TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba terus memperkuat komitmen dalam membenahi sistem pengelolaan sampah melalui langkah terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Upaya tersebut kembali dimatangkan melalui Rapat Konsolidasi Kesiapan Pemkab Toba dalam pelaksanaan program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) yang dipimpin langsung Bupati Toba, Effendi Sintong P Napitupulu, Jumat (04/09/2026).
Dalam rapat tersebut, Bupati Toba menyampaikan bahwa persoalan persampahan masih menjadi salah satu tantangan yang perlu ditangani secara bersama-sama. Saat ini, volume timbulan sampah di Kabupaten Toba diperkirakan mencapai 100 hingga 120 ton per hari.
Dari jumlah tersebut, sekitar 45 % telah mendapatkan layanan pengangkutan menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sementara itu, cakupan pelayanan masih perlu diperluas karena keterbatasan sarana, prasarana, serta sumber daya pengelolaan persampahan.
Menurut Bupati, kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkab Toba untuk terus meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan persampahan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Sistem pengelolaan di bagian hilir saat ini masih mengandalkan metode pembuangan terbuka (open dumping) tanpa pengolahan lanjutan. Karena itu, kita perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh, baik dari sisi infrastruktur, kelembagaan maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Untuk mempercepat penanganan persoalan tersebut, Pemkab Toba terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat. Upaya tersebut mendapat dukungan melalui penetapan Kabupaten Toba sebagai salah satu lokasi percontohan (pilot project) program strategis LSDP melalui sinergi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Bappenas.
Sebagai bagian dari kesiapan daerah, Pemkab Toba telah melakukan perluasan lahan operasional TPA dari sebelumnya 2,5 hektare menjadi 3,4 hektare.
Selain kesiapan lahan, berbagai dokumen teknis pendukung juga telah dipersiapkan, antara lain Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED), Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS), Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), serta proses penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dengan calon offtaker.
Dukungan terhadap penguatan sistem pengelolaan persampahan juga datang dari DPRD Kabupaten Toba. Lembaga legislatif tersebut memberikan komitmen terhadap keberlanjutan dukungan anggaran operasional persampahan.
Pemkab Toba bersama DPRD juga tengah mematangkan penguatan kelembagaan melalui rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus persampahan. Pembentukan kelembagaan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan dan menjamin keberlanjutan pelayanan persampahan di daerah.
Sehari sebelumnya, Kamis (03/09/2026), tim penilai LSDP dari pemerintah pusat melakukan kunjungan lapangan ke TPA Pintu Bosi di Kecamatan Laguboti.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi dan kesiapan lokasi yang diproyeksikan sebagai sentra pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
Pada hari yang sama, Pemkab Toba juga membuka ruang kerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan melalui Korea Environmental Industry & Technology Institute (KEITI).
Pertemuan bersama tim KEITI berlangsung di Balai Data Lantai IV Kantor Bupati Toba dengan agenda membahas peluang kerja sama dalam pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang modern, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Salah satu konsep yang dibahas adalah penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah serta pemanfaatan residu hasil pengolahan menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai salah satu alternatif pemanfaatan sampah yang memiliki nilai ekonomi.
Tim KEITI juga melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi untuk melihat kondisi eksisting dan memetakan kebutuhan teknologi yang dapat diterapkan di Kabupaten Toba. Peninjauan dilakukan antara lain pada fasilitas pengelolaan air limbah di depan Puskesmas Tandang Buhit serta kawasan TPA.
Bupati Toba menegaskan bahwa pembenahan persampahan tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur dan penambahan armada. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan perubahan perilaku masyarakat.
“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Karena itu, mari kita mulai dari rumah tangga dengan mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumbernya,” ujar Bupati.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, DPRD, masyarakat, dunia usaha, serta dukungan pemerintah pusat dan mitra internasional dapat mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Toba.
“Dengan kerja bersama, kita optimistis Kabupaten Toba dapat memiliki sistem pengelolaan sampah yang lebih baik demi lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan,” tutupnya. (Ds)
No comments:
Post a Comment