Pemkab Samosir Tegas dan Humanis, Tertibkan Pembangunan Villa Tanpa Izin di Kawasan Wisata Tuktuk

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten Samosir menunjukkan komitmen kuat dalam menata pembangunan dan menjaga ketertiban kawasan wisata. Melalui tim gabungan lintas OPD, Pemkab Samosir menghentikan sementara pembangunan Villa Wilona yang berlokasi di Jalan Lingkar Tuktuk, Kelurahan Tuktuk Siadong, Rabu (29/4/2026).

Langkah ini diambil karena bangunan dua lantai tersebut belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebagaimana diatur dalam ketentuan perizinan yang berlaku. Penertiban dilakukan oleh tim dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Meski bertindak tegas, pemerintah tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Pihak pelaksana pembangunan menerima keputusan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk segera mengurus perizinan sesuai prosedur.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, menjelaskan bahwa terdapat dua temuan di lapangan, yakni pembongkaran trotoar tanpa izin serta pembangunan villa dua lantai yang belum memiliki legalitas lengkap.

“Bangunan sudah hampir selesai, namun izin belum diproses. Untuk itu kami minta dihentikan sementara sampai seluruh perizinan terpenuhi,” ujarnya.

Pilippi menegaskan, langkah ini bukan untuk menghambat, melainkan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Menurutnya, pembangunan tanpa izin berpotensi menimbulkan kerugian di kemudian hari.

“Kami hadir untuk memberikan solusi. Pemerintah mendukung investasi, namun harus tetap taat aturan agar usaha dapat berjalan aman dan berkelanjutan,” tambahnya.

Pemkab Samosir juga memastikan siap mendampingi proses pengurusan izin melalui sistem OSS-RBA. Dengan kelengkapan dokumen teknis seperti tata ruang, lingkungan, serta gambar bangunan dari tenaga ahli bersertifikat, proses administrasi dapat diselesaikan dengan lebih cepat.

Kasatpol PP Kabupaten Samosir, Rudimanto Limbong, menegaskan bahwa penghentian sementara wajib dipatuhi hingga seluruh administrasi selesai.

“Jika tidak diindahkan, akan ada tahapan sanksi hingga pembongkaran sesuai ketentuan,” tegasnya.

Ia menambahkan, penertiban bangunan tanpa izin merupakan bagian dari agenda rutin pemerintah daerah dalam mewujudkan tata ruang yang tertib dan berkelanjutan.

Sementara itu, pihak pemilik bangunan melalui perwakilannya menyatakan kesediaan mengikuti arahan pemerintah dan segera melengkapi seluruh persyaratan perizinan.

Diketahui, bangunan tersebut sebelumnya memiliki izin IMB untuk satu lantai. Namun, karena kini dikembangkan menjadi dua lantai dengan fungsi usaha villa, maka diwajibkan mengurus PBG baru sesuai regulasi terbaru.

Camat Simanindo, Hans R. Sidabutar, turut menekankan pentingnya legalitas sejak awal pembangunan.

“Dengan izin yang lengkap, pembangunan berjalan lancar, memberikan kontribusi terhadap PAD, serta mendukung pengembangan kawasan wisata yang tertib dan berkualitas,” ujarnya.

Langkah ini menjadi wujud nyata keseriusan Pemkab Samosir dalam menciptakan kawasan wisata yang tertata, legal, dan berdaya saing, sekaligus memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. (D/Smart)

Komisi A DPRD Toba Dorong Optimalisasi SP4N Lapor Melalui Konsultasi ke Diskominfo Medan

Medan (Sumut) mediasergap.com - Komisi A DPRD Kabupaten Toba melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penerapan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor) ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, Selasa (28/4/2026).

Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi A, Candrow Manurung, tersebut turut didampingi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba.

Dalam pertemuan itu, Komisi A DPRD Toba menggali informasi mengenai mekanisme pengelolaan SP4N Lapor di Kota Medan, termasuk proses tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat.

Candrow Manurung menegaskan bahwa SP4N Lapor merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui platform ini, masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan keluhan, masukan, maupun aspirasi kepada pemerintah.

“SP4N Lapor sangat strategis untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa di Kabupaten Toba, sistem tersebut sebenarnya telah berjalan. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap cara penggunaan aplikasi berbasis digital tersebut.

“Kondisi ini menjadi tantangan bersama. Wadah yang sudah tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” tambahnya.

Dari hasil konsultasi, diketahui bahwa Pemerintah Kota Medan juga menghadapi tantangan serupa, yakni masih minimnya tingkat pemanfaatan SP4N Lapor akibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Komisi A DPRD Toba berkomitmen untuk mendorong peningkatan pemanfaatan SP4N Lapor melalui penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Ke depan, DPRD Toba, khususnya Komisi A, akan mendukung penuh langkah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dalam memperluas pemahaman masyarakat terkait fungsi dan manfaat SP4N Lapor.

“Program nasional ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, sosialisasi menjadi kunci agar partisipasi publik semakin meningkat,” tutup Candrow. (Ds)

UPT Puskesmas Indrapura Gelar Cek Kesehatan Gratis bagi Pegawai Diskominfo Batu Bara

Batubara (Sumut) mediasergap.com - Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta mendukung kinerja aparatur, UPT Puskesmas Indrapura melaksanakan kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Batu Bara.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai Diskominfo Batu Bara dan berlangsung di Kantor Diskominfo yang berlokasi di Kecamatan Air Putih pada Selasa (28 April 2026). Pemeriksaan meliputi pengecekan kondisi kesehatan dasar sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara, Elpandi, S.Ag., M.H, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk perhatian terhadap kesehatan pegawai. “Kesehatan pegawai adalah aset penting dalam mendukung kinerja organisasi. Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh pegawai dapat lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang optimal,” ujarnya.

Pelaksanaan CKG ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Melalui kegiatan ini, Diskominfo Kabupaten Batu Bara menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan pegawai sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Kabiro BB)

TP PKK Kutai Barat Laksanakan Monev di Muara Pahu, Perkuat Kelembagaan dan Kesiapsiagaan Bencana

Muara Pahu, mediasergap.com - Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kutai Barat melanjutkan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) ke Kecamatan Muara Pahu, Selasa (28 April 2026), setelah sebelumnya melaksanakan agenda serupa di Kecamatan Penyinggahan. Kecamatan yang berada di jalur Sungai Mahakam ini menjadi lokasi ke-12 dalam rangkaian monev tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung BPU Kecamatan Muara Pahu tersebut dihadiri oleh Ketua TP PKK Kabupaten Kutai Barat, Maria Christina Mozes Edwin, bersama jajaran pengurus kabupaten, Camat Muara Pahu Mauliddin Said, unsur Forkopimda, serta Ketua TP PKK dari tujuh kampung. Kehadiran rombongan turut disambut penampilan Dara Wasnaba, kelompok remaja binaan yang aktif dalam edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Dalam arahannya, Ketua TP PKK Kabupaten Kutai Barat menegaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari proses pembinaan berjenjang yang bertujuan memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program PKK.

“Monitoring dan evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan program berjalan optimal melalui tertib administrasi, pemanfaatan buku wajib, penyusunan laporan, serta penguatan sumber daya manusia dan sinergi dengan dewan pembina,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa keterbatasan anggaran operasional tidak boleh menjadi penghambat dalam pelaksanaan program. “Seluruh ketua PKK kecamatan diharapkan aktif menyusun proposal kebutuhan operasional, termasuk pembangunan gedung PKK. PKK harus terus bergerak dan berperan aktif dalam setiap kegiatan,” tegasnya.

Menanggapi usulan pembangunan gedung PKK dari pihak kecamatan, Ketua TP PKK Kabupaten menyatakan akan menindaklanjuti hal tersebut kepada instansi terkait.

Sementara itu, Camat Muara Pahu, Mauliddin Said, menyampaikan apresiasi atas kehadiran TP PKK Kabupaten yang dinilai memberikan motivasi dan arahan dalam penguatan program di tingkat kecamatan. Ia juga melaporkan bahwa monitoring telah lebih dahulu dilaksanakan hingga ke tingkat kampung sebagai upaya peningkatan kinerja program.

Dalam kesempatan tersebut, Camat juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan bencana, khususnya menghadapi potensi musim kemarau dan fenomena El Nino. “Kami telah menginstruksikan seluruh kampung untuk melakukan simulasi mitigasi bencana, terutama kebakaran hutan dan permukiman, serta memastikan kesiapan peralatan dan ketersediaan bahan bakar,” ungkapnya.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pendalaman teknis per kelompok kerja (pokja) di ruang terpisah. Melalui kegiatan ini, TP PKK Kabupaten Kutai Barat berharap seluruh kecamatan tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga semakin responsif terhadap berbagai isu strategis di daerah, termasuk kesiapsiagaan bencana.

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat peran PKK sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan keluarga. (Rel)

 

Bappeda Lebong Gelar Sosialisasi Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen di Era Digital

Lebong (Bengkulu) mediasergap.com - Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di era digital, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi bertajuk “Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen di Era Digital” di Aula Swarang Patang Stumang Bappeda Kabupaten Lebong, Selasa (28 April 2026).

Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada peserta mengenai pentingnya literasi keuangan, khususnya dalam menghadapi perkembangan transaksi digital yang semakin pesat. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman tentang transaksi digital dan investasi yang aman, upaya menghindari praktik pinjaman online (pinjol) ilegal, serta langkah-langkah menjaga keamanan data pribadi.

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai hak-hak konsumen serta prosedur pengaduan apabila mengalami kerugian dalam transaksi ekonomi digital. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi diri dari berbagai potensi risiko di dunia digital.

Dalam kesempatan tersebut, narasumber menyampaikan, “Di era serba digital ini, jempol kita adalah kunci. Literasi bukan hanya soal mampu menggunakan aplikasi, tetapi juga tentang kemampuan melindungi diri dari risiko yang ada.”

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini berlangsung dengan antusias dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya masyarakat Kabupaten Lebong yang cerdas secara finansial serta tanggap terhadap perkembangan teknologi digital.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lebong terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang adaptif, bijak, dan terlindungi dalam menghadapi tantangan era digital. (Kaperwil Lebong)

Wali Kota Tebing Tinggi Terima Audiensi KPP Pratama, Perkuat Sinergi Optimalkan PAD

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menerima audiensi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebing Tinggi, Denny Ariaputra, beserta jajaran di ruang kerja Wali Kota, Gedung Balai Kota, Selasa (28/4/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi dengan KPP Pratama guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan kepatuhan pajak di lingkungan pemerintahan.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas berbagai gagasan yang disampaikan KPP Pratama, khususnya terkait pendampingan regulasi dan peningkatan kapasitas aparatur.

“Saran terkait pelatihan juru sita bagi penunggak pajak serta pelaporan SPT menjadi masukan yang sangat baik. Ke depan, komunikasi akan kita tingkatkan agar sinergi dan kolaborasi ini dapat berjalan optimal dan ditindaklanjuti secara konkret,” ujar Wali Kota.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Tebing Tinggi, Denny Ariaputra, menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh upaya Pemko Tebing Tinggi dalam meningkatkan PAD melalui penyediaan data, dukungan regulasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

“Kami siap membantu Pemerintah Daerah, baik dari sisi data maupun regulasi pendukung, agar pembangunan daerah semakin maju dan sejahtera. Kami berharap sinergi ini dapat terus ditingkatkan,” ungkap Denny.

Ia juga menyampaikan kesiapan pihaknya untuk menyelenggarakan pelatihan juru sita bagi penunggak pajak sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas penagihan pajak.

Selain itu, Denny mengingatkan terkait batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang telah diperpanjang hingga 30 April 2026. Berdasarkan data KPP Pratama, masih terdapat sekitar 700 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan sekitar 10 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemko Tebing Tinggi yang belum melaporkan SPT.

“Kami siap membantu proses pelaporan bagi yang belum. Kami harap seluruh wajib pajak dapat segera memenuhi kewajibannya sebelum batas waktu yang ditentukan,” jelasnya.

Menanggapi rencana kolaborasi tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Sri Imbang Jaya Putra, mengusulkan adanya skema pertukaran data antara Pemko Tebing Tinggi dan KPP Pratama. Langkah ini dinilai penting untuk menyelaraskan data omzet wajib pajak yang dilaporkan ke KPP dengan yang dibayarkan ke Pemerintah Daerah.

“Kita perlu mencari solusi bersama, salah satunya melalui sharing data, agar kesesuaian laporan pajak dapat terjaga dan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat,” ujarnya.

Audiensi ini turut dihadiri Kepala BPKPSDM Abdul Halim Purba, Kaban Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, Kabag Prokopim Setdako Faisal Ahmad, serta jajaran pejabat KPP Pratama Tebing Tinggi.

Melalui sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan otoritas pajak, diharapkan optimalisasi PAD dapat tercapai secara berkelanjutan demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Tebing Tinggi. (Ajs)

Polda Sumsel Optimalkan Layanan Call Center 110 Terintegrasi Media Sosial

Palembang (Sumsel) mediasergap.com - Polda Sumatera Selatan terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mengoptimalkan layanan Call Center 110 dengan mengintegrasikannya bersama keaktifan media sosial di seluruh jajaran kepolisian, Selasa (28/04/2026).

Kebijakan ini merupakan arahan Wakapolda Sumatera Selatan, Brigjen Pol Rony Samtana, sebagai upaya mempercepat respons terhadap laporan masyarakat sekaligus memperluas akses pelayanan kepolisian secara digital.

Wakapolda Sumsel menegaskan bahwa kemudahan akses bagi masyarakat menjadi prioritas utama dalam pelayanan kepolisian.

“Call Center 110 merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Dengan integrasi media sosial, diharapkan respons terhadap setiap laporan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan optimal,” ujar Brigjen Pol Rony Samtana.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menyampaikan bahwa layanan Call Center 110 dapat diakses secara gratis oleh seluruh masyarakat tanpa dipungut biaya.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila menemukan atau mengalami gangguan kamtibmas. Layanan ini hadir untuk memberikan kemudahan dan rasa aman bagi masyarakat,” jelasnya.

Melalui inovasi ini, Polda Sumatera Selatan berharap dapat semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, serta mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Sumatera Selatan. (Rel)

Sinergi Pemkab Samosir dan TNI, 30 Sumur Bor Bantuan Kasad Diluncurkan di Pangururan

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Komitmen menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan dasar masyarakat kembali ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Samosir melalui kolaborasi bersama TNI. Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, bersama Dandim 0210/TU Letkol Inf. Ronald Tampubolon secara resmi meluncurkan pembangunan 30 sumur bor bantuan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Selasa (28/4/2026), di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pangururan.

Peluncuran ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Samosir dan disaksikan unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta warga setempat. Program ini merupakan bagian dari Karya Bhakti TNI melalui inisiatif TNI Manunggal Air, yang bertujuan menyediakan akses air bersih bagi masyarakat.

Dari total 50 titik bantuan yang dialokasikan di wilayah Kodim 0210/TU, sebanyak 30 titik diperuntukkan bagi Kabupaten Samosir dan ditargetkan rampung dalam waktu dua bulan. Bagi masyarakat Desa Pardomuan Nauli, program ini menjadi harapan baru setelah sekian lama menghadapi keterbatasan akses air bersih.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menegaskan bahwa Pemerintah Daerah terus berupaya menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, meskipun di tengah keterbatasan anggaran.

“Kami ingin kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Ketika anggaran terbatas, maka sinergi dan kolaborasi menjadi kunci. Yang terpenting, masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung,” ujar Vandiko.

Ia menambahkan, pendekatan kolaboratif menjadi strategi utama Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mempercepat pembangunan, dengan menggandeng pemerintah pusat, provinsi, TNI, BUMN, hingga berbagai lembaga lainnya.

Sebelumnya, Pemkab Samosir juga telah membangun sarana pompa air di Kecamatan Onan Runggu melalui dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun ini, empat titik tambahan direncanakan melalui APBD dan dukungan mitra lainnya. Dengan adanya 30 sumur bor bantuan Kasad, total 34 sumber air baru akan hadir untuk masyarakat.

Bupati juga mengungkapkan bahwa bantuan tersebut merupakan hasil dari upaya komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, termasuk penyampaian langsung kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, terkait kebutuhan air bersih masyarakat Samosir.

“Atas nama Pemerintah dan Masyarakat Samosir, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak atas perhatian dan dukungannya melalui program TNI Manunggal Air. Ini sangat berarti bagi masyarakat kami,” tambahnya.

Sementara itu, Dandim 0210/TU Letkol Inf. Ronald Tampubolon menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam penyediaan air bersih.

“Ini adalah bukti sinergi antara TNI dan Pemerintah Daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Kami optimistis seluruh titik dapat diselesaikan tepat waktu dengan dukungan semua pihak,” ujarnya.

Warga Desa Pardomuan Nauli menyambut program ini dengan penuh syukur. Salah satu warga, Pangondian Simarmata, mengungkapkan bahwa selama ini masyarakat kerap kesulitan mendapatkan air bersih.

“Selama ini air sangat sulit. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan ini. Semoga sumur bor ini benar-benar menjadi solusi bagi kami,” ucapnya.

Penyediaan air bersih merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kehadiran 30 sumur bor ini menjadi bukti bahwa pembangunan yang efektif adalah pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan dasar rakyat secara langsung.

Dengan semangat gotong royong, kolaborasi lintas sektor, dan kepemimpinan yang responsif, Kabupaten Samosir terus bergerak menuju daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. (D/Smart)

Polres Binjai Perkuat Kamtibmas Melalui Pembinaan Pos Kamling di Desa Tandem Hilir II

Binjai (Sumut) mediasergap.com – Dalam upaya memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polres Binjai terus menunjukkan komitmennya melalui dukungan dan pembinaan terhadap Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) di Desa Tandem Hilir II, Kota Binjai. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi preventif kepolisian guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Kehadiran personel Satuan Binmas Polres Binjai melalui Bhabinkamtibmas dalam kegiatan pembinaan tersebut disambut antusias oleh warga. Pos kamling tidak hanya difungsikan sebagai sarana ronda malam, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan bagi masyarakat untuk berdiskusi, berbagi informasi, serta mempererat silaturahmi.

Dalam kesempatan tersebut, petugas juga menyerahkan rompi Pos Kamling kepada warga serta menyampaikan imbauan kamtibmas terkait berbagai potensi gangguan keamanan, seperti pencurian, peredaran narkoba, kenakalan remaja, balap liar, hingga aksi geng motor yang meresahkan.

Kapolres Binjai AKBP Mirzal melalui Kasat Binmas menegaskan bahwa keberhasilan menjaga keamanan lingkungan tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata, melainkan membutuhkan sinergi bersama masyarakat.

“Peran aktif masyarakat sangat penting. Kami mengajak warga untuk mengaktifkan kembali ronda malam, meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, serta segera melaporkan apabila menemukan hal yang mencurigakan melalui layanan call center 110 Polri,” ujarnya.

Dengan dukungan berkelanjutan ini, diharapkan Pos Kamling di Desa Tandem Hilir II semakin aktif dan mampu menjadi garda terdepan dalam mencegah potensi kriminalitas. Polres Binjai berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai mitra dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. (Roni K)

(Sumber: Humas Polres Binjai)

DPRD Lebong Gelar Rapat Paripurna, Perkuat Pengawasan dan Regulasi untuk Kemajuan Daerah

Lebong (Bengkulu) mediasergap.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong melaksanakan rangkaian Rapat Paripurna pada Senin (27/04/2026) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebong. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan dan legislasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Rapat Paripurna diawali pada pukul 13.00 WIB dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Agenda ini merupakan bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selanjutnya, pada pukul 15.00 WIB, dilaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 terkait Pemilihan Kepala Desa Serentak. Raperda ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, demokratis, dan akuntabel.

Melalui rangkaian kegiatan ini, DPRD Kabupaten Lebong menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi secara optimal. Langkah ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi dan dukungan masyarakat juga menjadi elemen penting dalam mengawal kinerja wakil rakyat, demi mewujudkan Kabupaten Lebong yang semakin maju dan sejahtera. (Darmadi)