pemaparan mengenai perkembangan TSTH2, arah pengembangan kawasan, potensi investasi, serta berbagai program riset dan inovasi yang sedang dikembangkan. Selanjutnya, rombongan meninjau berbagai fasilitas strategis, mulai dari area pembibitan tanaman herbal dan hortikultura, laboratorium penelitian, hingga sarana pendukung yang dipersiapkan untuk mendukung ekosistem sains, teknologi, dan investasi.

Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyampaikan apresiasi atas komitmen Ketua Dewan Ekonomi Nasional dalam membuka peluang investasi bagi pengembangan TSTH2. Menurutnya, langkah tersebut menjadi strategi penting untuk memperkuat sektor pertanian berbasis riset dan teknologi sekaligus meningkatkan daya saing kawasan Danau Toba.

"Pengembangan TSTH2 merupakan peluang besar bagi kawasan Danau Toba. Kami mengapresiasi upaya Ketua DEN dalam menghadirkan investor internasional. Kami berharap kerja sama ini segera terealisasi sehingga mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, mendorong lahirnya peluang usaha baru, serta memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, termasuk di Kabupaten Samosir," ujar Ariston.

Lebih lanjut, Ariston menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan investor merupakan fondasi penting dalam mewujudkan TSTH2 sebagai kawasan unggulan nasional yang berdaya saing global. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi Danau Toba sebagai kawasan strategis pengembangan pertanian, riset, dan inovasi di Indonesia. (D/Smart)

Pastikan Tepat Sasaran, Wali Kota Tebing Tinggi Tinjau Penyaluran Bantuan Beras Tahap Pertama

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi mulai menyalurkan bantuan beras premium tahap pertama bagi keluarga kurang mampu secara serentak di seluruh kelurahan, Jumat (10/7/2026). Untuk memastikan proses distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran, Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, meninjau langsung pelaksanaan penyaluran di Kantor Kelurahan Pinang Mancung, Kecamatan Bajenis, dan Kantor Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Erwin Suheri Damanik, Plt. Kepala Dinas Sosial Tigahara Hasibuan, serta para camat dan lurah setempat. Di sela-sela peninjauan, Wali Kota juga menyempatkan diri berdialog dengan warga penerima manfaat untuk mendengar langsung aspirasi serta kondisi perekonomian mereka di lapangan.

Wali Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kepedulian Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap warga yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat.

"Program beras bagi keluarga kurang mampu ini mengakomodasi masyarakat yang telah terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), namun belum menerima bantuan dari Kementerian Sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)," ujar Wali Kota di sela peninjauan.

Wali Kota menambahkan, pemenuhan kebutuhan pangan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui alokasi bantuan beras premium masing-masing sebanyak 5 kilogram kepada 10.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Pemko Tebing Tinggi berharap dapat secara nyata mengurangi beban ekonomi harian masyarakat.

"Melalui penyaluran bantuan beras sebanyak 5 kilogram kepada 10.000 Keluarga Penerima Manfaat ini, kami berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta meringankan beban ekonomi keluarga. Ini adalah program prioritas kami di bidang sosial yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambah Wali Kota.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi, Tigahara Hasibuan, menjelaskan bahwa program ini berjalan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial TA 2026 dan Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/755 Tahun 2026 tentang Penetapan Alokasi dan Penerima Bantuan Pangan melalui Program Beras bagi Keluarga Kurang Mampu Tahun 2026. Ia menerangkan bahwa setiap KPM nantinya akan menerima bantuan beras premium dalam tiga tahap penyaluran.

"Setiap Keluarga Penerima Manfaat menerima bantuan beras premium sebanyak 5 kilogram pada setiap tahap penyaluran. Program ini dilaksanakan dalam tiga tahap, dan tahap pertama dimulai pada hari ini, 10 Juli 2026, di seluruh kelurahan se-Kota Tebing Tinggi," jelas Tigahara Hasibuan.

Lebih lanjut, Tigahara merinci bahwa total 10.000 KPM tersebut tersebar di lima wilayah kecamatan. Adapun sebarannya meliputi Kecamatan Rambutan sebanyak 2.302 KPM, Kecamatan Padang Hilir sebanyak 2.220 KPM, Kecamatan Bajenis sebanyak 2.044 KPM, Kecamatan Padang Hulu sebanyak 1.960 KPM, dan Kecamatan Tebing Tinggi Kota sebanyak 1.474 KPM. 

Lebih lanjut, Tigahara Hasibuan mengatakan bahwa tujuan utama program ini adalah membantu meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan bantuan pangan dari Pemko Tebing Tinggi.

Di akhir laporannya, Tigahara menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang membantu kelancaran distribusi sekaligus memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Secara keseluruhan, proses penyaluran bantuan sosial di sejumlah titik kelurahan ini berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. (Ajs)