Peduli Dayah! Bupati Aceh Timur Bantu Sapi dan Tenda untuk Muzakarah Ulama Ke-IX di Darul Ihsan

ACEH TIMUR, mediasergap.com – Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si, menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia dayah dan ulama dengan memberikan bantuan berupa satu ekor sapi dan tenda acara untuk mendukung kelancaran kegiatan Muzakarah Ulama Ke-IX.

Kegiatan bergengsi tersebut akan berlangsung di Dayah Al-Maimanah, Gampong Keude Dua, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur.

Bantuan tersebut diserahkan langsung dalam rangka mendukung terselenggaranya kegiatan Muzakarah Ulama dengan baik dan lancar.

Selain untuk kelancaran acara, bantuan ini juga menjadi bentuk nyata upaya mempererat silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan para ulama dan pimpinan dayah di Aceh Timur.

Kepada awak media ini Bupati Aceh Timur, Kamis (15/10/2026) mengatakan bantuan sapi tersebut diserahkan untuk mendukung kebutuhan konsumsi selama kegiatan berlangsung, sementara bantuan tenda acara disiapkan untuk kenyamanan para tamu undangan dan peserta Muzakarah Ulama Ke-IX yang akan hadir dari berbagai daerah.

Langkah Bupati Al-Farlaky ini mendapat apresiasi dari masyarakat, karena dinilai sangat peduli terhadap penguatan syariat Islam dan pemberdayaan dayah sebagai pusat pendidikan agama dan moral umat.

Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah, diharapkan pelaksanaan Muzakarah Ulama Ke-IX di Dayah Al-Maimanah dapat berjalan sukses, khidmat, dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Aceh Timur. (SA)

Bangun Pariwisata Berkelanjutan, Samosir Dorong Investor Bermitra dengan UMKM

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Pariwisata Samosir tidak lagi hanya berbicara tentang keindahan Danau Toba, budaya Batak dan bentang alamnya. Di balik geliat kunjungan wisatawan, terbuka ruang ekonomi yang semakin luas dari investasi, tumbuhnya usaha mikro dan UMKM, hingga peluang kolaborasi antara pelaku usaha dan masyarakat lokal. Potensi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mendorong pariwisata yang tidak hanya ramai dikunjungi, tetapi juga mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. 

Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemkab Samosir menggelar Forum Investasi dengan tema penguatan sinergi investasi, Corporate Social Responsibility (CSR), dan ekonomi lokal untuk pariwisata berkelanjutan di Hotel Labersa, Kamis (15/10/2026).

Forum tersebut dibuka Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, sebagai ruang mempertemukan pemerintah daerah, pemerintah pusat, pengelola kawasan pariwisata, perbankan, dunia usaha, investor hingga pelaku ekonomi lokal untuk membangun kesepahaman dan langkah konkret dalam mengembangkan Samosir sebagai destinasi wisata berkelas internasional.

Wakil Bupati Ariston mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan pariwisata di Kabupaten Samosir yang dalam beberapa tahun terakhir terus berkembang. Menurutnya, momentum tersebut harus menjadi modal untuk memperkuat posisi Samosir sebagai destinasi wisata internasional sekaligus menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.

“Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor utama dan paling penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kegiatan penanaman modal harus terus didorong dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif,” ujar Ariston.

Sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba sekaligus kawasan yang berada di jantung Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Samosir memiliki daya tarik yang semakin kuat bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Peningkatan kunjungan tersebut turut membuka peluang investasi yang semakin beragam, mulai dari usaha mikro hingga usaha berskala besar.

Ariston menegaskan, sektor pariwisata merupakan salah satu pilar penting penggerak perekonomian daerah. Kekayaan alam, budaya dan kearifan lokal Samosir menjadi modal besar yang harus dikelola secara berkelanjutan agar pertumbuhan pariwisata memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Melalui forum investasi ini, Pemerintah Kabupaten Samosir mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor untuk menanamkan modal serta menjalankan usahanya di Samosir,” katanya.

Hingga tahun 2025, total realisasi investasi di Kabupaten Samosir telah mencapai Rp1,771 triliun. Capaian tersebut, menurut Ariston, menunjukkan bahwa iklim investasi di Samosir semakin berkembang dan memiliki prospek yang positif.

Untuk semakin memberikan kepastian dan kemudahan bagi dunia usaha, Pemkab Samosir juga telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi.

Insentif tersebut antara lain berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; serta pemberian modal kepada pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi di daerah. Sementara kemudahan investasi diberikan melalui penyediaan data dan informasi peluang investasi, fasilitasi penyediaan lahan serta penyederhanaan dan percepatan proses perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Namun, kemudahan berinvestasi tersebut berjalan beriringan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap lingkungan sosial di sekitarnya.

“Setiap pelaku usaha berhak mendapat insentif dan kemudahan investasi sesuai dengan undang-undang, namun harus memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial atau CSR sebagai komitmen moral dan etis perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Ariston.

Menurutnya, CSR tidak semata-mata menjadi kewajiban perusahaan, tetapi dapat menjadi instrumen kolaborasi untuk memperkuat pembangunan daerah. Karena itu, ia mengajak pelaku usaha menyelaraskan program CSR dengan program prioritas pemerintah sehingga manfaatnya lebih tepat sasaran dan dirasakan masyarakat.

Ariston juga menekankan agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton di tengah besarnya perkembangan investasi di Samosir. Kehadiran investor harus membuka ruang bagi masyarakat lokal untuk menjadi bagian dari rantai ekonomi pariwisata.

“Investor kami harapkan dapat berkolaborasi dengan pelaku UMKM, sehingga produk masyarakat, baik kerajinan tangan maupun kuliner, dapat terserap dengan baik,” ujarnya.

Pemkab Samosir sendiri telah memberikan dukungan terhadap penguatan ekonomi lokal melalui program subsidi bunga nol persen bagi UMKM. Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah membuka akses pembiayaan sekaligus mendorong pertumbuhan usaha masyarakat.

Bagi Ariston, membangun pariwisata berkelanjutan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah seorang diri. Pemerintah, investor, pelaku usaha, masyarakat, perbankan dan seluruh pemangku kepentingan harus berada dalam satu ekosistem pembangunan.

“Mari berperan aktif sesuai kapasitas masing-masing. Melalui forum ini, kita harapkan tercipta komitmen bersama, kesepakatan kerja sama serta langkah konkret yang dapat diimplementasikan langsung di lapangan demi kemajuan pariwisata Samosir,” ajaknya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Samosir Pilippi Simarmata menjelaskan, Forum Investasi tersebut menjadi ruang dialog interaktif untuk memperoleh informasi mengenai kemudahan maupun kendala perizinan, sekaligus mempromosikan peluang investasi dan penguatan ekonomi lokal.

Selain itu, forum tersebut menjadi sarana untuk menyosialisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk partisipasi serta kontribusi pelaku usaha dalam mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

“Forum ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat,” jelasnya.

Forum Investasi diikuti berbagai pemangku kepentingan, di antaranya PHRI, KADIN, BPODT,  Pemerintah,  pelaku usaha dan investor. Kegiatan dibagi dalam dua sesi dengan pembahasan mengenai profil investasi dan pariwisata DPSP Danau Toba-Samosir serta sosialisasi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Deputi Manajemen Investasi Kementerian Pariwisata Ari Prasetyo mewakili Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Haryo Yudho Sedewo, Direktur Destinasi Pariwisata BPODT Mosanda Tampubolon, Asisten Direktur Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara Hasudungan P. Siburian, Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara Bisman Ritonga, Ketua Kadin Taput Maya Situmorang, mewakili Bapperida Sumut Ronny Iswandi, Forkopimda Kabupaten Samosir, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang dan pimpinan OPD lainnya, pelaku usaha dan investor.

Dari forum tersebut,  Pemkab Samosir menegaskan komitmen yang semakin jelas bahwa  investasi tidak berhenti pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi harus mampu menghidupkan ekonomi lokal, memperkuat masyarakat dan menjaga keberlanjutan pariwisata Samosir. (D/Smart)

Tingkatkan Keterbukaan Informasi, Diskominfo Toba Dalami Pengelolaan PPID dan Podcast

Toba (Sumut) mediasergap.com - Untuk meningkatkan komuninasi publik lewat penyebaran informasi yang lebih luas, Kominfo Kabupaten Toba melakukan studi tiru ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang pada Kamis (15/10/2026). Kedatangan Kepala Dinas Kominfo Toba, Tumpal Panjaitan bersama sejumlah stafnya disambut oleh Kepala Bidang TIK dan Persandian, Suwardi bersama sejumlah staf. 

Dalam kunjungan itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba belajar banyak hal terkait dengan komunikasi publik, termasuk berdiskusi banyak hal tentang PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Kepada Tumpal Panjaitan, Suwardi menyampaikan bahwa mereka tidak hanya sekadar memberdayakan publikasi lewat berbagai platform media sosial, namun juga memberdayakan radio dan podcast. 

"Kita lakukan sekali seminggu. Jadi OPD kita surati, kita undang dan kita rumuskan informasi yang ingin mereka sampaikan. Selanjutnya kita kemas dalam podcast," katanya sembari menunjukkan ruang studio podcast.

Diskusi yang berlangsung hampir 3 jam itu memberikan banyak informasi dan pengetahuan baru yang didapat oleh Diskominfo Kabupaten Toba. "Terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu, kami semakin banyak tahu setelah mendengar berbagai program yang Bapak Ibu sampaikan. Ada banyak hal yang dapat kami tiru dan modifikasi," kata Kepala Dinas Kominfo Toba, Tumpal Panjaitan. 

Kepala Bidang TIK dan Persandian, Suwardi juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Kominfo Toba di kantor mereka. "Kami juga berterimakasih pada Bapak, kita banyak bertukar informasi. Ada beberapa hal yang mungkin Toba tiru dari kami, tetapi dalam diskusi kita hari ini kami juga dapat banyak pelajaran dari program Diskominfo Toba yang Bapak sampaikan," ujarnya. (Dosi)

Pesta Panen Raya Sendayan 2026: JPKP Pekuat Pendampingan Petani dan Gagas Penanaman Pohon di 15 Kilometer Bantaran Sungai Pelawi

Langkat (Sumut) mediasergap.com - Pesta Panen Raya Sendayan Tahun 2026 menjadi momentum penguatan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas pertanian, sekaligus kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Kegiatan ini merupakan bagian dari pendampingan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) terhadap Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Desa Securai Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan dukungan pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI berupa empat unit traktor bajak roda empat dan empat unit mesin panen combine harvester. Bantuan ini merupakan wujud dukungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melalui Kementerian Pertanian RI. Alat dan mesin pertanian tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengolahan lahan, mempercepat panen, mengurangi beban kerja petani, serta mendorong peningkatan hasil produksi, sehingga turut memperkuat kemandirian petani dan ketahanan pangan di Kabupaten Langkat.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan perwakilan Perum Bulog Sumatera Utara. Kehadiran unsur pemerintah dan pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sinergi untuk mendukung petani, pengelolaan hasil panen, dan pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan.

Ketua Umum JPKP, Maret Samuel Sueken, menegaskan bahwa JPKP siap memperluas pendampingan kepada kelompok tani di seluruh Indonesia agar memperoleh akses informasi dan kesempatan mengajukan bantuan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pendampingan tidak boleh berhenti pada satu kegiatan atau satu wilayah, melainkan harus mendorong penguatan kelompok tani, mengidentifikasi kebutuhan riil di lapangan, dan memfasilitasi komunikasi dengan instansi pemerintah yang berwenang.

“JPKP siap hadir dan mendampingi para petani di seluruh Indonesia. Kami ingin membantu kelompok tani memperoleh informasi, pendampingan administrasi, dan fasilitasi yang diperlukan untuk mengakses program bantuan pemerintah sesuai mekanisme yang berlaku. Petani harus mendapatkan kesempatan yang adil untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya,” tegas Maret Samuel Sueken.

Samuel juga menambahkan, pendataan yang akurat dan terstruktur merupakan langkah awal yang penting. Data mengenai kondisi lahan, kebutuhan alat dan mesin pertanian, sarana produksi, serta kendala yang dihadapi petani harus menjadi dasar penyusunan usulan bantuan agar lebih tepat sasaran.

Sejalan dengan arahan tersebut, Ketua DPW JPKP Sumatera Utara, Rudy Chairuriza Tanjung, S.H., menyatakan bahwa program pendampingan kelompok Tani akan terus dikembangkan ke seluruh wilayah Sumatera Utara. DPW JPKP Sumut akan mendorong pendataan petani dan kelompok tani secara bertahap, mulai dari tingkat desa dan kecamatan hingga kabupaten/kota, untuk memetakan kebutuhan alat dan mesin pertanian, sarana produksi, pengembangan komoditas, serta kendala produksi dan pemasaran hasil panen.

“Pendampingan ini tidak boleh berhenti hanya pada satu kegiatan atau satu daerah. Kami akan melanjutkan program ini ke seluruh wilayah Sumatera Utara dengan mendorong pendataan petani dan kelompok tani secara terarah. Data yang akurat akan menjadi dasar untuk menyampaikan aspirasi dan memfasilitasi usulan bantuan kepada instansi pemerintah yang berwenang,” ujar Rudy.

Secara khusus, Rudy meminta Ketua DPD JPKP Kabupaten Langkat, Joni Tanjung, untuk terus melakukan pendataan petani dan kelompok tani di seluruh Kabupaten Langkat, meliputi identitas kelompok tani, luas dan kondisi lahan, komoditas yang dibudidayakan, kebutuhan alat dan mesin pertanian, serta kendala yang dihadapi. Hasil pendataan tersebut akan menjadi bahan koordinasi dan penyampaian usulan kepada instansi terkait sesuai persyaratan dan mekanisme program pemerintah.

“Saya meminta Ketua DPD JPKP Langkat, Bapak Joni Tanjung, agar terus turun ke lapangan, berkoordinasi dengan kelompok tani dan pemerintah desa, serta menyusun data kebutuhan petani secara faktual. Kita ingin aspirasi petani dapat terinventarisasi dengan baik dan diperjuangkan melalui jalur yang benar,” tambahnya.

Rudy menegaskan, JPKP akan menjalankan fungsi pendampingan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, tanpa menjanjikan bahwa bantuan pasti diperoleh. Prioritasnya adalah membantu petani memahami prosedur, menyiapkan kebutuhan administrasi, dan menyampaikan usulan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Selain sektor pertanian, JPKP bersama masyarakat juga merencanakan penanaman pohon di sepanjang 15 kilometer bantaran Sungai Pelawi dengan bibit yang bersumber dari bantuan BPDAS Wampu–Sei Ular. Sebagai langkah awal, dalam rangkaian Pesta Panen Raya Sendayan 2026 dilakukan penyerahan secara simbolis 10 bibit durian Musang King dari BPDAS Wampu–Sei Ular, sebagai bagian dari upaya penghijauan dan pengembangan tanaman produktif yang bermanfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Penanaman pohon di bantaran sungai ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga vegetasi, konservasi tanah dan air, serta kelestarian ekosistem sungai. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi lahan, jenis tanaman yang tepat, dan koordinasi dengan pihak berwenang agar manfaat ekologisnya terjaga. Bagi JPKP, peningkatan produksi pertanian dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan, sebab ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh alat pertanian dan hasil panen, tetapi juga oleh keberlanjutan sumber daya alam yang menopangnya.

Melalui Pesta Panen Raya Sendayan 2026, JPKP menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi kelompok tani, memetakan kebutuhan masyarakat, memfasilitasi penyampaian aspirasi, serta mendorong koordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan. Program ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan berlanjut melalui pendataan petani, penguatan kelembagaan kelompok tani, pemanfaatan bantuan secara bertanggung jawab, dan pelestarian lingkungan yang melibatkan masyarakat.

“Pembangunan pertanian bukan hanya tentang meningkatkan hasil panen, tetapi juga memastikan petani semakin sejahtera, bantuan pemerintah dapat diakses sesuai ketentuan, dan lingkungan tetap terjaga bagi generasi mendatang,” pungkas Rudy Chairuriza Tanjung. (M)

SMK Negeri 2 Medan Diduga Keluarkan Siswa Sepihak Tanpa Bukti Jelas, Orang Tua Pertanyakan Masa Depan Anak

MEDAN (Sumut) mediasergap.com — Dugaan pengeluaran siswa secara sepihak di SMK Negeri 2 Sumatera Utara, Jalan STM No. 12-A, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, memicu keresahan orang tua. Anaknya diduga dikeluarkan tanpa pemberitahuan kepada keluarga, dengan alasan yang dipertanyakan dan tanpa bukti pelanggaran yang jelas.

Berdasarkan pengaduan orang tua, persoalan tersebut mencuat pada Selasa (14/10/2026). Keputusan yang berdampak langsung terhadap kelanjutan pendidikan siswa itu menimbulkan pertanyaan serius: apa dasar sekolah mengeluarkan siswa, bukti apa yang dimiliki, dan mengapa orang tua mengaku tidak menerima pemberitahuan terlebih dahulu?

Orang tua mengaku berasal dari keluarga kurang mampu dan menyatakan telah membayar Rp.3,5 juta untuk masuk sekolah tersebut. Ia mengaku memiliki bukti transfer, tetapi kini justru menghadapi ketidakpastian atas kelanjutan pendidikan anaknya.

“Kami orang susah, Bang. Saya sudah membayar Rp.3,5 juta dan punya bukti transfer. Sekarang anak saya malah dikeluarkan tanpa pemberitahuan. Kalau harus pindah, dari mana lagi saya mencari uang?” keluhnya kepada awak media.

Persoalan ini semakin serius setelah orang tua mengadukan dugaan tudingan seorang guru Bimbingan dan Konseling (BP) terhadap anaknya terkait perilaku berpacaran di dalam kelas. Keluarga mempertanyakan dasar tudingan tersebut dan apakah hal itu berkaitan dengan keputusan mengeluarkan siswa.

Jika benar siswa dikeluarkan tanpa pemberitahuan dan tanpa bukti pelanggaran yang jelas, pihak sekolah wajib mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Penegakan disiplin tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Setiap keputusan harus berdasarkan fakta, tata tertib, dan prosedur yang berlaku, dengan memberikan kesempatan kepada siswa dan orang tua untuk menyampaikan penjelasan.

Dinas Pendidikan Sumatera Utara didesak segera memeriksa dugaan pengeluaran sepihak tersebut sekaligus menelusuri pembayaran Rp.3,5 juta yang diakui orang tua. Kepala Sekolah harus menjelaskan dasar keputusan, bukti pelanggaran, prosedur yang ditempuh, serta peruntukan uang yang dibayarkan.

Jangan sampai masa depan siswa dikorbankan oleh keputusan yang tidak transparan. Jika terdapat pelanggaran, buktikan sesuai aturan. Jika keputusan pengeluaran tidak sesuai prosedur, harus ada evaluasi dan penyelesaian yang adil.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Medan Ida Farida, S.Pd., M.M, saat dikonfirmasi Wartawan melalui pesan WhatsApp ya mengatakan Awak media menanyakan langsung kepada orang tua siswa tersebut.

"Tanyakan saja kepada orang tuanya Bang," jawab Kepsek singkat. (M)

Antisipasi Dampak Sebaran Asap, BMKG Ajak Masyarakat Ikuti Informasi Kualitas Udara

Samosir (Sumut) mediasergap.com — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Balai Besar Wilayah I memantau potensi sebaran asap di wilayah Sumatera Utara berdasarkan citra satelit dan pemantauan kualitas udara pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Berdasarkan informasi BMKG yang diterbitkan pada 14 Oktober 2026 pukul 08.00 WIB, citra satelit menunjukkan adanya sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Namun, hasil pemantauan citra satelit pada 13 Oktober 2026 tidak menunjukkan adanya titik panas (hotspot) di wilayah Sumatera Utara.

BMKG juga menyampaikan bahwa hasil pemantauan kualitas udara melalui Stasiun Meteorologi Maritim Belawan dan Stasiun Meteorologi Silangit menunjukkan penurunan jarak pandang di beberapa wilayah. Sementara itu, pemantauan partikulat PM₂.₅ di Medan menunjukkan kategori sedang hingga tidak sehat, sehingga masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan dampak paparan asap.

Masyarakat yang berada di wilayah berpotensi terdampak, khususnya anak-anak, lansia, serta warga dengan kondisi kesehatan yang rentan, diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara memburuk.

Untuk mengurangi paparan asap dan partikel polutan, masyarakat disarankan menggunakan masker yang sesuai ketika beraktivitas di luar ruangan, menutup pintu dan jendela saat asap masuk ke lingkungan permukiman, serta membatasi aktivitas fisik berat di luar rumah. Warga yang mengalami gangguan pernapasan atau keluhan kesehatan lainnya disarankan mencari pertolongan medis.

BMKG juga mengimbau masyarakat agar terus mengikuti perkembangan informasi cuaca, sebaran asap, dan kualitas udara melalui kanal informasi resmi. Koordinasi dengan instansi terkait diperlukan untuk mengantisipasi dampak terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas sehari-hari.

Kewaspadaan bersama menjadi langkah penting dalam melindungi kesehatan masyarakat serta mengurangi risiko akibat penurunan kualitas udara di wilayah Sumatera Utara. (D/Smart)

Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan Ajak NU Bersinergi Jaga Keamanan dan Kerukunan

Medan (Sumut) mediasergap.com – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. mengajak Nahdlatul Ulama (NU) dan seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) guna mewujudkan situasi yang aman dan kondusif di Sumatera Utara.

Ajakan tersebut disampaikan Sonny saat bersilaturahmi dengan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara Dr. K.H. Marahalim Harahap, M.Hum., beserta jajaran pengurus di Kantor PWNU Sumut, Jalan Sei Batang Hari Nomor 92, Medan, Rabu (14/10/2026).

“Menjaga Sumatera Utara tidak bisa menjadi tanggung jawab satu institusi saja. Semua elemen masyarakat harus saling mendukung dan bersinergi untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” ujar Irjen Pol Sonny Irawan dalam pertemuan tersebut.

Kapolda Sumut mengatakan, silaturahmi itu merupakan bagian dari komitmen Polda Sumut untuk membangun komunikasi yang baik dengan seluruh komponen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Ia juga menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diterimanya sebagai Kapolda Sumut sejak 1 Oktober 2026. Menurut dia, kepercayaan tersebut tidak terlepas dari kuasa Allah SWT serta dukungan berbagai pihak, termasuk para ulama dan tokoh agama.

“Kedatangan kami merupakan bentuk kepedulian, kecintaan, dan keseriusan untuk membangun hubungan yang baik dengan Nahdlatul Ulama, khususnya dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat,” katanya.

Irjen Pol Sonny Irawan menilai, Sumatera Utara memiliki peran strategis sebagai salah satu wilayah yang mencerminkan keberagaman Indonesia. Karena itu, diperlukan kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan serta menciptakan kehidupan yang harmonis.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengharapkan dukungan, doa, dan nasihat dari para ulama agar jajaran Polda Sumut dapat menjalankan tugas secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami memohon dukungan dan doa dari para ulama dalam menjalankan tugas. Semoga amanah ini dapat kami laksanakan dengan baik dan menjadi ladang ibadah bagi seluruh personel Polri,” ujarnya.

Ia turut menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai pengabdian dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Irjen Pol Sonny Irawan, setiap profesi memiliki nilai ibadah apabila dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan niat yang baik.

Irjen Pol Sonny Irawan juga menggarisbawahi kesamaan semangat antara tugas kepolisian dan peran ulama dalam mengajak masyarakat kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran.

“Sebagaimana yang disampaikan Bapak Kapolri, tugas polisi dan ulama memiliki semangat yang sama, yakni amar makruf nahi mungkar, meskipun dengan peran dan cara yang berbeda,” katanya.

Ia menambahkan, setiap persoalan di tengah masyarakat perlu dihadapi melalui komunikasi, kebersamaan, dan upaya penyelesaian yang mengedepankan kepentingan bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan juga menyampaikan nomor hotline Kapolda Sumut 081161615527 yang dapat dibagikan kepada masyarakat sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi maupun pengaduan terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia berharap keterbukaan akses komunikasi tersebut dapat memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, sehingga berbagai persoalan yang muncul dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Sementara itu, Ketua PWNU Sumut Dr. K.H. Marahalim Harahap bersama jajaran pengurus menyambut silaturahmi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara kepolisian dan organisasi keagamaan.

Pertemuan tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan kelembagaan antara Polda Sumut dan PWNU Sumut, sekaligus memperkuat kontribusi bersama dalam menjaga kerukunan, persatuan, dan stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Utara. (Rel)

Cegah Konflik Lahan, KPH IV Balige Minta Masyarakat Verifikasi Legalitas Aktivitas di Eks PBPH PT TPL

TOBA (Sumut) mediasergap.com — Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV Balige, Hombar Sinurat, menilai Surat Edaran Bupati Toba tentang Penegasan Status Kawasan Hutan Eks Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan Pencegahan Aktivitas Ilegal di Wilayah Kabupaten Toba merupakan langkah tepat untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Hombar menyebutkan, Surat Edaran tersebut penting untuk mencegah aktivitas pihak-pihak yang mengatasnamakan intelijen, termasuk kelompok yang disebutnya sebagai XPN 99, yang diduga melakukan penebangan di kawasan eks PBPH PT TPL serta menawarkan pembagian lahan dengan iming-iming program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan sejumlah biaya yang telah ditetapkan.

“Surat Edaran Bupati Toba ini sudah cukup tepat untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait kegiatan oknum-oknum yang mengatasnamakan Intelijen, yaitu XPN 99, yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Mereka melakukan penebangan di eks PBPH TPL, demikian juga membagi-bagi lahan dengan iming-iming TORA dan sejumlah lahan dengan biaya yang sudah mereka tetapkan kepada masyarakat,” ujar Hombar saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/10/2026).

Ia menegaskan, kegiatan tersebut tidak memiliki dasar perizinan yang sah dan tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran penguasaan atau pembagian lahan tanpa kejelasan status dan legalitas dari Pemerintah.

“Kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut ilegal dan tidak mendapat kepastian hukum dari Negara. Untuk itu, kami harapkan kepada masing-masing pihak agar menginformasikan kepada masyarakat bahwa apabila ada kegiatan di luar program resmi Dinas Kehutanan, terlebih dahulu dikonfirmasi kepada kami agar tidak menimbulkan konflik di lapangan,” katanya.

Hombar juga mengungkapkan, dalam beberapa bulan terakhir terdapat dua peristiwa di kawasan eks PBPH PT TPL, yakni di Simare, Kecamatan Parsoburan Barat, dan Janji Maria. Ia mengingatkan masyarakat maupun pihak-pihak lain agar tidak mengambil tindakan sepihak sebelum berkoordinasi dengan KPH, terutama apabila kegiatan yang dilakukan belum memiliki izin atau belum menjadi bagian dari Program Resmi Pemerintah.

Sementara itu, Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Jose Rizal Pasaribu, menyebutkan bahwa luas konsesi eks PBPH PT TPL di Kabupaten Toba mencapai sekitar ± 10.640 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar ± 3.400 hektare merupakan areal Hutan Tanaman Industri (HTI) yang ditanami Eukaliptus.

Penegasan status kawasan dan koordinasi dengan Instansi berwenang diharapkan dapat mencegah aktivitas ilegal, menghindari konflik di tengah masyarakat, serta memastikan pemanfaatan kawasan hutan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Dosi)

Sambut HUT ke-25 Partai Demokrat, DPC Aceh Timur Gelar Donor Darah

ACEH TIMUR, mediasergap.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Aceh Timur menggelar kegiatan sosial donor darah, Rabu (14/10/2026).

Kegiatan yang mengusung tema "25 Tahun Mengabdi, Setetes Darah untuk Negeri" ini dilaksanakan di salah satu warung kopi desa Tanoh anoe kecamatan Idi Rayeuk kabupaten Aceh Timur dan bekerjasama dengan Unit Pengelola Darah (UPD) RSUD, dr. Zubir Mahmud.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Plt Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Timur, Iqbal Farabi, SH., serta diikuti oleh Jajaran Pengurus, Kader, dan Masyarakat Umum.

Terlihat dalam spanduk kegiatan, acara ini merupakan bentuk penghormatan kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen DPP H.E. Herman Khaeron, serta Pembina Partai.

Plt Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Timur, Iqbal Farabi, SH., mengatakan, donor darah ini adalah wujud nyata kepedulian Partai Demokrat kepada masyarakat.

"Alhamdulillah, menyambut HUT Partai Demokrat ke-25, kami DPC Aceh Timur menggelar donor darah. Tema kita 25 tahun mengabdi, setetes darah untuk negeri. Semoga darah yang kita donorkan hari ini bisa bermanfaat dan membantu saudara kita yang membutuhkan di RSUD dr. Zubir Mahmud," ujar Iqbal Farabi di sela kegiatan.

Ia menambahkan, antusiasme peserta donor darah cukup tinggi. Puluhan peserta terlihat duduk di kursi donor yang telah disediakan panitia.

"Ini adalah bakti kami untuk negeri. Demokrat harus selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam politik tapi juga dalam aksi kemanusiaan," tegasnya.

Pantauan di lapangan, kegiatan donor darah berlangsung tertib dan lancar. Para pendonor tampak antusias mengikuti proses screening hingga pengambilan darah oleh tim medis dari RSUD dr. Zubir Mahmud.

Turut hadir anggota DPRK Aceh Timur Zubir.S.Sos,kader partai Demokrat dan tokoh masyarakat setempat. (Rel)

Pengawasan Infrastruktur Diperkuat, DPRD Toba Harapkan Rekonstruksi Jalan Berdampak bagi Ekonomi Warga

TOBA (Sumut) mediasergap.com — Komisi B DPRD Kabupaten Toba melakukan peninjauan lapangan terhadap pekerjaan rekonstruksi jalan ruas Soposurung–Hinalang dan Sibodiala–Gurgur, Selasa (13/10/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif untuk melihat langsung perkembangan pekerjaan infrastruktur sekaligus menanggapi informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Peninjauan dipimpin Ketua Komisi B DPRD Toba, Patuan Pardede, bersama Wakil Ketua DPRD Toba Hendry Tambunan dan anggota Komisi B, yakni Marnasib Tampubolon, Patar Sabungan Nadapdap, Darma Siagian, Hidup Tambunan, Andi S. Sibarani, serta Ramli Simanjuntak.

Rombongan didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Toba, Gumianto Simangunsong, serta Kepala Bidang Cipta Karya, Untung Sirait.

Melalui kunjungan tersebut, DPRD ingin memperoleh gambaran langsung mengenai tahapan pelaksanaan pekerjaan, penggunaan material, serta kendala yang dihadapi kontraktor di lapangan. Pengawasan ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas.

Wakil Ketua DPRD Toba, Hendry Tambunan, menjelaskan bahwa kedua paket pekerjaan rekonstruksi jalan tersebut bersumber dari dana aspirasi DPR RI Martin Manurung dari Partai NasDem.

Berdasarkan peninjauan yang dilakukan, ia menilai pelaksanaan pekerjaan yang dilihat di lapangan berjalan dengan baik. Ia berharap pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam mendukung mobilitas, distribusi hasil pertanian, dan pengembangan sektor pariwisata.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Martin Manurung. Semoga setelah selesai, pembangunan jalan ini dapat menunjang perekonomian masyarakat dan mendorong pengembangan pariwisata,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam memperlancar konektivitas antarwilayah. Kondisi jalan yang semakin baik diharapkan dapat mempermudah aktivitas masyarakat, mempercepat distribusi hasil produksi, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi lokal.

Ketua Komisi B DPRD Toba, Patuan Pardede, mengatakan bahwa peninjauan dilakukan setelah pihaknya menggelar rapat kerja bersama Dinas PUTR untuk membahas perkembangan pekerjaan di lapangan.

Langkah tersebut juga dilakukan menyusul beredarnya informasi dan dugaan di media sosial mengenai penggunaan material yang berasal dari sekitar lokasi proyek. DPRD menilai informasi tersebut perlu ditelaah melalui pengecekan langsung agar masyarakat memperoleh penjelasan berdasarkan kondisi di lapangan.

“Melalui kunjungan lapangan ini, kami ingin melihat langsung pelaksanaan pekerjaan dan memastikan informasi yang beredar di masyarakat. Dari hasil peninjauan, kami melihat bahwa pekerjaan penghamparan material base baru dilaksanakan hari ini. Dengan demikian, kami memperoleh gambaran langsung untuk menjawab dugaan yang berkembang,” kata Patuan.

Ia berharap seluruh pekerjaan infrastruktur yang dilaksanakan di Kabupaten Toba, khususnya melalui Dinas PUTR, tetap mengacu pada ketentuan kontrak, spesifikasi teknis, serta standar mutu yang dipersyaratkan.

Patuan juga mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah dengan menyampaikan informasi secara bertanggung jawab. Di sisi lain, kontraktor pelaksana diminta menjaga kualitas pekerjaan agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan secara optimal dan bertahan dalam jangka panjang.

Pelaksana pekerjaan dari CV Mindo Anugerah Persada, Sahala Tambunan, menjelaskan bahwa material yang digunakan dalam pekerjaan rekonstruksi jalan tersebut didatangkan dari Dolok Sanggul dan telah diproses sesuai kebutuhan pekerjaan.

“Material yang ada di sekitar lokasi ini tidak dapat digunakan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. Material yang kami gunakan berasal dari Dolok Sanggul dan telah melalui proses pengolahan,” jelas Sahala.

Ia menerangkan, pekerjaan saat ini berada pada tahap penghamparan material base, sedangkan pekerjaan drainase telah dimulai dari bagian atas ruas jalan. Setelah tahapan tersebut rampung, pekerjaan akan dilanjutkan dengan pengaspalan menggunakan aspal hotmix.

Sahala menyebutkan, salah satu tantangan dalam pelaksanaan proyek adalah curah hujan yang dapat menghambat pekerjaan. Kondisi jalan dengan kontur menurun juga membutuhkan perhatian dalam pengaturan tahapan pengerjaan agar pelaksanaan dapat berlangsung dengan baik.

Ia berharap cuaca mendukung sehingga seluruh tahapan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal, spesifikasi teknis, dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Peninjauan lapangan ini menjadi bagian dari upaya mendorong keterbukaan informasi dan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Toba. Sinergi antara DPRD, perangkat daerah, kontraktor, dan masyarakat diperlukan agar pelaksanaan proyek berjalan tertib serta memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Dengan pengawasan yang berkelanjutan, rekonstruksi jalan Soposurung–Hinalang dan Sibodiala–Gurgur diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, memperlancar distribusi hasil pertanian masyarakat Sibodiala menuju Balige, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Toba.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas bukan hanya diukur dari selesainya pekerjaan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat dan kemampuan jalan tersebut mendukung aktivitas warga dalam jangka panjang. (Dosi)