Pemkab Toba Dorong OPD Tuntaskan Program 2026 Secara Terencana dan Berkualitas

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Memasuki triwulan IV Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Toba terus mendorong percepatan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Percepatan dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan hasil optimal bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Toba, Paber Napitupulu, meminta seluruh OPD segera mengevaluasi progres kegiatan masing-masing dan mengambil langkah percepatan terhadap program yang masih dalam proses pelaksanaan.

Hal tersebut disampaikan Paber saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati Toba, Senin (5/10/2026).

Paber menekankan pentingnya pengelolaan kegiatan secara terencana agar pekerjaan tidak terkonsentrasi pada penghujung tahun anggaran. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terburu-buru berpotensi memengaruhi kualitas pekerjaan maupun pencapaian target yang telah ditetapkan.

“Saya tidak mau seperti tahun-tahun lalu, semua kegiatan dikejar di bulan Desember, sehingga hasilnya tidak maksimal,” tegas Paber.

Ia meminta setiap OPD memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan sesuai jadwal, termasuk mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi serta segera mencari solusi agar pelaksanaan program dapat diselesaikan secara efektif.

Menurutnya, percepatan sejak awal triwulan terakhir menjadi penting agar OPD memiliki waktu yang cukup untuk memastikan setiap kegiatan terlaksana sesuai ketentuan, tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal.

Paber juga memberikan perhatian terhadap kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, salah satunya penyaluran atau pemberian bibit. Ia meminta kegiatan semacam itu direncanakan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan kebutuhan masyarakat.

“Misalnya pemberian bibit, jangan setelah bulan Desember jor-joran. Desember itu masa sibuk untuk Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

Ia berharap seluruh OPD dapat meningkatkan koordinasi dan perencanaan sehingga program yang telah dianggarkan tidak hanya terealisasi secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Toba.

Dalam kesempatan tersebut, Paber juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan perkantoran di masing-masing OPD.

Menurutnya, lingkungan kerja yang bersih dan tertata merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya suasana kerja yang nyaman, sehat dan produktif.

Paber menyampaikan bahwa dari hasil pemantauannya ke sejumlah lingkungan perkantoran, masih terdapat beberapa OPD yang perlu meningkatkan perhatian terhadap kebersihan lingkungan kerja.

“Masalah kebersihan lingkungan, saya lihat kebersihan di beberapa OPD masih kurang. Saya beberapa kali keliling ke beberapa OPD, saya lihat kebersihannya masih sangat kurang,” katanya.

Ia mengajak seluruh aparatur untuk memiliki kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan kantor, mulai dari ruang kerja hingga halaman dan fasilitas pendukung lainnya.

“Bagaimana kita bekerja kalau lingkungan kita tidak bersih,” ujarnya.

Paber berharap peningkatan kinerja tidak hanya diwujudkan melalui percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga melalui terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan tertata.

Dengan demikian, seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba diharapkan mampu menuntaskan program Tahun Anggaran 2026 secara tepat waktu, berkualitas dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat. (Ds)

Tim Pembina Posyandu Toba Didorong Tingkatkan Kualitas Pelayanan hingga Tingkat Desa

Toba (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kabupaten Toba terus memperkuat peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Tim Pembina Posyandu dalam pengelolaan Posyandu bidang kesehatan.

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Kesehatan tersebut berlangsung di Sinar Minang Restaurant and Convention Center, Balige, Senin (5/10/2026).

Bimtek dibuka Asisten Pemerintahan Kabupaten Toba, Eston Sihotang. Dalam sambutannya, Eston menegaskan bahwa penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi sistem kesehatan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar minimal.

Menurutnya, keberadaan Posyandu memiliki peran strategis karena menjadi salah satu layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan jaringan, kelembagaan, kapasitas kader, serta Tim Pembina Posyandu di berbagai tingkatan perlu terus dilakukan.

“Dalam rangka transformasi sistem kesehatan di Kabupaten Toba, dibutuhkan peran pelayanan kesehatan primer yang kuat untuk menyediakan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal bagi seluruh masyarakat,” ujar Eston.

Ia mengatakan, revitalisasi Posyandu dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) menjadi langkah penting untuk memastikan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Penguatan tersebut tidak hanya menyangkut aspek teknis pelayanan, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Tim Pembina Posyandu di Tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Desa diharapkan mampu menjalankan fungsi pembinaan secara efektif dan berkelanjutan.

Bimtek menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, yakni Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Hery Valona Ambarita dan Penelaah Teknis Kebijakan dr. Sukmawati Hia.

Dalam pemaparannya, Hery Valona Ambarita membahas persoalan stunting serta pentingnya optimalisasi peran Posyandu dalam mendukung upaya pencegahan dan penurunan angka stunting.

Posyandu dinilai memiliki posisi penting dalam mendukung intervensi kesehatan berbasis masyarakat, karena pelayanan yang diberikan dapat menjangkau masyarakat secara langsung, khususnya dalam pemantauan kesehatan dan tumbuh kembang.

Selain persoalan stunting, peserta juga mendapatkan penguatan pemahaman mengenai pengelolaan Posyandu serta pelaksanaan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkesinambungan.

Wakil Ketua TP Posyandu Kabupaten Toba, Riama Audi Murphy Sitorus, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Hadir pula Staf Ahli Bupati Toba Sahat M. Manullang, Sekretaris Dinas Kesehatan Toba Siti Nuraya Sirait, Kepala Dinas Kominfo Toba Tumpal Panjaitan, jajaran OPD, para kepala puskesmas se-Kabupaten Toba, serta TP PKK dan TP Posyandu Kabupaten Toba.

Dari Tim Pembina Posyandu Kabupaten Toba, Mangapul Pardede menyampaikan materi mengenai Posyandu dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Ia menjelaskan bahwa Bimtek tersebut diarahkan untuk memperkuat pemahaman mengenai tugas dan fungsi Tim Pembina Posyandu, sekaligus meningkatkan kapasitas kader dan pengelola Posyandu agar mampu memberikan pelayanan yang semakin berkualitas.

“Pada kesempatan ini kita lebih membahas peranan Tim Pembina Posyandu, bagaimana meningkatkan kapasitas kader dan pengelola Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan, mulai dari tingkat kabupaten dan Kecamatan hingga Desa,” terangnya.

Menurutnya, penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola Posyandu yang lebih baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui Bimtek ini, Tim Pembina Posyandu di setiap tingkatan diharapkan semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mampu memperkuat pembinaan kader, meningkatkan kualitas pengelolaan Posyandu, serta memastikan pelayanan kesehatan masyarakat berjalan secara aktif, terintegrasi dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Posyandu di Kabupaten Toba diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga semakin mampu menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Toba. (Ds)

Kapolres Binjai dan Kapolres Langkat Berikan Surprise HUT TNI ke-81, Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Binjai (Sumut) mediasergap.com – Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H, bersama Kapolres Langkat AKBP Hannry P.H. Tambunan, S.E,, S.I.K, memberikan surprise dan ucapan selamat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-81 Tahun 2026 kepada jajaran TNI di wilayah hukum Polres Binjai dan sekitarnya, Senin (5/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Binjai dan Kapolres Langkat didampingi Wakapolres Binjai Kompol Sofyan N. Nasution, SH, MH., Wakapolres Langkat Kompol Vivin Ayuningtias, SIK., serta para Pejabat Utama (PJU) Polres Binjai dan Polres Langkat. Rombongan mengunjungi sejumlah satuan TNI, yakni Kodim 0203/Langkat, Batalyon Arhanudse 11/WBY, dan Batalyon Raider 100/PS.

Kunjungan diawali pada pukul 10.00 WIB di Kodim 0203/Langkat dan diterima langsung oleh Dandim 0203/Langkat Letkol Inf. Medwin Sangkakala, S.Sos., M.Han. Selanjutnya, pada pukul 11.40 WIB rombongan mengunjungi Batalyon Arhanudse 11/WBY dan diterima oleh Danyon Arhanudse 11/WBY Letkol Arh. Ronald Ginomgom Simatupang, S.E. Kemudian pada pukul 12.25 WIB, rombongan melanjutkan kunjungan ke Batalyon Raider 100/PS yang diterima oleh Danyon Raider 100/PS Letkol Inf. Amirul Husin, SE, MIP.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi kepada jajaran TNI sekaligus momentum untuk mempererat hubungan serta komunikasi antara TNI dan Polri. Menurutnya, soliditas dan sinergitas kedua institusi sangat penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas wilayah.

Seluruh rangkaian kunjungan selesai pada pukul 12.50 WIB dalam keadaan aman dan baik. Kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergitas TNI-Polri, membangun hubungan emosional yang semakin erat, serta menjadi wujud nyata kebersamaan dalam menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Binjai dan Langkat. (Rn)

(Sumber: Humas Polres Binjai)

Proyek Drainase PUPR SDABMBK Medan Tanpa Plank Ketwil JPKP Sumut Chauriza Tanjung SH MH Menduga Adanya Penyimpangan Menggunakan Anggaran

MEDAN (Sumut) mediasergap.com — Pekerjaan pemeliharaan drainase di Jalan Luku II, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, yang berada di bawah Dinas PUPR SDABMBK Kota Medan, menuai pertanyaan. Proyek telah dikerjakan, namun papan informasi proyek tidak terlihat di lokasi.

Ketiadaan papan proyek membuat masyarakat tidak mengetahui nilai anggaran, sumber dana, perusahaan pelaksana, volume pekerjaan, jangka waktu hingga nomor kontrak. Padahal, informasi tersebut penting untuk mengawasi pekerjaan yang menggunakan uang negara.

Kondisi ini semakin dipertanyakan karena pekerjaan sudah berjalan tanpa informasi yang dapat diakses masyarakat. Tanpa data proyek, masyarakat kesulitan mencocokkan pekerjaan di lapangan dengan kontrak, volume, spesifikasi dan anggaran yang sebenarnya.

Seorang warga yang ditemui wartawan dan meminta identitasnya tidak dipublikasikan menilai kondisi tersebut patut dipertanyakan. 

“Ini sudah jelas lahan korupsi Bang, karena nggak ada plangnya. Seharusnya kalau memakai uang negara harus ada plangnya supaya masyarakat tahu berapa anggarannya,” ujarnya.

Ketiadaan papan proyek bukan persoalan sepele ketika pekerjaan menggunakan uang negara. Dinas PUPR SDABMBK Kota Medan harus menjelaskan berapa anggaran, siapa pelaksana, berapa volume pekerjaan, sumber dana dan berdasarkan kontrak apa pekerjaan dilaksanakan. Jika seluruh data tersebut jelas, tidak ada alasan informasi dasar proyek sulit dibuka kepada masyarakat.

Kepala Bidang Drainase PUPR SDABMBK Kota Medan, Hardi Patuan H. Sibarani, ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp hanya menjawab, “Nanti pelaksana hubungi ya, Bang.”

Jawaban tersebut belum menjawab substansi persoalan. Yang dipertanyakan bukan kapan pelaksana menghubungi wartawan, tetapi berapa uang negara yang digunakan, siapa pelaksana, berapa volume pekerjaan dan apa dasar kontraknya. Hingga berita ini dipublikasikan, pelaksana belum memberikan keterangan resmi.

Kondisi tersebut patut diperiksa lebih jauh untuk memastikan kesesuaian antara kontrak, volume pekerjaan, spesifikasi dan pembayaran. Sebab, proyek yang menggunakan uang rakyat tidak cukup hanya selesai secara fisik, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan anggaran.

Ketua Wilayah Sumatera Utara Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Chauriza Tanjung SH MH meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada klarifikasi internal. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengadaan, pelaksanaan maupun penggunaan anggaran, pihaknya mendorong Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penelaahan berdasarkan fakta dan dokumen.

“Kami tidak ingin mendahului proses hukum dengan menyimpulkan telah terjadi korupsi. Kalau proyek tersebut bersih dan sesuai ketentuan, silakan dibuktikan melalui dokumen dan pemeriksaan. Namun jika ditemukan penyimpangan yang merugikan keuangan negara, harus ada pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.

Dinas PUPR SDABMBK Kota Medan kini dituntut membuka data proyek tersebut secara terang. Sebab yang dipertanyakan bukan sekadar papan proyek, melainkan pertanggungjawaban atas uang rakyat yang telah dibelanjakan. (M)

Laporan Warga Ditindaklanjuti, Polsek Binjai Kota Ungkap Kasus Pencurian

BINJAI (Sumut) mediasergap.com – Polsek Binjai Kota, Polres Binjai berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) yang terjadi di Jalan Pande Dingin, Kelurahan Binjai, Kecamatan Binjai Kota. Seorang pria berinisial MC alias IRUM (40) diamankan petugas bersama sejumlah barang bukti.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 24 September 2026 sekitar pukul 01.30 WIB. Korban AMR (27) mendapati satu unit laptop merek Asus beserta charger dan satu buah jam tangan miliknya telah hilang dari dalam rumah.

Korban kemudian melihat jendela rumah dalam keadaan terbuka dan mengalami kerusakan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materi sekitar Rp4,5 juta dan selanjutnya membuat laporan ke Polsek Binjai Kota.

Kapolsek Binjai Kota AKP Diah Retno Sari, S.T., S.H., M.Tr.A.P., bersama personel melakukan penyelidikan hingga berhasil mengetahui keberadaan terduga pelaku dan melakukan penangkapan terhadap MC alias IRUM (40).

“Pada saat dilakukan penangkapan, terduga pelaku melakukan perlawanan sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur,” ujar AKP Diah.

Dari hasil pemeriksaan, terduga pelaku diketahui merupakan residivis dan mengakui pernah menjalani hukuman dalam sejumlah perkara pidana, di antaranya pemerasan, pencurian, pencurian kendaraan bermotor, serta pencurian dengan membongkar rumah.

Saat ini, MC alias IRUM (40) beserta barang bukti berupa satu buah aksesori tas, satu buah tas ransel laptop merek Asus, serta satu unit laptop merek Asus berikut chargernya telah diamankan di Polsek Binjai Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," terang Kapolsek 

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Polres Binjai berkomitmen untuk terus melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai," tegas Kapolres Binjai. (Roni K)

(Sumber: ©Humas Res Binjai)

Energi Bersih untuk Ketahanan Pangan, PATS Samosir Layani 82 Hektare Sawah

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung ketahanan pangan mulai diwujudkan secara nyata di Kabupaten Samosir. Pompa Air Tenaga Surya (PATS) di Desa Sibonor Ompu Ratus, Kecamatan Nainggolan, resmi dioperasikan sebagai inovasi pengairan pertanian yang memanfaatkan energi matahari sekaligus mendorong sistem pertanian rendah karbon.

Peresmian PATS dilakukan oleh Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Adypurnama alias Teguh Sambodo, didampingi Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, Sabtu (03/10/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Deputy Development Director UKFCDO di Jakarta Freddie Brunt, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi, Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas Mohamad Rahmat Mulianda, Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas Jarot Indarto, Kepala Bapperida Sumatera Utara Dikky Anugerah yang mewakili Gubernur Sumatera Utara, Team Leader LCDI-OPML Arnold Sitompul, perwakilan Kementerian Dalam Negeri serta Forkopimda Kabupaten Samosir.

PATS tersebut menjadi bagian dari implementasi teknologi rendah karbon untuk mendukung pertanian berkelanjutan sekaligus menjawab tantangan petani yang selama ini menghadapi ketergantungan terhadap musim dan kondisi cuaca.

Dengan memanfaatkan energi matahari, air dari Danau Toba dipompa menuju jaringan distribusi untuk mengairi lahan persawahan masyarakat.

PATS berkapasitas 69,3 kilowatt tersebut, pada kondisi penyinaran matahari optimal, mampu memasok sekitar 1.700 hingga 1.900 meter kubik air per hari.

Fasilitas ini dirancang untuk melayani sekitar 82 hektare sawah tadah hujan dengan penerima manfaat sebanyak 749 petani. Sebelumnya, sebagian besar lahan hanya dapat ditanami satu kali dalam setahun.

Dengan ketersediaan air yang lebih terjamin, frekuensi tanam diharapkan meningkat. Produksi padi juga diproyeksikan naik dari sekitar 50 ton menjadi 150 ton per tahun.

Tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, penggunaan energi surya juga memberikan manfaat lingkungan. Berdasarkan kalkulasi teknis, PATS diproyeksikan mampu mengurangi emisi sekitar 10,18 ton karbon per tahun melalui pengurangan penggunaan bahan bakar fosil sekaligus menekan biaya operasional petani.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Adypurnama alias Teguh Sambodo, mengatakan peresmian PATS menjadi momentum untuk melihat secara langsung bagaimana perencanaan pembangunan nasional diterjemahkan menjadi aksi nyata di daerah.

Menurutnya, pemanfaatan energi matahari untuk menggerakkan pompa air memberikan solusi terhadap kebutuhan pengairan lahan pertanian sekaligus membuka peluang peningkatan produktivitas petani.

“Energi matahari dialirkan menjadi energi penggerak pompa air menuju sawah dan ladang masyarakat. Ketersediaan air yang pasti dan terencana membuka peluang bagi masyarakat untuk mengelola lahan dengan ketepatan waktu, mengurangi pengeluaran operasional dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian,” ujar Teguh.

Pembangunan PATS tersebut merupakan bagian dari kemitraan strategis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris dalam mendorong pembangunan rendah karbon.

Teguh menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Inggris atas dukungan terhadap agenda pembangunan rendah karbon, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi.

Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Samosir, pemerintah desa, pengurus P3A-PATS Mual Hangoluan serta para petani yang menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan fasilitas tersebut.

Menurutnya, PATS di Samosir menunjukkan keterkaitan erat antara ketahanan pangan, ketahanan energi dan kelestarian lingkungan.

Pembangunan tersebut juga dinilai sejalan dengan arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Teguh juga menyampaikan sejumlah capaian pembangunan makro Kabupaten Samosir yang menurutnya menjadi konteks positif bagi pengembangan program pembangunan berkelanjutan.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Samosir berada di kisaran 5 %, angka kemiskinan tercatat 11,63 % dan tingkat pengangguran terbuka mencapai 0,89 %.

Ia juga menyinggung penghargaan yang diterima Samosir dalam bidang pengelolaan sampah dan lingkungan asri tahun 2026.

“Kita menyaksikan Samosir mencatatkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif dan stabil di kisaran 5 % dan berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 11,63 % serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga mencapai 0,89 %. Pembangunan berkelanjutan semakin terbukti dengan diraihnya penghargaan terbaik pertama se-Sumatera kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri tahun 2026 dari Menteri Dalam Negeri,” ungkap Teguh.

Keberhasilan PATS di Desa Sibonor Ompu Ratus selanjutnya menjadi pembelajaran dalam pengembangan PATS di Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu.

Program berikutnya tersebut dirancang melayani sekitar 73 hektare sawah tadah hujan dengan penerima manfaat sekitar 903 petani.

Produksi padi di kawasan tersebut diproyeksikan meningkat dari sekitar 96 ton menjadi 288 ton per tahun, dengan potensi penurunan emisi sekitar 7,32 ton per tahun.

“Dengan pembelajaran yang ada di desa ini, secara akumulatif intervensi energi bersih di kedua desa ini diproyeksikan akan memberikan nilai tambah ekonomi lebih dari Rp.2 miliar per tahun bagi masyarakat lokal. Samosir ini berdiri sebagai model percontohan nasional untuk pembangunan rendah karbon berbasis komunitas yang siap direplikasi di penjuru Indonesia,” ungkap Teguh.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengatakan pembangunan PATS berawal dari usulan masyarakat Kabupaten Samosir yang kemudian diteruskan melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian PPN/Bappenas hingga memperoleh dukungan Pemerintah Kerajaan Inggris.

“PATS ini merupakan usulan dari masyarakat Kabupaten Samosir yang diteruskan kepada pemerintah atasan, mulai dari Bapak Gubernur dan Kementerian Bappenas, hingga akhirnya disetujui oleh Kedutaan Besar Inggris dan dibawa menjadi program di Kabupaten Samosir,” kata Vandiko.

Menurutnya, pembangunan PATS menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan mitra pembangunan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Pemanfaatan energi surya juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap bahan bakar fosil.

“Dengan pembangunan ini sangat membantu masyarakat dan petani, khususnya dalam menyiasati ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Biaya operasional juga sudah berkurang,” ujarnya.

Vandiko juga mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan ruang sehingga jaringan pipa PATS dapat dibangun hingga melewati kawasan permukiman warga.

Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Harapan kami, dengan adanya program ini mari kita bersama-sama menjaga dan merawat apa yang telah dibangun di daerah kita dengan baik. Jangan hanya bisa meminta, tetapi kita juga harus tahu mengucap syukur dan berterima kasih dengan cara menjaga serta merawat fasilitas ini,” kata Vandiko.

Pemkab Samosir, lanjutnya, akan mendukung skema pemeliharaan PATS sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan fasilitas agar tumbuh rasa memiliki.

Vandiko juga menyambut pembangunan PATS berikutnya di Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu.

“Kita bersyukur karena dari 540 Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten Samosir tidak hanya mendapatkan satu, tetapi usulan yang kedua juga sudah diakomodir. Tentu kami atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” ujarnya.

Mewakili Gubernur Sumatera Utara, Kepala Bapperida Sumatera Utara Dikky Anugerah menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap implementasi pembangunan nasional di daerah.

Menurutnya, PATS di Samosir menjadi salah satu bentuk implementasi transisi energi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

Pengembangan energi bersih untuk sektor pertanian, kata Dikky, juga sejalan dengan karakter Kabupaten Samosir sebagai daerah pariwisata yang membutuhkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

“Kita ingin menjadikan Samosir sebagai bagian dari pembelajaran bahwa pembangunan rendah karbon dapat dimulai dari desa, hadir di tengah sawah, digerakkan oleh energi bersih, meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Ia berharap PATS dapat memberikan manfaat berkelanjutan dan menjadi awal dari semakin luasnya pemanfaatan energi terbarukan untuk pertanian di Sumatera Utara.

Deputy Development Director UKFCDO Jakarta Freddie Brunt mengatakan pembangunan PATS merupakan bagian dari upaya mewujudkan ketahanan iklim, perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kerja sama UKFCDO dan Bappenas menunjukkan bagaimana kebutuhan air bagi petani dapat dijawab melalui teknologi bersih yang mendukung produktivitas sekaligus mengurangi emisi.

Freddie mengapresiasi Pemkab Samosir, Bapperida Sumatera Utara, Bappenas, pemerintah desa, petani dan masyarakat yang telah berkolaborasi mewujudkan pembangunan tersebut.

Ia juga menyambut baik komitmen Pemkab Samosir untuk mendukung pengembangan sistem PATS berikutnya.

“Inisiatif ini diharapkan menjadi contoh kepemilikan lokal yang berkelanjutan, dengan pembelajaran yang dapat direplikasi di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Pengelolaan PATS di tingkat masyarakat dilakukan melalui kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) PATS Mual Hangoluan.

Kelembagaan tersebut diharapkan menjadi bagian penting dalam memastikan operasional, pemeliharaan dan keberlanjutan fasilitas PATS sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan petani.

Peresmian PATS di Desa Sibonor Ompu Ratus juga ditandai dengan penyematan ulos oleh Bupati Samosir bersama tokoh masyarakat kepada rombongan Bappenas, UKFCDO dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Penyematan ulos tersebut menjadi ungkapan sukacita, penghargaan dan terima kasih masyarakat Samosir atas dukungan berbagai pihak dalam menghadirkan inovasi energi terbarukan bagi sektor pertanian.

Dengan beroperasinya PATS Sibonor Ompu Ratus dan disiapkannya pembangunan PATS berikutnya di Desa Pakpahan, Kabupaten Samosir terus memperluas pemanfaatan energi bersih untuk pertanian.

Langkah tersebut sekaligus memperkuat upaya mewujudkan ketahanan pangan yang selaras dengan pengurangan emisi, efisiensi biaya dan keberlanjutan lingkungan, sehingga pembangunan pertanian dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian kawasan Danau Toba. (D/Smart)

Teknologi Energi Surya Dukung Pertanian Samosir, PATS Pakpahan Mulai Dibangun

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com — Upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertanian berkelanjutan di Kabupaten Samosir kembali mendapat dukungan pemerintah pusat dan mitra pembangunan internasional. Hal itu ditandai dengan pembangunan Pompa Air Tenaga Surya (PATS) senilai Rp.6,9 miliar di Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu.

Pembangunan infrastruktur pertanian berbasis energi terbarukan tersebut menjadi bagian dari pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian masyarakat. Sebelumnya, program serupa juga telah diterapkan di Desa Sibonor Ompu Ratus, Kecamatan Nainggolan.

Pembangunan PATS Pakpahan secara resmi ditandai dengan groundbreaking yang dihadiri Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Adypurnama alias Teguh Sambodo, bersama Bupati Samosir Vandiko T. Gultom dan Deputy Development Director UKFCDO Jakarta Freddie Brunt, Sabtu (03/10/2026).

Prosesi groundbreaking diawali dengan ritual adat masyarakat setempat. Tradisi tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat sekaligus doa dan harapan agar pembangunan berjalan lancar serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Deputi Bappenas Leonardo Adypurnama alias Teguh Sambodo menjelaskan, pengembangan PATS di Pakpahan merupakan perluasan dari program yang sebelumnya telah dilaksanakan di Sibonor Ompu Ratus. Program tersebut diarahkan untuk memperbesar manfaat teknologi energi terbarukan bagi sektor pertanian dan masyarakat.

Menurutnya, PATS Pakpahan dirancang menyesuaikan kondisi topografi wilayah Samosir, termasuk untuk mengalirkan air menuju lahan pertanian yang berada di dataran lebih tinggi.

Infrastruktur tersebut ditargetkan mampu mengairi sekitar 73 hektare lahan persawahan tadah hujan dan memberikan manfaat kepada lebih dari 903 jiwa. Pemanfaatan tenaga surya juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dalam operasional pompa, sehingga meningkatkan efisiensi sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon.

Dengan tersedianya sumber air yang lebih memadai, frekuensi tanam petani diharapkan meningkat. Kondisi tersebut diproyeksikan turut meningkatkan produksi padi dari sekitar 96 ton menjadi 288 ton per tahun.

Teguh Sambodo mengapresiasi dukungan Pemerintah Inggris, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mendorong pembangunan rendah karbon. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang mendukung penyediaan lahan untuk tapak panel surya, jalur serta reservoir.

“Fasilitas ini hadir sebagai pengungkit kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan secara intensif dan berkelanjutan. Samosir ini berdiri sebagai model percontohan nasional untuk pembangunan rendah karbon berbasis komunitas yang siap direplikasi di penjuru Indonesia,” kata Teguh.

Ia berharap setelah pembangunan selesai, masyarakat memiliki kepedulian dan rasa memiliki yang kuat terhadap fasilitas tersebut. Pemeliharaan secara bersama dinilai penting agar infrastruktur dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Sementara itu, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PPN/Bappenas yang didukung Pemerintah Inggris melalui UKFCDO Jakarta.

Menurut Vandiko, pembangunan PATS merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan dan masyarakat dalam menghadirkan solusi terhadap kebutuhan petani, khususnya dalam penyediaan air untuk lahan pertanian.

“Ini merupakan kepercayaan yang harus kita jaga. Pemerintah Kabupaten Samosir akan terus mendorong pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya petani. Dengan ketersediaan air yang lebih baik, kita berharap produktivitas pertanian meningkat dan pada akhirnya memberikan dampak terhadap kesejahteraan petani,” ujar Vandiko.

Pembangunan PATS Pakpahan diharapkan tidak hanya menjadi solusi terhadap kebutuhan irigasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian dan membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan energi surya dalam mendukung sektor pertanian sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan. Kolaborasi pemerintah, mitra pembangunan dan masyarakat menjadi modal penting agar manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Dengan hadirnya PATS Pakpahan, Kabupaten Samosir kembali menunjukkan komitmennya mengembangkan pertanian yang produktif, efisien dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran teknologi energi terbarukan dalam mendukung pembangunan daerah. (D/Smart)

Kapolda Sumut Mutasi Sejumlah Kapolsek, Kasat Reskrim Hingga Kasat Narkoba, Ini Daftar Namanya

MEDAN (Sumut) mediasergap.com - Sejumlah Kapolsek, Kasat Reskrim dan Kasatresnarkoba di lingkungan Polda Sumatera Utara (Sumut) berganti. Pergeseran jabatan itu dilakukan setelah Kapolda Irjen Pol Whisnu Hermawan mengeluarkan surat telegram mutasi hari ini, Jumat (2/10/2026) malam.

Dalam surat bernomor: ST/700/KEP/X/2026, beberapa perwira menengah (Pamen) hingga perwira pertama (Pama) Polri mendapat promosi jabatan.

Berikut ini daftar Kapolsek, Kasatreskrim dan Kasatresnarkoba yang diganti:

KAPOLSEK

1. Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Tarigan dimutasi menjadi Kasi Propam Polrestabes Medan. Penggantinya adalah Kanit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sumut, Kompol Bahagia Sah Budi Ginting.
2. Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan dimutasi menjadi Kasatbinmas Polrestabes Medan. Penggantinya adalah Kapolsek Medan Area, AKP M. Ainul Yaqin.
3. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Manimbil Butarbutar digeser menjadi Kapolsek Medan Area. Penggantinya adalah Kasi Propam Polrestabes Medan, Kompol Raymond Godfried Mulatua Hutagalung.

KASAT RESKRIM

1. Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Ghulam Yanuar Lutfi dimutasi menjadi PS Kasipammat Subditgasum Ditsamapta Polda Sumut. Penggantinya adalah PS Kanit 2 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Sumut, AKP Rifi Noor Faizal Tombolotutu.
2. Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Immanuel P. Simamora dimutasi menjadi Kanit 5 Subdit 1 Ditreskrimum Polda Sumut. Penggantinya adalah Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar, AKP Sandi Riz Akbar.
3. Kasatreskrim Polres Pematang Siantar kini dijabat AKP Maruli Tua Siregar yang sebelumnya menjabat Kapolsek Kota Pinang.

KASATRESNARKOBA

1. Kasatresnarkoba Polres Langkat, AKP Amrizal Hasibuan dimutasi menjadi Paur Subbagminopsnal Bagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut. Penggantinya adalah Kanit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan, AKP Ruspian.
2. Kasatresnarkoba Polres Pematang Siantar, AKP Irwanta Sembiring dipromosikan menjadi Kasatresnarkoba Polres Tebing Tinggi.
3. Kasatresnarkoba Polres Tebing Tinggi, AKP Jimmy Rianto Sitorus dimutasi menjadi Penyidik Tindak Pidana Pertama TK I Ditresnarkoba Polda Sumut.
4. Kasatresnarkoba Polres Pematang Siantar kini dijabat AKP Syamsul Bahri yang sebelumnya menjabat Kapolsek Kuala.

Surat mutasi tersebut ditandatangi atas nama Kapolda Sumut, Karo SDM Polda Sumut, KBP Yusup Rahmanto. (Rn)

Pemkab Samosir Dukung Pesta Budaya Toga Pandiangan, Dorong Pelestarian Budaya dan Pariwisata

Samosir (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kabupaten Samosir menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Pesta Budaya Toga Pandiangan yang akan digelar di Bona Pasogit Samosir. Kegiatan tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk mempererat persaudaraan pomparan Toga Pandiangan sekaligus memperkuat pelestarian budaya Batak dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Dukungan tersebut disampaikan Bupati Samosir Vandiko T. Gultom didampingi Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk saat menerima pengurus dan panitia Toga Pandiangan di Rumah Dinas Wakil Bupati Samosir, Jumat (2/10/2026).

Bupati Vandiko menyambut positif rencana berkumpulnya pomparan Toga Pandiangan dari berbagai daerah di Bona Pasogit. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda organisasi maupun budaya, tetapi menjadi ruang untuk mempererat hubungan kekeluargaan, saling menguatkan dan kembali mengingat Bona Pasogit sebagai bagian penting dari sejarah serta asal-usul pomparan.

“Saya senang sekali dan sudah lama saya nantikan. Kami siap berkontribusi. Acara seperti ini sangat penting sebagai sarana untuk saling menguatkan dan tolong-menolong. Saya berharap seluruh pomparan Toga Pandiangan bisa hadir dan kegiatan ini memberi manfaat bagi masyarakat serta pembangunan Kabupaten Samosir,” ujar Vandiko.

Ia juga mengapresiasi keputusan Toga Pandiangan menjadikan Samosir sebagai lokasi pelaksanaan Munas dan Pesta Budaya. Menurutnya, keberhasilan yang telah diraih para pomparan di berbagai daerah tidak terlepas dari doa, perjuangan dan nilai-nilai yang diwariskan para leluhur.

Karena itu, menurut Vandiko, momentum berkumpul di Bona Pasogit dapat menjadi kesempatan bagi generasi saat ini untuk memperkuat kembali ikatan kekeluargaan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi daerah asal.

“Kami menyambut baik rencana ini. Kami mengapresiasi dan cukup terharu terhadap keinginan pomparan Toga Pandiangan melakukan Munas di Bona Pasogit Samosir. Ini saatnya kita menyatukan kembali pomparan dari seluruh penjuru,” katanya.

Vandiko berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu meninggalkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Samosir siap mendukung berbagai rangkaian kegiatan sesuai kewenangan pemerintah daerah, termasuk penyediaan bibit untuk kegiatan konservasi lingkungan di sekitar Kompleks Tugu Pandiangan serta dukungan terhadap pertunjukan seni dan budaya.

Selain pelaksanaan Munas, Toga Pandiangan juga akan menggelar Pesta Budaya sebagai bagian dari upaya melestarikan kekayaan budaya Batak sekaligus mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Samosir. Kegiatan tersebut diperkirakan akan dihadiri sekitar 1.500 peserta dari berbagai daerah.

Bupati Vandiko mengajak seluruh pomparan Toga Pandiangan yang berada di berbagai wilayah untuk hadir dan bersama-sama menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat persaudaraan serta memberikan kontribusi positif bagi Bona Pasogit.

“Kita ajak semua pomparan yang ada di berbagai daerah untuk hadir, berkumpul di Bona Pasogit dan bersama-sama memberikan kontribusi,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Toga Pandiangan se-Dunia, Dr. Lindung Pandiangan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Samosir. Ia berharap dukungan tersebut semakin memperlancar seluruh persiapan dan pelaksanaan Munas serta Pesta Budaya Toga Pandiangan.

“Saya berharap adanya dukungan dari Bupati dan Wakil Bupati Samosir untuk menyukseskan acara ini, sehingga persatuan Toga Pandiangan yang sudah cukup kuat ini semakin solid lagi. Kita ingin mempersatukan seluruh pomparan Toga Pandiangan,” katanya.

Dukungan juga disampaikan Wakil Bupati Pakpak Bharat Mutsyuhito Solin yang turut menjadi bagian dari pomparan Toga Pandiangan. Ia menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan kekeluargaan sekaligus merekonstruksi dan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Batak.

“Saya bangga menjadi bagian dari rekonstruksi budaya Batak dan menyatu dengan Toga Pandiangan. Dengan adanya Toga Pandiangan, hubungan semakin erat dan rasa memiliki semakin kuat,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekdakab Samosir Marudut Tua Sitinjak, Kepala Badan Kesbangpol Dumoch Pandiangan, Ketua Panitia Munas St. Haposan Pandiangan, Sekretaris Panitia Tuangkus Harianja, Ketua INAMPA Pasoroan Herman Harianja, Pengurus PARHUTALA Siantar-Simalungun Mawari Gultom, Tokoh Pandiangan Mardame Pandiangan, Bendahara Toga Pandiangan Maria Pandiangan, serta Punguan Raja Sonang Batu Bara.

Pelaksanaan Munas dan Pesta Budaya Toga Pandiangan di Bona Pasogit diharapkan menjadi momentum mempererat tali persaudaraan, memperkuat pelestarian budaya Batak dan membuka ruang kontribusi nyata para pomparan bagi masyarakat. Kehadiran para pomparan dari berbagai daerah juga diharapkan turut memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan promosi pariwisata Kabupaten Samosir. (D/Smart)

Proyek Drainase Rp 3,5 Miliar Tanpa Volume Diduga Menjadi Lahan Korupsi Dinas PUPR SDABMBK Deli Serdang

DELI SERDANG (Sumut) mediasergap.com — Transparansi proyek pembangunan saluran drainase/tembok penahan Jalan Datuk Kabu, Pasar III, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, patut dipertanyakan. Proyek yang menelan anggaran Rp3.546.718.000 dari APBD Tahun Anggaran 2026 itu memang memasang papan informasi, tetapi satu informasi penting justru tidak terlihat, yakni volume pekerjaan.

Papan proyek mencantumkan nama pekerjaan, pelaksana CV Busimor Engineering, nomor kontrak 000.3.2/7001.1, tanggal kontrak 25 Juni 2026, sumber dana APBD 2026 serta waktu pekerjaan 180 hari kalender. Namun, tidak dijelaskan berapa panjang drainase yang dibangun, berapa meter tembok penahan, maupun rincian volume pekerjaan yang menjadi dasar pelaksanaan proyek.

Kondisi tersebut patut dipertanyakan karena pekerjaan menggunakan anggaran daerah hingga miliaran rupiah. Tanpa informasi volume di lokasi, masyarakat kesulitan melakukan pengawasan secara langsung dan mencocokkan antara pekerjaan fisik dengan target yang tercantum dalam dokumen kontrak.

Lebih miris lagi, saat persoalan tersebut ditanyakan kepada Suparno, Kadis PU Deli Serdang, melalui WhatsApp, jawabannya justru singkat: “Volumenya di RAB bg.”

Jawaban itu memunculkan pertanyaan lanjutan. Jika volume pekerjaan memang tercantum dalam RAB, mengapa informasi tersebut tidak dicantumkan pada papan proyek yang berada di lokasi pekerjaan? Apakah masyarakat harus terlebih dahulu meminta atau melihat RAB hanya untuk mengetahui berapa volume pekerjaan yang sedang dikerjakan menggunakan APBD?

Dengan tidak dicantumkannya volume pekerjaan pada papan proyek sebagai informasi bagi masyarakat, sementara pembiayaannya bersumber dari uang rakyat melalui APBD, kondisi tersebut dikhawatirkan membuka ruang dugaan bahwa proyek bernilai Milliaran tersebut "Lahan Korupsi"  oleh pihak PUPR SDABnBk Deli Serdang.

Dalam hal ini lemahnya keterbukaan informasi dapat membuka celah terjadinya penyimpangan anggaran atau praktik korupsi berjemaah dalam pelaksanaan proyek. 

Dengan nilai kontrak mencapai Rp.3,5 miliar lebih, keterbukaan informasi seharusnya tidak berhenti pada pencantuman nilai anggaran, kontraktor dan masa pekerjaan. Informasi mengenai volume menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengawasi kesesuaian pekerjaan fisik dengan perencanaan serta anggaran yang telah ditetapkan.

Berapa sebenarnya volume proyek tersebut dan mengapa tidak dicantumkan pada papan informasi? Dinas PU Deli Serdang perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar pelaksanaan proyek bernilai miliaran rupiah tersebut dapat diketahui dan diawasi masyarakat secara transparan. (M)