Kades Ke Bandung, Perangkat Desa 6 Bulan Tak Gajian

Puluhan perangkat desa se kecamatan Tanjung Beringin, lakukan aksi damai. (Foto: ist)

mediasergap.com | SERGAI - Pada pemberitaan sebelumnya, perangkat desa di Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai melakukan aksi damai di depan kantornya sendiri.

Kali ini, Kamis (15/10/2020) seluruh Perangkat Desa dari 8 Desa se-Kecamatan Tanjung Beringin, lakukan aksi di Kantor Camat Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, guna menuntut hak mereka yang sudah 6 bulan belum menerima gaji.

Puluhan perangkat desa dengan membawa poster bertuliskan kekecewaan hati mereka berbunyi, "Kami selama ini sudah melaksanakan bantuan Covid-19 untuk masyarakat sudah kami laksanakan, tetapi kenapa gaji kami selama 6 bulan belum kunjung keluar. Kami punya keluarga, anak dan istri yang harus kami nafkahi, jangan berbelit-belit dengan aturan, utamakan prinsip kemanusiaan, tolong kami ini diperhatikan dan dipikirkan", bunyi tulisan yang mereka gelar.

"Kami juga takut akan bahaya Covid-19, tetapi kami lebih takut lagi kalau anak dan istrinya tak makan," ungkap salah seorang perangkat desa dari Desa Nagur.

"Pak Camat, tolong perjuangkan hak kami perangkat desa, kami juga manusia. Dan kami makan nasi bukan kertas HVS," ucap mereka di kantor Camat.

"Yang anehnya, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kami keluarkan selama 6 bulan dengan baik, kenapa gaji kami nggak kunjung keluar. Pelatihan Kepala Desa ke Bandung kok bisa ya, pakai anggaran apa," teriak seluruh Perangkat Desa.

Sementara itu, Kasi PMD Kecamatan Tanjung Beringin, Jepri Sinaga kepada awak media menyampaikan, pihaknya telah menampung seluruh aspirasi perangkat desa yang akan kita sampaikan ke Pemkab Sergai.

"Mudah-mudahan Minggu depan ini keluar, hari ini pihak Pemkab Sergai ke Provinsi Sumatera Utara," katanya.

Menurutnya, Perbup untuk penggajian perangkat desa telah ditandatangani Pjs Bupati Sergai, karena yang berwewenang penuh soal gaji/siltap perangkat desa itu dari kabupaten yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

"Kami turut prihatin, namun harapan kami, semua menjaga kekondusifan situasi di Tanjung Beringin. Karena akan ada datang tamu dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI meninjau Pulau Berhala," ungkapnya.

Saat disinggung soal Kades berangkat ke Bandung dalam rangka Bimtek, Kasi PMD tidak menjelaskan secara rinci. 

"Pelatihan itu dianggarkan melalui DD", jawabnya singkat.

Terkait maraknya demo aksi perangkat desa menuntut gajinya selama 6 bulan, hingga hari ini belum ada penjelasan dari Kadis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Sergai, Rusmiani Purba, dan tetap melakukan "Tutup Mulut". (sabah)