Bupati Toba Minta HKTI Jadi Jembatan Aspirasi Petani

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Bupati Toba Effendi Sintong P Napitupulu meminta Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) tidak sekadar menjadi organisasi formal, tetapi harus hadir dan berperan aktif di tengah-tengah petani. HKTI diharapkan menjadi jembatan aspirasi sekaligus membantu mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi petani.

Hal itu disampaikan Effendi Sintong saat menghadiri pelantikan pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) HKTI tingkat kecamatan se-Kabupaten Toba, yang dirangkai dengan penyerahan bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian di halaman Kantor Bupati Toba, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Bupati, sektor pertanian saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Mulai dari perubahan iklim, ketersediaan pupuk, fluktuasi hasil panen, hingga semakin berkurangnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian.

Karena itu, ia berharap HKTI mampu melahirkan program kerja yang konkret dan berpihak kepada kebutuhan petani, sekaligus mendukung pembangunan sektor pertanian secara terencana dan berkelanjutan di Kabupaten Toba.

Kepada 460 kelompok tani penerima bantuan, Bupati juga berpesan agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal. Bantuan tersebut diharapkan tidak hanya habis digunakan, tetapi mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan petani.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk, yang juga Dewan Penasihat HKTI, mengatakan organisasi tersebut memiliki peran besar dalam mendukung kemajuan sektor pertanian. Karena itu, ia meminta seluruh bantuan yang disalurkan dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan kelompok tani.

"HKTI memiliki peran yang sangat besar. Oleh karena itu, saya titip bantuan ini agar dikelola dengan baik. Melalui dukungan sarana produksi dan alsintan ini, kami berharap petani semakin mampu mengoptimalkan lahan pertanian dan meningkatkan hasil panen," ujarnya.

Adapun bantuan yang disalurkan meliputi 54 ton benih jagung, 70 unit pompa air, 33 ribu batang bibit kopi, serta 22 ribu batang bibit kakao.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari Program Peningkatan dan Perluasan Areal Pertanian untuk komoditas jagung, kopi, dan kakao di Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari Kementerian Pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba sekaligus Ketua DPC HKTI Kabupaten Toba, Lena Pardede, menyampaikan bahwa jumlah petani di Kabupaten Toba saat ini mencapai sekitar 53.882 jiwa.

Komoditas unggulan daerah meliputi padi dan jagung, sedangkan bawang merah menjadi salah satu komoditas hortikultura yang terus dikembangkan.

Lena berharap dukungan bantuan benih dan sarana produksi pertanian tersebut dapat mendorong petani meningkatkan kualitas serta produktivitas hasil pertanian, sehingga memiliki nilai jual dan daya saing yang lebih tinggi. Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Sabam Rajagukguk terhadap pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Toba.

Pelantikan pengurus PAC HKTI tingkat kecamatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Paber Napitupulu, serta sejumlah pejabat daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Toba. (Dosi)

Pekan Peduli Sampah 2026, Wali Kota Tebing Tinggi Dorong Optimalisasi Pengolahan Sampah Hingga Tingkat Kelurahan

Media sergap.com/TebingTinggi

Dalam rangka memperingati Pekan Peduli Sampah Nasional Tahun 2026, Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi melalui Dinas Lingkungan Hidup (LH) menggelar aksi gotong royong bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan dipusatkan di kawasan Pasar Sakti, Jalan K.F. Tandean, dan sekitarnya, Sabtu (14/11/2026).

Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, yang hadir langsung memimpin kegiatan tersebut, mengatakan bahwa aksi ini merupakan langkah nyata untuk mengoptimalkan penanganan sampah di Kota Tebing Tinggi.

Mengusung tema nasional "Merawat Pertiwi", Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat lingkungan, khususnya di Kota Tebing Tinggi.

"Bagaimana kita bisa menangani dan mengolah sampah, baik organik maupun anorganik, agar dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos dan cairan penyubur, sama-sama kalau bisa kita optimalisasi, Produksinya harus kita kejar, dan nantinya pemerintah akan membantu penyediaan alat agar target tersebut tercapai," ujar Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan bahwa program pengolahan sampah organik melalui metode TEBA saat ini baru diterapkan di 5 kecamatan. Jika uji coba ini dinilai berhasil, Wali Kota berharap metode tersebut dapat diperluas hingga mencakup 35 kelurahan di seluruh Kota Tebing Tinggi.

Hasil kompos dari pengolahan ini nantinya dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat untuk kebutuhan pribadi maupun dijual kembali. Bahkan, jika pengelolaan ini berjalan berjalan dengan baik dan berhasil, Pemko Tebing Tinggi berencana mengembangkannya menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus penanganan sampah guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Manfaatnya juga bermuara pada pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah di lingkungan masing-masing. Kita juga telah menempatkan kontainer sampah agar masyarakat dapat saling menjaga kebersihan untuk kita semua. 'Bersih Kotaku, Sehat Wargaku', bisa kita buat tag-nya seperti itu. Mari kita jadikan ini sebagai semangat bersama," tambah Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Tebing Tinggi, Herry Aryanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa rangkaian Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 ini telah diawali dengan sejumlah kegiatan pendahuluan. Di antaranya adalah sosialisasi pemilahan sampah di Kecamatan Tebing Tinggi Kota serta pembuatan sarana pengolahan sampah organik TEBA di 5 kecamatan.

"Sebagai inovasi dari Dinas LH dalam menangani persoalan kebersihan, kami juga menghadirkan Unit Transportir Sampah (UTS) guna membantu menanggulangi volume sampah di Kota Tebing Tinggi," jelas Herry.

Sebagai informasi, metode pengolahan sampah organik TEBA merupakan teknik pengolahan sampah rumah tangga, seperti sisa makanan, sayuran, dan dedaunan secara alami. Secara teknis, metode ini dilakukan dengan membuat lubang tanam berkedalaman 2 hingga 3 meter dengan diameter sekitar 80 cm. Bagian atas dinding dilapisi buis beton, sementara bagian dasarnya dibiarkan terbuka langsung menyentuh tanah agar mikroorganisme dapat bekerja optimal mengurai sampah. Lubang ini juga dilengkapi penutup berlubang kecil untuk menjaga sirkulasi udara serta mencegah masuknya air hujan, lalat, dan bau tidak sedap. Proses penguraian alami ini umumnya memakan waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan penyerahan bibit buah secara simbolis, sesi foto bersama, serta peninjauan langsung terhadap operasional alat Unit Transportir Sampah (UTS) dan proses pengolahan sampah di lokasi kegiatan.

Turut hadir mendampingi Wali Kota dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) H. Erwin Suheri Damanik, Kasatpol PP Benny Erickson Hamonangan Hutajulu, Camat Tebing Tinggi Kota Henci br Siregar, Camat Bajenis Ari Miranda, Kabag Pemerintahan Setdako Rizky Safitri, Kabag Prokopim Setdako Ahmad Faisal, para lurah se-Kecamatan Tebing Tinggi Kota dan Bajenis, perwakilan OPD, tamu undangan, serta tim peliputan Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi. (Ajs)

Judi Meja Tembak Ikan Ikan Merek STARGIM Kuasai Wilayah Hukum Polres Belawan

MEDAN UTARA — 

Aktivitas perjudian tembak ikan yang diduga kembali beroperasi di Jalan Speksi, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, tepatnya di pinggiran Sungai Deli, kembali mempertanyakan keseriusan penegakan hukum di wilayah Medan Utara. Lokasi yang sebelumnya dikabarkan tutup kini diduga beroperasi dengan merek STARGIM. Pergantian merek ini memunculkan dugaan bahwa praktik perjudian tersebut hanya berganti nama, sementara aktivitas bisnisnya tetap berjalan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, AK disebut sebagai pihak yang diduga mengendalikan usaha, WNG sebagai pengelola lapangan, sedangkan SN disebut berperan sebagai koordinator. Dugaan pembagian peran ini memperlihatkan adanya pihak-pihak yang perlu ditelusuri dalam operasional STARGIM.

Seorang pria berinisial IN (23), yang mengaku bekerja sebagai anak koin di lokasi tersebut, mengungkapkan adanya pengutipan uang hasil perjudian setiap hari. Ia menyebut seseorang berinisial Wak sebagai pihak yang mengambil uang hasil penjualan.

"Meja Aseng kayu, Pak. Stargim, pengusahanya Wak. Dia yang mengutip uang hasil penjualan setiap hari, Pak," ungkap IN.

Selain pengutipan harian, muncul keterangan mengenai dugaan pembagian uang kepada sejumlah oknum yang disebut berlangsung setiap tanggal 2 di kawasan Jalan M. Basir. Siapa pemberi, penerima, serta berapa jumlah uang yang disalurkan menjadi persoalan yang harus diusut, bukan sekadar dibiarkan sebagai informasi lapangan.

Lebih serius lagi, sumber lain yang meminta identitasnya dirahasiakan menegaskan bahwa informasi razia diduga sudah bocor sebelum petugas tiba. Pihak pengelola disebut lebih dahulu mengetahui rencana kedatangan aparat sehingga lokasi dapat dipersiapkan dalam kondisi aman. Jika keterangan ini benar, siapa yang membocorkan rencana razia dan siapa yang menerima informasi tersebut? Kebocoran seperti ini berpotensi membuat penindakan kehilangan sasaran dan memberikan kesempatan kepada pengelola untuk mengamankan aktivitasnya.

Kekecewaan warga Belawan pun semakin keras. Mereka mengaku sudah bosan menyaksikan pemberitaan perjudian yang terus berulang, sementara penertiban dinilai tidak pernah menyentuh persoalan sampai ke akarnya.

"Sudah capek, Bang, melihat berita judi di Belawan. Sandiwaranya seperti sinetron yang sudah pernah tayang di TV. Percuma saja dilaporkan, toh mereka juga yang menciptakan dan mereka juga yang menyembunyikan. Kalau pengusaha sudah berlindung di balik jabatan dan internal penegak hukum, masyarakat mau mengadu ke mana lagi?" ungkap warga.

Warga menegaskan, maraknya lokasi perjudian di Belawan bukan persoalan baru. Mereka mengaitkan keresahan tersebut dengan tingginya kriminalitas serta dugaan keterkaitan aktivitas perjudian dan penyalahgunaan narkoba di sejumlah lokasi.

"Maraknya lokasi judi di Belawan ini bukan baru sekarang, Bang. Sudah sangat lama. Abang juga tahu sendiri bagaimana kondisi Belawan, tingkat kriminalitasnya tinggi. Kalau tidak ke lokasi judi, ya ke barak narkoba. Jadi kalau disarankan membuat laporan, percuma saja. Kami sudah capek menghabiskan waktu dan tenaga. Suara masyarakat kecil kalah dengan penguasa yang saldo rekeningnya sudah beberapa digit. Buat apa melapor kalau tidak ada manfaatnya?" ungkap warga.

Kritik warga juga menyasar slogan Presisi dan Polisi untuk Masyarakat yang mereka nilai hanya menjadi slogan tanpa bukti nyata.

"Semua sudah ada peran masing-masing, Bang. Sejak kapan hukum benar-benar berlaku untuk warga miskin? Sejak kapan hukum ditegakkan bagi masyarakat yang tidak punya uang? Bagaimana bisa disebut profesional kalau laporan saja sulit ditanggapi, bahkan masyarakat harus memikirkan uang bensin untuk petugas? Bagi kami, laporan ditanggapi saja sudah jauh dari rasa syukur. Sinetronnya sudah pernah dimainkan, alur dan akhir ceritanya pun seolah sudah bisa ditebak," tuturnya dengan nada kecewa.

Rangkaian informasi tersebut menuntut Polsek Medan Labuhan dan Polres Pelabuhan Belawan tidak berhenti pada penindakan pekerja lapangan. AK, WNG, SN, sosok berinisial Wak, dugaan pengutipan uang, pembagian dana setiap tanggal 2, hingga kebocoran informasi razia harus menjadi sasaran penelusuran. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto juga didesak memberikan perhatian terhadap persoalan ini, termasuk memeriksa apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum aparat.

Secara hukum, Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengancam penyelenggara perjudian tanpa izin dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun atau denda kategori VI. Sementara Pasal 427 mengatur ancaman bagi pemain judi tanpa izin berupa penjara paling lama tiga tahun atau denda kategori III.

Jangan sampai yang ditindak hanya penjaga mesin, sedangkan pihak yang diduga mengendalikan usaha, mengutip uang, menerima setoran, dan membocorkan rencana razia tidak pernah tersentuh pemeriksaan. Jika STARGIM bisa kembali beroperasi dan razia diduga sudah bocor sebelum petugas tiba, siapa yang sebenarnya membuat bisnis perjudian ini tetap berjalan?

Jumat Keliling ke Masjid Ihya' Ulumuddin Galang Kapolresta Deli Serdang, Serap Aspirasi Warga

Deliserdang

Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si., melaksanakan kegiatan Jumat Keliling di Masjid Ihya' Ulumuddin, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (13/11/2026) 

Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah selesai Shalat Jumat berjamaah bersama masyarakat dan pengurus masjid.

Dalam kegiatan Jumat Keliling tersebut, Kapolresta Deli Serdang didampingi oleh Pejabat Utama Polresta Deli Serdang, Kapolsek Galang, serta Bhabinkamtibmas.

Usai melaksanakan Shalat Jumat, Kombes Pol Muhammad menyempatkan diri bersilaturahmi dan berdialog langsung dengan jamaah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengurus Masjid Ihya' Ulumuddin Kecamatan Galang. 

Pada kesempatan itu, Kapolresta menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat Kecamatan Galang. Ia mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas.

"Kami hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan dan harapan warga. Keamanan bukan hanya tugas polisi, tapi tugas kita bersama," ujar Kombes Pol Muhammad.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar menjauhi narkoba, judi online, dan tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks yang dapat memecah belah persatuan. Orang tua juga diminta untuk lebih mengawasi pergaulan anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam kenakalan remaja, geng motor, dan tawuran.

Selain itu, Kapolresta mengajak jamaah untuk terus memperkuat kerukunan antarumat beragama dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.

"Kalau ada permasalahan di lingkungan, jangan ragu untuk melapor ke Bhabinkamtibmas atau ke Polsek Galang. Akan kami tindak lanjuti secepatnya," tambahnya.

Sementara itu, pengurus Masjid Ihya' Ulumuddin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Kapolresta Deli Serdang beserta jajaran. Kehadiran Polri di masjid dinilai dapat mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat.

Kegiatan Jumat Keliling ditutup dengan foto bersama dan pemberian Al Qur'an kepada pengurus masjid.

Kegiatan Jumat Keliling ini merupakan program Kapolri melalui Polresta Deli Serdang sebagai wujud hadirnya Polri di tengah masyarakat, sekaligus sarana untuk menyerap aspirasi dan memperkuat sinergi dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Deli Serdang.(M)

Pimpin Pelantikan 39 Pejabat Pengawas dan 2 Kepala UPTD Puskesmas, Wali Kota Tebing Tinggi : Jabatan Adalah Amanah, Bukan Hak Istimewa

Media sergap.com/TebingTinggi

Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih menegaskan bahwa jabatan bukanlah hak istimewa, melainkan sebuah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota saat memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pejabat Pengawas serta Kepala UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Aula Lantai IV Gedung Balai Kota, Jalan Dr. Sutomo No. 14, pada Jumat sore (13/11/2026) tersebut dilaksanakan di luar jam kerja efektif, yakni pukul 16.30 WIB. Langkah ini diambil agar roda pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu oleh prosesi pelantikan.

Dalam arahannya, Wali Kota mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar senantiasa berpedoman pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

"Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut, tunjukkan kinerja nyata, jaga disiplin, bangun kerja sama, dan utamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi," tegas Wali Kota Iman Irdian Saragih di hadapan para tamu undangan.

Lebih lanjut, Wali Kota menekankan bahwa keberhasilan Pemko Tebing Tinggi tidak hanya diukur dari sejauh mana program dan anggaran terealisasi, melainkan dari hasil kerja nyata, kualitas pelayanan, serta manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat. 

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota juga memastikan bahwa proses pengisian jabatan di lingkungan Pemko Tebing Tinggi bebas dari praktik transaksional dan dilakukan secara murni berdasarkan sistem merit, kualifikasi, kompetensi, integritas, serta kebutuhan organisasi tanpa adanya jual beli jabatan.

Menutup arahannya, Wali Kota menyampaikan selamat bertugas kepada para pejabat yang baru dilantik dan berharap momentum ini menjadi awal dari semangat dan komitmen baru dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa, negara, dan masyarakat Kota Tebing Tinggi. 

"Buktikan bahwa layak menerima amanah ini melalui kinerja, keteladanan, dan pelayanan yang nyata. Selamat menjalankan tugas dan amanah yang baru. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan keberkahan kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat Kota Tebing Tinggi," tutup Wali Kota.

Acara kemudian dirangkai dengan prosesi pengambilan sumpah/janji jabatan, penandatanganan berita acara, dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Wali Kota beserta jajaran.

Pelantikan ini melibatkan total 41 pejabat, yang terdiri atas 39 Pejabat Pengawas dan 2 Kepala UPTD Puskesmas. Adapun rincian Pejabat Pengawas yang dilantik meliputi Bambang Suprapto sebagai Kasumpeg Dinas Kominfo, Mesrawati Damanik sebagai Kasubbid Retribusi Daerah BPKPD, Dian Abadi Siregar sebagai Kasumpeg BPKPD, Sri Maharani Purba sebagai Sekcam Padang Hilir, dan Septian Maihadi Putra Lubis sebagai Kasie Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kota. 

Selanjutnya, Muhammad Fadil dilantik sebagai Kasie Pemadam Kebakaran Dinas Damkar dan Penyelamatan, Dian Harisa Afliani sebagai Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal Disdikbud, Randy Gusto sebagai Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan, serta Yulie Widya Hapsari sebagai Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kominfo.

Sejumlah pejabat pengawas pada tingkat kelurahan turut dilantik, di antaranya Ida Farmayanti sebagai Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos Kelurahan Sri Padang, Fauzi Satria sebagai Kasie Trantibum Kelurahan Pabatu, Dewi Indrianti sebagai Sekretaris Lurah Tebing Tinggi Lama, Azhari Hasbi Hasibuan sebagai Kasie Trantibum Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Wita Lestari sebagai Sekretaris Kelurahan Bandar Utama, dan Lamtiur Simanjuntak sebagai Kasie Pemerintahan Kelurahan Pasar Baru. 

Selain itu, Prengki Poltak Junaedi dilantik sebagai Kasie Pemerintahan Kelurahan Damar Sari, Febri Winando Purba sebagai Kasie Trantibum Kelurahan Persiakan, Onny Driana sebagai Kasie Pemerintahan Kelurahan Tualang, Arisa Martuti sebagai Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos Kelurahan Tualang, Asido Bonafide Sitanggang sebagai Kasie Pemerintahan Kelurahan Lubuk Raya, serta Corry Octina Damanik sebagai Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos Kelurahan Mandailing.

Mutasi dan pelantikan pejabat pengawas lainnya meliputi Rendy Syahputra sebagai Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos Kelurahan Brohol, Nur Saftri sebagai Sekretaris Kelurahan Teluk Karang, Dara Chairani Sinaga sebagai Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos Kelurahan Durian, Desmon Simanjuntak sebagai Kasie Trantibum Kelurahan Durian, Haqqul Abdi sebagai Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos Kelurahan Padang Merbau, dan Siti Chairina sebagai Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos Kelurahan Bandar Sono. 

Turut dilantik pula Nita Muliyasari sebagai Sekretaris Kelurahan Mekar Sentosa, Eri Irawan Saputra sebagai Kasie Trantibum Kelurahan Pinang Mancung, Avlia Sartika sebagai Kasie Pemerintahan Kelurahan Rambung, Zancen Noprianto Sinaga sebagai Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos Kelurahan Lubuk Baru, Kristanto Marganda Nainggolan sebagai Sekretaris Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Lely Sadijah Tamba sebagai Kasie Pemerintahan Kelurahan Pelita, Sutini sebagai Kasie Trantibum Kelurahan Lalang, dan Burhanuddin sebagai Kasie Pemerintahan Kelurahan Badak Bejuang.

Jajaran pejabat pengawas berikutnya yang turut mengambil sumpah jabatan yaitu Beni Murwan Syahputra sebagai Sekretaris Kelurahan Padang Merbau, Agus Subastian Pohan sebagai Kasie Trantibum Kelurahan Pasar Gambir, Ratna Sari sebagai Sekretaris Kelurahan Bulian, serta Dita Irmayani Siregar sebagai Kasubbag TU UPTD Puskesmas Rantau Laban. 

Sementara itu, untuk posisi Kepala UPTD Puskesmas, dua orang pejabat resmi dilantik, yakni dr. Nina Dwi Yanti Siagian sebagai Kepala UPTD Puskesmas Satria dan Octavia Sasmila br Singarimbun sebagai Kepala UPTD Puskesmas Pasar Gambir.

Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh Danramil 13/TT Kapten Inf. Abdul Malik, Sekretaris Daerah Kota Erwin Suheri Damanik, para Asisten dan Staf Ahli, Inspektur Muhammad Fachri, Kepala BKPSDM Abdul Halim Purba, Kadisdikbud Muhammad Deni Saragih, Kadis LH Herry Aryanto, Kadisnakerperin Zahidin, Kadis Kominfo Ghazali Rahman, Plt. Kepala Bappeda Muhammad Hamdani, para Camat, Kabag atau mewakili, tamu undangan, serta tim peliputan Diskominfo. (Ajs)

KAPOLRES BINJAI LAKSANAKAN JUMAT KELILING, PERERAT SILATURAHMI DENGAN MASYARAKAT

BINJAI (Sumut) mediasergap.com – Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., melaksanakan kegiatan Jumat Keliling bersama Wakapolres Binjai Kompol Sofyan Helmi NST, S.H., M.H., serta para Pejabat Utama (PJU) Polres Binjai di Masjid Asy Syakirin, Jalan Tengku Amir Hamzah No. 6, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Jumat (13/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 jemaah Sholat Jumat.

Usai melaksanakan Sholat Jumat, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustaz Sumardi, S.Pd. Doa tersebut dipanjatkan sebagai bentuk ikhtiar agar seluruh personel Polri senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran dalam bertugas, serta perlindungan Allah SWT dalam menjalankan tugas melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Binjai juga mempererat tali silaturahmi dan membangun komunikasi yang harmonis dengan tokoh agama, pengurus masjid, serta masyarakat. Kegiatan Jumat Keliling ini merupakan salah satu bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus upaya memperkuat kemitraan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Melalui kegiatan ini, Polres Binjai berharap hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat semakin kuat sehingga tercipta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Binjai. (Rina)

(Sumber: ©Humas Res Binjai)

Masyarakat Labuhan Deli Penting Ketahui Informasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Desa Helvetia

Labuhan Deli (Sumut) mediasergap.com - Masyarakat Labuhan Deli khususnya warga Desa Helvetia seluruhnya sangat penting dan wajib mengetahui tentang penerimaan penyaluran Pagu dan penggunaan Dana Desa (DD) Desa Helvetia setiap tahunnya, sebab kalau bukan masyarakat desa dibawah Kecamatan Labuhan Deli siapa lagi yang akan peduli.

Untuk itu melalui informasi valid yang di informasikan oleh lembaga anti korupsi dari pusat ini (KPK) sesuai UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tentunya diharapkan seluruh masyarakat Desa Helvetia agar terus intens melalui peran sertanya, sebab tidak ada jaminan terhadap pejabat pengguna kuasa anggaran dalam hal ini oknum Kepala Desa dapat dijamin integritasnya apalagi sebelumnya sudah banyak oknum Kepala Desa terseret kasus korupsi dan berurusan dengan aparat penegak hukum.

Salah satu sektor pembangunan yang harus menjadi atensi masyarakat Desa Helvetia Labuhan Deli adalah penyelenggaraan pembangunan desa yang setiap tahunnya dibiayai dari Dana Desa (DD), sebagaimana dana tersebut diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak lagi menjadi desa tertinggal.

Masyarakat Desa Helvetia diharapkan sebagai motor dan ujung tombak dalam melakukan sosial kontrol melalui investigasi serta pengawasan, peran serta masyarakat penting dilakukan dalam pelaksanaan segala aspek pembangunan yang berkelanjutan agar terwujudnya desa yang maju, mandiri dan sejahtera

Adapun penyaluran dan penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2025 "Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang" yaitu :

• Pagu penerimaan, Rp. 1.767.036.000- 
• Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBDes untuk warga) Rp. 8.550.000
• Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga) sebanyak 4 Kali Pengerjaan, Pengerjaan I Rp. 40.650.000, Pengerjaan II Rp. 38.958.200, Pengerjaan III Rp. 2.150.000 dan Pengerjaan IV Rp. 28.191.200
• Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa, Rp. 15.800.000
• Penyuluhan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan) Rp. 26.368.000
• Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) sebanyak 5 kali penyelenggaraan, Total Rp. 98.820.000
• Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Milik Desa/Perawat Desa, Penyediaan PelayananPelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin) Sebanyak II Tahap, Tahap I Rp. 102.600.000 dan Tahap II Rp. 11.000.000
• Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat, Rp. 45.000.000
• Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional) Rp. 34.550.000
• Operasional Pemerintahan Desa yang Bersumber dari Dana Desa, Anggaran I Rp. 65.876.425 dan Anggaran II Rp. 26.439.080
• Penyelenggaraan Musyawarah Desa Yang Lainnya (Musdus, Rembug Warga Dll Yang Bersifat Non Reguler Sesuai Kebutuhan Desa) 
• Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif, sebanyak II Tahap, Tahap I Rp. 5.700.000 dan Tahap II Rp. 5.700.000
• Keadaan Mendesak, Sebanyak IV Tahap, Tahap I Rp. 65.700.000, Tahap II Rp. 65.700.000, Tahap III Rp. 65.700.000 dan Tahap IV Rp. 65.700.000
• Penyertaan Modal Rp. 353.408.000

"Dengan semakan intensnya masyarakat Desa Helvetia dalam mengawasi penggunaan Dana Desa tersebut, maka tentu diharapkan kedepannya akan terjadi transparansi dan akuntabel yang tentunya demi mewujudkan harapan desa yang maju dan sejahtera masyarakatnya. (Rel)

KBPP POLRI Labuhan Deli Ragukan LPJ Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 di Desa Manunggal

Labuhan Deli (Sumut) mediasergap.com - Keluarga Besar Putra-Putri POLRI (KBPPOLRI) Kecamatan Labuhan Deli terus intens didalam peran sertanya terhadap pejabat pengguna kuasa anggaran melakukan penyimpangan uang negara, komitmen ini sebagai bentuk kepedulian Putra-Putri POLRI terhadap penyelenggaraan negara dalam sektor pembangunan yang meliputi disegala sektor bidang. 

Salah satu sektor pembangunan yang turut menjadi atensi KBPPOLRI Labuhan Deli adalah penyelenggaraan pembangunan desa yang setiap tahunnya dibiayai dari Dana Desa (DD), sebagaimana dana tersebut diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak lagi menjadi desa tertinggal.

Adapun keraguan KBPPOLRI Kecamatan Labuhan Deli terhadap penyaluran penggunaan Dana Desa (DD) Desa Manunggal Kabupaten Deli Serdang adalah sebagaimana Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa tahun 2025, yang beberapa detail rincian anggaran biaya penyelenggaraannya sukup signifikan dan kebenarannya sangat diragukan sehingga ada indikasi terjadi penggelembungan biaya (Mark up) yaitu. 

• Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBDes untuk warga) sebanyak 4 kali penyelenggaraan dengan total anggaran biaya Rp. 68.000.000.
• Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa, Rp. 15.800.000
• Penyuluhan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan) Rp. 26.368.000
• Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) sebanyak 5 kali penyelenggaraan, Total Rp. 183.600.000
• Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Milik Desa/Perawat Desa, Penyediaan PelayananPelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin) sebanyak 1 Kali penyelenggaraan, Rp. 52.120.000
• Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat, Rp. 19.723.000
• Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional) sebanyak 4 kali penyelenggaraan, Total Rp. 168.825.500
• Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga, Rp. 28.690.000
• Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan) tingkat desa, sebanyak 2 kali penyelenggaraan Rp. 
• Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa, Rp. 171.052.500

Dalam kesempatannya saat ditemui awak media ini di Sekretariat KBPPOLRI di kawasan Labuhan Deli, ketua KBPPOLRI Kecamatan Labuhan Deli, "Bernar Sinaga, S.E" menerangkan alasan keraguan (LPJ) Tahun 2025 penyaluran penggunaan Dana Desa Manunggal tersebut. 

Menurut "Ketua Bernath, bahwa sebahagian rincian penyelenggaraan dengan penggunaan anggaran biaya yang signifikan masih patut diragukan kebenarannya sebab tidak ada jaminan bagi seorang pejabat publik yang tranfaransi meskipun dia telah disumpah saat akan menjalankan jabatannya tersebut dalam hal ini seorang Kepala Desa (Kades). 

"Saya patut meragukan bahkan menyoroti "LPJ laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2025 APBDes desa Manunggal, tidak ada jaminan jaman ini seorang pejabat baik pun dia itu Kepala Desa bahwa dirinya transfaran dalam kuasa penggunaan anggaran" ungkapnya. 

"Sebelumnya Ketua Bernath juga menyoroti masih kurangnya kinerja pemerintahan Desa Manunggal yang mana ditemukan masih banyaknya infrasruktur jalan di kawasan Kecamatan Labuhan Deli yang masih memprihatinkan, salah satunya berada di Jalan Ampera Pasar VI dusun 2A Desa Manunggal.

Menurutnya lagi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.732.659.000 penyaluran Dana Desa tahun 2025 mengapa pemerintah Desa sedikit pun hatinya tidak bergeming untuk memperbaiki jalan Gang tersebut dan hanya berfokus hanya di penyelenggaraan yang belum dapat dipastikan kebenaran transparansi penggunaan anggaran biaya nya sebagaimana amanah dalam Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan sudah selayaknya masyarakat Labuhan Deli harus atensi dan peduli mengawasi terhadap informasi penyaluran penggunaan Dana Desa desa Manunggal untuk terus menerus kedepannya. (Rel)

Kapolres Binjai Gelar Green Policing, Wujudkan Kepedulian Polri terhadap Kelestarian Lingkungan

BINJAI (Sumut) mediasergap.com – Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., melaksanakan kegiatan Green Policing (Polisi Peduli Lingkungan) melalui penanaman pohon jenis kelapa pandan di Lapangan Polres Binjai, Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Binjai, Jumat (13/11/2026) pukul 08.00 WIB.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Binjai KOMPOL Sofyan H. NST., S.H., M.H., para Pejabat Utama (PJU), serta personel Polres Binjai.

Kapolres Binjai menyampaikan bahwa kegiatan Green Policing merupakan bentuk kepedulian dan peran aktif Polri dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang hijau, asri, sehat, dan berkelanjutan," ujarnya

Melalui penanaman pohon, Polres Binjai berupaya meningkatkan penghijauan, mengurangi polusi udara melalui penyerapan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, serta membantu mencegah bencana alam seperti banjir, erosi, dan tanah longsor.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengajak seluruh personel Polri dan masyarakat agar semakin peduli terhadap lingkungan serta berperan aktif menjaga kelestarian alam.

Melalui program Green Policing, Kapolres Binjai menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup demi masa depan generasi mendatang.

Polri Peduli Lingkungan, Alam Terjaga, Masa Depan Lebih Baik," terang AKBP Bimo Moernanda. (Roni K)

(Sumber: ©Humas Res Binjai)

Perkuat Sinergitas, Wakil Bupati Samosir Hadiri Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Sumatera di Medan

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, Menghadiri Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Sumatera di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).

Forum yang  diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri ini dibuka dengan pidato kunci Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Hadir pula Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi serta kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah dari wilayah Sumatera.

Dalam pidatonya, Bima Arya meminta pemerintah daerah di Sumatera memperkuat ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, arah pembangunan ekonomi daerah harus selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, dan pertumbuhan harus merata hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Ia menekankan bahwa pertumbuhan tidak boleh hanya terlihat di angka statistik, tetapi harus dirasakan masyarakat.

Bima juga menyampaikan beberapa poin arahan. Pertama, pusat dan daerah perlu bergerak selaras, dan daerah harus punya visi pembangunan jangka panjang, bukan sekadar mengejar capaian sesaat. Kedua, daerah perlu memanfaatkan bonus demografi dengan menyiapkan generasi Z dan milenial sebagai penggerak ekonomi, termasuk lewat pengembangan lapangan kerja ramah lingkungan seperti pengelolaan limbah, persampahan, dan transportasi hijau. Ketiga, belanja pemerintah bukan satu-satunya penopang ekonomi. Daerah juga perlu membangun ekosistem yang melibatkan pariwisata, industri kreatif, serta rantai produksi dan distribusi. Keempat, kegiatan pariwisata sebaiknya diukur dampaknya terhadap hunian hotel, keterlibatan pelaku usaha lokal, dan penggunaan produk daerah, tidak hanya jumlah pengunjung. Kelima, kepala daerah diminta menjadikan data sebagai dasar kebijakan ekonomi agar program sesuai kebutuhan dan potensi tiap daerah.

Wakil kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregasi capaian seluruh daerah, sehingga pertumbuhan di tingkat kabupaten dan kota menentukan hasil nasional.

Usai mengikuti forum, Wakil Bupati Samosir menyatakan Pemerintah Kabupaten Samosir akan tetap berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan melalui penguatan kinerja, inovasi dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain di Sumatera dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Immanuel Sitanggang. (D/Smart)